• Home

  • Documents

  •  · Sesuai ketentuan Pasal 7 PMK Nomor 235/PMK.07/2015, daerah diwajibkan menyampaikan: (a) data...
3

 · Sesuai ketentuan Pasal 7 PMK Nomor 235/PMK.07/2015, daerah diwajibkan menyampaikan: (a) data Perkiraan Kebutuhan Belanja Operasi dan Belanja Modal Bulanan, (b) Laporan Posisi

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1:  · Sesuai ketentuan Pasal 7 PMK Nomor 235/PMK.07/2015, daerah diwajibkan menyampaikan: (a) data Perkiraan Kebutuhan Belanja Operasi dan Belanja Modal Bulanan, (b) Laporan Posisi
Page 2:  · Sesuai ketentuan Pasal 7 PMK Nomor 235/PMK.07/2015, daerah diwajibkan menyampaikan: (a) data Perkiraan Kebutuhan Belanja Operasi dan Belanja Modal Bulanan, (b) Laporan Posisi
Page 3:  · Sesuai ketentuan Pasal 7 PMK Nomor 235/PMK.07/2015, daerah diwajibkan menyampaikan: (a) data Perkiraan Kebutuhan Belanja Operasi dan Belanja Modal Bulanan, (b) Laporan Posisi

Scanned by CamScanner · 2020. 5. 5. · Belanja air Betanya listrtk Belanja surat kabar/maplah Belanja Jasa Non Pegawal Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi Belanja Dekorast Belanja

Scanned by CamScanner · 2020. 5. 5. · Belanja air Betanya listrtk Belanja surat kabar/maplah Belanja Jasa Non Pegawal Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi Belanja Dekorast Belanja

Documents
PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN …...Perubahan atas PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal

PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN …...Perubahan atas PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal

Documents
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …pamsimas.org/konten/pustaka/surat/PMK-173_pmk5...Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …pamsimas.org/konten/pustaka/surat/PMK-173_pmk5...Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik

Documents
PMK 62/PMK 02/2016

PMK 62/PMK 02/2016

Documents
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …PMK.02...Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, perlu dilakukan perubahan

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …PMK.02...Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, perlu dilakukan perubahan

Documents
MODUL SISTEM AKUNTANSI BELANJA SUBSIDI DAN …PMK.05~2012Perlamp.pdf · pengelolaan keuangan negara. ... Penatausahaan Barang Milik Negara yang berasal dari ... yang disusun menurut

MODUL SISTEM AKUNTANSI BELANJA SUBSIDI DAN …PMK.05~2012Perlamp.pdf · pengelolaan keuangan negara. ... Penatausahaan Barang Milik Negara yang berasal dari ... yang disusun menurut

Documents
kemenkumham.go.id · Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Menetapkan KESATU

kemenkumham.go.id · Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Menetapkan KESATU

Documents
Peraturan Menteri Keuangan No 177/PMK.05/2015 Pedoman ......Laporan Keuangan Tahunan – mengikuti sistematika laporan keuangan Bab III 1. LRA Belanja – Triwulanan 2. LRA Pengembalian

Peraturan Menteri Keuangan No 177/PMK.05/2015 Pedoman ......Laporan Keuangan Tahunan – mengikuti sistematika laporan keuangan Bab III 1. LRA Belanja – Triwulanan 2. LRA Pengembalian

Documents
BAGIAN ANGGARAN XXX - bpkp.go.id Keu 2013 .pdf · Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 ... Pusinfowas BPKP

BAGIAN ANGGARAN XXX - bpkp.go.id Keu 2013 .pdf · Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 ... Pusinfowas BPKP

Documents
PMK No. 76/PMK.05/2008 Pedoman Akuntansi dan · PDF file6. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit

PMK No. 76/PMK.05/2008 Pedoman Akuntansi dan · PDF file6. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit

Documents
KLASIFIKASI PENDAPATAN DAN BELANJA DALAM BAGAN AKUN STANDAR (BAS ) SESUAI PMK NO. 97/PMK.05/2007

KLASIFIKASI PENDAPATAN DAN BELANJA DALAM BAGAN AKUN STANDAR (BAS ) SESUAI PMK NO. 97/PMK.05/2007

Documents
BAGIAN III - anggaran.depkeu.go.id · PMK No 258 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga PMK

BAGIAN III - anggaran.depkeu.go.id · PMK No 258 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga PMK

Documents
MENTER! KEUANGAN REPUBUK INDONESIA …PMK.02...Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. (3) Untuk penggunaan anggaran BA 999.08 Jen1s belanja pegawai dan belanja lain-lain pos cadangan

MENTER! KEUANGAN REPUBUK INDONESIA …PMK.02...Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. (3) Untuk penggunaan anggaran BA 999.08 Jen1s belanja pegawai dan belanja lain-lain pos cadangan

