Pengaruh Penerimaan Dana Otsus Dan TDBH Migas Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Pada IPM Kab-Kota Di Aceh

Jurnal Magister Akuntansi ISSN 2302-0164

Pascasarjana Universitas Syiah Kuala 12 Pages pp. 12- 23

Volume 5, No. 2, Mei 2016 - 12

PENGARUH PENERIMAAN DANA OTONOMI KHUSUS DAN TAMBAHAN DANA BAGI HASIL MIGAS TERHADAP BELANJA MODAL SERTA DAMPAKNYA PADA

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN/KOTA DI ACEH

1) Cut Sri Hartati , 2)Dr. Syukri Abdullah, SE, M. Si, Ak, 3)Dr. MuliaSaputra, SE. M. Si, Ak, CA

1) Magister AkuntansiPascasarjanaUniversyitasSyiah Kuala Banda Aceh 2,3) Staff Pengajar

Magister Akuntansi Pascasarjana Universyitas Syiah Kuala Banda Aceh.

Abstract:Since it is designated as a special autonomy province, Aceh has received substantial funds

by the central government, either the special autonomy fund and Gas Share Additional Funding. The

local government can use these funds to develop infrastructure in various sectors in order to support

the welfare of the community, one of which can be measured by the HDI (Human Development Index).

The Regencies/Cities Authorities have budgeted a subtantial capital expenditure to the infrastructure

development. The special autonomy issue associated with the community welfare measured with the

HDI is, therefore, interesting to conduct a study. The purpose of this study was to examine and analyze

the effect of the receipt of special autonomy and Gas Share Additional Fundingfunds toward the

capital expenditures and their impact on Human Development Index in Districts/Municipalities in

Aceh Province.This study is a hypothesis testing research by using path analysis to figure out the

population data collected based on documents and reports that are made available from Bappeda (the

Provincial Development Planning Agency)of Aceh, Directorate-General of Regional Fiscal Balance of

the Ministry of Finance, and Central Bureau of Statistics of Aceh. The results of this study show that

the funds allocated for the Aceh Province from Speacial Autonomy and Gas Share Additional

Fundingschemes have positive effects both jointly and simultanously toward the capital expenditures

of Districts/Municipalities in Aceh. Furthermore, the results also prove that the fundings and capital

expenditures have positive effects either jointly or partially on the HDI of the Districts/Municipalities

in the Aceh Province. For direct and indirect influences, it shows that the capital expenditures do not

mediate the effect of special autonomy fund toward the HDI. Other results prove that the capital

expenditures mediate the effect of Gas Share Additional Fundingto HDI.

Keywords: Special Autonomy Fund, Gas Share Additional Funding, Capital Expenditure, Human Development Index (HDI), Community Welfaren

Abstrack:Sejak ditetapkan sebagai daerah otonomi khusus (otsus), Aceh memperoleh dana daerah

yang cukup besar, baik dari dana otsus maupun dari TDBH migas. Dengan dana yang besar tersebut

dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur diberbagai sektor untuk dapat

menunjang kesejahteraan masyarakat yang salah satunya dapat diukur dengan IPM. Untuk

melaksanakan pembangunan infrastruktur tersebut, pemerintah Kabupaten/kota di Aceh telah

menganggarkan belanja modal yang cukup besar. Oleh karena itu, isu otonomi khusus dikaitkan

dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan IPM menjadi hal menarik untuk

dilakukan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerimaan

dana otonomi khusus dan TDBH Migas terhadap belanja modal serta dampaknya pada IPM

kabupaten/kota di Aceh. Jenis penelitian ini merupakan hypothesis testing reasearch dengan

menggunakan path analysis terhadap data populasi yang dikumpulkan berdasarkan dokumen dan

laporan yang telah tersedia di Bappeda Aceh, DJPK Departemen Keuangan dan Badan Pusat Statistik

(BPS) Aceh. Hasil penelitian membuktikan bahwa penerimaan dana otsus dan TDBH 2

Jurnal Mangister Akuntansi

Pascasarjana Universitas Syiah Kuala

13 - Volume 5, No. 2, Mei 2016

Migas berpengaruh positif baik secara bersama-sama maupun secara parsial terhadap belanja modal

kabupaten/kota di Aceh. Selanjutnya hasil penelitian juga membuktikan penerimaan dana otsus,

TDBH Migas dan belanja modal berpengaruh positf baik secara bersama-sama maupun secara parsial

terhadap IPM kabupaten/kota di Aceh. Untuk pengaruh langsung dan tidak langsung membuktikan

bahwa belanja modal tidak memediasi pengaruh dana otsus terhadap IPM. Hasil lainnya membuktikan

belanja modal memediasi pengaruh TDBH Migas terhadap IPM.

Kata kunci: Dana Otsus, TDBH Migas, Belanja Modal, IPM, Kesejahteraan Masyarakat.

PENDAHULUAN

Sejak pelaksanaan otonomi khusus

(otsus), Aceh memperoleh dana daerah yang

cukup besar, baik dari dana otsus maupun dari

tambahan dana bagi hasil migas. Dalam

melaksanakan pembangunan, pengelolaan dana

otsus dan tambahan dana bagi hasilmigas

disepakati bersama-sama antara pemerintah

Aceh dengan pemerintah kabupaten/kota seperti

yang diamanatkan dalam Qanun Aceh No.2

Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian

Tambahan Dana bagi hasil Minyak dan Gas

Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus.

