Penerapan Reward dan Punishment Terhadap Optimalisasi

BIRO A

NALISA A

NGGARAN DAN P

ELAKSANAAN A

PBN – SETJE

N DPR R

I

Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI | 17

Penerapan Reward dan Punishment

Terhadap Optimalisasi Belanja K/L

I. Pendahuluan

Pemerintah memiliki suatu instrument kebijakan fiskal yang sangat powerful dan strategis dalam

mengarahkan perekonomian nasional untuk mewujudkan cita cita dan amanat konstitusi yaitu

anggaran. Salah satu instrument yang memainkan peranan penting pada postur APBN adalah

alokasi belanja pemerintah. Hal ini terutama karena besaran dan komposisi anggaran belanja

pemerintah mempunyai dampak yang signifikan terhadap permintaan agregat dan output nasional,

serta mempengaruhi alokasi sumberdaya dalam perekonomian. Secara teori, pelaksanaan APBN

secara tidak langsung mencerminkan bagaimana pemerataan dan keadilan didistribusikan diantara

masyarakat, karena pelaksanaan anggaran seharusnya dapat mendorong upaya pengurangan

jumlah penduduk miskin dan penciptaan lapangan kerja melalui pemanfaatan sumber daya yang

effisien serta peningkatan aktivitas ekonomi.1

Lambannya penyerapan anggaran merupakan salah satu indikasi bahwa penyelenggaraan

pembangunan masih belum optimal seperti yang direncanakan. Dalam kurun waktu sepuluh tahun

terakhir, belanja K/L telah menghasilkan pola belanja dengan karakteristik penyerapan yang rendah

disemester pertama dan menumpuk pada akhir tahun anggaran berjalan, dengan kata lain,

penyerapan anggaran belanja tetap kusut didepan dan membengkak dibelakang. Pola demikian

terjadi ditingkat pemerintah pusat dan daerah, sehingga mempengaruhi rencana kinerja kebijakan

APBN terhadap perekonomian secara umum.

Sementara itu pada APBN tahun ini realisasi belanja negara pada semester I 2011 masih baru

mencapai 37,5 persen dari pagu atau baru mencapai Rp 461.487,5 miliar. 2 Dengan pola realisasi

belanja yang seperti ini dapat memberikan beberapa implikasi seperti: Pertama, hal ini

menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang tidak optimal sebagai dampak dari kebijakan fiskal yang

tidak merata sepanjang tahun. Kedua, karena belanja menumpuk diakhir tahun, effektivitas belanja

negara juga menjadi berkurang. Bukan rahasia lagi, demi menjaga agar tahun depan masih

mendapatkan anggaran yang minimal sama, setiap instansi ‘ berlomba’ membelanjakan anggaran

yang semestinya tidak perlu.

Untuk meningkatkan disiplin dan kinerja K/L pada tahun anggaran 2011, pemerintah melalui

kementrian keuangan menerapkan sistem reward dan punishment atas pelaksanaan APBN tahun

2010. Pelaksanaan reward dan punishment tersebut, pada dasarnya sudah mulai diterapkan dalam

1 Ekonomi Konstitusi-Haluan Baru kebangkitan ekonomi Indonesia

2 Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I 2011

BIRO A

NALISA A

NGGARAN DAN P

ELAKSANAAN A

PBN – SETJE

N DPR R

I


APBN-P 2010 untuk pelaksanaan stimulus fiskal tahun 2009, sebagaimana tercantum dalam Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 47 Tahun 2009 tentang APBN Tahun Anggaran 2010.

Berangkat dari latar belakang tersebut, tulisan ini difokuskan untuk membahas masalah penerapan

sistem reward dan punishment dalam optimlisasi penyerapan belanja pemerintah, dalam hal ini

Kementrian/Lembaga. Pembahasan ini didukung dengan data data mengenai trend penyerapan

belanja pada Kementrian/Lembaga, dasar hukum pelaksanaan reward dan punishmen, serta kendala

kendala yang dihadapi K/L dalam penyerapan belanjanya.

