AAAnn aalliississ sSS S tttaattiisttiiikkk ... sesuai dengan keunikan dan tahap -tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini. Sedangkan Madrasah adalah satuan pendidikan pada

1

AAAnnnaaalll iiisssiiisss SSStttaaatttiiissstttiiikkk PPPeeennndddiiidddiiikkkaaannn IIIssslllaaammm 222000111111///222000111222

Analisis Deskriptif Pendidikan RA dan Madrasah Tahun Pelajaran 2011-2012

A. Pengantar

Madrasah (RA, MI, MTs

dan MA) disebutkan dalam UU

Sistem Pendidikan Nasional

(Sisdiknas) Nomor 20 Tahun

2003 merupakan lembaga

pendidikan formal yang tidak

terpisahkan dari Sistem

Pendidikan Nasional. Secara yuridis, kedudukan madrasah

disetarakan dengan sekolah umum walaupun dalam beberapa hal

madrasah memiliki keunikan. Pembelajaran keagamaan yang

lebih intensif menjadi ciri khas tersendiri yang membedakan

madrasah dan sekolah umum.

Madrasah (RA, MI, MTs dan MA) adalah satuan

pendidikan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan

Islam yang secara teknis pembinaannya dilakukan oleh Direktorat

Pendidikan Madrasah.

RA merupakan satuan pendidikan yang menangani

Pendidikan Anak usia Dini (PAUD), yaitu salah satu bentuk

penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada

2


peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik

(koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya pikir,

daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosio

emosional (sikap dan perilaku serta agama) bahasa dan

komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap

perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini.

Sedangkan Madrasah adalah satuan pendidikan pada

pendidikan dasar (MI, MTs) dan menengah (MA) dimana untuk

Madrasah Ibtidaiyah (MI) setara dengan Sekolah Dasar (SD),

Madrasah Tsanawiyah (MTs) setara dengan Sekolah Menengah

Pertama (SMP) serta Madrasah Aliyah (MA) setara dengan

Sekolah Menengah Atas (SMA) yang dapat menentukan standard

kualitas sumber daya manusia Indonesia yang mampu

melahirkan generasi penerus bangsa yang berkualitas,

menguasai iptek serta berlandaskan iman dan takwa kepada Allah

SWT.

B. Analisis Deskriptif Data

1. Lembaga

Pendataan Raudhatul Athfal (RA) dan Madrasah (MI,

MTs,MA) mencakup 33 provinsi. Jumlah lembaga yang berhasil

didata oleh bagian Perencanaan dan Sistem Informasi pada

Tahun Pelajaran 2011-2012 secara nasional terdapat sebanyak

25.435 Raudhatul Athfal, 23.071 Madrasah Ibtidaiyah, 15.244

Madrasah Tsanawiyah, 6.664 Madrasah Aliyah. Persentase

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Perkembangan_fisik&action=edit&redlink=1

http://id.wikipedia.org/wiki/Kecerdasan

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sosio_emosional&action=edit&redlink=1

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sosio_emosional&action=edit&redlink=1

3


Gambar 1.1. Jumlah Lembaga RA, MI, MTs, dan MA TP. 2011-2012

Gambar 1.2. Jumlah MI, MTs, dan MA Berdasarkan Status TP. 2011-2012

sebaran lembaga yang berhasil didata adalah 36,13% - RA,

32,77% - MI, 21,65% - MTs, 9,45% - MA.

Jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) pada Tahun

Pelajaran 2011-2012 sebanyak 1.686 lembaga (7,31%),

sedangkan Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) sebanyak 21.385

lembaga (92,69%).

Jumlah Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) sebanyak 1.437

lembaga (9,43%), sedangkan Madrasah Tsanawiyah Tsanawiyah

Swasta (MTsS) sebanyak 13.807 lembaga (90,57%).

4


Gambar 1.3. Jumlah RA Berdasarkan Status Akreditasi TP. 2011-2012

Sedangkan Jumlah Madrasah Aliyah Negeri (MAN)

sebanyak 758 lembaga (11,37%), dan jumlah Madrasah Aliyah

Swasta (MAS) sebanyak 5.906 lembaga (88,63%).

Bila dilihat dari komposisi jumlah madrasah antara negeri

dan swasta, lebih dari 90% madrasah diselenggarakan oleh

swasta, yang pembinaannya dilakukan oleh lembaga/yayasan

ataupun secara perorangan. Hal ini menunjukkan besarnya

perhatian dan tanggung-jawab masyarakat sejak dahulu kala

akan pentingnya pendidikan pada anak-anak terutama pendidikan

berbasis agama, selain itu kondisi tersebut juga menunjukkan

bahwa pendidikan itu tidak harus terus menerus menjadi

tanggung jawab pemerintah melainkan juga seharusnya menjadi

tanggung-jawab masyarakat.

Berdasarkan data lembaga yang masuk ke Bagian

perencanaan dan Sistem Informasi, tercatat tingkat akreditasi

untuk jenjang RA adalah sebagai berikut; Akreditasi A sebanyak

1.196 lembaga (4,70%), 4.673 lembaga (18,37%) akreditasi B,

5


Gambar 1.4. Jumlah MI Berdasarkan Status Akreditasi TP. 2011-2012

Gambar 1.5. Jumlah MTs Berdasarkan Status Akreditasi TP. 2011-2012

2.353 lembaga (9,25%) akreditasi C, dan belum terakreditasi

sebanyak 17.213 lembaga (67,67%).

Jumlah MI berdasarkan status akreditasi adalah sebagai

berikut; Akreditasi A sebanyak 1.765 lembaga (7,65%), 9.427

lembaga (40,86%) akreditasi B, dan 6.011 lembaga (26,05%)

akreditasi C, serta 5.868 lembaga (25,43%) belum terakreditasi.

Sementara angka untuk akreditasi pada jenjang MTs,

sebanyak 1.278 lembaga (8,38%) berakreditasi A, 5.708 lembaga

(37,44%) akreditasi B, 3.451 lembaga (22,64%) akreditasi C dan

sebanyak 4.807 lembaga (31,53%) belum terakeditasi.

6


Gambar 1.6. Jumlah MA Berdasarkan Status Akreditasi TP. 2011-2012

Untuk akreditasi pada jenjang MA, sebanyak 804 lembaga

(12,06%) akreditasi A, 2.174 lembaga (32,62%) akreditasi B,

1.504 lembaga (22,57%) akreditasi C dan sebanyak 2.182

lembaga (32,74%) belum terakreditasi.

Bila dibandingkan dengan MI, MTs dan MA prosentase RA

yang belum terakreditasi menempati posisi yang paling atas

dengan 67,67%, hal ini dapat diartikan bahwa saat ini tata kelola

RA belum baik sehingga masih perlu mendapat perhatian yang

lebih besar dari Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.

Kedepan diharapkan manajemen dan mutu pendidikan RA

menjadi lebih baik. Sedangkan pada MI, MTs dan MA hanya

tinggal 1/3 nya yang belum terakreditasi.

Ternyata pada semua jenjang (RA, MI, MTs, MA), yang

memiliki akreditasi A hanya dibawah 10%. Ini artinya bahwa

manajemen dan pengelolaan madrasah selama ini masih perlu

ditingkatkan, sehingga kedepan pembinaan terhadap manajemen

dan tata kelola yang baik terhadap madrasah masih perlu

dilakukan sehingga nantinya akan lebih banyak madrasah yang

7


Gambar 1.7. Jumlah Siswa RA, MI, MTs, dan MA TP. 2011-2012

bermutu dengan lebih banyaknya madrasah yang berstatus A. Ini

semua pada akhirnya akan meningkatkan citra dan kepercayaan

terhadap madrasah dikalangan masyarakat.

2. Peserta Didik atau Siswa

Jumlah Keseluruhan peserta didik atau siswa madrasah

Tahun Pelajaran 2011-2012 sebanyak 8.079.426 orang yang

tersebar mulai dari tingkat RA sampai dengan tingkat MA. Dari

jumlah tersebut sebanyak 1.074.131 orang (13,29%) merupakan

siswa RA, kemudian sebanyak 3.200.459 orang (39,61%) adalah

siswa MI, dimana dari jumlah tersebut sebanyak 412.577 orang

siswa MIN, dan sebanyak 2.787.882 orang merupakan siswa MIS.

Siswa MTs sebanyak 2.745.022 orang (33,98%), yang terdiri dari

651.444 orang adalah siswa MTsN, dan sebanyak 2.093.578

orang adalah siswa MTsS. Sedangkan pada jenjang MA, jumlah

siswanya adalah 1.059.814 orang (13,12%), yang terdiri dari

354.740 orang siswa MAN, dan sebanyak 705.074 orang adalah

siswa MAS.

8


Pada gambar 1.7 jelas terlihat jumlah siswa madrasah

swasta berbanding lurus dengan jumlah lembaga yang berstatus

swasta. Hal ini menyatakan banwa kontribusi lembaga swasta

sangat berarti didalam dunia pendidikan Islam khususnya dalam

peningkatan akses pendidikan. Oleh karena itu, lembaga swasta

perlu mendapat perhatian dan perlakuan yang sama dengan

negeri agar kwalitas atau mutu lembaga tersebut dapat

diandalkan dalam pelayanan pendidikan pada masyarakat.

Komposisi siswa berdasarkan jenis kelamin dari RA

sampai MA adalah sebagai berikut : pada jenjang RA sebanyak

538.822 orang (50,16%) berjenis kelamin laki-laki, dan sebanyak

535.309 orang (49,84%) berjenis kelamin perempuan. Dapat

disimpulkan bahwa pada jenjang RA perbandingan jumlah laki-

laki dan perempuan hampir seimbang. Pada jenjang MI sebanyak

1.644.120 orang (51,37%) berjenis kelamin laki-laki sedangkan

sebanyak 1.556.339 orang (48,63%) berjenis kelamin

perempuan. Perbandingan jumlah siswa laki-laki dan perempuan

untuk jenjang MI, siswa laki-laki sedikit lebih banyak dibanding

dengan siswa perempuan. Pada jenjang MTs sebanyak 1.330.220

orang (48,46%) berjenis kelamin laki-laki, sedangkan sebanyak

1.414.802 orang (51,54%) berjenis kelamin perempuan. Dapat

disimpulkan bahwa untuk jenjang MTs, siswa perempuan lebih

banyak dibanding dengan siswa laki-laki. Untuk jenjang MA

sebanyak 413.219 orang (38,99%) berjenis kelamin laki-laki

sedangkan sebanyak 646.595 orang (61,01%) berjenis kelamin

perempuan, jadi pada jenjang MA lebih banyak siswa perempuan.

