2019 adalah ”Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas ... ROREN/3 laporan... · dalam mencapai visi dan misi berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam Rencana Startegis

Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal Kemenkes Tahun 2015

Sebagai salah satu unsur penyelenggara negara, Inspektorat Jenderal

mempunyai kewajiban untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) yang mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7

Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan

bentuk pertanggungjawaban atas tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal

dalam mencapai visi dan misi berdasarkan perencanaan strategis yang

ditetapkan dalam Rencana Startegis Kementerian Kesehatan selama lima

tahun yaitu tahun 2015 - 2019 yang dapat dijadikan lesson learnt untuk

perencanaan strategis pengawasan lingkup Kementerian Kesehatan dalam

lima tahun kedepan.

Sasaran program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur adalah

meningkatnya transparansi tata kelola pemerintahan dan terlaksanya

reformasi birokrasi. Target tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal yang

diuraikan dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015 -

2019 adalah ”Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas aparatur

Kementerian Kesehatan” yang pencapaiannya dinilai dengan capaian

Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan

yaitu ”Persentase Satuan Kerja yang memiliki temuan kerugian Negara

≤ 1% sebesar 100%”. Secara keseluruhan realisasi pencapaian sasaran

strategis Inspektorat Jenderal yang diukur dengan menggunakan Indikator

Kinerja Utama yang telah ditetapkan adalah persentase Satuan Kerja yang

memiliki temuan kerugian Negara ≤ 1% selama 5 tahun (tahun 2015 - 2019)

telah terealisasi 100%.

RINGKASAN EKSEKUTIF

ii


Capaian kinerja Inspektorat Jenderal didukung dengan 6 indikator yaitu:

1. Persentasi Satuan Kerja di lingkup binaan Inspektorat I yang memiliki

temuan kerugian Negara ≤ 1% sebesar 100%.

2. Persentasi Satuan Kerja di lingkup binaan Inspektorat II yang memiliki


3. Persentasi Satuan Kerja di lingkup binaan Inspektorat III yang memiliki


4. Persentasi Satuan Kerja di lingkup binaan Inspektorat IV yang memiliki


5. Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi

kerugian Negara di lingkungan Kementerian Kesehatan sesuai

kewenangan Inspektorat Jenderal sebesar 100%.

6. Persentase Satuan Kerja yang telah menerpkan program aksi

pencegahan dan pemberantasan korupsi sebesar 100%.

Pada tahun 2015 capaian kinerja Inspektorat Jenderal didasarkan pada 6

indikator dengan masing-masing target yang sudah ditetapkan, keseluruhan

indikator telah mencapai target bahkan berhasil melebihi target yang telah

ditetapkan yaitu jumlah satuan kerja di lingkungan setiap unit utama

Kementerian Kesehatan yaitu satuan kerja di lingkungan Ditjen Bina Upaya

Kesehatan dan Setjen, Ditjen Bina Gizi dan KIA dan Itjen, Ditjen PP-PL dan

Balitbangkes dan Ditjen Binfar & Alkes dan Badan PPSDMK yang dievaluasi

laporan kinerja dan keuangannya dengan nilai temuan kerugian negara ≤ 1%

semua telah mencapai target. Demikian juga penanganan pengaduan

masyarakat yang berindikasi kerugian negara di Lingkungan Kementerian

Kesehatan sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal dan Satuan Kerja yang

telah menerapkan program aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi

telah mencapai target.

iii


Cakupan kegiatan pengawasan seperti reviu laporan keuangan sudah

menjangkau seluruh Satuan kerja namun kegiatan pengawasan dan

pembinaan lainnya untuk mempertahankan opini WTP yang telah dicapai

belum menjangkau seluruh satuan kerja karena adanya keterbatasan SDM.

Kendala yang masih melingkupi rangkaian pelaksanaan pengawasan

Inspektorat Jenderal adalah kepatuhan satuan kerja dalam menindaklanjuti

temuan hasil pengawasan terutama tindak lanjut berupa penyetoran kerugian

negara yang meilbatkan pihak ketiga serta pegawai yang sudah dimutasi

atau pensiun dan meninggal dunia masih merupakan kendala dalam

rangkaian pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat Jenderal. Untuk itu

peran Tim Penyelesaian kerugian Negara (TPKN) Kementerian Kesehatan

akan ditingkatkan dengan melibatkannya dalam kegiatan tindak lanjut LHP.

Kerja keras tak kenal lelah telah dilakukan karena menjadi tanggungjawab

Inspektorat Jenderal dalam mengawasi dan mencegah segala bentuk

tindakan yang dapat mengarah kepada korupsi. Dengan dukungan seluruh

unit terkait, upaya yang telah dilakukan membuahkan hasil yang

membanggakan, ini terbukti dengan beberapa prestasi yang diraih oleh

Kementerian Kesehatan tahun 2015 ini dimana Inspektorat Jenderal

mempunyai andil dan memegang peranan penting dalam pencapaiannya.

Prestasi yang telah dicapai oleh kementerian kesehatan pada tahun 2015

beberapa di antaranya adalah: penandatanganan komitmen pelaksanaan

pembangunan kesehatan yg baik, bersih dan melayani dengan semangat

reformasi birokrasi yang disaksikan oleh pimpinan KPK dan Ombudsman;

penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian

Kesehatan dengan PPATK; terbitnya Permenkes 36 tahun 2015 tentang

pencegahan kecurangan (Fraud) dalam pelaksanaan program jaminan sosial

nasional; opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan

Kementerian Kesehatan RI TA 2014; terbentuknya Unit Pengendalian

Gratifikasi (UPG) pada 124 Satuan Kerja Kementerian Kesehatan;

memperoleh nilai BB pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP) dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara; mendapatkan

iv


penghargaan sebagai Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) terbaik; RSUP Dr.

Sardjito Jogjakarta, RSUP Fatmawati Jakarta, KKP Kelas II Semarang, KKP

Kelas I Tanjung Priok, Balai Kesehatan Olah Raga Masyarakat Bandung, Bali

Litbang Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang Donggala, dan

Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia mendapat predikat Wilayah Bebas

Korupsi (WBK) dan RS. Dr. Kariadi Semarang berpredikat Wilayah Birokrasi

Bersih Melayani (WBBM).

v

Kata Pengantar ..................................................................................................

Ringkasan Eksekutif ........................................................................................

Daftar Isi ............................................................................................................

Halaman

i

ii

vi

BAB I PENDAHULUAN .......................................................................................... 1

A. Latar Belakang ....................................................................................... 1

B. Maksud dan Tujuan ................................................................................ 2

C. Tugas Pokok dan Fungsi ....................................................................... 2

D. Struktur Organisasi ................................................................................. 3

E. Sistematika ............................................................................................... 7

BAB II PERENCANAAN KINERJA ........................................................................ 10

A. Visi dan Misi............................................................................................ 10

B. Tujuan dan Sasaran ............................................................................... 11

C. Arah Kebijakan dan Program ................................................................. 13

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ....................................................................... 19

A. Pengukuran Kinerja ................................................................................ 19

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015................................................21

C. Realisasi Anggaran ……................................……..….………….....…..37

D. Sumber Daya Penunjang.........................................................................40

E. Capaian Program Aksi Pencegahan & Pemberantasan Korupsi Tahun

2015 ........................................................................................................47

BAB IV PENUTUP ................................................................................................... 61

LAMPIRAN

1. Pernyataan Penetapan Kinerja Itjen Tahun 2014 Eselon I dan Eselon II

2. Penetapan Kinerja Itjen Tahun 2014 Eselon I dan Eselon II

vi

Daftar Isi

1


A. Latar Belakang

Kementerian Kesehatan telah mencanangkan visi “Masyarakat Sehat yang

Mandiri dan Berkeadilan” serta telah melaksanakan berbagai upaya untuk

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Untuk merealisasikan visi

tersebut telah disusun strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, swasta dan masyarakat madani

dan pembangunan kesehatan melalui kerjasama nasional dan global;

2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu dan

berkeadilan, serta berbasis bukti; dengan mengutamakan pada upaya

promotif dan preventif;

3. Meningkatkan pembiayaan pembangunan kesehatan, terutama untuk

mewujudkan jaminan sosial kesehatan nasional;

4. Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan yang

merata dan bermutu;

5. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat dan alat

kesehatan serta menjamin keamanan, khasiat, kemanfaatan dan mutu

sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan;

6. Meningkatkan manajemen kesehatan yang akuntabel, transparan, berdaya

guna dan berhasil guna untuk memantapkan desentralisasi kesehatan yang

bertanggung jawab.

Agar pencapaian visi dan pelaksanaan strategi tersebut sesuai dengan

semangat good governance dan clean government, maka Inspektorat Jenderal

Kementerian Kesehatan sebagai aparat pengawasan fungsional bertanggung

BAB I

PENDAHULUAN

2


jawab mengawal pelaksanaan keenam strategi yang dilaksanakan Kementerian

Kesehatan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas, maka

Inspektorat Jenderal pada setiap tahunnya wajib menyampaikan Laporan

Akuntabilitas Kinerja kepada Menteri Kesehatan. Penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan tersebut

merujuk pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan dan Rencana Aksi

Program Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 serta

penetapan kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan tahun 2015.

Sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian

Kesehatan tahun 2015 disusun berdasarkan Peraturan Menteri PAN & RB

Nomor: 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2015 ini disusun

sebagai bentuk pertanggungjawaban Inspektur Jenderal secara tertulis kepada

Menteri Kesehatan atas pencapaian kinerja terhadap indikator-indikator

Inspektorat Jenderal sebagaimana tertuang dalam dokumen penetapan kinerja

Inspektorat Jenderal tahun 2015.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi Inspektorat Jenderal berdasarkan

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tanggal

19 Agustus 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan

adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern

di lingkungan Kementerian Kesehatan.

