3. DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT

3. DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT

I. GAMBARAN UMUM

1. Keadaan Daerah

Wilayah Daerah Tingkat I propinsi Sumatera Barat meliputi

areal seluas 49,8 ribu km2. Pada tahun 1986 tanah di wilayah

Sumatera Barat meliputi areal persawahan sekitar 217.314 ha

atau 4,4%, areal perkebunan negara dan swasta sekitar 247.415

ha atau 5,0%, areal tegalan, kebun, ladang dan huma sekitar

382.019 ha atau 7,7%, areal tanah yang ditumbuhi kayu-kayuan

sekitar 422.594 ha atau 8,5%, areal kehutanan sekitar

2.943.000 ha atau 59,0% dan areal pemukiman dan budi daya

lainnya sekitar 765.458 ha atau 15,4% dari seluruh luas wila-

yah.

Secara administratif propinsi Sumatera Barat terdiri dari

8 kabupaten/Daerah Tingkat II dan 6 kotamadya/Daerah Tingkat

II. Seluruh Daerah Tingkat II tersebut meliputi kota adminis-

tratif Pariaman, 102 kecamatan dan 3.537 desa dan kelurahan.

Pada tahun 1988 penduduk Propinsi Sumatera Barat diper-

kirakan mencapai 3,9 juta jiwa. Kepadatannya rata-rata pada

tahun 1988 adalah 78 jiwa per km2 (kepadatan rata-rata pendu-

duk Indonesia pada tahun yang sama sebesar 91 jiwa per km2).

93

Pada tahun 1985 penduduk Propinsi Sumatera Barat yang

tinggal di daerah perkotaan meliputi 14,1% dan pada tahun 1988

diperkirakan meningkat menjadi 14,7%. Penduduk propinsi Suma-

tera Barat terkonsentrasi di 2 kabupaten, yaitu kabupaten

Tanah Datar dan kabupaten Agam.

Pada tahun 1985 penduduk usia kerja (10 tahun ke atas)

di propinsi Sumatera Barat berjumlah 2.641.044 orang (71,4%).

Dari jumlah tersebut yang masuk ke dalam angkatan kerja seba-

nyak 1.326.303 orang, dan angkatan kerja yang bekerja ber-

jumlah 1.299.131 orang. Pada tahun 1985 tingkat partisipasi

angkatan kerja adalah 50,22%. Menurut tingkat pendidikannya

angkatan kerja yang ada terbagi dalam: 52,9% tidak dan belum

pernah tamat Sekolah Dasar (SD), 26,8% tamat SD, 11,4% tamat

Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP), 3,5% tamat Sekolah

Menengah Tingkat Atas (SMFA), 4,4% tamat Sekolah Kejuruan dan

1,0% tamat Perguruan Tinggi atau yang setingkat. Pada tahun

1985 angkatan kerja yang bekerja di sektor pertanian 62,2%,

di sektor industri 5,0%, di sektor perdagangan, hotel dan

restoran 13,7%, dan di sektor-sektor lainnya 19,1%.

Dalam periode 1983-1986 laju pertumbuhan produksi daerah

di luar minyak dan gas bumi Propinsi Sumatera Barat rata-rata

4,1% per tahun. Dalam periode tersebut sektor pertanian tum-

buh dengan laju pertumbuhan rata-rata 6,8% per tahun, sedang-

kan sektor industri 5,9% per tahun. Pada tahun 1986 sektor

pertanian telah memberikan sumbangan terbesar kepada PDRB,

yaitu 31,9%, sektor perdagangan memberikan sumbangan terbesar

kedua yaitu 21,6%. Dalam pada itu sektor industri selama Re-

pelita IV berkembang dengan baik; pada tahun 1986 memberikan

sumbangan kepada PDRB sebesar 10,4%.

94

Pada tahun 1986 produksi pertanian pangan telah mencapai

tingkat penyediaan 257,5 kg produksi beras per kapita. Ke-

giatan perkebunan antara lain menghasilkan kelapa, karet, te-

bu, casiavera, kopi dan gambir. Dari hasil-hasil tersebut ko-

moditi yang telah dapat diekspor antara lain karet, casiave-

ra, kopi dan gambir.

Prasarana pengairan yang pada awal Repelita IV dapat me-

ngairi areal sawah seluas 156.500 ha, pada akhir Repelita IV

telah dapat mengairi 224.130 ha. Prasarana pengairan tersebut

sebagian besar terletak di Kabupaten-kabupaten Solok, Agam,

Tanah Datar dan Padang Pariaman dan 96,2% dari seluruh iriga-

si adalah irigasi sederhana dan irigasi setengah teknis. Di

daerah Kabupaten Pasaman dan daerah Kabupaten Sawah Lunto/

Sijunjung terdapat areal yang luas yang berpotensi untuk budi

daya berbagai komoditi pertanian.

Bidang perhubungan selama Repelita IV telah mencapai ke-

majuan yang berarti. Seluruh ibu kota kecamatan telah dapat

dihubungi melalui jalan darat. Pada tahun 1986, seluruh ja-

ringan jalan panjangnya 8.353 km yang meliputi 696 km jalan

nasional, 1.199 km jalan propinsi, 5.508 km jalan kabupaten

dan 950 km jalan kotamadya. Keadaan jalan nasional pada umum-

nya cukup baik, demikian pula jalan propinsi, tetapi sekitar

20% jalan kabupaten masih dalam kondisi rusak.

Pelabuhan Teluk Bayur telah dapat melayani kapal-kapal

pelayaran samudera, pelabuhan-pelabuhan Muara dan Air Bangis

melayani pelayaran nusantara dan pelayaran lokal. Pelabuhan

udara Tabing di Padang telah dapat didarati oleh pesawat je-

nis DC-9 dengan kapasitas penuh.

Pelayanan jasa Pos dan Giro secara berkala telah men-

jangkau hampir seluruh desa melalui 11 Kantor Pos Besar, 107

95

Kantor Pos Pembantu, 133 Pos Keliling Desa dan Kota. Fasilitas

telepon otomat di Sumatera Barat berkapasitas 10.000 SS.

Di bidang sosial budaya, upaya peningkatan kecerdasan

penduduk telah berhasil menurunkan jumlah penduduk di atas 10

tahun yang buta huruf mencapai rasio 11,0 orang per 1.000

penduduk pada tahun 1985 dan berhasil menaikkan persentase

anak umur 7 - 12 tahun yang masuk sekolah dari 97,0% pada

akhir Repelita III menjadi 99,5% pada akhir Repelita IV.

Pada akhir Repelita IV fasilitas pendidikan dasar telah

cukup merata. Setiap desa rata-rata telah memiliki 1 buah

lembaga pendidikan dasar. Di seluruh propinsi telah terdapat

4.081 SD, 368 SMTP, 193 SMTA, dan 3 Perguruan Tinggi Negeri.

Pada tahun 1988 angka kelahiran kasar mencapai 29,9 bayi

per 1.000 penduduk (rata-rata nasional 28,7). Angka kematian

kasar mencapai 10,5 orang per 1.000 penduduk (rata-rata

nasional 7,4), angka kematian bayi mencapai 78,6 orang per

1.000 kelahiran hidup (rata-rata nasional 58,04), harapan

hidup rata-rata mencapai 58,2 tahun (rata-rata nasional

62,8).

2. Masalah-masalah

Pembangunan yang dilaksanakan selama Repelita IV telah

menghasilkan perkembangan daerah yang cukup tinggi, namun

masih ada masalah-masalah yang memerlukan perhatian.

Persebaran penduduk yang kurang merata, yaitu terdapat-

nya kabupaten-kabupaten yang padat penduduknya, seperti di

kabupaten Tanah Datar dan kabupaten Again, dan terdapatnya ka-

bupaten-kabupaten yang jarang penduduknya seperti Pasaman dan

Sawahlunto/Sijunjung merupakan masalah pembangunan propinsi

Sumatera Barat yang cukup besar. Sebagian besar kegiatan per-

96

tanian pangan berlokasi di kabupaten yang padat penduduknya.

Kegiatan pertanian di daerah yang jarang penduduknya masih

belum berkembang. Prasarana jalan dan prasarana pengairan

masih perlu ditingkatkan.

