Upload
ngakan-putu-suarjana
View
275
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Akreditasi SD
Citation preview
KEBIJAKAN DAN PROGRAM KEBIJAKAN DAN PROGRAM BAN-S/M TAHUN 2011 BAN-S/M TAHUN 2011
BADAN AKREDITASI NASIONAL BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH/MADRASAHSEKOLAH/MADRASAHKompleks Ditjen MPDM, Kementerian Pendidikan Nasional,Gedung F Lantai 2
Jl. RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan, Telepon/Fax: 021-75914887
Website: http://www. ban-sm.or.id ; Email: [email protected]
Disampaikan pada:TOT Asesor BAN-S/M Tahun
2011
MATERI IMATERI IMATERI IMATERI I
LINGKUP PRESENTASILINGKUP PRESENTASI
I. Mandat BAN-S/M (Dasar Hukum)
II. Kebijakan Umum Akreditasi
III. Kebijakan Khusus Akreditasi
IV. Sifat, Kedudukan, Tupoksi, dan Struktur Organisasi BAN-S/M
V. Norma, Tata Krama, dan Tata Tertib Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah
VI. Sasaran Akreditasi S/M dan Tindak Lanjut Hasil Akreditasi
I. MANDAT BAN-S/M (DASAR HUKUM)
Mandat BAN-S/M (Dasar Mandat BAN-S/M (Dasar Hukum)Hukum)
1. UU No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas (Pasal 60).
2. PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 86 dan 87).
3. Permendiknas No.29 Tahun 2005 tentang BAN-S/M.
4. Kepmendiknas No.064/P/2006 tentang Anggota BAN-PT, BAN-S/M dan BAN-PNF.
5. Permendiknas Nomor 2 Tahun 2010tentang Rencana Strategis Kemetrian Pendidikan Nasional 2010-2014
6. PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
7. Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam No. SE.DJ.I/PP.00/05/ 2008 tentang Akreditasi Madrasah
PERAN BAN-S/M DALAM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
SESUAI SISDIKNAS
PERAN BAN-S/M DALAM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
SESUAI SISDIKNAS
• PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL : dilakukan oleh berbagai pihak /institusi di luar satuan pendidikan yang secara fomal memiliki tugas dan fungsi berkaitan dengan penjaminan mutu pendidikan baik secara langsung/tidak langsung.
• PENJAMINAN MUTU INTERNAL : dilakukan oleh masing-masing satuan pendidikan.
Kedua model pendekatan tersebut, sungguhpun dapat dibedakan, tetapi memiliki keterkaitan satu sama lain, termasuk keterkaitan antar institusi eksternal dimaksud.
PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL
PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL
ADA 4 PILAR POKOK DLM PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL1.Penetapan Standar Nasional Pendidikan (penetapan
oleh Menteri, pengembangan, pemantauan, dan pengendalian SNP oleh BSNP) PP 19/2005 psl.76 dan 77.
2.Pemenuhan SNP pada setiap satuan pend (oleh Pem Provinsi, Pem Kab /Kota, LPMP, dan institusi pembina pend Pusat), PP19/2005 psl 92.
3.Penentuan Kelayakan Satuan/Program (Pengecekan derajat-pemenuhan SNP yang dicapai satuan/program pend): melalui penilaian kelayakan satuan/program pend mengacu pada kriteria SNP, sbg bentuk akuntabilitas publik), UU 20/2003 psl 60, Permen 29/2005 psl 1 AKREDITASI oleh BAN S/M , PP 19/2005 psl 86 dan 87.