3


2. Fungsi

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok tersebut Inspektorat Jenderal

Kementerian Kesehatan melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

a. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan

Kementerian Kesehatan;

b. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Kesehatan

terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi,

pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;

c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan

Menteri Kesehatan;

d. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian

Kesehatan dan;

e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.

D. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, susunan organisasi Inspektorat

Jenderal Kementerian Kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Inspektorat Jenderal

a. Tugas

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan

pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan

Inspektorat Jenderal.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Inspektorat Jenderal

mempunyai fungsi :

1) Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran

dan penyajian informasi hasil pengawasan dan dokumentasi;

2) Analisis pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan; dan

4


3) Pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian,

perlengkapan dan rumah tangga Inspektorat Jenderal.

2. Inspektorat I

a. Tugas

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern


pemantauan dan penyusunan laporan hasil pengawasan lingkup

Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya Inspektorat I mempunyai fungsi :

1) Penyusunan rencana dan program pengawasan intern lingkup

Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan;

2) Pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit,

reviu, evaluasi dan pemantauan kegiatan lingkup Sekretariat Jenderal

dan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan;

3) Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan

4) Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat I.

3. Inspektorat II

a. Tugas

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern



Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu

dan Anak.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya Inspektorat II mempunyai fungsi :

5



Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan

Ibu dan Anak;


reviu, evaluasi dan pemantauan kegiatan lingkup Inspektorat Jenderal

dan Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak;


4) Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat II.

4. Inspektorat III

a. Tugas

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern



Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya Inspektorat III mempunyai fungsi :


Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan

Lingkungan dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;


reviu, evaluasi dan pemantauan kegiatan lingkup Direktorat Jenderal

Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dan Badan

Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;


4) Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat III.

6


5. Inspektorat IV

a. Tugas

Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern



Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan Badan

Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya Inspektorat IV mempunyai fungsi :


Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan Badan

Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

Kesehatan;


reviu, evaluasi dan pemantauan kegiatan lingkup Direktorat Jenderal

Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan Badan Pengembangan

dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;


4) Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat IV.

6. Inspektorat Investigasi

a. Tugas

Inspektorat Investigasi mempunyai tugas melaksanakan pengawasan

untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Kesehatan.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya Inspektorat Investigasi mempunyai fungsi :

1) Perumusan rencana dan program kerja pengawasan investigasi;

2) Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;

3) Pengawasan investigasi dan pengawasan lainnya

7



5) Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat Investigasi.

Gambaran struktur organisasi Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT JENDERAL

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

(Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010)

E. Sistematika

Laporan Akuntabilitas Kinerja pada dasarnya mengkomunikasikan pencapaian

kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan tahun 2015. Capaian

kinerja tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja sebagai tolok ukur

keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja akan

memungkinkan teridentifikasikannya kendala dan hambatan untuk perbaikan

8


kinerja di masa datang. Dengan dasar pemikiran tersebut, sistematika penyajian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan

adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif, disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

dalam rencana strategis serta sejauh mana Inspektorat Jenderal Kementerian

Kesehatan mencapai tujuan dan sasaran utama serta kendala-kendala yang

dihadapi dalam pencapaiannya. Dijelaskan juga langkah-langkah yang telah

dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipasif untuk

menanggulangi kendala yang mungkin terjadi pada tahun mendatang.

Bab I: Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan,

maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, struktur

organisasi serta sistematika penulisan laporan.

Bab II: Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, dijelaskan mengenai rencana

strategis rencana kerja tahunan dan penetapan kinerja. Pada bab ini akan

disampaikan visi dan misi, kebijakan dan program indikator serta cara mencapai

tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan

misi Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan.

Bab III: Akuntabilitas Kinerja, diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan

analisis akuntabilitas kinerja, termasuk menguraikan secara sistematis

keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi

serta langkah-langkah antisipasif yang akan diambil, disajikan pula alokasi dan

realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya termasuk

analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

9


Bab IV: Penutup, mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan

dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan

kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan serta strategi pemecahan

masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

10


Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan

indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah

ditetapkan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,

transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, sebagaimana telah

ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-

2019 maupun Kebijakan Strategis Nasional Bidang Kesehatan yang ditetapkan

oleh Menteri Kesehatan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor:

021/MENKES/SK/1/2011 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan

tahun 2014-2019.

Adapun penjabaran visi dan misi, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi

untuk mencapai target kinerja tahun 2015 adalah sebagai berikut:

A. Visi dan Misi

1. Visi

Tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal dijiwai oleh semangat untuk

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan

kesehatan, untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good

governance) serta pemerintahan yang bersih (clean government).

Dengan berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan

tahun 2015-2019, maka visi Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan

adalah Kementerian Kesehatan yang akuntabel, bersih dan bebas

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

11


2. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Inspektorat Jenderal yang

menggambarkan hal-hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

a. Meningkatnya kualitas pengawasan intern di lingkungan Kementerian

Kesehatan.

b. Mencegah terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan program

dan kegiatan pembangunan di Kementerian Kesehatan.

c. Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal dalam mewujudkan tata

kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.

d. Meningkatkan profesionalisme dan integritas aparatur pengawasan

Kementerian Kesehatan.

B. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Terselenggaranya pengawasan secara komprehensif untuk mewujudkan

tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, bersih dan bebas KKN

melalui rumusan sebagai berikut :

a. Meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan dengan efektif dan

efisien.

b. Meningkatkan percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil

pengawasan.

c. Menyempurnakan kebijakan sistem prosedur pengawasan.

2. Sasaran

Sasaran program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur

Kementerian Kesehatan adalah Meningkatnya Pengawasan dan

Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan.

Target terhadap sasaran dan indikator dijabarkan pada tabel sebagai

berikut :

12


Tabel 1 Indikator Inspektorat Jenderal Tahun 2015

No Program/Kegiatan Output/Outcome Indikator Target

Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur

Kementerian Kesehatan

Meningkatnya transparansi tata kelola pemerintahan dan terlaksananya Reformasi Birokrasi

Persentase satuan kerja yang memiliki temuan kerugian negara ≤1%

88%

1. Peningkatan Pengawasan Program/Kegiatan Lingkup Satker Binaan Inspektorat I

Meningkatnya transparansi tata kelola pemerintahan dan terlaksananya Reformasi Birokrasi lingkup Satker Binaan Inspektorat I

Persentase satuan kerja di lingkup binaan Inspektorat I yang memiliki temuan kerugian negara ≤1%

84%

2. Peningkatan Pengawasan Program/Kegiatan Lingkup Satker Binaan Inspektorat II

Meningkatnya transparansi tata kelola pemerintahan dan terlaksananya Reformasi Birokrasi lingkup Satker Binaan Inspektorat II

Persentase satuan kerja di lingkup binaan Inspektorat II yang memiliki temuan kerugian negara ≤1%

90%

3. Peningkatan Pengawasan Program/Kegiatan Lingkup Satker Binaan Inspektorat III

Meningkatnya transparansi tata kelola pemerintahan dan terlaksananya Reformasi Birokrasi lingkup Satker Binaan Inspektorat III

Persentase satuan kerja di lingkup binaan Inspektorat III yang memiliki temuan kerugian negara ≤1%

94%

4. Peningkatan Pengawasan Program/Kegiatan Lingkup Satker Binaan Inspektorat IV

Meningkatnya transparansi tata kelola pemerintahan dan terlaksananya Reformasi Birokrasi lingkup Satker Binaan Inspektorat IV

Persentase satuan kerja di lingkup binaan Inspektorat IV yang memiliki temuan kerugian negara ≤1%

80%

5. Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Kesehatan

Meningkatnya penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi kerugian negara

Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi kerugian negara di lingkungan Kementerian Kesehatan sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal

100%

6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan

Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada

Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan

Persentase satuan kerja yang telah menerapkan program aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi

20%

13


C. Kebijakan dan Program

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan antara lain

dijabarkan dalam arah kebijakan dan program-program sebagai berikut:

1. Kebijakan

Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)

dituntut untuk terus mempertahankan opini laporan keuangan Wajar

Tanpa Pengecualian (WTP), hal tersebut dilakukan melalui peningkatan

peran dan fungsi pengawasan yang mendorong terwujudnya

penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance),

memastikan pelayanan publik dilaksanakan sesuai kebijakan dan

rencana yang ditetapkan serta mendorong agar tujuan pembangunan

kesehatan dapat dicapai secara hemat, efisien, efektif dan bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sehingga pada akhirnya

diharapkan akan memberikan kontribusi nyata bagi pencapaian target

tersebut.

Kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan

tahun 2015 ditetapkan untuk memberikan arah dan acuan bagi

Inspektorat Jenderal dalam melakukan kegiatan pengawasan secara

efektif dan efisien melalui:

a. Peningkatan peran Inspektorat Jenderal sebagai :

1) Konsultan, yaitu memberikan arah/petunjuk kepada suatu masalah

agar kebijakan yang ditempuh obyek pengawasan tidak

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

2) Katalisator, yaitu senantiasa mendorong/memacu terjadinya

perubahan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

3) Quality Assurance, yaitu menerapkan sistem kendali mutu yang

dimulai sejak tahap perencanaan, pengorganisasian dan

pelaksanaan pengawasan.

14


b. Peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan

1) Peningkatan pengawasan terhadap program kesehatan prioritas.

2) Penetapan sasaran/objek audit berdasarkan penilaian risiko

3) Konsistensi pada penerapan NSPK pengawasan.

c. Peningkatan Opini Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan

menuju Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), melalui :

1) Peningkatan kualitas laporan keuangan

Dalam rangka meningkatan opini Laporan Keuangan Kementerian

Kesehatan tahun 2015 Inspektorat Jenderal melaksanakan

kegiatan reviu atas:

(a) Laporan Keuangan Kemenkes tahun 2014 semester II.