Selanjutnya Berdasarkan Peraturan Gubernur

No. 79 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis

Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil

Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi

Khusus dijelaskan bahwa pemanfaatan dana

otsus difokuskan pada peningkatan

kesejahteraan masyarakat antara lain pada

pembangunan bidang infrastruktur, pendanaan

pendidikan, kesehatan, dan sosial.

Jumlah dana otsus dan TDBH Migas

yang diterima oleh kabupaten/kota selama 7

(tujuh) 2008-2014 sebesar

Rp.26.053.192.699.599 (Bappeda Aceh,

2015).Berdasarkan gambar tersebut dapat

dilihat bahwa total dana otsus dan TDBH

Migasyang sudah diterima oleh kabupaten/kota

di Aceh sangat besar. Besarnya penerimaan

danadaerah tersebut akan berdampak pada

peningkatan belanja infrastruktur atau belanja

modal.

Peningkatan belanja modal

pemerintahkabupaten/kota dalam rentang

waktu selama 7 (tujuh) tahun melebihi 100

persen, dimana jumlah belanja modal pada

tahun 2008 sebesar Rp.2.935.219.000.000,-

dan pada tahun 2014 sudah mencapai

Rp.5.224.358.000.000,-. (DJPK

Departemen Keuangan, 2015)

Sehubungan dengan banyaknya

dana yang terima oleh kabupaten/kota dan

telah dianggarkan dalam belanja modal

untuk pengadaan infrastruktur publik

membuktikan bahwatheory of grants

memberikan landasan bahwa bantuan

pemerintah yang dalam praktiknya di

Indonesia dapat berbentuk transfer dana

menjadi stimulus bagi kemajuan ekonomi

daerah dan menambah tingkat daya beli

masyarakat. Tambahan kemampuan ini

pada akhirnya akan berdampak pada

pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan

masyarakat. Kesejahteraan masyarakat

salah satunya dapat diwujudkan melalui

Jurnal Magister Akuntansi


Volume 5, No. 2, Mei 2016 - 14

200 4 - 2009 - 20 05 2010 39 20 06 2011 20 07 2012 20 08

0 34 ,

penyediaan sarana publik yang baik,

peningkatan kesejahteraan masyarakat yang

diwujudkan melalui penyediaan sarana

publik tersebut pada akhirnya akan

meningkatkan IPM (Sumardjoko, 2014).

Selanjutnya dapat dilihat dari penelitian

Christy dan Adi (2009) di Jawa Tengah yang

menemukan bahwa belanja modal berpengaruh

terhadap IPM, ini menunjukkan besarnya

belanja modal dari APBD suatu daerah akan

menentukan pengalokasian dana bagi

peningkatan kesejahteraan masyarakat yang

dilihat dari tingkat IPM.Dalam Laporan

Pembangunan Manusia Indonesia (LPMI) tahun

2004 dikatakan bahwa dalam jangka pendek,

walaupun tidak ada pertumbuhan ekonomi yang

memuaskan, sebuah negara dapat meningkatkan

pembangunan manusia yang cukup signifikan

melalui pengeluaran publik yang direalisasikan

dengan baik. Untuk itu, tidak dapat dipungkiri

bahwa kebijakan realisasi belanja pembangunan

terutama di sektor pendidikan dan sektor

kesehatan akan memberi pengaruh yang positif

bagi perkembangan pembangunan manusia.

Secara umum, angka

ratarataIPMkabupaten/kota di Aceh selama

kurun waktu 2004-2013dapat dilihat pada Tabel

1.

1. Tabel 1.1

Indeks Pembangunan Manusia Aceh Periode 2004-2013

IPMKab/kota IPMKa

68,70 71,31

69,05 0.35 71,70 0.

69,41 0.36 72,16 0.46

70,35 0.94 72,51 0.35

70,76 0.41 2013 73,05 0.54 Rata-rata

kenaikan 0,41

Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh(2015)

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa

rata-rata kenaikan IPMAceh periode 2004-2008

atau sebelum adanya dana otonomi khusus

adalah 0,41 poin. Sedangkan rata-rata kenaikan

IPM periode 2009-2013 atau setelah adanya

dana otonomi khusus adalah 0,34 poin. Jika

dibandingkan rata-rata kenaikan IPM Aceh

pada kedua periode tersebut terlihat bahwa rata-

rata kenaikan IPM periode sebelum adanya

dana otonomi khusus ternyata lebih tinggi.

Seharusnya dengan jumlah anggaran yang

diterima oleh kabupaten/kota di Aceh yang

terus meningkat dari tahun ketahun terutama

dari dana otonomi khusus dan TDBH

migasdapatpula meningkatkan kesejahteraan

masyarakat.Hal ini sesuai dengan penelitian

yang dilakukan oleh Sumardjoko (2014) yang

menyimpulkan bahwa dana otonomi khusus

berpengaruh positif terhadap indeks

pembangunan manusia. Brata(2005) dalam

kajiannya berpendapat bahwa pengaruh

pengeluaran pemerintah daerah khususnya

bidang pendidikan dan kesehatan terhadap IPM

dalam konteks regional (antar provinsi) di

Indonesia, memperlihatkan bahwa pengeluaran

pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan

memberikan pengaruh yang positif terhadap

pembangunan manusia. Semakin besar alokasi

pengeluaran bidang pendidikan dan kesehatan

semakin baik pula IPM yang dicapai.

