PRINSIP ETIKA BISNISBAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Etika bisnis merupakan etika terapan. Etika bisnis merupakan aplikasi

pemahaman kita tentang apa yang baik dan benar untuk beragam institusi,

teknologi, transaksi, aktivitas dan usaha yang kita sebut bisnis. Pembahasan

tentang etika bisnis harus dimulai dengan menyediakan kerangka prinsip-prinsip

dasar pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan istilah baik dan benar,

hanya dengan cara itu selanjutnya seseorang dapat membahas implikasi-implikasi

terhadap dunia bisnis.Etika dan Bisnis, mendeskripsikan etika bisnis secara umum

dan menjelaskan orientasi umum terhadap bisnis, dan mendeskripsikan beberapa

pendekatan khusus terhadap etika bisnis, yang secara bersama-sama menyediakan

dasar untuk menganalisis masalah-masalah etis dalam bisnis.

Perbincangan tentang  "etika bisnis" di sebagian besar paradigma

pemikiran pebisnis terasa kontradiksi interminis (bertentangan dalam dirinya

sendiri), mana mungkin ada bisnis yang bersih, bukankah setiap orang yang

berani memasuki wilayah bisnis berarti ia harus berani (paling tidak) "bertangan

kotor". 

Apalagi ada satu pandangan bahwa masalah etika bisnis seringkali muncul

berkaitan dengan hidup matinya bisnis tertentu, yang apabila "beretika" maka

bisnisnya terancam pailit. Disebagian masyarakat yang nir normative dan

hedonistik materialistk, pandangan ini tampkanya bukan merupakan rahasia lagi

karena dalam banyak hal ada konotasi yang melekat bahwa dunia bisnis dengan

berbagai lingkupnya dipenuhi dengan praktik-praktik yang tidak sejalan dengan

etika itu sendiri.

Namun kalau bisnis punya etika,maka pertanyaan yang segera timbul

adalah manakah norma-norma atau prinsip etika yang berlaku dalam kegiatan

bisnis. Apakah prinsip-prinsip itu berlaku universal, terutama mengingat

kenyataan mengenai bisnis global yang tidak mengenal batas-batas negara dewasa

ini? Demikian pula, bagaimana caranya agar prinsip-prinsip tersebut bisa

1

operasional dalam kegiatan bisnis? Inilah beberapa pertanyaan yang ingin kami

jawab dalam bab ini. Pada akhir bab ini kami akan singgung secara sekilas apa

yang dikenal sebagai stakeholder, yang dengan itu memperlihatkan relevansi

sekaligus juga operasionalisasi etika bisnis, khususunya prinsip-prinsip etika

bisnis, dalam kegiatan bisnis suatu perusahaan.

B. Permasalahan

1. Manakah norma – norma atau prinsip etika yang berlaku dalam kegiatan bisnis?

2. Apakah prinsip-prinsip itu berlaku secara Universal?

3. Bagaimana caranya agar prinsip prinsip tersebut bisa operasional dalam

kegiatan bisnis?

C. Pembahasan

1. Beberapa prinsip umum etika Bisnis

Secara umum, prinsip-prinsip yang berlaku dalam kegiatan bisnis yang baik

sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sebagai manusia.

Demikian pula, prinsip-prinsip itu sangat erat terkait dengan sistem nilai yang

dianut oleh masing – masing masyarakat. Bisnis Jepang akan sangat dipengaruhi

oleh sistem nilai masyarakat Jepang. Eropa dan Amerika Utara akan sangat

dipengaruhi oleh sistem nilai masyarakat tersebut dan seterusnya. Demikian pula,

prinsip – prinsip etika bisnis yang berlaku di dindonesia akan sangat dipengaruhi

oleh sistem nilai masyarakat kita. Namun, sebagai etika khusus atau etika terapan,

prinsip-prinsip etika yang berlaku dalam bisnis sesungguhnya adalah penerapan

dari prinsip etika pada umumnya. Disini secara umum dapat dikemukakan

beberapa prinsip etika bisnis tersebut.

Prinsip otonomi;

adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan

bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang dianggapnya baik

untuk dilakukan.