II. Dasar Hukum

Penerapan Reward dan Punishment merupakan bentuk amanat Undang Undang APBN yang

berhubungan dengan alokasi anggaran dan bentuk bentuk disiplin anggaran.

A. UU APBN Tahun Anggaran 2011 Pasal 20

Pasal 20

(1) Dalam rangka efisiensi dan effektivitas pelaksanaan anggaran belanja tahun 2010,

kementrian/Lembaga (K/L) yang tidak sepenuhnya melaksanakan anggaran belanja tahun

2010 sebagaimana telah ditetapkan, anggaran yang tidak terserao tersebut akan menjadi

faktor pengurang dalam penetapan alokasi anggaran pada TA 2011

(2) Faktor pengurang dalam penetapan alokasi anggaran pada TA 2011 bagi kementrian

negara/lembaga (K/L) yang tidak sepenuhnya melaksanakan anggaran belanja tahun 2010

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Pengurangan dikenakan hanya terhadap kementrian negara/lembaga (K/L) yang tidak

dapat memberikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;

b. Pengurangan pagu belanja Tahun Anggaran 2011 bagi kementrian negara/lembaga

(K/L) sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah maksimum sebesar sisa anggaran

belanja 2010 yang tidah diserap; dan

c. Pengurangan pagu belanja Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud pada huruf a

dan huruf b dibebankan pada satuan kerja yang tidak menyerap pagu belanja K/L secara

maksimal melalui pemotongan alokasi anggaran pada Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran (DIPA) satuan kerja yang bersangkutan.

(3) Pengurangan pagu kepada K/L ditetapkan dengan Keputusan Mentri Keuangan paling

lambat 31 Maret 2011.

(4) Pengurangan pagu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan dalam APBN

Perubahan TA 2011 dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2011

(5) Tata cara pemotongan pagu belanja diatur lebih lanjut oleh pemerintah

BIRO A

NALISA A

NGGARAN DAN P

ELAKSANAAN A

PBN – SETJE

N DPR R

I


B. Pasal 16A UU Nomor 2 Tahun 2010 tentang APBN P TA 2010 dan Pasal 20 UU Nomor 10 Tahun

2010 tentang APBN TA 2011 tentang kebijakan pemberian reward dan punishment atas

pelaksanaan APBN TA 2010 merupakan kesepakatan Pemerintah dengan DPR dituangkan dalam

C. PMK Nomor 38/PMK.02/2011

Tentang Tata cara penggunaan hasil optimalisasi anggaran belanja K/L TA 2010 pada TA 2011 dan

pemotongan pagu belanja K/L pada Tahun Anggaran 2011 yang tidak sepenuhnya melaksanakan

anggaran belanja TA 2010.

Penghargaan (Reward) sesuai dengan pasal 2 PMK No 38/PMK.02/2011 yaitu K/L yang melakukan

optimalisasi anggaran belanja pada Tahun Anggaran 2010, dapat menggunakan Hasil Optimalisasi

anggaran belanja tersebut pada Tahun Anggaran 2011.

Sanksi (Punishment) sesuai dengan pasal 3 PMK Nomor 38/PMK.02/2011 yaitu

Kementerian/Lembaga yang tidak sepenuhnya melaksanakan anggaran belanja Tahun Anggaran

2010, dapat dikenakan pemotongan pagu belanja pada Tahun Anggaran 2011.

Penghargaan (Reward) diberikan kepada K/L dapat berupa:

1. Tambahan alokasi anggaran kepada K/L pada Tahun Anggaran 2011

2. Prioritas dalam mendapatkan dana atas Inisiatif baru (New Initiative) yang diajukan

3. Prioritas dalam mendapatkan anggaran belanja tambahan apabila kondisi keuangan negara

memungkinkan

4. Pemberian piagam penghargaan (award) kepada menteri/pimpinan lembaga atau kepala satker

dan/atau

5. Publikasi ke media massa

Sedangkan sanksi (Punishment) dikenakan kepada K/L dalam hal:

