Analisis Pendapatan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya …repository.uksw.edu/bitstream/123456789/1278/5/PROS_Franco BL... · PAD dapat berupa hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah,

ANALISIS PENDAPATAN PEMERINTAH KABUPATEN...(Franco Benony Limba, Gustin Tanggulungan) 595

ANALISIS PENDAPATAN PEMERINTAH KABUPATEN

JAYAWIJAYA DARI SUMBANGAN PIHAK KETIGA

Franco Benony Limba

Gustin Tanggulungan

Fakultas Ekonomika dan Bisnis

Universitas Kristen Satya Wacana

ABSTRACT

The third-party donation according to local financing regulations intended as

voluntary participation, sincerely, from community groups or individuals for regional

development. It categorized as an original local government income (PAD). This study aims

to analyze the third-party donations - service charges and airline freight services - as part of

PAD source for Kabupaten Jayawijaya. The analysis focused on the regulation, contribution,

and public perception on it. Regulatory analised by comparing the local regulation to the

relevant regulations. The contribution analised by calculating the contribution to the Local

Government Income (PAD) and related account in the budget realisation report. The public

perception analysed by descriptive statistics. The results showed that the local regulations

regarding third-party donations have several mismatches with some related legislation.

However, it contributions on budget of Jayawijaya district was average 12.73% and

supported by public.

Keywords: the Third Party Donation, the Local Government Income (PAD),

Financing Regulations, Public Perception

PENDAHULUAN

Pembentukan Asean Community adalah tantangan dan peluang bagi pembangunan

kawasan. Sehubungan dengan itu pola pembangunan dengan mendekatkan keputusan pada

aras lokal dalam konteks otonomi daerah mendapatkan tantangan yang semakin besar. Daerah

tidak hanya akan bersaing dalam level nasional namun juga di level ASEAN. Daerah yang

tidak dapat menggali potensi lokal dengan maksimal, sebagaimana diharapkan dari era

otonomi daerah, akan kesulitan bersaing dalam kondisi tingkat kompetisi yang semakin

tinggi. Oleh karena itu sebagai regulator dan pelaku ekonomi di daerah pemda dituntut untuk

semakin kreatif dalam menglola pembangunan di daerah.

Kabupaten Jayawijaya adalah salah satu kabupaten otonom di propinsi Irian Barat

yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 12/1969. Berbeda dengan daerah-daerah lain yang

mengandalkan transportasi darat sebagai sarana lalu lintas maupun distribusi barang

kebutuhan, maka penerbangan udara adalah transportasi andalan di Kabupaten Jayawijaya.

(http://www.Jayawijayakab.go.id). Keunikan tersebut memunculkan salah satu sumber PAD

Kabupaten Jayawijaya yakni Sumbangan Pihak Ketiga (SPK) yang diatur dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 13/2009. Menurut Perda tersebut, SPK pengguna jasa

angkutan udara dikenakan atas sumbangan oleh penumpang (pemilik tiket), sumbangan oleh

http://www.jayawijayakab.go.id/

596 | Proceeding for Call Paper PEKAN ILMIAH DOSEN FEB – UKSW, 14 DESEMBER 2012

pihak perusahaan penerbangan atas barang yang masuk atau keluar melalui penerbangan

udara, serta sumbangan oleh pengunjung atau pengantar penumpang di Bandara.

Sistem pemungutan SPK dari penumpang dipungut bersamaan dengan airport tax

(pajak pusat). Dalam hal ini secara bersamaan terjadi dua macam pungutan kepada

penumpang pesawat. Dokumen pemungutan ketiga jenis SPK tersebut adalah bukti

pembayaran retribusi jasa penerbangan dan tidak sebagai bukti penerimaan sumbangan. SPK

dari pengunjung/pengantar penumpang hanya berjalan beberapa bulan setelah Perda

ditetapkan. Beberapa fenomena tersebut mengindikasikan adanya masalah perolehan APBD

Kabupaten Jayawijaya dari SPK tersebut.

Tulisan ini hendak menganalisis SPK Kabupaten Jawawijaya sebagai salah satu

sumber PAD Kabupaten Jayawijaya dari aspek kesesuaian dengan regulasi terkait,

kontribusinya terhadap PAD, serta persepsi masyarakat terhadap SPK tersebut. Penelitian ini

diharapkan bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Jayawijaya khususnya Dinas Pendapatan

Keuangan dan Aset dalam pelaksanaan Perda Nomor 13/2009 dan kepada pihak-pihak terkait

regulasi di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Regulasi PAD pada Era Otonomi Daerah

Sehubungan dengan otonomi daerah maka daerah diberikan hak mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahannya, mengelola kekayaan daerah, memungut pajak

daerah dan retribusi daerah, serta mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah (UU

Nomor 32/2004). Pemerintah daerah juga diberi kewajiban membentuk dan menerapkan

peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya. Sehubungan dengan itu maka

APBD sebagai rencana kerja tahunan pemerintah harus dikelola secara secara efisien, efektif,

transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan perundang-undangan.

Menurut Undang-undang No. 17 tahun 2003, pemerintah daerah berhak mendapatkan

pendapatan dari PAD, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Sumber-sumber

PAD dapat berupa hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Lain-lain PAD meliputi hibah, dana

darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan Pemerintah (UU No. 32 tahun 2004). Hibah

merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah,

masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri.

