HAND OUT

Standar Kompetensi : 6. Menganalisis Sistem Politik di IndonesiaKompetensi Dasar : 6.2 Mendeskripsikan Perbedaan Sistem Politik Di Indonesia dan Di Berbagai Negara

A. SISTEM POLITIK INDONESIA DAN SISTEM POLITIK DI

BERBAGAI NEGARA

1 . Sistem Politik Indonesia

Sejak awal berdirinya, Indonesia sudah menjadikan demokrasi sebagai

pilihan sistem politiknya. Isi dan mekanisile/sistem politik demokrasi Indonesia

dirumuskan pada batang tubuh UUD 1945, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal

1 ayat (2) UUD 1945 bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan

menurut ketentuan UUD.

Menurut Samuel Huntington, terdapat dua pembagian sistem politik, yaitu sistem

politik demokrasi dan sistem politik nondemokrasi. Sistem politik demokrasi

didasarkan pada nilai, prinsip, prosedur, dan kelembagaan yang demokrastis.

Adapun sendi-sendi pokok dari sistem politik demokrasi di

Indonesia sebagai berikut.

a. Ide kedaulatan rakyat

Bahwa yang berdaulat di negara demokrasi adalah rakyat. Ini menjadi gagasan

pokok dari demokrasi yang tercermin pada pasal 1ayat (2) UUD 1945 yang

berbunyi "kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut ketentuan UUD".

b. Negara berdasar atas hukum

Negara demokrasi juga negara hukum. Negara hukum Indonesia menganut

hukum dalam arti material (luas) untuk mencapai tujuan nasional. Ini

tercermin pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi "Negara Indonesia

adalah negara hukum".

c. Berbentuk republik

Negara dibentuk untuk memperjuangkan realisasi kepentingan umum

(republika). Negara Indonesia berbentuk republik yang memperjuangkan

kepentingan umum. Tercermin pada Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi

"Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik".

d. Pemerintah berdasarkan konstitusi

Penyelenggaraan pemerintahan menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan dan berlandaskan konstitusi atau undangundang dasar yang

demokratis. Ini tercermin pada Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi

"Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan. pemerintahan menurut

Undang-Undang Dasar".

e. Pemerintahan yang bertanggung jawab

Pemerintah selaku penyelenggara negara bertanggung jawab atas segala

tindakannya. Berdasarkan demokrasi Pancasila, pemerintah ke bawah

bertanggung jawab kepada rakyat dan ke atas bertanggung jawab kepada Tuhan

Yang Mahaesa.

f. Sistem perwakilan

Pada dasarnya, pemerintah menjalankan amanat rakyat untuk

menyelenggarakan pemerintahan. Demokrasi yang dijalankan adalah demokrasi

perwakilan atau demokrasi tidak langsung. Para wakil rakyat dipilih melalui

pemilu.

g. Sistem pemerintahan presidensial

Presiden adalah penyelenggara negara tertinggi. Presiden adalah kepala negara

sekaligus kepala pemerintahan.

Sedangkan, pokok-pokok dalam sistem politik Indonesia sebagai

berikut.

a. Negara berbentuk kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas. Di

samping adanya pemerintah pusat, terdapat pemerintah daerah yang

memiliki hak otonom.

b. Pemerintahan berbentuk republik, sedangkan sistem

pemerintahan presidensial;

c. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden

dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat untuk masa

jabatan 5 tahun.

d. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung

jawab kepada presiden. Presiden tidak bertanggung jawab

kepada MPR dan DPR. Di samping kabinet, presiden dibantu

oleh suatu dewan pertimbangan.Parlemen terdiri dari dua (bikameral), yaitu

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

e. Pemilu diselenggarakan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR,

anggota DPD, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota.

f. Sistem multipartai. Banyak sekali partai politik yang bermunculan di Indonesia

terlebih setelah berakhir Orde Baru.

g. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di

bawahnya yaitu pengadilan tinggi dan pengadilan negeri serta sebuah Mahkamah

Konstitusi. Lembaga negara lainnya adalah Badan Pemeriksa' Keuangan dan

Komisi Yudisial.

2 . Sistem Politik Di Berbagai Negara

Selain sistem politik demokrasi, terdapat berbagai sistem politik lain yang dianut di

berbagai negara di dunia. Sistempolitik tersebut dianut berdasarkan kebijakan negaranya

masing-naming. Sistem politik tersebut antara lain sebagai berikut.

a. Absolutisme. Sistem politik di mana tidak ada batasan hukum, kebiasaan, atau moral

atas kekuasaan pemerintah. Istilah ini secara umum digunakan untuk sistem politik

yang dijalankan oleh seorang diktator, tetapi juga bisa digunakan pada sistem yang

kelihatannya demokratis yang memberi kewenangan mutlak pada legislatif dan

eksekutif. Sifat utama bentuk pemerintahan ini adalah pemusatan kekuatan, kontrol

kelompok sosial yang ketat, tidak adanya partai politik pesaing, dan perwakilan

rakyat menjadi oposisi.

