04 Pola Pengadaan Perumahan Di Indonesia

7/22/2019 04 Pola Pengadaan Perumahan Di Indonesia

1/19


2/19

Pembagian garis besar program pemerintahdi bidang perumahan adalah berdasarkanlokasi yaitu perumahan perkotaan danpedesaaan.

Hal ini didasarkan pada kenyataan padakedua lokasi tersebut memiliki karakteristikyang berbeda, di daerah perkotaan

mempunyai penduduk yang padat dankurangnya lahan sedangkan di desakurangnya pemahaman masyarakat desaterhadap rumah yang layak huni.


3/19

Kegiatan utama meliputi :a. Pembangunan perumahan sederhana olehPerum Perumnas, pengembang swastamelalui pembiayaan dengan sistemkepemilikan rumah.

b. Pembangunan oleh swadaya masyarakat.c. Usaha perbaikan kampungd. Usaha pembinaan guna menunjang

pembangunan perumahan rakyat.

Jenis perumahan yang dibangun adalah rumahsub inti, rumah inti, rumah sederhana, rumahsangat sederhana dan rumah susun.


4/19

Kegiatan utama meliputi :a. Peningkatan mutu perumahan rakyat

melalui perintisan pemugaran rumah

dan perbaikan sarana dan fasilitas

lingkungan

b. Permukiman transmigrasi

c. Permukiman kembali suku terasing

d. Penyediaan permukiman di daerahbekas bencana alam


5/19

Program penyediaan perumahan Pembangunan kawasan siap bangun (KSB) Pembangunan prasarana dan sarana pendukung

pembangunan RS/RSS ( oleh Perum Perumnas danKoperasi )

Pembangunan kawasan terpilih pusat pengembangandesa (KTP2D)

Program perbaikan perumahan danpermukiman Perbaikan lingkungan perumahan kota (PLKP) Peremajaan Perumahan Kota Pembangunan perumahan dan lingkungan desa

secara terpadu (P2LDT)


6/19

Perum perumnas merupakan lembaga pengadaan formalyang dimiliki oleh pemerintah berdiri dengan PeraturanPemerintah RI No. 29/1974 tanggal 18 juli 1974.

Perum perumnas didirikan dengan tujuan menyelenggarakanpembangunan perumahan sederhana lengkap dengan sarana

dan prasarananya dengan harga yang terjangkau olehmasyarakat melalui sistem pembayaran Kredit PemilikanRumah dalam hal ini Perum Perumnas didukung oleh BankTabungan Negara (BTN).

Pengadaan perumahan oleh Perum perumnas tidak hanyaberorientasi pada keuntungan tetapi juga misi sosial, olehkarena itu pengadaan rumah Perum Perumnas sebagianbesar untuk masyarakat berpenghasilan menengah danrendah. Perum Perumnas merupakan pengembang terbesardan lokasi perumahannya tersebar di seluruh Indonesia.


7/19

Perbaikan kampung pada dasarnya merupakan usaha peningkatanmutu kehidupan masyarakat kampungmelalui suatu paket kegiatanyang dilaksanakan secara terpadu.

Tujuan program tersebut antara lain untuk melengkapi danmenyempurnakan prasarana lingkungan dan pelayanan dasar bagimasyarakat kampung dan mendorong serta membina partisipasimasyarakat agar meningkatkan kemampuan pendapatan dan

produktivitas masyarakatnya.

Kegiatan perbaikan prasarana dasar yang dilaksanakan sesuaidengan prioritas kebutuhan antara lain jaringan jalan lingkungan,pembuangan sampah, pembuangan air hujan, penyediaan airbersih, keselamatan bangunan dan lingkungan, penerangan sertasarana sosial, ekonomi dan kebudayaan.

Perbaikan Lingkungan Perumahan Kota dilaksanakan sebagaiproyek stimulan dengan memberi rangsangan berupa danapancingan/stimulan yang digunakan untuk membangun sebagianfisik percontohan prasarana dan sarana dasar lingkunganperumahan dengan harapan selanjutnya dapat dimanfaatkan serta

dikembangkan oleh masyarakat sendiri


8/19

Azas Tribina : sebagai satu kesatuan upaya penyelenggaraanpembangunan dalam penyusunan rancang bangun pelaksanaan

programnya selalu terkandung unsur : Bina Manusia :

Penyiapan masyarakat, dengan mengakomodasi aspirasimasyarakat, memampukan dan meningkatkan kualitas SDM melaluipelatihan keterampilan teknis serta memberikan tempat dankesempatan masyarakat untuk ikut serta menentukan kegiatan yangdibutuhkan.