di Aceh 2004- b/kota Pening

Tahun 2008 Tahun di Aceh katan

20092013

Peni ngk atan



15 - Volume 5, No. 2, Mei 2016

Beberapafenomena yang menjadi dasar

penelitian ini adalah, hasil penelitian yang

dilakukan oleh Majid (2013) angka rata-rata

IPM kabupaten/kota di Aceh anjlok dari

peringkat 17 pada tahun 2009 ke peringkat 27

secara rata-rata nasional pada tahun 2010,

selanjutnya dalam laporan perkembangan

pembangunan provinsi Aceh Tahun 2014 yang

dikeluarkan oleh Bappeda Aceh memuat

kondisi IPM beberapa kabupaten/kota di Aceh

yaitu, kabupaten Aceh Jaya, Pidie, Simeulu,

Aceh Selatan, Aceh Besar, Aceh Singkil,Gayo

Lues, Aceh Tenggara, Bireuen, dan kota

Subulussalam peningkatan IPM dibawah rata-

rata (less-pro.

human development), hal ini menjadi tantangan

bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan

mutu pelayanan publik terutama di bidang

pendidikan dan kesehatan dan kondisi

masyarakat yang belum sejahtera juga dapat

dilihat dari data BPS tahun 2014 dengan jumlah

pendudukan Aceh sebanyak 4,905 juta jiwa,

jumlah pendudukan miskin mencapai 18.05

persen.

Berdasarkan gambaran tersebut,

permasalahan tingkat kesejahteraan masyarakat

yang diukur dengan IPM dan dikaitkan dengan

dana Otsus dan TDBH Migas menjadi hal

menarik untuk diteliti. Tujuan yang ingin

dicapai dari penelitian ini adalah untuk menguji

dan menganalisis pengaruh penerimaan dana

Otsus dan TDBH Migas terhadap belanja modal

serta bagaimana dampaknya pada IPM

Kabupaten/kota di Aceh.

KAJIAN KEPUSTAKAAN

Indek Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan indeks komposit yang

digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata

suatu negara dalam tiga hal mendasar

pembangunan manusia, yaitu: lama hidup, yang

diukur dengan angka harapan ketika lahir,

pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata

lama sekolah dan angka melek huruf penduduk

usia 15 tahun ke atas dan standar hidup yang

diukur dengan konsumsi per kapita

(Hidayat,2006). Menurut UNDP (2004) IPM

merupakan suatu indikator untuk mengukur

keberhasilan pembangunan suatu daerah yang

diukur berdasarkan tiga acuan, yakni panjang

umur dan menjalani hidup sehat (diukur dari

usia harapan hidup), terdidik (diukur dari

tingkat kemampuan baca tulis orang dewasa

dan tingkat pendaftaran di sekolah dasar,

lanjutan dan tinggi) dan memiliki standar hidup

yang layak (diukur dari paritas daya

beli,pendapatan perkapita).

Indeks ini memberikan sudut pandang yang

lebih luas untuk menilai kemajuan manusia

serta meninjau hubungan yang rumit antara

penghasilan dan kesejahteraan. Indikator IPM

merupakan salah satu indikator untuk mengukur

taraf kualitas fisik dan non fisik penduduk.

Kualitas fisik, tercermin dari angka harapan

hidup, sedangkan kualitas non fisik

(intelektualitas) melalui lamanya rata-rata

penduduk bersekolah dan angka melek huruf,

dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi

masyarakat yang tercermin dari nilai

purcashing power parity index (Pambudi,2010).

Belanja Modal

BerdasarkanPeraturanPemerintahNo.71Ta

hun2010tentang Satandar akuntansi Pemerintah

(SAP)

BelanjaModaladalahpengeluarananggaranuntuk

p

erolehanasettetapberwujudyangmemberimanfaa

t

lebihdarisatuperiodeakuntansi.Nilaiasettetapdal

a

mbelanjamodalyaitusebesarhargabeliassetditam

b

ahseluruhbelanjayangterkaitdenganpengadaan/p

embangunanasetsampaiasettersebutsiapdigunak



Volume 5, No. 2, Mei 2016 - 16

a n, sedangkan menurut Halim (2007:73)

belanja modal merupakan belanja pemerintah

yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran

dan akan menambah aset atau kekayaan

pemerintah dan selanjutnya akan menambah

belanja yang bersifat rutin seperti biaya

pemeliharaan pada kelompok belanja

operasional. Selanjutnya menurut Abdullah

(2006) Belanja modal merupakan pendanaan

kebutuhan akan saranadan prasaranabaik

untuk kelancaran pelaksanaan tugas

pemerintahan maupun fasilitaslayanan publik.

Dari beberapa uraian tentang belanja modal

dapat disimpulkan bahwa belanja modal

merupakan pengeluaran pemerintah yang

ditujukan untuk pengadaan aset tetap berwujud

yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu

tahun yang dapat digunakan untuk mendukung

operasional pemerintah dalam rangka pelayan

publik yang lebih baik.