2. Anarkisme. Sistem politik yang bertentangan dengan semua bentuk pemerintahan. Para

anarkis percaya bahwa pencapaian tertinggi umat manusia adalah kebebasan individu

untukmengekspresikan dirinya, tidak terbatas oleh bentuk represi atau kontrol

apapun. Mereka percaya bahwa kesempurnaan umat manusia tidak akan dicapai

hingga semua pemerintahan dihapuskan dan setiap individu bebas sebebas-

bebasnya. Namun salah satu batasan atas kebebasan itu adalah larangan melukai

manusia lain. Batasan ini menimbulkan batasan lain. Jika umat manusia berusaha

menyakiti orang lain, semua individu lain yang berkelakuan baik memiliki hak

untuk bersatu melawannya, dan kelompok yang taat asas dapat menekan kelompok

kriminal, meskipun hanya melalui kerja sama sukarela dan bukan melalui

organisasi negara.

3. Koalisi. Kombinasi sementara kelompok atau individu yang dibentuk untuk

mencapai tujuan tertentu melalui tindakan bersama. Istilah koalisi paling sering

digunakan sehubungan dengan partai politik. Pemerintah koalisi, yang sering

ditemukan di negara-negara multipartai, seperti Prancis dan Italia, dapat dibentuk

ketika tidak ada satu partai tunggal yang cukup kuat untuk memperoleh mayoritas

dalam pemilihan umum. Pemerintah yang terbentuk biasanya mendistribusikan

pos-pos politik untuk mewakili seluruh anggota koalisi.

4. Persemakmuran (commonwealth). Sistem yang terdiri atas rakyat satu komunitas

yang terorganisasi secara politis dan bersifat independen atau semi-independen, di

mana pemerintah berfungsi berdasarkan persetujuan rakyat.

5. Komunisme. Menurut teori, komunisme dapat menciptakan masyarakat tanpa kelas

yang kaya dan bebas, di mana semua orang menikmati status sosial dan ekonomi.

Namun dalam praktiknya, rezim komunis mengambil bentuk pemerintah otoriter

dan memaksa (coercive), yang tidak begitu peduli pada persoalan kelas buruh dan

pada akhirnya berupaya untuk mempertahankan kekuasaan.

6. Demokrasi. Sistem politik di mana rakyat suatu negara memerintah melalui bentuk

pemerintahan apapun yang mereka pilih. Dalam demokrasi modern, otoritas

tertinggi dilakukan oleh perwakilan yang dipilih oleh rakyat. Perwakilan dapat

dilanjutkan dengan pemilihan umum menurut prosedur hukum recall dan

referendum.

7. Despotisme. Sistem di mana terdapat penguasa absolut yang tidak dibatasi oleh

proses konstitusional atau hukum apapun. Kata ini juga memiliki konotasi

kebijakan kejam dan opresif.

8. Kediktatoran. Bentuk kediktatoran di masa modern adalah pemerintahan negara di

tangan satu orang. Diktator sebenarnya adalah gelar magistrate pada masa

Romawi Kuno, yang ditunjuk oleh Senat pada masa darurat, dan disahkan oleh

cornitia curiata.

9. Totalitarianisme. Sistem politik dan ideologi di mana semua aktivitas sosial,

politik, ekonomi, intelektual, budaya, dan spiritual tunduk pada tujuan pemimpin

sebuah negara. Dalam totalitarianisme modern, rakyat dibuat sepenuhnya

tergantung pada kemauan dan ajakan partai politik dan pemimpinnya. Negara-

negara totaliter modern dipimpin oleh seseorang pemimpin atau diktator yang

mengontrol partai politik.

10. Fasisme. Ideologi politik modern yang berupaya menciptakan kembali kehidupan

sosial, ekonomi, dan budaya sebuah negara berdasarkan rasa kebangsaan atau

identitas etnis. Fasisme menolak ide liberal seperti hak inidvidu dan kebebasan,

dan sering menekan untuk membantu membatalkan pemilihan umum, legislatif,

dan elemen yang lain.