Pada tahun 1985 sebesar 11,6% angkatan kerja berada di

daerah perkotaan dan 88,4% berada di pedesaan. Persebaran ini

telah menimbulkan permasalahan, antara lain berupa mengalir-

nya kelebihan tenaga kerja ke kota-kota. Dalam pada itu ting-

kat pengangguran terbuka, meskipun menunjukkan angka persen-

tase yang kecil, jumlahnya cukup berarti. Pada tahun 1985 di-

perkirakan jumlah pengangguran terbuka ada 27.200 orang atau

2,05%.

Peningkatan produksi pangan terutama dalam rangka mem-

pertahankan daerah Sumatera Barat sebagai pemasok beras ke

daerah sekitarnya, menghadapi beberapa tantangan antara lain

kurangnya bibit unggul yang bersertifikat dan kurangnya tenaga

kerja dan tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di daerah

pertanian.

Di bidang perkebunan masalah yang masih harus mendapat

perhatian adalah rendahnya produktivitas, lemahnya pemasaran

dan penanganan pasca panen, seringnya serangan hama penyakit,

kurangnya bibit unggul dan relatif rendahnya tingkat pengeta-

huan para petani, terutama yang mengelola tanaman perkebunan

secara tradisional.

Bidang industri menghadapi berbagai masalah untuk dapat

berkembang pesat antara lain belum banyaknya tenaga profesio-

nal, kurangnya bahan baku yang memenuhi persyaratan, kurang

memadainya peralatan produksi, lemahnya permodalan dan pema-

saran hasil produksi.

97

Prasarana dan sarana perhubungan yang sudah banyak meng-

alami kemajuan masih perlu ditingkatkan untuk mengimbangi me-

ningkatnya arus barang dan orang sebagai akibat meningkatnya

kegiatan-kegiatan perdagangan di dalam daerah, perdagangan

antar daerah, kegiatan-kegiatan ekspor dan pariwisata.

Pelayanan perhubungan laut masih perlu ditingkatkan

dengan jalan meningkatkan pembangunan dan penyediaan prasarana

dan sarana pendukung pelayanan pelabuhan laut, seperti der-

maga, gudang, dan fasilitas keselamatan pelayaran. Pelabuhan

Teluk Bayur, yang merupakan pelabuhan terbesar di pantai Barat

pulau Sumatera, masih perlu ditingkatkan kemampuannya untuk

dapat melayani perkembangan volume kegiatan di propinsi Suma-

tera Barat. Pelayanan bandar udara Tabing masih perlu diting-

katkan untuk mengimbangi peningkatan volume kegiatan angkutan

udara di propinsi Sumatera Barat.

Kapasitas dan keandalan operasi sarana angkutan kereta

api perlu ditingkatkan. Kondisi jalan kereta api, bantalan

rel, gerbong dan lokomotif serta fasilitas stasiun masih

kurang memadai untuk mendukung meningkatnya produksi dan pe-

masaran batu bara dan hasil perkebunan, terutama kelapa sawit

dan karet.

Pengembangan kegiatan kepariwisataan di propinsi Suma-

tera Barat masih memerlukan dukungan prasarana dan sarana

pendukung seperti perhubungan, akomodasi, telekomunikasi,

pembinaan obyek pariwisata dan tenaga pemandu wisata.

Di bidang pendidikan sarana dan prasarana pendidikan,

seperti ruang kelas, ruang praktek, ruang laboratorium, per-

pustakaan, buku dan guru, baik di tingkat SD, SMTP, SMTA mau-

pun di Perguruan Tinggi, masih perlu ditingkatkan untuk meng-

98

hadapi meningkatnya volume kegiatan pendidikan dan kebutuhan

untuk menghasilkan lulusan pendidikan yang mutunya memadai.

Bidang kesehatan masih memerlukan peningkatan layanan

kesehatan, khususnya dalam pelaksanaan vaksinasi dan pembe-

rantasan penyakit menular, antara lain melalui penambahan

puskesmas dan puskesmas keliling, fasilitas rumah sakit, serta

tenaga medis dan paramedis.

Hal lain yang dihadapi ialah perlunya peningkatan peran

serta lembaga swadaya masyarakat dan lembaga sosial lainnya

dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Demikian pula masih

perlunya usaha perkoperasian didorong agar dapat lebih man-

diri dan dapat lebih berperan dalam pembangunan perekonomian

daerah terutama di pedesaan.

Penataan ruang dan pertanahan di propinsi Sumatera Barat

masih menghadapi berbagai masalah yang menimbulkan kesulitan

bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan koordinasi pemba-

ngunan, pengendalian penggunaan ruang dan pengendalian peman-

faatan sumber daya alam. Rencana Umum Tata Ruang kabupaten,

kotamadya dan kawasan-kawasan tertentu dalam rangka mendukung

pengembangan industri dan pariwisata masih belum tersedia se-

bagaimana mestinya. Mekanisme pengendalian penggunaan ruang

terutama di daerah perkotaan masih belum mantap.

II. KEBIJAKSANAAN DAN SASARAN-SASARAN PEMBANGUNAN

Pembangunan di daerah Sumatera Barat merupakan bagian

integral dari pembangunan nasional dan bertumpu pada Trilogi

Pembangunan. Makin berhasil pelaksanaannya akan makin nyata

dukungannya kepada peningkatan ketahanan nasional dan peman-

99

tapan perwujudan Wawasan Nusantara. Sesuai dengan prioritas

pembangunan dalam Repelita V, pembangunan daerah Sumatera

Barat diarahkan pada peningkatan perkembangan sektor perta-

nian dan sektor industri disertai peningkatan penguasaan dan

kualitas teknologi, sehingga dapat memberikan sumbangan yang

optimal kepada pertumbuhan produksi daerah, peningkatan mutu

produksi, ekspor dan pemerataan hasil-hasil pembangunan di

daerah tersebut. Di samping itu pembangunan sektor sosial,

kependudukan dan ekonomi lainnya yang secara keseluruhan

dilakukan secara terpadu dalam rangka pembangunan wilayah,

juga diarahkan kepada peningkatan kualitas, pertumbuhan dan

pemerataan yang optimal, perluasan kesempatan kerja dan

berusaha, dan peningkatan pendapatan nyata, kesejahteraan,

serta taraf hidup seluruh lapisan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi daerah Sumatera Barat yang cukup

tinggi selama Repelita V diharapkan dapat dicapai terutama

melalui peningkatan produksi dan perubahan teknologi di sektor

pertanian dan industri serta peningkatan penyediaan jasa yang

secara keseluruhan berorientasi pada peningkatan kesempatan

kerja di berbagai sektor. Kebijaksanaan pemerataan pembangunan

yang telah ditempuh selama Repelita IV akan dilanjutkan dan

ditingkatkan agar perbaikan taraf hidup, kecerdasan dan kese-

jahteraan semakin nyata dapat dirasakan oleh seluruh masyara-

kat, dan kemajuan yang serasi antar wilayah di daerah Suma-

tera Barat serta antara daerah Sumatera Barat dan daerah-dae-

rah lain di Indonesia makin dapat diwujudkan.

Atas dasar arah kebijaksanaan tersebut di atas dan mem-

perhatikan masalah-masalah yang dihadapi serta potensi dan

prioritas daerah, langkah-langkah kebijaksanaan pembangunan

daerah Sumatera Barat yang akan dikembangkan dalam Repelita V

pada pokoknya sebagai berikut.

100

Usaha pembangunan di sektor pertanian dalam arti luas

akan terus ditingkatkan dengan tujuan meningkatkan produksi

dan memantapkan swasembada pangan, meningkatkan pendapatan

para petani, memperluas kesempatan kerja, memenuhi kebutuhan

industri akan bahan baku, dan untuk membantu peningkatan eks-

por. Dalam rangka mendukung terwujudnya keseimbangan antara

industri dan pertanian dalam struktur ekonomi nasional, usaha

pembangunan dan pengembangan sektor industri, terutama agro-

industri, juga terus didorong. Iklim berusaha yang lebih men-

dorong partisipasi swasta dalam kegiatan pembangunan akan di-

usahakan melalui berbagai usaha pemberian informasi dan kemu-

dahan. Di samping itu akan dilakukan kegiatan-kegiatan promo-

si untuk merangsang pihak swasta agar bersedia melakukan in-

vestasi di daerah Sumatera Barat.