1. Terdapat sisa anggaran yang tidak disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Yang perlu dijelaskan di sini adalah masih adanya sisa anggaran K/L itu terkait dengan masih

adanya target kinerja yang belum tercapai sepenuhnya. Kemudian, hal-hal yang merupakan

alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan meliputi (a) tidak dipenuhinya kriteria-kriteria

kegiatan yang dapat dibiayai oleh anggaran belanja, (b) tidak dipatuhinya peraturan

perundangan terkait pengadaan barang/ jasa pemerintah, (c) penunjukkan kepala satuan kerja

dan/ atau pelaksana kegiatan yang tidak tepat waktu, dan (d) tidak adanya penjelasan dalam

laporan yang disampaikan

2. Hasil perhitungan dari sisa anggaran yang tidak disertai dengan alasan yang dapat

dipertanggungjawabkan setelah dikurangi Hasil Optimalisasi yang belum digunakan pada TA

2010, menghasilkan nilai positif.

BIRO A

NALISA A

NGGARAN DAN P

ELAKSANAAN A

PBN – SETJE

N DPR R

I


Sanksi (Punishment) diberikan maksimum sebesar anggatan belanja TA 2010 yang tidak diserap dan

tidak disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Apabila target kinerja K/L yang

bersangkutan telah tercapai seluruhnya tidak diberikan sanksi walaupun terdapat sisa anggaran.

Realisasi pemberian Reward dan Punishment ini sendiri akan dilakukan setelah proses audit

terhadap K/L selesai bulan Mei tahun 2011.3

III. Penyerapan Belanja K/L secara umum

A. Trend Alokasi Belanja Negara

Perkembangan alokasi belanja Negara dalam APBN pada kurun waktu 2006-2010 terus

mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan alokasi belanja negara tersebut

sangat berperan untuk melakukan stimulus bagi perekonomian nasional. Pada tahun 2006,

belanja negara sebesar Rp667, 13 triliun atau sekitar 19,98 persen PDB. Sementara itu pada

tahun 2007 realisasi belanja negara meningkat Rp757,65 triliun atau sekitar 13,57 persen PDB.

Selanjutnya pada 2008, realisasi belanja juga mengalami peningkatan sebesar 30,10 persen dari

tahun sebelumnya atau sejumlah Rp985,73 triliun. Peningkatan antara lain dipengaruhi oleh;

kenaikan subsidi BBM dan pemberian subsidi pupuk sebagai insentif untuk mendorong investasi

dalam negeri. Realisasi belanja negara pada 2009 sebaliknya mengalami penurunan sebesar 4,90

persen dari tahun 2008, namun pada tahun 2010 kembali mengalami peningkatan sebesar 11,7

persen.4

Peningkatan belanja yang cukup signifikan tersebut belum diikuti dengan peningkatan

kemampuan penyerapan yang lebih baik. Di sisi lain pemerintah dituntut untuk lebih

mengalokasikan dana bagi belanja-belanja yang diperkirakan memberikan efek ganda

(multiplier) lebih besar. Dengan demikian kecenderungan pemerintah untuk terjs menambah

porsi belanja barang dan modal nampaknya akan terus dipertahankan di masa-masa yang akan

datang.

Perkembangan Belanja Negara 2006-2010 (triliun Rp)

Sumber: LKPP 2010

3

4 LKPP 2010

BIRO A

NALISA A

NGGARAN DAN P

ELAKSANAAN A

PBN – SETJE

N DPR R

I


B. Trend Penyerapan Anggaran K/L 2005-2010

Trend Akumulasi Penyerapan Anggaran K/L 2005-2010 (milliar Rp)

Sumber: Penjelasan Pemerintah tentang Penyerapan Anggaran K/L TA 2010 oleh Menkeu, 23 February 2011

Tingkat Penyerapan Rata rata meningkat pada Triwulan IV (%)

Sumber: Penjelasan Pemerintah tentang Penyerapan Anggaran K/L TA 2010 oleh Menkeu, 23 February 2011

Grafik diatas menunjukan bahwa meskipin secara nominal tingkat penyerapan Anggaran K/L

terus mengalami peningkatan, namun secara porsentasi terjadi flukutuasi. Penyerapan alokasi

dana K/L rata rata mengalami peningkatan lebih dari 40 persen pada triwulan ke IV . Untuk