9


Gambar 1.8. Jumlah Siswa RA, MI, MTs, dan MA Berdasarkan Jenis Kelamin TP. 2011-2012

Secara keseluruhan komposisi siswa madrash berdasarkan jenis

kelamin pada jenjang RA sampai dengan jenjang MTs hampir

berimbang, kondisi agak berbeda terdapat pada jenjang MA,

dimana jumlah siswa perempuan lebih banyak dibanding dengan

jumlah siswa laki-laki. Perlu diteliti dan dilakukan pembahasan

lebih mendalam, dengan makin meningkat jenjang madrasah

siswanya lebih banyak perempuan.

3. Rombongan Belajar (Rombel) dan APK

Indikator lain yang tak kalah pentingnya untuk memantau

perkembangan lembaga pendidikan adalah rombongan belajar

(rombel) dan Angka partisipasi Kasar (APK).

Jumlah rombel untuk jenjang RA sebanyak 53.720,

sementara jumlah siswa sebanyak 1.074.131 orang, sehingga

diketahui rasio rombel:siswa RA sebesar 1:20, bahwa 1 rombel

dapat menampung siswa sebanyak 20 siswa. Jumlah rombel

untuk jenjang MI sebanyak 141.720 dengan jumlah siswa

sebanyak 3.200.459 siswa, sehingga diketahui rasio rombel:siswa

MI sebesar 1:23, dengan demikian untuk jenjang MI, bahwa 1

10


rombel dapat menampung siswa sebanyak 23 siswa. Jumlah

rombel untuk jenjang MTs sebanyak 76.061 dengan jumlah siswa


sebesar MTs 1:36, dengan demikian untuk jenjang MTs, bahwa 1

rombel dapat menampung siswa sebanyak 36 siswa. Jumlah

rombel untuk jenjang MA sebanyak 35.286 dengan jumlah

siswa sebanyak 1.059.814 siswa, sehingga diketahui rasio

rombel:siswa MA sebesar 1:30, dengan demikian untuk jenjang

MA, bahwa 1 rombel dapat menampung siswa sebanyak 30

siswa.

Komposisi rasio rombel:siswa berdasarkan status

madrasah negeri maupun swasta adalah sebagai berikut : Jumlah

rombel untuk MIN sebanyak 17.468 dengan jumlah siswa

sebanyak 412.577 siswa, sehingga diketahui rasio rombel:siswa

MIN sebesar 1:24, dengan demikian untuk MIN, bahwa 1 rombel

dapat menampung sebanyak 24 siswa. Jumlah rombel untuk MIS

sebanyak 124.252 dengan jumlah siswa sebanyak 2.787.882

siswa, sehingga diketahui rasio rombel:siswa MIS sebesar 1:22,

dengan demikian untuk MIS, bahwa 1 rombel dapat menampung

sebanyak 22 siswa. Jumlah rombel untuk MTsN sebanyak 17.463

dengan jumlah siswa sebanyak 651.444 siswa, sehingga diketahui

rasio rombel:siswa MTsN sebesar 1:37, dengan demikian untuk

MTsN, 1 rombel dapat menampung sebanyak 37 siswa. Jumlah

rombel untuk MTsS sebanyak 58.598 dengan jumlah siswa


MTsS sebesar 1:36, dengan demikian untuk MTsS, bahwa 1

rombel dapat menampung sebanyak 36 siswa. Jumlah rombel

11


Gambar 1.9. Rasio Rombel - Siswa RA, MI, MTs, dan MA TP. 2011-2012

untuk MAN sebanyak 11.812 dengan jumlah siswa sebanyak

354.740 siswa, sehingga diketahui rasio rombel:siswa MAN

sebesar 1:30, dengan demikian untuk MAN, bahwa 1 rombel

dapat menampung sebanyak 30 siswa. Jumlah rombel untuk MAS

sebanyak 23.474 dengan jumlah siswa sebanyak 705.074 siswa,

sehingga diketahui rasio rombel:siswa MAS sebesar 1:30, dengan

demikian untuk MAS, bahwa 1 rombel dapat menampung

sebanyak 30 siswa.

Dari paparan mengenai rasio rombel:siswa diatas dapat

dilihat bahwa :

• Semakin naik jenjang pendidikan pada madrasah, makin

besar rasio. Ini berindikasi bahwa kepadatan pada tingkat

yang lebih tinggi disebabkan minat yang banyak tapi

daya tampung yang masih kurang. Ini dapat disimpulkan

bahwa makin tinggi jenjang pendidikan, keberadaan

lembaga semakin dirasakan kurang. Kementerian Agama

12


Gambar 1.10. Provinsi dengan Nilai APK Terbesar pada RA TP. 2011-2012

perlu menambah ruang belajar baru atau mendirikan

lembaga baru.

• Rasio rombel:siswa untuk jenjang madrasah yang

berstatus swasta memiliki perbandingan lebih kecil

dibanding dengan madrasah yang berstatus negeri. Jadi

daya tampung pada madrasah negeri lebih padat dari

madrasah swasta. Hal ini dapat diindikasikan bahwa

masyarakat masih tetap memilih lembaga yang berstatus

negeri dari pada swasta dalam menempatkan anaknya

untuk bersekolah. Hal ini dimungkinkan karena alasan,

bahwa secara kualitas lembaga negeri lebih baik

dibandingkan dengan lembaga swasta. Faktor lainnya

mungkin bersekolah di lembaga negeri membutuhkan

biaya relatif sedikit dibandingkan dengan bersekolah

dilembaga swasta.

Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk RA secara nasional

adalah 3,30%, dengan daerah yang memiliki nilai APK terbesar

13


Gambar 1.11. Provinsi dengan Nilai APK Terbesar pada MIN dan MIS TP. 2011-2012

adalah Provinsi Jawa Timur yaitu 7,56%, selanjutnya diikuti oleh

Provinsi Nusa Tenggara Barat (5,30%), Jawa Tengah (3,89%),

Sumatera Utara (3,57%) dan Jawa Barat (3,54%). Sedangkan

daerah yang nilai APK-nya terkecil adalah Provinsi Papua yaitu

0,36%.

APK untuk MI secara nasional adalah 12,33%, dengan

nilai APK untuk MIN adalah 1,59% dan MIS 10,74%. Daerah yang

memiliki nilai APK terbesar untuk MI adalah Provinsi Jawa Timur

yaitu 24,92%, Aceh 21,01% dan Kalimantan Selatan (16,67%)

sedangkan yang terkecil Provinsi Papua (1,74%), Nusa Tenggara

Timur (3,03%) dan Sumatera Barat (3,08%).

APK MIN 1,59% secara nasional mendapat kontribusi

terbesar dari Provinsi Aceh yaitu 17,78%, selanjutnya diikuti oleh

Provinsi Kalimantan Selatan (6,04%), Kalimantan Tengah

(3,61%), Bengkulu (3,55%) dan Maluku Utara (3,22%).

Sedangkan daerah yang nilai APK-nya terkecil adalah Provinsi

Papua yaitu 0,19%.

14


Gambar 1.12. Provinsi dengan Nilai APK Terbesar pada MTsN dan MTsS TP. 2011-2012

Sedangkan APK untuk MIS 10,74%, mendapat kontribusi

terbesar dari Provinsi Jawa Timur yaitu 23,85%, selanjutnya

diikuti oleh Provinsi Jawa Tengah (15,34%), Nusa Tenggara Barat

(14,13%), Jawa Barat (12,30%) dan Banten (11,67%).

Sedangkan daerah yang nilai APK-nya terkecil adalah Provinsi

Sumatera Barat yaitu 1,11%.

APK untuk MTs secara nasional adalah 21,19%, dengan

nilai APK untuk MTsN adalah 5,03% dan MTsS 16,16%. Daerah

yang memiliki nilai APK terbesar untuk MTs adalah Provinsi Nusa

Tenggara Barat yaitu 33,81%, Kalimantan Selatan (33,55%) dan

Jawa Timur (31,39%) sedangkan yang terkecil Provinsi Papua

(1,50%), Nusa Tenggara Timur (2,87%) dan Bali (2,96%).

APK MTsN 5,03% secara nasional mendapat kontribusi

terbesar dari Provinsi Kalimantan Selatan yaitu 17,24%,

selanjutnya diikuti oleh Provinsi Sumatera Barat (16,03%), Aceh

(15,45%), DIY (10,21%) dan Jambi (9,66%). Sedangkan daerah

yang nilai APK-nya terkecil adalah Provinsi Papua yaitu 0,08%.

15


Gambar 1.13. Provinsi dengan Nilai APK Terbesar pada MAN dan MAS TP. 2011-2012

Sedangkan APK untuk MTsS 16,16%, dengan daerah

yang memiliki nilai APK terbesar adalah Provinsi Nusa Tenggara

Barat yaitu 29,88%, selanjutnya diikuti oleh Provinsi Banten

(25,31%), Jawa Timur (24,99%), Jawa Tengah (19,10%) dan

Jawa Barat (18,12%). Sedangkan daerah yang nilai APK-nya

terkecil adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu 1,28%.

APK untuk MA secara nasional adalah 7,88%, dengan

nilai APK untuk MAN adalah 2,64% dan MAS 5,24%. Daerah yang

memiliki nilai APK terbesar untuk MA adalah Provinsi Nusa

Tenggara Barat yaitu 19,53%, Kalimantan Selatan (14,09%) dan

Jawa Timur (13,72%) sedangkan yang terkecil Provinsi Papua

(0,64%), Bali (1,48%) dan Nusa Tenggara Timur (1,92%).

APK MAN 2,64% secara nasional mendapat kontribusi

terbesar dari Provinsi Kalimantan Selatan yaitu 7,77%,

selanjutnya diikuti oleh Provinsi Aceh (7,61%), Sumatera Barat

(6,26%), Bengkulu (4,65%) dan Jambi (4,63%). Sedangkan

daerah yang nilai APK-nya terkecil adalah Provinsi Papua yaitu

0,21%.