Untuk bertindak secara otonom, diandaikan ada kebebasan untuk mengambil

keputusan dan bertindak berdasarkan keputusan yang menurutnya terbaik itu.

ebebasan adalah unsur hakiki dari prinsip otonomi ini. Dalam etika,

2

Kebebasan adalah prasyarat utama untuk bertindak secara etis, karena

tindakan etis adalah tindakan yang, dalam bahasa kant, bersumber dari

kemauan baik serta kesadaran pribadi. Hanya karena seseorang mempunyai

kebebasan, ia bisa di tuntut untuk bertindak secara etis. Namun, kebebasan

saja belum menjamin bahwa seseorang bertindak membabi buta tanpa

menyadari apakah tindakannya itu baik atau tidak. Karena itu otonomi juga

mengandalkan adanya tanggung jawab. Ini unsur lain lagi yang sangat

penting dari prinsip ekonomi. Orang yang otonom adalah orang yang tidak

saja sadar akan kewajibannya dan bebas mengambil keputusan dan tindakan

berdasarkan apa yang dianggapnya baik, melainkan juga adalah orang yang

bersedia mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakannya serta dampak

dari keputusan dan tindakannya itu, kalau seandainya bertentangan, dia sadar

dan tahu mengapa tindakan itu tetap diambilnya kendati bertentangan

dengan nilai dan norma moral tertentu. Sebaliknya, hanya orang yang bebas

dalam menjalankan tindakannya bisa dituntut untuk bertanggung jawab atas

tindakannya.2 Ini unsur – unsur yang tidak bisa dipisahkan satu dari yang

lainnya. Dan kesediaan bertanggung jawab ini disebut sebagai kesediaan

untuk mengambil titik pangkal moral. Artinya dengan sikap dan kesediaan

untuk bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan keputusan dan

tindakan yang diambil bisa dimungkinkan proses pertimbangan moral.3Atau

di rumuskan secara lain, kesediaan bertanggung jawab merupakan ciri khas

dari mahluk bermoral. Orang yang bermoral adalah orang yang selalu

bersedia untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Otonomi dengan unsur

diatas merupakan prinsip yang sangat penting.

Pertama, Dengan otonomi pelaku bisnis dan karyawan dalam perusahaan

manapun tidak lagi diperlakukan sebagai sekadar tenaga yang dieksploitasi

sesuai kebutuhan bisnis dan demi kepentingan bisnis. Dengan kata lain,

dengan otonomi para pelaku bisnis benar – benar menjadi subyek moral yang

bertindak secara bebas dan bertanggung jawab atas tindakannya. Ini berarti

sebagai subyek moral tidak lagi sekedar bertindak dan berbisnis seenaknya

dengan merugikan hak dan kepentingan pihak lain.

Kedua, Otonomi juga memungkinkan inovasi, mendorong kreativitas,

meningkatkan produktivitas, yang semuanya akan sangat berguna bagi bisnis

3

modern yang terus berubah dalam persaingan yang ketat.

Ketiga, dengan prinsip otonomi, tanggung jawab moral juga tertuju

kepada semua pihak terkait yang berkepentingan (skateholders).

Prinsip kejujuran.

Terdapat tiga lingkup kegiatan bisnis yang bisa ditunjukkan secara jelas

bahwa bisnis tidak akan bisa bertahan lama dan berhasil kalau tidak

didasarkan atas kejujuran.

Pertama, jujur dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan

kontrak. Kejujuran ini sangat penting artinya bagi masing – masing

pihak dan sangat menentukan relasi dan kelangsungan bisnis masing-

masing pihak selanjutnya. Karena seandainya salah satu pihak

berlaku curang dalam memenuhi syarat-syarat perjanjian tersebut,

selanjutnya tidak mungkin lagi pihak yang dicurangi itu mau menjalin

relasi bisnis dengan pihak yang curang tadi.

Kedua, kejujuran dalam penawaran barang atau jasa dengan mutu dan

harga yang sebanding. Dalam pasar yang terbuka dengan barang dan

jasa yang beragam dan berlimpah ditawarkan kedalam pasar, dengan

mudah konsumen berpaling dari satu produk ke produk yang lain.

Maka cara-cara bombastis, tipu menipu, bukan lagi cara bisnis yang

baik dan berhasil. Kejujuran adalah prinsip yang justru sangat penting

dan relevan untuk kegiatan bisnis yang baik dan tahan lama.

Ketiga, jujur dalam hubungan kerja intern dalam suatu perusahaan.

Kejujuran dalam perusahaan adalah inti dan kekuatan perusahaan itu.

Perusahaan itu akan hancur kalau suaana kerja penuh dengan akal-

akalan dan tipu-menipu. Kalau karyawan diperlakukan secara baik

dan manusiawi, diperlakukan sebagai manusia yang punya hak-hak

tertentu, kalau sudah terbina sikap saling menghargai sebagai

manusia antara satu dan yang lainnya, ini pada gilirannya akan

terungkap keluar dalam relasi dengan perusahaan lain atau relasi

dengan konsumen. Selama kejujuran tidak terbina dalam perusahaan,

relasi keluar pun sulit dijalin atas dasar kejujuran.

Prinsip keadilan

Menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan

4

yang adil, serta dapat dipertanggung jawabkan. Keadilan menuntut agar

setiap orang dalam kegiatan bisnis perlu di perlakukan sesuai dengan haknya

masing-masing dan agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan

kepentingannya.