(b) Laporan Keuangan Kemenkes tahun 2015 semester I.

Reviu laporan keuangan bertujuan memberikan keyakinan tentang

akurasi, keandalan dan keabsahan informasi yang disajikan pada

laporan keuangan sehingga laporan keuangan sesuai Standar

Akuntansi Pemerintah (SAP).

2) Pendampingan penyusunan laporan keuangan berbasis risiko

Dilakukan dengan cara mendampingi penyusunan laporan

keuangan dalam setiap satuan kerja sesuai dengan Standar

Akuntansi Pemerintah (SAP) sehingga terselenggara laporan

keuangan yang transparan dan akuntabel.

3) Pengamanan aset Kementerian Kesehatan

Pengamanan aset Kementerian Kesehatan dilakukan dalam upaya

mendorong terselenggaranya penatausahaan dan tata kelola aset

sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mengawal proses

hibah BMN pada masing-masing unit utama di lingkungan

Kementerian Kesehatan kepada Pemerintah Daerah.

4) Reviu penyusunan perencanaan anggaran tahun 2016

Dalam rangka meningkatkan penyusunan perencanaan anggaran

Kementerian Kesehatan tahun 2016, Inspektorat Jenderal akan

15


melaksanakan kegiatan reviu penyusunan perencanaan anggaran

tahun 2016 di masing-masing unit utama atau satuan kerja di

lingkungan Kementerian Kesehatan. Oleh sebab itu, Inspektorat

Jenderal Kementerian Kesehatan akan melakukan penelahaan

terhadap perencanaan anggaran terlebih dahulu sebelum

dilakukan penelahaan oleh Direktorat Jenderal Anggaran

Kementerian Keuangan.

d. Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APF

Salah satu tugas Inspektorat Jenderal adalah memastikan bahwa

satuan kerja menindaklanjuti rekomendasi atau saran hasil audit

internal maupun eksternal. Oleh karena itu, Inspektorat Jenderal

Kemenkes mempunyai peran yang sangat penting dalam memantau

percepatan tindak lanjut, sehingga tindak lanjut dapat terlaksana tepat

waktu sesuai ketentuan. Percepatan tindak lanjut dilakukan melalui

pemantauan dan pemutakhiran data, serta dilakukan bimbingan teknis

dalam rangka memberikan masukan kepada satker untuk

penyelesaian tindak lanjut hasil audit yang dilakukan secara berkala.

e. Kerjasama Pengawasan dengan APIP lain

Kerjasama pengawasan dilakukan dengan aparat pengawasan lain,

baik dari intern maupun ekstern pemerintah.

f. Penanganan pengaduan masyarakat

Dalam rangka meningkatkan penyelesaian pengaduan masyarakat,

Kementerian Kesehatan telah membentuk tim untuk menangani

pengaduan masyarakat berdasarkan Kepmenkes

No.134/MENKES/SK/III/2012, tanggal 21 Maret 2012 tentang Tim

Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu. Dalam

pelaksanaannya dilakukan berdasarkan Permenkes No. 49 Tahun

16


2012, tanggal 4 Desember 2012 tentang Pedoman Penanganan

Pengaduan Masyarakat Terpadu di Lingkungan Kemenkes.

g. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

1) Mendorong pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun

2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan

Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah

Tahun 2012-2014.

2) Penerapan PP Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kementerian

Kesehatan.

3) Mengoptimalkan peran Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG).

4) Mendorong peningkatan pelaporan LHKPN.

5) Mendorong terbentuknya WBK dan WBBM di lingkungan


6) Mendorong implementasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di

Kementerian Kesehatan melalui :

a) Monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi di lingkungan


b) Pembentukan agent of change dan assessor di seluruh unit

utama untuk mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

2. Program/Kegiatan

Untuk mencapai sasaran hasil program “Meningkatnya transparansi tata

kelola pemerintahan dan terlaksananya Reformasi Birokrasi”, didukung

oleh kegiatan- kegiatan dengan luaran dan indikator kinerja sebagai

berikut :

a. Peningkatan Pengawasan Program/Kegiatan Lingkup Satker Binaan

Inspektorat I

Luaran: Meningkatnya transparansi tata kelola pemerintahan dan

terlaksananya Reformasi Birokrasi lingkup Satker Binaan Inspektorat I.

17


Indikator pengukuran pencapaian luaran tersebut adalah :

Persentase satuan kerja di lingkup binaan Inspektorat I yang memiliki

temuan kerugian negara ≤ 1 %

b. Peningkatan Pengawasan Program/Kegiatan Lingkup Satker Binaan

Inspektorat II


terlaksananya Reformasi Birokrasi lingkup Satker Binaan Inspektorat II.


Persentase satuan kerja di lingkup binaan Inspektorat II yang memiliki


c. Peningkatan Pengawasan Program/Kegiatan Lingkup Satker Binaan

Inspektorat III


terlaksananya Reformasi Birokrasi lingkup Satker Binaan Inspektorat III.


Persentase satuan kerja di lingkup binaan Inspektorat III yang memiliki


d. Peningkatan Pengawasan Program/Kegiatan Lingkup Satker Binaan

Inspektorat IV


terlaksananya Reformasi Birokrasi lingkup Satker Binaan Inspektorat

IV.


Persentase satuan kerja di lingkup binaan Inspektorat IV yang memiliki


18


e. Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan


Luaran: Meningkatnya penanganan pengaduan masyarakat yang

berindikasi kerugian negara

Indikator pengukuran pencapaian luaran tersebut adalah:

Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi

kerugian negara di lingkungan Kementerian Kesehatan sesuai

kewenangan Inspektorat Jenderal

f. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada

Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur


Luaran: Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas

teknis lainnya pada Program Peningkatan Pengawasan dan

Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan.

Indikator pengukuran pencapaian luaran tersebut adalah:

Persentase satuan kerja yang telah menerapkan program aksi

pencegahan dan pemberantasan korupsi


19

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah kegiatan membandingkan tingkat kinerja yang

dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator

kinerja yang telah ditetapkan. Proses ini lebih lanjut dimaksudkan untuk menilai

pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang

keberhasilan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian

dengan rencana tingkat capaian (target) pada setiap indikator, sehingga diperoleh

gambaran tingkat keberhasilan pencapaian masing-masing indikator. Berdasarkan

pengukuran kinerja tersebut diperoleh informasi menyangkut masing-masing

indikator sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan/program/kegiatan di

masa yang akan datang agar setiap program/kegiatan yang direncanakan dapat

lebih berhasil guna dan berdaya guna.

Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada

pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam

rangka mewujudkan tujuan dan sasaran dengan menggunakan strategi yang telah

ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan dituangkan dalam

Penetapan Kinerja yang disusun setiap awal tahun berjalan.

Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,

pengungkapan informasi kinerja saat ini relevan dengan perubahan paradigma

penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas

keluaran (output) dari setiap kinerja dan hasil (outcome) dari setiap program.

Dengan perubahan paradigma tersebut, maka pengukuran kinerja yang

menjadi bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA


20

sebagaimana disebutkan diatas setidaknya mencakup perkembangan keluaran

dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program

sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja yang menjadi tolok

ukur keberhasilan organisasi.

Berdasarkan Kepmenkes RI Nomor: HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019, Inspektorat

Jenderal melaksanakan 1 (satu) program dari 9 (sembilan) program yang telah

ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019

yaitu program “Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur

Kementerian Kesehatan”.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Inspektorat

Jenderal dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu 1 (satu)

tahun. Dalam rangka mencapai sasaran, perlu ditinjau indikator-indikator

Inspektorat Jenderal yang telah ditetapkan. Adapun sasaran kegiatan Inspektorat

Jenderal adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya transparansi tata kelola pemerintahan dan terlaksananya

Reformasi Birokrasi pada masing-masing unit utama.

2. Meningkatnya penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi kerugian

negara.

3. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

pada program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur


Indikator kinerja merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi secara

menyeluruh yang menggambarkan tugas, peran dan fungsi organisasi tersebut

sebagai langkah yang rasional untuk menilai keberhasilan pelaksanaan. Indikator

kinerja organisasi cukup dilaporkan beberapa indikator kinerja saja yang paling

utama sebagai kriteria keberhasilan kinerja suatu organisasi.

Sesuai dengan dokumen Renstra/Penetapan Kinerja Inspektorat Jenderal,

telah ditetapkan satu indikator utama dalam sasaran hasil program, yaitu:


21

Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur Kementerian Kesehatan

dengan sasaran meningkatnya transparansi tata kelola pemerintahan dan

terlaksananya reformasi birokrasi. Untuk penilaian indikatornya adalah

Persentase Satuan Kerja yang Memiliki Temuan Kerugian Negara ≤ 1 %

Dalam mencapai indikator utama tersebut di atas, didukung oleh beberapa kinerja

kegiatan dengan menghasilkan luaran sebagai berikut:

1. Peningkatan pengawasan program/kegiatan lingkup satuan kerja binaan

Inspektorat I


Inspektorat II


Inspektorat III


Inspektorat IV

5. Peningkatan penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan Kementerian

Kesehatan

6. Meningkatnya dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

pada program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur


B. Analisis Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015

Dilihat dari capaian indikator, untuk tahun 2015 Inspektorat Jenderal dapat

melaksanakan tugas-tugas/kegiatan dalam mencapai sasaran yang telah

ditetapkan:

1. Indikator Kinerja Utama

Indikator pencapaian sasaran yang berasal Indikator Kinerja Utama (IKU)


22

Inspektorat Jenderal pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun

2015 - 2019 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis Indikator Target

Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan

Persentase satuan kerja yang memiliki temuan kerugian negara ≤ 1 %

88

Definisi operasional dari indikator kinerja utama:

Satuan kerja yang memiliki temuan kerugian negara ≤1% adalah satuan kerja

pengelola APBN Kementerian Kesehatan dengan temuan kerugian negara

≤1% dari total realisasi anggaran dalam satu periode tahun anggaran

berdasarkan laporan hasil pengawasan.