BIRO A

NALISA A

NGGARAN DAN P

ELAKSANAAN A

PBN – SETJE

N DPR R

I


penyerapan triwulan I pada 2005, realisasi baru mencapai 7,35 persen dan terus meningkat

pada tahun tahun berikutnya. Rata rata realisasi Triwulan I yang tercapai dalam kurun waktu

2005-2011 adalah sebesar 11, 13 persen dan terus mengalami peningkatan pada triwulan II

untuk tahun tahun selanjutnya. Pada triwulan III dalam 5 tahun terakhir terlihat terjadi fluktuasi

dalam penyerapan anggaran K/L. Persentase penyerapan anggaran triwulan III pada 2010 hanya

sebesar 23,29 persen, mengalami penurunan jika dibanding dengan tahun tahun sebelumnya.

Penyerapan anggaran yang pesat seringkali terjadi pada triwulan IV atau mendekati akhir tahun

anggran belanja pada tahun tersebut. Rata rata penyerapan pada triwulan IV mampu mencapai

43,01 persen.

Penyerapan anggaran K/L yang selalu mengelembung dibelakang setidaknya mempengaruhi

kebijakan pemerintah dalam penciptaan fiskal space yang antara lain dapat ditempuh dengan

penajaman prioritas belanja negara melalui pemotongan belanja negara yang bukan prioritas,

penurunan subsid, etc 5. Selain itu penyerapan anggaran yang lambat ( utamanya belanja modal)

juga berdampak terhadap kualitas pekerjaan yang tidak sesuai harapan dan laju perekonomian

yang tidak optimal.

C. Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2011

Dalam UU no 10 tahun 2010 tentang APBN 2011, ditetapkan anggaran belanja pemerintah pusat

sebesar Rp 836.578,2 miliar yang berarti lebih tinggi Rp55.044,16 miliar atau 0,7 % dari alokasi

APBN P 2010 yang sebesar Rp781.533,6 milliar. Anggaran belanja pemerintah pusat tersebut

terdiri dari belanja K/L sebesar Rp432.779,3 miliar, yang berarti mengalami kenaikan Rp66.644,8

miliar atau 18,2 persen dari alokasinya dalam APBN-P 2010; dan belanja non K/L sebesar

Rp403.798,9 miliar, yang berarti mengalami penurunan Rp11.600,2 miliar atau 2,8 persen dari

alokasinya dalam APBN-P 2010.

Realisasi anggaran belanja pemerintah pusat dalam semester I tahun 2011 diperkirakan

mencapai Rp263.333,4 miliar, atau sekitar 31,5 persen dari pagu yang ditetapkan dalam APBN

2011. Perkiraan realisasi anggaran belanja pemerintah pusat tersebut menunjukkan

peningkatan sebesar Rp29.145,4 miliar atau 12,4 persen jika dibandingkan dengan realisasi

belanja pemerintah pusat dalam semester I tahun 2010 sebesar Rp234.188,0 miliar. Selanjutnya,

perkiraan realisasi belanja pemerintah pusat dalam semester I tahun 2011 menunjukkan posisi

sebagai berikut: belanja pegawai mencapai 47,5 persen, belanja barang mencapai 24,8 persen,

belanja modal mencapai 15,1 persen, pembayaran bunga utang mencapai 42,3 persen, subsidi

mencapai 33,0 persen, belanja hibah mencapai 4,7 persen, belanja bantuan sosial mencapai

17,5 persen, dan belanja lain-lain mencapai 5,9 persen.

5 LKPP 2010

BIRO A

NALISA A

NGGARAN DAN P

ELAKSANAAN A

PBN – SETJE

N DPR R

I


Sumber: Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I 2011

Pada sisi kebijakan, faktor penting yang mempengaruhi realisasi belanja pemerintah pusat

sampai dengan 31 Mei 2011 dan perkiraan realisasi semester I APBN tahun 2011 antara lain,

adalah:

(i) pencairan anggaran remunerasi pada sejumlah K/L di triwulan I tahun 2011; (ii)

penerapan kebijakan efisiensi belanja negara (Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2011

tentang Penghematan Belanja K/L Tahun 2011); (iii) implementasi Peraturan Presiden