4.Penilaian Hasil Belajar (PHB) dan Evaluasi Pendidikan: Ujian Nasional, USBN, Sertifikasi Lulusan, berbagai bentuk ujian lainnya, dan evaluasi kinerja pend oleh Pusat, Pem Provinsi, Pem Kab/Kota serta Lembaga Evaluasi Mandiri. (PP 19/2005)
Hubungan Antarpilar dalam Penjaminan Mutu EksternalHubungan Antarpilar dalam Penjaminan Mutu Eksternal
PERAN BAN-S/M DALAM PENJAMINAN MUTU
PERAN BAN-S/M DALAM PENJAMINAN MUTU
• BAN-S/M, memberikan rekomendasi penjaminan mutu pendidikan kpd program dan/atau satuan pendidikan yang diakreditasi, kpd Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
PP 19/2005 Bab XV psl 91 (5)
Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan: Pemerintah menyelenggarakan dan/atau
memfasilitasi : a. akreditasi program pendidikan; b. akreditasi satuan pendidikan; c. sertifikasi kompetensi peserta didik; d. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau e. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan. (Pasal 12 ayat 2)
Pemerintah provinsi mengoordinasikan dan memfasilitasi akreditasi program dan satuan pendidikan. (Pasal 23 ayat 3)
Pemerintah kabupaten/kota memfasilitasi akreditasi program dan satuan pendidikan. (Pasal 34 ayat 3)
PENJAMINAN MUTU OLEH PEMERINTAH(PP 17 Tahun 2010)
II. Kebijakan Umum Akreditasi II. Kebijakan Umum Akreditasi
VISI KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
2010-2014
“Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan Nasional untuk
Membentuk Insan Indonesia Cerdas Komprehensif”
MISI KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 2010-2014
1.Meningkatkan Ketersediaan Layanan Pendidikan 2.Memperluas Keterjangkauan Layanan Pendidikan3.Meningkatkan Kualitas/Mutu dan Relevansi Layanan Pendidikan4.Mewujudkan Kesetaraan dalam Memperoleh Layanan Pendidikan5.Menjamin Kepastian Memperoleh Layanan Pendidikan
MOTTO KEMENTERIAN PENDIDIKAN
NASIONAL 2010-2014
“MELAYANI SEMUA DENGAN AMANAH”
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNANPENDIDIKAN NASIONAL TAHUN 2010-2014
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNANPENDIDIKAN NASIONAL TAHUN 2010-2014
NOSASARAN
STRETAEGIS
KONDISI AWAL(2009)
TAHUN
2010 (%)
2011 (%)
2012 (%)
2013 (%)
2014 (%)
1Persentase SD/SDLB Berakreditasi
65.4 70.2 75.2 80.1 85.1 90.0
2
Persentase SD/SDLB Berakreditasi Minimal B
8.2 9.6 10.9 12.3 13.6 15.0
3Persentase SMP/SMPLB Berakreditasi
61 66.8 72.6 78.4 84.2 90.0
4
Persentase SMP/SMPLB Berakreditasi > B
19.0 20.6 22.2 23.8 25.4 27.0
NOSASARAN
STRETAEGIS
KONDISI AWAL(2009)
TAHUN
2010 (%)
2011 (%)
2012 (%)
2013 (%)
2014 (%)
5
Persentase SMA/SMLB Berakreditasi
64.7 70.7 76.8 82.9 88.9 95.0
6
Persentase SMA/SMLB Berakreditasi Minimal B
19.2 23.4 27.5 31.7 35.8 40.0
7
Persentase SMK Berakreditasi
70.0 74.0 78.0 82.0 86.0 90.0
8
Persentase SMK Berakreditasi > B
20.0 22.0 24.0 26.0 28.0 30.0
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNANPENDIDIKAN NASIONAL TAHUN 2010-2014
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNANPENDIDIKAN NASIONAL TAHUN 2010-2014
VISI & MISI KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 2010-2014
VISI & MISI KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 2010-2014
• VISI
Terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri, dan sejahtera lahir batin.