Prinsip saling menguntungkan (mutual benefit principle)

Menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan

semua pihak. Kalau prinsip keadilan menuntut agar tidak boleh ada pihak

yang dirugikan hak dan kepentingannya, prinsip saling menguntungkan

secara positif menuntut hal yang sama, yaitu agar semua pihak berusaha

untuk saling menguntungkan satu sama lain. Prinsip ini terutama

mengakomodasi hakikat dan tujuan bisnis. Karena anda ingin untung dan

saya pun ingin untung, maka sebaliknya kita menjalankan bisnis dengan

saling menguntungkan. Maka, dalam bisnis yang kompetitif, prinsip ini

menuntut agar persaingan bisnis haruslah melahirkan win-win situation.

Prinsip integritas moral

Terutama dihayati sebagai tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis atau

perusahaan, agar perlu menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baik

pimpinan atau orang-orangnya maupun perusahaannya. Dengan kata lain

prinsip ini merupakan tuntutan dan dorongan dari dalam diri pelaku dan

perusahaan untuk menjadi yang terbaik dan dibanggakan. Dan itu tercermin

dalam seluruh perilaku bisnisnya dengan siapa saja, baik keluar maupun

kedalam perusahaan.

Dari semua prinsip diatas, Adam Smith akan menganggap prinsip

keadilan sebagai prinsip yang paling pokok. Menurut Adam Smith Prinsip no

harm, prinsip keadilan, (tidak merugikan hak dan kepentingan orang lain),

tanpa prinsip ini bisnis tidak bisa bertahan. Hanya karena setiap pihak

menjalankan bisnisnya dengan tidak merugikan pihak manapun, bisnis itu

bisa berjalan dan bertahan.

Tentu saja prinsip lain pun sangat penting bagi kelangsungan bisinis. Tapi

yang menarik pada prinsip no harm adalah bahwa pada tingkat tertentu dalam

prinsip ini telah terkandung semua prinsip etika bisnis lainnya. Dalam prinsip

no harm sudah dengan sendirinya terkandung prinsip kejujuran, saling

5

menguntungkan, otonomi (termasuk kebebasan dan tanggung jawab),

integritas moral. Jadi, Prinsip no harm punya jangkauan yang luas mencakup

banyak prinsip lainnya. Prinsip no harm juga diterapkan menjadi hukum

tertulis yang demikian menjadi pegangan dan rujukan konkrit dengan

sanksinya yang jelas bagi semua pelaku ekonomi.Jadi prinsip ini pada

akhirnya menjadi lebih pasti, tidak hanya karena dijabarkan dalam berbagai

aturan perilaku bisnis yang konkret (perilaku mana saja yang dianggap

merugikan dan karena itu dilarang) melainkan juga karena didukung oleh

sanksi dan hukuman yang tegas. Dengan kata lain, pada akhirnya prinsip ini

menjadi dasar dan jiwa dari semua aturan bisnis dan sebaliknya semua

praktek bisnis yang bertentangan dengan prinsip ini harus dilarang. Maka,

misalnya monopoli, kolusi, nepotisme, manipulasi, hak istimewa,

perlindungan politik dan seterusnya harus dilarang karena bertentangan

dengan prinsip no harm yaitu karena semua praktek tersebut pada akhirnya

merugikan pihak tertentu: ada pelaku ekonomi yang tersisih secara tidak fair,

konsumen dipaksa untuk membayar harga yang lebih mahal, konsumen

ditipu, dan seterusnya. Demikian pula undang undang atau peraturan

mengenai lingkungan hidup,iklan,karyawan, semuanya berintikan prinsip no

harm ini.

2.Etos bisnis

Pertanyaan pertanyaan penting yang perlu di jawab adalah Bagaimana

menerapkan prinsip – prinsip etika bisnis ini sehingga benar – benar operasional.

Banyak perusahaan besar sesungguhnya telah mengambil langkah yang tepat ke

arah penerapan prinsip-prinsip etika bisnis ini, kendati prinsip yang mereka anut

bisa beragam atau sebagiannya merupakan varian dri prinsip-prinsip diatas dengan

pertama-tama membangun apa yang dikenal sebagai budaya perusahaan

(corporate culture) atau lebih cenderung disebut sebagai etos bisnis yang

dimaksud dengan etos bisnis adalah suatu kebiasaan atau budaya moral

menyangkut kegiatan bisnis yang dianut dalam suatu perusahaan dari satu

generasi ke generasi yang lain. Inti etos ini adalah pembudayaan atau pembiasaan

penghayatan akan nilai, norma, atau prinsip moral tertentu yang dianggap sebagai

6

inti kekuatan dari yang sekaligus juga membedakannya dari perusahaan yang lain.