Pengaturan lebih lanjut mengenai sumber-sumber PAD sebagaimana pada UU No. 33

tahun 2004 dan peraturan terkait lainnya adalah sebagai berikut :

a. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib pajak baik orang pribadi maupun

badan kepada daerah yang bersifat memaksa tanpa imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan daerah tersebut. UU Nomor 28/2009 telah membatasi

objek pajak daerah atas 11 objek yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan,

Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,

Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan

Perkotaan dan Pedesaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

b. Retribusi Daerah


Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa

atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh

Pemerintah kepada orang pribadi maupun badan. Objek retribusi dapat mencakup

retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan perijinan tertentu. Setiap jenis retribusi

yang akan dipungut harus diatur didalam Perda dan memenuhi kriteria-kriteria yang

ditetapkan dalam Undang-undang.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yaitu bagian laba atas penyertaan modal

pada BUMN, BUMD, serta perusahaan milik swasta di daerah tersebut. Sumber

pendapatan ini adalah bagian investasi dari pemerintah daerah yang diharapkan

memberikan tambahan berupa laba untuk meningkatkan pendapatan daerah tersebut.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah disediakan untuk menganggarkan

penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Lain-lain PAD yang sah meliputi

: komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau

pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Daerah diberi kewenangan untuk menggali potensi daerah sebagai sumber pendapatan

daerah. Untuk menghindari tumpang tindih pungutan yang membebani masyarakat maka

undang-undang keuangan negara mengatur bahwa pengelolaan segala macam sumber

pendapatan daerah baik pada tingkat kabupaten/kota maupun propinsi harus ditetapkan

dengan peraturan daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi maupun

peraturan lainnya.

Namun hingga April 2005, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah

Menteri Keuangan (www.djpk.depkeu.go.id/document.php/document/article/108/73/)

mencatat jumlah Perda yang dibatalkan Mendagri atas rekomendasi Menkeu mencapai 255

Perda (7,5 persen) dari 3.393 perda yang diterima oleh pemerintah pusat. Terdapat enam

masalah yang teridentifikasi oleh DJPK pada perda yang dibatalkan, yaitu (1) pungutan

dilakukan oleh daerah berdasarkan keputusan/peraturan kepala daerah, (2) muatan/materi

yang diatur dalam Perda tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan

perundang-undangan, (3) tumpang tindih dengan pungutan pusat, (4) retribusi yang bersifat

pajak, (5) pajak/retribusi merintangi arus lalu lintas manusia maupun barang/jasa antar daerah,

dan (6) pemungutan sumbangan pihak ketiga.

Meskipun demikian, KPPOD menilai jumlah pembatalan perda bermasalah oleh

Mendagri belum mencerminkan persentase yang memadai untuk mencegah timbulnya perda

bermasalah. Survei KPPOD pada tahun 2003 (Bappenas, 2005) sebagaimana pada Tabel 1

dinyatakan hanya sekitar 14,8 persen perda terkait PAD yang secara umum tidak bermasalah.

Masalah yang diidentifikasi KPPOD dalam perda-perda tersebut diantaranya masalah acuan

yuridis, dampak negatif terhadap ekonomi, kejelasan hak dan kewajiban wajib pungut,

kesesuaian filosofi dan prinsip pungutan, serta menghalangi akses masyarakat.

{sisipkan Tabel 1 di sini}

http://www.djpk.depkeu.go.id/document.php/document/article/108/73/


PAD dari Sumbangan Pihak Ketiga

SPK adalah pemberian pihak ketiga kepada daerah secara ikhlas, tidak mengikat,

perolehannya oleh pihak ketiga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku, baik berupa uang atau disamakan dengan uang maupun barang-barang baik

bergerak atau tidak bergerak (Permendagri Nomor 3/1978). Regulasi SPK harus disetujui

DPRD, mendapat pengesahan dari instansi vertikal (Mendagri dan/atau Gubernur), dan

digunakan untuk pembangunan daerah. Sumbangan dapat berupa pemberian, hadiah donasi,

wakaf, hibah, dan atau lain-lain sumbangan yang serupa. Penerimaan dalam bentuk uang

harus dicantumkan dalam APBD dan sumbangan berupa barang harus tercatat dan digunakan

sebagai kekayaan daerah.

Perda Sumbangan Pihak Ketiga terdapat pada berbagai Pemda di Indonesia. Pada

tahun 2002 hingga tahun 2009 Mendagri telah membatalkan 27 perda yang berkaitan SPK.

Perda tersebut diantaranya SPK atas hasil tambang yang keluar dari arena pertambangan

(Pemkab Tapin), SPK dari usaha sektor kehutanan (Pemkab Simalungun), dan SPK dari para

pemilik/pengusaha kendaraan bermotor luar daerah yang dioperasikan di Provinsi Jambi

(Pemprov Jambi).

METODE PENELITIAN

Data penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah persepsi

masyarakat yang diperoleh dengan metode convinience sampling yakni responden terpilih

secara kebetulan dari penumpang dan pengunjung yang berada di ruang tunggu bandara pada

saat penyebaran kuesioner. Data sekunder adalah ketentuan perundangan terkait dan data

realisasi penerimaan SPK pada Laporan Realisasi Pendapatan 2009-2011.

