92
ADOPSI ANAK BAGI ORANG BERAGAMA ISLAM KEWENANGAN PERADILAN AGAMA ( Analisis Putusan No. 126/Pdt.P/2007/PN.JKT.BAR. ) Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (SHI) Oleh : BUDI SUSANTO NIM : 204044103022 KONSENTRASI PERADILAN AGAMA PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1430 H/ 2009 M

ADOPSI ANAK BAGI ORANG BERAGAMA ISLAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18426/1/BUDI... · Hukum Perdata Dan Hukum Dagang…………………… ... D. Yurisprudensi

  • Upload
    vucong

  • View
    229

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ADOPSI ANAK BAGI ORANG BERAGAMA ISLAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18426/1/BUDI... · Hukum Perdata Dan Hukum Dagang…………………… ... D. Yurisprudensi

ADOPSI ANAK BAGI ORANG BERAGAMA ISLAM

KEWENANGAN PERADILAN AGAMA

( Analisis Putusan No. 126/Pdt.P/2007/PN.JKT.BAR. )

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)

Oleh :

BUDI SUSANTO

NIM : 204044103022

KONSENTRASI PERADILAN AGAMA

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1430 H/ 2009 M

Page 2: ADOPSI ANAK BAGI ORANG BERAGAMA ISLAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18426/1/BUDI... · Hukum Perdata Dan Hukum Dagang…………………… ... D. Yurisprudensi

ADOPSI ANAK BAGI ORANG BERAGAMA ISLAM

KEWENANGAN PERADILAN AGAMA

( Analisis Putusan No. 126/Pdt.P/2007/PN.JKT.BAR. )

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum

untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)

Oleh :

BUDI SUSANTO

NIM : 204044103022

Di Bawah Bimbingan:

Pembimbing I Pembimbing II

Drs. H. Asep Syarifuddin Hidayat, SH., MH Kamarusdiana, S.Ag., MH.

Nip: 150 268 783 Nip:150 285 972

KONSENTRASI PERADILAN AGAMA

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1430 H/ 2009 M

Page 3: ADOPSI ANAK BAGI ORANG BERAGAMA ISLAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18426/1/BUDI... · Hukum Perdata Dan Hukum Dagang…………………… ... D. Yurisprudensi

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul ADOPSI ANAK BAGI ORANG BERAGAMA ISLAM

KEWENANGAN PERADILAN AGAMA (ANALISIS PUTUSAN NO.

126/Pdt.P/2007/PN.JKT.BAR.) telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas

Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada

23 April 2009. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

Sarjana Hukum Islam (SHI) pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah.

Jakarta, 23 April 2009

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. DR. H. Muhammad Amin Suma, SH,MA, MM

NIP. 150 210 422

PANITIA UJIAN

1. Ketua : Drs. Djawahir Hejazziey, SH., MA (...………….)

NIP. 130 789 745

2. Sekretaris : Drs. H. Ahmad Yani, M.Ag. (..……….....)

NIP. 150 289 264

3. Pembimbing I : Drs. H. Asep Syarifuddin Hidayat, SH., MH. (.….……....)

Nip: 150 268 783

4. Pembimbing II : Kamarusdiana, S.Ag., MH. (.….………..)

Nip:150 285 972

5. Penguji I : Asmawi, M.Ag. (..….…….…)

NIP. 180 282 394

6. Penguji II : Drs. H. A. Basiq Djalil, SH., MA. (...….………)

NIP. 150 169 102

Page 4: ADOPSI ANAK BAGI ORANG BERAGAMA ISLAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18426/1/BUDI... · Hukum Perdata Dan Hukum Dagang…………………… ... D. Yurisprudensi

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi

salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 di Universitas Islam Negeri

(UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN)

Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya

atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia

menerima hukuman dan sanksi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif

Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 24 Februari 2009

Budi Susanto

Page 5: ADOPSI ANAK BAGI ORANG BERAGAMA ISLAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18426/1/BUDI... · Hukum Perdata Dan Hukum Dagang…………………… ... D. Yurisprudensi

KATA PENGANTAR

��� ا ا�� �� ا�� ���

Alhamdulillaahirabbil’aalamiin, Segala puji hanya bermuara kepada-Nya

sang khaliq penggenggam setiap jiwa, yang menjadikan diri ini tetap tegar dalam

setiap ikhtiar untuk melanjutkan penulisan skripsi ini hingga selesai. Dengan segenap

keridhoannya, penulis senantiasa mendapat kemudahan baik dari segi teknis, materi,

tenaga, waktu, maupun pikiran.

Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rosul

Nabi Muhammad SAW, yang merentas jalan cahaya di balik kelamnya masa

kejahiliyahan yang senantiasa gigih berjuang dan tidak pernah letih menegakan syi’ar

agama Allah SWT. Kepada keluarganya yang suci, kepada para sahabatnya yang

turut menggoreskan tinta emas sejarah kejayaan Islam terutama para Khalifah ar-

Rasyidin, dan kepada umat beliau hingga akhir jaman.

Selama penyusunan skripsi ini, tidak sedikit kesulitan dan hambatan yang

dialami penulis. Penulis menyadari dan yakin bahwa skripsi yang tersusun ini

bukanlah suatu ukuran atau kesempurnaan karya ilmiah, tetapi masih terdapat banyak

kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membantu selalu penulis

harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut.

Selanjutnya, bahwa suksesnya penulisan skripsi ini bukan semata-mata atas

usaha penulis pribadi namun juga karena bimbingan, bantuan dan motivasi dari

Page 6: ADOPSI ANAK BAGI ORANG BERAGAMA ISLAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18426/1/BUDI... · Hukum Perdata Dan Hukum Dagang…………………… ... D. Yurisprudensi

berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang

sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma SH. MA. MM Dekan Fakultas Syariah

dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Drs H. A Basiq Djalil SH. MA dan Kamarusdiana S.Ag, MH masing-masing

sebagai Ketua dan Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyyah Fakultas

Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Drs. Djawahir Hejazziey, SH. MA dan Drs H. Ahmad Yani M.Ag sebagai

Ketua dan Sekretaris Kordinator Teknis Program Non Reguler Fakultas

Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

4. Drs. H. Asep Syarifuddin Hidayat, SH., MH. dan Kamarusdiana, SH., MH.

selaku pembimbing dalam penyusunan skripsi ini, beliaulah yang dengan

sabar melayani, membantu dan meluangkan waktunya untuk penulis, semoga

beliau selalu ada dalam naungan-Nya.

5. Pihak Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang sudah bersedia memberikan

informasi dan data yang sangat dibutuhkan oleh penulis, khususnya Kepada

Bapak Haris Munandar, SH. sebagai salah satu Hakim yang juga menjabat

sebagai Humas Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang telah bersedia

meluangkan waktunya untuk wawancara, dan segenap jajaran Pengadilan

Negeri Jakarta Barat yang telah bersedia mencari dan memberikan berbagai

data dan informasi penting yang sangat dibutuhkan penulis.

Page 7: ADOPSI ANAK BAGI ORANG BERAGAMA ISLAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18426/1/BUDI... · Hukum Perdata Dan Hukum Dagang…………………… ... D. Yurisprudensi

6. Segenap karyawan akademik dan Perpustakaan fakultas Syari’ah dan Hukum

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

7. Segenap Keluarga Besar Dosen, khususnya di Fakultas Syariah dan Hukum

Konsentrasi Peradilan Agama Non Reguler, Penulis ucapkan Terima kasih

atas bimbingannya selama bartahun-tahun menyelesaikan studi belajar.

8. Ibunda Rohaya yang telah memberikan seluruh kesabaran, ketulusan dan

keikhlasan serta cinta dan kasih sayang, serta dukungan baik moril maupun

materil yang tiada terhitung nilainya, serta senantiasa mendo’akan dan

membimbing penulis dalam menempuh perjalanan hidup ini. Serta Ayahanda

Santoso (Alm) semoga Allah SWT memberi tempat yang terbaik disisi-Nya.

Isteri tercinta Suwaryanti yang selalu memberi cahaya motivasi kepada

penulis.

9. Sahabat-sahabatku, Mahasiswa dan Mahasiswi Syariah dan Hukum, khusunya

Mahasiswa dan Mahasiswi Konsentrasi Peradilan Agama Non Regular

angkatan 2004-2005.

10. Sahabatku Achmad Nurcholis, Syaful Bahri, dan semua pihak yang telah

membantu tersusunnya Skripsi ini semoga kesuksesan selalu menyertai kita

semua.

Hanya kepada Allah swt, penulis serahkan balasan terhadap ketulusan dan

kebaikan mereka semua,. Terakhir penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini

berguna bagi penulis dan bagi khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya.

Page 8: ADOPSI ANAK BAGI ORANG BERAGAMA ISLAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18426/1/BUDI... · Hukum Perdata Dan Hukum Dagang…………………… ... D. Yurisprudensi

Jakarta, 24 Shafar 1430 H

20 Februari 2009 M

Penulis

Page 9: ADOPSI ANAK BAGI ORANG BERAGAMA ISLAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18426/1/BUDI... · Hukum Perdata Dan Hukum Dagang…………………… ... D. Yurisprudensi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR……………………………………………………………….v

DAFTAR ISI………………………………………………………………………...ix

BAB I: PENDAHULUAN……………………………………………………1

A. Latar Belakang Masalah………………………………………1

B. Batasan dan Rumusan Masalah……………………………….5

C. Manfaat dan Tujuan Penelitian………………………………..6

D. Metode Penelitian……………………………………………..7

E. Review Studi Terdahulu………………………………………9

F. Sistematika Penulisan………………………………………..10

BAB II: SUMBER HUKUM PENGADILAN NEGERI

MENGENAI PERKARA ADOPSI ANAK……………………….11

A. Undang-Undang No.23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak…………………………………11

B. Staatsblad 1917 No. 129 Tentang Ketentuan-

Ketentuan Untuk Seluruh Indonesia Tentang

Hukum Perdata Dan Hukum Dagang………………………..13

C. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6

Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran

Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pemeriksaan

Permohonan Pengesahan Pengangkatan Anak………………18

D. Yurisprudensi………………………………………………...23

BAB III: SUMBER HUKUM PENGADILAN AGAMA MENGENAI

PERKARA ADOPSI ANAK……………………………………….29

A. Undang-Undang No.3 Tahun 2006 Tentang

Page 10: ADOPSI ANAK BAGI ORANG BERAGAMA ISLAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18426/1/BUDI... · Hukum Perdata Dan Hukum Dagang…………………… ... D. Yurisprudensi

Perubahan Atas Undang-undang No.7 Tahun 1989

Tentang Peradilan Agama……………………………………29

B. Kitab Kompilasi Hukum Islam………………………………36

C. Al-Qur’an Dan Al-Hadist……………………………………39

BAB IV: ADOPSI ANAK DALAM PUTUSAN

NO. 126/Pdt.P/2007/PN.JAK.BAR………………………………...47

A. Pertimbangan Hakim………………………………………...47

B. Putusan Hakim……………………………………………….49

BAB V: PENUTUP…………………………………………………………..59

A. Kesimpulan…………………………………………………..59

B. Saran-saran…………………………………………………..60

DAFTAR PUSTAKA………………………………………………........................62

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Surat Permohonan Kesediaan Menjadi Pembimbing Skripsi

dari Fakultas Syariah dan Hukum…………………………………………...65

2. Tentang Surat Keterangan Data/wawancara

Dari Fakultas Syariah dan Hukum…………………………………………...66

3. Keterangan Hasil Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat….…67

4. Tentang Surat Keterangan Riset/wawancara

dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat………………………………….…….70

5. Tentang Lembar Penetapan Pengangkatan Anak

Pengadilan Negeri Jakarta Barat……………………………………………..71

Page 11: ADOPSI ANAK BAGI ORANG BERAGAMA ISLAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18426/1/BUDI... · Hukum Perdata Dan Hukum Dagang…………………… ... D. Yurisprudensi

6. Surat Permohonan Pengangkatan Anak……………………………………..78

7. Surat Pernyataan Penyerahan Anak…………………………………………80

Page 12: ADOPSI ANAK BAGI ORANG BERAGAMA ISLAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18426/1/BUDI... · Hukum Perdata Dan Hukum Dagang…………………… ... D. Yurisprudensi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakekatnya perkawinan merupakan kebutuhan hidup bagi semua

manusia, karena pada dasarnya manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya

pendamping dalam mengikuti rotasi kehidupan di dunia ini, sebab manusia

diciptakan dalam keadaan cenderung untuk berkumpul.Untuk itu islam

menurunkan syariat-Nya dengan perintah melakukan perkawinan, dengan

perkawinan tersebut Allah SWT mengembangbiakkan manusia, memberi

ketentraman dalam menjalankan kehidupannya. Hal ini berdasarkan firman-Nya

dalam Al-qur’an surat Ar-Ruum ayat 20-21, yakni:

������ ������ ��� ���� ���������

���� ������� !�! "��#$� !&'��

⌦��)*+ ,-�./0�&1�� 2345

������ ������ ��� ���� �6��7�

8���9 ����� :���/;<�'��

=☯���@A�� B�CD1��;�&�G9

H7I@J�9$� KL7�7M�� �<N�1�O�8

1*PJ�DP� Q7☺��S�� T P�$� U$V

7W�9�# XY�� Z7 �[:D���G9

����\�⌧��� 23^5

Artinya: “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan kamu

dari tanah, Kemudian tiba-tiba kamu (menjadi) manusia yang

berkembang biak. (20), Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah

dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu

cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya

diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian

itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.(21).

Page 13: ADOPSI ANAK BAGI ORANG BERAGAMA ISLAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18426/1/BUDI... · Hukum Perdata Dan Hukum Dagang…………………… ... D. Yurisprudensi

(QS. Ar-Ruum 30:20-21)

Secara filosofis, salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk

meneruskan garis keturunan (nasab) bagi kedua pasangan suami-isteri. Banyak

pasangan suami-isteri dalam membangun rumah tangganya di selimuti dengan

kebahagiaan, keharmonisan, serta ketentraman saat rumah tangganya itu

dikaruniai seorang anak yang dapat meneruskan garis keturunan ayah dan ibunya.

Akan tetapi disisi lain banyak pula pasangan suami-isteri yang dalam membangun

rumah tangganya diselimuti dengan ketidak harmonisan, kegelisahan, karena

rumah tangga yang dibangun belum dikaruniai seorang anak, bahkan ada sebuah

pasangan suami-isteri yang sudah bertahun-tahun membangun rumah tangganya,

akan tetapi si buah hati belum juga hadir.

Untuk menghadapi problem rumah tangga diatas, salah satu cara yang

dapat ditempuh oleh pasangan suami-isteri adalah melakukan pengangkatan

(adopsi) anak orang lain yang disetujui. Dalam perjalanannya adopsi anak sudah

dikenal sejak masa perang dunia kedua, dimana banyak anak yang kehilangan

orang tuanya dalam peperangan, banyak isteri yang menjadi janda karena

ditinggal mati suaminya. Keadaan seperti ini menjadikan penduduk sekitar

melakukan adopsi dengan beragam tujuan.

