• Home

  • Documents

  • Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ...€¦ · Peraturan Menteri Keuangan...
5

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ...€¦ · Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

  • Upload
    others

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ...€¦ · Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Page 2: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ...€¦ · Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Page 3: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ...€¦ · Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Page 4: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ...€¦ · Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Page 5: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ...€¦ · Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

PMK 85 - Purbalingga · BUD wajib memotong/memungut Pajak atas transaksi pengeluaran yang bersumber dari anggaran Belanja Daerah - Bendahara Pengeluaran SKPD menghitung dan memotong

PMK 85 - Purbalingga · BUD wajib memotong/memungut Pajak atas transaksi pengeluaran yang bersumber dari anggaran Belanja Daerah - Bendahara Pengeluaran SKPD menghitung dan memotong

Documents
Pengelolaan BA BUN TA 2019 dan 2020 BUN... · 2019-09-10 · 3 1.1. Pentingnya SMART BUN sebagai penunjang Monev BA BUN PMK 193/PMK.02/2017 : proses penyusunan anggaran belanja negara,

Pengelolaan BA BUN TA 2019 dan 2020 BUN... · 2019-09-10 · 3 1.1. Pentingnya SMART BUN sebagai penunjang Monev BA BUN PMK 193/PMK.02/2017 : proses penyusunan anggaran belanja negara,

Documents
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA …hukor.kemkes.go.id/uploads/produk_hukum/PMK No. 50 ttg Anggaran Belanja... · pegawai pada satuan kerja terkait pembayaran belanja

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA …hukor.kemkes.go.id/uploads/produk_hukum/PMK No. 50 ttg Anggaran Belanja... · pegawai pada satuan kerja terkait pembayaran belanja

Documents
gowakab.go.id · BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanjšl Alat Tulis Kantor ATK Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Transportasi Belanja Transportasi Belanja Cetak

gowakab.go.id · BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakai Habis Belanjšl Alat Tulis Kantor ATK Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Transportasi Belanja Transportasi Belanja Cetak

Documents
SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN MATRIKULASI/ …admission.utm.my/files/2019/03/LEPASAN-MATRIK-ASASI-ASASI-UTM.pdf · Asasi Sains UM . Asasi Kejuruteraan UiTM . Asasi Sains UiTM

SYARAT KEMASUKAN BAGI PROGRAM LEPASAN MATRIKULASI/ …admission.utm.my/files/2019/03/LEPASAN-MATRIK-ASASI-ASASI-UTM.pdf · Asasi Sains UM . Asasi Kejuruteraan UiTM . Asasi Sains UiTM

Documents
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIP …PMK.05~2018Per.pdfpedoman pelaksanaan anggaran belanja negara yang pragmatis, sederhana, dan akomodatif; c. bahwa Peraturan Bersama

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIP …PMK.05~2018Per.pdfpedoman pelaksanaan anggaran belanja negara yang pragmatis, sederhana, dan akomodatif; c. bahwa Peraturan Bersama

Documents
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA … No. 67 ttg JUKNIS... · kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ... Peraturan Menteri Keuangan 53/PMK.02/2014 ... Pendataan

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA … No. 67 ttg JUKNIS... · kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ... Peraturan Menteri Keuangan 53/PMK.02/2014 ... Pendataan

Documents
MENTERIKEUANGAN REPUBUK INDONES!A SALINAN …PMK.05~2016Per.pdf · 28. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah pernyataan tanggung jawab belanja

MENTERIKEUANGAN REPUBUK INDONES!A SALINAN …PMK.05~2016Per.pdf · 28. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah pernyataan tanggung jawab belanja

Documents
 · Sesuai ketentuan Pasal 7 PMK Nomor 235/PMK.07/2015, daerah diwajibkan menyampaikan: (a) data Perkiraan Kebutuhan Belanja Operasi dan Belanja Modal Bulanan, (b) Laporan Posisi

 · Sesuai ketentuan Pasal 7 PMK Nomor 235/PMK.07/2015, daerah diwajibkan menyampaikan: (a) data Perkiraan Kebutuhan Belanja Operasi dan Belanja Modal Bulanan, (b) Laporan Posisi

Documents
PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN …...Perubahan atas PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal

PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN …...Perubahan atas PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal

Documents
PMK 48~PMK.07~2016

PMK 48~PMK.07~2016

Documents
PMK 226 PMK.06 2011

PMK 226 PMK.06 2011

Documents
PENGARUH BELANJA MODAL, BELANJA TIDAK TERDUGA DAN BELANJA …

PENGARUH BELANJA MODAL, BELANJA TIDAK TERDUGA DAN BELANJA …

Documents
Download PMK No. 102/PMK.02/2018 - jdih.kemenkeu.go.idPMK.02~2018Per.pdf · Belanja Negara adalah kewajiban Pemerintah Pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 3