Sejalan dengan upaya untuk meningkatkan produksi di bi-

dang pertanian dan industri, upaya peningkatan prasarana dan

sarana perhubungan, komunikasi, peningkatan efisiensi dalam

bidang perdagangan melalui bimbingan dan penyuluhan, penyem-

purnaan sistem informasi pasar dan sistem angkutan akan di-

tingkatkan. Upaya ini dilakukan dengan mengikutsertakan dan

mendorong prakarsa pengusaha-pengusaha swasta.

Dalam rangka memperluas lapangan kerja juga akan diusa-

hakan agar dalam pelaksanaan pembangunan di daerah diterapkan

pola investasi yang menyerap banyak tenaga kerja. Di samping

itu juga kegiatan-kegiatan pengelolaan sumber daya alam di-

arahkan agar memenuhi persyaratan kelestarian lingkungan dan

perkembangan yang berkelanjutan.

Usaha koperasi akan terus didorong agar dapat makin man-

diri dan dapat lebih berperan dalam pembangunan di daerah.

101

Sejalan dengan itu akan terus dikembangkan iklim yang dapat

mendorong lembaga swadaya masyarakat agar makin banyak ber-

partisipasi dalam pembangunan daerah.

Kegiatan pariwisata, diantaranya di Ngarai Sianok, danau

Singkarak, dan danau Maninjau selama Repelita V akan terus

ditingkatkan agar daerah Sumatera Barat dapat berkembang se-

bagai daerah tujuan wisata. Untuk itu berbagai fasilitas ako-

modasi, pengangkutan dan telekomunikasi ke lokasi daerah

wisata tersebut akan terus dikembangkan dan ditingkatkan.

Upaya untuk meningkatkan pendidikan dan kesehatan masya-

rakat Sumatera Barat akan dilanjutkan. Sejalan dengan itu pe-

ningkatan penyuluhan dan penyediaan berbagai fasilitas pela-

yanan masyarakat, baik di bidang pendidikan, di bidang kese-

hatan maupun di bidang sosial lainnya, diusahakan dapat men-

jangkau seluruh lapisan masyarakat. Mutu pendidikan dan kete-

rampilan penduduk ditingkatkan melalui berbagai kegiatan pe-

latihan dan peningkatan pendidikan formal yang diarahkan agar

sebagian dari peningkatan jumlah tenaga kerja yang berasal

dari pertambahan penduduk di pedesaan lebih mampu bertani

dengan cara-cara yang lebih maju, dan agar sebagian dari me-

reka dapat lebih mudah memperoleh pekerjaan di luar sektor

pertanian.

Untuk mempertahankan kemampuan prasarana dan sarana per-

tanian, pendidikan, kesehatan dan perhubungan yang ada, ke-

giatan operasi dan pemeliharaannya akan ditingkatkan. Dalam

hubungan ini partisipasi masyarakat akan disalurkan antara

lain melalui pembayaran iuran pemakaian air irigasi dan ke-

giatan-kegiatan gotong royong.

Selanjutnya dalam rangka peningkatan usaha pemerataan

pembangunan, perhatian khusus akan diberikan kepada daerah

102

yang relatif tertinggal, daerah kritis dan daerah padat pen-

duduk. Sejalan dengan itu pembangunan masyarakat desa akan

terus ditingkatkan. Pembangunan daerah perkotaan akan dilan-

jutkan pula secara terencana dan terpadu dengan memperhatikan

perkembangan penduduk dan kepentingan mereka agar dapat men-

jamin lingkungan yang sehat untuk hidup, bekerja dan

berusaha. Dengan pembangunan yang serasi antara desa dan

kota diharapkan arus urbanisasi dapat dikendalikan.

Untuk mengurangi tingkat pertumbuhan dan ketidakseim-

bangan kepadatan penduduk di daerah Sumatera Barat akan di-

tempuh berbagai kebijaksanaan seperti peningkatan program ke-

luarga berencana dan langkah-langkah yang dapat mendorong

perpindahan penduduk antara lain melalui pembangunan perta-

nian di kabupaten-kabupaten yang kurang penduduk terutama me-

lalui program transmigrasi lokal. Sejalan dengan itu akan

dilaksanakan secara selektif pengembangan daerah berpotensi

yang terisolasi, baik yang berlokasi di wilayah pedalaman

maupun di wilayah pantai.

Pembangunan pedesaan diarahkan agar mampu menyerap per-

tambahan tenaga kerja yang terjadi dan dengan demikian dapat

mengurangi arus urbanisasi. Sejalan dengan itu pengembangan

kota sedang dan kecil akan ditingkatkan untuk membantu mengu-

rangi derasnya arus urbanisasi ke kota-kota besar. Sementara

itu pengembangan iklim usaha yang mendorong pertumbuhan

sektor informal di kota akan ditingkatkan.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintah daerah

dalam penyelenggaraan pembangunan akan dilakukan langkah-

langkah pendayagunaan aparatur. Hal tersebut antara lain me-

liputi upaya untuk peningkatan pendapatan asli daerah. Upaya

ini dijalankan melalui penggalian dan pengerahan potensi

sumber pendapatan baru sepanjang tidak bertentangan dengan

103

peraturan yang berlaku dan tidak menghambat perkembangan dunia

usaha. Dalam hubungan ini diusahakan penyempurnaan mekanisme

perpajakan dan retribusi daerah, peningkatan kemampuan aparat

pemerintah daerah di dalam memungut pajak dan retribusi da-

erah, dan peningkatan hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangun-

an (PBB). Bersamaan dengan itu usaha-usaha untuk mendorong

agar swasta lebih berpartisipasi dalam membiayai kegiatan

pembangunan di daerah akan ditingkatkan pula. Di samping itu

akan dilanjutkan pula program pendidikan dan pelatihan pega-

wai, penyempurnaan sistem informasi, komunikasi, kerja sama,

koordinasi, dan penyederhanaan prosedural. Langkah-langkah

tersebut diharapkan dapat lebih memantapkan usaha untuk mewu-

judkan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung

jawab yang pelaksanaannya bertitik berat pada Daerah Tingkat

II.

Upaya penyusunan dan penyempurnaan Rencana Umum Tata

Ruang di daerah Sumatera Barat akan ditingkatkan agar peme-

rintah daerah dapat lebih mampu mengatur pemanfaatan ruang

dan sumber daya yang ada secara lebih terarah. Penataan per-

tanahan akan ditingkatkan dengan mengacu pada Rencana Tata

Ruang Daerah agar masalah ketidakserasian penggunaan ruang

dapat diselesaikan secara lebih terarah.

Dengan pokok-pokok kebijaksanaan tersebut di atas, dalam

Repelita V laju pertumbuhan produksi daerah di luar minyak

dan gas bumi diharapkan dapat mencapai sekurang-kurangnya

5,0% rata-rata per tahun. Laju pertumbuhan tersebut diperhi-

tungkan cukup memadai untuk mendukung peningkatan pendapatan

per kapita dan penciptaan lapangan kerja yang dapat menyerap

tambahan angkatan kerja yang terjadi di daerah Sumatera Barat

selama lima tahun yang akan datang. Sedangkan laju pertumbuh-

an sektor yang dapat dicapai per tahun diperkirakan masing-

104

masing sebagai berikut. Sektor pertanian dan sektor industri

masing-masing rata-rata akan tumbuh 3,9% dan 9,0% per tahun.

Sedangkan pertumbuhan per tahun sektor pertambangan 10,7%,

sektor bangunan 2,8%, sektor perdagangan 5,1%, sektor peng-

angkutan dan komunikasi 5,7% serta sektor lain-lain 4,8%.