Documents
PMK NOMOR 176/PMK.04/2013 (PERUBAHAN PMK NOMOR 254/PMK.04/2013 TENTANG KITE PEMBEBASAN)

PMK NOMOR 176/PMK.04/2013 (PERUBAHAN PMK NOMOR 254/PMK.04/2013 TENTANG KITE PEMBEBASAN)

Documents
PMK 226 PMK.06 2011

PMK 226 PMK.06 2011

Documents
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ...€¦ · Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ...€¦ · Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Documents
MENTERIKEUANGAN REPUBUK INDONES!A SALINAN …PMK.05~2016Per.pdf · 28. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah pernyataan tanggung jawab belanja

MENTERIKEUANGAN REPUBUK INDONES!A SALINAN …PMK.05~2016Per.pdf · 28. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah pernyataan tanggung jawab belanja

Documents
 · 92/PMK.07 / 2015 tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tambahan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam

 · 92/PMK.07 / 2015 tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tambahan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam

Documents
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA … No. 67 ttg JUKNIS... · kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ... Peraturan Menteri Keuangan 53/PMK.02/2014 ... Pendataan

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA … No. 67 ttg JUKNIS... · kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ... Peraturan Menteri Keuangan 53/PMK.02/2014 ... Pendataan

Documents
BUPATI KENDAL · Web viewbelanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga; dan penerimaan

BUPATI KENDAL · Web viewbelanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga; dan penerimaan

Documents
S.O.P PENERBITAN SPP-LS UNTUK BELANJA PEGAWAI filedalam rangka pelaksanaan anggaran pendaftaran dan belanja Negara 4. PMK No ... pemotongan 60 menit Terselesainya daftar perubahan

S.O.P PENERBITAN SPP-LS UNTUK BELANJA PEGAWAI filedalam rangka pelaksanaan anggaran pendaftaran dan belanja Negara 4. PMK No ... pemotongan 60 menit Terselesainya daftar perubahan

Documents
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIAhukor.depkes.go.id/uploads/produk_hukum/PMK No. 42 ttg Penyelenggaraan... · imunisasi yang diwajibkan oleh pemerintah untuk seseorang

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIAhukor.depkes.go.id/uploads/produk_hukum/PMK No. 42 ttg Penyelenggaraan... · imunisasi yang diwajibkan oleh pemerintah untuk seseorang

Documents
bpkad.batam.go.id · Kode Rekening 5.1.1. 5.1.2. 5.1.5. 5.2.2. 5.2.3. BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Hibah BELANJA MODAL Belanja Modal Peralatan

bpkad.batam.go.id · Kode Rekening 5.1.1. 5.1.2. 5.1.5. 5.2.2. 5.2.3. BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Hibah BELANJA MODAL Belanja Modal Peralatan

Documents
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENT …PMK.05~2018Per.pdf · Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, ketentuan

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENT …PMK.05~2018Per.pdf · Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, ketentuan

Documents
PMK 139/PMK.02/2015

PMK 139/PMK.02/2015

Education
Download PMK No. 102/PMK.02/2018 - jdih.kemenkeu.go.idPMK.02~2018Per.pdf · Belanja Negara adalah kewajiban Pemerintah Pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 3

Download PMK No. 102/PMK.02/2018 - jdih.kemenkeu.go.idPMK.02~2018Per.pdf · Belanja Negara adalah kewajiban Pemerintah Pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 3

Documents
oygabusmi.files.wordpress.com · Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Kantor Perwakilan RI di

oygabusmi.files.wordpress.com · Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Kantor Perwakilan RI di

Documents
SOSIALISASI PMK 34/PMK.04/2016 tentang Perubahan atas PMK 160/PMK.04 ... PMK 34_2016_stakeholders_… · PMK 160/PMK.04/2010 PMK 34/PMK.04/2016 Mengakomodir importir AEO atau lainnya

SOSIALISASI PMK 34/PMK.04/2016 tentang Perubahan atas PMK 160/PMK.04 ... PMK 34_2016_stakeholders_… · PMK 160/PMK.04/2010 PMK 34/PMK.04/2016 Mengakomodir importir AEO atau lainnya

Documents
Peraturan meneteri keuangan nomor 33/pmk.02/2016 tentangbiotifor.or.id/2013/lb.file/gambar/File/Berita 2017/SBM 2017.pdf · 521219 BELANJA BARANG NON OPERASIONAL LAINNYA Digunakan

Peraturan meneteri keuangan nomor 33/pmk.02/2016 tentangbiotifor.or.id/2013/lb.file/gambar/File/Berita 2017/SBM 2017.pdf · 521219 BELANJA BARANG NON OPERASIONAL LAINNYA Digunakan

Documents
PENGARUH BELANJA MODAL, BELANJA TIDAK TERDUGA DAN BELANJA …

PENGARUH BELANJA MODAL, BELANJA TIDAK TERDUGA DAN BELANJA …

Documents