Kesesuaian perda SPK dengan kebijakan terkait diukur pada aras nominal yakni

dengan mengidentifikasi kesesuaian aturan. Kontribusi SPK diukur pada aras rasio, yakni

dengan menghitung rasio efektivitas dan rasio kontribusi selama tiga tahun. Efektivitas

anggaran diukur dengan rumus sebagai berikut (Halim, 2002) :

Rasio kontribusi SPK dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Persepsi masyarakat diukur pada aras ordinal yakni dengan skala likert dan dianalisis

dengan teknik deskriptif statistik untuk setiap item pertanyaan yang telah lolos uji validitas

dan reliabilitas. Terdapat satu pertanyaan tidak valid sehingga tidak digunakan dalam analisis

lebih lanjut.

Konsep, definisi konsep, dan indikator empirik untuk mengukur persepsi masyarakat

adalah sebagaimana pada Tabel 2.



DATA DAN ANALISIS

Sumbangan Pihak Ketiga dan Regulasi Terkait

Peraturan perundangan lainnya terkait Perda Nomor 13/2009 tentang SPK adalah

Permendagri Nomor 3/1978, UU Nomor 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

dan UU Nomor 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Analisis

kesesuaian Perda Nomor 13/2009 dengan ketiga perundangan terkait terdapat pada Tabel 3.


Berdasarkan analisis tersebut, Perda SPK pada Kabupaten Jayawijaya tidak memenuhi

kriteria sebagai sumbangan namun merupakan pungutan yang dipaksakan bagi setiap

pengguna layanan penerbangan dari Bandara Wamena. Penerimaan yang dipaksakan,

diperuntukkan bagi kepentingan umum, dan tanpa kontraprestasi langsung adalah ciri

pemungutan pajak. Namun Pemda Jayawijaya tidak dapat mengatur pungutan tersebut sebagai

pajak daerah oleh karena tidak termasuk dalam 11 jenis objek pajak yang diperkenankan

menurut UU Pajak dan Retribusi Daerah. Pengaturan sebagai perda retribusi juga tidak

memungkinkan oleh karena pemerintah daerah tidak menyediakan layanan jasa maupun

barang terkait pungutan tersebut.

Perda 13/2009 tersebut selain bermasalah dalam aspek yuridisnya juga tidak konsisten

dalam implementasi. Pertama, sumbangan dari pengunjung telah dihentikan oleh karena tidak

memadainya kapasitas ruang tunggu untuk menampung jumlah pengunjung yang hendak

masuk ke ruang tunggu. Kedua, pada pasal 1 ayat (10) disebutkan penumpang adalah semua

orang yang menggunakan jasa penerbangan udara dari Wamena ke Sentani. Pada

pelaksanaannya pemungutan diberlakukan kepada semua penumpang dari Waimena ke

berbagai tujuan penerbangan. Ketiga, pada pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa sumbangan

penumpang sebesar Rp 10.000,00 dibayarkan bersamaan dengan pembelian tiket pesawat dan

disetorkan oleh perusahaan penerbangan maupun biro perjalanan yang telah ditunjuk. Namun

dalam pelaksanaannya dipungut saat sebelum penumpang masuk ke ruang tunggu, bersamaan

dengan pemungutan airport tax pada loket tersedia.

Dengan demikian, Perda 13/2009 pada Kabupaten Jayawijaya termasuk perda

bermasalah dari aspek yuridis dan konsistensi implementasinya. Meskipun demikian perda

tersebut tidak dibatalkan sebagaimana sejumlah perda bermasalah lainnya. Menurut Dr

Bambang PS Brodjonegoro, mantan Ketua Umum Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi

Daerah (KPPOD), pemberlakuan perda-perda tersebut disebabkan belum otimalnya

pemerintah pusat mengawasi perda-perda yang bermasalah (Suara Karya, 2007)

Kontribusi Sumbangan Pihak Ketiga Dalam PAD Kabupaten Jayawijaya

Besaran nilai SPK, PAD, Retribusi dan Retribusi Umum, Lain-lain PAD dan

Pendapatan Jasa Kabupaten Jayawijaya pada tahun 2009-2011 adalah sebagaimana pada

Tabel 4.



SPK yang terdiri dari Retribusi Pelayanan Penerbangan (RPP) dan Pendapatan Jasa

Angkutan Barang (PJAB), sepanjang tahun 2009-2011 memberi kontribusi terhadap APBD

rata-rata sebesar 12,73 persen sebagaimana terlihat pada grafik 1. Terjadi kenaikan rasio

kontribusi SPK pada tahun kedua pelaksanaanya dan kembali menurun pada tahun ketiga

meski jumlahnya masih lebih tinggi daripada tahun pertama. Fluktuasi besaran kontribusi

terkait dengan jumlah perusahaan penerbangan yang beroperasi, kebakaran yang terjadi pada

bulan September 2011, dan meningkatnya sumber PAD yang lain. Pada tahun 2009 ada enam

perusahaan penerbangan yang beroperasi yang meningkat menjadi delapan perusahaan pada

tahun 2010 namun kembali menjadi enam perusahaan pada tahun 2011. Kerusakan pesawat

pengangkut barang menjadi penyebab berkurangnya perusahaan penerbangan yang

beroperasi.

{sisipkan Grafik 1 di sini}

Grafik 2 menunjukkan PJAB memiliki kontribusi lebih tinggi daripada RPP

terhadap PAD. Artinya SPK dari kegiatan pengangkutan barang dari Wamena melebihi

penerimaan dari angkutan penumpang.


