1Konsep Dasar BLUD PPM

  • Upload
    yuli

  • View
    42

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

dasar penerapan blud

Citation preview

  • BIODATA

    Juli Winarto, Ak, MM, CA

    Surabaya, 21 Juli 19661 Istri/3 Anak

    @ : [email protected] : 08123228713

  • DasarHukum

    Pengertian

    Prinsip&Paradigma

    TeknisSubstantif

    PenetapanBlud

    GrandDesign

    PersiapanPembentukan

    Administratif

    TimPenilai

    Fleksibilitas

  • DASARHUKUM

    PP 23 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan BLU; PP 74/2012 TTG Perubahan PP

    23/2005

    4

    Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

    PP No.24 tahun 2005 tentangStandar AkuntansiPemerintahan

    SE Mendagri 900/2759/SJ10/9/2008 tentang pedomanpenilaian penerapan PPK-BLUD

    Permendagri 61, 7 Nov2007 tentang PedomanTeknis PengelolaanKeuangan BLUD

    Peraturan Menteri Keuangan no.8/06, 119/07, 73/07, 109/07,92/2011

    PERATURAN /KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

    Undang-Undang No. 44 Tahun 2009tentang RUMAH SAKIT

    PerMenKes no. 4/2013 ttg RBAKemenkes 129/2008 ttg SPM

  • ANGGARAN TERBATAS

    UNTUK MEMBERIKANPELAYANANPUBLIK YG

    OPTIMAL

    ATURAN KEUANGAN

    DAERAH MENGHAMBATKELANCARAN

    KEGIATANPELAYANAN

    PUBLIK

    SULIT MENGUKUR

    KINERJAPELAYANANPUBLIK SBG

    BENTUKAKUNTABILITAS

    INSTANSI

    PROBLEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

    POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD

    SOLUSI?

    ALUR BIROKRASI

    YANG TERLALUPANJANG YANGMENGHAMBAT

    PELAYANANPUBLIK

    SWADANA DICABUT

  • BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

    PEMDA

    SKPD SBG BLUD SKPD

    UNIT SKPD SBG BLUD UNIT SKPD

    SKPD

    UNIT SKPDLAYANAN UMUMEFISIEN, EFEKTIFPRAKTEK BISNIS

    YANG SEHAT

    STATUS BLUD :PENUH/BERTAHAP

  • TUJUANBLUD

    MENINGKATKAN KUALITAS

    PELAYANAN

    MEMAJUKANKESEJAHTERAAN

    UMUM

    MENCERDASKANKEHIDUPANBANGSA

  • PARADIGMA BLUD

    Enterprising the government

    Public Service Oriented

  • Accrual Basic

    Efisien, efektifdan produktif

    Azas Bruto

    Akuntabel Transparan

    FlexibleBudget

    PRINSIPBLUD

  • FLEKSIBILITASPPK BLUD

    11

    KaidahPraktikBisnisyangSehat

    BreakingTheLawthd

    Ketentuan UmumPengelolaan

    Keuangan Daerah

    PENGGUNAANLANGSUNG

    PENETAPANTARIF

    PENGADAANBARANG/JASA

    KSODENGANPIHAKIII

    PIMPINANDAPATNONPNS

    DAPATMELAMPAUIPLAFOND

    DAPATMELAKUKANINVESTASIJKPENDEK

    BARANGINVENTARISDAPATDIJUAL

    MELAKUKANPINJAMAN

    REMUNERASI

  • SUBSTANTIF

    TEKNIS

    ADMINIS-TRATIF

    PERSYARATAN UNTUK MENJADI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

    Kinerja Layanan :- Dapat Ditingkatkan

    - Tupoksi Layak- Rekomendasi Sekda

    Kinerja Keuangan Sehat

    Pernyataan Sanggup Meningkatkan Kinerja Layanan, Keuangan &

    Manfaat

    )Laporan Auditor (Sedia

    Diaudit)

    Pedoman Tata Kelola

    Laporan Keuangan SAP (Proyeksi)