Wujudnya bisa dalam bentuk pengutamaan mutu, pelayanan, disiplin, kejujuran,

tanggung jawab, perlakuan yang fair tanpa diskriminasi, dan seterusnya.

Umumnya etos bisnis ini mula pertama dibangun atas dasar visi atau filsafat bisnis

pendiri suatu perusahaan sebagai penghayatan pribadi orang tersebut, mengenai

bisnis yang baik. Visi atau filsafat bisnis ini sesungguhnya didasarkan pada nilai

tertentu yang dianut oleh pendiri perusahaan itu yang lalu dijadikan prinsip

bisnisnya yang kemudian menjelma menjadi sikap dan perilaku bisnis dalam

kegiatan bisnisnya sehari-hari dan menjadi dasar dari keberhasilannya. Maka,

terbangunlah suatu budaya, sebuah etos, sebuah kebiasaan yang ditanamkan

kepada semua karyawan sejak diterima masuk dalam perusahaan maupun terus

menerus dalam seluruh evaluasi dan penyegaran selanjutnya dalam perusahaan

tersebut. Demikian pula etos ini dapat berubah, dalam arti yang lebih baik, sesuai

visi yang dianut oleh setiap manajer yang silih berganti memegang perusahaan

tersebut. Yang lebih mengalami perubahan adalah penerapan visi dan prinsip etis

tadi sesuai dengan tuntutan dan perkembangan perusahaan dan bisnis dalam

masyarakat.

Dirumuskan secara jelas, pada tingkat pertama ada nilai, nilai adalah apa

yang diyakini sebagai hal yang paling mendasar dalam hidup ini dan menyangkut

kondisi yang didambakan dan paling penting bagi seorang atau kelompok dan

yang sekaligus yang paling menentukan dalam hidup orang atau kelompok orang

itu. Nilai ini kemudiaan menjelma menjadi prinsip hidup. Nilai dan prinsip ini lalu

menentukan sikap seseorang atau kelompok orang. Sikap disini tidak lain adalah

kecenderungan seseorang untuk bertindak secara tertentu berdasarkan dan sesuai

dengan nilai yang dianutnya. Sikap kemudian menentukan perilaku yang

merupakan penghayatan konkret akan nilai dan prinsip dalam hidup sehari-hari.

Dalam perusahaan ini pun berlaku nilai, lalu menjadi prinsip dan kode etik

perusahaan yang menentukan sikap dan pola perilaku seluruh perusahaan dalam

kegiatan bisnisnya sehari-hari. Tidak mengherankan bahwa hampir setiap

perusahaan besar mempunyai kekhasannya sendiri yang menjadi simbol

keunggulannya. Pada umumnya perusahaan yang besar, berhasil, dan bertahan

lama berdasarkan perkembangan murni pasar (bukan karena perlindungan politik)

mempunyai etos semacam itu. Tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa pada

7

waktunya nanti tidak hanya akan ada konsultan manajemen, legal, finansial,

melainkan juga ada konsultan bahkan audit etis yang terutama menyangkut sejauh

mana visi dan prinsip moral yang dianut suatu perusahaan benar-benar telah

dioperasionalkan dalam seluruh kegiatan bisnis perusahaan itu melalui perilaku

bisnis yang diperlihatkan seluruh staf mulai dari lapisan puncak sampai dibawah.

Tentu saja, berkembang tidaknya suatu etos bisnis dalam sebuah perusahaan

sangat ditentukan pula oleh gaya kepemimpinan dalam perusahan tersebut.

Kendati gaya kepemimpinan semacam manipulator ataupun administator

birokratis bisa sangat membawa hasil yang diinginkan, dalam banyak hal akan

sulit menumbuhkan etos bisnis yang baik, etos bisnis akan sulit berkembang

dalam sebuah perusahan. Karena gaya semacam itu terlalu memperalat karyawan

demi tujuan perusahaan atau pula terlalu kaku bertumpu pada aturan – aturan dan

prosedur birokratis yang berbelit belit. Sebaliknya, gaya kepemimpinan manajer

profesional yang menekankan kerja sama kelompok serta gaya kepemimpinan

yang bersifat transformatif akan lebih kondusif bagi berkembangnya etos bisnis

yang baik dalam suatu perusahaan. Pada kedua gaya yang disebut terkhir setiap

karyawan dalam satu dan lain cara bentuk dapat mempunyai sumbangan, andil,

dan peran yang sebisa mungkin dilibatkan dan dihargai demi keberhasilan

perusahaan. Bersamaan dengan itu, khususnya dalam gaya kepemimpinan

transformatif, setiap orang akan sebisa mungkin diberi kesempatan untuk tumbuh

dan berkembang sebagai manusia melalui pekerjaan yang dilakukannya dan

dengan demikian pada akhirnya bersama-sama mencapai apa yang menjadi tujuan

perusahaan.