• MISI
Meningkatkan kualitas RA, Madrasah, Perguruan Tinggi Agama, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Keagamaan
VISI BAN-S/MVISI BAN-S/M
“Terwujudnya lembaga akreditasi sekolah/madrasah
yang profesional dan terpercaya”
“Terwujudnya lembaga akreditasi sekolah/madrasah
yang profesional dan terpercaya”
MISI BAN-S/MMISI BAN-S/M1. Mengembangkan sistem penyelenggaraan akreditasi
yang efektif dan efisien sebagai bagian dari penjaminan mutu pendidikan nasional
2. Mengembangkan perangkat akreditasi dan mekanisme yang tepat dan bermutu.
3. Mengembangkan integritas dan kompetensi pengelola dan pelaksana akreditasi.
4. Mengembangkan jejaring akreditasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
5. Mengembangkan sistem informasi akreditasi sebagai bagian dari akuntabilitas publik dan mendukung pengambilan keputusan.
6. Mengembangkan jejaring dan kemitraan dengan institusi akreditasi negara lain.
MOTO BAN-S/MMOTO BAN-S/M
“Profesional, terpercaya, dan terbuka”
Akreditasi dAkreditasi dilakukan untuk ilakukan untuk menentukan kelayakan program menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan pada jalur dan/atau satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal pendidikan formal dan non-formal pada setiap jenjang dan jenis pada setiap jenjang dan jenis pendidikanpendidikan. [. [Pasal 60 ayat Pasal 60 ayat ((11))]]
Akreditasi terhadap program danAkreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik. akuntabilitas publik.
[Pasal 60 ayat [Pasal 60 ayat ((22))]]
UU N0. 20/2003 tentang SISDIKNAS
Pengertian Pengertian AkreditasiAkreditasi
Akreditasi Sekolah/Madrasah berdasarkan PP No.
19/2005
Akreditasi Sekolah/Madrasah berdasarkan PP No.
19/2005Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan [Pasal 1 ayat 21]
Pemerintah melakukan akreditasi pd setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan. [Pasal 86 ay 1]
Akreditasi merupakan bentuk akuntabilitas publik dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan [Pasal 86 ayat 3]
Akreditasi S/M Berdasarkan Permendiknas
29/2005
Akreditasi S/M Berdasarkan Permendiknas
29/2005• Akreditasi S/M adalah suatu kegiatan
penilaian kelayakan suatu S/M berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh BAN-S/M yang hasilnya diwujudkan da-lam bentuk pengakuan peringkat kelayakan.
[Pasal 1 ayat (5)]
• Untuk melaksanakan akreditasi S/M, pemerintah membentuk BAN-S/M [Pasal 2 ayat (1)]
Memberikan informasi tentang kelayakan S/M sebagai satuan pendidikan atau program pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.
Memberikan pengakuan peringkat kelayakan.
Memberikan rekomendasi tentang penjaminan mutu pendidikan kepada program dan/atau satuan pendidikan yang diakreditasi dan pihak terkait (rekomendasi tindak lanjut).
1.Acuan dalam upaya peningkatan mutu S/M dan rencana pengembangan S/M.
2. Motivator agar S/M terus meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap, terencana, dan kompetitif baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional bahkan regional dan internasional.
3.Umpan balik dalam usaha pemberdayaan dan pengembangan kinerja warga S/M dalam rangka menerapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program S/M.
Manfaat Akreditasi S/M
4. Membantu mengidentifikasi S/M dan program dalam rangka pemberian bantuan pemerintah, investasi dana swasta dan donatur atau bentuk bantuan lainnya.
5. Bahan informasi bagi S/M sebagai masy. belajar untuk meningkatkan dukungan dari pemerintah, masy, maupun sektor swasta dalam hal profesionalisme, moral, tenaga, dan dana.
Manfaat Akreditasi S/M
Akuntabilitas, yaitu sebagai bentuk pertanggung-jawaban S/M kepada publik, apakah layanan yang dilakukan dan diberikan oleh sekolah/ madrasah telah memenuhi harapan atau keinginan masyarakat.
Pengetahuan, yaitu sebagai informasi bagi semua pihak tentang kelayakan S/M dilihat dari berbagai unsur terkait yang mengacu pada standar minimal beserta indikator-indikatornya.
Pembinaan dan pengembangan, yaitu sebagai dasar bagi S/M, pemerintah, dan masyarakat dalam upaya peningkatan atau pengembangan mutu S/M.