Dengan demikian, untuk menghadapi persoalan rumah tangga diatas

tersebut, Pemerintah dalam peraturannya membolehkan kepada pasangan suami-

isteri yang dalam rumah tangganya tidak dikaruniai seorang anak, untuk

Page 14: ADOPSI ANAK BAGI ORANG BERAGAMA ISLAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18426/1/BUDI... · Hukum Perdata Dan Hukum Dagang…………………… ... D. Yurisprudensi

melakukan pengangkatan (adopsi) anak orang lain yang disetujui. Di Indonesia

telah terdapat dua (2) badan hukum yang menangani perihal pengangkatan anak

yaitu pada Pengadilan Agama, sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan

UU.No.3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU.No.7 Tahun 1989 Tentang

Peradilan Agama pasal 49 huruf a angka 20 yang menyebutkan: “Pengadilan

agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan

perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam, salah

satunya dalam bidang perkawinan termasuk penetapan asal usul seorang anak

dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum islam”.1 Ketentuan ini

berlaku untuk orang-orang islam, sedangkan pengangkatan anak yang dilakukan

oleh orang Non-Islam dengan mengajukan permohonan pada Pengadilan Negeri.

Ketentuan mengenai adopsi anak bagi pasangan suami istri juga diatur

dalam SEMA No.6 tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2

tahun 1979 tentang pemeriksaan permohonan pengesahan/pengangkatan anak.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 tahun 1983 ini mengatur tentang

pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (WNI). Isinya selain

menetapkan pengangkatan yang langsung dilakukan antara orang tua kandung

dan orang tua angkat (private adoption), juga tentang pengangkatan anak yang

dapat dilakukan oleh seorang warga negara Indonesia yang tidak terikat dalam

perkawinan yang sah/belum menikah (single parent adoption).

1 Undang-Undang No.3 Tahun 2006, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7

Tahun1989 Tentang Peradilan Agama.

Page 15: ADOPSI ANAK BAGI ORANG BERAGAMA ISLAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18426/1/BUDI... · Hukum Perdata Dan Hukum Dagang…………………… ... D. Yurisprudensi

Selain itu juga ada Keputusan Menteri Sosial RI No.4/HUK/KEP/VII/1984

tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak juga menegaskan

bahwa syarat untuk mendapatkan izin adalah calon orang tua angkat berstatus

kawin dan pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak, sekurang-

kurangnya sudah kawin lima tahun. Keputusan Menteri ini berlaku bagi calon

anak angkat yang berada dalam asuhan organisasi sosial.2

Selain itu pula masih banyak peraturan-peraturan yang lain sehubungan

dengan masalah pengangkatan anak. Hal ini menandakan begitu pentingnya

dalam mengatur warga negara dalam hal pengangkatan anak, apalagi pasca

bencana alam di Aceh pemerintah bukan hanya disibukkan dengan mengevakuasi

para korban disana, tetapi juga disibukkan dengan masalah isu penjualan anak

(child trafficking), isu kristenisasi, yang semua itu berkedok adopsi.3

Berangkat dari fenomena yang ada, untuk menghindari kejahatan-kejahatan

adopsi diatas, Departemen Sosial mengeluarkan pernyataannya bahwa "Anak-

anak yang selamat tanpa diketahui siapa kedua orangtua atau saudaranya akan

ditampung di panti rehabilitasi anak-anak telantar milik Depsos yang berada di

Medan. Itu pun sepengetahuan perkumpulan warga Aceh di Medan, Aceh

Sepakat," 4

Dalam upaya prefentif pemerintah untuk menghindari konflik umat

2 Marwan, Muhammad, “Pengangkatan Anak”, http://www.pta-babel.net 3 “Berita Sekitar Isu Penjualan Anak dan Kristenisasi Anak-anak Korban Aceh”,

http://www.suaramuslim.net

4 Harian KOMPAS edisi Rabu, 5 Januari 2005

Page 16: ADOPSI ANAK BAGI ORANG BERAGAMA ISLAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18426/1/BUDI... · Hukum Perdata Dan Hukum Dagang…………………… ... D. Yurisprudensi

beragama dengan adanya isu kristenisasi yang dilakukan oleh misionaris kristen

sampai akhirnya setelah Undang-Undang No.7 tahun 1989 di Amandemen

menjadi Undang-Undang No.3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas U.U.No.7

tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menetapkan bahwa Peradilan Agama

memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara adopsi dikalangan orang

islam, tapi kenyataannya terdapat orang Islam yang mengajukan permohonan

adopsi anak ke Pengadilan Negeri, dan kemudian diterma dan di putus. Hal ini

yang ingin Penulis telusuri dalam skripsi yang berjudul “ ADOPSI ANAK BAGI

ORANG BERAGAMA ISLAM KEWENANGAN PERADILAN AGAMA ”.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Perumusan masalah

Setelah Undang-Undang No.7 tahun 1989 di Amandemen menjadi

Undang-Undang No.3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas U.U.No.7 tahun 1989

Tentang Peradilan Agama menetapkan bahwa Peradilan Agama memiliki

kewenangan untuk menyelesaikan perkara adopsi dikalangan orang islam, tapi

kenyataannya terdapat orang Islam yang mengajukan permohonan adopsi anak

ke Pengadilan Negeri, dan kemudian diterma dan di putus. Hal ini yang ingin

Penulis telusuri dalam skripsi ini.

Page 17: ADOPSI ANAK BAGI ORANG BERAGAMA ISLAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18426/1/BUDI... · Hukum Perdata Dan Hukum Dagang…………………… ... D. Yurisprudensi

2. Batasan Masalah

Dari perumusan masalah di atas, maka dapat dirinci dalam bentuk

pertanyaan sebagai berikut:

a. Sumber hukum apa saja yang menjadi pegangan Hakim Pengadilan

Negeri dan Hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara

pengangkatan anak

b. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. analisis langsung

126/Pdt.P/2007/PN.JKT.BAR.

C. Manfaat dan Tujuan Penelitian

1. Manfaat

Tujuan umum penulis dalam pembahasan skripsi ini selain untuk

menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas yaitu untuk memberikan masukan dan

sumbangan pemikiran dalam rangka unifikasi pembangunan hukum nasional

terkait dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan anak yang

lebih baik sehingga dapat terpenuhi semua asas dalam perundang-undangan.

2. Tujuan Penelitian

a. Menyelesaikan kewajiban penulis yang disyaratkan Fakultas Syariah &

Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam meraih gelar Sarjana Hukum

Islam (SHI) Strata 1 (S1).

Page 18: ADOPSI ANAK BAGI ORANG BERAGAMA ISLAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18426/1/BUDI... · Hukum Perdata Dan Hukum Dagang…………………… ... D. Yurisprudensi

b. Untuk mengetahui bagaimana sistem pengangkatan anak pasca amandemen

Undang-Undang No.7 Tahun 1989.

c. Untuk mengetahui apa benar terdapat dualism kewenangan dalam adopsi anak

pada Peradilan Negeri dan Peradilan Agama.

d. Untuk mengetahui dasar hukum yang dipegang oleh hakim Pengadilan Negeri

Jakarta Barat terhadap Penetapannya No.126/Pdt.P/2007/PN.JKT.BAR.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan adalah campuran (mix metode) terhadap

penelitian hukum normatif (Non doktrinal) dan empiris (doktrinal)

2. Metode pengumpulan data

Dengan demikian, alat pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah

studi kepustakaan dan lapangan. Sumber data diperoleh dari:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni:

_ Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar

1945;

_ Peraturan dasar, yakni Al-Qur’an dan sunnah, Batang Tubuh Undang-

Undang dasar 1945 dan ketetapan-ketetapan badan hukum terkait,

KUHPerdata;

Page 19: ADOPSI ANAK BAGI ORANG BERAGAMA ISLAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18426/1/BUDI... · Hukum Perdata Dan Hukum Dagang…………………… ... D. Yurisprudensi

_ Peraturan perundang-undangan yang berkait dengan pengangkatan

anak.

b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan

hukum primer, seperti: hasil-hasil penelitian, karya dari kalangan hukum,

ijma’, qiyas, dan yurisprudensi.

c. Bahan hukum tertier atau bahan hukum penunjang, yaitu hasil dari data

kualitatif berupa hasil wawancara dan observasi.

d. Bahan penunjang diluar bidang hukum, misalnya yang berasal dari

bidang: sosiologi, filsafat, psikologi, antropologi, dan sebagainya, yang

dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian.

3. Analisis Data

Kegiatan yang peneliti lakukan dalam analisis data, yaitu:

a. Memilih pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur

masalah adopsi anak.

b. Membuat sistematik dari pasal-pasal atau ayat-ayat (al-Qur’an) tersebut

yang akan di kontekstualkan dengan data kualitatif

c. Data yang berupa normatif ini dianalisis secara induktif kualitatif

Data kualitatif dianalisis dengan menggunakan model analisis isi (konten

analisis)

Page 20: ADOPSI ANAK BAGI ORANG BERAGAMA ISLAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18426/1/BUDI... · Hukum Perdata Dan Hukum Dagang…………………… ... D. Yurisprudensi

E. Review Studi Terdahulu

Dalam penelitian ini, Penulis ingin membedakan bahwa judul skripsi yang

sedang Penulis lakukan ini adalah berbeda dengan judul pembahasan yang sudah

dilakukan teman-teman mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum. Setelah Penulis

melakukan studi pustaka pada perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum,

ternyata masih sedikit yang membahas tentang adopsi ini. Mulai dari skripsi tahun

2005 hingga skripsi yang disusun tahun 2008, Penulis hanya menemukan satu

skripsi yang disusun oleh saudara Dede Syahri dalam judulnya “Perbandingan

Penetapan Adopsi Anak Melalui Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama”.

Skripsi yang Penulis temukan itu hanya membandingkan antara Lembar

Penetapan adopsi anak melalui Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.

Dengan demikian, sangat jauh berbeda dengan skripsi yang Penulis bahas yaitu

mengenai “Analisis Penetapan No.126/Pdt.P/2007/PN.JAK.BAR. Tentang Adopsi

Anak yang diajukan Oleh Orang Beragama Islam”. Dimana para Pemohon adopsi

anak tersebut adalah beragama Islam yang seharusnya menurut Penulis pada saat

diajukannya permohonan sudah menjadi hak absolut Peradilan Agama

sebagaimana telah diundangkannya pada tanggal 20 Maret 2006 Undang-Undang

No.3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989

Tentang Peradilan Agama.

Hal ini yang ingin Penulis teliti mengapa Pengadilan Negeri mengabulkan

permohonan tersebut. Selain itu mungkin dari penelitian ini dapat memberikan

Page 21: ADOPSI ANAK BAGI ORANG BERAGAMA ISLAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18426/1/BUDI... · Hukum Perdata Dan Hukum Dagang…………………… ... D. Yurisprudensi

kontribusi penelitian Fakultas Syariah Dan Hukum mengenai adopsi anak pasca

Amandemen Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dilakukan dengan alur pemikiran deduktif, maka sistematika

penulisannya sebagai berikut:

BAB I : Menampilkan Bab Pendahuluan, yang didalamnya membahas tentang

latar belakang masalah, pembahasan dan perumusan masalah, tujuan

penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Memaparkan tinjauan teoritis mengenai sumber hukum yang dipakai

oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan perkara

pengangkatan anak.

BAB III : Memaparkan tinjauan teoritis mengenai sumber hukum yang dipakai

oleh Hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara

pengangkatan anak.

BAB IV: Analisis Putusan No. 126/Pdt.P/2007/PN.JAK.BAR.

BAB V: Penutup. Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran.

Page 22: ADOPSI ANAK BAGI ORANG BERAGAMA ISLAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18426/1/BUDI... · Hukum Perdata Dan Hukum Dagang…………………… ... D. Yurisprudensi

BAB II

SUMBER HUKUM PENGADILAN NEGERI MENGENAI

PERKARA ADOPSI ANAK

A. Berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak

1. Pengertian Adopsi

Yang dimaksud dengan anak angkat berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-

Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah anak yang

haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah,

atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan

membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya

berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.5

Sedangkan pengertian pengangkatan anak berdasarkan Undang-Undang

RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 47 Ayat (1)

memberikan pengertian bahwa yang dimaksud pengangkatan anak adalah

perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan

keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas

perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedala lingkungan

5 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 angka 9

Page 23: ADOPSI ANAK BAGI ORANG BERAGAMA ISLAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18426/1/BUDI... · Hukum Perdata Dan Hukum Dagang…………………… ... D. Yurisprudensi

keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.6

Pengaturan pengangkatan anakdalam perundang-undangan telah

mengalami kemajuan dibandingkan keberadaan lembaga pengangkatan anak

sebelumnya. Ketentuan pengangkatan anak tidak mengenal diskriminasi laki-

laki atau perempuan bagi calon orang tua angkat maupun calon anak angkat.

Pengaturan lembaga pengangkatan anak merupakan upaya agar setiap anak

mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang

secara optimal, baik pisik, mental maupun social, dan berakhlak mulia. Ada

beberapa hal penting mengenai pengaturan pengangkatan anak dalam

perundang-undangan yang patut di ketengahkan, yaitu:

_ Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang

terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat

dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

_ Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang

diangkat dengan orang tua kandungnya.

_ Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh

calon anak angkat. Dala hal asal-usul anak tidak diketahui, maka agama

anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

_ Pengangkatan anak oleh warga Negara asing hanya dapat dilakukan

sebagai upaya terakhir (ultimum remedium).

6 Musthofa SY, “Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama”, (Jakarta: Kencana

Prenada Media Group, 2008), Cet. 1, h.17.

Page 24: ADOPSI ANAK BAGI ORANG BERAGAMA ISLAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18426/1/BUDI... · Hukum Perdata Dan Hukum Dagang…………………… ... D. Yurisprudensi

_ Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya

mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya, dengan

memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

_ Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan

terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.7

Namun demikian, pengakuan pengangkatan anak dalam perundang-

undangan yang ada belum memadai, oleh karena itu pengaturan pengangkatan

anak dalam sebuah undang-undang yang lengkap dan tuntas sangat diperlukan.

B. Berdasarkan Staatsblad 1917 No. 129 Tentang Ketentuan-Ketentuan Untuk

Seluruh Indonesia Tentang Hukum Perdata Dan Hukum Dagang

Pengangkatan anak merupakan kewenangan Pengadilan Negeri

terdapat dalam Staatsblad 1917 No.129 Bab II Pasal 9 Ayat (1). Tata cara

pengangkatan anak ini diatur oleh Staatsblad 1917 No. 129 dalam Pasal 8 sampai

10 dimana pasal 8 menyebutkan empat syarat untuk pengangkatan anak, yaitu:

1. Persetujuan orang yang mengangkat anak;

2. a. Jika anak yang diangkat itu adalah anak sah dari orang tuanya, maka

diperlukan izin orang tua itu; jika bapaknya sudah wafat dan ibunya sudah

kawin lagi, maka harus ada persetujuan dari walinya dan dari balai harta

peninggalan selaku penguasaan wali;

7 Ibid., h. 17-18

Page 25: ADOPSI ANAK BAGI ORANG BERAGAMA ISLAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18426/1/BUDI... · Hukum Perdata Dan Hukum Dagang…………………… ... D. Yurisprudensi

b. Jika anak yang diangkat itu adalah lahir dari luar perkawinan, maka

diperlukan izin dari orang tuanya yang mengakui sebagai anaknya,

manakala anak itu sama sekali tidak diakui sebagai anak, maka harus ada

persetujuan dari walinya serta dari Balai Harta Peninggalan.

