Now or Never… Pengelolaan Sumber Daya Keuangan Aceh yang Lebih BaikAnalisa Belanja Publik Aceh 2012

DR. Islahuddin M.EcFakultas Ekonomi – Universitas Syiah KualaBanda Aceh, 15 Oktober 2012

Aceh akan menerima lebih dari Rp 100T pada akhir tahun 2014, dan akan terus bertambah..

Diperkirakan secara keseluruhan lebih Rp.650 T dana akan diterima Aceh pada akhir 2027 (termasuk Otsus)Dan hampir Rp.100 T Dana Otsus akan di terima oleh Aceh pada akhir 2027.

Aceh merupakan daerah terkaya ke-7 di Indonesia, (APBD per Kapita, 2010)

Aceh’s Paradox 1; Aceh juga daerah termiskin ke-7 di Indonesia, (2010)

- Tingkat kemiskinan Aceh; 20.98%, sedangkan Nasional 13,3%.

- Ranking IPM Aceh; 18 dari 33 provinsi

Aceh’s Paradox 2; Kesenjangan ekonomi antara Aceh dan Nasional semakin melebar

Aceh perlu tumbuh lebih cepat. Pendapatan Per kapita Aceh terhitung hanya Rp.6,4 juta (2011). Sedangkan pada tahun 1999 hampir mendekati nasional.

Aceh’s Paradox 3; Rich But PoorBesarnya anggaran adalah syarat awal, alokasi penganggaran yang tepat adalah syarat mutlak.

Penerimaan tertinggi tidah berkorelasi dengan tingkat kemiskinan. Gayo lues dan Bener Meriah termasuk daerah yang memilliki pendapatan yang tertinggi, tetapi merupakan daerah termiskin.

Daerah Pantai Barat dan Tengah memiliki tingkat kemiskinan yang relatif tinggi.

PENERIMAAN DAERAH“Neglected Fortune”

Aceh telah menerima Rp.20 T, dan akan terus bertambah di masa mendatang.

Penerimaan dari Bagi Hasil Migas menurun dengan tajam dan PAD hanya menyumbangkan sebesar 6% dari penerimaan.

Fiscal Laziness ; sumber pendanaan terbesar dari transfer pusat, sedangkan PAD dan potensi penerimaan lainnya cenderung stagnan bahkan menurun

Provinsi

Kabupaten / Kota

Fiscal Gap, remain challenges…Sabang memiliki pendapatan per kapita yang tertinggi, 5 kali lipat dariKabupaten Pidie

BELANJA DAERAH“Alokasi belanja yang tepat dan konsistenmerupakan syarat utama pembangunan”

Jumlah belanja Aceh terus meningkat, searah dengan penerimaan, sejak tahun 2007.

Belanja Adm. Pemerintahan masih menjadi prioritas, alokasi untuk pendidikan (% dari total belanja) menurun .

Tanpa Otsus; Ruang Fiscal Belanja Provinsi sangat terbatas.

Dengan Otsus, Belanja Pegawai hanya 16%

Tanpa Otsus, Belanja Pegawai hampir 50%

Tantangan Ruang Fiscal- Kab/Kota;Belanja Personel, terhitung sebesar 70% tahun 2010.

90% belanja di Sektor Pendidikan Kabupaten / Kota terserap untuk belanja pegawai 70% belanja di sektor Kesehatan, Kab/Kota juga untuk belanja pegawai.

Belanja pendidikan perkapita Sabang, 5 kali lebih besar daripada Aceh Timur.

Alokasi belanja pendidikan Langsa, Aceh Singkil dan beberapa kabupaten lainnya pada tahun 2010 lebih kecil daripada tahun 2007

Alokasi belanja kesehatan dan infrastruktur meningkat pada tahun 2010, kecuali beberapa kabupaten.