16


Sedangkan APK untuk MAS adalah 5,24%, daerah yang

memiliki nilai APK terbesar adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat

yaitu 15,94%, selanjutnya diikuti oleh Provinsi Jawa Timur

(10,39%), Sulawesi Tengah (6,49%), Kalimantan Selatan

(6,33%) dan Maluku Utara (6,16%). Sedangkan daerah yang nilai

APK-nya terkecil adalah Provinsi Papua yaitu 0,43%.

Dari nilai APK diatas dapat disimpulkan bahwa APK pada

RA dan Madrasah (MI, MTs, MA) mendapat kontribusi yang

sangat besar dari swasta. Perlu dicatat bahwa pada tahun

pelajaran 2010/2011, APK RA menurun drastis dari 8,20%

menjadi 2,98% dikarenakan ada perubahan pada angka pembagi.

Pada TP. 2010/2011 pembagi usia penduduk adalah 4 – 6 tahun

sedangkan TP. 2011/2012 dengan pembagi usia penduduk 0 – 6

tahun dikarenakan RA sudah masuk kategori pendidikan PAUD.

4. Siswa Peserta UN dan Tingkat Kelulusan

Berdasarkan data dari Pusat Penilaian Pendidikan Badan

Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan (PUSPENDIK BALITBANG KEMDIKBUD) bahwa

Jumlah siswa MTs yang mengikuti Ujian Nasional tahun 2012

sebanyak 756.407 orang, dari jumlah tersebut 194.574 orang

adalah siswa peserta dari MTsN sedangkan 561.833 orang siswa

peserta dari MTsS.

Jumlah Siswa MTs peserta UN yang berhasil lulus adalah

674.956 orang (89,23%) siswa, dengan rincian 172.239 orang

(88,52%) siswa dari MTsN, dan 502.717 orang (89,48%) siswa

17


Gambar 1.14. Jumlah Siswa MTsN dan MTsS Peserta UN dan Tingkat Kelulusan TP. 2011-2012

dari MTsS. Untuk UN-MTs, % kelulusan terbesar pada Provinsi

Bali (99,57%), DKI Jakarta (99,48%), Papua Barat (98,92%) dan

Sumatera Selatan (98,72%). Sedangkan % kelulusan terkecil dari

Provinsi DIY (56,54%) dan Kep. Babel (62,64%).

Bila dilihat dari hasil UN diatas, ternyata pada jenjang

MTs tingkat kelulusannya masih dibawah 90% atau yang tidak

lulus lebih dari 10%. Ini artinya bahwa Sistem dan kaidah

pembelajaran di Madrasah Tsanawiyah selama ini masih sangat

kurang memadai, siswa yang tidak lulus bisa disebabkan oleh

masih buruknya manajemen dan strategi pembelajaran, masih

rendahnya tingkat kualifikasi tenaga pengajar, atau minimnya

fasilitas atau sarana penunjang belajar. Sehingga kedepan

dibutuhkan peningkatan dan pengembangan program untuk

perbaikan kualitas guru, perbaikan strategi pembelajaran dan

ditambah perbaikan sarana dan prasarana belajar. yang pada

akhirnya akan meningkatkan citra MTs dikalangan masyarakat.

18


Gambar 1.15. Jumlah Siswa MA Peserta UN dan Tingkat Kelulusan TP. 2011-2012

Jumlah Siswa MA yang menjadi peserta UN sebanyak

308.355, dari jumlah tersebut 86.989 (28,21%) siswa peserta

jurusan IPA, 189.673 (61,51%) siswa peserta jurusan IPS,

18.300 (5,93%) siswa peserta jurusan Bahasa, dan 13.393

(4,34%) adalah siswa peserta jurusan Keagamaan. Jumlah siswa

peserta UN yang lulus sebanyak 282.218 (91,52%) dari jumlah

peserta UN, sehingga tingkat kelulusan dari masing masing

jurusan adalah sebagai berikut : Siswa lulus UN jurusan IPA

sebesar 81.531 (93,73%), siswa lulus UN jurusan IPS sebesar

174.571 (92,04%), siswa lulus UN jurusan Bahasa sebesar

14.795 (80,85%), dan siswa lulus UN jurusan Keagamaan

sebesar 11.321 (84,53%).

Untuk UN-MA, % kelulusan terbesar pada Provinsi

Bengkulu (98,42%), Sumatera Selatan (97,53%), Papua Barat

(96,95%) dan Sulawesi Utara (96,52%). Sedangkan % kelulusan

terkecil dari Provinsi NTT (59,18%) dan Gorontalo (66,38%).

19


Berdasarkan program, % kelulusan pada program IPA

dan IPS sudah cukup baik diatas 90% tetapi untuk jurusan

Bahasa dan Keagamaan masih sekitar 80%, sehingga kedepan

harus ditingkatkan. % kelulusan IPA terbesar pada Provinsi Bali

(99,40%), Bengkulu (99,13%), Sumatera Selatan (98,01%) dan

Papua Barat (97,65%). Sedangkan % kelulusan terkecil dari

Provinsi DIY (54,43%) dan Kep. Riau (59,32%).

% kelulusan UN untuk Program IPS terbesar pada

Provinsi Bengkulu (98,24%), Papua Barat (97,75%), Sumatera

Selatan (97,38%) dan Lampung (95,97%). Sedangkan %

kelulusan terkecil dari Provinsi Papua (46,15%) dan Nusa

Tenggara Timur (59,10%).

Pada Program Bahasa, % kelulusan UN terbesar pada

Provinsi Kep. Riau (100,00%), Sulawesi Utara (97,95%), Papua

Barat (97,42%) dan Bengkulu (97,03%). Sedangkan % kelulusan

terkecil dari Provinsi Kalimantan Barat (15,38%) dan Riau

(27,27%).

Sedangkan untuk Program Agama, % kelulusan UN

terbesar pada Provinsi Maluku Utara (100,00%), Sumatera Utara

(98,14%), Bali (97,87%) dan Sumatera Selatan (97,23%).

Sedangkan % kelulusan terkecil dari Provinsi Kep. Bangka

Belitung (33,33%) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (49,18%).

Jumlah Siswa MAN yang menjadi peserta UN sebanyak


jurusan IPA, 48.877 (43,53%) siswa peserta jurusan IPS, 12.726

(11,33%) siswa peserta jurusan Bahasa, dan 6.557 (5,84%)

20


Gambar 1.16. Jumlah Siswa MAN Peserta UN dan Tingkat Kelulusan TP. 2011-2012

adalah siswa peserta jurusan Keagamaan. Jumlah peserta UN

yang lulus sebanyak 105.763 (94,20%), sehingga tingkat

kelulusan dari masing masing jurusan adalah sebagai berikut :

Siswa lulus UN jurusan IPA sebesar 41.638 (94,39%), siswa lulus

UN jurusan IPS sebesar 48.523 (99,28%), siswa lulus UN jurusan

Bahasa sebesar 10.204 (80,18%), dan siswa lulus UN jurusan

Keagamaan sebesar 5.398 (82,32%).

Jumlah Siswa MAS yang menjadi peserta UN sebanyak


dari jurusan IPA, 140.796 (71.80%) siswa peserta dari jurusan

IPS, 5.574 (2,84%) siswa peserta dari jurusan Bahasa, dan 6.836

(3,49%) siswa peserta dari jurusan Keagamaan. Jumlah peserta

UN yang lulus sebanyak 176.455, sehingga tingkat kelulusan dari

masing masing jurusan adalah sebagai berikut : Siswa lulus UN

jurusan IPA sebesar 39.893 (93,04%), siswa lulus UN jurusan IPS

sebesar 126.048 (89,53%), siswa lulus UN jurusan Bahasa

21


Gambar 1.17. Jumlah Siswa MAS Peserta UN dan Tingkat Kelulusan TP. 2011-2012

sebesar 4.591 (82,36%), dan siswa lulus UN jurusan Keagamaan

sebesar 5.923 (86,64%).

Dilihat dari hasil UN Madrasah Aliyah diatas, % kelulusan

yang rendah adalah pada program Bahasa dan Keagamaan. Hal

ini berarti perlu perhatian khusus pada kedua program tersebut

agar hasil UN tahun berikutnya dapat lebih baik. Sedangkan nilai

rata-rata tertinggi terdapat pada program IPA dan IPS. Sejumlah

elemen penting menjadi prasyarat untuk meningkatkan angka

kelulusan siswa madrasah di antaranya pemberian pelayanan

yang baik, motivasi yang tinggi, kepala madrasah yang

bertanggung jawab, serta semangat tinggi para guru untuk

mengantarkan anak didiknya dengan baik. Jika sejumlah

komponen tersebut dipenuhi, Insya Allah angka kelulusan bisa

mencapai target.

Berdasarkan Nilai UN MTs dan MA pada lembaga swasta

terlihat nilai pada tingkat MTsS tidak signifikan, tetapi untuk

tingkat MA lembaga swasta relatif lebih rendah. Oleh karena itu

22


Gambar 1.18. Kualifiaksi Pendidikan Kepala RA TP. 2011-2012

pembelajaran di MA perlu ditingkatkan, sarana dan prasarana

perlu perbaikan dan manajemen pembelajaran perlu ditingkatkan.

5. Kepala Lembaga Pendidikan

Jumlah Kepala RA sebanyak 25.435 orang yang

memimpin sebanyak 25.435 lembaga RA. Dari jumlah tersebut

bila dilihat dari latar belakang pendidikan atau kualifikasi

pendidikan sebanyak (60,06%) atau 15.275 orang memiliki

jenjang pendidikan belum S1, sebanyak (38,94%) atau 9.904

orang berpendidikan S1, sebanyak (1,00%) atau 255 orang

berpendidikan S2 dan sisanya sebanyak 1 orang (0.00%)

berpendidikan S3.

Dari grafik diatas terlihat bahwa masih banyak sekali

Kepala RA yang berlatar belakang pendidikan < S1, hal ini perlu

perhatian dan dorongan dari pemerintah agar para Kepala RA

tersebut minimal memiliki pendidikan minimal S1, dikarenakan hal

ini berkaitan dengan skill individu tersebut untuk manajemen tata

kelola lembaga agar lebih baik.

23


Gambar 1.19. Kualifiaksi Pendidikan Kepala MI TP. 2011-2012

Jumlah Kepala MI sebanyak 23.071 orang dengan Latar

Belakang Pendidikan Kepala MI sebanyak 8.908 orang (38,61%)

berpendidikan < S1, sebanyak 835 orang (3,62%) berpendidikan

S2 dan sebanyak 1 orang (0,00%) berpendidikan S3. Sementara

sebagian besar Kepala MI berpendidikan S1, yaitu sebanyak

13.327 orang (57,77%).