Kondisi yang dicapai:

Realisasi capaian indikator kinerja utama itjen tahun 2015 adalah 97,68% dari

target 88% dengan dasar perhitungan sebagai berikut:

Jumlah satker pengelola APBN Kemenkes dengan nilai temuan kerugian negara ≤1% berdasarkan hasil audit

Jumlah satker pengelola APBN Kemenkes yang diaudit

x 100%

Jumlah satker yang diaudit oleh APF sebanyak 776 satker (179 satker diaudit

oleh Itjen, 379 satker diaudit oleh BPK dan 218 satker diaudit oleh BPKP)

dengan 18 satker memiliki kerugian negara ≥1%.

Jika dimasukkan dalam rumus di atas maka perhitungannya menjadi:

758 satker 776 satker

x 100% = 97,68%


23

2. Indikator Kinerja Kegiatan

Capaian kinerja Indikator Kinerja Utama tersebut di atas didukung oleh

beberapa kegiatan yang menghasilkan luaran sebagai berikut :

a. Peningkatan Pengawasan Program/Kegiatan Lingkup Satuan Kerja

Binaan Inspektorat I

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian luaran tersebut, yaitu:

Persentase satuan kerja di lingkup binaan Inspektorat I yang memiliki

temuan kerugian negara ≤1%

Definisi operasional dari indikator kinerja kegiatan:

Satuan kerja di lingkup binaan inspektorat I yang memiliki temuan kerugian

negara ≤1% adalah satuan kerja pengelola APBN Kementerian Kesehatan

di lingkup inspektorat I dengan temuan kerugian negara ≤1% dari total

realisasi anggaran dalam satu periode tahun anggaran berdasarkan

laporan hasil pengawasan.


Realisasi capaian indikator kinerja kegiatan Inspektorat I tahun 2015

adalah 97,44% dari target 84% dengan dasar perhitungan sebagai berikut:


Jumlah satker pengelola APBN Kemenkes di lingkup binaan Inspektorat I yang diaudit

x 100%

Jumlah satker yang diaudit oleh APF sebanyak 468 satker (80 satker

diaudit oleh Itjen, 216 satker diaudit oleh BPK, dan 172 satker diaudit oleh

BPKP) dengan 12 satker memiliki kerugian negara ≥1%


24

Jika dimasukkan dalam rumus diatas maka perhitungannya menjadi:


X 100% = 97,44%

b. Peningkatan pengawasan program/kegiatan lingkup satuan kerja

binaan Inspektorat II


Persentase satuan kerja di lingkup binaan Inspektorat II yang memiliki



Satuan kerja di lingkup binaan inspektorat II yang memiliki temuan

kerugian negara ≤1% adalah satuan kerja pengelola APBN Kementerian

Kesehatan di lingkup inspektorat II dengan temuan kerugian negara ≤1%

dari total realisasi anggaran dalam satu periode tahun anggaran



Realisasi capaian indikator kinerja kegiatan Inspektorat II tahun 2015



Jumlah satker pengelola APBN Kemenkes di lingkup binaan Inspektorat II yang diaudit

x 100%

Jumlah satker yang diaudit oleh APF sebanyak 42 satker (11 satker diaudit

oleh Itjen, 27 satker diaudit oleh BPK dan 4 satker diaudit oleh BPKP)

dengan 2 satker memiliki kerugian negara ≥1%.


25


40 satker 42 satker

x 100% = 95,24%

c. Peningkatan pengawasan program/kegiatan lingkup satuan kerja

binaan Inspektorat III


Persentase satuan kerja di lingkup binaan Inspektorat III yang memiliki



Satuan kerja di lingkup binaan inspektorat III yang memiliki temuan


Kesehatan di lingkup inspektorat III dengan temuan kerugian negara ≤1%




Realisasi capaian indikator kinerja kegiatan Inspektorat III tahun 2015



Jumlah satker pengelola APBN Kemenkes di lingkup binaan Inspektorat III yang diaudit

x 100%


diaudit oleh Itjen, 73 satker diaudit oleh BPK dan 40 satker diaudit oleh

BPKP) dengan 4 satker memiliki kerugian negara ≥1%.


26



x 100% = 97,40%

d. Peningkatan pengawasan program/kegiatan lingkup satuan kerja

binaan Inspektorat IV


Persentase satuan kerja di lingkup binaan Inspektorat IV yang memiliki



Satuan kerja di lingkup binaan inspektorat IV yang memiliki temuan


Kesehatan di lingkup inspektorat IV dengan temuan kerugian negara ≤1%




Realisasi capaian indikator kinerja kegiatan Inspektorat IV tahun 2015

adalah 100% dari target 80% dengan dasar perhitungan sebagai berikut:


Jumlah satker pengelola APBN Kemenkes di lingkup binaan Inspektorat IV yang diaudit

x 100%


diaudit oleh Itjen, 63 satker diaudit oleh BPK dan 2 satker diaudit oleh

BPKP) dengan 0 satker memiliki kerugian negara ≥1%


27



x 100% = 100%

e. Peningkatan penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan



Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi kerugian

negara di lingkungan Kementerian Kesehatan sesuai kewenangan

Inspektorat Jenderal


Penanganan pengaduan masyarakat adalah upaya yang dilakukan sesuai

kewenangan Inspektorat Jenderal dalam penyelesaian pengaduan

masyarakat yang berindikasi kerugian negara yang dapat dilakukan

melalui kegiatan klarifikasi/ADTT maupun koordinasi/konsultasi dalam

rangka penanganan pengaduan.


Realisasi capaian indikator kinerja kegiatan Inspektorat Investigasi tahun

2015 adalah 100% dari target 100% dengan dasar perhitungan sebagai

berikut:

Jumlah penanganan pengaduan masyarakat berindikasi kerugian negara yang

diterima sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal Jumlah pengaduan masyarakat yang berindikasi kerugian

negara yang diterima sesuai kewenangan Itjen

x 100%


28

Jumlah pengaduan masyarakat dan permintaan ADTT selama tahun 2015

sebanyak 117 pengaduan yang diterima melalui surat dan WBS dengan

penanganan sebagai berikut:

1) Klarifikasi atau penelitian awal: 29 pengaduan

2) Klarifikasi lanjut investigasi: 10 pengaduan

3) ADTT atas perintah pimpinan: 12 pengaduan

4) Koordinasi: 1 pengaduan

5) Diteruskan dengan surat kepada yang berkompeten menangani: 22

pengaduan

6) Tidak ditangani karena informasinya sumir: 26 pengaduan

7) Telaah atau dalam proses: 14 pengaduan

8) Ditangani oleh Inspektorat lain: 5 pengaduan


117 pengaduan 117 pengaduan

x 100% = 100%

f. Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada

program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur



Persentase satuan kerja yang telah menerapkan program aksi

pencegahan dan pemberantasan korupsi.


Satuan kerja kantor pusat dan kantor daerah yang telah menerapkan

program aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah satuan kerja

yang telah melaksanakan salah satu dari kegiatan berikut:


29

1) Pengendalian gratifikasi

2) Pengelolaan pengaduan masyarakat

3) Pengelolaan LHKPN

4) Kebijakan benturan kepentingan


Realisasi capaian indikator kinerja kegiatan Sekretariat Inspektorat

Jenderal tahun 2015 adalah 82,95% dari target 20% dengan dasar

perhitungan sebagai berikut:

Jumlah satuan kerja kantor pusat dan kantor daerah yang telah menerapkan

program aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi Jumlah satuan kerja kantor pusat

dan kantor daerah di lingkungan Kemenkes

x 100%



x 100% = 82,95%

3. Indikator Kinerja Output

a. Inspektorat I

1) Laporan hasil pengawasan

Capaian realisasi laporan hasil pengawasan di TA. 2015 tercapai 162

(seratus enam puluh dua) laporan dari target 108 (seratus delapan)

laporan yang terdiri dari:

a) 80 (delapan puluh) laporan hasil audit dari target 28 (dua puluh

delapan) laporan. Capaian hasil audit melebihi target dikarenakan

51 (lima puluh satu) laporan merupakan hasil audit dengan tujuan

tertentu atas Barang Milik Negara (BMN) dalam rangka proses


30

hibah BMN berupa bangunan pada satker TP 04 dan TP 05 serta 29

(dua puluh sembilan) laporan berupa hasil audit operasional. Terkait

dengan audit dengan tujuan tertentu tersebut di atas, dilakukan

optimalisasi tim di mana satu tim melakukan audit terhadap 2-4

satuan kerja dalam satu periode audit.

b) 6 (enam) laporan hasil reviu Laporan Keuangan di lingkungan Unit

Sekretariat Jenderal dan Ditjen Bina Upaya Kesehatan dari target 6

(enam) laporan.

c) 5 (lima) laporan hasil reviu RKA-KL satker di lingkungan Unit Unit

Sekretariat Jenderal dan Ditjen. Bina Upaya Kesehatan dari target 5

(lima) laporan.

d) 71 (tujuh puluh satu) laporan hasil evaluasi lakip satker di

lingkungan Unit Sekretariat Jenderal dan Ditjen. Bina Upaya

Kesehatan dari target 69 (enam puluh sembilan) laporan. Capaian

melebihi target dikarenakan adanya penambahan 2 (dua) Kantor

Daerah (KD) baru.

2) Laporan Inspektorat I (Base Line) dengan capaian keluaran 40 (empat

puluh) laporan hasil pendampingan/pembinaan Inspektorat I dari target

21 (dua puluh satu) laporan, pembinaan dilakukan berdasarkan hasil

reviu RKA-K/L dan penambahan permintaan dari satuan kerja.