3. Relativitas Moral dalam bisnis

Berdasarkan prinsip-prinsip diatas, dapat dikatakan bahwa dalam bisnis

modern dewasa ini orang di tuntut untuk bersaing secara etis tanpa mengenal

adanya perlindungan dan dukungan politik tertentu, semua perusahaan bisnis mau

tidak mau harus bersaing berdasarkan prinsip etika tertentu. Persoalannya,

demikian kata De George, etika siapa? Ini berlaku dalam bisnis global yang tidak

mengenal batas negara. Konkretnya, etika masyarakat mana yang harus diikuti

oleh sebuah perusahaan multinasional dari Amerika, misalnya, yang beroperasi di

8

Asia, dimana norma etika dan cara melakukan bisnis bisa berbeda sama sekali dari

yang ditemukan di Amerika?

Persoalan ini sesungguhnya menyangkut apakah norma dan prinsip etika

bersifat universal atau terkait dengan budaya. Untuk menjawab pertanyaan ini

menurut De George, kita perlu melihat terlebih dahulu tiga pandangan yang

umum. Pandangan pertama, bahwa norma etis berbeda antara satu tempat dengan

tempat yang lain. Maka prinsip pokok yang dipegang adalah di mana saja

perusahaan beroperasi, ikuti norma dan aturan moral yang berlaku dalam negara

tersebut. Pandangan kedua, bahwa norma sendirilah yang paling benar dan tepat.

Karena itu prinsip yang harus dipegang adalah bertindaklah dimana saja sesuai

prinsip yang dianut dan berlaku di negaramu sendiri. Pandangan ketiga, adalah

pandangan yang disebut De George immoralis naif yang mengatakan bahwa tidak

ada norma moral yang perlu diikuti sama sekali. Karena pandangan ini tidak

benar, maka tidak akan di bahas disini. Akan tetapi pandangan peertama sedikit

didukung oleh A. MacIntyre, menekankan bahwa setiap komunitas mempunyai

nilai moral dan budaya sendiri yang sama bobotnya dan harus dihargai. Maka,

dalam kaitan dengan bisnis internasional, perusahaan multinasional harus

broperasi dengan dan berdasarkan nilai moral dan budaya yang berlaku di negara

tempat perusahaan itu beroperasi. Inti pandangan ini adalah bahwa tidak ada

norma atau prinsip moral yang berlaku universal. Maka, pokok yang harus di

pegang adalah bahwa prinsip dan norma yang dianut negara tuan rumah itulah

yang dipatuhi dan dijadikan pegangan. Namun, yang menjadi persoalan adalah

anggapan bahwa tidak ada nilai dan norma moral yang bersifat universal yang

berlaku di semua negara dan masyarakat; bahwa nilai dan norma yang berlaku di

satu negara berbeda dari yang berlaku di negara lain. Oleh karena kitu, menurut

pandangan ini norma dan nilai moral bersifat relatif. Ini tidak benar karena

bagaimanapun mencuri, merampas, tidak jujur pada orang lain dimanapun juga

akan di kecam dan dianggap sebagai tidak etis.

Yang menjadi persoalan adalah bahwa pandangan ini tidak membedakan

antara moralitas dan hukum. Keduanya memang ada kaitan satu sama lain, namun

berbeda hakikatnya. Hukum adalah positivasi norma moral sesuai dengan

harapan dan cita – cita serta tradisi budaya suatu masyarakat atau negara. Jadi,

9

bisa saja hukum disatu negara berbeda dari hukum dinegara lain sesuai dengan

apa yang dianggap paling penting bagi kehidupan suatu negara dan sesuai dengan

pertimbangan negara tersebut. Tapi, ini lalu tidak berarti bahwa norma dan nilai

moral antara negara yang satu dan negara yang lain tidak sama. Bahwa prinsip

tidak boleh merugikan pihak lain dalam berbisnis merupakan prinsip universal

yang dianut dimana saja, tidak bisa di bantah. Bahwa di pihak lain di Amerika

ada undang-undang anti-monopoli ( karena monopoli merugikan banyak pihak)

sementara di Indonesia tidak ada undang-undang anti-monopoli (bahkan terjadi

monopoli ilegal) tidak berarti prinsip tidak merugikan orang lain tidak bersifat

universal. Persoalannya adalah bahwa perkembangan situasi dan kemauan politik

pemerintah berbeda sehingga ada situasi hukum yang berbeda.

Pandangan kedua mengenai nilai dan norma moral sendiri paling benar

dalam arti tertentu mewakili kubu moralisme; bahwa pada dasarnya norma dan

nilai moral berlaku universal, dan karena itu apa yang dianggap dan dianut

sebagai benar di negara sendiri harus juga diperlakukan di negara lain ( karena

anggapan bahwa di negara lain prinsip itu pun pasti berlaku dengan sendirinya).