Dana Otonomi Khusus Aceh

Berdasarkan Qanun Aceh No. 2 Tahun 2008

tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan

Dana bagi hasil Minyak dan Gas Bumi dan

Penggunaan Dana Otonomi Khusus dijelaskan,

Dana Otonomi Khusus adalah dana yang

bersumber dari penerimaan APBN dan

merupakan penerimaan Pemerintah Aceh.

Selanjutnya dalam Undang-undang

No.11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh

pasal 183 ayat (1) disebutkan: Dana Otonomi

Khusus merupakan penerimaan Pemerintah

Aceh yang ditujukan untuk membiayai

pembangunan terutama pembangunan dan

pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan

ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta

pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.

Angkat (2010) menjelaskan dana otonomi

khusus pada dasarnya ditujukan bagi

peningkatan pemberian pelayanan kepada

masyarakat (public servise). Pemberian

pelayanan kepada masyarakat akan berjalan

secara efektif dan efisien, apabila proses

pelayanan tersebut didekatkan kepada

masyarakat dan bukan dijauhkan.

Berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa

dana otonomi khusus merupakan transfer

pemerintah pusat kepada pemerintah Aceh

dalam rangka perwujudan pelaksanaan otonomi

khusus serta sebagai salah satu cara pemerintah

untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat guna terwujudnya kesejahteraan

masyarakat.

Tambahan Dana Bagi Hasil (TDBH) Migas

PengertiandanabagihasilSumberDayaAla

mMigassebagaidanabagihasilmigas yang

berasaldaripenerimaannegara yang

bersumberdarisumberdayaalampertambanganmi

n yakdan gas

bumidariwilayahkabupaten/kotamaupunwilayah

p rovinsi yang

bersangkutansetelahdikurangikomponenpajakda

n pungutanlainnya,

(DapartemenKeuanganRepublik

Indonesia,2008:46), selanjutnyaSuhardjo (2009)

menjelaskan

“dalam pelaksanaan otonomi daerah dan

desentralis asifiskal dan a bagihasil migas

adalah satu istrumend anaperim bangan dalam

rangka perimbangan keuan ganpusat dan daerah

dapat menggunakannyabersam asama dengan

dana perimbangan lainnya untuk mend anai

sebagian kewenangan yang

Dilimpah kanpemerintah pusat kepada

pemerintah daerah (money follow

functions)”.

Sedangkan pengertian TDBH Migas menurut

Pasal 1 ayat (15) Qanun Aceh No. 2 Tahun

2008 yaitu tambahan dana bagihasil minyak dan

gasbumi a dalah dana yang bersumber dari

penerimaan APBN y angmen jadi bagian dari

penerimaan Pemerintah Aceh.

Berdasarkan pengertian tersebut diketahui

bahwa tambahan dana bagi hasil migas

merupakan salah satu penerimaan daerah yang

di transfer oleh pemerintah pusat kepada daerah

penghasil minyak dan gas bumi dalam rangka

pelaksanaa otonomi daerah dan desentralisasi

fiskal serta wujud dari perimbangan keuangan



17 - Volume 5, No. 2, Mei 2016

pusat dan daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam

penelitian ini adalah penelitian verifikatif

(verificative research) atau pengujian hipotesis

(hypothesis testing), yang bertujuan untuk

menjelaskan pengaruhantara variabel-variabel

melalui pengujian hipotesis. Karena bertujuan

untuk mengetahui keterkaitan antara variabel,

maka peneliti ingin menguji pengaruh variabel

independen yaitu penerimaan dana otonomi

khusus (X1), tambahan dana bagi hasil

migas(X2) terhadap belanjamodal (Y), serta

dampaknya padaindeks pembangunan

manusia(Z) kabupaten/kota di Aceh. Data yang

digunakan adalah data sekunder yang diperoleh

dariDirektorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Departemen Keuangan, Bappeda Aceh serta

dari Badan Pusat Statistik.

Populasi dalam Penelitian ini adalah seluruh

pemerintah daerah diAceh yang berjumlah 23

(dua puluh tiga)kabupaten/kota. Penelitian ini

memiliki periode waktu 5 (lima) tahun dari

tahun 2008 sampai dengan tahun 2012.Adapun

jumlah populasi dalam penelitian ini adalah

115(23 kabupaten/kotax 5 tahun). Untuk

menganalisa dan menguji hipotesis dalam

penelitian ini digunakan data sekunder yang

berupa data yang berhubungan dengan variabel

penelitian, yaitu dengan menganalisa dokumen

penerimaan dana otsus dan tambahan dana bagi

hasil migasdari Bappeda Aceh, dokumen

realisasi belanja modal dari Direktorat Jenderal

Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan

dan IPM yang diperoleh dari Badan Pusat

Statistik (BPS).Penelitian ini menggunakan

teknik dokumentasi yaitu dengan

mengumpulkan dokumen-dokumen

berhubungan dengan variabel penelitian, yaitu

penerimaan dana otsus dan tambahan dana bagi

hasil migas, dokumen belanja modal,serta

IPMyang telah tersedia di Bappeda Aceh,

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Departemen Keuangan serta Badan Pusat

Statistik.

Analisis data dalam penelitian ini

menggunakan analisis jalur (path analysis).

Model analisis jalur digunakan untuk

menjelaskan pola hubungan antar variabel

dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh

langsung maupun tidak langsung variabel bebas

terhadap variabel terikat dan untuk melihat

pengaruh secara parsial dan simultan. Data

yang sudah diperoleh dianalisis dengan

menggunakan aplikasi SPSS (Statistical

Product and Service Solution).