- 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000

Kota Sabang

Kab. Gayo Lues

Kota Subulussalam

Kab. Simeulue

Kab. Aceh Singkil

Kab. Aceh Jaya

Kab. Aceh Barat

Kab. Nagan Raya

Kab. Aceh Tengah

Kota Langsa

Kab. Aceh Barat Daya

Kab. Pidie Jaya

Kab. Aceh Tenggara

Kab. Aceh Selatan

Kab. Aceh Pidie

Kota Banda Aceh

Kab. Bener Meriah

Kab. Aceh Tamiang

Kab. Aceh Besar

Kab. Aceh Timur

Kota Lhokseumawe

Kab. Bireuen

Kab. Aceh Utara

Kesehatan

Kesehatan - Sum of 2010 Kesehatan - 2007-

Belanja Infrastruktur di Simeulu, Nagan Raya, Aceh Utara menurun

Belanja Kesehatan secara keseluruhan meningkat, kecualiAceh Besar, Bener Meriah dan Aceh Selatan.

KELUARAN SOSIAL

Pendapatan daerah belum menunjukkan hubungan negatif terhadap tingkat kemiskinan

Alokasi per kapita yang tinggi belum menunjukkan hubungan positif terhadap keluaran (outcome)

Belanja vs. keluaran di bidang Infrastruktur Belanja vs. keluaran di bidang pendidikan

Diperlukan evaluasi dan optimalisasi terhadap belanja intra-sektor (kualitas belanja)

OTSUS ; CURSE OR OPPORTUNITY

Otsus; Daya ungkit ? Alokasi dana Otsus konsisten dengan UUPA, akan tetapi program mix masih harus ditingkatkan.

Alokasi Sektoral Dana Otsus

Skala Kegiatan Dana Otsus Berdasarkan Jumlah Kegiatan- 2,798 kegiatan dibawah Rp.100 juta

Perencanaan; “programming mix” challenges26,5 % output otsus belum berfungsi (2011)

•Dari kegiatan yang sesuai peruntukan dan berfungsi; sekitar 25% belum berfungsi dikarenakan;

a. tidak ada personil yang mengoperasilkan / memadai b. output belum sepenuhnya selesai (bukan multi years project)

Better Spending Mix; Now or Never…

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000Lainnya

Industri, pertambangan, energi

Perumahan, Tenaga Kerja, Sosial

Adm Pemerintahan

Pertanian

Pendidikan

Kesehatan

Infrastruktur

Do Nothing; Pemerintah dapat melanjutkan pola alokasi dan programming yang ada..

Adm. Pemerintahan (31%); Lainnya (14%); Infrastruktur (17%); Kesehatan (8.7%); Pendidikan (22%), pertanian (6.2%)

Proyeksi

0

20

40

60

80

100

120

2005-09 2010-2014 (tanpa perubahan)

2010-2014 (Re-alokasi)

Rph

Trili

un

Lainnya

Industri, pertambangan, energi

Perumahan, Tenaga Kerja, Sosial

Adm Pemerintahan

Pertanian

Pendidikan

Kesehatan

Infrastruktur

46%

62%

38%

54%

…atau Pemerintah Daerah dapat melakukan optimalisasi alokasi anggaran (dengan efisiensi dan re-alokasi tambahan anggaran untuk sektor prioritas)

Kesimpulan & Rekomendasi

Effective Alokasi ; Belanja Publik belum sesuai dengan kebutuhuan dan target-target pembangunan. Peningkatan kualitas program dan kegiatan harus diperbaiki.

Penyusunan program dan kegiatan harus berdasarkan basis analisis yang kuat terhadap data dan fakta di lapangan. Diperlukan sumber daya khusus dalam melakukan analisis keuangan daerah secara konsisten dan regular dalam proses penganggaran.

Belum adanya strategi (master plan) yang dapat mengarahkan pelaksanaan Otsus (dalam proses penyusunan); Kriteria program / proyek yang akan didanai oleh Otsus harus segera ditetapkan.

Alokasi dana Otsus perlu diarahkan untuk mendukung kapasitas fiskal yang berkelanjutan (misalnya dengan menerapkan “Hartwick’s Rule,” yang menyebutkan untuk mempertahankan tingkat kemakmuran di masa depan maka pendapatan hasil sumber daya yang terbatas waktu perolehannya harus digunakan untuk pembentukan modal baik modal fisik maupun modal manusia)

Pemerintah propinsi harus memperkuat fungsi monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Dana Otsus untuk terus memperbaiki alokasi anggaran dan mengukur dampak pelaksanaan program pembangunan.

Kesimpulan & Rekomendasi

TERIMA KASIH