Fungsi Akreditasi S/M
1. ObjektifAkreditasi S/M pada hakikatnya merupakan kegiatan penilaian tentang kelayakan penyelenggaraan pendidikan yang ditunjukkan oleh suatu S/M. Dalam pelaksanaan penilaian ini berbagai aspek yang terkait dengan kelayakan itu diperiksa dengan jelas dan benar untuk memperoleh informasi tentang kebera-daannya. Agar hasil penilaian itu dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya untuk dibandingkan dengan kondisi yang diharapkan maka dalam prosesnya digunakan indikator-indikator terkait dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan.
Prinsip Akreditasi S/M
2. KomprehensifDalam pelaksanaan akreditasi S/M, fokus penilaian tidak hanya terbatas pada aspek-aspek tertentu saja tetapi juga meliputi berbagai komponen pendidikan yang bersifat menyeluruh. Dengan demikian hasil yang diperoleh dapat menggambarkan secara utuh kondisi kelayakan S/M tersebut.
3. AdilDalam melaksanakan akreditasi, semua S/M harus diperlakukan sama dengan tidak membedakan S/M atas dasar kultur, keyakinan, sosial budaya, dan tidak memandang status S/M baik negeri ataupun swasta. S/M harus dilayani sesuai dengan kriteria dan mekanisme kerja secara adil dan/atau tidak diskriminatif.
Prinsip Akreditasi S/M (Lanjutan)
4. TransparanData dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan akreditasi S/M seperti kriteria, mekanisme kerja, jadwal serta sistem penilaian akreditasi dan lainnya harus disampaikan secara terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja yang memerlukannya.
5. AkuntabelPelaksanaan akreditasi S/M harus dapat dipertanggungjawabkan baik dari sisi penilaian maupun keputusannya sesuai aturan dan prosedur yang telah ditetapkan.
Prinsip Akreditasi S/M (Lanjutan)
1. Taman Kanak-kanak (TK)/Raudhatul Atfal (RA).
2. Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI).3. Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah
Tsanawiyah (MTs). 4. Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah
Aliyah (MA).5. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah
Aliyah Kejuruan (MAK).6. Sekolah Luar Biasa (SLB) yang terdiri dari
Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Luar Biasa (SLTPLB), dan Sekolah Menengah Luar Biasa (SMLB).
Lingkup Akreditasi Satuan Pendidikan Lingkup Akreditasi Satuan Pendidikan
1. Memiliki Surat Keputusan Pendirian/ Operasional Sekolah/Madrasah.
2. Memiliki peserta didik pada semua tingkatan kelas.
3. Memiliki sarana dan prasarana pendidikan.
4. Memiliki pendidik dan tenaga kependidikan.
5. Melaksanakan kurikulum yang berlaku, dan
6. Telah menamatkan peserta didik.
Persyaratan Mengikuti Akreditasi Sekolah/Madrasah
Persyaratan Mengikuti Akreditasi Sekolah/Madrasah
III. Kebijakan Khusus Akreditasi III. Kebijakan Khusus Akreditasi
35
KEBIJAKAN AKREDITASI SLBKebijakan akreditasi untuk SLB diatur sebagai berikut:A. Persyaratan Mengikuti Akreditasi Khusus SLB1.Memiliki Surat Keputusan Pendirian/Operasional Sekolah/Madrasah2.Memiliki sarana dan prasarana pendidikan;3.Memiliki pendidik dan tenaga kependidikan;4.Melaksanakan kurikulum yang berlaku; 5.Telah melaksanakan pendidikan dalam 4 tahun berturut-turut untuk SMALB dan SMPLB, 3 tahun berturut-turut untuk SDLB dan TKLB.