3) Laporan pendampingan penyelenggaraan SPIP lingkup tugas

Inspektorat I dengan capaian keluaran 11 (sebelas) laporan dari target 9

(sembilan) laporan.

Capaian melebihi target dikarenakan adanya permintaan dari satuan

kerja.

4) Laporan hasil pengawasan pelayanan kesehatan haji dengan capaian

keluaran 1 (satu) laporan dari target 1 (satu) laporan.


31

5) Laporan hasil pemantauan penyelesaian tindak lanjut hasil audit

Inspektorat I dengan capaian keluaran 44 (empat puluh empat) laporan

dari target 28 (dua puluh delapan) laporan dikarenakan adanya

optimalisasi tim dalam rangka percepatan penyelesaian kerugian negara

(KN) pada satuan kerja dalam provinsi yang sama.

b. Inspektorat II



(tiga puluh dua) laporan dari target 31 (tiga puluh satu) laporan yang

terdiri dari:

a) 11 (sebelas) laporan hasil audit dari target 10 (sepuluh) laporan.

Capaian melebihi target dikarenakan adanya optimalisasi realisasi

anggaran sehingga ada penambahan satker yang diaudit.

b) 4 (empat) laporan hasil reviu Laporan Keuangan di lingkungan Unit

Ditjen. Bina Gizi dan KIA dan Inspektorat Jenderal dari target 4

(empat) laporan.

c) 5 (lima) laporan hasil reviu RKA-KL satker di lingkungan Unit Ditjen.

Bina Gizi dan KIA dan Inspektorat Jenderal dari target 5 (lima)

laporan.

d) 12 (dua belas) laporan hasil evaluasi sakip satker di lingkungan Unit

Ditjen. Bina Gizi dan KIA dan Inspektorat Jenderal dari target 12

(dua belas) laporan.

2) Laporan Inspektorat II (Base Line) dengan capaian keluaran 11

(sebelas) laporan hasil pendampingan/pembinaan Inspektorat II dari

target 2 (dua). Capaian melebihi target dikarenakan adanya 9

(sembilan) kegiatan pembinaan atas permintaan satker dan hasil reviu

laporan keuangan dan RKA-K/L.


32


Inspektorat II dengan capaian keluaran 2 (dua) laporan dari target 2

(dua) laporan.


Inspektorat II dengan capaian keluaran 10 (sepuluh) laporan dari target

10 (sepuluh) laporan.

c. Inspektorat III



(seratus tiga puluh tiga) laporan dari target 120 (seratus dua puluh)


a) 41 (empat puluh satu) laporan hasil audit dari target 28 (dua puluh

delapan) laporan. Laporan merupakan hasil audit dengan tujuan


hibah BMN berupa bangunan Teknologi Tepat Guna (TTG) pada

satker TP 05. Terkait dengan audit dengan tujuan tertentu tersebut

di atas, dilakukan optimalisasi tim di mana satu tim melakukan audit

terhadap 2-4 satuan kerja dalam satu periode audit.


Ditjen. Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL)

dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

(Balitbangkes) dari target 4 (empat) laporan.


Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) dan

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes)

dari target 5 (lima) laporan.


33

d) 83 (delapan puluh tiga) laporan hasil evaluasi sakip satker di

lingkungan Unit Ditjen. Pengendalian Penyakit dan Penyehatan

Lingkungan (P2PL) dan Badan Penelitian dan Pengembangan

Kesehatan (Balitbangkes) dari target 83 (delapan puluh tiga)

laporan.

2) Laporan Inspektorat III (Base Line) dengan capaian keluaran 29 (dua

puluh sembilan) laporan hasil pendampingan/pembinaan Inspektorat III

dari target 23 (dua puluh tiga). Pembinaan dilakukan berdasarkan hasil

reviu RKA-K/L dan penambahan permintaan dari satuan kerja.


Inspektorat III dengan capaian keluaran 12 (dua belas) laporan dari

target 9 (sembilan) laporan.

Capaian melebihi target dikarenakan adanya penambahan

pendampingan pada satuan kerja dari target yang telah ditentukan.


Inspektorat III dengan capaian keluaran 57 (lima puluh tujuh) laporan


optimalisasi tim dalam rangka percepatan penyelesaian kerugian

negara (KN) pada satuan kerja dalam provinsi yang sama.

d. Inspektorat IV



(seratus dua belas) laporan dari target 93 (sembilan puluh tiga) laporan

yang terdiri dari:

a) 47 (empat puluh tujuh) laporan hasil audit dari target 28 (dua puluh

delapan) laporan. Laporan merupakan hasil audit dengan tujuan



34

hibah BMN berupa bangunan Teknologi Tepat Guna (TTG) pada

satker TP 05. Terkait dengan audit dengan tujuan tertentu tersebut

di atas, dilakukan optimalisasi tim di mana satu tim melakukan audit

terhadap 2-4 satuan kerja dalam satu periode audit.


Ditjen. Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan Badan

Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

Kesehatan dari target 4 (empat) laporan.


Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan Badan Pengembangan

dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan dari target 5

(lima) laporan.

d) 56 (delapan puluh tiga) laporan hasil evaluasi sakip satker di

lingkungan Unit Ditjen. Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan

Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

Kesehatan dari target 56 (delapan puluh tiga) laporan.

2) Laporan Inspektorat IV (Base Line) dengan capaian keluaran 30 (tiga

puluh) laporan hasil pendampingan/pembinaan Inspektorat IV dari target

20 (dua puluh). Pembinaan dilakukan berdasarkan hasil reviu RKA-K/L

dan penambahan permintaan dari satuan kerja.


Inspektorat IV dengan capaian keluaran 11 (sebelas) laporan dari target

11 (sebelas) laporan.


Inspektorat IV dengan capaian keluaran 75 (tujuh puluh lima) laporan


optimalisasi tim dalam rangka percepatan penyelesaian kerugian negara

(KN) pada satuan kerja dalam provinsi yang sama.


35

e. Inspektorat Investigasi

1) Laporan hasil audit dengan tujuan tertentu/audit investigasi dengan

capaian keluaran 52 (lima puluh dua) laporan dari target 65 (enam puluh

lima). Dari 117 (seratus tujuh belas) pengaduan yang diterima oleh

Inspektorat Investigasi hanya terdapat 50 (lima puluh) pengaduan yang

berkadar pengawasan untuk dilakukan klarifikasi dan 2 (dua) Audit

Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) untuk PTT.

2) Laporan koordinasi penanganan pengaduan masyarakat lintas

program/lintas sektor dengan capaian keluaran 6 (enam) dari target 6

(enam) laporan.


Inspektorat Investigasi dengan capaian keluaran 58 (lima puluh

delapan) laporan dari target 50 (lima puluh) laporan.

Capaian melebihi target karena adanya optimalisasi realisasi anggaran

sehingga ada penambahan 8 (delapan) satker yang menjadi objek

tindak lanjut hasil audit.

4) Laporan pendampingan program pencegahan korupsi dengan capaian

keluaran 84 (delapan puluh empat) laporan dari target 85 (delapan

puluh lima laporan).

f. Sekretariat Inspektorat Jenderal

1) Laporan lingkup Inspektorat Jenderal

Capaian realisasi laporan lingkup Inspektorat Jenderal di TA. 2015

tercapai 112 (seratus dua belas) laporan dari target 103 (seratus tiga)


a) 17 (tujuh belas) dokumen laporan lingkup bagian program dan

informasi dari target 20 (dua puluh) laporan. Terdapat 3 (tiga) target

yang dialihkan ke lingkup bagian umum yaitu peningkatan

kepatuhan wajib lapor LHKPN.


36

b) 66 (enam puluh enam) dokumen laporan lingkup bagian umum dari

target 54 (lima puluh empat) laporan. Capaian melebihi target

dikarenakan adanya kegiatan monev UPG dan pemutakhiran

LHKPN/LHKASN.

c) 27 (dua puluh tujuh) dokumen laporan lingkup bagian keuangan dari

target 27 (dua puluh tujuh) laporan.

d) 2 (dua) dokumen laporan lingkup bagian analisis dan pelaporan

tindak lanjut hasil pengawasan dari target 2 (dua) laporan Ikhtisar

Hasil Pengawasan Semester (IHPS).

2) Laporan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan dengan capaian

keluaran 29 (dua puluh sembilan) laporan dari target 28 (dua puluh

delapan).

3) Rancangan regulasi dan standar lingkup Inspektorat Jenderal dengan

capaian keluaran 11 (sebelas) buku dari target 12 ( dua belas) laporan.

4) Layanan perkantoran dengan capaian keluaran 12 (dua belas) bulan

layanan dari target 12 (dua belas) bulan layanan.

5) Perangkat pengolah data dan komunikasi dengan capaian keluaran 504

(lima ratus empat) unit dari target 504 (lima ratus empat) unit.

6) Peralatan dan fasilitas perkantoran dengan capaian keluaran 129

(seratus tiga puluh) unit dari target 130 (seratus tiga puluh) unit.

Capaian kurang dari target karena pengadaan/belanja modal berupa

pemasangan work station tidak dapat dilaksanakan dengan

mempertimbangkan keterbatasan waktu dan apabila tetap dilaksanakan

akan mengganggu ruang kerja pimpinan


37

C. REALISASI ANGGARAN

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian

Kesehatan RI tahun 2015 didukung oleh dana yang bersumber dari DIPA

Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI sesuai Keputusan Menteri

Keuangan Nomor: 024.02.1.415366/2015 tanggal 14 November 2014 dengan

alokasi sebesar Rp.102.971.000.000,-.