Bina Usahakegiatan dalam rangka membangun dan mengembangkanmekegiatan usaha masyarakat yang dilaksanakan secaraterpadu dengan instansi yang terkait. Pemerintah menunjang melalui

penyediaan dan perbaikan prasarana dan sarana serta fasilitas yangndukung aktifitas ekonomi.

Bina Lingkunganupaya perbaikan dan pengembangan prasarana dan saranalingkungan dalam rangka mempercepat tercapainya lingkungan

permukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat, yangdiharapkan dapat mengangkat martabat kelompok masyarakat.


9/19

A. Pelaksanaan Pembangunan yang bertumpu pada masyarakat melaluipembangunan perumahan bertumpu pada kelompok

Sebagai pendekatan pembangunan perumahan yang mengandalkankelompok dan bertolak dari potensi kebutuhan serta upaya kelompok yangmerupakan cerminan dari upaya keberpihakan serta pemberdayaankelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang tinggal di kampungkumuh.

B. Mengupayakan terjadinya pembangunan yang berkelanjutanSebagaimana tercermin dalam mekanisme penyelenggaraan program-

program keciptakaryaan seperti: Mengkondisikan terjadinya partisipasi aktif masyarakat sejak dalam pengambilan

keputusan perencanaan sampai dengan pengelolaan

Menerbitkan berbagai petunjuk teknis yang bersifat praktis dan komunikatif, yang dapatdigunakan sebagai pedoman pembangunan melalui swadaya masyarakat

Memberikan bantuan teknis kepada masyarakat melalui petugas lapangan selamamasa konstruksi, memberikan bantuan bahan bangunan untuk memperbaiki rumah sertamengadakan pelatihan kepada tenaga /masyarakat setempat sebagai tenaga penyuluhan

masyarakat (TPM)

Membangun dan menggerakan berbagai potensi usaha yang dapat mendorongmeningkatnya pendapatan masyarakat.


10/19

C. Sistem pendanaan, dilakukan dengan Pola standar dasar : dibiayai dengan subsidi

pemerintah pusat

Pola standar menengah : dibiayai dengan

penyertaan modal pemerintah dan pinjamanjangka panjang

Pola standar tinggi: dibiayai melalui pinjaman

Pemda Tingkat II setempat (seperti di Medan,

Bandung, Semarang, Surakarta, Surabaya, dan

Ujung Pandang)


11/19

Perkembangan Perbaikan Lingkungan

Perumahan Kota,diawali dari Proyek

Mohammad Husni ThamrindiJakarta

dan Proyek WR Supratman di Surabaya,

perbaikan linkungan perumahan kota telah

menjadi salah satu kegiatan penting di

dalam program perumahan danpemukiman.


12/19

REPELITA I

( 19691974 )

Kampung Improvement Program ( KIP ) di Jakarta, didukung bantuan dari

Bank Dunia.

Pada tahun 1970 dibentuk Pusat Informasi Teknik Bangunan ( PITB ) atau

Building Information Centre ( BIC ) di Jakarta, Bandung, Yogyakarta dan

Denpasar yang bertujuan menyebarluaskan pengetahuan dan pengalaman

praktis di bidang perumahan dan permukiman kepada masyarakat

(penyuluhan).

REPELITA II

( 19741979 )

Penyempurnaan pengadaan prasarana dan sarana lingkungan untuk memperpanjang

efektifitas pelayanan.

Proyek perbaikan kampung dilakukan di Jakarta, Surabaya dan kota besar lainnya.

REPELITA III

( 19791984 )

Lokasi proyek bukan hanya kota besar dan metro tetapi dikembangkan ke kota-kotasedang dan kecil

Sasaran mencakup 200 kota mencakup area seluas 15.000 Ha yang dapat melayani

penduduk sekitar 3,5 juta jiwa.

REPELITA IV

( 19841989 )

Sasaran ditingkatkan menjadi 400 kota untuk melayani 30 juta jiwa.

Penyelenggaraan dikaitkan dengan upaya penataan kembali tanah kota secara

maksimal melalui pembangunan rumah susun.

Dikembangkan menjadi penanganan program perumahan kota terpadu yang

bertujuan memobilisasi dana pembangunan kota dari beberapa sumber.REPELITA V

( 19891994 )

Sasaran penanganan 500 kota seluas 30.000 Ha

REPELITA VI

( 19941999 )

Sasaran penanganan 125 kota dengan luas 12.500 Ha.

Bagian dari upaya penanganan lingkungan kumuh yang dipadukan dengan rumah

susun, fasilitas ekonomi dan sosial.

Mengikuti sertakan Perum Perumnas, Departemen PU, BTN melalui kredit triguna.