Pandangan ini umumnya didasarkan pada anggapan bahwa moralitas menyangkut

baik buruknya perilaku manusia sebagai manusia. Oleh karena itu, sejauh manusia

adalah manusia., dimanapun dia berada prinsip, nilai, dan norma moral itu akan

tetap berlaku.

Namun, pandangan ini tidak sepenuhnya benar. Karena, ada bahaya

bahwa perusahaan luar memaksakan nilai dan norma moralnya yang sudah

dikodifikasikan dalam hukum tertulis tertentu untuk diberlakukan di negara

dimana perusahaan itu beroperasi. Ada bahaya bahwa perusahaan Amerika akan

memaksakan hukum bisnis tertentu ( yang dijiwai oleh prinsip moral tertentu) di

negara di mana perusahaan itu beropersi karena anggapan bahwa prinsip dan nilai

moral tertentu berlaku universal. Persoalannya, sering perkembangan ekonomi,

sosial, politik, negara tuan rumah belum semaju perkembangan ekonomi, sosial,

politik di negara asal suatu perusahaan sehingga hukum yang berlaku di negara

asal belum tentu bisa diterapkan begitu saja di negara tuan rumah ( kendati tidak

bisa disangkal bahwa norma moral yang menjadi dasarnya diakui di negara tuan

rumah). Namun menurut De George prinsip yang paling pokok yang berlaku

10

universal, khususnya dalam bisnis adalah prinsip integritas pribadi atau integritas

moral. Bagi de George, dalam bisnis modern bersaing secara etnis berarti

bersaing dengan penuh integritas pribadi.

Ada dua keunggulan prinsip integritas pribadi dibandingkan dengan

prinsip moral lainnya, yang menjadi alasan mengapa De George menganggapnya

sebagai prinsip moral paling universal bagi dunia bisnis. Pertama, prinsip

integritas pribadi tidak punya konotasi negatif seperti halnya pada prinsip-prinsip

moral lainnya, bahkan pada kata etika dan moralitas itu sendiri. Bagi banyak

orang, kata etika, apalagi prinsip etika, mempunyai nada moralitas dan paksaan

dari luar. Sebaliknya bertindak berdasarkan integritas pribadi berarti bertindak

sesuai dengan norma-norma perilaku yang diterima dan dianut diri sendiri dan

juga berarti memberlakukan pada diri sendiri norma-norma yang juga di tuntut

oleh etika dan moralitas. Dengan kata lain, prinsip integritas pribadi mengandung

pengertian bahwa norma yang dianut adalah norma yang sudah diterima menjadi

milik pribadi dan tidak lagi bersifat aksternal. Ini berarti bersaing dengan

mempertaruhkan integritas pribadi berarti bersaing dalam bisnis sesuai dengan

nilai tertinggi yang dianut pribadi tersebut. Prinsip integritas moral disini

sesungguhnya sama dengan prinsip otonomi pada Khant. Hal yang sama berlaku

dalam perusahaan. Berbisnis dengan mempertahankan integritas moral perusahaan

berarti berbisnis dengan mematuhi norma dan prinsip moral yang sesungguhnya

sudah dijadikan etos bisnis tersebut. Maka, prinsip etika bisnis disini tidak lagi

menjadi sesuatu yang dipaksakan dari luar oleh masyarakat, oleh pihak lain,

ataupun oleh negara, melainkan justru telah dijadikan iklim, jiwa, semangat, etos

dari perusahaan tersebut. Secara maksimal, pelaku bisnis diharapkan mempunyai

kemauan baik dan kesadaran moral untuk berbisnis yang secara baik, dan tidak

sekedar dipaksa oleh prinsip dalam bentuk aturan-aturan bisnis yang ketat. Ini

mempunyai lingkup yang luas mencakup bertindak jujur, bertanggung jawab, atas

produk yang ditawarkan, fair dalam transaksi dagang, jaminan terhadap hak

karyawan, dan sebagainya. Yang menjadi persoalan adalah konsep integritas

pribadi atau inegritas moral lebih merupakan suatu konsep Amerika atau Barat

pada umumnya. Bagi Indonesia rasanya konsep ini tidak punya nilai dan muatan

moral sama sekali. Orang begitu mudah mengabaikannya. Orang begitu gampang

melakukan tindakan yang merusak integirtas pribadi atau nama baiknya sendiri.