Selama Repelita V laju pertumbuhan penduduk di Propinsi

Sumatera Barat diharapkan akan turun menjadi rata-rata 1,0%

per tahun, sehingga pada tahun 1993 penduduk propinsi Sumatera

Barat diperkirakan akan berjumlah 4,1 juta jiwa. Untuk menu-

runkan laju pertumbuhan penduduk tersebut akan diusahakan pe-

nurunan tingkat kelahiran kasar dari 29,9 bayi per 1.000 pen-

duduk pada akhir Repelita IV menjadi 26,6 pada akhir Repelita

V, dan angka kematian kasar dari 10,5 orang per 1.000 penduduk

pada akhir Repelita IV menjadi 9,3 pada akhir Repelita V. Se-

jalan dengan upaya tersebut akan diusahakan pula peningkatan

kesejahteraan masyarakat agar angka kematian bayi per 1.000

kelahiran hidup menurun dari 78,6 bayi pada akhir Repelita IV

menjadi 64,6 bayi pada akhir Repelita V. Bersamaan dengan itu

harapan hidup rata-rata diharapkan naik dari 58,2 tahun pada

akhir Repelita IV menjadi 61,2 tahun pada akhir Repelita V.

Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat akan

diusahakan peningkatan kecerdasan masyarakat dengan sasaran

antara lain, jumlah penampungan anak usia 7 - 12 tahun di SD

ditingkatkan dari 99,5% pada akhir Repelita IV menjadi 99,7%

pada akhir Repelita V. Selain itu jumlah lulusan SD yang dapat

ditampung di SMTP ditingkatkan dari 78,8% pada akhir Repelita

IV menjadi 95,4% pada akhir Repelita V, lulusan SMTP yang

dapat ditampung di SMTA diharapkan meningkat dari 81,9% pada

akhir Repelita IV menjadi 82,7% pada akhir Repelita V. Pe-

ningkatan di bidang pendidikan ini juga disertai dengan pe-

105

ningkatan dalam mutu pendidikan, yang akan diusahakan melalui

peningkatan dalam penyediaan prasarana pendidikan, penyediaan

buku-buku dan penataran guru-guru.

Kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diketengahkan di atas

diperkirakan akan dapat menampung pertumbuhan angkatan kerja

yang terjadi selama Repelita V yang diperkirakan rata-rata

meningkat dengan 2,3% per tahun, atau diperkirakan akan ber-

jumlah 1,6 juta jiwa pada akhir Repelita V.

Penyusunan rencana umum tata ruang daerah akan dilanjut-

kan dan ditingkatkan secara selektif untuk beberapa kawasan.

Dengan demikian, daerah akan mempunyai sarana untuk upaya pe-

manfaatan ruang dan sumber daya secara optimal yang menjamin

percepatan dan keserasian laju pertumbuhan daerah, pemanfaat-

an keunggulan komparatif antar wilayah serta lebih terpenuhi-

nya persyaratan-persyaratan pembangunan yang berkelanjutan.

III. KEGIATAN-KEGIATAN PEMBANGUNAN

Pembangunan di bidang pertanian, dilaksanakan dalam me-

menuhi kebutuhan akan pangan, meningkatkan pendapatan per

jiwa, membantu memantapkan swasembada pangan nasional dan

mendorong ekspor produksi pertanian. Hal tersebut akan dila-

kukan melalui usaha-usaha intensifikasi, diversifikasi, reha-

bilitasi dan ekstensifikasi. Peningkatan produksi tanaman

pangan akan dilaksanakan melalui intensifikasi tanaman padi,

palawija dan sayuran. Untuk menunjang usaha-usaha peningkatan

produksi tanaman pangan akan ditingkatkan pengadaan benih

padi, palawija dan hortikultura melalui balai-balai benih dan

penangkar benih yang diusahakan oleh pemerintah dan swasta.

106

Di samping itu untuk memperoleh benih yang baik dan tahan

hama akan dilaksanakan melalui pengawasan mutu dan sertifikasi

benih. Untuk mengatasi kemungkinan timbulnya jenis hama peng-

ganggu, akan ditingkatkan kegiatan untuk mengatasinya melalui

pengembangan sistem pengendalian hama terpadu.

Dalam rangka meningkatkan produksi palawija pembinaan

petani palawija akan dilakukan melalui pengembangan Unit-unit

Pelayanan Pengembangan (UPP) dan pengembangan paket teknologi

tepat guna. Di samping itu pemanfaatan pupuk kandang, kompos

dan pupuk hijau juga akan ditingkatkan.

Dalam bidang produksi peternakan, jenis-jenis ternak yang

akan dikembangkan adalah unggas, sapi, kerbau, ternak perah,

kambing dan domba. Di samping itu pembinaan balai-balai pene-

litian ternak akan terus dikembangkan melalui investasi swasta

dan swadaya masyarakat. Pembinaan itu khusus diarahkan untuk

menghasilkan induk-induk dan pejantan unggul. Untuk itu inse-

minasi buatan akan dilanjutkan. Peningkatan produksi ternak

sapi akan didukung pula dengan kegiatan pengamanan ternak,

pengadaan dan redistribusi ternak dan pembibitan ternak dan

hijauan makan ternak. Dalam hubungan ini mutu ternak, peranan

Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak (BPT-HMT)

yang ada di Padang Mangatas akan semakin ditingkatkan; demi-

kian pula peranan sektor swasta. Di samping itu akan diusaha-

kan untuk mengurangi tingkat kematian ternak dan mencegah

berjangkitnya penyakit serta perkembangannya dengan mengem-

bangkan pusat-pusat pelayanan kesehatan hewan dan penyidikan

penyakit hewan serta mengembangkan penyediaan prasarana kese-

hatan ternak. Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kete-

rampilan petani ternak, penyuluhan akan makin ditingkatkan

baik kualitas maupun frekuensinya yang akan dilakukan melalui

pemberian latihan-latihan kepada para kontak tani.

107

Produksi perikanan akan dikembangkan di daerah-daerah

pantai, laut lepas, dan perairan air tawar. Untuk membantu

perkembangan penangkapan di laut akan ditingkatkan fungsi 5

buah pangkalan pendaratan ikan (PPI) dan pelabuhan perikanan

yang ada di Bungus.

Produksi perkebunan akan ditingkatkan nilai tambahnya

baik produksi perkebunan rakyat maupun perkebunan besar.

Komoditi yang akan dikembangkan antara lain adalah tembakau,

kakao dan cengkeh. Di samping itu melalui perkebunan inti

rakyat (NES/PIR) akan ditingkatkan produksi komoditi kelapa

sawit, karet dan teh. Selanjutnya akan dilaksanakan rehabili-

tasi dan peremajaan (PRPTE) tanaman kelapa dan karet. Program

tersebut akan dilaksanakan di kabupaten-kabupaten Pasaman,

Limapuluh Kota, Padang Pariaman, Solok, Pesisir Selatan, Agam,

Sawahlunto Sijunjung dan Tanah Datar, seluruhnya meliputi

areal perkebunan seluas 37.243 ha.

Di bidang kehutanan akan dilaksanakan pemantapan dan pe-

ngukuhan kawasan hutan tetap. Di samping itu dilaksanakan in-

ventarisasi hutan produksi yang terdiri dari yang dapat dikon-

versi dan khusus non kayu. Selanjutnya dilakukan pengadaan

peta dasar, rehabilitasi hutan rusak di wilayah HPH dan pem-

bangunan hutan tanaman industri.

Untuk mendukung peningkatan produksi pertanian, kemampu-

an jaringan pengairan akan ditingkatkan. Bersamaan dengan itu

akan dilaksanakan Operasi dan Pemeliharaan (O&P) seluruh

jaringan irigasi yang ada. Atas beberapa jaringan pengairan

akan diadakan pemeliharaan berat dan rehabilitasi. Usaha-usaha

perbaikan dan peningkatan jaringan irigasi akan dilaksanakan

di daerah irigasi Tumbar seluas 147.000 ha. Dalam Repelita V

diprioritaskan pembangunan irigasi baru berukuran kecil dan

sedang, antara lain di Batang Indrapura, dan Batang Agam me-

108

liputi areal seluas 14.000 ha. Di samping itu akan dibangun

jaringan irigasi baru di kabupaten-kabupaten Sawahlunto/Si-

junjung dan Pasaman meliputi areal seluas 13.500 ha.