3. Jika anak yang akan diangkat itu sudah berusia 19 tahun, maka diperlukan pula

persetujuan dari anak itu sendiri.

4. Manakala yang akan mengangkat anak itu seorang perempuan janda, maka

harus ada persetujuan dari saudara laki-laki dan ayah dari almarhum suaminya,

atau jika tidak ada keduanya, dan atau jika mereka tidak menetap di Indonesia,

maka harus ada persetujuan dari anggota laki-laki dari keluarga almarhum

suaminya dalam garis laki-laki sampai derajat keempat. (Persetujuan ini dapat

diganti dengan suatu izin dari Pengadilan Negeri di wilayah kediaman janda

yang ingin mengangkat anak).8

Menurut Pasal 10, pengangkatan anak ini harus dilakukan dengan akte

notaris. Sedang yang menyangkut dengan masalah akibat hukum dari

pengangkatan anak itu diatur dalam Pasal 11, 12, 13, dan 14 dalam Staatsblad ini.

Pasal 11 mengenai nama keluarga orang yang mengangkat anak, namun nama-

nama juga menjadi nama dari anak yang diangkat. Pasal 12, menyamakan seorang

anak angkat dengan anak sah dari perkawinan orang yang mengangkat. Pasal 13,

8 Muderis Zaini, “Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum”,

(Jakarta: Sinar Grafika, 2002), Cet. 4, h. 35-36.

Page 26: ADOPSI ANAK BAGI ORANG BERAGAMA ISLAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18426/1/BUDI... · Hukum Perdata Dan Hukum Dagang…………………… ... D. Yurisprudensi

mewajibkan Balai Harta Peninggalan untuk apabila ada seorang janda yang

mengangkat anak, mengambil tindakan-tindakan yang perlu, guna mengurus dan

menyelamatkan barang-barang kekayaan dari anak yang diangkat itu. Kemudian

Pasal 14, suatu pengangkatan anak berakibat putusnya hubungan hukum antara

anak yang diangkat dengan orang tuanya sendiri, kecuali:

1. Mengenai larangan kawin yang berdasar atas suatu tali kekeluargaan;

2. Mengenai peraturan hukum pidana yang berdasar pada tali kekeluargaan;

3. Mengenai perhitungan biaya perkara dimuka Hakim dan penyanderaan;

4. Mengenai pembuktian dengan seorang saksi;

5. Mengenai bertindak sebagai saksi.9

Dalam hubungannya dengan masalah pembatalan suatu adopsi hanya ada

satu Pasal yang mengatur, yaitu Pasal 15 Staatsblad 1917 No.129 yang

menentukan bahwa suatu pengangkatan anak tidak dapat dibatalkan oleh yang

bersangkutan sendiri. Kemudian pengangkatan anak perempuan atau

pengangkatan anak secara lain dari pada dengan akte notaris, adalah batal dengan

sendirinya. Kemudian pula ditentukan, bahwa pangangkatan anak dapat

dibatalkan apabila bertentangan dengan Pasal 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 Ayat (2) dan (3)

dari Staatsblad 1917 No.129.10

9 Ibid., h. 36-37

10 Ibid., h. 37

Page 27: ADOPSI ANAK BAGI ORANG BERAGAMA ISLAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18426/1/BUDI... · Hukum Perdata Dan Hukum Dagang…………………… ... D. Yurisprudensi

Adapun mengenai orang yang boleh mengangkat anak terdapat dalam Pasal

5 Staatsblad ini yang mengatur tentang siapa saja yang boleh mengadopsi, adalah

sebagai berikut:

_ Seorang laki beristeri atau telah pernah beristeri yang tidak mempunyai

keturunan laki-laki yang sah dalam garis laki-laki, baik keturunan karena

kelahiran maupun keturunan karena pengangkatan anak, maka bolehlah ia

mengangkat seorang anak laki-laki sebagai anaknya. Ketentuan ini hendak

menyatakan bahwa pengangkatan anak hanya boleh dilakukan terhadap

anak laki-laki, pengangkatan anak terhadap anak perempuan tidak sah.

Pada Pasal 5 ayat (2) Staatsblad ini disebutkan bahwa pengangkatan anak

yang demikian harus dilakukan oleh seorang laki tersebut, bersama-sama

dengan isterinya atau jika dilakukannya setelah perkawinannya

dibubarkan oleh dia sendiri.

_ Sedang Pasal 5 ayat (3) Staatsblad 1917 No.129 menyatakan, apabila

kepada seorang perempuan janda yang tidak telah kawin lagi, oleh

suaminya telah meninggal dunia, tidak ditinggalkan seorang keturunan

sebagai termasuk ayat kesatu pasal ini, maka bolehlah ia mengangkat

seorang laki sebagai anaknya. Jika sementara itu si suami yang telah

meninggal dunia, dengan surat wasiat telah menyatakan tak menghendaki

Page 28: ADOPSI ANAK BAGI ORANG BERAGAMA ISLAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18426/1/BUDI... · Hukum Perdata Dan Hukum Dagang…………………… ... D. Yurisprudensi

pengangkatan anak oleh isterinya, maka pengangkatan itupun tak boleh

dilakukannya.11

Kemudian pada Pasal 6 dan 7 Staatsblad 1917 Nomor 129 mengatur

tentang siapa saja yang dapat diadopsi. Pasal 6 menyebutkan:

Yang boleh diangkat hanyalah orang-orang Tionghoa laki-laki yang tidak

beristeri dan tidak beranak, serta yang tidak telah diangkat oleh orang lain.

Pasal 7, ayat (1) menyebutkan, orang yang diangkat harus paling

sedikitnya 18 tahun lebih muda dari pada suami dan paling sedikitnya pula

15 tahun lebih muda dari pada si isteri atau si janda yang mengangkatnya.

Sedang ayat (2) mengemukakan, bahwa apabila yang diangkat itu seorang

keluarga sedarah, baik yang sah maupun yang keluarga luar kawin, maka

keluarga tadi karena angakatannya terhadap moyang kedua belah pihak

bersama, harus memperoleh derajat keturunan yang sama pula dengan

derajat keturunannya, sebelum ia diangkat.12

Ketentuan pasal 15 Ayat (2) Staatsblad 1917 Nomor 129 menegaskan

bahwa pengangkatan anak perempuan adalah tidak sah dan batal demi hukum.

Pengangkatan anak perempuan tidak bisa dilakukan melalui akta notaris, karena

11 Ahmad Kamil dan M. Fauzan,”Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di

Indonesia”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 23-24.

12 Ibid., h. 24-25

Page 29: ADOPSI ANAK BAGI ORANG BERAGAMA ISLAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18426/1/BUDI... · Hukum Perdata Dan Hukum Dagang…………………… ... D. Yurisprudensi

pengangkatan anak itu hanya untuk anak laki-laki. Solusi yang lebih

memungkinkan pada saat itu adalah melalui putusan pengadilan.

Atas perkara yang demikian itu, Putusan Pengadilan Negeri Istimewa

Jakarta Nomor 907/1963/P tanggal 29 Mei 1963 juncto Nomor 588/1963/G

tanggal 17 Oktober 1963 telah mengabulkan permohonan pengangkatan anak

perempuan dan menyatakan bahwa larangan pengangkatan anak terhadap anak

perempuan tidak beralasan. Sedangkan batasan calon orang tua angkat yang

semula hanya dibolehkan bagi seorang laki-laki beristeri atau pernah beristeri,

atau seorang janda cerai mati, Penetapan Pengadilan Negeri Bandung Nomor

32/1970 Comp. tanggal 26 Februari 1970 telah memperluas dengan menyatakan

sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat yang belum

menikah.13

C. Surat Edaran Mahkamah Agung RI

1. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983

tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pemeriksaan Permohonan Pengesahan

Pengangkatan Anak

Berdasarkan SEMA Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan

Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979, pengangkatan anak yang dilakukan oleh

13 Musthofa SY, “Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama”, h. 27

Page 30: ADOPSI ANAK BAGI ORANG BERAGAMA ISLAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18426/1/BUDI... · Hukum Perdata Dan Hukum Dagang…………………… ... D. Yurisprudensi

golongan Tionghoa melalui notaris tidak dibenarkan tetapi harus melalui

pengadilan.

Pengadilan yang dimaksud untuk pengangkatan anak pada saat

berlakunya SEMA ini adalah pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat

pertama dilingkungan Peradilan Umum. Peradilan Umum adalah salah satu

pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.

Kekuasaan Peradilan Umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri sebagai

pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat

banding. Pengadilan negeri adalah pengadilan yang bertugas dan berwenang

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata

ditingkat pertama. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat ditafsirkan bahwa

pengadilan negeri sebagai peradilan umum bertugas dan berwenang

memeriksa, memutus dan menyelesaikan segala perkara pidana dan perdata

ditingkat pertama, kecuali perundang-undangan memberikan kewenangan

secara khusus kepada pengadilan lain (attributie van rechtsmacht, tawliyah al

qadla), yaitu pengadilan agama, pengadilan militer, dan pengadilan tata usaha

negara.14

Dalam acara pemeriksaan dan bentuk penetapan dari permohonan

pengangkatan anak bisa dipedomani SEMA No. 2 Tahun 1979 jo SEMA No.

6 Tahun 1983 yang mengatur tentang cara mengadopsi anak, bahwa:

“untuk mengadopsi anak harus terlebih dahulu mengajukan permohonan

pengesahan/pengangkatan kepada Pengadilan Negeri tempat anak yang akan

diangkat itu berada. Bentuk permohonan itu bisa secara lisan ataupun

tertulis, dan diajukan ke Panitera Pengadilan Negeri tersebut. Permohonan

diajukan dan ditandatangani oleh pemohon sendiri atau kuasanya, dengan

dibubuhi materai secukupnya dan dialamatkan kepada Ketua Pengadilan

14 Ibid., h. 56-57.

Page 31: ADOPSI ANAK BAGI ORANG BERAGAMA ISLAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18426/1/BUDI... · Hukum Perdata Dan Hukum Dagang…………………… ... D. Yurisprudensi

Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang

akan diangkat “15

Adapun isi dari SEMA Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan

Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pemeriksaan Permohonan

Pengesahan Pengangkatan Anak ini adalah mengatur tentang prosedur

pengangkatan anak pada pengadilan negeri antara lain:

a. Isi Permohonan

1). Tempat Mengajukan Permohonan

Mahkamah Agung dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1983 bahwa

permohonan pengangkatan anak yang tidak diajukan kepada pengadilan

dalam wilayah hukum anak tersebut bertempat tinggal atau bertempat

kediaman, dinyatakan tidak dapat diterima atau pemohon dianjurkan

untuk mencabut permohonannya dan mengajukan kembali kepada

pengadilan yang berwenang.16

Hal demikian bertujuan agar pengadilan dapat secara lebih

seksama menyelidiki keadaan calon anak angkat untuk melindungi

kepentingan anak tersebut dengan berpedoman pada prinsip “ tempat

tinggal/kediaman biasa sehari-hari dari anak tersebut” (habitual

residence, gewone verblijfplaats).17

15 Cristina Josep“Proses Adopsi Anak”, http//:www.Derapperempuan.net

16 Musthofa SY, “Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama”, h. 93

17 Ibid., h. 93

Page 32: ADOPSI ANAK BAGI ORANG BERAGAMA ISLAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18426/1/BUDI... · Hukum Perdata Dan Hukum Dagang…………………… ... D. Yurisprudensi

2). Identitas

Ketentuan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak Pasal 39 Ayat (3) telah menekankan pentingnya

agama calon orang tua angkat dan calon anak angkat, sehingga mereka

harus seagama. Oleh Karena itu, pencantuman agama pemohon dalam

permohonan pengangkatan anak merupakan bagian yang tak

terpisahkan dari identitas. Demikian pula agama calon anak angkat

harus dicantumkan dalam permohonan.18

3). Posita

Posita (fundamentum petendi) adalah dalil permohonan yang

merupakan landasan pemeriksaan dan putusan. Berkaitan dengan posita

pengangkatan anak, SEMA Nomor 6 Tahun 1983 menentukan:

a) Dalam bagian dasar hukum dari permohonan tersebut secara jelas

diuraikan dasar yang mendorong (motif) diajukan permohonan

pengesahan/pengangkatan anak tersebut.

b) Harus tampak dalam permohonan tersebut bahwa pengangkatan

anak itu adalah untuk kepentingan calon anak angkat dan

18 Ibid., h. 95

Page 33: ADOPSI ANAK BAGI ORANG BERAGAMA ISLAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18426/1/BUDI... · Hukum Perdata Dan Hukum Dagang…………………… ... D. Yurisprudensi

menggambarkan kemungkinan kehidupan hari depan si anak setelah

pengangkatan anak terjadi.19

4). Petitum

SEMA Nomor 6 Tahun 1983 menentukan bahwa isi petitum

permohonan pengangkatan anak bersifat tunggal, yakni tidak disertai

(in samenloop met) petitum yang lain.20

b. Syarat-syarat Permohonan Pengangkatan Anak Antar WNI

1). Syarat bagi calon orang tua angkat/pemohon

a) Pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orang tua

kandung dengan orang tua angkat (private adoption)

diperbolehkan.

b) Pengangkatan anak yang dilakuka oleh orang yang tidak terikat

dala perkawinan sah/belum menikah (single parent adoption)

diperbolehkan.

c) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut

oleh calon anak angkat.

2). Syarat bagi calon anak angkat

19 Ibid., h. 97

20 Ibid., h. 98

Page 34: ADOPSI ANAK BAGI ORANG BERAGAMA ISLAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18426/1/BUDI... · Hukum Perdata Dan Hukum Dagang…………………… ... D. Yurisprudensi

a) Dalam hal calon anak angkat berada dalam asuhan suatu yayasan

social harus dilampirkan surat izin tertulis Menteri Sosial bahwa

yayasan yang bersangkutan telah diizinkan bergerak dibidang

kegiatan anak.

b) Calon anak angkat yang berada dalam asuhan yayasan social,

maka harus mempunyai izin tertulis dari Menteri Sosial atau

pejabat yang ditunjuk bahwa anak tersebut diizinkan untuk

diserahkan sebagai anak angkat.21

D. Yurisprudensi

1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta, nomor: 907/Pdt.P/1963.

Pengangkatan Anak Perempuan Keturunan Tionghoa oleh Masyarakat

keturunan Tionghoa Sah

Pemohon berama Kho Kiem Boen, dan Ny. Kho Kiem Boen – Lie Lo

Nio, keduanya suami isteri, agama Kristen, warga Negara Indonesia,

pekerjaan dagang, umur 37 tahun, tempat tinggal di Jl. Pegangsaan Timur

No.72 Jakarta.

Kedua suami isteri tersebut telah delapan tahun menjalin hubungan

suami isteri tetapi belum dikaruniai anak, maka keduanya telah bersepakat

untuk mengajukan permohonan pengangkatan seorang anak perempuan

21 Ahmad Kamil dan M. Fauzan,”Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di

Indonesia”, h. 60

Page 35: ADOPSI ANAK BAGI ORANG BERAGAMA ISLAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18426/1/BUDI... · Hukum Perdata Dan Hukum Dagang…………………… ... D. Yurisprudensi

bernama Chin wa alias Tsin Chin Wa yang telah dinyatakan sebagai warga

Negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang 1958 -2, tetapi saat itu masih

berada dihongkong dipelihara oleh sebuah instansi social, karena yatim-piatu.