36
KEBIJAKAN AKREDITASI SLBB. Kepemilikan dan penggunaan fasilitas dan sumber
daya bersama SLB yang menyelenggarakan pendidikan satu atap serta
memiliki tingkat pendidikan dan program berbeda dapat mendayagunakan pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan bersama.1. Pendidik dan tenaga kependidikan Guru (Guru tidak melampaui jumlah maksimum
beban mengajar) Kepala sekolah/madrasah, TU, dan Tenaga
pendukung lainnya2. Sarana dan prasarana (tidak melampaui kapasitas
maksimal penggunaan) Pepustakaan Ruang ibadah Ruang bina diri Tempat dan alat olah raga
37
KEBIJAKAN AKREDITASI SLB (Lanjutan)
3. Pengelolaan Dapat dikelola dalam satu sistem
manajemen untuk semua program pendidikan, tingkat satuan, dan jenjang yang dimiliki
4. Pembiayaan Boleh terintegrasi atau terpisah
Catatan:Fasilitas dan sumber daya bersama harus
menjamin proses pembelajaran secara layak sesuai ketentuan
38
KEBIJAKAN AKREDITASI SLB
C. Asesor SLB
Asesor akreditasi Sekolah Luar Biasa (SLB), memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian kelayakan program pada semua tingkat satuan dan jenjang pendidikan TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB
39
KEBIJAKAN AKREDITASI TK/RADasar kebijakan akreditasi TK/RA mengacu kepada Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jalur pendidikan formal untuk kelompok usia 4 – 6 tahun
A. Standar
Standar PAUD merupakan bagian integral dari 8 SNP, sebagaimana diamanatkan dalam PP nomor 19 tahun 2005. Kedelapan SNP tersebut dikelompokkan menjadi 4 standar sebagai berikut.
1. Standar tingkat pencapaian perkembangan
2. Standar pendidik dan tenaga kependidikan
3. Standar isi, proses, dan penilaian
4. Standar sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan
40
KEBIJAKAN AKREDITASI TK/RA
B. Perangkat Akreditasi
1. Terdapat kekhususan instrumen untuk kelompok usia 4 – 5 tahun dan 5 – 6 tahun, pada standar tingkat pencapaian perkembangan
1. Instrumen untuk standar ke-2 , 3, dan 4 sama untuk kelompok usia 4 -5 tahun dan 5 – 6 tahun.
Akreditasi Layanan Pendidikan Satu Atap(2011 -- )Layanan pendidikan satu atap adalah dua
satuan pendidikan yang dikelola dalam satu manajemen dengan memanfaatkan sumber daya bersama untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan dalam rangka wajib belajar 9 tahun.
1.Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Sarana dan Prasarana dapat dimanfaatkan secara bersama2.Akreditasi bagi sekolah/madrasah satu atap dilaksanakan dan berlaku untuk setiap satuan pendidikan.
Akreditasi Layanan Pendidikan Satu Atap(2011 -- )
3. Waktu pelaksanaan akreditasi di antara dua satuan pendidikan dalam sekolah/madrasah satu atap bisa sama dan bisa pula berbeda.
4. Hasil akreditasi di antara dua satuan pendidikan dalam sekolah/madrasah satu atap bisa sama dan bisa pula berbeda.
5. Akreditasi sekolah/madrasah satu atap dilaksanakan oleh asesor sesuai kompetensi berdasarkan pelatihan dan sertifikat asesor yang dimiliki dan masih berlaku.
Rintisan Pelaksanaan Akreditasi Online (2011 -- )
1.1. SIA-S/M mendukung pengambilan SIA-S/M mendukung pengambilan keputusan di dalam kebijakan akreditasi keputusan di dalam kebijakan akreditasi sekolah/madrasah.sekolah/madrasah.