Nominal penerimaan RPP pada tahun kedua berkurang sebesar 1,72 persen

dibandingkan tahun pertama. Kemudian pada tahun ketiga berkurang sebesar 5,73 persen

dibandingkan tahun kedua. Namun dilihat dari rasio kontribusi terhadap retribusi jasa umum

(Grafik 3), terjadi penurunan dalam jumlah besar yakni 14,35 persen dan 5,68 persen.

Sedangkan terhadap total retribusi, rasio kontribusi menurun sebesar 1,58 persen dan 0,28

persen. Selain karena penurunan penerimaan, kontribusi menurun oleh karena sumber

retribusi lainnya telah mengalami peningkatan yakni dari Retribusi Pelayanan Pasar,

Retribusi Sewa Rumah Dinas Pemda, serta Retribusi Pelayanan Kesehatan.


PJAB dikelompokkan sebagai pendapatan jasa dari lain-lain pendapatan. Pada Grafik 4

terlihat peningkatan kontribusi pada tahun kedua penerapan perda SPK oleh karena

bertambahnya perusahaan penerbangan yang menandatangani kontrak dengan pemerintah

daerah yang meningkatkan volume pengiriman barang. Namun pada tahun ketiga menurun

karena berkurangnya maskapai penerbangan yang beroperasi. Grafik 4 juga menunjukkan

penurunan rasio kontribusi pendapatan jasa angkutan barang terhadap pendapatan jasa. Selain

disebabkan nominal penerimaan yang berkurang juga oleh meningkatnya komponen lain-lain

pendapatan khususnya dari jasa administrasi.



Efektivitas pencapaian target penerimaan dari SPK terlihat berfluktuasi (Grafik 5)

yang antara lain dipengaruhi oleh belum tersedianya informasi memadai untuk penetapan

anggaran. Pada tahun pertama target anggaran terlalu rendah sedangkan pada tahun kedua

terlalu tinggi. Penyebab lainnya adalah kebakaran bandara dan kerusakan pesawat beberapa

perusahaan penerbangan sehingga aktivitas/fasilitas tidak berjalan dengan normal pada tahun

kedua.


Pada tahun pertama, dasar penentuan anggaran adalah empat perusahaan penerbangan

sedangkan lima perusahaan penerbangan yang beroperasi belum dianggarkan sebagaimana

kesepakatan perusahaan dengan pemerintah daerah. Satu diantara empat perusahaan yang

dianggarkan, yaitu Trigana Air Service melebihi target anggaran, tiga perusahaan tidak

mencapai target, dan terdapat dua perusahaan yang belum dianggarkan namun telah

kontribusi. Pada tahun kedua, Trigana Air Service, Manunggal Air, dan Hercules AURI

melampaui target anggaran yang ditetapkan sedangkan tujuh perusahaan penerbangan lainnya

belum memenuhi target anggaran. Merpati Nusantara Airlines dan Jayawijaya Dirgantara

tidak mencapai target disebabkan pesawat kargo kedua perusahaan penerbangan tersebut tidak

beroperasi. Pada tahun ketiga, dari enam perusahaan yang ditargetkan, empat perusahaan

penerbangan melampaui target anggaran, satu perusahaan mencapai tingkat efektivitas 100

persen, dan satu perusahaan hanya mencapai 38,53 persen target anggaran. Selama tiga tahun

pemberlakuan perda SPK, satu perusahaan yaitu Trigana Air Service yang selalu mencapai

efektivitas lebih dari 100 persen. Namun terdapat pula perusahaan yang belum pernah

merealisasi anggaran karena tidak beroperasi yaitu Jayawijaya Dirgantara.

Persepsi Masyarakat terhadap Sumbangan Pihak Ketiga

Tabel 5 menggambarkan karakteristik demografi dari 86 responden. Jumlah responden

laki-laki dan perempuan relatif seimbang. Responden dengan usia produktif, tingkat

pendidikan SMA dan Sarjana, serta bekerja sebagai PNS adalah lebih dominan.


SPK dari Retribusi Pelayanan Penerbangan dan Pemungutan Jasa Angkutan Barang,

yang telah berlaku tiga tahun, berterima secara umum di masyarakat. Sebagaimana terlihat

pada Tabel 6, mayoritas responden menyatakan ikhlas berpartisipasi dalam pembangunan

daerah (66,3%) dan ikhlas membayar SPK yang ditarik melalui jasa penerbangan (67,44%).


Masyarakat bersikap rela membayar pungutan sebesar Rp 10.000 yang dipungut

bersama dengan airport tax sebesar Rp 11.000,00. Pada Tabel 7 nampak mayoritas

responden (62,8%) menyatakan SPK tidak perlu mengurangi kewajiban lain. Sebagian besar

responden (59,30%) berpendapat bahwa pungutan SPK adalah bentuk partisipasi masyarakat

dalam pembangunan. Hal ini tentu saja merupakan dukungan yang kuat bagi Pemda


Jayawijaya dalam menerapkan peraturan ini. Meskipun demikian data ini perlu diklarifikasi

kepada responden yang lebih luas mengingat sebagian besar responden penelitian adalah PNS

yang merupakan aparat pemerintah juga. Disamping itu tarif airport tax sebesar Rp 11.000,00

adalah jauh dibawah rata-rata tarif airport tax bandara lainnya di Indonesia yakni sebesar Rp.

40.000,00 (Surabayapost, 2010).


