ANALISIS YURIDIS ATAS GUGATAN PERBUATAN MELAWAN …

1

ANALISIS YURIDIS ATAS GUGATAN PERBUATAN MELAWAN

HUKUM YANG DILAKUKAN PT.BANK MANDIRI TERHADAP

PENERBITAN SURAT TAGIHAN PALSU

(STUDI PUTUSAN NOMOR 84/Pdt.G/2014/PN.SKT)

S K R I P S I

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Syarat-syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum

Universitas Sumatera Utara

Oleh:

CHAIRUL BINSAR SITOMPUL

NIM : 150200536

DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN

PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PERDATA BW

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2019


2


3


4

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan akan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa

karena atas rahmat dan kasih-Nya yang telah memberikan kesempatan kepada

penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, yang merupakan salah

satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas

Sumatera Utara.

Adapun skripsi ini berjudul : “Analisis Yuridis Atas Gugatan Perbuatan

Melawan Hukum yang Dilakukkan PT Bank Mandiri Terhadap Penerbitan

Surat Tagihan Palsu (Studi Putusan Nomor 84/Pdt.G/2014/PN.Skt)”.

Penulis menyadari adanya keterbatasan dalam pengerjaan skripsi dan masih jauh

dari kata sempurna.

Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada

kedua orang tua penulis: Tumpul Rapsarimatua Sitompul, SE dan Mariany

Surbakti, S.Pd yang memberikan begitu banyak dukungan, semangat pantang

menyerah, serta doa yang terus dipanjatkan untuk penulis.

Melalui kesempatan ini juga, penulis mengucapkan terima kasih kepada

semua pihak yang membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Prof. Dr. Budiman Ginting, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sumatera Utara;

i


5

2. Prof. Dr. Saidin, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum


3. Puspa Melati Hasibuan, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum


4. Jelly Leviza, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum


5. Dr. Rosnidar Sembiring, SH., M.Hum selaku Ketua Departemen Hukum

Perdata Universitas Sumatera Utara;

6. Syamsul Rizal, SH., M.Hum selaku Sekretaris Departemen Hukum Perdata


7. Prof. Dr. Saidin, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah

banyak meluangkan waktunya dalam memberikan bantuan, bimbingan dan

arahan-arahan kepada penulis pada saat penulisan skripsi ini.

8. Dr. Edy Ikhsan, SH., MH selaku Dosen Pembimbing II yang telah

banyak melaungkan waktunya dalam memberikan bantuan, bimbingan dan

arahan-arahan kepada penulis pada saat penulisan skripsi ini.

9. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sumatera

Utara yang telah mendidik dan membimbing penulis selama menempuh

pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara;

10. Terima kasih banyak kepada kakak kandung saya: Devi Rahmawyta Sitompul, S.Pd.,

M.Hum atas arahan dan masukan serta cambukan motivasi yang diberikan

kepada saya untuk bersemangat menulis skripsi ini;

11. Terima kasih banyak juga kepada Aulia Utari Silalahi. Terima kasih;

ii


6

12. Terima kasih kepada sepupu-sepulu saya: Eky, Bang Kindi, Eza, Bang Wahyu

yang telah memberikan semangat positif kepada penulis agar penulis dapat

menyelesaikan tulisan ini dengan baik.

13. Terima kasih kepada seluruh Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam

(HmI) yang telah banyak membantu penulis dalam bidang Akademik maupun

Non-Akademik, membentuk karakter penulis dan mengeluarkan potensi besar

yang ada di dalam diri penulis, serta mengajarkan penulis untuk terus

bersyukur dan ikhlas dalam berhimpun di organisasi maupun masyarakat yang

di ridhoi Allah SWT;

14. Terima kasih kepada Nisa Isyarah, Putri D.A, Bayu Syahputra yang setia

untuk tetap memberikan semangat kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;

15. Terima kasih kepada semua teman-teman penulis yang tidak bisa dituliskan

satu persatu namanya yang telah memberikan kontribusi/saran/nasehat kepada

penulis dalam penulisan skripsi ini, terima kasih banyak.