Sebagai syarat untuk dapat membawa anak tersebut dari Hongkong ke

Indonesia, apabila para pemohon dapat memperlihatkan putusan Pengadilan

di Indonesia tentang pengangkatan anak dimaksud, maka untuk memperoleh

putusan Pengadilan, para pemoho mengajukan pengangkatan anak dengan

menunjukkan beberapa surat bukti dan saksi-saksi di persidangan.

Inti persoalan yang menjadi focus pertimbangan hakim yang

mengadili perkara ini “Apakah mungkin seorang warga negara Indonesia

golongan Tionghoa mengangkat sebagai anak – seorang anak perempuan,

karena berdasarkan ketentuan pengangkatan anak Staatsblad 1917 – 129 yang

berlaku khusus bagi masyarakat golongan Tionghoa, hanya mengenal

pengangkatan anak seorang anak laki-laki dari golongan Tionghoa.”

Persoalan hukum yang kedua adalah “Jika memungkinkan, apakah pejabat di

Indonesia dianggap berwenang, sedangkan anak yang akan diangkat berada

diluar Indonesia.”

Berdasarkan pertimbangan hukum yang ada, hakim akhirnya

memutuskan perkara permohonan pengangkatan anak perempuan bagi

golongan keturunan Tionghoa dapat dikabulkan, dengan amar putusan sebagai

berikut:

Page 36: ADOPSI ANAK BAGI ORANG BERAGAMA ISLAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18426/1/BUDI... · Hukum Perdata Dan Hukum Dagang…………………… ... D. Yurisprudensi

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.

2. Menetapkan suami isteri Kho Kiem Boen dan Ny. Kho Kiem Boen – Lie

Lo Nio sebagai orang tua angkat dari Chi Wa alias Tsin Chi Wa

(perempuan) lahir di Hongkong tanggal 5 November 1959 sebagai anak

angkat mereka.

3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Chin Wa alias Tsin Chin Wa tersebut

adalah Warga Negara Idonesia.

4. Menetapkan pada Pemohon untuk menanggung segala ongkos-ongkos

perkara.

Produk hukum pengadila negeri tersebut dapat dikategorikan sebagai

suatu yurisprudensi tetap yang memberikan terobosan hukum baru dengan

memberikan ketetapan pengangkatan anak perempuan keturunan Tionghoa

dianggap sah. Yurisprudensi ini melumpuhkan ketentuan normatif

pengangkatan anak yang diatur dalam Staatsblad 1917 – 129 yang hanya

berlaku bagi golongan Tionghoa, terbatas hanya terhadap anak laki-laki saja.22

Sedangkan batasan calon orang tua angkat yang semula hanya

dibolehkan bagi seorang laki-laki beristeri atau pernah beristeri, atau seorang

janda cerai mati, Penentapan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 32/1970

Comp. tanggal 26 Februari 1970 telah memperluas dengan menyatakan sah

22 Ibid., h. 197-202

Page 37: ADOPSI ANAK BAGI ORANG BERAGAMA ISLAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18426/1/BUDI... · Hukum Perdata Dan Hukum Dagang…………………… ... D. Yurisprudensi

pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat yang belum

menikah.23

2. Putusan Pengadilan Negeri Berdasarkan Hukum Adat

Tentang kedudukan hukum anak angkat di dalam Hukum Adat, Ada

beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung, mengenai status dan kedudukan

hukumnya di dalam hal mewaris dari kedua orang tua yang mengangkatnya.

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 182 K/Sip/1959 tanggal 15 Juli 1959

menyebutkan: Anak angkat berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya

yang tidak merupakan harta yang diwarisi oleh orang tua angkat tersebut. Dan juga

Yurisprudensi Mahkamah Agung No.37 K/Sip/1959 tanggal 18 Maret 1959

menyebutkan: Menurut hukum yang berlaku di Jawa Tengah, anak angkat hanya

diperkenankan mewarisi harta gono-gini dari orang tua angkatnya, jadi terhadap

barang pusaka (barang asal) anak angkat tidak berhak mewarisinya.24

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 516 K/Sip/1968 tanggal 4 Januari 1969,

menurut Hukum Adat yang berlaku di Sumatra Timur, anak angkat tidak

mempunyai hak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya. Ia hanya dapat

memperoleh atau hadiah (hibah) dari orang tua angkat selagi hidup.25

23 Musthofa SY, “Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama”, h. 27

24 R, Subekti, “Hukum Adat Indonesia Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung”, (Bandung:

PT. Alumni, 2006), Cet.5, h. 22-26.

25 Soedharyo Soimin, “Hukum Orang Dan Keluarga”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), Cet. I,

h. 37-38

Page 38: ADOPSI ANAK BAGI ORANG BERAGAMA ISLAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18426/1/BUDI... · Hukum Perdata Dan Hukum Dagang…………………… ... D. Yurisprudensi

Menurut laporan hasil-hasil penelitian/pencatatan hukum adat warisan dalam

enam wilayah hukum Pengadila Negeri dalam lingkungan Pengadilan Tinggi

Kalimantan Selatan, Tengah dan Timur, secara umum dikemukakan bahwa:

“ Anak angkat dala masyarakat Banjar tidak mendapat harta warisan. Oleh

karena itu kedudukan anak angkat dalam peninggalan warisan bukanlah sebagai

ahli waris. Dalam hal ini kalau pewaris masih mempunyai anak kandung atau

sama sekali tidak mempunyai anak kandung, anak tidak berhak atas suatu barang

yang sepantasnya dari harta peninggalan, kecuali dengan kerelaan ahli-ahli waris

yang dapat diberi sebagian barang sepantasnya. Disamping itu pada umumnya

anak angkat tetap mendapat hak waris dari orang tua kandungnya.”

Namun sebenarnya ada beberapa keputusan pengadilan negeri yang

mengatakan bahwa anak angkat menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya, yaitu

antara lain seperti yang ditetapkan oleh pengadilan negeri Martapura Kabupaten

Banjar Kalimantan Selatan Tanggal 30 September 1975 No. 15/1975/Perdata

Martapura. Demikian pula keputusan Pengadilan Negeri Tenggarong Kalimantan

Timur Tanggal 8 Januari 1973 No. 01/1973 perdata Tenggarong, menyatakan

bahwa anak angkat mempunyai hak waris dari orang tua angkatnya. Bahkan pada

Pengadilan Negeri Pangpulan Bun Kalimantan Tengah disebutkan, bahwa:

“ Pada suku Dayak Ngaju, disamping anak angkat adalah sebagai ahli waris dari

orang tua angkatnya, juga dia adalah tetap berhak mendapat warisan dari harta

Page 39: ADOPSI ANAK BAGI ORANG BERAGAMA ISLAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18426/1/BUDI... · Hukum Perdata Dan Hukum Dagang…………………… ... D. Yurisprudensi

peninggalan orang tua kandungnya dan menurut istilah ‘ibarat mendapat bagian

dari dua sumber.’26

26 Muderis Zaini, “Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum”, h. 23-24

Page 40: ADOPSI ANAK BAGI ORANG BERAGAMA ISLAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18426/1/BUDI... · Hukum Perdata Dan Hukum Dagang…………………… ... D. Yurisprudensi

BAB III

SUMBER HUKUM PENGADILAN AGAMA MENGENAI

PERKARA ADOPSI ANAK

A. Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Perkara adopsi merupakan perkara yang bersifat permohonan (volunter),

bukan bersifat gugatan (contentious). Prosedur dalam Undang-Undang No. 3

Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama ini hanya berlaku untuk warga Negara

yang beragama islam yang ingin mengajukan permohonan adopsi anak orang lain.

Surat permohonan ialah suatu permohonan yang di dalamnya berisi

tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang

tidak mengandung sengketa, sehingga badan peradilan yang mengadili dapat

dianggap sebagai suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya.27

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan

Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan:

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan

menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama

Islam di bidang:

27 A. Mukti Arto, ”Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama”, (Yogyakarta:

Pustaka Pelajar, 1996), Cet. I, h. 9.

Page 41: ADOPSI ANAK BAGI ORANG BERAGAMA ISLAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18426/1/BUDI... · Hukum Perdata Dan Hukum Dagang…………………… ... D. Yurisprudensi

a. perkawinan;

b. waris;

c. wasiat;

d. hibah;

e. wakaf;

f. zakat;

g. infaq;

h. shadaqah; dan

i. ekonomi syari'ah.

Kewenangan pengadilan agama dibidang perkawinan sebagaimana diatur

dalam Penjelasan Pasal 49 Huruf a Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2006

menyebutkan:

Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam

atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku

yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:

1. izin beristri lebih dari seorang;

2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21

(dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam

garis lurus ada perbedaan pendapat;

3. dispensasi kawin;

4. pencegahan perkawinan;

5. penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;

6. pembatalan perkawinan;

7. gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;

8. perceraian karena talak;

9. gugatan perceraian;

10. penyelesaian harta bersama;

11. penguasaan anak-anak;

Page 42: ADOPSI ANAK BAGI ORANG BERAGAMA ISLAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18426/1/BUDI... · Hukum Perdata Dan Hukum Dagang…………………… ... D. Yurisprudensi

12. ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana

bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhinya;

13. penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada

bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;

14. putusan tentang sah tidaknya seorang anak;

15. putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;

16. pencabutan kekuasaan wali;

17. penunjukan orang lain sebagai wall oleh pengadilan dalam hal

kekuasaan seorang wall dicabut;

18. penunjukan seorang wall dalam hal seorang anak yang belum cult-up

umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;

19. pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang

ada di bawah kekuasaannya;

20. penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak

berdasarkan hukum Islam;

21. putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk

melakukan perkawinan campuran;

22. pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan

menurut peraturan yang lain.

Ada satu penambahan kewenangan subbidang perkawinan, yaitu

penentapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam sebagaimana

disebutkan dalam Penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 20. Kewenangan ini tidak

disebutkan dalam Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1989. Dengan adanya

penambahan frasa “…berdasarkan hukum Islam”. Menegaskan bahwa bagi

orang-orang beragama Islam yang berperkara di Pengadilan Agama tertutup

Page 43: ADOPSI ANAK BAGI ORANG BERAGAMA ISLAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18426/1/BUDI... · Hukum Perdata Dan Hukum Dagang…………………… ... D. Yurisprudensi

peluang untuk memilih atau meminta putusan atau penetapan pengangkatan anak

sekehendak hatinya yang bertentangan dengan hukum Islam.28

Sebelum lahirnya UU No. 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama di beberapa

daerah telah berani menangani perkara pengangkatan anak bagi orang yang

beragama Islam, walaupun waktu itu terdapat perbedaan pendapat dikalangan

pakar hukum dan praktisi hukum. Pengadilan Agama yang telah menangani

perkara pengangkatan anak, biasanya mendasarkan kepada penafsiran pasal 49

ayat (1) huruf (b) UU No. 7 Tahun 1989, pasal 171 huruf (h) dan pasal 209

Kompilasi Hukum Islam, pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun

1987, serta pendapat ahli fiqh dan fatwa MUI.29

Setelah lahirnya UU No. 3 tahun 2006, semakin jelas bahwa

pengangkatan anak bagi orang yang beragama Islam adalah kewenangan

Pengadilan Agama. Prosedur yang biasa berlaku di Pengadilan Agama sebelum

lahirnya UU No. 3 Tahun 2006, dalam mengajukan perkara pengangkatan anak,

yakni calon orang tua angkat mengajukan perkara permohonan pengangkatan

anak sebagaimana lazimnya perkara volunter. Di Pengadilan Agama diproses

sesuai dengan hukum acara yang berlaku sampai keluar Penetapan Pengadilan

Agama. Sebagai rujukan dalam acara pemeriksaan dan bentuk penetapan dari

28 Musthofa SY, “Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama”, h. 63. 29 Marwan, “Pengangkatan Anak”, http//:www.pta-babel.net

Page 44: ADOPSI ANAK BAGI ORANG BERAGAMA ISLAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18426/1/BUDI... · Hukum Perdata Dan Hukum Dagang…………………… ... D. Yurisprudensi

permohonan pengangkatan anak bisa dipedomani SEMA No. 2 Tahun 1979 jo

SEMA No. 6 Tahun 1983 yang mengatur tentang cara mengadopsi anak, bahwa:

“untuk mengadopsi anak harus terlebih dahulu mengajukan permohonan

pengesahan/pengangkatan kepada Pengadilan Negeri tempat anak yang akan

diangkat itu berada. Bentuk permohonan itu bisa secara lisan ataupun tertulis,

dan diajukan ke Panitera Pengadilan Negeri tersebut. Permohonan diajukan dan

ditandatangani oleh pemohon sendiri atau kuasanya, dengan dibubuhi materai

secukupnya dan dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah

hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat “30

Pengangkatan anak menurut hukum perdata umum, sebelum perkara

diajukan ke Pengadilan Negeri, calon orang tua angkat harus terlebih dahulu

mendapatkan izin pengangkatan anak dari Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial

Propinsi. Untuk mendapatkan izin dari Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial

Propinsi, calon orang tua angkat dan anak angkat telah memenuhi syarat

sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Sosial RI

No.13/HUK/1993.31

Yang menjadi masalah setelah lahirnya UU No. 3 Tahun 2006, apakah

sebelum mengajukan perkara pengangkatan anak ke Pengadilan Agama harus

terlebih dahulu dilengkapi dengan Izin Pengangkatan Anak dari Kepala Dinas

30 Josep“Proses Adopsi Anak”, http//:www.Derapperempuan.net 31 Marwan,”Pengangkatan anak”, http//:www.pta-babel.net

Page 45: ADOPSI ANAK BAGI ORANG BERAGAMA ISLAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18426/1/BUDI... · Hukum Perdata Dan Hukum Dagang…………………… ... D. Yurisprudensi

Propinsi. Menurut Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung,

Muhammad Marwan karena pengangkatan anak tidak merubah nasab dan waris

maka pengangkatan anak di Pengadilan Agama, tidak perlu izin dari Kepala

Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi. Kecuali kalau anak yang akan diangkat

tersebut berasal dari Panti Asuhan dibawah pengawasan Departeman Sosial.

Namun demikian perlu adanya koordinasi yang baik antara Pengadilan Agama,

Departeman Sosial, dan Catatan Cipil.

Untuk lebih jelasnya dalam prosedur permohonan pada Pengadilan Agama

dan mengetahui tugas dari masing-masing bagian dapat dilihat pada urutan

langkah berikut ini:

Calon Pemohon menghadap di meja I.

1. Meja I:

_ Menerima surat permohonan dan salinannya.

_ Menaksir panjar biaya perkara.

_ Membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).

2. Kasir:

_ Menerima uang panjar dan membukukannya.

_ Menandatangani SKUM.

_ Memberi nomor pada SKUM dan tanda lunas.

3. Meja II:

_ Mendaftar permohonan dalam register.

Page 46: ADOPSI ANAK BAGI ORANG BERAGAMA ISLAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18426/1/BUDI... · Hukum Perdata Dan Hukum Dagang…………………… ... D. Yurisprudensi

_ Memberi nomor perkara pada surat permohonan sesuai nomor

SKUM.

_ Menyerahkan kembali kepada pemohon satu helai surat

permohonan.