11. Federalisme. Sistem politik nasional atau internasional di mana dua tingkat

pemerintah mengontrol wilayah dan warga negara yang sama. Negara dengan

sistem politik federal memiliki pemerintah pusat dan pemerintah-pemerintah

yang didasarkan pada unit politik yang lebih kecil, yang biasanya disebut dengan

negara bagian, provinsi, atau wilayah. Unit politik yang lebih kecil ini

menyerahkan beberapa kekuasaan politik mereka kepada pemerintah pusat, demi

kebaikan bersama.

12. Monarki. Sistem di mana seseorang memilih hak keturunan untuk memimpin

sebagai kepala negara seumur hidupnya. Istilah ini juga diterapkan pada negara

yang diperintah. Kekuasaan monarki bervariasi dari absolut hingga sangat

terbatas. Monarki meliputi penguasa, seperti raja dan ratu, kaisar, dan tsar atau

sultan.

13. Perwakilan. Sistem di mana posisi eksekutif, legislatif, dan yudikatif dapat dipilih

melalui suara rakyat. Dalam banyak hal, perwakilan langsung digunakan untuk

tujuan legislatif saja. Di Indonesia dan Amerika Serikat ada pengecualian, yaitu

prinsip yang sama diterapkan pula untuk posisi eksekutif dan yudikatif: presiden

adalah perwakilan langsung rakyat.

14. Republik. Sistem yang didasarkan pada konsep bahwa kedaulatan berada di

tangan rakyat, yang mendelegasikan kekuasaan untuk memimpin atas nama

rakyat, untuk memilih perwakilan dan pejabat negara.

15. Sosialisme. Sistem yang menuntut kepemilikan negara dan kontrol sarana

produksi yang menguasai hajat hidup dan pemerataan kemakmuran. Sistem ini

secara spesifik dicirikan oleh nasionalisasi sumber daya alain, industri besar,

fasilitas perbankan dan kredit, serta hak milik publik; nasionalisasi cabang

industri yang dimonopoli, melihat monopoli sebagai sesuatu yang bertentangan

dengan kemakmuran rakyat.

16. Teokrasi. Sistem politik sebuah negara di mana Tuhan dianggap sebagai satu-

satunya kedaulatan dan hukum kerajaan dipandang sebagai perintah Tuhan.

Dapat juga dikembangkan bahwa teokrasi adalah sebuah negara, di mana kontrol

berada di tangan para imam agama.

17. Pemerintahan dunia. Konsep organisasi politik global terpusat dan merupakan

aturan hukum bersama yang menciptakan tatanan internasional dan mendorong

perdamaian.

B. DINAMIKA POLITIK INDONESIA

Banyak pendapat mengenai dinamika politik Indonesia. Namun, pendapat

yang secara umum diterima adalah dengan cara membedakan proses

berdasarkan kurun waktu perubahan sistem politik.

Menurut Arbi Sanit, kestabilan politik Indonesia sejak merdeka dapat

dibedakan atas kestabilan jangka pendek (kurang dari 10 tahun) dan kestabilan

jangka panjang (lo tahun atau lebih).

Dinamika politik Indonesia menurut Arbi Sanit dapat

dikelompokkan dalam masa (era) berikut ini.

a. Masa 1945-1967. Pada masa ini, terjadi perubahan dari sistem politik

demokrasi konstitusional menjadi sistem politik,demokrasi terpimpin. Masa

ini lebih dikenal dengan sebutan "Orde Lama".

b. Masa 1967-1999. Pada masa ini, terjadi perubahan dari sistem politik "Demokrasi Terpimpin" menjadi "Demokrasi Pancasila". Masa ini lebih

dikenal dengan sebutan "Orde Baru".

c. Masa 1999 sampai sekarang. Pada masa ini, terjadi perubahan dari sistem

politik sentralisasi menjadi sistem politik yang mengarah pada kemandirian

daerah (otonomi daerah). Masa ini dikenal dengan sebutan "Orde

Reformasi".

Berbicara mengenai dinamika politik juga berarti membicarakan stabilitas

politik. Dalam jangka pendek stabilitas politik lebih banyak ditentukan oleh

kewibawaan pemerintah. Artinya, stabilitas politik sangat dipengaruhi oleh

kondisi masyarakat. Dalam hal ini, baik massa, grup elit yang mendukung

pemerintah, maupun yang beroposisi, memberikan kesempatan kepada

pemerintah untuk menjalankan programnya. Contoh untuk ini adalah jatuhnya

Kabinet Natsir pada tahun 1951, meskipun pada awal kekuasaan kabinet

tersebut (kuartal terakhir tahun 1950), didukung oleh Presiden Soekarno.