Ada peralihan anggaran yang dilakukan berdasarkan Instruksi Presiden No 2

tahun 2105 tentang Langkah-langkah Penghematan dan Pemanfaatan Anggaran

Belanja Perjalanan Dinas dan meeting/consinyering Kementerian/Lembaga

Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

Anggaran 2015, Inspektorat Jenderal mengalami penghematan perjalanan dinas

sebesar Rp. 29.896.314.000,-. Sebagian besar dari penghematan Anggaran

tersebut tidak dapat dialihkan (refocusing) ke kegiatan pengawasan lainnya yang

bukan peruntukkan perjalanan dinas. Karena kegiatan utama pada satker

Inspektorat Jenderal adalah pengawasan yang aktifitasnya adalah perjalanan

dinas.

Alokasi tahun 2015 Rp.102.971.000.000,-. terdiri dari Belanja Pegawai Rp.

38.473.645.000,- dan Non Belanja Pegawai terdiri dari Belanja Barang sebesar

Rp. 56.209.009.000,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 8.288.346.000,-. Dari

alokasi yang dianggarkan tersebut, sampai dengan tanggal 31 Desember 2015

telah di realisasikan sebesar Rp. 82.863.167.620,- (80,47%), sedangkan

anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 20.107.832.380,- (19,53%). Anggaran

tidak terserap sepenuhnya dikarenakan beberapa faktor, yang terbagi atas faktor

internal dan faktor eksternal. Faktor-faktor internal tersebut yaitu :

1. Terdapat kelebihan alokasi tunjangan kinerja karena acuan perhitungan

alokasi Tunjangan Kinerja (tukin) 70% berdasarkan baseline 40% tukin yang


38

dibayarkan, sedangkan acuan perhitungan dari Kementerian Keuangan tidak

menggunakan baseline 40%.

2. Pembayaran tukin yang dialokasikan Inspektorat Jenderal selama 13 bulan

hanya disetujui oleh Kementerian Keuangan selama 9 bulan.

3. Terdapat sisa anggaran yang berasal dari sisa pelelangan, sisa belanja

pegawai yang berasal dari Acres 10% yang tidak terealisasi, dan efisiensi

layanan perkantoran dan pemeliharaan BMN.

Sedangkan faktor-faktor eksternal yang menjadi alasan tidak terserapnya

anggaran secara penuh yaitu :

1. Adanya gagal lelang pada kegiatan belanja modal yang berasal dari

anggaran efisiensi perjalanan dinas.

2. Alokasi belanja modal dari efisiensi perjalanan dinas dilaksanakan pada akhir

tahun, sehingga pengadaan/belanja modal berupa pemasangan work station

tidak dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu

dan apabila tetap dilaksanakan akan mengganggu ruang kerja pimpinan.

Alokasi anggaran program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas

Aparatur Kemenkes RI selama tahun 2014 dan 2015 dapat dilihat pada tabel

berikut:

ALOKASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM

TAHUN 2014 dan 2015

No Program Anggaran

Tahun 2014 Tahun 2015

1 Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan RI

92,926,900,000 102,971,000,000

J U M L A H 92,926,900,000 102,971,000,000


39

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pagu anggaran menurut program Itjen tahun

2015, naik sebesar Rp. 10.044.100.000,- atau sebesar 10,81% dibandingkan

dengan pagu anggaran tahun 2014.

Realisasi Anggaran Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas

Aparatur Kementerian Kesehatan adalah sebesar Rp 83.285.221.410,-

(80,88%). Jumlah alokasi dan realisasi anggaran serta persentase realisasi

anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan selama 5 tahun (2011 –

2015) dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.1

Alokasi dan Realisasi Anggaran Itjen Kementerian Kesehatan Tahun 2011 - 2015 (dalam jutaan rupiah)

Pada grafik 3.1 di atas terlihat realisasi anggaran pada tahun 2015 mengalami

kenaikan jika dibandingkan dengan satu tahun sebelumnya. Alokasi dan realisasi

anggaran Inspektorat Jenderal tahun 2011-2014 terlihat pada grafik 3.2 berikut :


40

Grafik 3.2

Persentasi alokasi dan realisasi anggaran Inspektorat Jenderal tahun 2011-2014

D. SUMBER DAYA PENUNJANG

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selain dukungan anggaran,

Inspektorat Jenderal juga didukung dengan sumber daya penunjuang lainnya

yaitu sumber daya manusia serta sarana dan prasarana.

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia di lingkungan Inspektorat Jenderal s.d Desember

2015 sebanyak 321 orang, dengan rincian sebagai berikut:

a. Berdasarkan Jabatan

Jumlah pegawai Itjen Kemenkes tahun 2015 berdasarkan jabatan dapat

dilihat pada grafik berikut :


41

Grafik-3.3

Daftar Pegawai Itjen Berdasarkan Jabatan

Berdasarkan grafik diatas dapat dijabarkan bahwa keadaan pegawai di

lingkungan Inspektorat Jenderal berdasarkan jabatan terdiri dari:

No Jabatan Jumlah

1 Struktural 23 Orang

2 Fungsional Tertentu 133 Orang

3 Fungsional Umum 165 Orang

Total 321 Orang

Untuk Jabatan Fungsional Tertentu (JFT), dapat dibedakan lagi menjadi

jabatan fungsional auditor dan arsiparis yaitu:

No JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU JUMLAH

1 Auditor Utama 2 Orang

2 Auditor Madya 17 Orang

3 Auditor Muda 49 Orang

4 Auditor Pertama 56 Orang

5 Auditor Kepegawaian Madya 1 Orang

6 Auditor Kepegawaian Muda 3 Orang

7 Auditor Kepegawaian Pertama 3 Orang

8 Arsiparis Penyelia 2 Orang

Total 133 Orang


42

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari tabel diatas

komposisi terbanyak pada jenjang Auditor Pertama 56 orang (42.75%)

dan terendah pada jenjang Auditor Kepegawaian Madya sebanyak 1

orang (0,76%). Jika digambarkan dalam grafik terlihat sebagai berikut:

Grafik-3.4

Jumlah Auditor Berdasarkan Jenjang Jabatan

Jabatan Fungsional Umum (JFU) merupakan jabatan fungsional PNS

yang pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat tidak

disyaratkan dengan angka kredit, terdiri dari: auditor (JFU), Auditor

Pemula (JFU) dan lainnya yaitu:

No JABATAN FUNGSIONAL UMUM JUMLAH

1 Auditor Utama 76 Orang

2 Auditor Pemula 2 Orang

3 Lainnya 86 Orang

Total 164 Orang

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari tabel diatas

komposisi terbanyak pada jenjang JFU lainnya sebanyak 86 orang


43

(52,44%) dan terendah pada jenjang Auditor Pemula sebanyak 2 orang

(1,22%). Jika digambarkan dalam grafik terlihat sebagai berikut:

Grafik-3.5

Jabatan Fungsional Umum

b. Berdasarkan Kelompok Umur

Jumlah pegawai Itjen Kemenkes tahun 2015 berdasarkan kelompok

umur dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik-3.6

Jumlah Pegawai Berdasarkan Kelompok Umur


44

Berdasarkan grafik 3.6 di atas, dapat dilihat distribusi kelompok umur

pegawai yang paling banyak adalah kelompok umur 31-35 tahun

sebanyak 64 orang (20%) dan terendah adalah kelompok umur lebih

dari 55 tahun sebanyak 20 orang (6%).

c. Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah pegawai Itjen Kemenkes tahun 2015 berdasarkan jenis kelamin

dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik-3.7

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Pada grafik di atas dapat dilihat bahwa pegawai jenis kelamin pria lebih

banyak dari pegawai jenis kelamin wanita yaitu 165 orang pria (51,40%)

dan 156 orang perempuan (48,60%).

d. Berdasarkan Pendidikan

Jumlah pegawai Itjen Kemenkes tahun 2015 berdasarkan pendidikan

dapat dilihat pada grafik berikut :


45

Grafik-3.8

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

SDM yang berada di lingkungan Inspektorat Jenderal apabila

diklasifikasikan berdasarkan pendidikan, menunjukkan bahwa

Pendidikan Strata-2 (S-2) merupakan tingkat pendidikan sebanyak

dengan 130 orang (40%) dan Strata-1 (S-1) sebanyak 160 orang (50%).

Sisanya 10% merupakan lulusan SLTA - Diploma III.

e. Berdasarkan Golongan

Jumlah pegawai Itjen Kemenkes tahun 2015 berdasarkan golongan

dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik-3.9

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Golongan


46

Berdasarkan tabel 3.9 di atas, distribusi pegawai di lingkungan

Inspektorat Jenderal menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai

adalah golongan III yakni sebanyak 260 orang (81%) sedangkan

golongan IV sebanyak 43 orang (13%) dan golongan II sebanyak 18

orang (6%).

2. Sarana dan Prasarana

Keadaan Barang Milik Negara di lingkungan Inspektorat Jenderal

Kementerian Kesehatan RI pada 31 Desember 2015 adalah:

a. Nilai BMN per 31 Desember 2015

Nilai BMN per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 22.511.137.777,-

yang terdiri dari nilai BMN intrakomptabel (nilai BMN yang disajikan

dalam Neraca) sebesar Rp 22.492.693.277,- dan nilai BMN

ekstrakomptabel sebesar Rp 18.444.500,-.

b. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2015

Mutasi BMN per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

1) Barang Persediaan

Saldo Persediaan pada Inspektorat Jenderal Kemenkes RI per 31

Desember 2015 sebesar Rp 128.950.290,-. Jumlah tersebut terdiri

dari saldo awal sebesar Rp 106.970.530,- mutasi tambah habis

pakai barang konsumsi persediaan selama periode laporan sebesar

Rp 21.979.760,-. Total nilai barang persediaan yang dalam kondisi

rusak dan usang adalah sebesar Rp 0,-.

2) Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Inspektorat Jenderal Kemenkes RI

per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 20.189.738.759,-jumlah

tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp 18.467.428.829,-, mutasi


47

tambah sebesar Rp 1.741.399.430,-, dan mutasi kurang sebesar Rp

19.089.500,- .

3) Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Inspektorat Jenderal Kemenkes RI

per 31 Desember 2015 sebesar Rp 76.987.500,-. Jumlah tersebut

terdiri dari saldo awal sebesar Rp 76.987.500,-, mutasi tambah

sebesar Rp 0,- dan mutasi kurang sebesar Rp 0,-.

4) Aset Lainnya

Saldo Aset lainnya pada Inspektorat Jenderal Kemenkes RI per 31

Desember 2015 adalah sebesar Rp 2.426.568.918,-. Jumlah

tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp 2.190.134.918,-, mutasi

tambah sebesar Rp 236.434.000,-.

E. CAPAIAN PROGRAM AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

TAHUN 2015

Upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang telah dilaksanakan

Inspektorat Jenderal pada tahun 2015 di Kementerian Kesehatan yaitu:

1. Komitmen Pelaksanaan Pembangunan Kesehatan yang Baik, Bersih

dan Melayani dengan Semangat Reformasi Birokrasi

Penandatanganan komitmen bersama untuk pembangunan kesehatan yang

baik, bersih dan melayani dengan semangat reformasi birokrasi antara

Menteri Kesehatan RI bersama pejabat Eselon I di lingkungan kementerian

kesehatan RI, disaksikan oleh pimpinan KPK, dan ketua Ombudsman.


48

2. MoU Kemenkes-PPATK

Ditandatangani nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Kesehatan

dengan Pusat Pelaporan dan Analisis transaksi keuangan (PPATK). Lingkup

kegiatan yang dikerjasamakan meliputi pertukaran informasi, peningkatan

kapasitas, dan riset di bidang pencegahan dan pemberantasan tidak pidana

pencucian uang pada tanggal 30 April 2015.

Penandatanganan komitmen melaksanakan pembangunan kesehatan yg baik, bersih dan melayani dengan

semangat reformasi birokrasi.

Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Kesehatan dengan PPATK


49

3. Terbitnya Permenkes Nomor 36 Tahun 2015

Upaya pencegahan korupsi yang dilakukan Kementerian Kesehatan RI pada

pelaksanaan Sistem Jaminan Sosual Nasional adalah dengan diterbitkannya

Permenkes 36 tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam

Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Nasional

4. Opini WTP pada Laporan Keuangan T.A 2014

Kementerian Kesehatan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam

laporan keuangan tahun anggaran 2014, penghargaan tersebut diberikan

langsung oleh anggota VI BPK RI, Prof.Dr. Bahrullah Negara VI Barullah

Akbar, M.B.A kepada Menteri Kesehatan RI, Prof.Dr.dr. Nila Farid Moeloek,

Sp.M(K).

5. Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi

Kementerian Kesehatan melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi ke

Unit Utama, Unit Pelaksana Teknis (UPT), organisasi profesi, satuan kerja,

universitas negeri & swasta. Diikuti focus group discussion (FGD) dengan

KPK tentang gratifikasi bagi penyelenggara negara serta pemahaman

gratifikasi terkait pelaku pelayanan publik dan workshop tentang UPG.

Penyerahan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian oleh KPK


50

6. Komitmen Kemenkes dengan Mitra Kerja Tentang Gratifikasi

Menindaklanjuti komitmen Kemenkes dengan mitra kerja terkait

pengendalian gratifikasi, dilaksanakan sosialisasi gratifikasi yang dilanjutkan

dengan penandatanganan komitmen pengendalian gratifikasi di 4 rumah

sakit yaitu RS Wahidin Makassar, RS Cicendo Bandung, RS Dr Sardjito, dan

RS Sanglah. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada bulan Juli - Agustus 2015.

7. Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi

Dilaksanakan monitoring dan evaluasi Program Pengendalian Gratifikasi di

109 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemenkes seluruh Indonesia untuk

memperoleh gambaran pelaksanaan program pengendalian gratifikasi yang

telah dilaksanakan yang meliputi hambatan, permasalahan, serta penguatan

pelaksanaan program tersebut.

Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi

Komitmen Bersama Pengendalian Gratifikasi dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi


51

8. Kajian Potensi Fraud

Melakukan kajian terhadap potensi fraud dalam pelayanan Jaminan

Kesehatan Nasional (JKN) di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL). Hasil kajian dan

rekomendasi hasil kajian tersebut ditindaklanjuti dengan lahirnya Permenkes

36/2015 tentang Pencegahan Fraud di Pelayanan Kesehatan.

9. Workshop Pengendalian Gratifikasi

Berdasarkan data per Oktober 2015 dari 210 Satker di lingkungan

Kementerian Kesehatan, sebanyak 124 Satker telah membentuk UPG.

Selanjutnya untuk memperkuat kapasitas dan kompetensi pengelola UPG,

dilaksanakan workshop pengendalian gratifikasi yang dilaksanakan selama 4

hari bekerjasama dengan KPK.

10. MoU Kemenkes dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Melalui WBS

Dalam rangka upaya pencegahan tindak pidana korupsi dan melindungi

saksi dan pelapor telah dilakukan penandatanganan Kementerian Kesehatan

dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) nomor:

HK.05.01/MENKES/373/2015 dan nomor: NK-042/I.DIV4.2/LPSK/09/2015,

sebelum nota kesepahaman tersebut disepakati Kementerian Kesehatan

Workshop Pengendalian Gratifikasi bekerjasama dengan KPK


52

telah terlebih dahulu menerbitkan Permenkes 29/2014 tentang Tata Cara

Penanganan Pelanggaran

11. Membangun Integritas Kampus

Membangun integritas kampus bersama Direktorat Pendidikan dan

Pelayanan Masyarakat, KPK yang diawali dengan workshop integitas

kampus di kampus percontohan yaitu Poltekkes Bengkulu dan Poltekkes

Malang.

12. Workshop Pencegahan Fraud

Workshop pencegahan fraud dalam pelaksanaan JKN bekerjasama dengan

KPK. Kegiatan ini akan dilakukan di beberapa kota dan diawali di Kota

Bandung pada awal November 2015. Setelah Bandung menyusul kemudian

Kupang dan Yogyakarta.

13. Pembekalan Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi Bagi Tim Nusantara

Sehat

Guna menciptakan generasi muda di sektor kesehatan yang antikorupsi,

Inspektorat Jenderal melakukan pengajaran tentang Pendidikan dan Budaya

Anti Korupsi (PBAK) bagi peserta Nusantara Sehat.

14. Penganugerahan Piagam WBK Bagi satker dilingkungan Kemenkes

Menteri Kesehatan Memberikan piagam satuan kerja yang bepredikat

Wilayah Bebas dari Korupsi pada satker, RSUP Dr. Sardjito Jogjakarta,

RSUP Fatmawati Jakarta, KKP Kelas II Semarang, KKP Kelas I Tanjung

Priok, Balai Kesehatan Olah Raga Masyarakat Bandung, Bali Litbang

Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang Donggala, dan Sekretariat

Konsil Kedokteran Indonesia.


53

15. Penganugrahan Satuan Kerja Berpredikat WBBM

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (Kemen PAN

& RB) menganugrahkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

kepada satuan kerja Kementerian Kesehatan, RS. Dr. Kariadi Semarang.

16. Penghargaan Unit Pengendalian Gratifikasi Terbaik

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan penghargaan kepada

Kementerian Kesehatan sebagai Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah

Penganugerahan piagam WBK bagi Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan

Penganugerahan predikat WBBM kepada Satuan Kerja Kementerian Kesehatan oleh KPK


54

dengan UPG terbaik tahun 2015 dan Kementerian/Lembaga yang telah

menerapkan Program Pengendalian Gratifikasi dengan jumlah laporan

gratifikasi.

17. Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Menindaklanjuti Instruksi Presiden No. 7/2015 tentang Aksi Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi (PPK) tahun 2015, Kementerian Kesehatan telah

melaksanakan seluruh target capaian pada checkpoint B07, B09, dan B12.

Hasil yang didapat dari verifikasi/penilaian seluruh aksi PPK oleh Bappenas,

kementerian Kesehatan mendapat nilai 100% dengan indikator warna hijau.

Adapun Aksi PPK untuk Kementerian Kesehatan pada tahun 2015 adalah:

a. Optimalisasi pelaksanaan whistle blowing system (WBS) dan jaminan

perlindungan terhadap whistle blower/pelapor yang terintegrasi di

Kementerian/Lembaga.

b. Pelaksanaan upaya pengendalian gratifikasi di Kementerian Kesehatan.

c. Transparansi pelaksanaan layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

di Rumah Sakit yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan).

d. Pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme

pengadaan barang dan jasa.

Penghargaan Gratifikasi Terbaik Kementerian Kesehatan oleh KPK


55

e. Penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan

dari Kementerian, lembaga, dan instansi pemerintah.

18. Pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:

HK.03.01/Menkes/066/I/2010 tanggal 13 Januari 2010 tetang Wajib Lapor

Harta Kekayaan bagi Pejabat di Lingkungan Kementerian Kesehatan, Itjen

Kemenkes mendorong pelaporan LHKPN tersebut kepada seluruh satker di

lingkungan Kemenkes. Sampai dengan 31 Desember 2015 dari jumlah wajib

lapor PNS sebesar 3.525, yang telah menyampaikan LHKPN adalah 2.827

orang (80,20%).

19. Sistim Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Penilaian penerapan SPIP pada Satuan Kerja lingkup Kementerian

Kesehatan Republik Indonesia dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal.

Penilaian ini dimaksudkan untuk melakukan assessment dan pemetaan

pelaksanaan SPIP pada seluruh Satker Kementerian Kesehatan yang

tersebar di seluruh Indonesia. Hasil assessment dan pemetaan tersebut

diharapkan menjadi dasar pertimbangan dalam perencanaan berbagai

kegiatan yang perlu dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dalam

mendorong percepatan penerapan SPIP di lingkungan Kementerian

Kesehatan. Pada periode tahun 2015 Inspektorat Jenderal telah melakukan

penilaian penerapan SPIP pada 33 satuan kerja dilingkup Kementerian

Kesehatan.