2.2. SIA-S/M memiliki data dan informasi dibagi SIA-S/M memiliki data dan informasi dibagi dalam dua bagian, yaitu:dalam dua bagian, yaitu:
a.a. Data dan informasi yang bersifat statis Data dan informasi yang bersifat statis memuat data-data dalam rangka memuat data-data dalam rangka keterbukaan dan akuntabilitas.keterbukaan dan akuntabilitas.
b.b. Data yang bersifat dinamis, memfungsikan Data yang bersifat dinamis, memfungsikan sistem informasi untuk meningkatkan sistem informasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi melalui dukungan efektifitas dan efisiensi melalui dukungan dalam proses layanan akreditasi.dalam proses layanan akreditasi.
a dan b merupakan realisasi kebijakan strategi a dan b merupakan realisasi kebijakan strategi umum pelaksanaan misi Kemdiknasumum pelaksanaan misi Kemdiknas
LAYANAN SISTEM INFORMASI AKREDITASI
BAN-S/M
http://www.ban-sm.or.id
Internet
Internet Service Provider (ISP)
Web-Hosting
MasyarakatSekolah/Madrasah
Instansi terkait dalamSistem Penjaminan Mutu
Pendidikan Nasional
BAN-S/M
BAP-S/M
www.ban-sm.or.id
PROVINSI PELAKSANA RINTISAN AKREDITASI ONLINE
TAHUN 2011
PROVINSI PELAKSANA RINTISAN AKREDITASI ONLINE
TAHUN 2011
1. DKI Jakarta
2. Jawa Barat
3. Jawa Tengah
4. Kalimantan Timur
5. Sumatra Selatan
1. DKI Jakarta
2. Jawa Barat
3. Jawa Tengah
4. Kalimantan Timur
5. Sumatra Selatan
IV. Sifat, Kedudukan, Tupoksi, dan Struktur Organisasi BAN-S/M
IV. Sifat, Kedudukan, Tupoksi, dan Struktur Organisasi BAN-S/M
BAN-S/M adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/ atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada standar nasional. [Permen No.29/2005, Pasal 1]
BAN-S/M merupakan badan nonstruktural yang bersifat nirlaba dan mandiri yang bertanggung jawab kepada Mendiknas.[Permen No.29/2005, Pasal 2]
Sifat dan Kedudukan BAN-Sifat dan Kedudukan BAN-S/MS/M
1. Merumuskan kebijakan operasional
2. Melakukan sosialisasi kebijakan
3. Melaksanakan akreditasi
sekolah/madrasah
TUGAS BAN-S/M TUGAS BAN-S/M
1.Merumuskan kebijakan dan menetapkan akreditasi S/M.
2.Merumuskan kriteria dan perangkat akreditasi S/M untuk diusulkan kepada Menteri.
3.Melaksanakan sosialisasi kebijakan, kriteria, dan perangkat akreditasi S/M.
4.Melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan akreditasi S/M.
5.Memberikan rekomendasi tindak lanjut hasil akreditasi.
6.Mengumumkan hasil akreditasi S/M secara nasional.
7.Melaporkan hasil akreditasi S/M kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Agama.
8.Melaksanakan ketatausahaan BAN-S/M.
FUNGSI BAN-S/MFUNGSI BAN-S/M
Dalam melaksanakan akreditasi, BAN-S/M dibantu oleh BAP-S/M yang dibentuk oleh Gubernur [PP No. 19/2005, Pasal 87]
BAP-S/M adalah badan evaluasi mandiri di provinsi yang membantu BAN-S/M dalam pelaksanaan akreditasi [Permen No. 29/2005, Pasal 1]
Dalam pelaksanaan akreditasi, BAN-S/M dibantu oleh BAP-S/M [Permen No. 29/2005, Pasal 7)
50
Badan Akreditasi Provinsi Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madasah (BAP-S/M)Sekolah/Madasah (BAP-S/M)
1. Melakukan sosialisasi kebijakan dan pencitraan BAN-S/M dan BAP-S/M kepada Pemprov, Kanwil Depag, Kandepag, S/M, dan masy. pendidikan pada umumnya.
2. Merencanakan program akreditasi S/M yang menjadi sasaran akreditasi.
3. Menugaskan asesor untuk melakukan visitasi.4. Mengadakan pelatihan asesor sesuai dengan
pedoman yang ditetapkan oleh BAN-S/M. 5. Menetapkan hasil peringkat akreditasi melalui
Rapat Pleno Anggota BAP-S/M.6. Menyampaikan laporan pelaksanaan program
dan pelaksanaan akreditasi serta rekomendasi tindak lanjut kepada BAN-S/M dan kepada Gubernur.