13/19

PengertianTanah merupakan komponen yang tidak dapat berubah,sejalan dengan meningkatnya permintaan rumah membuattanah semakin langka dan semakin mahal terutama di daerahperkotaan. Harga tanah yang semakin melambung akan

mengganggu program pengadaan rumah bagi masyarakatberpenghasilan rendah.

Komponen harga tanah mencapai 45% dari harga rumahsangat sederhana, sedangkan untuk rumah menengah atas

bisa mencapai 70%. Berdasarkan penelitian di beberapanegara berkembang komponen tanah hanya sekitar 20% dariharga rumah, kondisi ini juga terjadi di Amerika dan Perancis( Harian Republika, 25 Mei 1996 :3 )


14/19

Kawasan siap bangun ( Kasiba ) merupakan salah satualternatif pengadaan lahan perumahan yang telah dikeluarkanoleh pemerintah untuk mengatasi harga lahan yang semakinmahal dan penguasaan lahan dalam jumlah besar baik olehperorangan maupun perusahaan.

Kawasan siap bangun adalah sebidang tanah yang fisiknyasudah disiapkan untuk pembangunan perumahan danpermukiman skala besar yang terbagi dalam satu lingkungansiap bangun yang disiapkan dahulu dengan jaringan primer

dan sekunder prasarana lingkungan yang ditetapkan olehPemerintah Tingkat II dan memenuhi persyaratan pembakuanpelayanan prasarana lingkungan (Departemen PekerjaanUmum, 1994:962)


15/19

Penguasaan dan pembebasan lahanMerupakan awal dari pengadaan lahan, akan lebih mudah kalau lahan

tersebut dikuasai oleh negara tetapi sering terbentuk dengan lahan yangdikuasai oleh masyarakat.Pemecahannya adalah dengan melibatkan partisipasi masyarakat dimanatanah tersebut dapat menjadi saham yang dimiliki oleh masyarakat dalamproyek ini. Keuntungan yang dicapai adalah pengembang tidak perlumengeluarkan biaya pembebasan lahan dan masyarakat akanmendapatkan nilai jual lahan yang lebih besar.

Pematangan lahan dan pembangunan infrastrukturBeberapa cara yang dapat dilakukan adalah menyerahkan pengadaanprasarana kepada pemerintah karena pemerintah masih bertanggung jawabpada pengadaan prasarana lingkungan atau menjadikan tanah sebagaimodal dan dapat ditukar dengan biaya pematangan lahan dan pengadaaninfrastruktur, investasi yang ditanamkan dapat ditukar dengan sebidangtanah yang ada di kawasan tersebut.

Pembangunan rumahSetelah proses pematangan lahan dan pembangunan prasarana makakawasan ini terbagi menjadi beberapa lingkungan yang siap didirikan rumah.Pengembang dapat membangun sendiri rumah atau menjual padapengembang lainnya.


16/19

Kota Baru DriorejoMerupakan proyek konsorsium dari enam BUMN

di bawah Departemen Pekerjaan Umum yangberlokasi di Gresik, Jawa Timur.

Konsep Kasiba dilakukan oleh pihak konsorsiumdengan menguasai lahan seluas 850 Ha yangkemudian dimatangkan dan pembangunaninfrastruktur

Kawasan ini dibagi menjadi 5 lingkungan siapbangun, dimana satu dikembangkan menjadiperumahan oleh pihak konsorsium dan 4 bagiandijual kepada pengembang swasta.


17/19

Kota Baru Bandar Kemayoran Kota baru ini memanfaatkan bekas bandarakemayoran terletak di atas milik Perum Angkasa Purayang sudah dialihkan menjadi tanah negara seluas454 Ha.

Kota baru ini mempunyai kosep ekonomi sebagaiPusat Niaga Antar Bangsa dan merupakanpercontohan bagi wilayah Indonesia dilihat dari prosespembangunan dan pengelolaannya.

Pengelolaannya diserahkan pada suatu badan yangberdiri sendiri. Lahan yang dikuasai oleh pemerintahdan pengadaan infrastrukturnya dilakukan denganmenjual lahan ke pihak swasta.


18/19

Pengadaan perumahan dewasa ini ketiga tahap diatas berada dalam satu badan tetapi dengankonsep Kasiba ketiga tahapan tersebut dapatdilakukan oleh lembaga yang berbeda.

Berdasarkan UU No.4 1992 tentang masalahperumahan dan permukiman menyebutkanpemerintah sebagai pengelola kawasan siapbangun yang penyelenggaraannya dilakukan oleh

BUMN yang dapat bekerja sama dengan swastadan memungkinkan dapat dilakukan olehmasyarakat dengan sistem kavling.


19/19

Documents

04 Pola Pengadaan Perumahan Di Indonesia