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang memperlancar

penyerapan belanja modal;(iv) pembayaran bunga utang berkaitan dengan kenaikan

stok utang, dan kecenderungan lebih tingginya imbal hasil (yield) surat berharga negara

(SBN); serta (v) realokasi bantuan operasional sekolah (BOS) ke pos transfer ke daerah.6

6 Laporan Semester I APBN 2011

BIRO A

NALISA A

NGGARAN DAN P

ELAKSANAAN A

PBN – SETJE

N DPR R

I


D. Tingkat Penyerapan K/L pada 2011

Berdasarkan daya serap anggaran dari pagu yang ditetapkan, dalam semester I tahun 2011 terdapat

beberapa K/L yang diperkirakan memiliki kinerja daya serap anggaran yang relatif lebih baik dari K/L

lainnya, yaitu antara lain: (1) Lembaga Administrasi Negara; (2) Kepolisian Negara Republik

Indonesia (POLRI); (3) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI); (4) Ombudsmen; dan (5)

Kementerian Pertahanan

Berkaitan dengan perkiraan realisasi belanja K/L dalam tahun 2011, terdapat beberapa K/L yang

mendapat alokasi belanja relatif besar, yaitu antara lain Kementerian Pekerjaan Umum,

Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Pertahanan, Kementerian Agama, Kepolisian

Negara RI, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan,

Kementerian Pertanian, dan Kementerian ESDM.

Berdasarkan kondisi saat ini yang ditandai dengan rendahnya penyerapan pada Triwulan I dan

Triwulan II akan berpotensi mendorong terjadi lonjakan penyerapan pada Triwulan III dan Triwulan

IV

Penyerapan Belanja K/L Semester I 2011

10 K/L Terbesar, 10 K/LTerkecil, dan Antaran 32 %- 36,3 %

BIRO A

NALISA A

NGGARAN DAN P

ELAKSANAAN A

PBN – SETJE

N DPR R

I


Penyerapan Belanja K/L Semester I 2011 ( 12,6 % - 31,2 %)

Sumber: Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I 2011

Penerapan Reward dan Punishmen terhadap belanja K/L pada 2011

Untuk tahun 2011, Pemerintah telah memberikan reward berupa tambahan pagu bagi K/L yang mampu

melakukan optimalisasi penggunaan anggaran dan/atau dapat mencapai sasaran/target yang ditetapkan

dengan biaya yang lebih rendah dari yang direncanakan pada tahun anggaran 2010. Sebaliknya, bagi K/L

yang tidak dapat menyerap anggaran, dan tidak dapat memenuhi sasaran/target yang telah ditetapkan

dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka pagunya akan dikurangi

Dalam KMK 106/2011 disebutkan bahwa terdapat 61 K/L dapat menggunakan dana hasil optimalisasi

tahun anggaran 2010 pada tahun anggaran 2011 yang totalnya mencapai Rp295,5 miliar. Selain itu, juga

disebutkan bahwa terdapat tiga K/L yang dikenakan pemotongan pagu belanja tahun anggaran 2011.

Ketiganya adalah Kementerian Hukum dan HAM sebesar Rp897,7 juta, untuk anggaran Kementerian

Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dipotong sebesar Rp159,5 juta, sedangkan untuk

Perpustakaan Nasional sebesar Rp584 juta.

Ada dua cara agar anggaran belanja K/L dapat didorong tingkat efisiensinya. Pertama, mengaitkan

tingkat optimalisasi penggunaan dana anggaran belanja dengan target kinerja K/L berdasarkan PMK

38/2011. Kedua berdasarkan Cost Reduction Program (CRP) yang direncanakan oleh Pengguna

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/ KPA). Hal ini terinspirasi dari Inpres 7/2011. Namun untuk

dunia usaha, menetapkan CRP setiap tahun sudah jamak dilakukan.