Sebagaimana Tabel 8, sebagian besar responden (70%) yang mengetahui bahwa SPK

di Kabupaten Jayawijaya diatur dalam Perda Nomor 13/2009 setuju bila SPK tidak perlu

mengurangi kewajiban lainnya.


Pada Tabel 9 terlihat bahwa pembayaran sumbangan dalam wujud uang didukung oleh

sebagian besar responden (69,77%) demikian pula untuk besaran tarif Rp 10.000,00 untuk

penumpang (60,46%), dan Rp 5.000,00 untuk pengunjung (55,81%). Pilihan pembayaran

SPK dalam wujud uang adalah pilihan yang rasional oleh karena uang adalah materi yang

mudah dibawa dan memiliki kepastian nilai. Tarif berlaku relatif murah mengingat tingkat

harga umum di wilayah Papua yang tinggi dan besaran SPK apabila dijumlahkan dengan

airport tax masih dibawah tarif airport tax bandara-bandara di Indonesia.


Sebagian besar responden yang juga mengetahui bahwa SPK diatur dengan Perda ,

menyetujui pemberian dalam bentuk uang (68%), besaran tarif penumpang (73%), dan

besaran tarif pengunjung bandara (73%), sebagaimana tersaji pada Tabel 10.


Mayoritas responden yang berpendidikan sarjana (Tabel. 11) mengetahui bahwa SPK

pelayanan penerbangan diatur dalam Perda. Sedangkan responden dengan tingkat pendidikan

lebih rendah dari sarjana lebih banyak yang tidak mengetahui hal tersebut, kecuali pada

tingkatan SMA yang mencapai 50 persen. Dengan demikian patut diduga bahwa tingkat

pendidikan berkaitan dengan tingkat pengetahuan terhadap aturan yang berlaku. Namun

dalam penelitian ini belum diukur intensitas pengetahuan responden yang kemungkinan

sebatas pengetahuan dari informasi pada kupon/karcis retribusi pelayanan penerbangan.


Kesimpulan dan Implikasi Penelitian

Sumbangan Pihak Ketiga (SPK) pada Kabupaten Jayawijaya yang diatur dengan Perda

Nomor 13/2009 adalah regulasi untuk menggali potensi dari lalu lintas penerbangan yang

tinggi di Kabupaten Jayawijaya. Bandara adalah terminal lalulintas yang penting berbeda

dengan Kabupaten lain di Indonesia yang dapat mengandalkan retribusi dari terminal

angkutan darat. SPK dari angkutan penerbangan, pada tiga tahun pemberlakuan telah


memberikan kontribusi memadai bagi APDB Kabupaten Jayawijaya. Prosentase kontribusi

yang menurun pada tahun kedua dan ketiga lebih disebabkan oleh kebakaran bandara dan

kerusakan pesawat serta telah meningkatnya sumber lain PAD. Inefektivitas target anggaran

disebabkan oleh belum memadainya basis data untuk perencanaan anggaran.

Perda tersebut bermasalah dalam hal ketidaksesuaian dengan regulasi lainnya dan

tidak konsisten dalam implementasinya. Meskipun demikian, masyarakat mendukung

pungutan tersebut dan rela membayar karena setelah dijumlahkan dengan airport tax,

jumlahnya masih lebih rendah dari rata-rata airport tax di Indonesia.

Pihak regulator perlu mencari solusi agar daerah dapat menggali potensi PAD tanpa

memunculkan perda bermasalah misalnya perda yang tidak sesuai dengan peraturan lainnya.

Dalam hal SPK di Kabupaten Jayawijaya perlu dikaji kemungkinan pembagian penerimaan

airport tax di bandara Waimena oleh karena sumber dari retribusi terminal angkutan darat

relatif terbatas di wilayah ini.

Keterbatasan penelitian

Pengambilan sample tidak dibatasi sehingga secara kebetulan mayoritas sample

terpilih adalah PNS yang adalah juga aparat Pemda Jayawijaya sendiri. Karakteristik

demikian kemungkinan menimbulkan bias persepsi responden.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Dalam Negeri, Daftar Keputusan Mendagri Tentang Pembatalan Perda dan

Keputusan KDH tahun 2002, http://www.depdagri.go.id/media/documents/

2010/03/05/d/a/daftar_kepmen_pembatalan_perda_data_2002-2009.pdf. Diunduh 27

Juni 2012

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan, Leafleat Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah. www.djpk.depkeu.go.id/document.php/document/

article/108/73/. Diunduh 7 Juni 2012

Halim, A. 2002. Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat.

Jakarta.

Harian Ekonomi Neraca. 2001. Perda Bermasalah. http://perpustakaan.bappenas.go.

id/lontar/opac/themes/bappenas4/templateDetail.jsp?id=34133&lokasi=lokal

Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 13 Tahun 2009. Tentang Sumbangan Pihak

Ketiga Khusus Jasa Angkutan Barang dan Sumbangan Penumpang dan Pengunjung

Bandara kepada Pemerintah Daerah. Bagian Hukum SETDA Kabupaten Jayawijaya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 Tentang Penerimaan Sumbangan

Pihak Ketiga Kepada Daerah.