Model rancangan pengujian hipotesis

untuk analisis jalur sesuai dengan kerangka

pemikiran yang telah dijelaskan pada bab dua

ρ4

Gambar 2.1 Struktur Lengkap Pengaruh

Variabel Independen terhadap Variabel

Dependen, (Juliandi, et al. 2014:174).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Dana Otonomi Khusus dan TDBH

Migas terhadap Belanja Modal

Kabupaten/Kota di Aceh (Sub struktur 1)

Untuk menguji hipotesis pertama pengaruh

dana Otsus dan TDBH Migas terhadap belanja

modal Kabupaten/kota di Aceh dapat dilakukan

dengan menghitung nilai koefisien jalur yang

digunakan dari hasil pengolahan data dengan

menggunakan SPSS sebagaimana dapat dilihat

pada Tabel 2.1.

TABEL 2.1

HASIL UJI DETERMINASI DAN

KORELASI

SUBSTRUKTUR 1

Model R R Adjusted Std. Error

Squar R Square of the e

Estimate

Data Sekunder diolah, 2015

1 .653 a .426 .416 .343

ditunjukkan pada G ambar 2 .1.

ρ 3 ε 1 ε 2

ρ 1

ρ 5

ρ 2

X 1

X 2

Y Z



Volume 5, No. 2, Mei 2016 - 18

Berdasarkan Tabel 2.1 diperoleh nilai

koefisien korelasi (R) sebesar 0,653 dan

koefisien determinasi (R2) sebesar 0.426 yang

dapat dijelaskan sebagai berikut:

Koefisien korelasi (R) sebesar 0,653

menunjukkan bahwa derajat hubungan

(korelasi) antara variabel independen dengan

variabel dependen adalah sebesar 65,3 persen.

Artinya penerimaan dana otonomi khusus dan

TDBH Migas memiliki hubungan terhadap

belanja modal sebesar 65,3 persen. Koefisien

determinasi (R2) diperoleh nilai sebesar 0,426

artinya variabel belanja modal dipengaruhi oleh

penerimaan dana otonomi khusus dan TDBH

Migas sebesar 42,6 persen, sedangkan sisanya

sebesar 57,4 persen dipengaruhi oleh variabel

lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Selanjutnya pengujian

hipotesis substruktur 1 baik secara

bersama-sama maupun secara parsial dapat

dilihat nilai koefisien regresi sebagaimana yang

ditunjukkan dalam Tabel 2.2.

2. TABEL 2.2

3. KOEFISIEN SUBSTRUKTUR 1

4. PENGARUH X1 DAN X2 TERHADAP

Y

Model Unstandardiz ed

Coefficients

Standardi zed

Coefficie

nts

B Std. Error

Beta

(Constant)

Dana

10.12 2,547

1

Otonomi Khusus

.284 .106 .203

TDBH Migas

.341 .046 .559

Sumber: Data Sekunder Diolah (2015)

Berdasarkan Tabel 2.2

diperoleh persamaan Y = 0,203X1 +

0,559X2, sehingga dapat diinterprestasikan

sebagai berikut:

Pengaruh Penerimaan Dana Otonomi Khusus

dan TDBH Migas terhadap Belanja Modal

Kabupaten/Kota di Aceh (substruktur I)

Berdasarkan hasil pengujian diketahui

penerimaandanaotonomikhususdan TDBH

Migas secara bersama-sama berpengaruh

terhadap belanja modal. Pengujian dilakukan

dengan melihat koefesien regresi semua

variabel independen, dengan kriteria apabila

paling sedikit terdapat satu koefesien regresi

(ρi) lebih besar dari nol (ρi >0) maka hipotesis

diterima atau Ha diterima. Berdasarkan Tabel

2.2 nilai koefisien regresi (ρ1,2) adalah ρ1 = 0,203,

dan ρ2 = 0,559.


terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di

Aceh

Berdasarkan hasil pengujian penerimaan

dana otonomi khusus berpengaruh terhadap

belanja modal, hal ini dapat dilhat dari koefisen

regresi (ρ1) diperoleh sebesar 0,203 atau ρ1> 0.

Artinya penerimaan dana otonomi khusus

berpengaruh positif terhadap belanja modal.

atau dengan kata lain setiap terjadi kenaikan 1

persen perubahan dalam penerimaan dana

otonomi khusus secara relatif akan menaikkan

0,203 persen belanja modal.

Pengaruh TDBH Migas terhadap Belanja

Modal Kabupaten/Kota di Aceh

Hasil pengujian membuuktikan TDBH Migas

berpengaruh terhadap belanja modal, hal ini

dapat dilihat dari koefisien regresi (ρ2) sebesar

0,559 atau ρ2> 0. Artinya variabel TDBH Migas

(X2) mempunyai pengaruh yang positif atau

dengan kata lain setiap terjadi penambahan 1

persen tambahan dana bagi hasil migas secara

relatif akan menaikkan 0,559 persen belanja

modal.