_ Mengatur berkas perkara dan menyerahkan kepada Ketua melalui

Wakil Panitera + Panitera.

4. Ketua PA:

_ Mempelajari berkas, dan membuat Penetapan Majelis Hakim (PMH)

5. Panitera:

_ Menunjuk panitera sidang.

_ Menyerahkan berkas kepada Majelis.

6. Majelis Hakim:

_ Membuat Penetapan Hari Sidang (PHS) + Perintah memanggil para

pihak oleh Juru sita.

_ Menyidangkan perkara.

7. Memberitahukan kepada Meja II dan Kasir yang bertalian dengan tugas

mereka.

_ Memutus perkara.

8. Meja III:

_ Menerima berkas yang telah diminut dari Majelis Hakim.

_ Memberitahukan isi putusan kepada pihak yang tidak hadir lewat juru sita.

Page 47: ADOPSI ANAK BAGI ORANG BERAGAMA ISLAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18426/1/BUDI... · Hukum Perdata Dan Hukum Dagang…………………… ... D. Yurisprudensi

_ Memberitahukan kepada Meja II dan kasir yang bertalian dengan tugas

mereka.

_ Menetapkan kekuatan hukum.

9. Menyerahkan salinan kepada para pihak dan instansi terkait.

_ Menyerahkan berkas yang telah dijahit kepada Panitera Muda Hukum.

10. Panitera Muda Hukum:

_ Mendata perkara.

_ Melaporkan perkara.

_ Mengarsipkan berkas perkara. 32

Prosedur permohonan sama dengan prosedur gugatan, hanya jika perkara

gugatan diproses pada Kepaniteraan Gugatan, sedang perkara permohonan

diproses pada Kepaniteraan Permohonan.

B. Menurut Kitab Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pengangkatan anak versi Peradilan Agama (hukum Islam) sebenarnya

merupakan hadhanah atau anak asuh yang diperluas dan sama sekali tidak

merubah hubungan nasab dan mahram antara anak angkat dengan orang tua

angkat, saudara angkat, dan lainnya.

32 Arto, “Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama”, h.56.

Page 48: ADOPSI ANAK BAGI ORANG BERAGAMA ISLAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18426/1/BUDI... · Hukum Perdata Dan Hukum Dagang…………………… ... D. Yurisprudensi

Adapun akibat hukum pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum Islam

adalah :

a. Peralihan tanggung jawab pemeliharaan dan pendidikan anak dari orang tua

asal kepada orang tua angkat, (pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam).

Peralihan tanggung jawab tersebut secara formil dimulai sejak Penetapan

Pengadilan Agama. Dengan adanya Penetapan Pengadilan Agama merupakan

bukti telah terjadi peristiwa hukum pengangkatan anak antara orang tua

angkat dengan anak angkat.

b. Pasal 209 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, (1). Harta peninggalan anak

angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut diatas,

sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi

wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga 1/3 dari harta warisan anak

angkatnya.(2). Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi

wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua

angkatnya.33

Pengangkatan anak versi Peradilan Agama (hukum Islam) tidak merubah

hubungan nasab, yakni tidak memutus hubungan nasab antara anak angkat

dengan orang tua asal, saudara kandung, dan lain-lain. Mereka tetap saling

mewarisi sebagaimana layaknya waris Islam yang telah diatur dalam pasal 176

sampai dengan 193 Kompilasi Hukum Islam.

33 Musthofa SY, “Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama”, h. 166.

Page 49: ADOPSI ANAK BAGI ORANG BERAGAMA ISLAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18426/1/BUDI... · Hukum Perdata Dan Hukum Dagang…………………… ... D. Yurisprudensi

Pengangkatan anak tidak merubah hubungan mahram, yakni anak angkat

dalam keluarga orang tua angkatnya masih tetap sebagai "orang asing" dalam arti

bahwa antara anak angkat dengan ayah angkat/ ibu angkat, saudara angkat, dan

lain-lain, harus saling menjaga ketentuan mahram menurut hukum Islam dalam

pergaulan sehari-hari.

Dengan demikian, sebaiknya harus dicantumkan akibat dari peristiwa

hukum tersebut dalam pertimbangan hukum Penetapan Pengadilan Agama

tentang pengangkatan anak seperti:

1) Anak angkat tidak boleh menggunakan nama ayah angkatnya dibelakang

namanya.

2) Pengangkatan anak tidak merubah nasab antara anak angkat dengan orang tua

asal.

3) Pengangkatan anak tidak merubah hubungan mahram.

4) Anak angkat mendapat bagian dari harta warisan dari orang tua angkat dengan

wasiat wajibah sebanyak banyak 1/3 dari harta warisan, demikian sebaliknya.

5) Ayah angkat/saudara angkat laki-laki tidak boleh menjadi wali nikah dari

anak angkat perempuan.34

34 Chuzaimah T. Yanggo dan A. Hafiz Anshary, ”Problematika Hukum Islam Kontemporer”,

(Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), Cet. 4, h.153.

Page 50: ADOPSI ANAK BAGI ORANG BERAGAMA ISLAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18426/1/BUDI... · Hukum Perdata Dan Hukum Dagang…………………… ... D. Yurisprudensi

Pencantuman hal-hal tersebut diatas dimaksudkan supaya tidak terjadi

kesalahan dalam pengamalan hukum Islam setelah terjadi peristiwa hukum

pengangkatan anak.

C. Menurut Al-Qur’an dan Al-Hadist

Tercantum dalam Al-Qur’an Surat Al-Ahzab: 4-5.

HP� KL7�7M `"H� 9LM���9 ����

4a�b�Wc��= U$V ���c:D7M T H����

KL7�7M ���7M��@A�� S�de�\9H�

����$I��<�� f�gh�i��

:8����7IP�j� T H���� KL7�7M

:��k��"H�J��J��

:��k��"H*l:8�� T :����9�#

����9:D�= :����m�D@c�n$8 B `"H���

oD<�� P67�@9H� �D�m�� p�q�I�

KLr$N;;9H� 25

:��mD�JH� :�$It"H�8u7 �D�m

�vw;@=�� 7q1� d"H� T �$x�c :�\9

B�CD☺������ :��m��"H�8���

:�<N'�D�z$x�c U$V 5V{�|H"H�

:���r�9�D���� T }~@J�9�� :�<N@r����

�7H�1M "H7☺r�c !��cn���z��

��$8 �/���9�� HP� ��7qf☺7���

:���8D���= T ��=K��� `"H�

�lSD<�⌧� H�☺J�~S 2$5

Artinya: “Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam

rongganya; dan Dia tidak menjadikan isteri-isterimu yang kamu zhihar

itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu

sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah

perkataan dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan

Dia menunjukan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak

angkatmu itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang

lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak

mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama

Page 51: ADOPSI ANAK BAGI ORANG BERAGAMA ISLAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18426/1/BUDI... · Hukum Perdata Dan Hukum Dagang…………………… ... D. Yurisprudensi

dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu

khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh

hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS.

Al-ahzab : 4-5).

Sebelum turunnya ayat di atas, Nabi Muhammad SAW pernah mengangkat

seorang anak yang bernama Zayid. Masyarakat Arab pada saat itu sudah terbiasa

memanggil Zayid tersebut dengan panggilan Zayid bin Muhammad, kemudian

setelah turun ayat diganti dengan Zayid bin Haritsah sesuai dengan nama ayah

kandungnya. Sungguhpun demikian Zayid tetap berada dibawah tanggungan dan

tinggal bersama Nabi Muhammad SAW, tetapi tidak mempunyai hubungan darah

dengan Nabi Muhammad SAW, tidak saling mewarisi dan tetap berstatus sebagai

orang lain yang tinggal dirumah dan mendapat perlindungan Nabi Muhammad

SAW.35

Sebagaimana Islam menyalahi Zihar, begitu juga Islam menyalahi adopsi

atau pengangkatan anak dan menjadikan adopsi haram hukumnya, karena

sesunguhnya didalam adopsi terdapat sesuatu yang keluar dari tujuan hukum

(Maqashid Asy-Syar’i) agar menjaga keturunan (Hifzun Nasb) yaitu menasabkan anak

angkat kepada selain bapak aslinya. Dan adopsi itu termasuk bagian dosa besar yang

dimurka dan dilaknat oleh Allah SWT. Nyata dari Hadist Nabi Muhammad SAW:

أ��آ��� �� �� �� � �� أ��� �� أ����و������� ا&��% �� إ��اه�" ا ���

'�(� ل +*(�-��. �; ن3�ؤ8 إ7 آ�ب 5 34ل �� ز�" أن ���ن /� � أ�

� -�اب <A�� 34� آ@ب 4�? أ<�ن ا=�> 3� 4�(�� �A�CDل و- �A�C E وه@ا8 ا

35 Musthofa SY, “Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama”, h. 36.

Page 52: ADOPSI ANAK BAGI ORANG BERAGAMA ISLAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18426/1/BUDI... · Hukum Perdata Dan Hukum Dagang…………………… ... D. Yurisprudensi

� وأ/�ء �� ا F�ا�)� ل ا - ت و4�?<D��م ������ ��� ا5 �)�� و<) " ا

4�)�� ��� ا5 وا �LMN� ����� إ � ��ر 4�� أ��ث 4�?��C� أواوى �

��� وا��ة (Q�4� و7��7 وذ� � ا D ��س أج���� N)3�7 5 ��� ��م ا 3� وا �

أدن ه" و�� اد V� إ U V�� أ��� وان��V إ U V����ا �� 4�)�� ��� ا5 �?� V�Q

4� و7��7D �� ��� ��م ا 3� س أج���� 3�7(> ا5 روا8 {وا �XLMY وا �

"(Q�{

Artinya: “Telah meriwayatkan kepada kami Abu Kuraib telah menceritakan kepada

A’masy dari Ibrahim At-Taimiy dari bapak berkata, telah bercakap-cakap Ali Bin Abi Thalib r.a. maka berkata, barang siapa yang berdalih bahwa

sesungguhnya ketika kami menghendaki membaca sesuatu kecuali kitab Allah

dan memutar balikkan hal ini, telah berkata bapaknya, memutar balikkan itu tergantung pada sarung pedangnya, maka telah dusta kepada orang yang

memutar balikkan gigi unta dan sesuatu dari pada melukai, dan padanya Nabi

SAW bersabda “Madinah itu adalah kota antara bukit A’ir sampai gunung ‘tsur,

maka barang siapa yang menceritakan padanya dengan cerita atau melindungi akan yang baru, maka padanya laknat Allah, Malaikat, dan manusia semuanya.

Allah tidak akan menerima darinya pada hari kiamat, menolak dan tidak ada

keadilan, dan salah satu hati orang-orang muslim berusaha mendekati mereka. Dan barang siapa mengaku keturunan dari orang yang bukan ayahnya sendiri

atau menisbatkan pada selain orang yang menguasainya, maka padanya laknat

Allah, Malaikat, dan manusia semuanya, Allah tidak akan menerima darinya pada hari kiamat, menolak dan tidak ada keadilan. (HR.Muslim).

Dan dalam riwat lain disebutkan:

V�أ ���L� ��أ �� ء �� /�(� �� V�C� �� زآ���� �� و�� �� أV� زاM�ة وأ�� ��

"D� 8 3��ل <���� أذني وو��ن �� <�� وأL� V��ة آNه�\� � �� ا�

�ا V(D ا5 �)�� و<) " 3��ل �� أد V� إ U V�� أ��� وه� �C� V)(- ��U � ��)" أن

� �)�� ��ام �F ا }رواQ� 8)" {أ��� 4

Artinya: ”Telah meriwayatkan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah

menceritakan kepada Yahya Bin Zakaria Bin Abi Zaidah dan Abu Muawiyah

dari A’shim dari Abi Ustman dari Sa’ad dan Abi Bakrah, kedua-duanya berkata telah mendengar telinganya dan menangkap dalam hati saya, Nabi Muhammad

SAW bersabda: “Barang siapa mengaku keturunan dari orang yang bukan

Page 53: ADOPSI ANAK BAGI ORANG BERAGAMA ISLAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18426/1/BUDI... · Hukum Perdata Dan Hukum Dagang…………………… ... D. Yurisprudensi

ayahnya sendiri, dan dia mengetahui sesungguhnya dia bukanlah ayahnya, maka

surga itu haram baginya. (HR.Muslim)

Dalam Kamus Bahasa Arab adopsi dikenal dengan sebutan “tabanni” yang

berarti mengangkat atau mengambil anak.36

Secara terminologi, “tabanni” adalah suatu kebiasaan yang berlaku pada

masa jahiliyyah dan permulaan Islam, maksudnya apabila seseorang mengangkat

anak orang lain sebagai anak, maka berlaku terhadap anak itu hukum-hukum

yang berlaku atas anak kandung sendiri.37

Tabanni menurut Prof. Mahmud Yunus diartikan dengan ‘mengambil anak

angkat’. Sedang dalam Kamus Munjid diartikan ‘ittikhadzahu ibnan’, yaitu

menjadikannya sabagai anak.38

Melihat pengertian tabanni di atas, hampir tidak ada perbedaan dengan

pengertian “adopsi” menurut hukum perdata warisan Belanda. Namun setelah

islam turun istilah tabanni diganti menjadi “al-laqith” yang mempunyai arti ialah

pemungutan anak yang belum dewasa diketemukan di jalan dan tidak diketahui

keturunannya. Pengertian seperti inilah yang diinginkan oleh Islam sebagaimana

tercantum dalam Al-Qur’an;

HP� KL7�7M `"H� 9LM���9 ����

4a�b�Wc��= U$V ���c:D7M T H����

KL7�7M ���7M��@A�� S�de�\9H�

����$I��<�� f�gh�i��

36 Achmad Warson Munawwir, “Kamus Al-Munawwir”, (Surabaya: Pustaka

Progressif,1997), h. 111

37 Yanggo dan Anshary, ”Problematika Hukum Islam Kontemporer”, h.158.

38 Muderis, “Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum”, h. 4.

Page 54: ADOPSI ANAK BAGI ORANG BERAGAMA ISLAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18426/1/BUDI... · Hukum Perdata Dan Hukum Dagang…………………… ... D. Yurisprudensi

:8����7IP�j� T H���� KL7�7M

:��k��"H�J��J��

:��k��"H*l:8�� T :����9�#

����9:D�= :����m�D@c�n$8 B `"H��� oD<�� P67�@9H� �D�m��

p�q�I� KLr$N;;9H� 25

:��mD�JH� :�$It"H�8u7 �D�m

�vw;@=�� 7q1� d"H� T �$x�c :�\9

B�CD☺������ :��m��"H�8���

:�<N'�D�z$x�c U$V 5V{�|H"H�

:���r�9�D���� T }~@J�9�� :�<N@r����

�7H�1M "H7☺r�c !��cn���z��

��$8 �/���9�� HP� ��7qf☺7���

:���8D���= T ��=K��� `"H�

�lSD<�⌧� H�☺J�~S 2$5

Artinya: "Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan

Dia tidak menjadikan isteri-isterimu yang kamu zhihar itu sebagai

ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak

kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu

dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia

menunjukkan jalan (yang benar). (4) Panggillah mereka (anak-anak

angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang

lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-

bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudara

kamu seagama dan maula-maulamu. Dan tiada dosa atasmu terhadap

apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang

disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah itu Maha Pengampun lagi

maha Penyayang " (QS. Al-`Ahzab/33: 4-5).