Pengembangan air tanah akan dilaksanakan di daerah-daerah

yang sumber air permukaannya relatif terbatas. Usaha perluasan

areal pertanian juga akan dilaksanakan dengan memanfaatkan

lahan rawa. Dalam rangka mengamankan wilayah perkotaan Padang

dari bencana banjir dan kikisan air laut akan dilanjutkan pe-

meliharaan dan pengaman sungai serta pengamanan daerah pantai

Padang.

Kegiatan-kegiatan pembangunan jalan akan meliputi reha-

bilitasi dan pemeliharaan, peningkatan serta pembangunan jalan

dan jembatan yang diperlukan oleh daerah-daerah yang selama

ini belum terjangkau. Peningkatan jalan dan jembatan akan di-

lakukan antara lain atas ruas-ruas jalan Tanjung Ampalu - Si-

junjung, Padang - Lubuk Selasih, Guguk Cino - Sawahlunto untuk

menunjang sektor industri, Kubu Kerambil - Solok untuk menun-

jang sektor pariwisata, Lubuk Selasih - Batas Jambi, Tapan -

Batas Jambi, Panti - Simpang Empat, Payakumbuh Setangkai,

dan Manggopoh - Simpang Empat untuk menunjang sektor perta-

nian. Pembangunan jalan dan jembatan baru akan dilaksanakan

terutama di kota besar guna menampung pertumbuhan lalu lintas

kota dan untuk pemekaran kota. Di samping itu pembangunan

jalan baru juga akan dilakukan di daerah-daerah pemukiman

transmigrasi, daerah pertanian dan daerah perkebunan.

Dalam rangka pengembangan pelayanan angkutan jalan raya,

akan dilanjutkan perbaikan dan penambahan lampu lalu lintas,

penyediaan rambu jalan, pembuatan marka jalan, pemasangan

pagar pengaman jalan, pembangunan fasilitas pengujian kenda-

raan bermuatan serta pengadaan bus kota dan bus perintis.

109

Peningkatan jasa angkutan kereta api dilaksanakan dengan

melanjutkan rehabilitasi dan peningkatan jalan kereta api

terutama untuk menampung kebutuhan angkutan komoditi bukan

migas seperti kelapa sawit, kayu dan karet di samping batu

bara dari daerah produksi ke pelabuhan Teluk Bayur. Untuk

menunjang pengembangan pariwisata akan dipertimbangkan untuk

meningkatkan frekuensi perjalanan kereta api pada jalur-jalur

yang melewati obyek-obyek wisata alam, seperti Lembah Anai.

Pembangunan perhubungan laut akan ditekankan pada kegiat-

an pemeliharaan dan rehabilitasi, peningkatan serta pengem-

bangan fasilitas pelabuhan. Selain itu, rehabilitasi dan pem-

bangunan berbagai fasilitas keselamatan pelayaran akan dilan-

jutkan terutama pembangunan dan rehabilitasi menara suar,

rambu suar, peralatan telekomunikasi dan radio pantai. Demi-

kian pula halnya dengan armada pelayaran rakyat dan armada

perintis, pengoperasiannya akan dilanjutkan dan ditingkatkan.

Di bidang perhubungan udara pengembangan fasilitas bandar

udara akan disesuaikan dengan pengoperasian berbagai jenis

pesawat penerbangan komersial. Pembangunan bandar udara Ke-

taping akan dilaksanakan dan direncanakan dapat didarati oleh

pesawat udara jenis DC-10/A-300. Sehubungan dengan itu, alat

bantu navigasi dan fasilitas keselamatan penerbangan lainnya

juga akan ditingkatkan kemampuannya.

Pengembangan jasa pos dan giro dalam Repelita V akan

mencakup pembangunan Kantor Pos Pembantu dan Kantor Pos Tam-

bahan di kecamatan dan Kantor Pos Induk di kabupaten. Di sam-

ping itu akan dilaksanakan pengadaan bis surat, kendaraan

bermotor untuk dinas Pos Keliling Kota dan untuk Pos Keliling

Desa, Jaringan sambungan telepon, telex, telegrap, faksimile.

Demikian pula pembangunan telekomunikasi pedesaan akan diper-

luas.

110

Di bidang kepariwisataan, akan dilaksanakan kegiatan

pembangunan obyek wisata keindahan alam di Bukittinggi. Selain

itu, akan dimantapkan upaya promosi wisata nasional ke luar

negeri.

Di bidang industri akan terus didorong pengembangan in-

dustri dengan orientasi ekspor. Untuk itu usaha pengembangan

industri-industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan

seperti industri pengolahan kelapa sawit, kelapa, tembakau,

kakao, kopi dan pengolahan minyak atsiri akan ditingkatkan.

Dalam rangka pemanfaatan hasil peternakan akan dilanjutkan

usaha peningkatan produksi dan pengembangan industri pengo-

lahan susu, industri makanan ternak dan industri barang-barang

jadi dari kulit. Di samping itu akan terus ditingkatkan hasil-

hasil industri dari kelompok aneka industri seperti industri

pengolahan kayu dan pengolahan rotan.

Untuk memperbaiki mutu produksi industri maka bimbingan

dan penyuluhan akan dilanjutkan dan diarahkan pada peningkat-

an kemampuan berproduksi dengan penggunaan teknologi tepat

guna dan peningkatan kemampuan manajemen pemasaran.

Di bidang perdagangan akan dilanjutkan usaha peningkatan

efisiensi penyaluran barang dan jasa. Demikian pula akan di-

lanjutkan usaha penyebarluasan informasi pasar bagi produsen,

pengusaha dan lembaga-lembaga pemasaran di Sumatera Barat.

Di bidang pertambangan secara bertahap akan dilanjutkan

usaha pemanfaatan dan pengolahan hasil-hasil tambang sebagai

bahan baku untuk industri. Kegiatan penelitian umum untuk pe-

nambangan emas dan eksplorasi mineral lainnya akan dilanjut-

kan. Tambang batu bara Ombilin akan dikembangkan. Produksinya

ditingkatkan hingga mencapai 1,6 juta ton/tahun. Di samping

itu beberapa jenis hasil tambang terutama hasil galian seder-

111

hana yang saat ini berada dalam tahap awal eksploitasi akan

terus didorong untuk dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Bimbingan dan pembinaan pengusahaan bahan-bahan galian C akan

dilanjutkan.

Pembangunan di bidang energi akan dilakukan melalui pe-

ningkatan serta perluasan eksplorasi dan produksi sumber

energi utama yaitu panas bumi dan tenaga air serta melanjut-

kan usaha konservasi energi secara luas di segala bidang. Di

samping itu akan dilakukan pengembangan sarana pembekalan

dalam negeri, berupa pembangunan transit-terminal untuk BBM

(Solar dan Kerosin).

Penyediaan tenaga listrik akan terus ditingkatkan mela-

lui pengembangan sarana pusat pembangkit tenaga listrik baik

untuk kebutuhan pengembangan industri maupun konsumsi rumah

tangga. Sesuai dengan perkiraan kebutuhan tenaga listrik di

Sumatera Barat, maka dalam Repelita V akan dilakukan langkah-

langkah untuk mempersiapkan pembangunan pusat-pusat pembangkit

tenaga listrik, antara lain PLTA Ombilin 1 & 2 dengan kapasi-

tas 100 MW, PLTG Padang dengan kapasitas 20 MW dan PLTD yang

tersebar di seluruh propinsi dengan kapasitas total 95 MW. Di

samping itu akan dilaksanakan peningkatan jaringan transmisi

sepanjang 75 km dan gardu induk PLN sebanyak 7 buah dengan

kapasitas 70 MVA, peningkatan sarana distribusi sebanyak

2.822 gardu distribusi dan pengembangan tenaga listrik untuk

daerah pedesaan sebanyak 593 desa.

Dalam rangka peningkatan iklim penanaman modal serta

untuk lebih memberikan kepastian berusaha bagi para penanam

modal maka akan dilaksanakan penyederhanaan sistem perizinan

serta peraturan-peraturan daerah yang lain. Demikian pula akan

disempurnakan dan dilanjutkan penyusunan dan penyebarluasan

112

data dan informasi penanaman modal, profil proyek penanaman

modal, profil potensi daerah serta informasi pasar. Usaha me-

ningkatkan pelayanan penanaman modal yang lebih efisien akan

ditempuh dengan cara meningkatkan koordinasi pelaksanaan pe-

ngendalian dengan instansi terkait.