BIRO A

NALISA A

NGGARAN DAN P

ELAKSANAAN A

PBN – SETJE

N DPR R

I


Profil K/L menurut PMK 38/2011 dan KMK 106/2011

Sumber : Media Keuangan-Transparansi Informasi Kebijakan Fiskal, Depkeu, 2011

IV. Catatan Dalam Penerapan Reward dan Punishment

A. Hal yang mempengaruhi penyerapan belanja K/L

Penerapan kebijakan Reward dan Punishmen merupakan bagian yang berkaitan erat dalam

penganggaran berbasis kinerja, berorientasi pada sistem pengganggaran yang menekankan pada

pencapaian hasil dan keluaran (output based) dari program dan kegiatan dengan meningkatkan

efisiensi penggunaan sumber daya yang terbatas dan efektif dalam pencapaian output dan

outcome-nya. Kinerja hasil dan keluaran tersebut merupakan kinerja yang melekat pada K/L

teknis terkait. Dengan kata lain perlu adanya upaya untuk terus melakukan koordinasi yang lebih

intensif guna mensinergikan kinerja yang hendak dicapai oleh Kementerian Keuangan dan K/L

teknis terkait. Berdasarkan beberapa survey, hal hal yang menyebabkan penyerapan anggaran

K/L belum optimal adalah :

(1) Masalah Internal K/L ;

• Keterlambatan penetapan KPA dan Pengelolaan Kegiatan dihampir semua

Satker Pusat dan Daerah (misalnya, Kemenkes, dan KemenPU (Februari 2010),

Polri (Maret 2010)

• Koordinasi antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang kurang baik,

misalnya; kurang memahami mekanisme pencairan BOS (Kemendiknas), serah

terima jabatan tidak langsung diikuti oleh serah terima berkas/dokumen(Polri),

kurang terpadunya mekanisme kerja Baren, baku, Balog dan Satpor (Kemhan)

• Reorganisasi di K/L

• Penyempurnaan Business Process (SOP) di berbagai K/L dalam rangka good

governance dan reformasi birokrasi

• Faktor kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran pada K/L

BIRO A

NALISA A

NGGARAN DAN P

ELAKSANAAN A

PBN – SETJE

N DPR R

I


• Satuan harga yang ditetapkan terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan riil,

misalnya harga obat (Kemenkes), K/L terlambat menyampaikan usulan SBK

• Kegiatan prioritas menggunakan sumber dana PHLN

• K/L belum menyiapkan peraturan perundangan (PP) untuk pengadaan pakaian

dinas, converter kit, alat penguji kendaraan bermotor

(2) Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa

• Perencanaan kegiatan/proyek yang kurang baik; tidak ada kerangka acuan kerja

(TOR dan RAB), Perencanaan kegiatan/proyek tidak sesuai dengan kebutuhan,

spesifikasi teknis barang/jasa tidak ada/tidak jelas, perencanaan pemilihan

sumber dana yang tidak tepat (antara PHLN dengan Rupiah murni)

• Biaya di lapangan tidak sesuai dengan Standar Biaya Umum dan Standar Biaya

Khusus (mengakibatkan terbatasnya peserta lelang, lelang, pelelangan ulang,

menjadi temuan auditor)

• Banyak sanggahan dalam proses lelang (Kemendiknas, Kemenhub)

• Banyak pengaduan LSM ke Polri dan Kejaksaan

• Kurangnya sosialisasi mekanisme pengadaan barang dan jasa

• Kurangnya panitia pengadaan yang bersetifikat

• Masalah pengadaan/pembebasan lahan/tanah

• Tidak seimbangnya risiko pekerjaan dengan imbalan yang diterima oleh pejabat

pelaksana pengadaaan.

• Kehati hatian pejabat pengadaan barang dan jasa dalam mengambil tindakan

(3) Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Mekanisme Revisi

• Pemblokiran anggaran/pemberian tanda bintang (12 Nov 2010 sebesar Rp7,9 T

atau 2,2 % dari pagu K/L yang disebabkan a.l:

� Rencana kegiatan yang belum dilengkapi dengan TOR, RAB dan data

pendukung

� Usulan kegiatan yang dibatasi (pengadaan kendaraan dinas baru,

Pengadaan kendaraan bermotor, atau kegiatan yang tidak sesuai tugas

dan fungsi, pengadaan gedung baru);