Akhir kata semoga skripsi ini membawa manfaat yang sangat besar bagi

pembaca dan perkembangan Hukum di Indonesia. Terima kasih.

Medan, Juli 2019

Penulis,

Chairul Binsar Sitompul

iii


7

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..................................................................................... i

DAFTAR ISI .................................................................................................... v

ABSTRAK ....................................................................................................... vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ..................................................................................... 1

B. Permasalahan........................................................................................ 3

C. Tujuan Penulisan .................................................................................. 4

D. Manfaat Penulisan ................................................................................ 4

E. Jenis Penelitian ..................................................................................... 4

F. Sistematika Penulisan........................................................................... 6

G. Keaslian Penulisan ............................................................................... 7

BAB II GAMBARAN UMUM MENGENAI PERBUATAN

MELAWAN HUKUM

A. Sejarah Perbuatan Melawan Hukum ................................................ 11

B. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum ........................................... 14

C. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum ........................................ 17

D. Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi ................ 30

E. Pembuktian dalam Perbutan Melawan Hukum ................................ 33

iv


8

BAB III PENGATURAN PENERBITAN KARTU KREDIT

A. Pengertian Perjanjian ...................................................................... 36

B. Perjanjian Kredit ............................................................................. 44

C. Gambaran Umum Surat Tagihan .................................................... 52

BAB IV ANALISIS YURIDIS ATAS GUGATAN PERBUATAN

MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN PT.BANK

MANDIRI TERHADAP PENERBITAN SURAT TAGIHAN

PALSU

A. Posisi Kasus ................................................................... 56

1. Konpensi ................................................................... 57

2. Rekonpensi ................................................................... 60

B. Putusan Kasus ................................................................... 68

C. Analisis Yuridis Atas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Yang

Dilakukan Pt.Bank Mandiri Terhadap Penerbitan Surat Tagihan

Palsu ................................................................... 70

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan .......................................................................................... 73

B. Saran ..................................................................................................... 73

DAFTAR PUSTAKA .....................................................................................

v


9

ABSTRAK

Chairul Binsar*

Saidin**

Edy Ikhsan***

Perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan

onrechmatige daad dan dalam bahasa Inggris disebut tort. Kata tort itu sendiri

sebenarnya hanya berartisalah (wrong). Akan tetapi, khususnya dalam bidang

hukum, kata tort itu sendiri berkembang sedemikian rupa sehingga berarti

kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi dalam suatu perjanjian.

Jadi serupa dengan pengertian perbuatan melawan hukum disebut onrechmatige

daad dalam sistim hukum Belanda atau di negara-negara Eropa Kontinental

lainnya. Perkembangan sejarah hukum tentang perbuatan melawan hukum di

negeri Belanda sangat berpengaruh terhadap perkembangan di Indonesia, karena

berdasarkan asas konkordansi, kaidah hukum yang berlaku di negeri Belanda akan

berlaku juga di negeri jajahannya, termasuk di Indonesia. Sementara

perkembangan perbuatan melawan hukum didasarkan pada hukum tidak tertulis

ini menjadi wilayah yang terbuka untuk diisi oleh putusan-putusan hakim yang

berisi penemuan hukum.

Skripsi ini membahas mengenai kasus antara seorang pengusaha meubel,

bapak sutrisno dengan PT. Bank Mandiri, dimana terdapat suatu perbuatan

melawan hukum yang dilakukan oleh PT. Bank Mandiri. Dalam kasus ini PT.

Bank mandiri melakukan Perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan surat

tagihan palsu kepada Bapak sutrino yang mengakibatkan permohonan fasilitas

kredit modal usaha bapak sutrisno ditolak oleh beberapa lembaga keuangan.

Perbuatan melawan hukum dalam kasus ini ditinjau dari keberlakuan pasal 1365

KUHPerdata dan teori-teori perbuatan melawan hukum lainnya.

Metode penelitian yang dipakai penulis dalam penulisan skripsi ini

menggunakan metode penelitian Normatif Yuridis dimana sebagian besar data

dari penelitian ini berasal dari studi kepustakaan.Hasil dari penelitian ini

menyatakan bahwa PT. Bank Mandiri telah memenuhi unsur-unsur perbuatan

melawan hukum dan diwajibkan membayar ganti rugi kepada bapak sutrisno.