    Rencana Strategis Bisnis

    Standar Pelayanan MinimalPELAYANAN PUBLIK

  • RSB5 TH

    RBA1 TH

    ProsesAPBD

    SPDK

    LAPORANKINERJA

    POLA TATA KELOLA

    RA I

    RKPD1 THN

    SPMSTANDARD COSTTARIP LAYANAN

    RBA DEF

    DPA

    KONTRAKKINERJA

    SISTIMPENATAUSAHA

    KEUANGAN

    SISTIMAKUNTANSIKEUANGAN

    INFORMASI KINERJAINFORMASI KEUANGAN

    RPJMD5 THN

    BSISMA

    T

    LAP KEUNERACALRALAK DAN LOCALK

  • PENETAPANPPKBLUDUSULAN BLU

    SYARAT SUBTANTIFSYARAT TEKNIS

    SYARAT ADMINISTRATIF

    STATUS BLU PENUH

    SYARAT SUBTANTIFSYARAT TEKNIS

    SYARAT ADMINISTRATIF

    STATUS BLU BERTAHAP

    SYARAT SUBTANTIFSYARAT TEKNISPROSES

    3 BLN

    PEMENUHAN SEMUA SYARAT ADMINISTRATIF MAX 3 THN

    DIREKTUR RSUD

    GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

    BATALYA

    TDK

    PIMPINAN DPRD

    1 Bulan

    PIMPINAN DPRD

    1 Bulan

    DITOLAK

  • AGENDAPEMDADALAMPENERAPAN PPKBLUD

    PERSIAPANSKPD MENJADI

    BLUD

    MENYIAPKAN PERSYARATAN

    TEKNIS DAN ADM

    PENGAJUAN MENJADI BLUD

    - MEMBENTUK TIM PENILAI- MENYUSUN

    PEDOMANPENILAIAN

    - MELAKUKAN PENILAIAN

    -PENETAPAN BLUD

    PENERAPANBLUD

    PENYUSUNANLEGAL DRAFTING

    OPERASI BLUD

    PENERAPANRBA,

    PERUBAHAN SISTEMOPERASI BLUD

    DANLEGAL DRAFTING

    SKPD PEMDA

    MENGUSULKAN BLUD

  • Rencana Strategis Bisnis BLUD

    Menjelaskan mengenai visi,misi,tujuan,sasaran,kebijakan dan programyangmampu meramu antara perencanaan sektorpublik dan sektor privat.Halini disebabkankarena selain melakukan pelayanan publik,BLUDjuga diharapkan mampumendapatkan penerimaan yangdapatdigunakan untuk membiayai dirinya.

  • ALUR PIKIR RENCANASTRATEGI BISNIS

    KPI INSTANSISEBELUM BLU

    KPI INSTANSISETELAH BLU

    SASARANSTRATEGI

    PROGRAMSTRATEGI KEGIATAN

    ANALISALINGKUNGINTERN&EKSTERN

    KERANGKAPEMBIAYAAN 5 THN

    PROYEKSILAP KEU

    5 THN

    RENSTRA

    INDIKATOR KINERJA

    HASIL/OUTCOME

    INDIKATOR KINERJA

    KELUARAN/OUTPUT

    PENDAPATAN&

    BELANJA

    NERACAARUS KAS

    LAP OPERASIONAL

    PELANGGAN KEUANGAN PROSES BISNIS INT - PEMBELAJARAN

    MISI

    VISICULTURE

  • KriteriaPenilaianRSB(1)(SEMendagriNo.900Tahun2008)

    Indikator penilaian : 1. Adanya pernyataan Visi dan Misi2. Tergambarnya Program Strategis- Kesesuaian RSB dg RPJMD- Kesesuaian visi, misi, program dengan pencapaian kinerja3. Tersedianya Alat Pengukuran Pencapaian Kinerja- Indikator kinerja- Target kinerja tahun berjalan

  • KriteriaPenilaianRSB(2)(SEMendagriNo.900Tahun2008)

    Indikator penilaian : 4. Gambaran mengenai Rencana Pencapaian 5 Tahunan- Gambaran program 5 tahunan- Pembiayaan 5 tahunan- Penanggung jawab program- Prosedur pelaksanaan program5. Proyeksi Keuangan 5 Tahunan.- Proyeksi arus kas- Proyeksi neraca- Proyeksi laporan operasional/aktivitas- Proyeksi rasio keuanganB