Pengertian al-laqith ini selaras dengan pengertian menurut Kompilasi

Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf (h) dijelaskan “anak angkat adalah anak

yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan

sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua

angkatnya berdasarkan putusan pengadilan”. Dan juga dalam Pasal 39 Ayat (2)

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan

Page 55: ADOPSI ANAK BAGI ORANG BERAGAMA ISLAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18426/1/BUDI... · Hukum Perdata Dan Hukum Dagang…………………… ... D. Yurisprudensi

bahwa “Pengangkatan anak yang dimaksud tidak memutuskan hubungan darah

antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.”

Dari uraian di atas jelas kiranya Islam hanya membolehkan

pemungutan/pengasuhan anak (al-laqith) dan melarang adopsi atau tabanny.

Bahkan al-laqith ini dianjurkan dalam Al-Qur’an seperti:

… B�D'��H7����� U���

$�.49@9H� �p�D@��9H��� B K���

B�D'��H7��� U��� 4!@!Y}H�

5����q�@9H��� T ... 235

Artinya: “…Bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa, dan janganlah

kamu bertolong-tolongan dalam berbuat dosa dan permusuhan…” (QS.

Al-Maidah: 2)

Dan juga:

���� 5L�M�� 7W�9�# H*l:X�&K�

TU��� V�M�8 KL ����.�$�

�e'�� ��� KL�&�= H;@��'

$.:��$8 �~@��' ���� WJHw;�c U$V

2�:S&�H� H7☺e'�n⌧N�c KL�&�=

}PHP19H� Hl�r�☺7M ������

H7mH�J��� "H�ue'�n⌧N�c H�J���

}PHPl9H� Hl�r�☺7M T �q���9��

!I@���"H7M H�1����S

�Y��14�O�W@9HH$8 !�! P�$�

�1.���⌧k !I�l��� 7q���8 ,��9�#

U$V 2�:S&�H� ,-D�c$.�f☺�9 2�35

Artinya: “ Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka

seolah-olah memelihara kehidupan manusia semuanya”. (Q.S. Al-

Maidah: 32)

Jadi pada intinya Islam melarang adopsi/tabanny yang mengangkat anak

orang lain untuk dijadikan sebagai anak kandungnya. Islam hanya membolehkan

Page 56: ADOPSI ANAK BAGI ORANG BERAGAMA ISLAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18426/1/BUDI... · Hukum Perdata Dan Hukum Dagang…………………… ... D. Yurisprudensi

pemeliharaan anak terlantar sebagaimana Nabi Muhammad dalam kasus Zaid bin

Haritsah telah mengganti system pengangkatan “at-tabanni” menjadi system

pengangkatan “al-laqith”. Sehingga dalam Kitab Kompilasi Hukum Islam (KHI)

pasal 171 memberikan difinisi anak angkat adalah anak yang dalam hal

pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya

beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya

berdasarkan putusan Pengadilan.

Akan tetapi melihat perbedaan antara adopsi, tabanni, dan al-laqith di atas

sebaiknya kalimat “anak angkat” yang terdapat dalam Undang-Undang yang

bersendikan Islam harus diganti dengan kalimat “anak pungut”. Hal ini agar tidak

terjadi kekeliruan pemahaman tentang akibat hukum dalam pengangkatan anak

oleh masyarakat umumnya, karena sebuah Undang-Undang harus menghindari

kata atau kalimat yang multi tafsir sebagaimana Asas Peraturan Perundang-

undangan Pasal 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya berdasarkan pendapat Majelis Ulama yang dituangkan dalam

Surat Nomor U-335/MUI/VI/1982 tanggal 18 Sya’ban 1402 H/10 juni 1982 yang

ditandatangani oleh Ketua Umum MUI K. HM Syukri Gazali sebagai berikut:

1. Pemungutan atau pengangkatan anak dengan tujuan pemeliharaan, pemberian

bantuan dan lain-lain yang sifatnya untuk kepentingan anak angkat dimaksud

adalah boleh saja;

Page 57: ADOPSI ANAK BAGI ORANG BERAGAMA ISLAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18426/1/BUDI... · Hukum Perdata Dan Hukum Dagang…………………… ... D. Yurisprudensi

2. Anak-anak yang beragama Islam hendaknya dijadikan anak angkat oleh

ayah/ibu angkat yang beragama Islam pula, agar keislamannya itu ada

jaminan tetap terpelihara;

3. Pengangkatan anak angkat tidak akan mengakibatkan hak kekeluargaan yang

biasa dicapai dengan nasab keturunan. Oleh karena itu pengangkatan anak

tidak mengakibatkan hak waris/ wali-mewali, dan lain-lain. Oleh karena itu

ayah/ibu angkat jika akan memberikan apa-apa kepada anak angkatnya

hendaknya dilakukan pada masa masih sama-sama hidup, sebagai hibah biasa.

4. Adapun pengangkatan anak yang dilarang ialah:

a. Pengangkatan anak oleh orang yang berbeda agama, misalnya Nasrani

dengan maksud anak angkatnya dijadikan pemeluk agama Nasrani,

atau sedapat-dapatnya dijadikan pemimpin agama itu.

b. Pengangkatan anak oleh orang-orang Eropa dan Amerika atau lain-

lainnya, biasanya berlatarbelakang seperti tersebut di atas. Oleh karena

itu hal ini sedapat-dapatnya dicegah.39

Inti pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah mubah. Namun,

sesuai dengan sifat mubah dalam Islam yang dapat tergantung pada situasi dan

kondisi serta maksudnya, maka kedudukannya bisa menjadi sunat, wajib, atau

sebaliknya, haram.40

39 Yanggo dan Anshary, ”Problematika Hukum Islam Kontemporer”, h.153-154.

40 Ibid., h. 154

Page 58: ADOPSI ANAK BAGI ORANG BERAGAMA ISLAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18426/1/BUDI... · Hukum Perdata Dan Hukum Dagang…………………… ... D. Yurisprudensi

BAB IV

ADOPSI ANAK DALAM PUTUSAN

NO. 126/Pdt.P/2007/PN.JAK.BAR

A. Pertimbangan Hakim

Dalam menyelesaikan suatu perkara seorang hakim harus mempunyai

pertimbangan-pertimbangan terkait keputusan yang akan diambilnya baik

bersumber dari hukum tertulis (Undang-Undang atau Peraturan yang mengatur)

maupun hukum tidak tertulis (hukum adat atau ijtihad/Rechvinding seorang

hakim). Tidak boleh seorang hakim memberi keputusan sesuka hatinya tanpa

argumentasi atau alasan-alasan hukum dalam suatu keputusan sebagai mana

tercantum dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang

Kekuasaan Kehakiman bahwa: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan

memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”,

dalam penjelasannya, hal ini agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa

keadilan masyarakat.

Adapun pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat terhadap

Penetapan Pengangkatan Anak Nomor: 126/Pdt.P/2007/PN.JKT.BAR adalah

sebagai berikut:

_ Adanya Surat Permohonan yang diajukan Pemohon kepada Pengadilan Negeri

Jakarta Barat dibawah Register No. 126/Pdt.P/2007/PN.JKT.BAR.

Page 59: ADOPSI ANAK BAGI ORANG BERAGAMA ISLAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18426/1/BUDI... · Hukum Perdata Dan Hukum Dagang…………………… ... D. Yurisprudensi

_ Adanya Identitas orang tua kandung berupa:

o Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)

o Fotocopy Kartu Keluarga

o Fotocopy Kutipan Akta Nikah

o Surat Pernyataan Penyerahan Anak

_ Adanya itikad baik dari Pemohon dalam pengangkatan anak tersebut yaitu

semata-mata demi kelangsungan hidup yang lebih baik bagi si anak dalam hal

pendidikan maupun pemeliharaan kehidupannya dimasa yang akan datang.

_ Adanya izin pengangkatan anak dari Dinas Sosial Propinsi.

_ Adanya Identitas Pemohon berupa:

o Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami isteri (P.1.1 dan P.1.2)

o Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon (P.1.1 dan P.1.2)

o Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (P.1.1 dan P.1.2)

o Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon

o Surat keterangan pekerjaan dari Instansi tempat Pemohon bekerja dan

disertai keterangan Penghasilan (Slip Gaji)

o Surat Keterangan dari Kepala Dinas Sumber Daya Manusia

o Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit setempat

o Surat Keterangan dari Kepala Dinas Bintal dan Kesos Propinsi DKI

Jakarta

o Surat Pernyataan Penyerahan Anak dari orang tua kandung si anak

Page 60: ADOPSI ANAK BAGI ORANG BERAGAMA ISLAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18426/1/BUDI... · Hukum Perdata Dan Hukum Dagang…………………… ... D. Yurisprudensi

_ Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran calon anak angkat41

B. Putusan Hakim

Mengenai putusan hakim No.126/Pdt.P/2007/PN.JKT.BAR. dengan

memperhatikan dalil-dalil Pemohon serta bukti-bukti yang menguatkan seperti

uraian di atas, maka pada tanggal 28 Mei 2007 Mejelis Hakim yang diketuai oleh

Ny. Hanizah IM, SH. Dan Panitera Pengganti oleh Puji Sulistaryo, SH. Serta

dihadiri oleh Pemohon menetapkan Pengangkatan Anak dikabulkan. Dan Sejak

hari Penetapan dikeluarkan hubungan orang tua kandung anak yang bernama

Rifki Ramadhan beralih kepada orang tua angkat bernama Bagus Bina Edvantoro

dan Emi Kusmila, dan anak yang sudah diadopsi tersebut tidak bisa diambil

kembali oleh orang tua kandungnya sampai kapanpun tanpa ijin dari orang tua

angkatnya.

Setelah Penulis melakukan wawancara dengan salah satu Hakim

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berlokasi di Jl. LET. JEN. S. Parman No.

71, Slipi Jakarta Barat perihal masalah yang menjadi objek penelitian dalam

skripsi ini.

Lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menurut Hakim

tersebut bukan merupakan adanya dualisme kewenangan antara Peradilan Negeri

41 Lembar Penetapan Pengangkatan Anak Nomor:126/Pdt.P/2007/PN.JKT.BAR.

Page 61: ADOPSI ANAK BAGI ORANG BERAGAMA ISLAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18426/1/BUDI... · Hukum Perdata Dan Hukum Dagang…………………… ... D. Yurisprudensi

dengan Peradilan Agama. Karena sudah jelas bahwa Peradilan Agama berwenang

menyelesaikan perkara adopsi yang diajukan oleh orang Islam, sedangkan

Peradilan Negeri Berwenang menyelesaikan perkara adopsi yang diajukan oleh

orang-orang Non-Islam.

Hal itu menurutnya dianggap sesuatu yang positif karena menyangkut

hubungan perdata antar orang-orang Islam yang harus diselesaikan berdasarkan

Hukum Islam sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang tersebut,

terkecuali, apabila di dalamnya terdapat sengketa pihak ketiga maka hal itu baru

menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. Sebagaimana diatur dalam pasal 50

Undang-undang Peradilan Agama.

Kemudian terkait masalah dasar hukum Hakim Pengadilan Negeri Jakarta

Barat dalam mengabulkan perkara adopsi anak dengan Nomor Perkara:

126/Pdt.P/2007 yang dilakukan oleh orang-orang beragama Islam tersebut,

bukankah sejak diajukannya permohonan sudah menjadi kewenangan absolut

Peradilan Agama.

Diungkapkan bahwa, pada dasarnya Pengadilan tidak boleh menolak

perkara yang diajukan oleh para pihak. Namun berkenaan dengan masalah adopsi

yang diajukan oleh orang-orang muslim, pada dasarnya perkara tersebut menjadi

wewenang penuh Pengadilan Agama sebagaimana telah diatur dalam Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Akan tetapi pada saat diajukannya

Page 62: ADOPSI ANAK BAGI ORANG BERAGAMA ISLAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18426/1/BUDI... · Hukum Perdata Dan Hukum Dagang…………………… ... D. Yurisprudensi

permohonan tersebut Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tersebut belum ada

Peraturan Pemerintah yang berfungsi sebagai petunjuk pelaksanaannya, sehingga

Pengadilan Negeri masih berwenang untuk menerima dan mengabulkan

permohonan tersebut.

Menurut Penulis suah jelas berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang No. 3

Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang

Peradilan Agama menyebutkan:

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan

menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama

Islam di bidang:

a. perkawinan;

b. waris;

c. wasiat;

d. hibah;

e. wakaf;

f. zakat;

g. infaq;

h. shadaqah; dan

i. ekonomi syari'ah.

Kewenangan pengadilan agama dibidang perkawinan sebagaimana diatur

dalam Penjelasan Pasal 49 Huruf a Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2006

menyebutkan:

Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam

atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku

yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:

1. izin beristri lebih dari seorang;

Page 63: ADOPSI ANAK BAGI ORANG BERAGAMA ISLAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18426/1/BUDI... · Hukum Perdata Dan Hukum Dagang…………………… ... D. Yurisprudensi

2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21

(dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam

garis lurus ada perbedaan pendapat;

3. dispensasi kawin;

4. pencegahan perkawinan;

5. penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;

6. pembatalan perkawinan;

7. gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;

8. perceraian karena talak;

9. gugatan perceraian;

10. penyelesaian harta bersama;

11. penguasaan anak-anak;

12. ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana

bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhinya;

13. penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada

bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;

14. putusan tentang sah tidaknya seorang anak;

15. putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;

16. pencabutan kekuasaan wali;

17. penunjukan orang lain sebagai wall oleh pengadilan dalam hal

kekuasaan seorang wall dicabut;

18. penunjukan seorang wall dalam hal seorang anak yang belum cult-up

umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;

19. pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang

ada di bawah kekuasaannya;

20. penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak

berdasarkan hukum Islam;

21. putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk

Page 64: ADOPSI ANAK BAGI ORANG BERAGAMA ISLAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18426/1/BUDI... · Hukum Perdata Dan Hukum Dagang…………………… ... D. Yurisprudensi

melakukan perkawinan campuran;

22. pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan

menurut peraturan yang lain.

Ada satu penambahan kewenangan subbidang perkawinan, yaitu

penentapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam sebagaimana

disebutkan dalam Penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 20. Kewenangan ini tidak

disebutkan dalam Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1989. Dengan adanya

penambahan frasa “…berdasarkan hukum Islam”. Menegaskan bahwa bagi

orang-orang beragama Islam yang berperkara di Pengadilan Agama tertutup

peluang untuk memilih atau meminta putusan atau penetapan pengangkatan

anak sekehendak hatinya yang bertentangan dengan hukum Islam.42

pada masa pasifnya Undang-Undang karena menunggu Peraturan

Pemerintahnya dibuat (Vacum of Law), merurut Penulis maka kebijaksanaan

seorang hakimlah yang lebih berperan perihal diterima atau ditolaknya

permohonan adopsi anak yang dilakukan oleh orang beragama Islam. Apabila

hakim menerima permohonan itu, maka hakim itu juga harus melihat akibat

hukum yang akan bertentangan dengan asas kesadaran hukum para Pemohon

yang mana seharusnya Peradilan Agama yang lebih tepat menyelesaikan

permohonan itu sesuai kesadaran hukum Pemohon yaitu hukum Islam.

42 Musthofa SY, “Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama”, h. 63.

Page 65: ADOPSI ANAK BAGI ORANG BERAGAMA ISLAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18426/1/BUDI... · Hukum Perdata Dan Hukum Dagang…………………… ... D. Yurisprudensi

Dengan demikian dijelaskan juga mengenai akibat hukum dari Penetapan

Pengangkatan Anak tersebut adalah menjadi terputusnya hubungan perdata antara

anak dengan orang tua kandungnya sebagaimana tercantum dalam Ketentuan

Umum Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak. Dan anak tersebut setelah ditetapkan oleh Pengadilan

menjadi milik orang tua angkat sepenuhnya. Karena Hakim dalam

pertimbanganya melihat juga pada adanya surat penyerahan anak yang dibuat

oleh orang tua kandung si anak dengan calon orang tua angkatnya. Dengan

demikian tanggung jawab kehidupan dan kesejahteraan anak itu telah diserahkan

sepenuhnya kepada orang tua angkatnya, biasanya disebabkan oleh faktor

ekonomi orang tua kandung si anak yang lemah.

Menurut Penulis hukum adopsi warisan Belanda yang sampai sekarang

masih berlaku di Indonesia memiliki celah-celah yang dapat dilalui oleh para

pelaku kejahatan. Hal ini dapat dilihat dari akibat hukum yang ditimbulkan dalam

adopsi anak seperti putusnya hubungan kekeluargaan antara si anak dengan orang

tua kandungnya, keputusan ini dapat memberi kesewenang-wenangan orang tua

angkat dalam menjadikan anak tersebut sesuka hatinya tanpa diketahui oleh orang

tua kandungnya baik keberadaan maupun keadaannya.

Disamping itu dalam menanggapi banyaknya isu penjualan anak, serta

pengangkatan anak yang ternyata untuk dijadikan komunitas bisnis orang tua

angkatnya seperti dijadikan sebagai pengemis jalanan, pengamen,dan sebagainya

Page 66: ADOPSI ANAK BAGI ORANG BERAGAMA ISLAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18426/1/BUDI... · Hukum Perdata Dan Hukum Dagang…………………… ... D. Yurisprudensi

dengan modal membayar biaya perkara dipersidangan dan sedikit polesan bedak

kejujuran Pemohon (orang tua angkat) akan mendapatkan keuntungan yang

berlipat dari anak tersebut.

Besarnya celah hukum di atas tidak sebesar celah hukum adopsi yang

diatur dalam hukum Islam. Hukum Islam tidak mengenal pengangkatan anak,

tetapi Islam hanya membolehkan bahkan menganjurkan bagi yang mampu untuk

melakukan pemungutan/pemeliharaan anak tanpa memutuskan hubungan si anak

dengan orang tua kandungnya. Orang tua kandung berhak menjenguk anaknya

kapan saja bahkan mengambilnya kembali dari orang tua asuhnya.

Kemudian dalam masalah siapa saja yang bertugas melakukan pengawasan

terhadap kesejahteraan kehidupan anak angkat setelah diadopsi oleh orang tua

angkatnya, diungkapkan bahwa, yang bertugas melakukan pengawasan terhadap

keberadaan dan kesejahteraan kehidupan anak angkat adalah Departemen Sosial

dari perizinan yang dikeluarkan itu didata identitas masing-masing pihak (orang

tua kandung dan orang tua angkat) dan juga pihak kepolisian serta tidak lepas

juga masyarakat pada umumnya.43

Pengawasan pemerintah terhadap anak-anak yang telah diadopsi menurut

Penulis saat ini masih kurang intensif dalam mengontrol keadaan anak angkat

ditempat orang tua angkatnya. Apa benar alasan-alasan yang diucapkan para

Pemohon pada waktu di depan majelis hakim benar-benar dilaksanakan, atau

alasan itu hanya formalitas saja untuk melancarkan keinginan yang tersembunyi

43 Wawancara Pribadi dengan Hanifah Hidayat Noor, SH., Jakarta, 16 Januari 2009

Page 67: ADOPSI ANAK BAGI ORANG BERAGAMA ISLAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18426/1/BUDI... · Hukum Perdata Dan Hukum Dagang…………………… ... D. Yurisprudensi

dibalik topeng kejujuran. Dikarenakan seorang hakim bukanlah malaikat yang

dapat mengetahui isi dalam hati seseorang, dan hakim dalam pertimbangannya

hanya melihat bukti-bukti real yang ada, oleh karena itu perlu adanya kerjasama

yang baik dengan pemerintah yang dalam hal ini adalah Departemen Dalam

Negeri, Departemen Sosial, serta pihak Kepolosian sebagimana tercantum dalam

Pasal 41 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

Anak, bahwa: (1) “Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan

pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak”.

Page 68: ADOPSI ANAK BAGI ORANG BERAGAMA ISLAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18426/1/BUDI... · Hukum Perdata Dan Hukum Dagang…………………… ... D. Yurisprudensi

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam hal pengangkatan anak ini terdapat dua Badan Peradilan yang

berhak menangani perkara adopsi, Penulis mengambil kesimpulan bahwa:

1. Setelah lahirnya Undang-Undang No.3 Tahun 2006 Tentang Perubahan

Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa

dalam perkara adopsi anak tidak terdapat dualism kewenangan antara

Peradilan Negeri dengan Peradilan Agama.

2. Pengadilan Negeri sebagai tempat mencari keadilan bagi orang-orang

yang beragama selain agama Islam, yang mempunyai dasar hukum

warisan Belanda yang secara jelas bertentangan dengan watak Bangsa

Indonesia yang mempunyai rasa kemanusiaan yang tinggi (Kemanusiaan

Belanda hanya dilihat dari segi kemanusiaan si anak, tetapi tidak melihat

rasa kemanusiaan orang tua yang melahirkannya).

3. Pengadilan Agama sebagai sarana untuk mencari keadilan bagi orang-

orang beragama Islam yang mempunyai sumber hukum Islam. Dalam hal

kesesuaian hukum Islam dengan watak Bangsa Indonesia Penulis belum

tahu secara pasti, akan tetapi untuk langkah awal berbicara mengenai

watak berarti berbicara mengenai sifat dasar Bangsa yang dapat dikaitkan

Page 69: ADOPSI ANAK BAGI ORANG BERAGAMA ISLAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18426/1/BUDI... · Hukum Perdata Dan Hukum Dagang…………………… ... D. Yurisprudensi

dengan adat istiadat rakyat Indonesia (Hukum Adat). Dengan demikian

dapat kita lihat bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama

Islam, maka dapat disimpulkan yang banyak mempengaruhi watak Bangsa

Indonesia adalah watak yang terbentuk dari agama islam.

Hal ini sejalan dengan teori Receptio in Complexu dari Mr. L.C.W.

Van den Berg yang intinya “jika ingin mengetahui kebiasaan yang

berlaku pada suatu Negara adalah dengan melihat agama yang banyak

dianut oleh penduduk Negara tersebut”, artinya tidak mungkin seorang

pemeluk agama melakukan kebiasaan-kebiasaan yang bertentangan

dengan hukum agamanya.44

B. Saran-Saran

Dari kesimpulan di atas, saran Penulis dalam permasalahan adopsi ini

sebaiknya, sebagai berikut:

1. Pemerintah yang dalam hal ini terutama Departemen Luar Negeri untuk

secara intensif mengawasi anak-anak Warga Negara Indonesia yang telah

diadopsi oleh Warga Negara Asing mengenai kesejahteraan dan kehidupan

yang baik terhadap anak tersebut. Dan juga kepada Departemen Sosial

untuk benar-benar menjalankan tugasnya dalam pemberian izin adopsi

yang diajukan oleh para pemohon, baik dalam segi tujuan calon orang tua

angkat mengadopsi, psikologi calon orang tua angkat, serta segi kelayakan

44 Muderis Zaini, “Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum”, h. 30

Page 70: ADOPSI ANAK BAGI ORANG BERAGAMA ISLAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18426/1/BUDI... · Hukum Perdata Dan Hukum Dagang…………………… ... D. Yurisprudensi

menjadi orang tua angkat dalam kesejahteraan kehidupan anak angkat

dimasa yang akan datang.

2. Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama lebih berhati-hati dalam

memberi izin dalam hal pengangkatan anak kepada para Pemohon, karena

masalah ini menyangkut hak kehidupan yang layak bagi jiwa seorang anak,

jika kehidupan seseorang sudah terganggu maka orang tersebut hidup tanpa

tujuan yang akan menimbulkan permasalahan bagi Bangsa kita sendiri.

3. Dan juga kesadaran hukum masyarakat dan kepekaan sosial terhadap

lingkungannya dapat menciptakan pengaruh yang baik dalam melakukan

pengawasan terhadap masalah adopsi/pengangkatan anak.

4. Dan yang terakhir saran dan juga doa Penulis yang mungkin mustahil

dimata manusia tetapi tidak mustahil dimata Tuhan Yang Kuasa, adalah

kepada Pejabat Pemerintah yang bertugas membuat Perundang-undangan

yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), jika para

Dewan yang terhormat sama-sama mengetahui besarnya celah hukum yang

mengatur tentang adopsi dari negeri Belanda, mohon segera dirapatkan

agar kelangsungan hidup seseorang dapat lebih terjamin, dan para

pelanggar/penyelundup hukum tidak lagi bisa melakukan aksinya. Allahu

A’lam Bis Showaab.

Page 71: ADOPSI ANAK BAGI ORANG BERAGAMA ISLAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18426/1/BUDI... · Hukum Perdata Dan Hukum Dagang…………………… ... D. Yurisprudensi

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur’an Al-Karim.

Arto A. Mukti, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta:

Pustaka Pelajar, 1996), Cet.I.

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai

Pustaka,2005)

Fachruddin Fuad Muhammad, Masalah Anak Dalam Hukum Islam, (Jakarta: CV.

Pedoman Ilmu Jaya,1991), Cet.2.

http//:www.pn-jakbar.net., diakses pada tanggal 15 Januari 2009.

Joseph Christina, Proses Pengangkatan Anak,http//:www.derapperempuan.net,

diakses pada tanggal 15 Oktober 2008.

Kamil Ahmad, Fauzan H.M., Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak Di

Indonesia,(Jakarta: Raja Grafindo Persada,2008).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Kitab Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Perizinan Pengangkatan Anak.

Marwan Muhammad, Pengangkatan Anak, http//:www.pta-babel.net, diakses pada

tanggal 15 Oktober 2008.

Page 72: ADOPSI ANAK BAGI ORANG BERAGAMA ISLAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18426/1/BUDI... · Hukum Perdata Dan Hukum Dagang…………………… ... D. Yurisprudensi

Munawwir Achmad Warson, Kamus Al-Munawwir, (Surabaya: Pustaka Progressif,

1997)

Soeroso R., Perbandingan Hukum Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003)

SY. Musthofa, Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama, (Jakarta:

Kencana Prenada Media Group,2008), Cet.I.

Soimin Soedharyo, Hukum Orang Dan Keluarga,(Jakarta: Sinar Grafika,2002).

Subekti R., “Hukum Adat Indonesia dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung”,

(Bandung:PT. Alumni, 2006), Cet.5.

Syahri Dede, Perbandingan Penetapan Adopsi Anak Melalui Pengadilan Negeri dan

Pengadilan Agama, Skripsi SI Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas

Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.

Staatsblad 1917 No.129 Bab II Tentang Pengangkatan Anak.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 6 Tahun 1983.

Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan.

Page 73: ADOPSI ANAK BAGI ORANG BERAGAMA ISLAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18426/1/BUDI... · Hukum Perdata Dan Hukum Dagang…………………… ... D. Yurisprudensi

Yanggo Chuzaimah T., Anshary A. Hafiz, Problematika Hukum Islam Kontemporer

I, (Jakarta: Pustaka Firdaus,2002), Cet.4.

Zaini Muderis, Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum, (Jakarta:Sinar

Grafika,2002),Cet.4.

Page 74: ADOPSI ANAK BAGI ORANG BERAGAMA ISLAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18426/1/BUDI... · Hukum Perdata Dan Hukum Dagang…………………… ... D. Yurisprudensi

LAMPIRAN 1

SURAT PERMOHONAN MENJADI

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

Page 75: ADOPSI ANAK BAGI ORANG BERAGAMA ISLAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18426/1/BUDI... · Hukum Perdata Dan Hukum Dagang…………………… ... D. Yurisprudensi

LAMPIRAN 2

SURAT KETERANGAN DATA/WAWANCARA

DARI FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Page 76: ADOPSI ANAK BAGI ORANG BERAGAMA ISLAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18426/1/BUDI... · Hukum Perdata Dan Hukum Dagang…………………… ... D. Yurisprudensi

LAMPIRAN 3

SURAT KETERANGAN RISET/WAWANCARA

DARI PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT

Page 77: ADOPSI ANAK BAGI ORANG BERAGAMA ISLAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18426/1/BUDI... · Hukum Perdata Dan Hukum Dagang…………………… ... D. Yurisprudensi

LAMPIRAN 4

KETERANGAN HASIL WAWANCARA HAKIM

PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT

Nama : Hanifah Hidayat Noor, SH.

Jabatan : Hakim Humas Pengadilan Negeri Jakarta Barat

1. T. Bagaimana tanggapan Bapak tentang adanya dualisme kewenangan dalam

perkara adopsi anak, pasca diUndangkanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama. Sebagaimana di jelaskan dalam Penjelasan Pasal 49 Huruf

a angka 20 Undang-undang ini Sehingga, kewenangan perkara adopsi bagi

orang-orang beragama Islam ini menjadi kewenangan Absolut Peradilan

Agama?

J. Menurutnya, hal itu bukan sebagai dualism kewenangan, karena setelah

lahirnya Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sudah jelas Peradilan Agama

berwenang menyelesaikan perkara adopsi yang diajukan oleh orang-orang

beragama Islam, sedangkan Pengadilan Negeri berwenang menyelesaikan

perkara adopsi yang diajukan oleh orang-orang yang beragama Non-Islam.

Memang seharusnya perkara adopsi yang dilakukan antara orang-orang

muslim itu diselesaikan berdasarkan Hukum Islam. Karena hal itu

menyangkut perkara perdata antar orang-orang muslim. Sebagaimana telah

diatur dalam Undang-undang Peradilan Agama tersebut. Terkecuali, apabila

di dalamnya terdapat sengketa pihak ketiga maka hal itu baru menjadi

kewenangan Pengadilan Negeri. Sebagaimana di atur dalam pasal 50 Undang-

undang Peradilan Agama.

Page 78: ADOPSI ANAK BAGI ORANG BERAGAMA ISLAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18426/1/BUDI... · Hukum Perdata Dan Hukum Dagang…………………… ... D. Yurisprudensi

2. T. Apa dasar hukum Bapak dalam menyelesaikan perkara adopsi anak dengan

Nomor Perkara: 126/Pdt.P/2007 yang dilakukan oleh orang-orang beragama

Islam tersebut, bukankah sejak diajukannya permohonan sudah menjadi

kewenangan absolut Peradilan Agama?