7. Menyampaikan laporan hasil akreditasi dan rekomendasi tindak lanjut kepada Dinas Pendidikan Provinsi, Kanwil Depag, dan LPMP.
TUGAS BAP-S/M (1)TUGAS BAP-S/M (1)
8. Menyampaikan laporan hasil akreditasi dan rekomendasi tindak lanjut kepada Pemerintah Kab/Kota, Kandepag, dan satuan pendidikan dalam rangka penjaminan mutu sesuai lingkup kewenangan masing-masing.
9. Mengumumkan hasil akreditasi kepada masyarakat, baik melalui pengumuman maupun media massa.
10.Mengelola sistem basis data akreditasi.11.Melakukan monitoring dan evaluasi secara
terjadwal terhadap kegiatan akreditasi.12.Melaksanakan kesekretariatan BAP-S/M.13.Merumuskan tugas pokok dan fungsi sesuai
dengan kerangka tugas pokok BAP-S/M, dan14.Melaksanakan tugas lain sesuai kebijakan BAN-
S/M.
TUGAS BAP-S/M (2)TUGAS BAP-S/M (2)
Dengan penugasan dari BAP-S/M, UPA-S/M membantu BAP-S/M dalam hal:
1. Sebagai penghubung antara BAP-S/M dengan Dinas Pendidikan dan Kandepag.
2. Mengusulkan jumlah S/M yang akan diakreditasi kepada BAP-S/M.
3. Mengusulkan jumlah asesor yang dibutuhkan untuk kab/kota yang bersangkutan.
4. Menyusun data S/M yang telah dan akan diakreditasi di tingkat kab/kota
5. Mengkoordinasikan sasaran penugasan asesor.6. Mengkoordinasikan jadwal pemberangkatan
asesor.7. Menyiapkan perangkat akreditasi dan adm. bagi
asesor.8. Melaporkan pelaksanaan kegiatan, dan9. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh
BAP-S/M.
TUGAS UPA KAB/KOTATUGAS UPA KAB/KOTA
MENAG
DITJENPENDIS
KANWILKEMENAG
KANTOR KEMENAG
MADRASAH
MENDIKNAS
GUBERNUR
BUPATI/WALIKOTA
DITJENDIKDAS
BADANPSDMP & PMP BAN-S/M BSNPBALITBANG
DISDIKPROVINSI
DISDIK KAB/KOTA
SEKOLAH
BAP-S/M
Unit Pelaksana Akreditasi BAP-S/M
KAB/KOTA
LPMP
Asesor
Instruksi KoordinasiKonsultasiAlur akreditasiKoordinasi dan Konsultasi
DITJENDIKMEN
V. NORMA, TATA KRAMA, DAN TATA TERTIB PELAKSANAAN AKREDITASI
SEKOLAH/MADRASAH
NORMA-NORMANORMA-NORMA
1.Kejujuran2.Independensi3.Profesionalisme4.Keadilan 5.Kesejajaran6.Keterbukaan
Lanjutan…Lanjutan…
7.Akuntabilitas8.Bertanggung jawab9.Bebas intimidasi10.Menjaga kerahasiaan11.Keunggulan mutu
LARANGAN BAGI ASESOR LARANGAN BAGI ASESOR (1)(1)
LARANGAN BAGI ASESOR LARANGAN BAGI ASESOR (1)(1)
Melakukan intimidasi agar sekolah/ madrasah berkeinginan untuk memberikan sesuatu dalam bentuk apapun.
Melakukan perjanjian/kesepakatan yang dapat mengakibatkan hasil visitasi tidak objektif.
Menerima sesuatu yang akan Menerima sesuatu yang akan mempengaruhi objektivitas mempengaruhi objektivitas pelaksanaan dan hasil visitasi. pelaksanaan dan hasil visitasi.
Membuka kerahasiaan Membuka kerahasiaan data/informasi kepada fihak lain data/informasi kepada fihak lain yang diperoleh dari proses dan yang diperoleh dari proses dan hasil visitasi.hasil visitasi.