  • Transparansi

    R

    e

    s

    p

    o

    n

    s

    i

    b

    i

    l

    i

    t

    a

    s

    Independensi

    A

    k

    u

    n

    t

    a

    b

    i

    l

    i

    t

    a

    s

    Strukturorganisasi

    Prosedur kerja

    Pengelompokan fungsi yang logis

    Pengelolaan sumber daya

    manusia

    Dokumen dan Prinsip Tata Kelola BLUD

  • KriteriaPenilaianPolaTataKelola(SEMendagriNo.900Tahun2008)

    Indikator penilaian : 1. Adanya Kebijakan2 mengenai organisasi dan tata laksana :- Struktur Organisasi - Prosedur Kerja- Pengelompokan fungsi yang logis- Pengelompokan SDM2. Adanya Kebijakan tentang akuntabilitas:

    - Sistem akuntabilitas berbasis kinerja- Kebijakan keuangan- Kebijakan pengelolaan lingkungan &

    limbah

  • Kelembagaan BLUDDalam hal instansi pemerintah perlumerubah statuskelembagaannya untukmenerapkan PPKBLUD,perubahanstruktur kelembagaan dan instansipemerintah tsb berpedoman pd ketentuanyg ditetapkan oleh Kementerian PAN&RB,dan Kementerian Dalam Negeri.

  • Pejabat Pengelola BLUD Pemimpin

    Menyiapkan Rencana Strategis Bisnis BLUD Menyiapkan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis sesuai dgn ketentuan yg

    berlaku Menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan BLUD

    Pejabat Keuangan Mengkoordinasikan penyusunan RBA Menyiapkan dokumen palaksanaan anggaran BLUD Melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja Menyelenggarakan pengelolaan kas Melakukan pengelolaan utangpiutang Menyusun kebijakan pengelolaan barang,aset tetap,dan investasi BLUD Menyelenggarakan Sistem Informasi Keuangan Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan

    Pejabat Teknis Menyusun perencanaan kegiatan teknis dibidangnya Melaksanakan kegiatan teknis sesuai menurut RBA Mempertanggungjawabkan kinerja operasional dibidangnya

  • Kepegawaian

    Pejabat pengelola BLUDdan Pegawai BLUDdpt terdiridari pegawai negeri sipil dan/atau tenaga profesionalnonpegawai negeri sipil sesuai dgn kebutuhan BLUD

    Syarat pengangkatan dan pemberhentian pejabatpengelola dan pegawai BLUDyg berasal dari PNSsesuai dgn peraturan perundangundangan

    B

  • PENETAPAN MODEL STANDAR PELAYANAN MINIMUM RUMAH SAKIT

    STANDAR INPUT STANDAR PENYEDIAAN SUMBER DAYA MINIMUM : PROXY : STANDAR MINIMUM ALAT, RUANGAN dan SDM

    STANDAR OUTPUT STANDAR PEMANFAAT SUMBER DAYA MINIMUM/STANDAR INPUT : PROXY : A.L STANDAR UTILISASI PERALATAN PENUNJANG MEDIS.

    STANDAR MUTU - STANDAR KUALITAS MINIMUM PENANGANAN PENYAKIT, PROXY : BERDASARKAN PREDIKSI 10 PENYAKIT/TINDAKAN TERBANYAK.

    - PERFORMANCE INDICATORS.

    KEPMENKESNOMOR:129/Menkes/SK/II/200821JENISLAYANAN

  • SPMRSDVERSUSSPMDINASKESEHATAN

    PELAYANAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN

    PELAYANAN KESEHATAN RSD

    Berorientasi pada upaya pencegahangangguan kesehatan (preventif)

    Berorientasi pada upaya penyembuhandan pengobatan (kuratif)

    Kelompok sasaran pelayanan adalahkelompok masyarakat

    Kelompok sasaran adalah pelayananindividu/keluarga yang datang

    Tidak selalu mengenakan tarif : Contohpelayanan pemberantasan nyamukDemam Berdarah, pelayanansampel uji air minum oleh Dinkes