Suara Karya. 2007. Pemerintah Pusat Tak Tegas Cabut Perda Bermasalah.

http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/opac/themes/bappenas4/templateDetail.jsp

?id=57931&lokasi=lokal. Diunduh 27 Juni 2012

Surabayapost. 2010. Bulan Depan, Tarif Airport Tax Naik. http://www.surabayapost.co.id/

?mnu=berita&act=view&id=30559c25e5bda64b63e9a9c0b4dbd24b&jenis=c81e728

d9d4c2f636f067f89cc14862c. Diunduh 27 Juni 2012

http://www.depdagri.go.id/media/documents/%202010/03/05/d/a/daftar_kepmen

http://www.depdagri.go.id/media/documents/%202010/03/05/d/a/daftar_kepmen

http://www.djpk.depkeu.go.id/document.php/document/%20article/108/73/

http://www.djpk.depkeu.go.id/document.php/document/%20article/108/73/

http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/opac/themes/bappenas4/templateDetail.jsp?id=57931&lokasi=lokal

http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/opac/themes/bappenas4/templateDetail.jsp?id=57931&lokasi=lokal

http://www.surabayapost.co.id/%20?mnu=berita&act=view&id=30559c25e5bda64b63e9a9c0b4dbd24b&jenis=c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c




Tim Investasi, Direktorat Perencanaan Makro, Kementerian Perencanaan Pembangunan

Nasional, Bappenas. 2005. Iklim Investasi di Indonesia. www.bappenas.go.id/get-

file-server/node/1896/ . Diunduh 27 Juni 2012

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat

dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Tabel 1. Statistik Peraturan Daerah (Perda) “Bermasalah” KPPOD

Jenis Pelanggaran/Masalah Jumlah Persentase

Secara Umum Tidak Bermasalah 152 14,76

Relevansi Yurudis 30 2,91

Up to date Acuan Yuridis 162 15,73

Kelengkan Yuridis 58 5,63

Diskoneksi Tujuan dan Isi (Konsistensi Pasal) 32 3,11

Kejelasan Obyek 76 7,38

Kejelasan Subyek 5 0,49

Kejelasan Hak dan Kewajiban Wajib Pungut 81 7,86

Kejelasan Standar Waktu, Biaya, Prosedur, Struktur Tarif 234 22,72

Kesesuaian Filosofi dan Prinsip Pungutan 46 4,47

Keutuhan Wilayah Ekonomi Nasional & Prinsip Free

Internal Trade 24 2,33

Persaingan Sehat 9 0,87

Dampak Ekonomi Negatif 95 9,22

Menghalangi Akses Masyarakat, Perlindungan Lingkungan

Hidup 11 1,07

Pelanggaran Kewenangan Pemerintahan 15 1,46

Jumlah Peraturan Daerah 1030 100

Sumber : Bappenas, 2007

Tabel 2. Pengukuran Variabel

Konsep Definisi Konsep Indikator Empiris

Ikhlas kerelaan hati

memberikan sumbangan

- Kerelaan berpartisipasi

- Kerelaan membayar

Kesesuaian Sesuai dengan ketentuan

dalam peraturan terkait

- Tidak menghambat pemenuhan

kewajiban lainnya

- Tidak ada aturan yang


dilanggar

Pembayaran Pembayaran dengan alat

pembayaran yang sah.

- Berupa Uang

- Nominal Rp 10.000 untuk Penumpang

- Nominal Rp 5.000 untuk

Pengantar/pengunjung

Tabel 3. Perbandingan Perda Nomor 13/2009 dengan Peraturan Terkait

Peraturan

terkait

Ketentuan dalam

peraturan

pembanding

Karakteristik Perda Nomor

13/2009 Keterangan

Permendagri

No. 3/1978

Tentang

Sumbangan

Pihak Ketiga

1.Pemberian

berdasarkan

keikhlasan dan

tidak mengikat

2. Pemberian tidak

mengurangi

kewajiban lain

seperti pajak dan

retribusi

3. Sumbangan dapat

berupa uang dan

termasuk komponen

APBD

1. Memaksa oleh karena

Perda mewajibkan

pembayaran pada saat

memanfaatkan jasa

penerbangan

2. Dibayar bersamaan

dengan kewajiban Airport

Tax

3. Besarnya Rp. 10.000,00

untuk Penumpang dan

Rp.100,00/Kg untuk

setiap pengangkutan

barang. Target dan

realisasi pembayaran

dinyatakan dalam APBD

1. Tidak Sesuai

2. Sesuai

3. Sesuai

UU No.

28/2009

Tentang

Pajak Daerah

dan Retribusi

Daerah

1. Nama retribusi dan

golongan retribusi

harus dijelaskan

dalam Perda

2. Retribusi

merupakan

pembayaran atas

pemanfaatan jasa

atau layanan yang

disediakan oleh

pemerintah.

3. Pemungutan

retribusi tidak

tumpang tindih

1. Perda mengaturnya

sebagai SPK dan bukan

perda retribusi pelayanan

penerbangan

2. Perda tidak menjelaskan

jasa atau layanan yang

disediakan pemda

sehubungan dengan jenis

retribusi tersebut.

3. Dipungut bersamaan

dengan Airport Tax

1. Tidak Sesuai

2. Tidak Sesuai

3. Tidak sesuai


dengan pungutan

pusat

UU No.

33/2004

Tentang

Perimbangan

Keuangan

Pusat dan

Daerah

1. Daerah dilarang

menetapkan

Peraturan Daerah

tentang pendapatan

yang menghambat

mobilitas

penduduk, lalu

lintas barang dan

jasa antar daerah,

dan kegiatan

impor/ekspor.

1. Kewajiban membayar

SPK menambah biaya

mobilitas penduduk

maupun lalu lintas barang

dan jasa. Penambahan

biaya berpotensi

menghambat

perekonomian.