BIRO A

NALISA A

NGGARAN DAN P

ELAKSANAAN A

PBN – SETJE

N DPR R

I


� Penggunaan PHLN yang belum efektif (Agreement belum

ditandatangani/belum ada nomor register);

� Pemanfaatan PNBP yang tidak sesuai dengan dasar hukum pengunaan

PNBP;

� Kegiatan yang memerlukan ijin kontrak tahun jamak dari Menkeu belum

dilengkapi dokumen pendukung;

� Kegiatan spesifik dan/atau memerlukan dasar hukum serta faktor

lainnya (spt; pembangunan gedung/jalan/jembatan dan pembangunan

lainnya yang belum dilengkapi detail desain, kegiatan yang duplikasi

dengan kegiatan instansi lain, pembayaran eskalasi yang belum ada

audit dari BPKP; bantuan tanggap darurat yang belum ada

peruntukannya, penyediaan alokasi anggaran untuk selisih kurs pada

atase perdagangan di luar negeri)

� Penyediaan alokasi anggaran untuk selisih kurs pada atase perdagangan

di luar negeri.

� Hasil efisiensi/sisa lebih pagu karena melampaui standar biaya dan

belum jelas peruntukkannya

� Alokasi dana untuk Satker baru yang belum mendapatkan persetujuan

Menpan dan RB

• Revisi dokumen anggaran (DIPA dan Surat Rincian AlokasiAnggaran), yang

disebabkan antara lain;

� Perencanaan anggaran yang kurang baik di K/L

� Tambahan pagu karena ABT, kelebihan realisasi PNBP,

tambahan/luncuran PHLN/PHDN, penerimaan hibah.

� Pergeseran antar BA, antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar

prop/kab/kota, dengan alasan diperlukan IVL karena lebih prioritas.

� Pembukaan bloklr, perubahan nomenklatur satken, dan perubahan

parameter dalam perhitungan subsidi

� Kesalahan bagan akun standar (BAS)

• Persyaratan revisi DIPA Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan memerlukan

persetujuan dari Pejabat Eselon lyang bersangkutan

• Kelengkapan dokumen anggaran dalam revisi anggaran

BIRO A

NALISA A

NGGARAN DAN P

ELAKSANAAN A

PBN – SETJE

N DPR R

I


(4) Lain – Lain

• Keterlambatan pejabat daerah dalam menetapkan pengelolaan anggaran pada

satuan kerja perangkat daerah (SKPD)

• Faktor geografis dan iklim (Kemen PU & Kemenhub)

• Anggaran kontingensi/anggaran bersyarat, dimana penggunaannya tergantung

situasi (Kemhan& Polri)

• Penundaan penagihan barang dan jasa dari pihak ketiga

V. Langkah langkah dalam mempercepat penyerapan anggaran K/L

Terhadap permasalahan penyerapan anggaran belanaj K/L tsb, maka diusulkan beberapa

langkah yang perlu dilakukan pemerintah untuk dapat mempecepat penyerapan belanja K/L ke

depan.

Dalam jangka pendek, terdapat beberapa langkah yang perlu diambil:

• Menghimbau K/L untuk segera menyelesaikan masalah internal dalam pelaksanaan

anggaran.

• Kementerian Keuangan melakukan komunikasi aktif dengan K/L untuk membantu proses

penyelesaian pelaksanaan anggaran, terutama dalam hal :

� Melengkapi dokumen anggaran untuk menghapus tanda bintang

� Melengkapi dokumen untuk revisi anggaran

� Monitoring seIuruh proses pelaksanaan kegiatan terkait dengan penyerapan belanja

K/L

� Memberikan ijin bagi kontrak kegiatan tahun jamak yang menjadi prioritas sejalan

dengan prinsip kehati-hatian

� Melakukan revisi PMK Nomor 69/PMK.02/2010 untuk lebih mempermudah proses

revisi anggaran K/L

Sementara itu dalam jangka waktu menengah perlu dilakukan perbaikan perbaikan yang

komprehensif, seperti;

� Penetapan KPA, PPK, pejabat penerbit SPM dan Bendahara Pengeluaran bersamaan

dengan penerbitan DIPA (awal Januari).