Perbuatan yang dilakukan PT. Bank Mandiri mengakibatkan kerugian bagi Usaha

Dagang Tuan sutrisno karena kelalaian dalam mengeluarkan surat tagihan yang

menyatakan Usaha Dagang Tuan sutrisno mengalami tunggakan sebesar Rp.

8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Kata kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Surat Tagihan, Perjanjian Kredit

Usaha, PT. Bank Mandiri.

* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

** Dosen Pembimbing I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

*** Dosen Pembimbing II Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utar

vi


1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan

manusia seiring perkembangan jaman tentu kebutuhan manusia betambah oleh

karena itu ekonomi terus menerus mengalami perkembangan dan perubahan.

Perubahan yang secara umum terjadi pada perekonomian yang dialami suatu

Negara seperti inflasi, pengangguran, kesempatam kerja, hasil produksi, dan

sebagainya jika hal ini ditangani dengan tepat maka suatau Negara mengalami

keadaan ekonomi yang stabil, mempengaruhi kesejahteraan kehidupan penduduk

yang ada di Negara tersebut. Globalisasi dan kemajuan Teknologi yang telah kita

rasakan saat ini sudah diakui dan dapat dirasakan secara langsung, memberikan

banyak kemudahan serta kenyamanan bagi umat manusia. Salah satu dampak

perkembangan media komunikasi dan Informasi bisa kita temukan dalam Bidang

Ekonomi. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi

kehidupan manusia. Memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru

dalam melakukan aktifitas manusia. Namun, disamping kemudahan yang

diciptakan dari Perkembangan zaman yang berkembang pesat pasti ada saja Error

dalam pelaksanaannya.

Berkembangnya Teknologi di bidang Ekonomi, salah satunya ialah,

penggunaan Kartu Kredit dengan berbagai kemudahan-kemudahan yang

ditawarkan agar Transaksi jadi lebih mudah, Praktis, memberikan keamanan dan

1


2

kenyamanan, fleksibel dan lain sebagainya. Perlindungan terhadap para pengguna

kartu kredit merupakan suatu yang mutlak untuk dilakukan, hal ini timbul seiring

dengan kemajuan zaman terutama menyangkut penggunaan masyarakat luas

terhadap layanan kartu kredit. Dalam penggunaan kartu kredit masyarakat pemilik

kartu kredit seringkali dirugikan baik dalam kaitannya dengan hubungan hukum

perdata maupun hukum pidana (perbuatan para pelaku kejahatan kartu kredit).

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang menawarkan kemudahan-

kemudahan tersebut, memberikan solusi untuk memudahkan masyarakat dalam

bertransaksi melalui fasilitas perjanjian kredit. Sebelum memberikan fasilitas

kredit kepada nasabahnya, kedua belah pihak, yaitu Bank dan nasabah, terlebih

dahulu membuat suatu perjanjian kredit. Prof Subekti S.H., mengatakan bahwa

kredit ialah kepercayaan, sehingga jika debitur mendapatkan kredit dari Bank

melalui suatu perjanjian kredit berarti debitur tersebut telah mendapatkan

kepercayaan dari bank1

Perjanjian kredit disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu pihak kreditur,

dalam hal ini adalah Bank, dengan debitur yaitu nasabah sebagai suatu wujud dari

asas kebebasan berkontrak. Dalam pasal 1338 KUHPerdata disebutkan:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

undang bagi mereka yang membuatnya.”

Namun, yang menjadi permasalahan ialah bagaimana apabila terjadi

penerbitan surat tagihan palsu dari kreditur yaitu Bank terhadap debitur atau pihak

1Subekti,Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia,Cipta

Aditya Bakti.Bandung.1991.hal.1


3

nasabah. Contoh dalam kasus ini, PT Bank Mandiri yang melakukan suatu

Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tuan Sutrisno seorang pengusaha mikro

yang bergerak dibidang meubel yaitu dalam hal pembuatan meubel, kusen, meja,

buffet, almari dan sebagainya sesuai dengan pesanan konsumen. Apakah dasar

pihak Bank mengeluarkan surat tagihan palsu tersebut? Dapatkah pihak Bank

digugat dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum?