Latar Belakang Pendidikan dari 1.686 orang Kepala MIN

sebanyak 262 orang (15,54%) berpendidikan < S1, sebanyak 230

orang (13,64%) berpendidikan S2 dan tidak ada Kepala MIN yang

berpendidikan S3. Sementara sebagian besar Kepala MIN

berpendidikan S1, yaitu sebanyak 1.194 orang (70,82%).

Sementara dari 21.385 orang Kepala MIS sebagian besar

berpendidikan S1, yaitu sebanyak 12.133 orang (56,74%),

sebanyak 8.646 orang (40,43%) berpendidikan < S1, sebanyak

605 orang (2,83%) berpendidikan S2 dan sisanya sebanyak 1

orang (0,00%) berpendidikan S3.

Dari data diatas terlihat bahwa, kualitas Kepala MIS

masih sangat memprihatinkan, yang berpendidikan < S1 pada

24


Gambar 1.20. Kualifiaksi Pendidikan Kepala MTs TP. 2011-2012

MIS sebanyak 40,43% sedangkan pada MIN hanya tinggal

15,54%. Ini berarti bahwa pemerintah harus lebih banyak

memberikan perhatian kepada swasta dalam hal peningkatan

kompetensi Kepala MI, padahal kontribusi swasta pada dunia

Pendidikan Islam sangat besar dan harus diperhitungkan.

Untuk jenjang MTs, dari sebanyak 15.244 orang kepala

MTs, 3.788 orang atau (24,85%) masih berlatar belakang < S1,

1.629 orang (10,69%) berpendidikan S2 dan sebanyak 15 orang

(0,10%) berpendidikan S3. Sementara sebagian besar Kepala

MTs berpendidikan S1, yaitu sebanyak 9.812 orang (64,37%).

Latar Belakang Pendidikan dari 1.437 orang Kepala MTsN,

hanya sebanyak 145 orang (10,09%) berpendidikan < S1, 501

orang (34,86%) berpendidikan S2 dan 3 orang (0,21%)

berpendidikan S3. Namun yang berpendidikan S1 sebanyak 788

orang (54,84%). Sementara dari 13.807 orang Kepala MTsS,

sebagian besar berpendidikan S1 yaitu sebanyak 9.024 orang

(65,36%), sebanyak 3.643 orang (26,39%) berpendidikan < S1,

25


Gambar 1.21. Kualifiaksi Pendidikan Kepala MA TP. 2011-2012

1.128 orang (8,17%) berpendidikan S2 dan sisanya sebanyak 12

orang (0,09%) berpendidikan S3.

Untuk tingkat kompetensi Kepala MTs tampaknya cukup

baik karena kepala MTs baik negeri maupun swasta sudah diatas

50% berpendidikan S1. Namun tetap harus ada dorongan dari

pemerintah agar para Kepala MTs yang belum berpendidikan

minimal S1, agar segera meningkatkan kualifikasinya mengingat

tantangan dunia pendidikan ke depan jauh lebih besar, sehingga

harus dipimpin oleh seorang individu yang mumpuni secara skill.

Untuk jenjang MA, dari sebanyak 6.664 orang kepala MA,

sebanyak 930 orang atau (13,96%) masih berlatar belakang <

S1, sebanyak 1.110 orang (16,66%) telah berpendidikan S2 dan

sebanyak 18 orang (0,27%) berpendidikan S3. Sedangkan yang

berpendidikan S1 sebanyak 4.606 orang (69,12%).

Latar Belakang Pendidikan dari 758 orang Kepala MAN

sebanyak 43 orang (5,68%) berpendidikan < S1, 379 orang

(50,00%) berpendidikan S1 dan 330 orang (43,54%)

26


berpendidikan S2. Sedangkan hanya sebagian kecil saja Kepala

MAN berpendidikan S3, yaitu sebanyak 6 orang (0,79%).

Sementara dari 5.906 orang Kepala MAS, berpendidikan S1

sebanyak 4.227 orang (71,57%), 887 orang (15,02%)

berpendidikan < S1, 780 orang (13,21%) berpendidikan S2 dan

sisanya sebanyak 12 orang (0,20%) berpendidikan S3.

Berdasarkan data diatas, untuk Kepala MA kondisi lebih

baik lagi dari MTs. Dimana hanya berkisar 5% – 15% masih

berpendidikan < S1, sisanya sudah S1, S2 dan S3. Sehingga pada

tingkat MA, tugas pemerintah harus memperbaiki kualifikasi

pendidikan Kepala MA untuk minimal berpendidikan S1 hanya

pada sekitar 15%. Sedangkan untuk yang telah berpendidikan ≥

S1 perlu ditingkatkan kemampuan mereka dalam hal manajemen

dan pengelolaan madrasah.

6. Pendidik (Guru)

Jumlah Pendidik di jenjang RA sebanyak 117.544 orang

dengan komposisi berdasarkan kualifikasi pendidikan, sebanyak

72.496 orang (61,68%) berpendidikan < S1, 44.576 orang

(37,92%) berpendidikan S1 dan sisanya sebanyak 472 orang

(0,40%) berpendidikan ≥ S2. Mayoritas Pendidik RA

berpendidikan < S1 (61,68%) cukup memprihatinkan, mengingat

pertumbuhan teknologi semakin kompetitif dan masukan

informasi semakin komplek maka disaat ini sangat diperlukan

pendidik yang mempunyai kognitif dan wawasan yang tinggi

serta bijak dalam menghadapi pengaruh era global kepada anak

27


Gambar 1.22. Pendidik RA TP. 2011-2012

didiknya mengingat anak RA termasuk anak didik pada umur

PAUD, yang sangat riskan terhadap hal tersebut. Kedepan

diharapkan semua Pendidik RA berpendidikan minimal S1.

Dilihat dari status kepegawaian, mayoritas Pendidik RA

berstatus Non PNS yakni sebanyak 107.465 orang (91,43%).

Sementara hanya sebagian kecil saja yang berstatus sebagai

PNS, yakni sebanyak 10.079 orang (8,57%). Oleh karena itu

perlu diberi peluang kepada Pendidik RA untuk menjadi PNS agar

kesejahteraan dan jenjang karir mereka lebih baik lagi. Hal ini

sejalan dengan kebijakan Pemerintah terhadap PAUD sudah

cukup baik.

Jika ditinjau dari kategori jenis kelamin, maka sebanyak

11.203 orang (9,53%) berjenis kelamin laki-laki, sementara

106.341 orang (90,47%) berjenis kelamin perempuan. Tampak

terlihat Pendidik RA lebih didominasi oleh kaum perempuan, hal

ini dapat dipahami karena secara psikologis perempuan lebih

dekat dengan anak-anak usia dini disebabkan sifat keibuannya.

28


Jumlah Guru di jenjang MI sebanyak 306.054 orang

dengan komposisi berdasarkan jenis kelamin, sebanyak 135.067

orang (44,13%) berjenis kelamin laki-laki sedangkan yang

berjenis kelamin perempuan sebanyak 170.987 orang (55,87%).

Jika dilihat dari status kepegawaian, mayoritas berstatus Non PNS

yakni sebanyak 184.672 orang (60,34%), sedangkan yang

berstatus PNS, sebanyak 121.382 orang (39,66%). Jika dilihat

berdasarkan kualifikasi pendidikan sebanyak 105.477 orang

(34,46%) berpendidikan kurang dari S1, 196.415 orang (64,18%)

berpendidikan S1, dan yang berpendidikan S2 atau lebih hanya

4.162 orang (1,36%).

Sama dengan tingkat RA, untuk Guru MI didominasi

kaum perempuan. Hal ini dimaklumi karena pada Pendidikan

Dasar dibutuhkan kesabaran dan ketekunan yang lebih untuk

mendidik mereka. Untuk status kepegawaian demikian pula, pada

tingkat ini Non PNS masih banyak. Sedangkan untuk kualifikasi

pendidikan sudah cukup baik sekitar 65% sudah berpendidikan ≥

S1. Perbaikan kompetensi pada guru tingkat ini tetap harus

dilaksanakan dan peningkatan kualifikasi harus dilakukan pada

Guru MI tersebut sekitar 35% yaitu yang masih berpendidikan <

S1.

Pada MIN jumlah guru sebanyak 34.157 orang atau

11,16% dari total guru di Madrasah Ibtidaiyah, komposisi

berdasarkan jenis kelamin sebanyak 12.501 orang (36,60%)

berjenis kelamin laki-laki dan perempuan sebanyak 21.656 orang

(63,40%). Jika dilihat dari status kepegawaian, guru yang

29


Gambar 1.23. Pendidik MI TP. 2011-2012

berstatus Non PNS sebesar 12.303 orang (36,02%). Sedangkan

yang berstatus sebagai PNS, sebanyak 21.854 orang (63,98%).

Jika dilihat berdasarkan kualifikasi pendidikan sebanyak 11.071

orang (32,41%) berpendidikan < S1, berpendidikan S1 sebanyak

22.150 orang (64,85%), dan guru yang berpendidikan ≥ S2

sebanyak 936 orang (2,74%).

Untuk guru MIN berdasarkan status kepegawaian masih

63,98% PNS, angka ini masih sangat kecil karena seharusnya

pada Madrasah Negeri paling tidak guru Pemerintah (PNS)

mencapai 80-90%. Demikian pula masih adanya guru MIN yang

berpendidikan < S1 (32,41%) pada Madrasah Negeri perlu

menjadi perhatian.

Pada MIS jumlah guru sebanyak 271.897 orang atau

88,84% dari total guru di MI dengan komposisi berdasarkan jenis

kelamin, sebanyak 122.566 orang (45,08%) laki-laki sedangkan

perempuan sebanyak 149.331 orang (54,92%). Jika dilihat dari

status kepegawaian, mayoritas guru MIS berstatus Non PNS yakni

30


sebesar 172.369 orang (63,39%). Sedangkan yang berstatus

PNS, sebanyak 99.528 orang (36,61%). Jika dilihat berdasarkan

kualifikasi pendidikan sebanyak 94.406 orang (34,72%)

berpendidikan < S1, berpendidikan S1 sebanyak 174.265 orang

(64,09%), dan berpendidikan ≥ S2 sebanyak 3.226 orang

(1,19%).