Selama kurun waktu 2014 – 2015 Inspektorat Jenderal Kementerian

Kesehatan telah melakukan pemetaan SPIP pada 111 satker dari total satker

Kementerian Kesehatan yang berjumlah 214 satker atau sebesar 51,87%.


56

Hasil pemetaan penerapan unsur SPIP pada Satker tersebut meliputi:

1. Unsur Lingkungan Pengendalian;

2. Penilaian Risiko;

3. Kegiatan Pengendalian;

4. Informasi dan Komunikasi;

5. Pemantauan.

Grafik-3.9

Pemetaan SPIP 2014 - 2015

Berdasarkan grafik diatas, masih terdapat satker-satker khususnya yang

berada di provinsi DKI Jakarta dan Kantor Pusat masih banyak yang belum

dilaksanakan pemetaan SPIP oleh Inspektorat Jenderal sedangkan hampir

mayoritas APBN Kementerian Kesehatan ada disana sehingga memiliki

tingkat risiko yang tinggi. Dari 18 satker yang berada di Provinsi DKI Jakarta

baru 1 satker yang telah dilaksanakan pemetaan SPIP oleh Inspektorat

Jenderal sedangkan 46 satker yang berada di kantor pusat sama sekali

belum dilaksanakan pemetaan SPIP. Hal ini terjadi karena keterbatasan


57

anggaran yang dimiliki oleh Inspektorat Jenderal sehingga pemetaan SPIP

baru bisa dilaksanakan secara bertahap.

Upaya penyelenggaraan SPIP secara bertahap dan terus menerus,

selanjutnya diharapkan dapat mewujudkan pencapaian empat tujuan sistim

pengendalian intern pemerintah, yaitu kegiatan yang efektif dan efisien,

keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan

terhadap peraturan perundang-undangan. Perbaikan SPIP secara

berkelanjutan pada akhirnya akan memperbaiki pelaporan keuangan

pemerintah, efisiensi dan efektivitas kegiatan dan ketaatan pada peraturan

serta iklim yang kondusif untuk mencegah KKN yang akan memperkuat

akuntabilitas penyelenggaraan negara yang bermuara pada tata kelola

pemerintahan yang baik.

20. Terbitnya Permenkes Nomor 99 Tahun 2015

Upaya peningkatan pelayanan publik dalam penyelenggaraan pelayanan

kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional mengenai akses informasi

pelayanan dan penanganan pengaduan keluhan pelayanan bagi peserta

Jaminan kesehatan nasional adalah dengan diterbitkannya Permenkes 99

tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kementerian Kesehatan

Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan

Kesehatan Nasional

21. Penilaian Satuan Kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

Mewujudkan Lingkungan pemerintahan yang bebas dari Korupsi

merupakan tanggung jawab seluruh jajaran Kementerian Kesehatan.

Inspektorat Jenderal mempunyai peranan penting dalam upaya

pemberantasan korupsi di lingkungan Kementerian Kesehatan baik dalam

upaya pencegahan dan penindakan.


58

Inspektorat Jenderal sangat berkepentingan dalam mendorong terwujudnya

wilayah bebas korupsi dengan mengimplementasikan dalam bentuk

asistensi pembangunan zona integritas. Pengertian Zona Integritas (ZI)

tersebut yaitu adanya komitmen untuk mewujudkan birokrasi yang bersih

dan melayani dari pimpinan satuan kerja dan jajarannya.

Hal ini dikuatkan dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014 dan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 52

Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju

Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di

Lingkungan Instansi Pemerintah.

Proses Pembangunan dan penilaian Satuan Kerja Wilayah Bebas dari

Korupsi di Kementerian Kesehatan meliputi beberapa tahap, yakni:

1. Pencanangan Zona Integritas oleh Menteri Kesehatan diikuti oleh

Bawahannya

2. Pengusulan Calon Satuan Kerja Berpredikat WBK oleh Eselon I

3. Preassessment oleh Tim Penilai Internal (TPI)

4. Pendampingan Pemenuhan Indikator Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

5. Penilaian Satuan Kerja WBK oleh TPI

6. Pengusulan Satuan Kerja WBK kepada Menteri PAN dan RB

7. Penilaian Satuan Kerja WBK oleh Tim Penilai Nasional (TPN)

8. Pemberian Penghargaan Satuan Kerja WBK oleh Menteri PAN dan RB

Tabel berikut ini merupakan calon Satuan Kerja yang diusulkan menjadi unit

kerja yang menerapkan indikator Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas

dari Korupsi (WBK) pada tahun 2015:


59

NO UNIT UTAMA SATUAN KERJA

1

Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang

2

Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan Dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Surabaya

3

Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan Dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Yogyakarta

4 Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Tanjung Priok

5 Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Semarang

6 Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Padang

7

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

Balai Besar Litbang Vektor Dan Reservoir Penyakit Salatiga

8 Balai Besar Litbang Tanaman Obat Dan Obat Tradisional Tawangmangu

9 Balai Litbang Biomedis Papua

10 Balai Penelitian Gangguan Akibat Kekurangan Iodium Magelang

11 Balai Litbang Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang Donggala

12 Balai Litbang Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang Banjarnegara

13 Balai Litbang Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang Tanah Bumbu

14 Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II

15 Politeknik Kesehatan Kemenkes Manado

16

Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak

Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat (BKOM) Bandung

17 Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Direktorat Bina Produksi Dan Distribusi Alat Kesehatan


60

Dengan meminimalisir korupsi diharapkan pada akhirnya korupsi dapat

dihilangkan sehingga program-program kesehatan yang ditujukan untuk

kesehatan dan kesejahteraan rakyat dapat berjalan dengan baik, akuntabel

dan bebas dari korupsi.


61

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Jenderal

merupakan bentuk perwujudan pertanggungjawaban yang berfungsi sebagai alat

penilai kinerja secara kuantitatif pelaksanaan tugas dan fungsi ) Inspektorat

Jenderal dalam pencapaian visi, misi dan sasaran program Inspektorat Jenderal

yang telah ditetapkan dalan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun

2015-2019 dan juga sebagai upaya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan

yang baik (good governance).

Penjabaran visi dan misi Inspektorat Jenderal dalam Penetapan Kinerja

Inspektorat Jenderal menitik beratkan pada program peningkatan Pengawasan

dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan yang kemudian diurai dalam

indikator kinerja utama dan indikator kinerja kegiatan yang semuanya berjumlah 13

indikator.

Dengan demikian laporan ini menjabarkan tentang capaian kinerja Inspektorat

Jenderal yaitu pengukuran terhadap sasaran program dan kegiatan pengawasan

yang tercermin dalam pencapaian indikator kinerja utama maupun indikator

kinerja kegiatan dan juga dukungan sumber daya keuangan yang sudah mencapai

80,88%. Dengan pengukuran kinerja dapat memberikan penilaian yang objektif

dalam pengambilan keputusan dalam menjalankan progran pengawasan

selanjutnya.

Dari hasil pengukuran dan analisis sasaran kinerja Inspektorat Jenderal tahun

2015 menunjukkan hasil yang secara umum sudah baik. Hal ini tergambar dari

capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Jenderal yang sudah

direalisasikan 100%, begitupun dengan capaian beberapa Indikator Kinerja

PENUTUP

BAB IV


62

Kegiatan (IKK) yang sudah memenuhi bahkan melebihi target yang ditetapkan.

Walaupun hasil capaian kinerja secara umum sudah baik namun masih terdapat

beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan program pengawasan seperti

keterbatasan SDM pengawasan dan tingkat kepatuhan satuan kerja dalam

menindaklanjuti rekomendasi atas temuan Inspektorat Jenderal yang masih perlu

untuk diingatkan.dan terutama tindak lanjut berupa penyetoran kerugian negara

yang meilbatkan pihak ketiga serta pegawai yang sudah dimutasi atau pensiun dan

meninggal dunia.

Untuk mensikapi permasalahan tersebut upaya yang dapat ditempuh dengan

pengangkatan pegawai Inspektorat Jenderal yang telah memenuhi syarat menjadi

auditor, peningkatan kompetensi auditor melalui pelatihan, workshop dan seminar-

seminar terkait pengawasan. Dalam mengatasi permasalahan penanganan tindak

lanjut terhadap rekomendasi dari temuan pemeriksaan maka dibentuk Tim

penyelesaian Temuan yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti (TPTD), monitoring

Tindak Lanjut LHP serta melakukan pendampingan (bimbingan teknis) terhadap

satuan kerja dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan yaitu

dengan mengundang satuan kerja dalam pembahasan penyelesaian Tindak Lanjut

LHP .

Peran Inspektorat Jenderal dalam mendorong Kementerian Kesehatan untuk

mencapai good governance terlihat dari prestasi-prestasi yang telah diraih oleh

Kementerian Kesehatan yang erat kaitannya dengan tugas dan fungsi Inspektorat

Jenderal sebagai instansi pengawas intern Kementerian Kesehatan RI.

Keberhasilan yang telah dicapai Inspektorat Jenderal pada tahun akhir dari

periode Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 ini

diharapkan akan menjadi tonggak dan barometer dalam pelaksanaan program

pengawasanan lima tahun kedepan yang lebih efektif, efisien dan akuntabel

sehingga hasil pencapaian pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan dari

tahun ke tahun diharapkan selalu sesuai dengan rencana strategis dan dokumen

perencanaan lainnya yang telah ditetapkan.

Documents

2019 adalah ”Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas ... ROREN/3 laporan... · dalam mencapai visi dan misi berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam Rencana Startegis