11

Bahkan integritas pribadi hampir tidak kenal sama sekali. Berbagai kasus korupsi

dalam bentuk kasus korupsi dalam bentuk suap, kolusi, surat-surat sakti baik

dalam bidang politik-birokrasi maupun bisnis menunjukkan betapa integritas

pribadi di abaikan begitu saja. Kasus Eddy Tansil dan dugaan kolusi di MA

membuat kita mempertanyakan konsep integritas moral dan pribadi orang – orang

kita, bahkan dari orang – orang yang mempunyai kedudukan terhormat. Orang –

orang terhormat dalam masyarakat karena kedudukannya di bidang politik dan

bisnis ternyata tidak punya integritas pribadi sama sekali. Karena itu,prinsip

integritas pribadi yang dianggap De George sebagai prinsip moral paling universal

bagi dunia bisnis ternyata syarat dengan kandungan historis-kultural dan karena

itu relatif sifatnya.

Ini tidak berarti Prinsip integritas moral ditolak sama sekali. Prinsip ini

tetap penting. Hanya saja prinsip ini punya kelemahan yang tidak terelakkan

seperti prinsip moral lainnya: hanya berhenti sebagai imbauan. Oleh karena itu,

sebagai moralitas pada umumnya masyarakat tidak bisa berbuat banyak ketika

orang tertentu tidak peduli pada integritas moralnya. Maka,dalam konteks dimana

integritas pribadi dan moral mempunyai gema yang kuat. Tentu saja kita tetap

optimis bahwa dalam bsinis global yang mengandalkan mekanisme pasar yang

tidak pandang bulu, integritas pribadi lama kelaman dapat menjadi sebuah prinsip

yang menentukan bagi kegiatan bisnis yang etis. Ini terutama karena dengan

mengandalkan pasar global, praktik-praktik monopolistis dan kolusi relatif akan

tergusur sehingga orang mau tidak mau akan lebih mangandalkan integritas

pribadinya, yang ditunjukkan oleh keunggulan objektifnya dalam pasar.

4. Pendekatan stakeholder

Pendekatan Skateholder merupakan sebuah pendekatan baru yang banyak

digunakan, khususnya dalam etika bisnis, belakangan ini dengan mencoba

mengintegrasikan kepentingan bisnis disatu pihak dan tuntutan etika dipihak lain.

Dalam hal ini, pendekatan stakeholder adalah cara mengamati dan menjelaskan

secara analitis bagaimana berbagai unsur dipengaruhi dan mempengaruhi

keputusan dan tindakan bisnis. Pendekatan ini lalu terutama memetakan

hubungan – hubungan yang terjalin dalam kegiatan bisnis pada umumnya untuk

12

memperlihatkan siapa saja yang punya kepentingan, terkait, dan terlibat dalam

kegiatan bisnis pada umumnya itu. Pada akhirnya, pendekatan ini memepunyai

satu tujuan imperatif: bisnis harus dijalankan sedemikian rupa agar hak dan

kepentingan semua pihak terkait yang berkepentingan (stakeholder) dengan suatu

kegiatan bisnis dijamin, diperhatikan, dan dihargai. Sekaligus dengan pendekatan

ini bisa dilihat secara jelas bagaimana prinsip-prinsip etika bsinis yang dibahas

dalam bab ini menemukan tempatnya yang relevan dalam interaksi bisnis dari

sebuah perusahaan dengan berbagai pihak terkait.

Dasar pemikirannya adalah bahwa semua pihak yang punya kepentingan

dalam suatu kegiatan bisnis terlibat didalamnya karena ingin memperoleh

keuntungan, maka hak dan kepentingan mereka harus di perhatikan dan dijamin.

Yang menarik, pada akhirnya pendekatan stakeholder bermuara pada prinsip

minimal yang telah disebutkan di depan: tidak merugikan hak dan kepentingan

manapun dalam suatu kegiatan bisnis. Ini berarti, pada akhirnya pendekatan

stakeholder menuntut agar bisnis papun perlu dijalankan secara baik dan etis

justru demi menjamin kepentingan semua pihak yang terkait dalam bisnis

tersebut. Yang juga menarik adalah bahwa sama dengan prinsip no harm.,

pendekatan ini pun memperlihatkan secara sangat gamblang bahwa pada akhirnya

pendekatan ini ditempuh demi kepentingan bisnis perusahaan yang bersangkutan.

Artinya, supaya bisnis dari perusahaan itu dapat berhasil dan tahan lama,

perusahaan manapun dalam kegiatan bisnisnya dituntut, atau menuntut dirinya,

untuk menjamin dan menghargai hak dan kepentingan semua pihak yang terkait

dengan bisnisnya. Karena salah satu saja dari pihak-pihak yang berkepentingan

dan terlibat didalamnya dirugikan, pihak tersebut tidak akan mau lagi menjalin

bisnis dengan perusahaan tersebut.

Pada umumnya ada dua kelompok stakeholder:

Kelompok primer; kelompok primer terdiri dari pemilik modal atau

saham, kreditor, karyawan, pemasuk, konsumen, penyalur, dan pesaing

atau rekan.