Hasil pengujian sub struktur 1 dapat



19 - Volume 5, No. 2, Mei 2016

Hasil Pengujian Pengaruh Penerimaan Dana

OtonomiKhusus, TDBH Migas danBelanja

modal terhadap IPM kabupaten/kota di Aceh

(Sub struktur 2). Untuk menguji hipotesis sub struktur kedua

pengaruh penerimaan dana otonomi khusus,

TDBH Migas dan belanja modal terhadap IPM

dapat dilakukan dengan menghitung nilai

koefisien jalur masing-masing variabel. Untuk

menjelaskan koefesien korelasi (R) dan

koefisien determinasi (R2) dapat dilihat dari

Table 2.3.

5. TABEL 2.3

Hasil Uji Koefisien Korelasi dan Determinasi

Pengaruh X1, X2 dan Y Terhadap Z

Mode l

R R Squar e

Adjuste d R Square

Std. Error of the Estimat

e

1 .337 a

.114 .009 2,449

Sumber: Data Sekunder diolah (2015).


koefisien korelasi (R) sebesar 0,337 dan

koefisien determinasi (R2) sebesar 0,114 yang

dapat dijelaskan, nilai koefisien korelasi (R)

sebesar 0,337 menunjukkan bahwa derajat

hubungan (korelasi) antara variabel independen

dengan variabel dependen adalah sebesar 33,7

persen, ini artinya penerimaan dana otonomi

khusus, TDBH Migas dan belanja modal

memiliki hubungan terhadap IPM sebesar 24

persen, sedangkan koefisien determinasi (R2)

diperoleh nilai sebesar 0,114 artinya IPM

dipengaruhi oleh penerimaan dana otonomi

khusus, TDBH Migas dana belanja modal

sebesar 11,4 persen sedangkan sisanya sebesar

89,6 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang

tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Selanjutnya pengujian hipotesis sub

struktur 2 baik secara bersama-sama ataupun

secara parsial dapat dilihat nilai koefisien jalur

sebagaimana yang ditunjukkan dalam Tabel 2.4.

6. TABEL 2.4

7. COEFFICIENTS SUB STRUKTUR 2

8. PENGARUH X1, X2 DAN Y

TERHADAP Z

Model Unstandardized

Coefficients

Standar dized

Coeffici

ents

B Std.

Error

Beta

(Constant) 22.813 19.40

7

Dana Otonomi

Khusus 2.647 .780 .330

TDBH Migas .501 .401 .144

Belanja

modal

1.158 .674 .203

Sumber: Data Sekunder Diolah (2015)

Berdasarkan Table 2.4

diperoleh persamaan Z1 = (0,330X1 +

0,144X2) + 0,203Y sehingga dapat

diinterprestasikan sebagai berikut:

Pengaruh Penerimaan Dana Otonomi Khusus,

TDBH Migas dan Belanja Modal terhadap

IPM (substruktur II)

Penerimaan dana otonomi khusus, TDBH

Migas dan belanja modal secara bersama-sama

berpengaruh terhadap IPM. Pengujian

dilakukan dengan melihat koefesien regresi

semua variabel independen, dengan kriteria

apabila paling sedikit satu koefesien regresi (ρi)

lebih besar dari nol (ρi >0) maka hipotesis

diterima atau Ha diterima. Berdasarkan tabel

dilihat selengkanya dalam G ambar 2.2 .

0,203

= 0,574

0,559

Gambar 2.2 Hasil

PengujianSubstruktur 1.

X 2

Y

X 2



Volume 5, No. 2, Mei 2016 - 20

4.8 nilai koefisien adalah ρ3 = 0,330, ρ4 = 0,144,

dan ρ5 = -0,203.


terhadap IPM Kabupaten/Kota di Aceh

Penerimaan dana otonomi khusus

berpengaruh terhadap IPM, diuji dengan

melihat koefisien regresi (ρ3) untuk variabel

penerimaan dana otonomi khusus, dan

diperoleh nilai sebesar 0,330 atau ρ3> 0, artinya

penerimaan dana otonomi khusus berpengaruh

positif terhadap IPM atau dengan kata lain

setiap terjadi kenaikan 1 persen penerimaan

dana otonomi khusus secara relatif akan

menaikkan 0,330 persen IPM.

Pengaruh TDBH Migas terhadap IPM

Kabupaten/Kota di Aceh

TDBH Migas berpengaruh terhadap

IPM, diuji dengan melihat koefisien regresi (ρ4)

untuk koefisien jalur TDBH Migas diperoleh

sebesar 0,144 atau ρ4> 0. artinya TDBH Migas

berpengaruh positif terhadap IPM atau dengan

kata lain setiap terjadi kenaikan 1 persen

penerimaan dana otonomi khusus secara relatif

akan menaikkan 0,144 persen IPM.

Pengaruh Belanja Modal Terhadap IPM

Kabupaten/Kota di Aceh

Belanja modal berpengaruh terhadap

IPM, diuji dengan melihat koefisien jalur (ρ5)

untuk variabel belanja modal diperoleh sebesar

0,203 atau ρ5> 0, artinya belanja modal

berpengaruh positif terhadap IPM atau dengan

kata lain setiap terjadi kenaikan 1 persen

belanja modal secara relatif akan menaikkan

0,203 persen IPM.

Hasil pengujian sub-struktur 2

pengaruh penerimaan dana otonomi khusus,

TDBH Migas

Gambar 2.3. Hasil Pengujian Pengaruh X 1, X2 dan Y terhadap Z

Untuk mengatahui pengaruh penerimaan

dana otonomi khusus dan TDBH Migas baik

secara langsung ataupun melalui belanja

modal sebagai pemediasi dapat dilihat dari

Tabel 2.5.