LARANGAN BAGI ASESOR LARANGAN BAGI ASESOR (2)(2)
LARANGAN BAGI PIHAK LARANGAN BAGI PIHAK SEKOLAHSEKOLAH
LARANGAN BAGI PIHAK LARANGAN BAGI PIHAK SEKOLAHSEKOLAH
Melakukan kegiatan yang Melakukan kegiatan yang menghambat visitasi.menghambat visitasi.
Memanipulasi data dan memberi Memanipulasi data dan memberi keterangan yang tidak sesuai keterangan yang tidak sesuai dengan kondisi nyata sekolah dengan kondisi nyata sekolah /madrasah/madrasah..
Memberi apapun kepada asesor Memberi apapun kepada asesor yang akan mengurangi objektivitas yang akan mengurangi objektivitas pelaksanaan dan hasil visitasi. pelaksanaan dan hasil visitasi.
1. Melakukan wawancara dengan suasana yang kondusif.
2. Menghindari kesepakatan atau bargaining dalam arti negatif.
3. Tidak mendebat argumentasi yang disampaikan oleh responden.
4. Tidak menggurui responden. 5. Tidak merasa berkedudukan lebih
tinggi.
TATA KRAMA VISITASI (1)
6. Bersahabat dan membantu secara profesional.
7. Menghindari suasana menekan. 8. Tidak mengada-ada. 9. Tidak meminta sesuatu di luar
keperluan akreditasi. 10.Menyesuaikan diri dengan budaya
setempat, dan11.Menunjukkan adanya kekompakan tim
TATA KRAMA VISITASI (2)
Tata Tertib Visitasi
Tata Tertib Visitasi
Datang tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
Menunjukkan surat tugas meskipun tidak diminta.
Menyampaikan secara jelas mengenai tujuan, mekanisme, dan jadwal visitasi.
Tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun (uang atau barang), dan
Berpakaian rapi dan sopan.
VI. Sasaran Akreditasi S/M dan Tindak Lanjut Hasil Akreditasi
VI. Sasaran Akreditasi S/M dan Tindak Lanjut Hasil Akreditasi
64
Sasaran Akreditasi Sekolah/Madrasah 2011
Sasaran Akreditasi Sekolah/Madrasah 2011
65
NoSatuan
Pendidikan
Jumlah Sekolah/Madra
sahKeterangan
1 TK/RA 10.998
Sasaran operasional telah
dimantapkan dalam Rakornas
2 SD/MI 25.965
3 SMP/MTs 5.651
4 SMA/MA 4.494
5 SMK 3.778
6 SLB 130
Jumlah 51.016
Tindak Lanjut Hasil AkreditasiHasil akreditasi sekolah/madrasah dilaporkan ke berbagai
pihak sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, sebagai berikut.
a.BAN-S/M melaporkan kegiatan dan hasil akreditasi sekolah/madrasah kepada Mendiknas. b.BAP-S/M melaporkan kegiatan dan hasil akreditasi sekolah/madrasah kepada Gubernur dan BAN-S/M, dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Provinsi, Kanwil Kemenag, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Kankemenag, dan LPMP disertai bahan rekomendasi tindak lanjut.
Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan penyelenggara sekolah/madrasah melakukan pembinaan kepada satuan pendidikan berdasarkan hasil akreditasi sesuai dengan kewenangannya.
Kompleks Ditjen Mandikdasmen Kemdiknas, Gedung F Lantai 2Jl. RS Fatmawati, Cipete-Jakarta SelatanTelp./Fax.: 021-75914887 website: www.ban-sm.or.idwebsite: www.ban-sm.or.idEmail:[email protected]
Kompleks Ditjen Mandikdasmen Kemdiknas, Gedung F Lantai 2Jl. RS Fatmawati, Cipete-Jakarta SelatanTelp./Fax.: 021-75914887 website: www.ban-sm.or.idwebsite: www.ban-sm.or.idEmail:[email protected]
67