1. Tidak Sesuai

Sumber : Perda Nomor 13/2009, UU Nomor 28/2009, UU Nomor 33/2004, dan Permendagri

Nomor 3/1978

Tabel 4. SPK, Total PAD, Total Retribusi dan Retribusi Umum,

Lain-lain PAD dan Pendapatan Jasa, tahun 2009-2011

Sumber : APBD Kab Jayawijaya, 2009-2011

Tahun 2009 2010 2011

Sumbangan Pihak Ketiga 1,698,016,940.00 3,692,303,600.00 3,113,240,300.00

Total PAD 19,519,936,832.00 22,327,584,128.71 24,005,757,145.26

Retribusi Pelayanan Penerbangan 247,150,000.00 242,910,000.00 229,000,000.00

Total retribusi 3,582,272,768.00 5,498,148,941.00 5,538,874,601.00

Retribusi Jasa umum 803,076,000.00 1,478,199,300.00 2,150,507,745.00

Pendapatan Jasa Angkutan Barang 1,450,866,940.00 3,449,393,600.00 2,884,240,300.00

Total lain-lain PAD yang sah 9,522,998,669.00 10,002,182,674.71 11,681,148,645.26

Pendapatan Jasa 1,571,938,940.00 4,940,555,001.00 5,845,835,453.00


Tabel 5. Demografi Responden

Jenis kelamin

Jumlah

Usia

Jumlah

Pendidikan SD SMP SMA Sarjana Lainnya

Jumlah 1 Orang 6 Orang 38 Orang 32 Orang 9 Orang

pekerjaan PNS Swasta Wirausaha Lainnya

Jumlah 45 Orang 16 Orang 9 Orang 16 Orang

85 Orang 1 Orang

Laki-Laki Perempuan

46 Orang 40 Orang

Produktif (15-64 Tahun) Tidak produktif

Sumber: Data Primer, 2012

Tabel 6. Tanggapan Keikhlasan Berpartisipasi dalam

Pembangunan Daerah dan Membayar SPK

N % N %

Tidak Ikhlas 0 0 2 2,33

Kurang Ikhlas 2 2,3 4 4,65

ragu-ragu 4 4,7 11 12,79

Ikhlas 57 66,3 58 67,44

Sangat Ikhlas 23 26,7 11 12,79

Total 86 100 86 100

Keterangan

Ikhlas berpartisipasi

dalam pembangunan

daerah

Ikhlas dalam membayar

sumbangan pihak

ketiga

Sumber : Data Primer, 2012

Tabel 7. Persepsi Tidak Perlunya SPK Mengurangi Kewajiban Lain

dan Sebagai Bentuk Partisipasi dalam Pembangunan

N % N %

Tidak perlu 13 15.10 Tidak Setuju 4 4.65

Kurang perlu 6 7.00 Kurang Setuju 8 9.30

Ragu-ragu 6 7.00 Ragu-ragu 12 13.95

Perlu 54 62.80 Setuju 51 59.30

Sangat Perlu 7 8.10 Sangat Setuju 11 12.79

Total 86 100 Total 86 100

Perlu membayar SPK

tanpa mengurangi kewajiban Lain

Membayar SPK Sebagai Bentuk

Partisipasi Masyarakat dalam

pembangunan

Sumber : Data Primer yang diolah, 2012


Tabel 8. Responden yang mengetahui Perda No.13/2009 dan

Persepsinya mengenai Perlunya SPK Tidak Mengurangi Kewajiban Lainnya

Tidak

perlu

Kurang

perlu

Ragu-

ragu

Perlu Sangat

Perlu

Tidak 10 2 4 16 2 34

Ya 3 4 2 38 5 52

13 6 6 54 7 86Total

Perlu membayar SPK

tanpa mengurangi kewajiban lainnyaTotal

Tahu SPK Diatur

dalam Perda No.

13/2009

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2012

Tabel 9. Tanggapan Responden

untuk Pembayaran SPK dalam Bentuk Uang

N % N % N %

Tidak Setuju 5 5.81 13 15.12 15 17.44

Kurang Setuju 7 8.14 11 12.79 6 6.98

Ragu-ragu 8 9.30 2 2.33 13 15.12

Setuju 60 69.77 52 60.46 48 55.81

Sangat Setuju 6 6.98 8 9.30 4 4.65

Jumlah 86 100.00 86 100.00 86 100.00

Keterangan

SPK dalam bentuk

Uang

Tarif Rp 10.000

untuk penumpang

Tarif Rp 5.000,00

untuk pengunjung

Sumber: Data Primer yang Diolah 2012

Tabel 10. Responden yang mengetahui Perda No.13/2009


dan Persepsinya mengenai Bentuk dan Tarif SPK

Tidak

Setuju

Kurang

SetujuRagu-ragu Setuju

Sangat

Setuju

Tidak 4 4 6 19 1 34

Ya 1 3 2 41 5 52

5 7 8 60 6 86

Tidak

Setuju

Kurang


Sangat

Setuju

Tidak 10 5 2 14 3 34

Ya 3 6 0 38 5 52

13 11 2 52 8 86

SPK diberikan dalam bentuk Uang

Total

Tahu SPK

Diatur

dalam

Perda No.

13/2009

Total

Tarif Rp 10.000 dikenakan bagi Penumpang

Total

Tahu SPK

Diatur

dalam

Perda No.