Untuk Madrasah Ibtidaiyah Swasta, perimbangan guru

laki-laki dan perempuan cukup berimbang sedangkan

berdasarkan kualifikasi pendidikan hampir sama dengan dengan

MIN, masih cukup banyak guru yang berpendidikan < S1 yaitu

sekitar 35%.

Jumlah Guru di jenjang MTs sebanyak 311.201 orang

dengan komposisi berdasarkan jenis kelamin sebanyak 162.431

orang (52,19%) laki-laki sedangkan yang perempuan 148.770

orang (47,81%). Jika dilihat dari status kepegawaian, mayoritas

berstatus Non PNS yakni sebesar 221.642 orang (71,22%).

Sedangkan yang berstatus PNS, sebanyak 89.559 orang

(28,78%). Jika dilihat berdasarkan kualifikasi pendidikan

sebanyak 79.014 orang (25,40%) berpendidikan < S1,

berpendidikan S1 sebanyak 224.742 orang (72,22%), dan

berpendidikan ≥ S2 sebanyak 7.445 orang (2,39%).

Tidak berbeda dengan tingkat MI, pada tingkat MTs guru

PNS relative kecil, 1/3 bagian saja. Namun tingkat pendidikan

guru MTs relative lebih baik karena sekitar 75% berpendidikan ≥

S1. Bahwa perbaikan tingkat pendidikan pada guru MTs masih

terletak pada sekitar 25% guru yang masih Belum S1. Pada

31


Gambar 1.24. Pendidik MTs TP. 2011-2012

tingkat MTs ternyata guru laki-laki lebih banyak dari guru

perempuan. Ini terbukti minat laki-laki sebagai guru lebih kearah

tingkat yang lebih tinggi. Hal ini perlu diteliti lebih dalam lagi

penyebabnya.

Pada MTsN jumlah guru sebanyak 48.866 orang atau

15,70% dari total guru di Madrasah Tsanawiyah, mempunyai

komposisi berdasarkan jenis kelamin sebanyak 20.912 orang

(42,79%) laki-laki sedangkan yang perempuan sebanyak 27.954

orang (57,21%). Jika dilihat dari status kepegawaian, guru yang

berstatus Non PNS sebesar 15.277 orang (31,26%), dan yang

berstatus sebagai PNS, sebanyak 33.589 orang (68,74%). Jika

dilihat berdasarkan kualifikasi pendidikan, sebanyak 5.595 orang

(11,45%) berpendidikan < S1, berpendidikan S1 40.533 orang

(82,95%), dan berpendidikan ≥ S2 sebanyak 2.738 orang

(5,60%).

Pada MTsN, guru perempuan lebih banyak dari guru laki-

laki. Dan belum semua guru berstatus PNS, masih ada 1/3-nya

yang masih Non PNS. Padahal sebagai Madrasah Negeri

32


setidaknya 80-90% guru sebaiknya sudah PNS. Untuk tingkat

pendidikan guru pada MTsN sudah cukup baik, sudah hampir

90% guru MTsN berpendidikan ≥ S1.

Pada MTsS jumlah guru sebanyak 262.335 orang atau

84,30% dari total guru di Madrasah Tsanawiyah. Mempunyai

komposisi berdasarkan jenis kelamin, sebanyak 141.519 orang

(53,95%) laki-laki dan sebanyak 120.816 orang (46,05%)

perempuan. Jika dilihat dari status kepegawaian, mayoritas guru

MTsS berstatus Non PNS yakni sebesar 206.365 orang (78,66%).

Hanya sedikit yang berstatus sebagai PNS, sebanyak 55.970

orang (21,34%). Jika dilihat berdasarkan kualifikasi pendidikan




Pada MTsS, guru laki-laki lebih banyak dari guru

perempuan. Madrasah Tsanawiyah Swasta memiliki guru

mayoritas guru Non PNS (guru tetap yayasan, guru honorer, dll).

Sedangkan tingkat pendidikan guru MTsS sudah lebih dari 70%

berpendidikan ≥ S1.

Jumlah Guru di jenjang MA sebanyak 144.988 orang,

dengan komposisi berdasarkan jenis kelamin sebanyak 80.088

orang (55,24%) laki-laki dan sebanyak 64.900 orang (44,76%)

perempuan. Jika dilihat dari status kepegawaian, mayoritas

berstatus Non PNS sebesar 102.367 orang (70,60%) dan

berstatus PNS sebanyak 42.621 orang (29,40%). Jika dilihat

berdasarkan kualifikasi pendidikan sebanyak 25.920 orang

33


Gambar 1.25. Pendidik MA TP. 2011-2012

(17,88%) berpendidikan < S1, 113.020 orang (77,95%)

berpendidikan S1, dan berpendidikan ≥ S2 sebanyak 6.048 orang

(4,17%).

Guru MA relative lebih banyak guru laki-laki (55,24%),

yang berstatus PNS lebih banyak secara % dari guru MTs, yakni

sekitar 29% sudah PNS. Tingkat pendidikan guru MA relative

sudah cukup baik, sekitar 82% sudah ≥ S1.

Pada MAN jumlah guru sebanyak 29.821 orang atau

20,57% dari total guru di Madrasah Aliyah, dengan komposisi

berdasarkan jenis kelamin, sebanyak 14.000 orang (46,95%) laki-

laki sedangkan sebanyak 15.821 orang (53,05%) berjenis

kelamin perempuan. Jika dilihat dari status kepegawaian, guru

MAN yang berstatus Non PNS sebesar 9.443 orang (31,67%).

Sedangkan yang berstatus sebagai PNS, yakni sebanyak 20.378

orang (68,33%). Jika dilihat berdasarkan kualifikasi pendidikan




34


Pada MAN, guru perempuan lebih banyak dari laki-laki,

dan status kepegawaian masih 68% PNS, berarti masih 32%

yang berstatus Non PNS. Sedangkan tingkat pendidikan guru

MAN sudah baik, 92% sudah berpendidikan ≥ S1. Sehingga

beban Pemerintah yang mutlak harus ditingkatkan sekitar 8%

guru, yaitu guru yang harus ditingkatkan menjadi S1. Namun

karena tuntutan dunia pendidikan sekarang ini sudah tidak dapat

dielakkan lagi bahwa guru MA setidaknya harus S2. Oleh karena

itu paling tidak untuk guru MAN, harus dipenuhi prasyaratan

tersebut.

Pada MAS jumlah guru sebanyak 115.167 orang atau

79,43% dari total guru di Madrasah Aliyah, dengan komposisi

berdasarkan jenis kelamin sebanyak 66.088 orang (57,38%) laki-

laki dan sebanyak 49.079 orang (42,62%) berjenis kelamin

perempuan. Jika dilihat dari status kepegawaian, mayoritas guru

MAS berstatus Non PNS yakni sebesar 92.924 orang (80,69%).

Sedangkan yang berstatus sebagai PNS, hanya 22.243 orang

(19,31%). Jika dilihat berdasarkan kualifikasi pendidikan

sebanyak 23.524 orang (20,43%) berpendidikan < S1, sebanyak

88.170 orang (76,56%) berpendidikan S1, dan berpendidikan ≥

S2 sebanyak 3.473 orang (3,02%).

Untuk guru pada Madrasah Aliyah Swasta dibandingkan

dengan tingkat MTs dan MI relatif cukup baik. Tingkat pendidikan

guru MAS sudah sekitar 80% berpendidikan ≥ S1.

35


Gambar 1.26. Pendidik RA, MI, MTs dan MA yang bersertifikat TP. 2011-2012

Berdasarkan data diatas, tampaknya banyak tugas yang

harus diemban pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama

terhadap peningkatan mutu guru diantaranya :

• Mengkondisikan agar para Pendidik mulai dari jenjang RA

sampai dengan MA, paling tidak harus memiliki pendidikan

minimal S1. Hal ini berkaitan dengan persyaratan pemberian

tunjangan profesi, yaitu untuk mendapatkan tunjangan

profesi pendidikan, pendidik harus berpendidikan minimal S1

atau D4 dan mengikuti pendidikan profesi agar mendapatkan

sertifikat pendidikan (Undang-undang No. 14 Tahun 2005

tentang Guru dan Dosen, pasal 9).

• Memenuhi kebutuhan guru madrasah negeri pada tingkat

pendidikan RA, MI sebaiknya berpendidikan S1. Untuk MTs

dan MA sebaiknya berpendidikan S2.

• Memenuhi pengangkatan guru madrasah negeri menjadi

PNS.

36


Gambar 1.27. Pendidik RA yang Bersertifikat TP. 2011-2012

Berdasarkan data yang ada, jumlah guru RA yang sudah

bersertifikat sebanyak 14.740 orang atau (12,54%) dari jumlah

guru RA keseluruhan 117.544 orang. Pada jenjang MI, guru yang

sudah bersertifikat sebanyak 80.757 orang atau (26,39%) dari

jumlah guru MI seluruhnya 306.054 orang. Untuk jenjang MTs,

guru yang bersertifikat sebanyak 108.842 orang atau (34,97%)

dari jumlah guru MTs seluruhnya 311.201 orang. Sedangkan

jumlah guru MA yang sudah bersertifikat sebanyak 48.204 orang

atau (33,25%) dari jumlah guru MA seluruhnya 144.988 orang.

Sehingga secara total guru yang sudah bersertifikat sebanyak

252.543 orang atau (28,71%) dari total guru RA, MI, MTs dan MA

sebanyak 879.787 orang. Dari data diatas menunjukkan bahwa

jumlah guru yang sudah bersertifikat ternyata masih kurang dari

50%. Untuk mensukseskan apa yang diamanahkan dalam

Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,

masih diperlukan pengembangan program-program Pendidikan

Islam yang mendukung program Sertifikasi Guru.

37


Gambar 1.28. Pendidik MI yang Bersertifikat TP. 2011-2012

Berdasarkan status kepegawaian, dari guru RA yang

sudah bersertifikat, sebanyak 912 orang (6,19%) berstatus PNS,

dan 13.828 orang (93,81%) berstatus Non PNS. Jika dilihat dari

kualifikasi pendidikan, guru RA yang berstatus PNS dan sudah

bersertifikat sebanyak 143 orang (15,68%) berpendidikan < S1,

26 orang (2,85%) berpendidikan ≥ S2, dan paling banyak guru

yang berpendidikan S1 yaitu 743 orang (81,47%). Sedangkan

guru RA yang berstatus Non PNS dan sudah bersertifikat

sebanyak 223 orang (1,61%) berpendidikan < S1, 4.782 orang

(34,58%) berpendidikan S1, dan sebagian besar guru

berpendidikan ≥ S2 yaitu 8.823 orang (63,81%).

Berdasarkan status kepegawaian, dari guru MI yang

sudah bersertifikat, sebanyak 45.786 orang (56,70%) berstatus

PNS, dan sebanyak 34.971 orang (43,30%) berstatus Non PNS.

Jika dilihat dari kualifikasi pendidikan, guru MI yang berstatus

PNS dan sudah bersertifikat sebanyak 7.580 orang (16,56%)

berpendidikan < S1, 620 orang (1,35%) berpendidikan ≥ S2,

38


Gambar 1.29. Pendidik MIN dan MIS yang Bersertifikat TP. 2011-2012

dan paling banyak guru yang berpendidikan S1 yaitu 37.586

orang (82,09%). Sedangkan guru MI yang berstatus Non PNS

dan sudah bersertifikat sebanyak 8.124 orang (23,23%)


dan sebagian besar guru berpendidikan S1 yaitu 26.421 orang

(75,55%).

Berdasarkan status kepegawaian, dari guru MIN yang


PNS, dan 1.249 orang (16,79%) berstatus Non PNS. Jika dilihat

dari kualifikasi pendidikan, guru MIN yang berstatus PNS dan

sudah bersertifikat sebanyak 599 orang (9,68%) berpendidikan <

S1, 255 orang (4,12%) berpendidikan ≥ S2, dan paling banyak

guru yang berpendidikan S1 yaitu 5.335 orang (86,20%).

Sedangkan guru MIN yang berstatus Non PNS dan sudah


117 orang (9,37%) berpendidikan ≥ S2, dan sebagian besar

guru berpendidikan S1 yaitu 972 orang (77,82%).

39


Gambar 1.30. Pendidik MTs yang Bersertifikat TP. 2011-2012

Berdasarkan status kepegawaian, dari guru MIS yang



dari kualifikasi pendidikan, guru MIS yang berstatus PNS dan

sudah bersertifikat sebanyak 6.981 orang (17,63%)



orang (81,45%). Sedangkan guru MIS yang berstatus Non PNS




(75,47%).

Berdasarkan status kepegawaian, dari guru MTs yang



dari kualifikasi pendidikan, guru MTs yang berstatus PNS dan


40


Gambar 1.31. Pendidik MTsN dan MTsS yang Bersertifikat TP. 2011-2012

berpendidikan < S1, 1.705 orang (3,26%) berpendidikan ≥ S2,


orang (84,65%). Sedangkan guru MTs yang berstatus Non PNS




(76,32%).

Berdasarkan status kepegawaian, dari guru MTsN yang



dari kualifikasi pendidikan, guru MTsN yang berstatus PNS dan

sudah bersertifikat sebanyak 952 orang (5,16%) berpendidikan <

S1, 1.060 orang (5,75%) berpendidikan ≥ S2, dan paling banyak

guru yang berpendidikan S1 yaitu 16.430 orang (89,09%).

Sedangkan guru MTsN yang berstatus Non PNS dan sudah


60 orang (1,67%) berpendidikan ≥ S2, dan sebagian besar guru

berpendidikan S1 yaitu 2.864 orang (79,82%).

41


Gambar 1.32. Pendidik MA yang Bersertifikat TP. 2011-2012

Berdasarkan status kepegawaian, dari guru MTsS yang



dari kualifikasi pendidikan, guru MTsS yang berstatus PNS dan




orang (82,24%). Sedangkan guru MTsS yang berstatus Non PNS




(76,08%).

Berdasarkan status kepegawaian, dari guru MA yang



dari kualifikasi pendidikan, guru MA yang berstatus PNS dan


berpendidikan < S1, 1.764 orang (6,71%) berpendidikan ≥ S2,

42



orang (81,63%). Sedangkan guru MA yang berstatus Non PNS




(78,51%).

Jumlah guru MAN yang sudah bersertifikat sebanyak

14.175 orang (47,53%) dari jumlah guru MAN. Berdasarkan

status kepegawaian, dari guru MAN yang sudah bersertifikat,

sebanyak 12.366 orang (87,24%) berstatus PNS, dan 1.809

orang (12,76%) berstatus Non PNS. Jika dilihat dari kualifikasi

pendidikan, guru MAN yang berstatus PNS dan sudah bersertifikat

sebanyak 613 orang (4,96%) berpendidikan < S1, 1.437 orang

(11,62%) berpendidikan ≥ S2, dan paling banyak guru yang

berpendidikan S1 yaitu 10.316 orang (83,42%). Sedangkan guru

MAN yang berstatus Non PNS dan sudah bersertifikat sebanyak

327 orang (18,08%) berpendidikan < S1, 36 orang (1,99%)

berpendidikan ≥ S2, dan sebagian besar guru berpendidikan S1

yaitu 1.446 orang (79,93%).

Jumlah guru MAS yang sudah bersertifikat sebanyak

34.029 orang (29,55%) dari jumlah guru MAS. Berdasarkan

status kepegawaian, dari guru MAS yang sudah bersertifikat,

sebanyak 13.944 orang (40,98%) berstatus PNS, dan 20.085

orang (59,02%) berstatus Non PNS. Jika dilihat dari kualifikasi

pendidikan, guru MAS yang berstatus PNS dan sudah bersertifikat

sebanyak 2.455 orang (17,61%) berpendidikan < S1, 327 orang

43


Gambar 1.33. Pendidik MAN dan MAS yang Bersertifikat TP. 2011-2012

Tabel 1. Ketersediaan Ruang Kelas pada RA/BA, MI, MTs dan MA TP. 2011-2012

(2,35%) berpendidikan ≥ S2, dan paling banyak guru yang

berpendidikan S1 yaitu 11.162 orang (80,05%). Sedangkan guru

MAS yang berstatus Non PNS dan sudah bersertifikat sebanyak

3.720 orang (18,52%) berpendidikan < S1, 623 orang (3,10%)

berpendidikan ≥ S2, dan sebagian besar guru berpendidikan S1

yaitu 15.742 orang (78,38%).

7. Kondisi Sarana Pendidikan

A. Kondisi Ruang Kelas

Jumlah ruang kelas yang ada dari tingkat RA hingga MA

sebanyak 286.625 ruangan. Dengan kondisi ruang kelas, baik

44


Gambar 1.34. Ruang Kelas tingkat RA TP. 2011-2012

sebanyak 159.504 ruangan (55,64%), rusak ringan sebanyak

72.273 ruangan (25,22%), dan rusak berat sebanyak 54.848

ruangan (19,14%). Ruang kelas dengan kondisi baik (layak untuk

digunakan) hanya 55,64% atau sebanyak 159.504 ruangan

belajar dari tingkat RA hingga MA. Jumlah ini sangat tidak sesuai

dibandingkan dengan jumlah rombongan belajar yang harus

dilayani berjumlah 306.787 rombel. Dari angka tersebut jelaslah

bahwa hanya 51,99% atau 159.504 rombongan belajar yang

dapat dilayani dengan ruang kelas yang memadai. Sekitar

122.021 rombel (39,77%) belajar pada ruang kelas yang kurang

memadai dan 25.262 rombel (8,23%) yang belum mendapat

ruang kelas akibat kurang ruangan.

Untuk mengatasi kondisi yang demikian, maka perlu

peran pemerintah dalam memberikan bantuan kepada madrasah

untuk mendirikan ruang kelas baru atau memperbaiki ruang kelas

yang rusak.

Jumlah ruang kelas yang ada di RA sebanyak 46.966

ruangan. Dengan kondisi ruang kelas, baik sebanyak 31.043

45


Gambar 1.35. Ruang Kelas tingkat MI TP. 2011-2012

ruangan (66,10%), rusak ringan 12.033 ruangan (25,62%), dan

rusak berat 3.890 ruangan (8,28%).

Dengan jumlah rombel RA sebanyak 53.720, maka masih

kekurangan ruang kelas baru sekitar 6.754 ruangan. Dari rombel

tersebut hanya 31.043 rombel (57,79%) yang dapat belajar pada

ruang kelas yang memadai. Sekitar 15.923 rombel (29,64%)

belajar pada ruang kelas yang kurang memadai dan 6.754 rombel

(12,57%) yang belum mendapat ruang kelas akibat kurang

ruangan.

Jumlah ruang kelas yang ada di MI sebanyak 126.051




Dengan jumlah rombel MI sebanyak 141.720, maka

masih kekurangan ruang kelas baru sekitar 15.669 ruangan. Dari

rombel tersebut hanya 58.918 rombel (41,57%) yang dapat

belajar pada ruang kelas yang memadai. Sekitar 67.133 rombel

(47,37%) belajar pada ruang kelas yang kurang memadai dan

46


Gambar 1.36. Ruang Kelas tingkat MTs TP. 2011-2012

15.669 rombel (11,06%) yang belum mendapat ruang kelas

akibat kurang ruangan.

Jumlah ruang kelas yang ada di MTs sebanyak 79.405




Dengan jumlah rombel MTs sebanyak 76.061, maka

masih kekurangan ruang kelas baru sekitar 743 ruangan. Dari

rombel tersebut hanya 47.442 rombel (62,37%) yang dapat

belajar pada ruang kelas yang memadai. Sekitar 27.876 rombel

(36,65%) belajar pada ruang kelas yang kurang memadai dan

743 rombel (0,98%) yang belum mendapat ruang kelas akibat

kurang ruangan.

Jumlah ruang kelas yang ada di MA sebanyak 34.203




47


Gambar 1.37. Ruang Kelas tingkat MA TP. 2011-2012

Dengan jumlah rombel MA sebanyak 35.286, maka masih

kekurangan ruang kelas baru sekitar 2.096 ruangan. Dari rombel

tersebut hanya 22.101 rombel (62,63%) yang dapat belajar pada

ruang kelas yang memadai. Sekitar 11.089 rombel (31,43%)

belajar pada ruang kelas yang kurang memadai dan 2.096 rombel

(5,94%) yang belum mendapat ruang kelas akibat kurang

ruangan.

B. Kondisi Ruang UKS

Salah satu kategori sebuah madrasah dikatakan sebagai

sekolah sehat adalah memiliki fasilitas kesehatan berupa ruang

Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). Fasilitas ini menjadi penunjang

kesehatan warga madrasah yang ada di dalamnya, atau dengan

istilah lain UKS sebagai suatu langkah pertolongan pertama

terhadap siswa yang sakit atau kecelakaan dalam lingkungan

madrasah. Mengingat keberadaannya begitu penting dalam

lingkungan madrasah, maka sebuah madrasah harus memiliki

ruang UKS ini.

48


Gambar 1.38. Ruang UKS tingkat MI TP. 2011-2012

Tabel 2. Ketersediaan Ruang UKS pada MI, MTs dan MA TP. 2011-2012

Jumlah ruang UKS yang ada dari tingkat MI hingga MA

sebanyak 17.969 ruangan. Dengan kondisi ruang UKS, baik

sebanyak 6.916 ruangan (38,49%), rusak ringan 6.051 ruangan

(33,67%), dan rusak berat 5.002 ruangan (27,84%).

Dengan jumlah lembaga dari tingkat MI hingga MA

sebanyak 44.979, maka masih kekurangan ruang UKS baru

sekitar 27.010 ruangan. Dari jumlah lembaga tersebut hanya

6.916 lembaga (15,38%) yang memiliki ruang UKS yang

memadai. Sekitar 11.053 lembaga (24,57%) memiliki ruang UKS

yang kurang memadai dan 27.010 lembaga (60,05%) yang

belum memiliki ruang UKS.

49


Gambar 1.39. Ruang UKS tingkat MTs TP. 2011-2012

Jumlah ruang UKS yang ada di MI sebanyak 8.860

ruangan. Dengan kondisi ruang UKS, baik sebanyak 2.860



Dengan jumlah lembaga tingkat MI sebanyak 23.071,

maka masih kekurangan ruang UKS baru sekitar 14.211 ruangan.

Dari jumlah lembaga tersebut hanya 2.860 MI (12,40%) yang

memiliki ruang UKS yang memadai. Sekitar 6.000 MI (26,01%)

memiliki ruang UKS yang kurang memadai dan 14.211 MI

(61,60%) yang belum memiliki ruang UKS.

Jumlah ruang UKS yang ada di MTs sebanyak 6.118




Dengan jumlah lembaga tingkat MTs sebanyak 15.244,


Dari jumlah lembaga tersebut hanya 2.611 MTs (17,13%) yang

memiliki ruang UKS yang memadai. Sekitar 3.507 MTs (23,01%)

50


Gambar 1.40. Ruang UKS tingkat MA TP. 2011-2012

memiliki ruang UKS yang kurang memadai dan 9.126 MTs


Jumlah ruang UKS yang ada di MA sebanyak 2.991


ruangan (48,31%), rusak ringan 912 ruangan (30,49%), dan

rusak berat 634 ruangan (21,20%).

Dengan jumlah lembaga tingkat MA sebanyak 6.664,


Dari jumlah lembaga tersebut hanya 1.445 MA (21,68%) yang

memiliki ruang UKS yang memadai. Sekitar 1.546 MA (23,20%)

memiliki ruang UKS yang kurang memadai dan 3.673 MA


Untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang maksimal

dalam suatu lembaga pendidikan, peran pemerintah sangat

penting guna membangun dan menyediakan sarana dan

prasarana kesehatan yang memadai.

51


Tabel 3. Ketersediaan Ruang Perpustakaan pada MI, MTs dan MA TP. 2011-2012

C. Kondisi Ruang Perpustakaan

Dalam Undang Undang tentang Perpustakaan (UU No.

43/2007) dinyatakan bahwa Pemerintah berkewajiban

menggalakkan promosi gemar membaca dan memanfaatkan

perpustakaan. Untuk itu perlu ditumbuhkan budaya gemar

membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan

perpustakaan sebagai sumber informasi. Dimana fungsi

perpustakaan adalah sebagai wahana pendidikan, penelitian,

pelestarian, informasi, dan rekreasi yang akan memperluas

wawasan, meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa.

Perpustakaan sekolah dewasa ini tidak saja merupakan unit kerja

yang menyediakan bacaan guna menambah pengetahuan dan

wawasan bagi murid, tapi juga merupakan bagian yang integral

dari kegiatan pembelajaran. Artinya, penyelenggaraan

perpustakaan sekolah termasuk madrasah harus sejalan dengan

visi dan misi sekolah dengan mengadakan bahan bacaan bermutu

yang sesuai kurikulum, menyelenggarakan kegiatan yang

berkaitan dengan bidang studi, dan kegiatan penunjang lain.

52


Gambar 1.41. Ruang Perpustakaan tingkat MI TP. 2011-2012

Jumlah ruang perpustakaan yang ada dari tingkat MI

hingga MA sebanyak 23.396 ruangan. Dengan kondisi ruang

perpustakaan, baik sebanyak 9.513 ruangan (40,66%), rusak

ringan 8.369 ruangan (35,77%), dan rusak berat 5.514 ruangan

(23,57%).


sebanyak 44.979, maka masih kekurangan ruang perpustakaan

baru sekitar 21.583 ruangan. Dari jumlah lembaga tersebut

hanya 9.513 lembaga (21,15%) yang memiliki ruang

perpustakaan yang memadai. Sekitar 13.883 lembaga (30,87%)

memiliki ruang perpustakaan yang kurang memadai dan 21.583

lembaga (47,98%) yang belum memiliki ruang perpustakaan.

Jumlah ruang perpustakaan yang ada di MI sebanyak

11.204 ruangan. Dengan kondisi ruang perpustakaan, baik




maka masih kekurangan ruang perpustakaan baru sekitar 11.867

53


Gambar 1.42. Ruang Perpustakaan tingkat MTs TP. 2011-2012

ruangan. Dari jumlah lembaga tersebut hanya 3.747 MI (16,24%)

yang memiliki ruang perpustakaan yang memadai. Sekitar 7.457

MI (32,32%) memiliki ruang perpustakaan yang kurang memadai

dan 11.867 MI (51,44%) yang belum memiliki ruang

perpustakaan.

Jumlah ruang perpustakaan yang ada di MTs sebanyak






ruangan. Dari jumlah lembaga tersebut hanya 3.769 MTs

(24,72%) yang memiliki ruang perpustakaan yang memadai.

Sekitar 4.446 MTs (29,17%) memiliki ruang perpustakaan yang

kurang memadai dan 7.029 MTs (46,11%) yang belum memiliki

ruang perpustakaan.

Jumlah ruang perpustakaan yang ada di MA sebanyak


54


Gambar 1.43. Ruang Perpustakaan tingkat MA TP. 2011-2012


(33,47%), dan rusak berat 649 ruangan (16,32%).



ruangan. Dari jumlah lembaga tersebut hanya 1.997 MA

(29,97%) yang memiliki ruang perpustakaan yang memadai.

Sekitar 1.980 MA (29,71%) memiliki ruang perpustakaan yang

kurang memadai dan 2.687 MA (40,32%) yang belum memiliki

ruang perpustakaan.

Dari data diatas, tampaknya kondisi sebagian besar

perpustakaan sekolah/madrasah di Indonesia saat ini masih jauh

dari yang diharapkan. Bahkan ada sekolah yang tidak mempunyai

perpustakaan. Kalaupun ada, kebanyakan belum memadai

sebagai ruang perpustakaan. Disamping itu masih banyak

dijumpai pemangku jabatan, kepala sekolah, dan guru belum

menyadari pentingnya fungsi dan peran perpustakaan sekolah

bagi peserta didik maupun para pendidik sendiri. Misalnya ada

anggapan bahwa perpustakaan hanya sebagai pelengkap di

55


Tabel 3. Ketersediaan Ruang Lab. Komputer pada MI, MTs dan MA TP. 2011-2012

sekolah. Padahal ia merupakan bagian integral dari sistem

pembelajaran. Sebab keberhasilan jalannya proses pendidikan

tidak hanya ditentukan oleh kompetensi guru dan tersedianya

gedung sekolah serta fasilitasnya, tetapi juga perlu didukung oleh

tersedianya buku-buku pada perpustakaan yang representatif.

Oleh karena itu perlu terus menerus didukung pengembangan

perpustakaan dengan memperbanyak koleksi, meningkatkan

fasilitas dan layanannya, agar peran dan fungsi perpustakaan

sekolah dapat berjalan sebagaimana mestinya.

D. Kondisi Ruang Lab. Komputer

Lab. Komputer merupakan kebutuhan yang sangat

penting bagi madrasah sekarang ini. Masuknya mata pelajaran

TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) didalam kurikulum,

maka mengharuskan siswa untuk bisa mengetahui dan

menguasai teknologi informasi dan komunikasi khususnya

komputer dan internet.

Jumlah ruang lab. komputer yang ada dari tingkat MI

hingga MA sebanyak 16.675 ruangan. Dengan kondisi ruang lab.

komputer, baik sebanyak 7.239 ruangan (43,41%), rusak ringan

56


Gambar 1.44. Ruang Lab. Komputer tingkat MI TP. 2011-2012

sebanyak 5.275 ruangan (31,63%), dan rusak berat sebanyak

4.161 ruangan (24,95%).


sebanyak 44.979, maka masih kekurangan ruang lab. komputer

baru sekitar 28.304 ruangan. Dari jumlah lembaga tersebut

hanya 7.239 lembaga (16,09%) yang memiliki ruang lab.

komputer yang memadai. Sekitar 9.436 lembaga (20,98%)

memiliki ruang lab. komputer yang kurang memadai dan 28.304

lembaga (62,93%) yang belum memiliki ruang lab. komputer.

Jumlah ruang lab. komputer yang ada di MI sebanyak

6.522 ruangan. Dengan kondisi ruang lab. komputer, baik




maka masih kekurangan ruang lab. komputer baru sekitar 16.549

ruangan. Dari jumlah lembaga tersebut hanya 2.214 MI (9,60%)

yang memiliki ruang lab. komputer yang memadai. Sekitar 4.308

MI (18,67%) memiliki ruang lab. komputer yang kurang memadai

57


Gambar 1.45. Ruang Lab. Komputer tingkat MTs TP. 2011-2012

dan 16.549 MI (71,73%) yang belum memiliki ruang lab.

komputer.

Jumlah ruang lab. komputer yang ada di MTs sebanyak







(19,36%) yang memiliki ruang lab. komputer yang memadai.

Sekitar 3.595 MTs (23,58%) memiliki ruang lab. komputer yang

kurang memadai dan 8.698 MTs (57,06%) yang belum memiliki

ruang lab. komputer.

Jumlah ruang lab. komputer yang ada di MA sebanyak


sebanyak 2.074 ruangan (57,50%), rusak ringan 903 ruangan

(25,03%), dan rusak berat 630 ruangan (17,47%).

58


Gambar 1.46. Ruang Lab. Komputer tingkat MA TP. 2011-2012



ruangan. Dari jumlah lembaga tersebut hanya 2.074 MA

(31,13%) yang memiliki ruang lab. komputer yang memadai.

Sekitar 1.533 MA (23,00%) memiliki ruang lab. komputer yang

kurang memadai dan 3.057 MA (45,87%) yang belum memiliki

ruang lab. komputer.

Kebutuhan untuk pelajaran TIK bukan hanya

ruangan/laboratorium komputer saja, tetapi juga terhadap

fasilitas didalamnya yaitu Komputer dan internet.

Dengan kurang tersedianya ruangan lab. komputer

beserta isinya pada madrasah, maka siswa kurang bersemangat

untuk belajar mata pelajaran TIK, dan juga tidak bisa

mengimplementasikan kemampuannya dibidang komputerisasi

dan informasi. Disamping itu pelajaran TIK merupakan salah satu

mata pelajaran bersifat praktisi, tidak hanya sekedar teoritis.

Sehingga peran laboratorium/ruang praktek amat diperlukan.

Perlu menjadi perhatian pula bahwa dalam pelaksanaan

59


Tabel 4. Ketersediaan Ruang Lab. IPA pada MI dan MTs TP. 2011-2012

kurikulum 2013, peran sarana TIK (komputer dan internet)

menjadi penting. Karena pada implementasi kurikulum 2013

sumber belajar bukan saja dari guru, tetapi harus didukung

sarana TIK.

E. Kondisi Ruang Lab. IPA

Jumlah ruang lab. IPA yang ada pada tingkat MI dan MTs

sebanyak 9.722 ruangan. Dengan kondisi ruang lab. IPA, baik



Dengan jumlah lembaga tingkat MI dan MTs sebanyak

38.315, maka masih kekurangan ruang lab. IPA baru sekitar

28.593 ruangan. Dari jumlah lembaga tersebut hanya 3.063

lembaga (7,99%) yang memiliki ruang lab. IPA yang memadai.

Sekitar 6.659 lembaga (17,38%) memiliki ruang lab. IPA yang

kurang memadai dan 28.593 lembaga (74,63%) yang belum

memiliki ruang lab. IPA.

Jumlah ruang lab. IPA yang ada di MI sebanyak 4.389

ruangan. Dengan kondisi ruang lab. IPA, baik sebanyak 748

60


Gambar 1.47. Ruang Lab. IPA tingkat MI TP. 2011-2012

Gambar 1.48. Ruang Lab. IPA tingkat MTs TP. 2011-2012




maka masih kekurangan ruang lab. IPA baru sekitar 18.682

ruangan. Dari jumlah lembaga tersebut hanya 748 MI (3,24%)

yang memiliki ruang lab. IPA yang memadai. Sekitar 3.641 MI

(15,78%) memiliki ruang lab. IPA yang kurang memadai dan

18.682 MI (80,98%) yang belum memiliki ruang lab. IPA.

Jumlah ruang lab. IPA yang ada di MTs sebanyak 5.333

ruangan. Dengan kondisi ruang lab. IPA, baik sebanyak 2.315

61


Tabel 5. Ketersediaan Ruang Lab. IPA pada MA TP. 2011-2012




maka masih kekurangan ruang lab. IPA baru sekitar 9.911


(15,19%) yang memiliki ruang lab. IPA yang memadai. Sekitar

3.018 MTs (19,80%) memiliki ruang lab. IPA yang kurang

memadai dan 9.911 MTs (65,02%) yang belum memiliki ruang

lab. IPA.

Dilihat dari data diatas, pada MI dan MTs banyak yang

belum memiliki laboratorium IPA, masih sekitar 75% yang belum

memiliki laboratorium IPA. Sedangkan sisanya sekitar 8%

memiliki Lab. IPA dengan kondisi memadai dan sekitar 17%

memiliki laboratorium IPA dengan kondisi yang kurang memadai.

Keberadaan Lab. IPA sangat dibutuhkan, karena dalam pelajaran

IPA, siswa tidak hanya sekedar mendengarkan keterangan guru

dari pelajaran yang telah diberikan, tetapi harus melakukan

kegiatan sendiri untuk mencari keterangan lebih lanjut tentang

ilmu yang dipelajarinya.

62


Gambar 1.49. Ruang Lab. Fisika tingkat MA TP. 2011-2012

Laboratorium IPA pada tingkat MA terdiri dari 3 jenis

laboratorium yaitu Laboratorium Fisika, Kimia dan Biologi. Jumlah

ruang Lab. Fisika sebanyak 1.860 ruangan. Dengan kondisi ruang

Lab. Fisika, baik sebanyak 990 ruangan (53,23%), rusak ringan

407 ruangan (21,88%), dan rusak berat 463 ruangan (24,89%).


maka masih kekurangan ruang Lab. Fisika baru sekitar 4.804

ruangan. Dari jumlah lembaga tersebut hanya 990 MA (14,86%)

yang memiliki ruang Lab. Fisika yang memadai. Sekitar 870 MA

(13,06%) memiliki ruang Lab. Fisika yang kurang memadai dan

4.804 MA (72,09%) yang belum memiliki ruang Lab. Fisika.

Jumlah ruang Lab. Kimia sebanyak 1.640 ruangan.

Dengan kondisi ruang Lab. Kimia, baik sebanyak 758 ruangan

(46,22%), rusak ringan 470 ruangan (28,66%), dan rusak berat

412 ruangan (25,12%).


maka masih kekurangan ruang Lab. Kimia baru sekitar 5.024


63


Gambar 1.50. Ruang Lab. Kimia tingkat MA TP. 2011-2012

Gambar 1.51. Ruang Lab. Biologi tingkat MA TP. 2011-2012

yang memiliki ruang Lab. Kimia yang memadai. Sekitar 882 MA

(13,24%) memiliki ruang Lab. Kimia yang kurang memadai dan

5.024 MA (75,39%) yang belum memiliki ruang Lab. Kimia.

Jumlah ruang Lab. Biologi sebanyak 1.882 ruangan.

Dengan kondisi ruang Lab. Biologi, baik sebanyak 908 ruangan

(48,25%), rusak ringan 550 ruangan (29,22%), dan rusak berat

424 ruangan (22,53%).


maka masih kekurangan ruang Lab. Biologi baru sekitar 4.782


64


Tabel 5. Ketersediaan Ruang Guru pada MI, MTs dan MA TP. 2011-2012

yang memiliki ruang Lab. Biologi yang memadai. Sekitar 974 MA

(14,62%) memiliki ruang Lab. Biologi yang kurang memadai dan

4.782 MA (71,76%) yang belum memiliki ruang Lab. Biologi.

Dari data diatas terlihat banyak MA yang belum memiliki

Laboratorium Fisika, Kimia dan Biologi, masih sekitar 73% yang

belum memiliki laboratorium tersebut. Sedangkan sisanya sekitar

13% memiliki Laboratorium Fisika, Kimia dan Biologi dengan

kondisi memadai dan sekitar 14% memiliki laboratorium dengan

kondisi yang kurang memadai.

F. Kondisi Ruang Guru

Jumlah ruang guru yang ada dari tingkat MI hingga MA

sebanyak 33.136 ruangan. Dengan kondisi ruang guru, baik

sebanyak 15.388 ruangan (46,44%), rusak ringan 10.313

ruangan (31,12%), dan rusak berat 7.435 ruangan (22,44%).


sebanyak 44.979, maka masih kekurangan ruang guru baru

sekitar 11.843 ruangan. Dari jumlah lembaga tersebut hanya

15.388 lembaga (34,21%) yang memiliki ruang guru yang

65


Gambar 1.52. Ruang Guru tingkat MI TP. 2011-2012

memadai. Sekitar 17.748 lembaga (39,46%) memiliki ruang guru

yang kurang memadai dan 11.843 lembaga (26,33%) yang

belum memiliki ruang guru.

Jumlah ruang guru yang ada di MI sebanyak 16.531

ruangan. Dengan kondisi ruang guru, baik sebanyak 6.194




maka masih kekurangan ruang guru baru sekitar 6.540 ruangan.

Dari jumlah lembaga tersebut hanya 6.194 MI (26,85%) yang

memiliki ruang guru yang memadai. Sekitar 10.337 MI (44,81%)

memiliki ruang guru yang kurang memadai dan 6.540 MI

(28,35%) yang belum memiliki ruang guru.

Jumlah ruang guru yang ada di MTs sebanyak 11.499




66


Gambar 1.53. Ruang Guru tingkat MTs TP. 2011-2012

Gambar 1.54. Ruang Guru tingkat MA TP. 2011-2012



Dari jumlah lembaga tersebut hanya 5.987 MTs (39,27%) yang

memiliki ruang guru yang memadai. Sekitar 5.512 MTs (36,16%)

memiliki ruang guru yang kurang memadai dan 3.745 MTs


Jumlah ruang guru yang ada di MA sebanyak 5.106



rusak berat 602 ruangan (11,79%).

67




Dari jumlah lembaga tersebut hanya 3.207 MA (48,12%) yang

memiliki ruang guru yang memadai. Sekitar 1.899 MA (28,50%)

memiliki ruang guru yang kurang memadai dan 1.558 MA


Dilihat dari data diatas, masih sekitar 26% madrasah

yang belum memiliki ruang guru. Keberadaan ruang guru sangat

penting, karena ruang guru merupakan fasilitas yang disediakan

sekolah khusus untuk guru sekolah. Ruangan ini merupakan

pusat mobilitas guru di sekolah, selain itu digunakan pula untuk

tempat istirahat dan tempat berinteraksi antara guru dengan

guru lainnya ataupun guru dengan siswa. Oleh karena itu,

fasilitas ruang guru ini mutlak harus tersedia di setiap madrasah.

Documents

AAAnn aalliississ sSS S tttaattiisttiiikkk ... sesuai dengan keunikan dan tahap -tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini. Sedangkan Madrasah adalah satuan pendidikan pada