Jatuhnya Kabinet Natsir disebabkan oleh tumbuhnya pertentangan antara

Perdana Menteri Natsir dengan Presiden Soekarno mengenai cara penyelesaian

pengembalian Irian Barat. Selain itu, jatuhnya Kabinet Natsir juga disebabkan

oleh cepat membesarnya kekuatan oposisi yang bersumber dari berbagai isu

seperti peningkatan pajak keuntungan sebesar 300 persen, masalah pemilihan

dewan perwakilan tingkat provinsi, kabupaten dan kecamatan yang dilandasi

oleh pemikiran federatif.

Di samping itu, kepercayaan massa kepada kepemimpinan kharismatis

Presiden Soekarno pada masa Demokrasi Terpimpin banyak pula berpengaruh

pada kestabilan politik dalam jangka. pendek. Kepercayaan massa makin

menurun seiring dengan bertambah lamanya Presiden Soekarno memegang

tampuk pemerintahan serta akibat makin banyaknya masalah-masalah nasional

yang tidak terselesaikan, sehingga menimbulkan berbagai macam

ketidakstabilan politik.

Demokrasi Terpimpin dalam indeks ketidakstabilan memperlihatkan

kenaikan. Ini berdasarkan pada kenyataan bahwa sistem politik Demokrasi

Terpimpin kurang memperhatikan permasalahan di dalam negeri yang

menjadi tuntutan masyarakat sebagai prioritas. Presiden Soekarno lebih fokus

pada masalah hubungan antarbangsa, di mana Indonesia diharapkan dapat

berperan penting dalam dunia internasional. Ia kurang berfokus pada upaya

mengurangi beban ekonomi dan politik yang dipikul masyarakat. Secara

politis-ekonomis, rakyat Indonesia dikerahkan untuk mendukung cita-cita

Indonesia sebagai negara terkemuka, sementara pembangunan ekonomi di

dalam negeri terabaikan.

Stabilitas politik jangka pendek dipengaruhi pula oleh seni dan keahlian

berpolitik lainnya, seperti kemampuan berkompromi dengan pihak yang

beroposisi. Kemampuan ini menyangkut bagaimana dua pihak yang

bertentangan dapat memecahkan permasalahan dan sedapat mungkin

mengurangi potensi terjadinya konflik. Untuk itu, dibutuhkan orang-orang

yang mampu berpolitik dalam pemerintahan. Terganggunya stabilitas politik

juga akan mengganggu stabilitas ekonomi, sosial, bahkan pertahanan dan

keamanaan negara tersebut.

Sementara itu, dalam jangka panjang, stabil-tidaknya politik Indonesia

lebih banyak berhubungan dengan perkembangan ekonomi, pelembagaan

struktur dan proses politik, serta partisipasi politik.

C. PELAKSANAAN SISTEM POLITIK DI INDONESIA

Dalam sistem politik Indonesia sejak pertengahan tahun 196o-an sampai

berakhirnya pemerintahan Orde Baru, jelas bahwa stabilitas politik merupakan

salah satu dasar pemikiran penyusunan strategi kehidupan bernegara dan

bermasyarakat. Alasan penggunaan dasar stabilitas politik sangat dipengaruhi

pengalaman bernegara sejak merdeka. Berkali-kali di masa Orde Lama terjadi

upaya memerdekakan diri dari beberapa wilayah. Ada pula aksi kudeta

terhadap pemerintahan yang sah.

Hal yang sama terulang kembali di masa Orde Baru. Aksi penuntut

reformasi adalah bentuk kudeta terhadap pemerintah yang berkuasa. Bahkan, di

masa transisi reformasi, persoalan disintegrasi bangsa terjadi. Pada era ini

bangsa Indonesia kehilangan salah satu provinsinya, Timor Timur. Dua wilayah

yang kaya dan luas di ujung barat dan timur Indonesia, yaitu Aceh dan Papua

turut menuntut pemisahan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akar

masalahnya adalah kemiskinan dan ketidakadilan. Di provinsi yang begitu luas

dan kaya raya akan sumber daya alam, ternyata masyarakatnya hidup dalam

kemiskinan.

Sebagian besar transisi kepemimpinan di Indonesia ditandai oleh

pergolakan dan pertumpahan darah. Tragedi 1965 mengakhiri pemerintahan

Soekarno. Tragedi Mei 1998 mengakhiri pemerintahan Soeharto. Sistem politik

dengan landasan stabilitas politik pun menjadi penting. Sistem politik Demokrasi

Pancasila masih dipercaya cukup tangguh untuk mencapai stabilitas tersebut.