Dalam bidang perkoperasian, upaya peningkatan kemampuan

mengembangkan koperasi, organisasi, tata laksana dan usaha

akan dilanjutkan untuk dapat menjadi lembaga ekonomi rakyat

yang mandiri. Upaya peningkatan kemampuan koperasi itu tetap

akan diprioritaskan untuk koperasi primer, khususnya Koperasi

Unit Desa (KUD) yang melaksanakan usaha dalam bidang pertanian

pangan, peternakan rakyat, perikanan rakyat, perkebunan rak-

yat, kerajinan rakyat, industri kecil, perkreditan atau simpan

pinjam, kelistrikan desa, jasa angkutan pedesaan dan berbagai

jenis komoditi ekspor yang diproduksi masyarakat pedesaan.

Lain dari pada itu mutu dan intensitas kemampuan penge-

lola koperasi dan anggotanya juga akan ditingkatkan. Untuk

itu akan diusahakan adanya penyempurnaan dalam metode, materi

dan penyelenggaraan pendidikan, penataran dan pelatihan kete-

rampilan pengurus, badan pemeriksa, manajer dan karyawan ko-

perasi serta penyempurnaan cara pemberian bantuan tenaga ma-

najemen yang terdidik atau terlatih kepada KUD yang dianggap

masih memerlukan bantuan yang dimaksud. Untuk menciptakan

iklim yang mendukung pengembangan kehidupan koperasi yang

sehat, penerangan dan penyuluhan perkoperasian akan dilanjut-

kan dan ditingkatkan.

Dalam rangka mengatasi masalah kekurangan lapangan kerja

terutama di daerah pedesaan yang padat penduduk, daerah minus

dan relatif tertinggal akan dilaksanakan kegiatan Proyek Padat

Karya Gaya Baru (PPKGB), yang tersebar di berbagai kecamatan

113

dan pedesaan. PPKGB ditujukan kepada kegiatan pembangunan di

sektor pertanian dan non pertanian yang berorientasi pada

perluasan lapangan kerja sebesar mungkin untuk mendorong pe-

ningkatan pertumbuhan ekonomi pedesaan. Di samping itu dalam

usaha mengatasi masalah melimpahnya angkatan kerja usia muda

terdidik akan disebarkan dan ditugaskan tenaga kerja sukarela

terdidik sebagai konsultan koperasi, pemandu wirausaha dan

tenaga teknis di sektor-sektor pembangunan. Kegiatan penya-

luran dan penyebaran tenaga kerja melalui mekanisme Antar

Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN)

terus didorong dan ditingkatkan.

Dalam pada itu tenaga kerja yang akan dilatih melalui

Balai Latihan Kerja (BLK) dan Latihan Keliling selama Repe-

lita V akan diarahkan agar mampu mendukung kegiatan-kegiatan

pembangunan desa, pengembangan industri, khususnya dalam

rangka menunjang ekspor dan usaha mandiri.

Dalam rangka membuka dan mengembangkan daerah produksi

dan daerah pertanian baru, maka pembangunan daerah transmi-

grasi di Sumatera Barat akan dilanjutkan dan ditingkatkan,

baik untuk transmigrasi umum maupun untuk transmigrasi swa-

karsa. Selama Repelita V di Sumatera Barat diperkirakan akan

dibuka lahan seluas 8.300 ha bagi penempatan sekitar 13.600

KK transmigran. Jumlah ini ditempatkan di daerah persawahan

beririgasi, 4.000 KK dalam rangka pengembangan usaha tani

terpadu, 6.000 KK dikaitkan dengan pengembangan perkebunan,

600 KK pola kehutanan, 1.000 KK untuk menunjang usaha peri-

kanan, dan 2.000 KK dengan pola jasa lainnya. Di samping itu

dalam Repelita V akan dilanjutkan dan ditingkatkan pembinaan

transmigran yang sudah ada di tempat pemukiman agar dapat

makin mampu meningkatkan kesejahteraan masing-masing.

114

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, akan diting-

katkan pengadaan alat peraga dan alat pendidikan lainnya bagi

setiap jenis dan jenjang sekolah. Di samping itu ditingkatkan

pengadaan buku-buku pelajaran dan buku bacaan. Selanjutnya

dalam rangka memantapkan perluasan dan pemerataan kesempatan

belajar akan dibangun gedung SMTP dan SMTA, penambahan ruang

kelas baru, pembangunan ruang laboratorium dan perpustakaan

serta rehabilitasi bangunan. Pada tingkat sekolah dasar akan

diteruskan usaha rehabilitasi gedung SD agar layak kembali

sebagai tempat berlangsungnya proses belajar mengajar. Khusus

untuk daerah-daerah transmigrasi yang telah dihuni, akan di-

bangun gedung SD baru, dan gedung SMTP baru di daerah-daerah

yang memerlukan. Di samping itu akan direhabilitasi beberapa

Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Pertama (SMKTP) dengan pe-

nambahan ruang penunjangnya, seperti ruang praktek dan per-

pustakaan.

Sementara itu akan dibangun pula Sekolah Menengah Keju-

ruan Tingkat Atas (SMKTA) baru, peningkatan daya tampung SMKTA

yang ada baik negeri maupun swasta, serta pemeliharaan gedung

SMKTA.

Dalam rangka pembinaan Pendidikan Masyarakat, akan di-

laksanakan berbagai kegiatan antara lain dilanjutkan penye-

lenggaraan kelompok belajar (Kejar) Paket A yang dipadukan

dengan pendidikan mata pencaharian, menyelenggarakan Kejar

Paket B sebagai usaha untuk mendukung perintisan pelaksanaan

wajib belajar tingkat SMTP, menyelenggarakan Program Magang

dan menyelenggarakan Kejar Usaha.

Di bidang kebudayaan akan ditingkatkan antara lain usaha-

usaha inventarisasi dan pembinaan nilai-nilai budaya, pembi-

naan kebahasaan, kesusasteraan dan perpustakaan, pembinaan

115

kesenian, pembinaan tradisi, peninggalan sejarah dan permu-

seuman. Sementara itu akan lebih digairahkan kegiatan peles-

tarian dan pemanfaatan peninggalan sejarah, antara lain me-

laksanakan pemeliharaan istana Pagaruyung, sebagai warisan

budaya bangsa.

Dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat

melalui Puskesmas akan dilakukan pembangunan 16 Puskesmas,

188 Puskesmas Pembantu, 6 Puskesmas Perawatan dan pengadaan

94 Puskesmas Keliling yang jenisnya disesuaikan dengan kondisi

wilayah setempat. Sedang untuk meningkatkan kesadaran masya-

rakat akan pentingnya pelayanan kesehatan, akan digalakkan

upaya penyuluhan kesehatan. Dengan demikian diharapkan akan

lebih banyak Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang dikembang-

kan dan dikelola oleh masyarakat dengan dukungan teknis dari

petugas Puskesmas setempat.

Peningkatan mutu pelayanan kesehatan rujukan akan dilak-

sanakan melalui seluruh RSU kelas D yang ada. Dalam pada itu

RSU Painan dan RSU Lubuk Sikaping akan ditingkatkan kelasnya

dari D menjadi C. Demikian juga dengan RSUP Jamil Padang akan

ditingkatkan kelasnya menjadi RSU kelas B dan RSU Pendidikan

yang mampu melaksanakan pelayanan radio terapi dan spesialis-

tik tertentu di bidang pelayanan kesehatan gigi serta mampu

melaksanakan pelayanan medik intensif. Sementara itu pelayanan

kesehatan jiwa akan ditingkatkan pula. Sedangkan upaya pela-

yanan laboratorium kesehatan akan lebih dimantapkan mutunya.

Upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular akan

dilaksanakan melalui jalur institusi upaya kesehatan yang me-

liputi imunisasi, penanggulangan diare, infeksi saluran per-

nafasan akut (ISPA) malaria, rabies, frambusia, demam ber-

116

darah, tb-paru, pengamanan kesehatan transmigran dan penyakit

yang menimbulkan wabah atau kejadian luar biasa, serta pe-

ningkatan pengamatan kejadian penyakit. Sementara itu melalui

upaya perbaikan gizi akan ditingkatkan kemampuan masyarakat

dalam memanfaatkan sumber pangan yang tersedia dan menaikkan

mutu makanan dalam memenuhi kebutuhan gizi secara aman. Di

samping itu akan diupayakan, peningkatan pencegahan penang-

gulan kekurangan kalori dan protein, kekurangan vitamin A dan

anemia gizi besi melalui kegiatan UPGK di seluruh desa. Se-

lanjutnya juga akan dilakukan pencegahan gondok endemik di

daerah endemik serta ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam

pengelolaan program gizi. Sistem kewaspadaan pangan dan gizi

(SKPG) akan dikembangkan.

Dalam rangka melindungi masyarakat terhadap penyalahgu-

naan obat, makanan, kosmetika dan bahan lain yang berbahaya

akan ditingkatkan pengawasannya atas bahan-bahan tersebut.

Untuk itu akan ditingkatkan fungsi balai pemeriksaan obat dan

makanan yang ada. Sedangkan untuk menjamin kelancaran distri-

busi dan pengadaan obat-obatan di unit pelayanan kesehatan

akan dilanjutkan pembangunan sarana penyimpanan obat, alat

dan perbekalan kesehatan bagi Kabupaten dan Kotamadya yang

belum memilikinya. Sementara itu dalam rangka meningkatkan

derajat kesehatan rakyat di kawasan pemukiman pedesaan yang

kekurangan persediaan air bersih dan rawan penyakit menular

akan dilanjutkan peningkatan penyediaan air bersih dan penye-

hatan lingkungan pemukiman. Di samping itu akan ditingkatkan

mutu sekolah dan akademi pendidikan tenaga kesehatan yang ada.

Khusus untuk tenaga-tenaga perawat, ahli gizi dan ahli kese-

hatan lingkungan akan diupayakan penambahan sarana fisik dan

non fisik pendidikan.

117

Dalam rangka menunjang program kesehatan secara keselu-

ruhan akan diupayakan perubahan perilaku masyarakat melalui

penyuluhan kesehatan yang akan dilakukan dengan jalan menye-

barluaskan informasi kesehatan, mengembangkan potensi swadaya

masyarakat dan mengembangkan metode penyuluhan kesehatan.

Dalam bidang kesejahteraan sosial, kegiatan pembinaan

dan pengembangan kesejahteraan sosial akan dilaksanakan antara

lain dalam bentuk penyuluhan, bimbingan sosial dan pembinaan

Pekerja Sosial Masyarakat, pembinaan swadaya masyarakat dalam

bidang perumahan dan lingkungan, pembinaan kesejahteraan

masyarakat terasing dan terpencil, pembinaan organisasi sosial

dan lembaga swadaya masyarakat.

Dalam rangka pelayanan dan rehabilitasi sosial akan di-

laksanakan antara lain pengentasan anak terlantar dan yatim

piatu, penyantunan lanjut usia atau jompo serta penyantunan

dan pengentasan penyandang cacat.

Selain itu pembinaan generasi muda dilakukan dalam wadah

Karang Taruna akan dilaksanakan dengan upaya meningkatkan

peran serta Karang Taruna dalam berbagai bidang pembangunan

di pedesaan.

Peranan dan fungsi wanita lebih digairahkan untuk me-

nangani masalah-masalah kesejahteraan sosial, pencegahan tim-

bulnya masalah kenakalan remaja dan masalah-masalah pelayanan

sosial lainnya.

Dalam rangka pengendalian pertumbuhan penduduk sebanyak

368,2 ribu pasangan usia subur akan diajak menjadi peserta KB

Baru. Di samping itu akan diberikan pembinaan kepada peserta

KB aktif sebanyak 391,7 ribu pasangan agar tetap ber-KB.

118

Dalam rangka mengusahakan adanya keserasian pembangunan

antara kota dan desa maka akan diusahakan peningkatan pem-

bangunan pedesaan. Di samping itu akan diusahakan pula agar

mobilitas penduduk pedesaan meningkat sehingga apabila diper-

lukan setiap hari dapat bepergian ke kota secara ulang-alik

dengan lancar. Dengan demikian penduduk pedesaan tidak mudah

terdorong untuk pindah ke kota. Di samping itu akan diusaha-

kan pula pengembangan kota-kota kecil sebagai suatu sarana

untuk menghasilkan hasrat penduduk agar tidak berkeinginan

pindah ke kota-kota besar.

Perumahan sederhana akan terus dibangun sesuai dengan

hasil studi kelayakan yang dibuat untuk masing-masing kota.

Usaha perbaikan kampung akan dilanjutkan, antara lain di

Padang, Bukittinggi, Payakumbuh dan Padang Panjang. Di pro-

pinsi ini direncanakan akan diperbaiki lingkungan pemukiman

sekitar 490 ha. Kegiatan pemugaran perumahan desa yang meli-

puti peningkatan mutu rumah serta perbaikan lingkungan pemu-

kimannya akan terus dilanjutkan di 830 desa. Dalam pelaksana-

annya perhatian khusus diberikan pada desa-desa kritis, ter-

belakang, miskin, nelayan dan desa-desa yang menjadi pusat

pertumbuhan bagi desa-desa sekitarnya.

Program penyediaan air bersih akan dilanjutkan dengan

menambah jumlah sambungan rumah dan hidran umum. Di samping

itu akan diusahakan untuk meningkatkan kapasitas penyediaan

dengan jalan merehabilitasi instalasi, mengurangi kebocoran

dan membangun instalasi baru. Program ini akan dilaksanakan

antara lain di kota-kota Padang, Bukittinggi, Payakumbuh dan

Padang Panjang. Ke dalam program ini juga termasuk usaha-

usaha untuk menyediakan air bersih bagi penduduk pedesaan,

baik dengan sistem perpipaan maupun non-perpipaan. Usaha-

119

usaha di bidang penyehatan lingkungan pemukiman akan terus

pula ditingkatkan dan sasarannya ialah kegiatan pemeliharaan

dan perbaikan penanganan air limbah, drainase, dan persampah-

an. Program ini akan dilaksanakan antara lain di kota Padang,

Bukittinggi, Payakumbuh, Padang Panjang dan Sawahlunto.

Dalam rangka pembangunan di bidang agama dalam Repeli-

ta V akan dilaksanakan antara lain penyediaan bantuan untuk

pembangunan atau rehabilitasi tempat peribadatan, penyediaan

kitab suci dan pembangunan atau rehabilitasi Balai Nikah dan

Penasehatan Perkawinan, serta pembangunan, rehabilitasi, dan

perluasan Balai Sidang Pengadilan Agama serta kantor-kantor

Urusan Agama tingkat kecamatan, kabupaten, kotamadya dan wi-

layah.

Sementara itu penerangan dan bimbingan hidup beragama

terus ditingkatkan, terutama bagi masyarakat-masyarakat khu-

sus. Dalam rangka peningkatan mutu perguruan agama Madrasah

Ibtidaiyah Negeri (MIN), Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN),

Madrasah Aliyah Negeri (MAN), dan Pendidikan Guru Agama Negeri

(PGAN), akan ditingkatkan dan disempurnakan prasarana dan

sarananya serta penyediaan bantuan bagi perguruan agama

swasta. Di samping itu akan dilanjutkan kegiatan perintisan

dan percontohan peningkatan pengajaran bahasa Arab dan ilmu

agama dan keterampilan pada MAN Padang Panjang. Sedangkan

untuk mengembangkan perguruan tinggi agama akan dilanjutkan

kegiatan pembangunan atau rehabilitasi atau perluasan fasili-

tas perkuliahan, pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN), dan

penelitian ilmiah pada IAIN Imam Bonjol dan bantuan bagi per-

guruan tinggi agama swasta.

Pembangunan di bidang hukum tetap dilanjutkan dengan

berbagai upaya yang pada dasarnya merupakan kegiatan penun-

120

jang bagi usaha-usaha penegakan hukum dan peradilan. Semuanya

dilaksanakan dalam rangka mendekatkan jangkauan pelayanan

hukum kepada masyarakat serta memeratakan kesempatan memper-

oleh peradilan. Upaya yang akan dilaksanakan adalah rehabili-

tasi gedung kantor Kejaksaan dan cabang Kejaksaan Negeri di

Kabupaten Solok dan Kabupaten Limapuluh Kota, Pengadilan Ne-

geri di Pariaman dan Sawahlunto serta rehabilitasi dan per-

luasan Imigrasi. Selanjutnya sebagai upaya penunjangan tugas-

tugas pemasyarakatan, diusahakan rehabilitasi sejumlah Lem-

baga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara atau cabang Rumah

Tahanan Negara dan Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengen-

tasan Anak.

Dalam rangka peningkatan kesadaran hukum masyarakat,

berbagai pola penyuluhan hukum yang ada akan terus dilaksana-

kan secara terpadu. Selanjutnya dalam usaha untuk mewujudkan

pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan perlindungan

hukum, penyelenggaraan pemberian bantuan dan konsultasi hukum

bagi golongan masyarakat yang kurang mampu akan tetap dilan-

jutkan.

Program-program sektoral yang ada di daerah akan ditun-

jang dengan program-program bantuan pembangunan kepada daerah.

Program-program bantuan pembangunan yang diterima propinsi

Sumatera Barat meliputi program-program berikut.

Program Pembangunan Daerah Tingkat I diarahkan pengguna-

annya untuk membiayai kegiatan operasi dan pemeliharaan (O&P)

jalan propinsi, jaringan irigasi, rumah sakit dan kegiatan-

kegiatan lain yang telah menjadi tanggung jawab Pemerintah

Daerah Tingkat I. Program Peningkatan Jalan dan Penggantian

Jembatan Propinsi digunakan untuk menangani peningkatan jalan

propinsi dan penggantian jembatannya agar seimbang dengan me-

ningkatnya lalu lintas dan muatan.

121

Kegiatan Program Pembangunan Daerah Tingkat II diarahkan

antara lain untuk pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jalan

kabupaten dan kotamadya dan kegiatan-kegiatan lain yang men-

jadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Tingkat II.

Program Peningkatan Jalan Kabupaten dan Kotamadya digu-

nakan untuk meningkatkan prasarana jalan dalam rangka memenuhi

kebutuhan prasarana perhubungan yang makin meningkat. Program

pembinaan pendidikan dasar digunakan terutama untuk membiayai

kegiatan operasi dan pemeliharaan sarana pendidikan dasar

dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dasar, dan untuk

membiayai pembangunan sekolah dasar baru untuk memenuhi kebu-

tuhan akan prasarana pendidikan di daerah transmigrasi, PIR

dan pemukiman baru. Program pelayanan kesehatan digunakan

untuk membiayai kegiatan operasi dan pemeliharaan sarana ke-

sehatan yang meliputi Rumah Sakit Kabupaten, Puskesmas, Pus-

kesmas Keliling, Puskesmas Pembantu serta untuk membiayai pe-

nyediaan obat-obatan. Program Rehabilitasi Hutan dan Tanah

Kritis disediakan untuk membantu Daerah Tingkat II yang meng-

hadapi masalah tanah kritis, untuk membiayai penyuluhan dan

percontohan mengenai pengembangan pelestarian dengan konser-

vasi dan pencegahan perluasan daerah kritis serta kegiatan

lain dalam rangka memperkecil kerusakan alam.

Program Pembangunan Desa digunakan untuk membiayai ke-

giatan-kegiatan pembangunan desa, peningkatan swakarsa dan

swadaya masyarakat serta pengembangan kawasan terpadu (PKT)

dalam rangka mengembangkan daerah yang terpencil, daerah per-

batasan dan daerah padat penduduk.

Penyelamatan hutan, tanah dan air dilaksanakan melalui

kegiatan-kegiatan pembangunan dan pembinaan kawasan konser-

vasi, rehabilitasi sungai dan pengembangan DAS serta pengen-

122

dalian dan penanggulangan bencana alam di DAS Agam. Di samping

itu di kawasan DAS tersebut juga dilaksanakan upaya untuk

membina kemampuan masyarakat guna meningkatkan peran sertanya

secara swadaya dalam penyelamatan hutan, tanah dan air.

Dalam rangka pembinaan sumber daya alam dan lingkungan

hidup akan dilakukan kegiatan-kegiatan pelestarian kemampuan

dan fungsinya dan pengendalian kerusakannya dengan mengem-

bangkan pola tata ruang yang dinamis.

Dalam rangka pengembangan meteorologi dan geofisika akan

ditingkatkan berfungsinya stasiun meteorologi yang ada. Di

samping itu akan dilaksanakan pula peningkatan 1 buah stasiun

geofisika dan pembangunan 2 buah stasiun klimatologi.

Dalam usaha rehabilitasi tanah kritis akan dilaksanakan

reboisasi dan penghijauan di DAS terpenting yang meliputi

areal lahan kering dan lahan kritis dengan sasaran fisik

seluas 76.000 ha penghijauan dan 30.000 ha reboisasi. Di

samping itu dilakukan konservasi atas tanah usaha tani yang

mempunyai kemiringan di atas 40%, dan rehabilitasi lahan

kritis dalam pola terpadu di DAS.

Dalam mengusahakan koordinasi dan keserasian pembangunan,

kegiatan penataan ruang daerah dilanjutkan dan penyusunannya

lebih dipadukan dengan berbagai program terkait. Kegiatan yang

dilaksanakan di antaranya mencakup penyusunan Rencana Struktur

Tata Ruang Daerah Tingkat I dan Rencana Umum Tata Ruang Daerah

Tingkat II serta penyusunan rencana umum tata ruang kawasan

beserta rinciannya di kawasan-kawasan yang dirasa strategis

ataupun kritis.

Di bidang penerangan dilanjutkan Program Pengembangan

Operasi Penerangan dengan pendekatan keterkaitan antar sektor

123

yang memuat pesan-pesan pembangunan melalui radio, televisi

dan pers serta pemanfaatan mekanisme Bakohumas. Sementara itu

untuk meningkatkan hasil guna dan daya guna siaran radio dan

televisi ditingkatkan kerja sama lintas sektoral dalam menyu-

sun substansi isi acara-acara siaran. Dalam rangka peningkat-

an mutu dan jangkauan siaran Radio, Televisi dan Film dilak-

sanakan pembangunan studio produksi televisi di Padang serta

rehabilitasi dan pengembangan pemancar radio dan televisi.

Di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Penelitian akan

dilanjutkan kegiatan inventarisasi dan evaluasi sumber daya

lahan di Sumatera Barat serta pengembangan Sistem Informasi

Geografi yang diperlukan untuk mendukung perencanaan pemba-

ngunan berdasarkan kemampuan dan sumber dayanya.

124

TABELWILAYAH, SATUAN PEMERINTAHAN DAN KEPADATAN PENDUDUK

PROPINSI SUMATERA BARAT

DAERAH TINGKAT IILuas

Wilayah(Km2)

JumlahKecamatan

JumlahDesa

Perkiraan Jumlah Penduduk Kepadatan Penduduk/km2

1985(jiwa)

1988(jiwa)

1985(jiwa)

1988(jiwa)

Kotamadya:

Padang 901,5 11 193 662.437 724.171 735 803Padangpanjang 31,3 2 16 34.294 35.118 1.095 1.122

Bukittinggi 29,3 3 24 70.206 71.872 2.396 2.453Payakuebuh 94,3 3 73 82.832 85.778 879 910Solok 29,4 2 13 33.871 35.189 1.151 1.196Sawahlunto 7,4 2 20 13.254 13.531 1.788 1.825

Kabupaten:

Pasaman 9.221,2 8 416 389.808 406.076 42 44

Padang Pariaman 8.731,7 15 475 480.380 496.931 55 57A g a m 2.627,1 11 417 385.929 395.090 147 150Limapuluh Kota 3.947,5 7 366 282.115 291.378 71 74

Solok 8.378,3 12 529 366.863 378.538 44 45

Tanah Datar 1.572,3 10 387 313.193 319.835 199 203

Sawahlunto Sijunjung 7.497,9 9 298 250.809 262.950 33 35Pesisir Selatan 6.708,8 7 310 332.132 343.978 50 51

Jumlah 49.778,0 102 3.537 3.698.124 3.860.433 74 78

125

126