    Pelayanan dikenakan tarif

  • KriteriaPenilaianSPM(SEMendagriNo.900Tahun2008)

    Indikator penilaian : 1. SPM yang sesuai dg jenis & mutu pelayanan:- Fokus- Terukur- Dapat dicapai- Relevan dan dapat diandalkan- Kerangka waktu2. Kelengkapan & kesesuaian jenis & target kinerja :- Kelengkapan jenis pelayanan sesuai dengan SPM yang diberlakukan3. Adanya keterkaitan antara SPM dg RSB dan anggaran tahunan4. Adanya pengesahan dari Kepala Daerah

  • KETERKAITANSPMDENGANRSB Kekurangan dari penyediaan Standar Input

    (Ketersediaan ALAT, SDM dan RUANGANdituangkan dalam RSB untuk digunakandalam menyusun RBA)

    Ketersediaan PeralatanBelanja Modal, Belanja Pemeliharaan

    Ketersediaan SDMBelanja Rekruitmen Pegawai

    Ketersediaan RuanganBelanja Modal, Belanja Pemeliharaan

  • LAPORANKEUANGAN(SAP) LAPORANREALISASIANGGARAN(LRA) NERACA:Aset,KewajibandanEkuitas CATATANATASLAPORANKEUANGAN

  • KriteriaPenilaianLap.Keuangan(SEMendagriNo.900Tahun2008)

    Indikator penilaian : 1. Laporan Realisasi Anggaran- Laporan Realisasi anggaran sesuai dengan SAP yang berlaku2. Laporan Neraca- Neraca sesuai dengan peraturan yang berlaku pada pemerintah daerah.3. Catatan atas Laporan Keuangan- Catatan atas laporan keuangan dibuat sesuai dengan pedoman yang berlaku pada pemerintah daerah.- Kesesuaian antara kinerja keuangan dengan indikator yang ada di rencana strategisnya.B

  • Pembinaan, Pengawasan dan Pemeriksaan1. Pembinaan teknis BLUD-SKPD dilakukan oleh Kepala Daerah

    melalui Sekretaris Daerah

    2. Pembinaan teknis BLUD-UPT dilakukan oleh kepala SKPD

    3. Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD

    4. Pengawasan oprasional dilakukan oleh satuan pengawas internal

    dgn mempertimbangkan: keseimbangan antara manfaat dgn biaya;

    kompleksitas manajemen; dan volume dan/atau jangkauan

    pelayanan

    5. BLUD menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah

    6. Pembinaan dan pengawasan thd BLUD yg memiliki omzet

    tahunan dan nilai aset tertentu dilakukan oleh dewan pengawas

    32

  • Evaluasi dan penilaian kinerja BLUDdilakukan setiap tahun olehkepala daerah dan/atau dewan pengawas terhadap aspek keuangandan nonkeuangan.

    Evaluasi dan penilaian kinerja aspek keuangan dapat diukurberdasarkan tingkat kemampuan BLUDdalam:

    Memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yg diberikan(rentabilitas)

    Memenuhi kewajiban jangka pendek (likuiditas) Memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas) Kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran

    Penilaian kinerja dari aspek nonkeuangan dapat diukurberdasarkan perspektif pelanggan,prosesinternal,pembelajarandan pertumbuhan.

    33

  • PELAYANAN PUBLIK

    Penyediaan KarenaKewenangan

    B/J Bukan Monopoli Pemerintah

    GBK

    BARANG/JASA

    KELOLA DANA KHUSUS

    KELOLA KAWASAN

    DANABERGULIR

    B

  • LEGAL DRAFTING

    PP 23/2005

    UU No.1/2004

    Permendagri 61/2007

    Peraturan/KeputusanKDHttg :Ps4 SyaratAdministratif

    Ps5 PenetapansbgBLUD

    Ps7 Tim Penilai

    Ps8 PenetapanSPM

    Ps9 TarifLayanan

    Ps13 RBA/DPA

    Ps17 KwPiutang&Penghpsn

    Ps18 Kwutang

    Ps20 KwPengadaanB/J

    Ps36 Remunerasi

    Peraturan/KeputusanKDHttg :