Maka pertanyaan diatas itu penting untuk dibahas mengingat tidak hanya

ada pihak yang dirugikan, namun juga terdapatnya pelanggaran ketentuan hukum

dan norma atau kaedah hukum yang sepatutnya berlaku. Untuk menjawab

pertanyaan tersebut, maka penulis melakukan penelusuran mengenai

permasalahan bahwa bagaimana Bank sebagai lembaga keuangan yang saat ini

sering digunakan masyarakat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, atau

bagaimana agar mempelajari agar kejadian ini tidak terjadi lagi.

Jika dilihat dari konsep dasar Perjanjian, maka perlu adanya semua syarat

sahnya Perjanjian tersebut yang terdapat pada 1320 KUHPerdata dan Pasal 1313

KUHPerdata yang menegaskan bahwa perjanjian yang mana satu orang atau lebih

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Syarat sahnya perjanjian

yang tertuang dalam Pasal 1320 KUH Perdata ialah :

1. Kesepakatan Para pihak

2. Kecakapan Para Pihak

3. Suatu hal tertentu


4

4. Suatu sebab yang halal

Poin Pertama yakni Kesepakatan antara para pihak dalam suatu perjanjian

tidak dilakukan karena Paksaan serta objeknya harus jelas diperkenankan oleh

undang-undang tidak terjadi karena Penipuan dan Kekhilafan. Maka yang

dilakukan PT Bank Mandiri sudah jelas Perbuatan Melawan Hukum

(onrechtimage) yang diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata sampai pasal 1380

KUHPerdata.

Pada Pasal 1365 menyebutkan bahwa :

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan kerugian kepada

seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan

kerugian itu, mengganti kerugian itu.”

Kerugian dalam pasal diatas ialah, harus disebabkan karena

perbuatan melawan hukum tersebut. Dengan kata lain, antara kerugian dan

perbuatan harus ada hubungan sebab akibat (causalitas) yang langsung.

Dari perumusan diatas maka penulis menjadikan sebagai dasar

bahwa Syarat sahnya suatu perjanjian tidak berlaku di dalam kasus ini,

serta pengertian Perbuatan Melawan Hukum menjadi tidak hanya diartikan

sebagai melawan undang-undang, tapi juga bertentangan dengan kepatutan

dalam pergaulan masyarakat.


5

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan

diajukan oleh penulis adalah :

1. Bagaimana Tinjauan Umum mengenai Perbuatan Melawan Hukum?

2. Bagaimana Pengaturan Penerbitan Kartu Kredit?

3. Bagaimana Analisis Yuridis Atas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

yang dilakukan PT.Bank Mandiri terhadap penerbitan surat tagihan?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini mengacu pada pokok permasalahan yang telah

diuraikan diatas, yang dibagi atas 2 tujuan, yakni:

1. Tujuan umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah penulis ingin memberikan

sumbangan dalam rangka memperluas wawasan masyarakat di bidang hukum

keperdataan. Penelitian ini mengkaji aspek perbuatan melawan hukum yang

dilakukan PT Bank Mandiri terhadap penerbitan surat tagihan palsu.

2. Tujian Khusus

a. Untuk mengetahui suatu konsep dari perbuatan melawan hukum.

b. Untuk mengetahui apakah dalil penggugat, sudah sesuai dengan pasal

1365 KUHPerdata sehingga dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan

hukum.

c. Untuk mengetahui apakah keputusan hakim terhadap kasus tersebut sudah

tepat atau belum.


6

D. Manfaat Penulisan

Pada umumnya suatu penulisan yang dibuat diharapkan dapat memberikan

manfaat, begitu juga yang diharapkan dari penulisan skripsi ini. Besar harapan

penulis, bahwa adanya penulisan skripsi ini dapat meningakatkan pengetahuan

bagi perkembangan ilmu hukum keperdataan pada umumnya, yaitu :

1. 1.Diharapkan penulisan ini bermanfaat sebagai bahan kepustakaan Hukum

Perdata agar skripsi ini dijadikan bahan penelitian lanjutan, baik sebagai

dasar ataupun sebagai perbandingan dengan penelitian lain yang lebih

luas.

2. Khususnya pada masalah Perbuatan Melawan Hukum tentang penerbitan

surat tagihan palsu.

3. Penulis ingin memberikan suatu analisis terhadap putusan Mahkamah

Agung tentang Perbuatan Melawan Hukum atas penerbitan surat tagihan

palsu dari sudut pandang pendekatan Keadilan dan Kepastian Hukum.

E. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum

normatif yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan dan empiris, yaitu

mengemukakan kasus yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan

dengan cara meneliti bahan pustaka atau hanya menggunakan data sekunder.2

2 Tampil Anshari Siregar, Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi,PT.Pustaka

Bangsa Press.Jakrta.2005. hal.23.


7

1. Sumber Data

Dalam penyusunan skripsi ini, data dan sumber data yang digunakan

adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum

sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer, yaitu Putusan MA

N0.84/Pdt.G/2014/PN.SKT serta Putusan bahan hukum yang terdiri dari peraturan

perundang-undangan di bidang hukum perdata yang mengikat antara lain. Bahan

hukum sekunder yaitu, bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap

bahan hukum primer, yakni hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku,

pendapat-pendapat pakar hukum, rancangan, dan hasil-hasil penelitian yang

berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.

Bahan hukum tersier atau bahan penunjang, yaitu bahan hukum yang

memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer

dan/atau bahan hukum sekunder yakni, kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa

Indonesia.

2. Analisis Data/Bahan Hukum

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini termasuk ke

dalam penelitian hukum normatif. Pengolahan data pada hakekatnya merupakan

kegiatan untuk melakukan analisa terhadap permasalahan yang akan dibahas.

Analisis data dilakukan dengan :

a. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan

yang diteliti;

b. Memilih kaidah-kaidah hukum yang sesuai dengan penelitian;


8

c. Menjelaskan hubungan-hubungan hukum antara berbagai konsep, pasal

yang ada;

d. Menarik kesimpulan dengan pendekatan deduktif kualitatif.

Data yang berhasil dikumpulkan, data sekunder, kemudian diolah dan

dianalisa dengan mempergunakan teknik analisis metode kualitatif, yaitu dengan

menguraikan semua data menurut mutu, dan sifat gejala dan peristiwa hukumnya

melakukan pemilahan terhadap bahan-bahan hukum relevan tersebut di atas agar

sesuai dengan masing-masing permasalahan yang dibahas dengan mepertautkan

bahan hukum yang ada. Mengolah dan mengintepretasikan data guna mendapat

kesimpulan dari permasalahan serta memaparkan kesimpulan dan saran, yang

dalam hal ini adalah kesimpulan kualitatif, yakni kesimpulan yang dituangkan

dalam bentuk pernyataan dan tulisan.3

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian

kepustakaan yang akan digunakan adalah penelitian kepustakaan. Adapun

penelitian kepustakaanakan dilakukan secara normatif yuridis yaitu: “penelitian

yang dilakukan dengan cara penelitinan pustaka atau data sekunder”4

F. Keaslian Penulisan

Pembahasan ini berjudul : Analisis Yuridis Atas Gugatan Perbuatan

Melawan Hukum Yang Dilakukan PT Bank Mandiri Terhadap Penerbitan Surat

Tagihan Palsu (Studi Putusan Nomor 84/Pdt.G/2014/Pn.Skt) ini merupakan benar

hasil karya sendiri dari penulis, tanpa meniru Karya Tulis milik orang lain, dengan

3 Edy Ikhsan dan Mahmul Siregar, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum Sebagai

Bahan Ajar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara,Medan. 2009.hal. 54. 4 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press.Jakarta.2005.Cetakan

ketiga, hal. 113


9

demikian Penulisan Skripsi ini masih asli serta dapat dipertanggungjawabkan baik

secara moral maupun akademik.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini diuraikan dalam 5 Bab,dan tiap-tiap bab terbagi atas beberapa

sub-sub bab,untuk mempermudah dan memaparkan materi dan skripsi ini yang

dapat digambarkan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan,bab ini merupakan gambaran Umum yang

berisi tentang Latar Belakang, Permasalahan, Tujuan Penulisan. Manfaat

Penulisan ,Jenis Peneltian, Sistematika Penulisan, dan Keaslian Penulisan.

BAB II : Tinjauan Umum mengenai Perbuatan Melawan Hukum

dibagi atas Sejarah Perbuatan melawan hukum, Pengertian Pengertian

Melawan hukum, Unsur-unsur Perbuatan melawan hukum, Perbedaan

Perbuatan Melawan Hukum dan wanprestasi, dan Pembuktian dalam

Perbuatan Melawan hukum.

BAB III : Pengaturan Penerbitan Kartu Kredit dibagi atas Pengertian

Kartu Kredit, Para Pihak yang terlibat Kartu Kredit, dan Tanggung Jawab

Penerbit dan Pemegang Kartu Kredit

BAB IV : Analisis Yuridis Atas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

yang dilakukan PT.Bank Mandiri terhadap penerbitan surat tagihan dibagi

atas sub-bab Posisi kasus, dibagi lagi konpensi dan rekonpensi lalu sub-


10

bab kedua Putusan Kasus lalu Analisis Yuridis Atas Gugatan Perbuatan

Melawan Hukum yang dilakukan PT.Bank Mandiri terhadap penerbitan

surat tagihan.

BAB V : Kesimpulan dan Saran. Merupakan bab Kesimpulan dan

saran dari seluruh rangkaian bab-bab sebelumnya ,yang berisikan

kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya yang dibuat

berdasarkan juraian skripsi ini yang dilengkapi dengan saran-saran yang

mungkin berguna dan dapat dipergunakan unutk menyempurnakan

penulisan skripsi ini.


11

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM

A. Sejarah Perbuatan Melawan Hukum

Berdasarkan asas konkordansi, dimana kaidah hukum yang berlaku di

negeri Belanda akan berlaku juga di Negara jajahannya, membuat perkembangan

hukum dalam sejarah Indonesia sangat terpengaruh oleh perkembangan hukum di

Belanda, term asuk ke dalamnya, yaitu mengenai perbuatan melawan hukum.5

Terdapat dua aliran dimana pengartian dari perbuatan melawan hukum itu

sendiri berbeda, yaitu sebelum tahun 1919 dan setelah tahun 1919. Dahulu

pengadilan menafsirkan “melawan hukum” sebagai hanya pelanggaran dari pasal-

pasal hukum tertulis semata (pelanggaran perundang-undangan yang berlaku),

dimana sebelum tahun 1919 perbuatan melawan hukum dalam pasal 1365 KUH

Perdata mengandung pengertian yang sempit sebagai pengaruh dari ajaran

legisme.

Ajaran tentang melawan hukum pada umumnya dikuasai oleh satu aturan

pokok yang umum yang dinyatakan dalam pasal 1365 BW. Tetapi, sejak

berlakunya Burgerlijk Wetboek, baik di Indonesia maupun di Nederland,

mengenai perbuatan melawan hukum oleh pemerintah, walaupun tak ada pasal-

pasal dalam BW yang melarang penggunaan pasal 1365 BW itu, berlakulah

5 Munir fuady, perbuatan melawan hukum (pendekatan kontemporer), (Bandung: PT. Citra Aditya

Bakti, 2002), hal. 29

11


12

ketentuan-ketentuan yang menyimpang dari aturan-aturan mengenai perbuatan

melawan hukum pada umumnya yang dimuat dalam pasal 1365 BW itu.6

Meskipun penyimpangan ketentuan tadi menimbulkan pula ajaran

tersendiri mengenai perbuatan melawan hukum oleh pemerintah, tak ada salahnya

kalau kita meninjau terlebih dahulu ajaran mengenai perbuatan melawan hukum

oleh pemerintah. Dalam ajaran tentang perbuatan melawan hukum kita akan

dapati unsur-unsur pokok yang kita jumpai kembali pada ajaran mengenai

perbuatan melawan hukum oleh pemerintah.