Kelompok sekunder; terdiri dari pemerintah setempat, masyarakat pada

umumnya, dan masyarakat setempat. Yang paling penting diperhatikan

dalam suatu kegiatan bisnis tentu saja adalah kelompok primer karena

13

hidup matinya, berhasil tidaknya bisnis suatu perusahaan sangat

ditentukan oleh relasi yang saling menguntungkan yang dijalin dengan

kelompok tersebut. Yang berarti demi keberhasilan dan kelangsungan

bisnis suatu perusahaan, perusahaan tersebut tidak boleh merugikan

satupun kelompok stakeholder primer diatas. Dengan kata lain, perusahaan

tersebut harus menjalin relasi bisnis yang baik dan etis dengan kelompok

tersebut; jujur, bertanggung jawab dalam penawaran barang dan jasa,

bersikap adil terhadap mereka, dan saling menguntungkan satu sama lain.

Disinilah kita menemukan bahwa prinsip etika menemukan tempat

penerapannya yang paling konkret dan sangat sejalan dengan kepentingan

bisnis untuk mencari keuntugan.

Dalam kaitan dengan kelompok sekunder, perlu dikatan bahwa dalam

situasi tertentu kelompok ini bisa sangat penting bahkan bisa jauh lebih penting

dari kelompok primer, dan karena itu bahkan sangat perlu diperhitungkan dan

dijaga kepentingan mereka. Misalnya, kelompok sosial semacam LSM baik

dilingkungan hidup, kehutanan, maupun hak masyarakat lokal bisa sangat

merepotkan bisnis atau perusahaan. Demikian pula pemerintah nasional maupun

asing, juga media massa dan masyarakat setempat. Dalam kondisi sosial,

ekonomi, politik semacam Indonesia, masyarakat setempat bisa sangat

mempengaruhi hidup matinya suatu perusahaan. Ketika suatu perusahaan

beroperasi tanpa memperdulikan kesejahteraan, nilai budaya, sarana dan prasarana

lokal, lapangan kerja setempat, dan seterusnya akan menimbulkan suasana sosial

yang sangat tidak kondusif dan tidak stabil bagi kelangsungan bisnis perusahaan

tersebut. Dengan demikian, dalam banyak kasus, perusahan yang ingin berhasil

dan bertahan dalam bisnisnya harus pandai menangani dan memperhatikan

kepentingan kedua kelompok stakeholder diatas secara baik. Dan itu berarti bisnis

harus dijalankan secara baik dan etis.

D. Kesimpulan

Demikian pula pemerintah nasional maupun asing,juga media massa dan

masyarakat setempat. Dalam kondisi sosial, ekonomi, politik semacam Indonesia,

masyarakat setempat bisa sangat mempengaruhi hidup matinya suatu perusahaan.

14

Ketika suatu perusahaan beroperasi tanpa memperdulikan kesejahteraan, nilai

budaya, sarana dan prasarana lokal, lapangan kerja setempat, dan seterusnya, akan

menimbulkan suasana sosial yang sangat tidak kondusif dan tidak stabil bagi

kelangsungan bisnis perusahaan tersebut Dengan demikian, dalam banyak kasus,

perusahan yang ingin berhasil dan bertahan dalam bisnisnya harus pandai

menangani dan memperhatikan kepentingan kedua kelompok stakeholder diatas

secara baik. Dan itu berarti bisnis harus dijalankan secara baik dan etis.

DAFTAR PUSTAKA

1. Rhenald Khasali. tanggal 26 Februari 2005 hal.10. “Masyarakat Kita Belum

Punya Budaya Korporatif”, Harian Kompas

2. Prof.Dr. Sondang P.Siagian, MPA. 1996. Etika Bisnis, Jakarta; PT Pustaka

Binaman Pressindo,

3. DR.A. Sonny Keraf. 1998. “Etika Bisnis; tuntutan dan Relevansinya” Jakarta;

Penerbit Kanisius.

4. De George, Ricarhard T. 1986. Busness Ethics, Ke-2. New york: MacMillan

Pub. Co.

5. Kant, Immanuel.1980. Foundations of the Metaphisics of Morals. Indianapolis:

Bobbs-Merrill Educations Pub.

6. Smith, Adam. 1965. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of

Nations. New York: Modern Library.

15

ETIKA BISNIS

Dosen Pengampu : Fitri Nugraheni. SE. MM

Disusun oleh :

1. Eko Budi Wibowo NIM : 2009-11-146

2. Saifuddin NIM : 2009-11-165

3. Retno Sri Widanarti NIM : 2009-11-009

4. Erwin Tyas Hapsari NIM : 2009-11-047

5. Zainal Abidin NIM : 2001-11-376

6. Nur Khalimah NIM : 2009-11-036

FAKULTAS EKONOMIUNIVERSITAS MURIA KUDUS

TAHUN 2010

16