Download PMK No. 102/PMK.02/2018 - jdih.kemenkeu.go.idPMK.02~2018Per.pdf · Belanja Negara adalah kewajiban Pemerintah Pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 3

Documents
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENT …PMK.05~2018Per.pdf · Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, ketentuan

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENT …PMK.05~2018Per.pdf · Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, ketentuan

Documents
p2m.stainkepri.ac.id...Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja

p2m.stainkepri.ac.id...Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Documents
Pmk No.81.PMK.05.2012: Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga

Pmk No.81.PMK.05.2012: Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga

Government & Nonprofit
kemenkumham.go.id · Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Menetapkan KESATU

kemenkumham.go.id · Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Menetapkan KESATU

Documents
MODUL SISTEM AKUNTANSI BELANJA SUBSIDI DAN …PMK.05~2012Perlamp.pdf · pengelolaan keuangan negara. ... Penatausahaan Barang Milik Negara yang berasal dari ... yang disusun menurut

MODUL SISTEM AKUNTANSI BELANJA SUBSIDI DAN …PMK.05~2012Perlamp.pdf · pengelolaan keuangan negara. ... Penatausahaan Barang Milik Negara yang berasal dari ... yang disusun menurut

Documents
oygabusmi.files.wordpress.com · Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Kantor Perwakilan RI di

oygabusmi.files.wordpress.com · Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Kantor Perwakilan RI di

Documents
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …pamsimas.org/konten/pustaka/surat/PMK-173_pmk5...Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …pamsimas.org/konten/pustaka/surat/PMK-173_pmk5...Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik

Documents
Scanned by CamScanner · 2020. 5. 5. · Belanja air Betanya listrtk Belanja surat kabar/maplah Belanja Jasa Non Pegawal Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi Belanja Dekorast Belanja

Scanned by CamScanner · 2020. 5. 5. · Belanja air Betanya listrtk Belanja surat kabar/maplah Belanja Jasa Non Pegawal Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi Belanja Dekorast Belanja

Documents
BAGIAN ANGGARAN 013 - Kementerian Hukum dan Hak Asasi ... · Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014,

BAGIAN ANGGARAN 013 - Kementerian Hukum dan Hak Asasi ... · Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014,

Documents
dinkes.temanggungkab.go.iddinkes.temanggungkab.go.id/cppid/files/24/laporan-keuangan-2016.pdf · Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal ... Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah

dinkes.temanggungkab.go.iddinkes.temanggungkab.go.id/cppid/files/24/laporan-keuangan-2016.pdf · Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal ... Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah

Documents
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …PMK.010~2018Per.pdfDalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kuasa Pengguna Anggaran Belanja Subsidi Bea Masuk ... Amino

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …PMK.010~2018Per.pdfDalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kuasa Pengguna Anggaran Belanja Subsidi Bea Masuk ... Amino

Documents
TENTANG MENTERI KEUANGAN REPUBLIK .INDONESIA,jabar.kemenag.go.id/file/file/ProdukHukum/pmk-224-2011.pdf · pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan

TENTANG MENTERI KEUANGAN REPUBLIK .INDONESIA,jabar.kemenag.go.id/file/file/ProdukHukum/pmk-224-2011.pdf · pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan

Documents
BAGIAN ANGGARAN 089 - bpkp.go.id KEUANGAN... · Utara mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK .05/2007 ... Negara Tahun 2010 ... anggarannya dan belanja pinjaman luar

BAGIAN ANGGARAN 089 - bpkp.go.id KEUANGAN... · Utara mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK .05/2007 ... Negara Tahun 2010 ... anggarannya dan belanja pinjaman luar

Documents
PMK 139/PMK.02/2015

PMK 139/PMK.02/2015

Education
NOMOR TENTANG STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI …hukor.kemkes.go.id/uploads/produk_hukum/PMK No. 30 ttg Standar... · MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA . REPUBLIK INDONESIA, ttd

NOMOR TENTANG STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI …hukor.kemkes.go.id/uploads/produk_hukum/PMK No. 30 ttg Standar... · MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA . REPUBLIK INDONESIA, ttd

Documents
KLASIFIKASI PENDAPATAN DAN BELANJA DALAM BAGAN AKUN STANDAR (BAS ) SESUAI PMK NO. 97/PMK.05/2007

KLASIFIKASI PENDAPATAN DAN BELANJA DALAM BAGAN AKUN STANDAR (BAS ) SESUAI PMK NO. 97/PMK.05/2007

Documents