BIRO A

NALISA A

NGGARAN DAN P

ELAKSANAAN A

PBN – SETJE

N DPR R

I


� Meningkatkan kapasitas SDM terkait pengelolaan anggaran serta pengadaan barang

dan jasa.

� Penyusunan perencanaan anggaran yang Iebih baik.

� Meminimalkan pemblokiran anggaran.

� Mempercepat proses revisi anggaran.

� Penyempurnaan Keppres No.80/2003 dan revisinya, guna mempermudah dan

mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, termasuk menghilangkan

persyaratan sertifikasi bagi pejabat pengadaan barang dan jasa (LKPP).

� Penyusunan regulasi mengenai mekanisme revisi dokumen anggaran agar lebih

diarahkan dalam perspektif jangka panjang, tidak bersifat Ad Hoq untuk satu tahun

anggaran

� Mempercepat penyusunan RKA-KL secara on-line

� Pada tahun berjalan, perlu dialokasikan anggaran untuk proses pengadaan barang

dan jasa tahun anggaran berikutnya

� Mengarahkan K/L untuk tidak menggunakan dana PHLN untuk kegiatan-kegiatan

prioritas

� Harmonisasi regulasi penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan

anggaran, serta pengadaan barang dan jasa, agar dapat sejalan dan konsisten.

� Penyusunan regulasi perencanaan dan pelaksanaan anggaran harus dapat

menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan selama

ini.

� Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilakukan secara terpadu dalam K/L yang

sama.

� Upaya peningkatan daya serap anggaran harus tetap menjaga aspek kualitas dan

akuntabilitas dari belanja, termasuk pencapaian LKPP yang wajar tanpa

pengecualian (WTP). 7

7 Quick research- Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PKAPBN)

BIRO A

NALISA A

NGGARAN DAN P

ELAKSANAAN A

PBN – SETJE

N DPR R

I


VI. Kesimpulan

Penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) merupakan faktor yang sangat penting untuk

kinerja pada organisasi publik . Penerapan sistem reward dan punishment terhadap belanja K/L

yang mulai diterapkan pada tahun 2011 ini merupakan hal penting mendasar dalam

penyempurnaan manajemen keuangan pemerintah.

Kementrian/Lembaga diberikan keleluasaan untuk mengelola program/kegiatannya dan

didukung dengan adanya tingkat kepastian yang lebih tingi atas pembiayaan untuk program dan

kegiatan yang akan dilaksanakan, tetapi pada saat yang bersamaan juga dituntut untuk dapat

mempertanggungjawabkannya dan mempertahankan prinsip prinsip akuntabilitas.

Namun begitu untuk menerapkan sistem reward dan punishmen terhadap optimalisasi belanja

K/L ini bukanlah hal yang mudah. Diperlukan adanya penetapan kinerja bagi masing masing K/L.

Hal ini mengingat setiap K/L mempunyai fungsi dan tugas yang masing masing saling melengkapi

satu sama lain. Salah satu yang menyebabkan penyerapan belanja K/L belum optimal adalah

adanya masalah internal K/L seperti: koordinasi antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran

yang kurang baik. Kondisi ini dapat memberikan peluang terjadinya penyimpangan dari

dokumen perencanaan yg telah dibuat.Hal ini tentunya akan berdampak pada kurang

optimalnya pemanfaatan dan penyerapan belanja oleh K/L.

DAFTAR PUSTAKA

LKPP 2010

Kementrian Keuangan- Keterangan Pers : Pemberian Reward and Punishment atas Pelaksanaan

APBN TA 2010

Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I 2011

Penjelasan Pemerintah tentang penyerapana anggaran pada Tahun Anggaran 2010, 6 Dec 2010

Penjelasan Pemerintah mengenai Penyerapan Anggaran K/L tahun 2010, 23 Febr 2011

Quick Research -Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PKAPBN) :

Penyebab rendahnya belanja K/L tahun anggaran 2010

Media Keuangan-Transparansi Informasi Kebijakan Fiskal, Depkeu, 2011

Documents

Penerapan Reward dan Punishment Terhadap Optimalisasi