    Ps42 Pengangkatan/pemberhentianPejabat/PegawaiNonPNS

    Ps43 DewanPengawas

    Ps105 JenjangNilai PengadaanB/J

    Ps116 SistemAkuntansi

    Peraturan/KeputusanPimpinan BLUDttg :

    Ps101 KetentuanPengadaanB/J

    Ps114 KebijakanPenatausahaan

    Ps117 KebijakanAkuntansiSebelum BLUDSetelah BLUD

    B

    11/3/2011

  • Area Pengelolaan BLU/BLUD

    36

    Leadership

    StrategicPlanning

    Custom

    erFocus

    Measurem

    ent,Analysisand

    Know

    ledgeMan

    agemen

    t

    WorkforceFocus

    Operation

    Focus

    Result

    TataKelolaBLU

    KulitasPengelolaan

    BLU

    PEMERINTAH(PRINCIPAL)PEM

    ASO

    K

    PELANGGAN

    KELO

    MPOK

    LA

    INNYA

    KRED

    ITUR

    MASYARAKAT

    DEWANPENGAWAS

    PERTANGGUNGJAWABAN

    PIMPINANPEJABATPENGELOLA

    PEJABATKEUANGAN PEJABATTEKNIS

    Manajemen TingkatMenengah dan Bawah

    Staff

  • PERUBAHAN STRUKTUR

    37

    DEWANPENGAWAS

    PERTANGGUNGJAWABAN

    PIMPINANPEJABATPENGELOLA

    PEJABATKEUANGAN

    PEJABATTEKNIS

    ManajemenTingkatMenengah dan

    Bawah

    Staff

    Bagaimana PengaturanPertanggungjawabanPengelolaan BLU/BLUD?

    Bagaimana Peran DewanPengawas agartidak hanyaberfungsi sebagai RubberStamp?Bagaimana MenciptakanPimpinan yangdapat berfungsisebagai CEO?Bagaimana MenciptakanPejabat Keuangan yangdapatberfungsi sebagai CFO?

    Bagaimana MenciptakanPejabat Teknis yangdapatberfungsi sebagai COO?

    Bagaimana MenciptakanManajer yangdapat berinovasi?

    Bagaimana Menciptakan Staffyangdapat berkinerja tinggi ?

    Bagaimana polahubungan yangharus dibangunantar Principaldengan DewanPengawas denganPimpinan PejabatPengelola denganPejabat Keuangandan Teknis denganManajemen TingkatBawah danMenengah dandengan Staff

  • PERUBAHAN PROSES

    38

    Leadership

    StrategicPlanning

    CustomerFocus

    Measurement,AnalysisandKnowledge

    Management

    WorkforceFocus

    OperationFocus

    Result

    Bagaimana Membangun Kepemimpinan yangdapatmengarahkan Proses Bisnis BLU/BLUD?Bagaimana Membangun dan MengimplementasikanPerencanaan dan Strategi yangdapat mengarahkan ProsesBisnis BLU/BLUD?Bagaimana Mengarahkan seluruh proses bisnis BLU/BLUDdalam memenuhi kualitas layanan sesuai dengan kebutuhanpelanggan?Bagaimana membangun dan mengimplementasikanpengukuran dan analisis kinerja serta mengelola pengetahuanyangdapat mendukung proses bisnis BLU/BLUD?

    Bagaimana mengelola SDMagardapat bekerja sesuai denganstandar dan dapat mengembangkan kinerjanya?

    Bagaimana mengelola keuangan,aset,dan sumber dayalainnya agardapat mendukung proses bisnis BLU/BLUD?

    Bagaimana mengembangkan dan mengelola ukuranukuranhasil yangdapat menggambarkan kinerja BLU/BLUDsecaramenyeluruh?

  • ACUANRENCANABISNISDANANGGARANBLUD

    Permenkes4/2013ttg.PedomanPenyusunanRBABLUdiLingkunganDitjenBinaUpayaKesehatan

    mengacupadaPMK92/PMK.05/2011tgl,23Juni2011ttg.RBAsertaPelaksanaanAnggaranBLU

    B