13/2009

Total

Tidak

Setuju

Kurang


Sangat

Setuju

Tidak 13 1 4 13 3 34

Ya 2 5 9 35 1 52

15 6 13 48 4 86Total

Tarif Rp 5.000 dikenakan bagi Pengunjung

Total

Tahu SPK

Diatur

dalam

Perda No.

13/2009

Sumber: Data Primer yang Diolah 2012

Tabel 11. Responden yang mengetahui Perda No.13/2009

Berdasarkan Tingkatan Pendidikannya

SD SMP SMA Diploma Sarjana

Tidak 0 1 19 8 6 34

Ya 1 5 19 1 26 52

1 6 38 9 32 86

Tingkat Pendidikan Terakhir Responden

Total

Tahu SPK Diatur

dalam Perda No.

13/2009

Total Sumber: Data Primer yang Diolah 2012


.

Sumber : Data Sekunder yang Diolah, 2012

Grafik 1. Rasio Kontribusi SPK Terhadap PAD tahun 2009-2011


Grafik 2. Rasio Kontribusi RPP dan PJAB terhadap PAD


Grafik 3 Rasio Kontribusi RPP terhadap Total Retribusi & Retribusi Jasa Umum


Grafik 4. Rasio Kontribusi PJAB terhadap Lain-lain PAD Yang Sah

8,70

16,54

12,97

2009 2010 2011

7,43

15,45

12,01

1,27 1,09 0,95

0

5

10

15

20

2009 2010 2011

Rasio KontribusiPendapatan JasaAngkutan Barangterhadap PAD

6,90 4,42 4,13

30,78

16,43 10,65

2009 2010 2011

Rasio KontribusiRetribusiPelayananPenerbanganterhadap RetribusiJasa Umum

15,24

34,49 24,69

92,3 69,82

49,34

0

20

40

60

80

100

120

2009 2010 2011

Rasio KontribusiPendapatan jasaangkutan barangterhadapPendapatan Jasa


& Pendapatan Jasa


Grafik 5. Rasio Efektivitas Realisasi Anggaran SPK

LAMPIRAN

KUESIONER PENELITIAN

Pertanyaan-pertanyaan berikut ini berkenaan dengan data pribadi Anda.

1. Nama (optional) : ………………………

2. Usia : ………………………

3. Jenis Kelamin : Laki-Laki Perempuan

4. Pekerjaan : PNS

Pegawai Swasta

Pemilik Usaha/ Wirausaha

Pertanyaan-pertanyaan berikut ini berkenaan dengan pendapat dan penilaian Anda terhadap

Sumbangan Pihak Ketiga:

1. Apakah Anda Ikhlas bila diminta berpartisipasi dalam pembangunan daerah?

a. Sangat Ikhlas d. Kurang Ikhlas

b. Ikhlas e. Tidak Ikhlas

c. Ragu

2. Apakah Anda Ikhlas bila diminta berpartisipasi dalam mendanai pembangunan daerah

dengan membayar sumbangan pihak ketiga (Retribusi Jasa Penerbangan)?

a. Sangat Ikhlas d. Kurang Ikhlas

b. Ikhlas e. Tidak Ikhlas

c. Ragu

3. Apakah Anda keberatan dengan membayar sumbangan pihak ketiga (Retribusi Jasa

Penerbangan) bersamaan dengan airport tax?

a. Sangat Keberatan d. Kurang Keberatan

b. Keberatan e. Tidak Keberatan

c. Ragu

4. Apakah Anda mengetahui bahwa sumbangan pihak ketiga di Bandara (Retribusi Jasa

penerbangan) sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009?

277,70

69,4 100,44

67,17

105,49

139,32

2009 2010 2011

Rasio EfektivitasRealisasi Lain-lainPendapatan Aslidaerah yang Sah

Rasio EfektivitasRealisasi RetribusiPelayananPenerbangan


a. Ya b. Tidak

5. Menurut pendapat Anda, apakah masyarakat (penumpang) perlu membayar sumbangan

pihak ketiga (Retribusi Jasa Penerbangan), tanpa mengurangi kewajiban membayar

pajak dan retribusi?

a. Sangat Perlu c. Kurang Perlu

b. Perlu d. Tidak Perlu

c. Ragu

6. Apakah Anda setuju bahwa sumbangan pihak ketiga di Bandara (Retribusi Jasa

Penerbangan) sebagai bentuk partisipasi Anda dalam pembangunan daerah?

a. Sangat setuju c. Kurang setuju

b. Setuju d. Tidak setuju

c. Ragu

7. Apakah sumbangan pihak ketiga mempengaruhi keputusan Anda untuk menggunakan

jasa penerbangan?

a. Sangat Mempengaruhi c. Kurang mempengaruhi

b. Mempengaruhi d. Tidak Mempengaruhi

c. Ragu

8. Apakah Anda setuju sumbangan pihak ketiga diberikan dalam bentuk uang?

a. Sangat setuju d. Kurang setuju

b. Setuju e. Tidak setuju

c. Ragu

9. Apakah Anda setuju penumpang membayar sumbangan pihak ketiga sebesar Rp

10.000?



c. Ragu

10. Apakah Anda setuju pengunjung/pengantar membayar sumbangan pihak ketiga sebesar

Rp 5.000?



c. Ragu

Documents

Analisis Pendapatan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya …repository.uksw.edu/bitstream/123456789/1278/5/PROS_Franco BL... · PAD dapat berupa hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah,