208_Penghargaan Dan SanPenghargaan dan Sanksi (Reward and Punishment)ksi (Reward and Punishment)

Salah satu upaya dalam rangka menguatkan pelaksanaan

Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) adalah diterapkan

Mekanisme Inisiatif Baru (new initiative). Mekanisme ini mengatur

tata cara apabila ada kebijakan baru yang belum masuk dalam

perencanaan yang ada. Peraturan tersebut adalah Peraturan Menteri

Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No. 1 Tahun

2011 tentang Tata Cara Penyusunan Inisiatif Baru.

Sebelumnya telah ditetapkan Peraturan Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas tentang Tata Cara

Penyusunan Inisiatif Baru tersebut diatas, telah ditetapkan Peraturan

Menteri Keuangan nomor 38 / PMK.02/2011 tentang Tata Cara

Penggunaan Hasil Optimalisasi Anggaran Belanja Kementerian

Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2010 Pada Tahun Anggaran 2011

dan Pemotongan Pagu Belanja Kementerian Negara /Lembaga Pada

Tahun Anggaran 2011 yang tidak Sepenuhnya Melaksanakan

Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2010.

Selanjutnya Peraturan Menteri Keuangan nomor 38 /

PMK.02/2011 Kementerian / Lembaga yang melakukan optimalisasi

(hasil lebih atau sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan suatu

paket pekerjaan yang target sasarannya telah dicapai) dapat

menggunakan hasil optimalisasi tersebut dengan mekanisme inisiatif

baru (new initiative), hal tersebut disebut sebagai penghargaan

(reward). Sanksi (punishment) diberikan jika Kementerian Negara/

Lembaga yang tidak sepenuhnya melaksanakan anggaran belanja

dapat dikenakan pemotongan pagu belanja.

Penghargaan (reward) dan Sanksi (punishment) diharapkan

memberikan dorongan akan meningkatnya efisiensi operasional yaitu

1. P endahuluan

Isi :

Pendahuluan

Anggaran Sektor Publik

Kesimpulan

Balai Diklat Cimahi

Penghargaan dan Sanksi (reward and Punishment) : Akankah mendorong Kementerian Negara / Lembaga meningkatkan Efisiensi Operasional ?

30 mei 2012 Keuangan Negara

pada efisiensi dari sumber daya yang digunakan oleh pengguna anggaran

dibandingkan dengan output yang dihasilkan oleh pengguna anggaran

tersebut. Penerapan konsep tersebut melalui pelaksanaan kegiatan dengan

biaya yang sehemat mungkin (mengupayakan unit cost yang minimal),

namun tetap dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Peningkatan

efisiensi operasional merupakan harapan akan diberlakukannya

Penghargaan (reward) dan Sanksi (punishment) dan akan menimbulkan

optimalisasi yang akan juga meningkatkan Inisiatif Baru (new initiative).

Anggaran menurut Salvatore Schiavo-Campo dalam bukunya

Managing Government Expenditure (1999): kata “budget” berasal dari

budjet, yang berarti kantong sang raja yang berisikan uang untuk

kepentingan pembayaran publik. Anggaran berasal dari kata budget

(Inggris), sebelumnya dari kata bougette (Perancis) yang berarti sebuah tas

kecil. Anggaran negara (state budget) menurut John F. Due dalam

”Government Finance and Economic Analysis” : Anggaran diartikan secara

umum adalah rencana keuangan untuk suatu periode tertentu.

Menurut Wildavsky, anggaran adalah : (i) catatan masa lalu;

(ii) rencana masa depan; (iii) mekanisme pengalokasian sumber daya;

(iv) metode untuk pertumbuhan; (v) alat penyaluran pendapatan;

(vi) mekanisme untuk negosiasi; (vi) harapan-aspirasi-strategi organisasi;

(vi) satu bentuk kekuatan kontrol; dan (vii) alat atau jaringan komunikasi.

Menurut Freeman (2003), anggaran adalah sebuah proses yang

dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya

yang dimilikinya ke dalam kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas (the

process of allocating resources to unlimited demands). Pengertian tersebut

mengungkap peran strategis anggaran dalam pengelolaan kekayaan sebuah

organisasi publik. Organisasi sektor publik tentunya berkeinginan

memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, tetapi sering kali

keinginan tersebut terkendala oleh terbatasnya sumber daya yang dimiliki

(Deddi Nordiawan : 2006).

Halaman 2 Penghargaan dan Sanksi (reward and Punishment) :

anggaran adalah sebuah proses

yang dilakukan oleh organisasi sektor publik

untuk mengalokasikan

sumber daya yang dimilikinya

ke dalam kebutuhan-

kebutuhan yang tidak terbatas

2. Anggaran S ektor P ubl ik

2.1. Proses Penyusunan Anggaran Sektor Publik

Tahapan penyusunan anggaran berbasis kinerja menurut Deddi

Nordiawan meliputi empat langkah yaitu ;

1. Penetapan Strategi Organisasi (Visi dan Misi).

Visi dan Misi adalah sebuah cara pandang yang jauh ke depan yang

memberi gambaran tentang suatu kondisi yang harus dicapai oleh sebuah

organisasi.

2. Pembuatan tujuan.

Tujuan dalam hal ini adalah sesuatu yang akan dicapai dalam kurun waktu

satu tahun atau sering diistilahkan dengan tujuan operasional. Karena

tujuan operasional merupakan turunan dari Visi dan Misi organisasi,

tujuan operasional seharusnya menjadi dasar untuk alokasi sumber daya

yang dimiliki, mengelola akivitas harian, serta pemberian penghargaan dan

hukuman.

3. Penetapan Aktivitas.

Tahapan selanjutnya adalah menetapkan aktifitas dipilih berdasarkan

strategi organisasi dan tujuan operasional yang telah ditetapkan.

4. Evaluasi dan Pengambilan Keputusan.

Langkah selanjutnya setelah pengajuan anggaran disiapkan adalah proses

evaluasi dan pengambilan keputusan.

2.2. Anggaran Sebagai Fungsi Alokasi

Pengeluaran pemerintah mempunyai 3 (tiga) fungsi utama (Musgrave &

Musgrave, 1984) yaitu fungsi alokasi, fungsi redistribusi, dan fungsi stabilisasi.

fungsi alokasi adalah mengalokasikan sumber daya yang dimiliki kepada

sektor-sektor yang memberikan manfaat paling besar (efisiensi alokasi).

Fungsi redistribusi yaitu bertujuan pembagian pendapatan nasional kepada

masyarakat lebih adil dan merata dan fungsi stabilisasi mengarahkan kebijakan

pemerintah agar kondisi perekonomian tetap stabil.

2.3. Penghargaan (reward) dan Sanksi (punishment)

Salah satu syarat penerapan perencanaan dan penganggaran berjangka

menengah dan berbasis kinerja terkait dengan dukungan terhadap proses

desentralisasi (principal/agen) meliputi pertama reward dan sanksi, kedua

Halaman 3 Keuangan Negara

kejelasan tugas dan tanggung jawab, dan ketiga kombinasi mekanisme

pengawasan yang mencakup pengawasan oleh Pemerintah daerah (state

agency monitoring), Local electorate, Media massa (mass media) serta

pilihan pengguna (user choice) (Bappenas:2009).

Reward dan sanksi seperti dijelaskan diatas merupakan salah satu

syarat penerapan perencanaan dan penganggaran berjangka menengah dan

berbasis kinerja sehingga perlu diatur mekanisme tersebut yaitu dengan

Peraturan Menteri Keuangan nomor 38/PMK.02/2011 tentang Tata Cara

Penggunaan Hasil Optimalisasi Anggaran Belanja Kementerian Negara/

Lembaga Tahun Anggaran 2010 Pada Tahun Anggaran 2011 dan

Pemotongan Pagu Belanja Kementerian Negara /Lembaga Pada Tahun

Anggaran 2011 yang tidak Sepenuhnya Melaksanakan Anggaran Belanja

Tahun Anggaran 2010.

Kementerian Negara / Lembaga yang melakukan optimalisasi

anggaran belanja pada Tahun Anggaran 2010, dapat menggunakan Hasil

Optimalisasi anggaran belanja tersebut pada Tahun Anggaran 2011 yang

selanjutnya disebut dengan Penghargaan (reward).

Hasil Optimalisasi adalah hasil lebih atau sisa dana yang diperoleh

setelah pelaksanaan suatu paket pekerjaan yang target sasannya telah

dicapai baik yang berasal dari paket pekerjaan yang dilaksanakan secara

kontraktual maupun swakelola.

Penghargaan (reward) yang diberikan kepada Kementerian Negara/

Lembaga dapat berupa :

1. Tambahan alokasi anggaran pada Tahun Anggaran 2011.

2. Prioritas dalam mendapatkan dana atas Inisiatif Baru (new initiative)

yang diajukan.

3. Prioritas dalam mendapatkan anggaran belanja tambahan apabila

kondisi keuangan negara memungkinkan.

4. Pemberian piagam penghargaan (award) kepada menteri/pimpinan

lembaga atau kepala satuan kerja, dan/atau

5. Publikasi ke mass media.

Kementerian Negara/Lembaga yang tidak sepenuhnya melaksanakan

anggaran belanja Tahun Anggaran 2011, dapat dikenakan pemotongan pagu

belanja pada Tahun Anggaran 2011, yang selanjutnya disebut dengan


Kementerian Negara / Lembaga yang melakukan optimalisasi anggaran belanja pada Tahun

Anggaran 2010, dapat menggunakan Hasil Optimalisasi anggaran belanja tersebut pada

Tahun Anggaran 2011 yang selanjutnya disebut dengan

Penghargaan (reward).

Kementerian Negara/Lembaga yang tidak sepenuhnya

melaksanakan anggaran belanja Tahun Anggaran 2011, dapat

dikenakan pemotongan pagu belanja pada Tahun Anggaran 2011, yang selanjutnya disebut dengan sanksi (punishment).

sanksi (punishment).

2.4. Inisiatif Baru (New Initiative)

Perencanaan dan penganggaran dalam perspektif jangka menengah

berupa mekanisme pengambilan keputusan untuk menyeimbangkan penetapan

anggaran secara agregat dengan kebijakan prioritas. Proses penetapan

anggaran tersebut, terkait dengan proses prakiraan anggaran yang diusulkan

(bottom-up) dengan penyesuaian prakiraan anggaran tersebut dengan sumber

daya yang tersedia (top-down) yang dilakukan dalam perspektif jangka

menengah (Bappenas:2009)

Penyesuaian anggaran dilakukan dalam proses penyusunan anggaran

tahunan dengan menerapkan mekanisme rolling plan. Penyesuaian ini dapat

diakibatkan adanya perubahan kebijakan yang merupakan konsekuensi dari

perubahan kondisi ekonomi makro dan perubahan strategi pemerintah. Pada

dasarnya ada beberapa kondisi yang dapat merubah anggaran, salah satunya

adalah Pemanfaatan untuk kegiatan baru (new initiative). Perubahan baseline

juga dapat digunakan untuk mendanai kegiatan baru sepanjang pagu anggaran

mencukupi. Jika salah satu kegiatan telah selesai pelaksanaanya pada tahun

sebelumnya, maka dimungkinkan mengusulkan kegiatan baru. Pemanfaatan

ini tidak selalu diperuntukkan bagi kegiatan baru, tetapi dapat berupa

penguatan pendanaan terhadap kegiatan yang telah ada sebelumnya dan terus

berlanjut (Bappenas:2009).

Definisi inisiatif baru (new initiative) adalah usulan tambahan rencana

kinerja selain yang telah dicantumkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian Negara/Lembaga (RKA/KL) dan/atau Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2011 yang dapat berupa program,

kegiatan, dan/atau keluaran baru.

Mekanisme inisiatif baru (new initiative) diatur dengan Peraturan

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No. 1 Tahun

2011 tentang Tata Cara Penyusunan Inisiatif Baru.

Inisiatif Baru adalah kebijakan baru atau perubahan kebijakan berjalan

yang menyebabkan adanya konsekuensi anggaran, baik pada anggaran

baseline maupun anggaran ke depan. Inisiatif Baru dapat berupa penambahan

Program (Fokus Prioritas)/ Outcome/Kegiatan/Output baru, Penambahan


Volume Target, atau Percepatan Pencapaian Target.

Inisiatif Baru merupakan salah satu mekanisme yang bertujuan untuk

meningkatkan kualitas sistem perencanaan dan penganggaran yang lebih

baik, utamanya dalam penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah,

dengan cara:

1. Memberikan Fleksibilitas Pada Sistem Perencanaan dan Penganggaran

Mekanisme Inisiatif Baru menjadikan sistem perencanaan dan

penganggaran bersifat lebih fleksibel pada dua tingkat. Pertama,

fleksibilitas pada tingkat nasional. Mekanisme ini memungkinkan

pemerintah untuk menambah atau mengubah kebijakan nasional

sebagai respon terhadap perkembangan keadaan dengan tetap dalam

koridor Kerangka Fiskal Jangka Menengah (Medium Term Fiscal

Framework). Kedua, fleksibilitas pada tingkat Kementerian/Lembaga.

Mekanisme ini meningkatkan derajat fleksibilitas pada Kementerian/

Lembaga untuk mengelola anggaran agar mencapai hasil yang

rnaksirnal dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas (let the manager

manages). Keleluasaan tersebut termasuk merencanakan perubahan

yang diperlukan untuk mengantisipasi keadaan baru yang muncul,

dengan tetap menjaga tujuan dan sasaran pembangunan jangka

menengah atau perubahan yang diperlukan agar capaian keluaran lebih

maksimal.

2. Menjaga Konsistensi Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional

Mekanisme Inisiatif Baru memungkinkan pemerintah untuk

mengadakan penyesuaian rencana (baseline) dalam merespon

perubahan kondisi. Perubahan rencana ini (Inisiatif Baru) diarahkan

untuk menjaga konsistensi pencapaian tujuan pembangunan nasional,

sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMN.

3. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas

Mekanisme Inisiatif Baru meningkatkan transparansi dalam

sistem perencanaan dan penganggaran karena prosesnya bersifat

terbuka, mulai dari proses pengusulan hingga penentuan hasil akhir

proposal. Di sisi lain mekanisme ini meningkatkan akuntabilitas


karena adanya kejelasan tanggung jawab bagi setiap lembaga atau

institusi yang terlibat.

4. Melakukan Efisiensi

Mekanisme Inisiatif Baru akan mendorong efisiensi anggaran,

karena dalam mekanisme ini dimungkinkan terjadinya realokasi anggaran

pada Kementerian/Lembaga yang dapat digunakan untuk mendanai

Inisiatif Baru.

2.5. Efisiensi Operasional (Operational Efficiency)

Perlunya penggunaan public power secara efektif karena organisasi

sektor publik dihadapkan pada kondisi semakin langkanya sumberdaya. Guna

menopang skenario strategi, menempatkan sumber daya sebagai salah satu

persoalan strategis bagi organisasi sektor publik. Perlunya mencari sumber

daya yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan sama pentingnya dengan

bagaimana mengalokasikan sumberdaya tersebut secara efisien, efektif, dan

memiliki daya guna. Tujuan dasar dari sistem manajemen sumberdaya,

dimana anggaran sebagai satu-satunya komponen, adalah (OECD, 1999) :

1. Aggregate fiscal dicipline. Untuk mendesain dan menjaga disiplin

fiskal keseluruhan (aggregate fiscal dicipline), diantaranya untuk

memastikan pemerintah tidak membelanjakan, secara keseluruhan,

melebihi dari ketentuan, adalah merupakan satu kontrol terhadap

anggaran. Efektifitas keseluruhan anggaran merupakan kedisiplinan

keseluruhan sistem. Kontrol secara total merupakan tujuan dari semua

sistem anggaran.

2. Allocation Efficiency. Untuk mengalokasikan sumberdaya sesuai

dengan prioritas pemerintah (diantaranya membelanjakan atas

pertimbangan paling penting secara politik – efisiensi alokasi/allocation

efficiency). Alokasi secara efisien merupakan kapasitas dalam

mewujudkan prioritas melalui anggaran, yaitu (1) mendistribusikan

sumberdaya atas dasar prioritas pemerintah dan efektifitas program, (2)

mengalihkan sumberdaya dari prioritas lama ke prioritas baru atau dari

yang wilayah tidak produktif ke wilayah lebih produktif sesuai dengan

tujuan pemerintah.

3. Mendorong efisiensi didalam penggunaan sumberdaya anggaran

didalam menjalankan program dan pemberian pelayanan (efisiensi


Konsep Efisiensi

Operasional (operational

efficiency) menekankan

pada efisiensi dari sumber

daya yang digunakan oleh

pengguna anggaran

dibandingkan dengan output

yang dihasilkan oleh

pengguna anggaran

tersebut. Penerapan

konsep tersebut melalui

pelaksanaan kegiatan

(service delivery) dengan

biaya yang sehemat

mungkin (mengupayakan

unit cost yang minimal),

namun tetap dapat

mencapai sasaran yang

telah ditetapkan.

operasional/operational efficiency)

Konsep Efisiensi Operasional (operational efficiency) menekankan

pada efisiensi dari sumber daya yang digunakan oleh pengguna anggaran

dibandingkan dengan output yang dihasilkan oleh pengguna anggaran

tersebut. Penerapan konsep tersebut melalui pelaksanaan kegiatan

(service delivery) dengan biaya yang sehemat mungkin (mengupayakan

unit cost yang minimal), namun tetap dapat mencapai sasaran yang telah

ditetapkan.

Robinson M dan Brumby J (2005), yang mengemukakan sasaran

dari Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah dan Anggaran Berbasis

kinerja;

Meningkatnya efisiensi alokasi dan efisiensi operasional dalam

pembelanjaan publik.

Meningkatnya keterkaitan yang kuat antara tujuan tingkat makro

(prioritas) dengan pembelanjaan agregat dan kestabilan fiskal.

Meningkatnya upaya penghematan terhadap agregat belanja, dengan

cara :

1. Efisiensi Alokasi.

2. Konsolidasi Fiskal.

3. Penyempurnaan prioritas pembelanjaan.

Bank dunia dalam Public expenditure management handbook (1998) :

Anggaran memiliki pengaruh pada tiga level outcome :

1. Agregat Fiskal Disiplin.

2. Alokasi sumber daya dan menggunakannya berdasarkan

prioritas.

3. Efisiensi dan efektivitas program.

Balai Diklat Cimahi

Bank dunia dalam Public expenditure management handbook (1998) diatas

menyatakan bahwa pendekatan-pendekatan baru tersebut

diatas diharapkan menghasilkan pencapaian

(outcome) yang diharapkan

salah satunya adalah efisiensi alokasi.

Balai Diklat Cimahi

Bank dunia dalam Public expenditure management handbook (1998)

diatas menyatakan bahwa pendekatan-pendekatan baru tersebut diatas

diharapkan menghasilkan pencapaian (outcome) yang diharapkan salah

satunya adalah efisiensi alokasi.

Kesimpulan.

Dari paparan teori diatas bangsa indonesia maju satu langkah lagi

dalam Reformasi pada tahapan Perencanaan dan Penganggaran dengan

menerapkan 3 pendekatan, yaitu Anggaran Terpadu (Unified Budgeting),

Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting), dan Kerangka

Pengeluaran Jangka Menengah (Medium Term Expenditure Framework).

Salah satu upaya dalam rangka menguatkan pelaksanaan Kerangka

Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM), diterapkan Mekanisme Inisiatif

Baru (new initiative). Penghargaan (reward) dan Sanksi (punishment)

diharapkan memberikan dorongan akan meningkatnya efisiensi operasional

yaitu pada efisiensi dari sumber daya yang digunakan oleh pengguna

anggaran dibandingkan dengan output yang dihasilkan oleh pengguna

anggaran tersebut. Penerapan konsep tersebut melalui pelaksanaan

kegiatan dengan biaya yang sehemat mungkin (mengupayakan unit cost

yang minimal), namun tetap dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Peningkatan efisiensi operasional merupakan harapan akan

diberlakukannya Penghargaan (reward) dan Sanksi (punishment) dan akan

menimbulkan optimalisasi yang akan juga meningkatkan Inisiatif Baru

(new initiative). Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk membuktikan teori

tersebut diatas agar diperoleh hasil yang secara empiris harapan terciptanya

peningkatan efisiensi operasional tercipta dengan diberlakukannya

peraturan reward and punishment ini.

Salah satu upaya dalam rangka menguatkan pelaksanaan

Kerangka Pengeluaran Jangka

Menengah (KPJM), diterapkan Mekanisme Inisiatif Baru (new

initiative). Penghargaan (reward) dan Sanksi

(punishment) diharapkan

memberikan dorongan akan meningkatnya efisiensi

operasional yaitu pada efisiensi dari sumber daya yang

digunakan oleh pengguna anggaran dibandingkan dengan

output yang dihasilkan oleh pengguna anggaran tersebut

Puji Agus., SST., Ak., M.Ak Widyaiswara Muda

[email protected]

Balai Diklat Cimahi

Adrienne Shall 2008 berdasarkan lesson learned di negara Afrika Selatan.

Brown, J.R. 2003. Performance-Based Budgeting. In Rabin, J. (Ed). Encyclopaedia of Public Administration and Public Policy. Marcel Dekker: New York.

Barberton C. et al (2002) ‘South Africa’ in Folscher A. (ed) Budget Transparency and Participation: Five African Case Studies IDASA, Cape Town.

Christensen, P., McElravy, J. and Miranda, R. 2003. What is wrong with budgeting – a framework for evaluating and fixing public sector financial planning process. Government Finance Review, October, volume 19 No. 5.

Dickey, T. 1992. Budgeting – A practical guide for better business planning. Crisp Publication Inc.London.

Deddi Nordiawan, 2006, Akuntansi Sektor Publik, Penerbit Salemba Empat Jakarta.

Gujarati, Damodar (1995). Basic Econometrics, (3rd edition). New York:Mc-Graw Hill, Inc

Indra Bastian, 2007, Audit Sektor Publik, Penerbit Salemba Empat Jakarta.

Kajian Pengeluaran Publik, 2007, The World Bank, 1818 H Street N.W. Washington, D.C. 20433, U.S.A.

Mardiasmo, 2005, Akuntansi Sektor Publik, Penerbit Andi Yogyakarta.

Robinson M dan Brumby J : 2005, Performance budgeting, Palgrave Macmillan, October 2007

Rosen Harvey S, 2005, Public Finance seventh Edition McGraw-Hill Education (Asia).

Robinson, M., & Brumby. J. Does Performance Budgeting Work? An Analytical Review of The Empirical Literature. IMF Working Paper. 2005:210

Salvatore Schiavo Campo and Daniel Tommasi, 1999, Managing Goverment Expenditure : Asian Development Bank.

Steven Cohen and William Eimicke, 1995, The New Effective Public Manager, Jossey-Bass Publisher San fransisco.

The world bank, maret 2007, Kajian Pengeluaran Publik Indonesia : memaksimalkan peluang baru, The world bank office Jakarta.

The world bank, 1998, Public Expenditure Management Handbook, The world bank wahington, D.C.

William N Dunn, 2000 Pengantar Analisis Kebijakan Publik Gadjah Mada University press.

Republik Indonesia. Undang Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Republik Indonesia. Undang Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Republik Indonesia. Undang Undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Modul Reformasi Perencanaan dan Penganggaran, Bappenas, 2009.

Power point dan Modul Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No. 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Inisiatif Baru.

PP No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L

PMK Nomor 38/PMK.02/2011 Tanggal 2 Maret 2011 tentang Tata Cara Penggunaan Hasil Optimalisasi Anggaran Belanja K/L TA 2010 pada Tahun Anggaran 2011 dan Pemotongan Pagu Belanja K/L pada TA 2011 yang Tidak Sepenuhnya Melaksanakan Anggaran Belanja TA 2010

Daftar P ustaka

Documents

208_Penghargaan Dan SanPenghargaan dan Sanksi (Reward and Punishment)ksi (Reward and Punishment)