J. Menurutnya bahwa, pada dasarnya Pengadilan tidak boleh menolak perkara

yang diajukan oleh para pihak. Namun berkenaan dengan masalah adopsi

yang diajukan oleh orang-orang muslim, pada dasarnya perkara tersebut

menjadi wewenang penuh Pengadilan Agama sebagaimana telah diatur dalam

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Akan tetapi pada

saat diajukannya permohonan tersebut Undang-Undang No.3 Tahun 2006

tersebut belum ada Peraturan Pemerintah yang berfungsi sebagai petunjuk

pelaksanaannya, sehingga Pengadilan Negeri masih berwenang untuk

menerima dan mengabulkan permohonan tersebut.

3. T. Kemudian, apa saja akibat hukum adopsi anak yang ditetapkan melalui

Pengadilan Negeri?

J. Menurutnya bahwa, akibat hukum adopsi anak yang ditetapkan melalui

Pengadilan Negeri adalah terputusnya hubungan perdata antara anak dengan

orang tua kandungnya sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Umum Pasal

1 angka 9 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dan anak tersebut setelah ditetapkan oleh Pengadilan menjadi milik orang tua

angkat sepenuhnya. Karena Hakim dalam pertimbanganya melihat juga pada

adanya surat penyerahan anak yang dibuat oleh orang tua kandung si anak

dengan calon orang tua angkatnya. Dengan demikian tanggung jawab

Page 79: ADOPSI ANAK BAGI ORANG BERAGAMA ISLAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18426/1/BUDI... · Hukum Perdata Dan Hukum Dagang…………………… ... D. Yurisprudensi

kehidupan dan kesejahteraan anak itu telah diserahkan sepenuhnya kepada

orang tua angkatnya, biasanya disebabkan oleh faktor ekonomi orang tua

kandung si anak yang lemah.

4. T. Dalam masalah adopsi anak ini, siapa saja yang bertugas melakukan

pengawasan terhadap kesejahteraan kehidupan dari anak angkat tersebut?

J. Dalam hal yang bertugas melakukan pengawasan terhadap keberadaan dan

kesejahteraan kehidupan anak angkat adalah Departemen Sosial dari perizinan

yang dikeluarkan itu didata identitas masing-masing pihak (orang tua kandung

dan orang tua angkat) dan juga pihak kepolisian serta tidak lepas juga

masyarakat pada umumnya.

Jakarta., 16 Januari 2009

Mengetahui

Pewawancara Yang di Wawancarai

Budi Susanto

Nim: 20 40 44 10 30 22

Hanifah Hidayat Noor, SH.

Nip: 150 427 743

Page 80: ADOPSI ANAK BAGI ORANG BERAGAMA ISLAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18426/1/BUDI... · Hukum Perdata Dan Hukum Dagang…………………… ... D. Yurisprudensi

LAMPIRAN 5

LEMBAR PENETAPAN PENGANGKATAN ANAK

PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT

P E N E T A P A N

Nomor : 126/Pdt.P/2007/PN. JKT. BAR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang memeriksa dan mengadili perkara

perdata pada Pengadilan Tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai

berikut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

BAGUS BINA EDVANTORO (suami) dan EMI KUSMILA (istri), keduanya

beralamat di Perumahan Mawar No. 9 Jl. H. Saaba, Joglo, Jakarta Barat, yang untuk

selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Mei

2007, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal

14 Mei 2007 dibawah Register No. 126/Pdt.P/2007/PN.JKT.BAR., telah

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Page 81: ADOPSI ANAK BAGI ORANG BERAGAMA ISLAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18426/1/BUDI... · Hukum Perdata Dan Hukum Dagang…………………… ... D. Yurisprudensi

− Bahwa para Pemohon berkeinginan untuk mengadopsi seorang anak laki-laki

bernama RIFKI RAMADHAN, tempat/tanggal lahir : Jakarta, 10 Oktober

2006 sebagaimana disebut dalam Kutipan Akta Kelahiran No.

23948/U/JB/2006 tanggal 2 November 2006;

− Bahwa adapun anak yang hendak diadopsi tersebut adalah anak dari pasangan

suami isteri yaitu Sdr. SYABAN dan Sdri. KARTINI, yag beralamat dijalan

Peninggaran Timur I Rt. 007/09 Kelurahan Kebayoran Lama Utara,

Kacamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;

− Bahwa oleh karena itu, para Pemohon sangat mengharapkan agar si anak

tersebut dapat dirawat dan diurus dengan baik dan masa depannya juga lebih

terjamin dibawah pengasuhan Para Pemohon. Para Pemohon sendiri

berpenghasilan tetap, sehat jasmani dan rohani serta sangat peduli kepada

anak-anak, sehingga maksud dari pengajuan permohonan adopsi anak ini oleh

Para Pemohon semata-mata demi masa depan si anak;

− Bahwa anak tersebut sudah tinggal dan hidup bersama Para Pemohon sejak

lahir tanggal 10 Oktober 2006 sampai dengan saat ini dan si anak sekarang

berumur 7 bulan;

− Bahwa lagi pula orang tua kandung si anak tersebut tidak berkeberatan

dengan keinginan Para Pemohon untuk mengadopsi si anak, dimana kedua

orang tua si anak tersebut telah menyatakan dapat mengizinkan anaknya untuk

Page 82: ADOPSI ANAK BAGI ORANG BERAGAMA ISLAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18426/1/BUDI... · Hukum Perdata Dan Hukum Dagang…………………… ... D. Yurisprudensi

diangkat oleh Para Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam Surat Perjanjian

Pengangkatan Anak tertanggal 10 Oktober 2006;

− Bahwa selanjutnya Para Pemohon sendiri akan memperlakukan si anak seperti

anak kandung sendiri, akan merawat dan mengasuhnya sebaik-baiknya serta

akan memberikan pendidikan agama maupun pendidikan sekolah sebaik

mungkin dan juga akan mencurahkan kasih sayang kepada si anak sebagai

wujud dari kasih sayang ornag tua kepada anak;

Maka berdasarkanhal-hal tersebut di atas, dengan ini Para Pemohon memohon

kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar kiranya dapat mengabulkan

permohonan ini dengan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut di atas;

2. Menetapkan anak yang bernama RIFKI RAMADHAN yang lahir di Jakarta

pada tanggal 10 Oktober 2006 untuk diangkat menjadi anak angkat yang sah

dari Para Pemohon;

3. Menetapkan Biaya menurut hukum

Menimbang, bahwa pada persidangan yag telah ditetapkan, untuk Para

Pemohon telah datang menghadap sendiri, dan setalah surat permohonan dibacakan

oleh hakim, atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatkan tetap pada permohonannya

tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon

dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy yang telah

Page 83: ADOPSI ANAK BAGI ORANG BERAGAMA ISLAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18426/1/BUDI... · Hukum Perdata Dan Hukum Dagang…………………… ... D. Yurisprudensi

dibubuhi Materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya antara lain

berupa;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama : EMI KUSMILIA (diberi tanda

P.1.1.) ternyata sesuai dengan aslinya;

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama : BAGUS BINA EDVANTORO

(diberi tanda P.1.2.) ternyata sesuai dengan aslinya;

3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Kebayoran Baru, Jakarta Selatan tertanggal 14 Juli 2003 atas nama : BAGUS

BINA EDVANTORO dan EMI KUSMILIA (diberi tanda P.2.) ternyata

sesuai dengan aslinya;

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 14/DISP/J.B/1993/1965. atas nama :

EMI KUSMILIA tertanggal 22 Maret 1993 (diberi tanda P.3.) ternyata sesuai

dengan aslinya;

5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 17388/A/1/JS/1984 atas nama :

BAGUS BINA EDVANTORO tertanggal 7 Agustus 1984 (diberi tanda P.4.)

ternyata sesuai dengan aslinya;

6. Fotocopy Kartu Keluarga No. 017650 yang dikeluarkan oleh Kelurahan

Pengadegan, tertanggal 24 April 1991 (diberi tanda P.5.1) ternyata tidak ada

aslinya;

Page 84: ADOPSI ANAK BAGI ORANG BERAGAMA ISLAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18426/1/BUDI... · Hukum Perdata Dan Hukum Dagang…………………… ... D. Yurisprudensi

7. Fotocopy Kartu Keluarga No. 0952080006190 yang dikeluarkan oleh

Kelurahan Meruya Utara, tertanggal Agustus 2000 (diberi tanda P.5.2 )

ternyata sesuai dengan aslinya;

8. Surat Keterangan No. 282/HRD/CPA-E/06 dari PT.FREEPORT

INDONESIA (diberi tanda P.6);

9. Surat Keterangan No. 297/BPD 2100/2006-S8 dari Kepala Dinas Sumber

Daya Manusia tertanggal 23 November 2006 (diberi tanda P.7);

10. Surat Keterangan dari Klinik Fertilitas Morula (diberi tanda P.8);

11. Surat Keterangan dari Kepala Dinas Bintal dan Kesos Propinsi DKI Jakarta

No.1575/-1.845.1 tertanggal 24 April 2007 (diberi tanda P.9);

12. Surat Pernyataan Penyerahan Anak tetanggal 11 Oktober 2006 (diberi tanda

P.10);

13. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama : KARTINI dan SYABAN (diberi

tanda P.11.) ternyata sesuai dengan aslinya;

14. Fotocopy Kartu Keluarga No. 4504.005517 yang dikeluarkan oleh Kelurahan

Lama Utara, tertanggal 7 Juli 2004 (diberi tanda P.12) ternyata sesuai dengan

aslinya;

15. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama : SYABAN dan KARTINI

tertanggal 17 September 1990 (diberi tanda P.13.) ternyata sesuai dengan

aslinya;

Page 85: ADOPSI ANAK BAGI ORANG BERAGAMA ISLAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18426/1/BUDI... · Hukum Perdata Dan Hukum Dagang…………………… ... D. Yurisprudensi

16. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.23948/U/JB/2006 tertanggal 2

November 2006 atas nama : RIFKI RAMADHAN (diberi tanda P.14.)

ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat yang telah difotocopy dan telah

diberi Materai Cukup Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan

saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan:

SAKSI –I: CHRISTIAN NANLOHY

- Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi dengan Pemohon ada hubungan

saudara;

- Saksi tahu Para Pemohon belum mempunyai anak;

SAKSI-II: ATI DEWI SURATI

- Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi kakak kandung dari EMI

KUSMILIA ( Pemohon );

- Saksi tahu Para Pemohon belum mempunyai anak;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk

mengadopsi (mengankat anak) yaitu bernama RIFKY RAMADHANI lahir diJakarta

pada tanggal 10 Oktober 2006 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti sehubunan dengan

keterangan saksi-1 dan saksi-11 diersidangkan, pemohon telah berhasil membuktikan

dalil-dalil pemohonnya, dan oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan hukum

Page 86: ADOPSI ANAK BAGI ORANG BERAGAMA ISLAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18426/1/BUDI... · Hukum Perdata Dan Hukum Dagang…………………… ... D. Yurisprudensi

dan tidak bertentangan Undang-Undang, maka permohonan pemohon tersebut dapat

dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka

biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-Pasan dan Undang-Undang serta peraturan lain yang

bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Permohon tersebut di atas;

4. Menetapkan anak yang bernama RIFKY RAMADHAN lahir di Jakarta

pada tanggal 10 Oktober 2006 adalah anak angkat yang sah dari suami istri

: BAGUS BINA EDVANTORO Dan EMI KUSMILIA ;

5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini

sebesar Rp. 104.000,- (Seratus empat ribu rupiah);

Demikianlah Pwnwtapan dibuat pada hari : SENIN tanggal 28 Mei

2007 oleh kami : NY. HANIZAH IM,SH. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta

Barat, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas dengan

dibantu oleh : PUJI SULISTARYO, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan

Negeri Jakarta Barat dengan dihadiri oleh : PEMOHON ;

Page 87: ADOPSI ANAK BAGI ORANG BERAGAMA ISLAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18426/1/BUDI... · Hukum Perdata Dan Hukum Dagang…………………… ... D. Yurisprudensi

LAMPIRAN 6

SURAT PERMOHONAN PENGANGKATAN ANAK

Page 88: ADOPSI ANAK BAGI ORANG BERAGAMA ISLAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18426/1/BUDI... · Hukum Perdata Dan Hukum Dagang…………………… ... D. Yurisprudensi
Page 89: ADOPSI ANAK BAGI ORANG BERAGAMA ISLAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18426/1/BUDI... · Hukum Perdata Dan Hukum Dagang…………………… ... D. Yurisprudensi

LAMPIRAN 7

SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN ANAK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SYABAN

Alamat : Jl. Peninggaran Timur 1 Rt. 007/ Rw. 009. Kel. Kebayoran Lama Utara

Kec. Keb. Lama, Jakarta Selatan

Nama : KARTINI

Alamat : Jl. Peninggaran Timur 1 Rt. 007/ Rw. 009. Kel. Kebayoran Lama Utara Kec.

Keb. Lama, Jakarta Selatan

Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama : BAGUS BINA EDVANTORO

Alamat : Perumahan Mawar No. 9, Jl. H Saaba, Kel. Joglo, Kec. Kembangan, Jakarta

Barat

Nama : EMI KUSMILIA

Alamat : Perumahan Mawar No. 9, Jl. H Saaba, Kel. Joglo, Kec. Kembangan, Jakarta

Barat

Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Page 90: ADOPSI ANAK BAGI ORANG BERAGAMA ISLAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18426/1/BUDI... · Hukum Perdata Dan Hukum Dagang…………………… ... D. Yurisprudensi

DENGAN INI MENYATAKAN:

1. Bahwa pihak pertama adalah pasangan suami isteri, dan dari perkawinannya

telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama : RIZKY AMELLIA,

MOHAMMAD NAFIYAN, dan RIFKI RAMADHAN;

2. Bahwa Pihak Pertama dengan ini menyerahkan anaknya yang bernama RIFKI

RAMADHAN kepada Pihak Kedua untuk diangkat/diadopsi oleh Pihak

Kedua agar dirawat dan dididik seperti anak kandungnya sendiri;

3. Bahwa maksud dan tujuan Pihak Pertama menyerahkan anaknya kepada

Pihak Kedua untuk dijadikan sebagai anak angkat/diadopsi tersebut adalah

demi untuk kelangsungan pendidikan anak itu sendiri, yaitu untuk

mendapatkan perawatan dan pendidikan yang lebih baik, oleh karena Pihak

Pertama sendiri tidak akan mampu memberikan perawatan dan pendidikan

yang baik untuk masa depannya, memelihara serta memberikan pendidikan

yang baik;

4. Bahwa Pihak Pertama dengan tulus dan ikhlas menyerahkan anaknya tersebut

kepada Pihak Kedua untuk diadopsi;

5. Bahwa Pihak Pertama tidak akan melakukan tuntutan hukum apapun kepada

Pihak Kedua dikemudian hari untuk meminta anak itu dikembalikan kepada

Pihak Pertama;

Page 91: ADOPSI ANAK BAGI ORANG BERAGAMA ISLAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18426/1/BUDI... · Hukum Perdata Dan Hukum Dagang…………………… ... D. Yurisprudensi

Demikian Surat Pernyataan Penyerahan Anak ini kami buat dengan sebenarnya

dan tidak ada unsure paksaan dari pihak manapun juga, untuk dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Jakarta, 11 Oktober 2006

Page 92: ADOPSI ANAK BAGI ORANG BERAGAMA ISLAM …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18426/1/BUDI... · Hukum Perdata Dan Hukum Dagang…………………… ... D. Yurisprudensi