9. TABEL 2.5

Pengaruh X1, X2 terhadap Y dan dampaknya terhadap Z

secara langsung dan tidak langsung

Variabel Koefisi Langsun Tidak

Total Keterang en g langsu an

jalur ng

X1 terhadap

Z

0,330 (0.330)2

= 0.109

0.109 Berpeng aruh

Positif

X2

terhadap

Z

0,144 (0,144)2

=

0.021

0.021

Berpeng

aruh Positif

Y terhadap

Z

0,203 (0,203) 2 =

0.041

0,041

Berpeng aruh

Positif

X1 terhadap Z melalui Y

0.203x0 .203 = 0.041

0,109+ 0,041= 0,150

Berpeng aruh

Positif

X2

terhadap

Z melalui

Y

0.559x0 0.021+ .203= 0,113= 0,113 0,134

Berpeng aruh

Positif

Z

modal dan belanja terhadap IPM dapat dilihat

selengkapnya dalam Gambar 2.3.

E 2 = 0,896

0,330

0,203

0,144

X 1

X 2

Y

Jumlah Pengaruh



21 - Volume 5, No. 2, Mei 2016

Sumber: data sekunder diolah (2015)

Belanja Modal Secara Partially atau Fully

Tidak Memediasi Pengaruh Penerimaan

Dana Otonomi Khusus terhadap IPM

Kabupaten/Kota di Aceh.

Belanja modal secara partially atau fully

tidak memediasi pengaruh penerimaan dana

Otsus terhadap IPM kabupaten/kota di Aceh.


pengaruh langsung dan tidak langsung yaitu

(ρ1)2 x (ρ5)2< ρ3 (0.041 < 0.109), berdasarkan

rancangan hipotesis yang telah ditetapkan

sebelumnya apabila nilai perkalian (ρ1)2

dengan (ρ5)2 lebih kecil dari ρ3 makadapat

disimpulkanbahwa belanja modal tidak

memediasi pengaruh penerimaan dana

otonomi khusus terhadap IPM, hal ini dapat

diartikan bahwa belanja modal secara partially

atau fully tidak memediasi pengaruh

penerimaan dana Otsus terhadap IPM

kabupaten/kota di Aceh.

Belanja Modal Secara Partially atau Fully

Memediasi Pengaruh TDBH Migas terhadap

IPM Kabupaten/Kota di Aceh

Belanja modal secara partially atau fully

memediasi pengaruh penerimaan dana Otsus

terhadap IPM kabupaten/kota di

Aceh.

Berdasarkan Tabel 4.9 diperoleh nilai pengaruh

langsung dan tidak langsung yaitu (ρ2) 2 x

(ρ5)2> ρ4 (0,134 > 0.041), berdasarkan

rancangan hipotesis yang telah ditetapkan

sebelumnya diketahui apabila nilai perkalian

(ρ2)2 dengan (ρ5)2 lebih besar dari ρ4,

makadapat disimpulkan bahwabelanja modal

memediasi pengaruh TDBH Migas terhadap

IPM, hal ini dapat diartikan bahwa belanja

modal secara fully memediasi pengaruh TDBH

Migas terhadap IPM kabupaten/kota di Aceh.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan

terhadap permasalahan yang dirumuskan dalam

hipotesis, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu,

hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel

penerimaan dana otonomi khusus dan TDBH

Migas berpengaruh positif baik secara

bersamasama maupun secara parsial terhadap

belanja modal kabupaten/kota di Aceh.

Penerimaan dana otonomi khusus, TDBH

Migas dan belanja modal baik secara

bersamasama maupun secara parsial

berpengaruh terhadap IPM kabupaten/kota di

Aceh. Hal ini menunjukkan dengan penerimaan

dana yang besar dari dana otonomi khusus dan

TDBH Migas dan di alokasikan dalam belanja

modal yang cukup, dapat meningkatkan IPM.

Hasil pengujian pengaruh langsung dan tidak

langsung membuktikan bahwa belanja modal

tidak memediasi pengaruh penerimaan dana

otonomi khusus terhadap IPM, selanjutnya hasil

pengujian juga membuktikanbelanja modal

memediasi pengaruh TDBH Migas terhadap

IPM.

Saran

Untuk menguatkan dan mendukung hasil

penelitian ini, maka perlu dilakukan pengujian

kembali untuk melihat konsistensi penelitian ini

dengan penelitian berikutnya dengan

menambah:

a. Periode waktu pengamatan lebih dari 5

(lima) tahun.

b. Variabel lain seperti: Dana Alokasi Khusus

(DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan

Dana Alokasi Umum (DAU).

Rancangan model penelitian dengan

wawancara atau dengan mengubah metode

kuantitatif ke metode kualitati.

DAFTAR PUSTAKA Abdullah, S. 2006. Studi atas Belanja Modal pada

Anggaran Pemerintah Daerah dalamHubungannya dengan Belanja PemeliharaanDan Sumber Pendapatan. Jurnal Akuntansi Pemerintah, Volume 2, No. 2: 17-32.



Volume 5, No. 2, Mei 2016 - 22

Andaiyani. 2013. Pengaruh Indeks Pembangunan

Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Operasi Terhadap Jumlah

Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota

di Provinsi Kalimatan Barat. Jurnal Ekonomi Daerah, 1(1).