Sistem politik Demokrasi Pancasila pada prinsipnya dibangun di atas

keberagaman dan pluralisme. Sistem ini dibangun dengan alasan bahwa Indonesia

adalah sebuah negara yang sangat majemuk, plural, dan beragam. Sistem ini

mengacu pada nilai-nilai demokrasi yang berketuhanan Yang Maha Esa,

kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin

oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dar keadilan sosial

bagi seluruh bangsa Indonesia.

D. SISTEM POLITIK DI NEGARA LIBERAL DAN NEGARA

KOMUNIS

Sistem politik di tiap negara berbeda-beda, karena masing-masing negara

menggunakan sistem politik yang paling sesuai dengan bentuk negaranya dan

keinginan rakyatnya atau pemimpin negaranya atau kelompok lain yang dominan di

negaranya. Seperti yang telah kita ketahui, negara Indonesia menganut sistem

politik demokrasi di mana kekuasaan sepenuhnya ada di tangan rakyat dan sistem

politik yang dijalankan adalah berdasarkart atas asas partisipasi masyarakat dalam

tiap langkah pembangunannya.

Di negara-negara liberal seperti Amerika Serikat atau Inggris, dianut sistem

politik liberal. Sistem politik liberal itu sendiri dicirikan dengan adanya kebebasan

berpikir bagi tiap individu dan kelompok; pembatasan kekuasaan, khususnya dari

pemerintah dan agama; penegakan hukum; pertukaran gagasan yang bebas; dan

suatu sistem pemerintahan yang transparan, yang di dalamnya hak-hak kaum

minoritas dijamin.

Sistem politik di Amerika Serikat hampir mirip dengan Sistem Politik

Indonesia, walaupun tetap berbeda karena bentuk negara yang berbeda. Berikut

adalah indikatornya. Amerika Serikat merupakan negara demokrasi konstitusional

dengan sistem three-tier dan institusi kehakiman yang bebas. Terdapat tiga urutan

pemerintahan yaitu nasional, negara bagian dan pemerintahan lokal yang

mempunyai badan legislatif serta eksekutif dengan bidang kekuasaan masing-

masing. Negara ini mengambil bentuk serikat atau federalisme di mana di

negara pusat dan negara bagian berbagi kekuasaan. Negara pusat berkuasa

terhadap beberapa perkara seperti pencetakan mata uang Amerika serta

kebijakan pertahanan. Sementara itu, negara-negara bagian berkuasa

menentukan hak dan undang-undang masing-masing seperti hak pengguguran

bayi dan hukuman maksimal dalam hal undang-undang. Satu elemen yang jelas

terlihat di Amerika ialah doktrin pembagian kekuasaan. Pasal 1 hingga 3

Konstitusi Amerika telah menggariskan secara terperinci mengenai kekuasaan

Negara yang utama yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Checks and

balances atau pemeriksaan dan keseimbangan merupakan satu ciri yang utama

dalam negara Amerika dan ini berlaku menyeluruh sehingga tidak ada satu

lembaga negara pun yang mempunyai kekuasaan mutlak untuk mengawasi

lembaga negara yang lain.

Di negara ini semua rakyat yang berusia 18 tahun ke atas berhak memilih.

Pemilu untuk pemilihan presiden diadakan setiap empat tahun sekali. Di

samping Pemilu untuk pemilihan presiden, ada pula Pemilu paruh waktu, yang

diadakan pada pertengahan masa jabatan presiden. Dalam pemilu ini yang

dipilih bukanlah presiden melainkan seluruh anggota Dewan Perwakilan dan

sepertiga dari seluruh senator dari tiap negara bagian. Berdasarkan data-data

tersebut, dapatkah kamu mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan sistem

politik di Amerika Serikat dan Indonesia?

Sistem komunisme, menurut teori, dapat menciptakan masyarakat tanpa

kelas yang kaya dan bebas, di mana semua orang menikmati status sosial dan

ekonomi. Namun dalam praktiknya, rezim komunis mengambil bentuk

pemerintah otoriter dan memaksa (coercive), yang tidak begitu peduli pada

persoalan kelas buruh dan pada akhirnya berupaya untuk mempertahankan

kekuasaan.

Secara garis besar, sistem politik di negara komunis dicirikan oleh

pemerintahan yang sentralistik, peniadaan hak milik pribadi, peniadaan hak-

hak sipil dan politik, tidak adanya mekanisme pemilihan umum yang terbuka,

tidak adanya oposisi, serta pembatasan terhadap arus informasi dan kebebasan

berpendapat. Sistem ini dianut oleh negara-negara seperti Cina, Kuba,

Vietnam, dan negara-negara Eropa Timur, walaupun di sebagian besar negara

komunis, sistem politik ini sudah tidak murni lagi pelaksanaanya.