Angkat, Nur Aulia. 2010. Analisis

Yuridis Pengelolaan Dana Otonomi

Khusus di Provinsi Aceh Berdasarkan

Undang-undang

Nomor 11 tahun 2006

Tentang

Pemerintahan Aceh. Tesis-Abstrak. Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatra Utara.

Azril. 2000. Pembangunan Sumber Daya

Manusia dan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia.Volume 15. No.1:1-14.

Brata, Aloysius Gunadi. 2005. Investasi Sektor

Publik Lokal, Pembangunan Manusia,

dan Kemiskinan. Yogyakarta:

Lembaga

Penelitian–Universitas Atma Jaya.

BPS. 2015. Statistik Indeks Sosial. BPS Aceh.

Christy, Fhino Andrea dan Priyo Hari Adi. 2009.

Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal dan Kualitas Pembangunan Manusia. The 3 rdNational Conference UKWMS Surabaya, October 10th.

Cooper, Donald R dan Pamela S. Schindler,

2006. Metode Riset Bisnis, Volume 2. Edisi Sembilan. Jakarta: PT. Media Global Edukasi.

Frazier, Patricia A & Baron, KE, P. Tix Andrew.

2004. Testing Mediator & Moderator Variabel in Conseling Phycology. Journal of Conceling Psycology Vol. 51. No.1: 115134.

Ghozali. 2011. Aplikasi analisis Multivariate

dengan Program IBM SPSS 19. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Handayani Kristina. 2008. Pengaruh Dana

Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan

Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja

Daerah Bidang Pendidikan pada

Kabupaten/Kota di Sulawesi.

Fakultas Ekonomi Sebelas Maret

Surakarta.

Iryanti, S. Wiwie. 2014. Dampak Otonomi

Khusus terhadap Kesejateraan Masyarakat Asli Papua di Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika Propinsi Papua. Jurnal administrasi Publik. Volume 2, No.3. 107-119.

Majid, M. Shabri Abd. 2014. Analisis Tingkat

Pendidikan dan Kemiskinan di Aceh. Majelis Pendidikan Daerah Aceh, Volume 8, No.1:15-37

Maiharyanti, Eva. 2011. Pengaruh Pendapatan

Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh. Medan:. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Megister Akuntansi Universitas Sumatra Utara.

Mirza, Denni Sulistio. 2012. Pengaruh

Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006-2009. Economic Development Analysis Journal. EDAJ 1 (1): 1-15.

Mustofa. 2010. Dana Bagi Hasil dan Konservasi

Sumber Daya Alam di Indonesia Periode Desentralisasi. Jurnal Ekonomi & Pendidikan,Volume 8 Nomor 2: 119-134.

Nordiawan, Deddi. 2006. Akuntansi Sektor Publik.

Jakarta: Salemba Empat.



23 - Volume 5, No. 2, Mei 2016

Perkumpulan Obstetrik dan Genekologi

Indonesia (POGI). 2015. Angka Kematian Ibu Melahirkan di Aceh Masih Diatas

Persentase Nasional.

http://pogi.or.id/publish/angka-kematianibu-melahirkan-di aceh- masih-di-ataspersentase-nasional/.

Peraturan Gubernur Aceh Nomor. 79 Tahun

2013 Tentang Petunjuk

Teknis Pengelolaan Tambahan

Dana Bagi Hasil Minyak Dana Gas

Bumi dan Dana Otonomi Khusus.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 32

Tahun 2004 Tentang Pemerintah

Daerah.

----------------, Undang-undang Nomor 11 Tahun

2006Tentang Pemerintah Aceh.

---------------, Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

---------------, Peraturan Menteri

Dalam NegeriNomor 59 Tahun 2007

Tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan

Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah.

--------------, Peraturan PemerintahNomor 71

Tahun 2010 Tentang Standar

Akuntansi

Pemerintah.

Sarjono, Haryadi & Julianita, Winda. 2001

SPSS vs LISREL: Sebuah Pengantar, Aplikasi untuk

Riset. Jakarta: Salemba empat

Satrio. 2015. Masalah Dana Otsus Aceh.

Indonesia Revieu.Com.

http://indonesianreview.com/endriahmadi/masalah-dana-otsus-aceh

Sekaran, Uma dan R.Bougie. 2010 Research

Methods for Business: A Skill Approach. Fifth Edition United Kingdom: John Wirley & Son Ltd.

Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif

Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sumardjoko, Imam 2014. Pengaruh Penerimaan

Dana Otonomi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia Papua dan Papua Barat dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening. SNA 17 Mataram Lombok. Universitas Mataram. 24-27.

---------, 2001.Indonesia Human Development

Report

2001. Towards a New Consensus: Democracy and Human Development in Indonesia. Jakarta:BPS-Statistics Indonesia, Bappenas dan UNDP.

---------, 2004. Laporan Pembangunan Manusia

Indonesia. Menuju Konsensus Baru Demokrasi

dan pembangunan Manusia di Indonesia,

Jakarta:

Bappenas, BPS, UNDP.

http://pogi.or.id/publish/angka-kematian-ibu-melahirkan-di%20aceh-%20masih-di-atas-persentase-nasional/








Documents

Pengaruh Penerimaan Dana Otsus Dan TDBH Migas Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Pada IPM Kab-Kota Di Aceh