Perkembangan sejarah hukum tentang perbuatan melawan hukum di

negeri Belanda sangat berpengaruh terhadap perkembangan di Indonesia, karena

berdasarkan asas konkordansi, kaidah hukum yang berlaku di negeri Belanda akan

berlaku juga di negeri jajahannya, termasuk di Indonesia. Di negeri Belanda

perkembangan sejarah tentang perbuatan melawan hukum dapat dibagi menjadi 3

(tiga) periode sebagai berikut :7

a. Periode sebelum tahun 1838 Kodifikasi pada tahun 1983 membawa

perubahan besar mengenai pendapat tentang makna dan ruang lingkup dari

pengertian onrechtmatige daad. Pada waktu itu dianut pendirian bahwa

onwetmatig, yang berarti bahwa suatu perbuatan baru dianggap melawan hukum

bilamana perbuatan itu adalah bertentangan dengan ketentuan Undang – Undang.

73)Sampai dengan kodifikasi Burgerlijk Wetboek (BW) di negeri Belanda pada

tahun 1838, maka ketentuan seperti Pasal 1365 KUH Perdata di Indonesia saat ini

6 Sudikno mertokusomo, perbuatan melawan hukum oleh pemerintah, hal. 13

7 Ibid


13

belum tentu ada di Belanda. Karenanya kala itu, tentang perbuatan melawan

hukum ini, pelaksanaannya belum jelas dan belum terarah.

b. Periode antara tahun 1838 – 1919 Setelah BW Belanda dikodifikasi, maka

mulailah berlaku ketentuan dalam Pasal 1401 (yang sama dengan Pasal 1365

KUH Perdata Indonesia) tentang perbuatan melawan hukum (onrechtmatige

daad). Meskipun kala itu sudah di tafsirkan bahwa yang merupakan perbuatan

melawan hukum, baik perbuatan suatu (aktif berbuat) maupun tidak berbuat

sesuatu (pasif) yang merugikan orang lain, baik yang disengaja maupun yang

merupakan kelalaiansebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 1366 KUH Perdata

Indonesia, tetapi sebelum tahun 1919 dianggap tidak termaksud ke dalam

perbuatan melawan hukum jika perbuatan tersebut hanya merupakan tindakan

yang bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan putusan

masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain.

c. Periode setelah tahun 1919 Dalam tahun 1919 terjadi suatu perkembangan

yang luar biasa dalam bidang hukum tentang perbuatan melawan hukum

khususnya di negeri Belanda, sehingga demikian juga di Indonesia.

Sementara perkembangan perbuatan melawan hukum didasarkan pada

hukum tidak tertulis ini menjadi wilayah yang terbuka untuk diisi oleh putusan-

putusan hakim yang berisi penemuan hukum. Dengan kata lain ada suatu role

expectasi dari hukum untuk dijalankan oleh hakim. Pengadilan diharapkan


14

menghasilkan konsep-konsep perbuatan melawan hukum yang dasarnya hukum

tidak tertulis.8

B. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan

onrechmatige daad dan dalam bahasa Inggris disebut tort. Kata tort itu sendiri

sebenarnya hanya berartisalah (wrong). Akan tetapi, khususnya dalam bidang

hukum, kata tortitu sendiri berkembang sedemikian rupa sehingga berarti

kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi dalam suatu perjanjian.

Jadi serupa dengan pengertian perbuatan melawan hukum disebut onrechmatige

daad dalam sistim hukum Belanda atau di negara-negara Eropa Kontinental

lainnya.

Kata “tort” berasal dari kata latin “torquere” atau “tortus” dalam bahasa

Perancis, seperti kata “wrong” berasal dari kata Perancis “wrung” yang berarti

kesalahan atau kerugian (injury). Sehingga pada prinsipnya, tujuan dibentuknya

suatu sistim hukum yang kemudian dikenal dengan perbuatan melawan hukum ini

adalah untuk dapat mencapai seperti apa yang dikatakan dalam pribahasa bahasa

Latin, yaitu juris praecepta sunt luxec, honestevivere, alterum non laedere, suum

cuique tribuere (semboyan hukum adalah hidup secara jujur, tidak merugikan

orang lain, dan memberikan orang lain haknya).9

Ketentuan perbuatan melawan hukum yang tercantum dalam pasal

1365 KUH Perdata (pasal 1401 BW lama) yang berasal dari pasal 1382 Code

8Munir Fuady, Perbuatan melawan hukum (Pendekatan Kontempor er), op, cit., hal. 1.

9 www.progresifjaya.com/NewsPage.php?, diakses pada tanggal 4 April 2017


15

Civil Perancis yang berbunyi:

”Tout fait quelconque de I’home, qui cause un dommaga, oblige celui par la faute

duquel il est arrive, a le reparer”10

Pasal 1401 di BW Belanda Lama menyatakan bahwa:

”Elke onrecht matige daad, aardoor aan een schade wordt toegebragt, stelt

dangene door wiens, schuld die scade veroorzaakt is in deverpligting om dezel

tevergoeden.”11

Beberapa sarjana menggunakan istilah ”perbuatan melanggar hukum” dan ada

beberapa yang menggunakan istilah ”perbuatan melawan hukum”.

Beberapa definisi yang diberikan oleh para ahli hukum terhadap perbuatan

melawan hukum adalah sebagai berikut:

1. Sudargo Gautama (perbuatan melawan hukum)

Pada dasarnya perbuatan melawan hukum adalah kumpulan dari prinsip-

prinip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku

berbahaya untuk hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur

perilaku berbahaya untuk memberikan tanggung jawab atas suatu

kerugian yang terbit dari interaksi sosial dan untuk menyediakan ganti

rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.12

10 John H. Crabb, The French Civil Code, (as amended to July 1, 1976) Translated with an introduction, (New Jersey: Fred B. Rothman & Co, 1997), pages 253. Dikutip oleh Rosa Agustina,

Perbuatan Melawan Hukum. 11 Engelbrecht, de Wetboeken, Wetten en Verordeningen Benevens De Grondwet Van

De Republiek Indonesie (Jakarta: P. T. Ichtiar baru-Van Hoeve 1984), hal 329. 12

Sudargo Gautama, Pengertian Tentang Negara Hukum, (Bandung: Alumni, 1973), hal. 49.


16

2. Subekti juga menggunakan istilah perbuatan melanggar hukum Yang

tertuang dalam pasal 1365 KUH Perdata yang dimaksud dengan perbuatan

melawan hukum adalah:

”Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang

lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,

mengganti kerugian tersebut.”13

3. Mariam Darus Badrulzaman

menggunakan terminologi ”Perbuatan Melawan Hukum” dengan

mengatakan bahwa pasal 1365 KHPerdata menentukan bahwa setiap

perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada

seseorang, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian ini

mengganti kerugian tersebut, selain itu pasal 1365 KUHPerdata ini sangat

penting artinya karena melalui pasal ini, hukum yang tidak tertulis

diperhatikan oleh Undang-Undang.14

Sifat dari yang telah di manfaatkan dengan istilah “Perbuatan Melanggar

Hukum” ialah bahwa perbuatan itu mengakibatkan kegoncangan dalam necara

keseimbangan dari masyarakat.15

”onrechtmatigde daad” dalam bahasa Belanda lazimnya mempunyai arti

yang sempit, yaitu arti yang dipakai dalam pasal 1365 Burgerlijk wetboek dan

hanya berhubungan dengan penafsiran pasal tersebut, sedang kini istilah

perbuatan melanggar hukum ditujukan kepada hukum yang pada umumnya

13

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk wetboek), op. Cit., ps. 1365 14

Mariam Darus Badrulzaman, KUHPerdata-buku III, Hukum Perikatan dengan Penjelasan, op.

Cit., hal. 146 15

Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum Dipamdang Dari Sudut Hukum Perdata,

hal. 7


17

berlaku di Indonesia. Selain itu istilah perbuatan melanggar hukum yaitu tidak

hanya perbuatan yang secara langsung melanggar hukum tetapi juga secara tidak

langsung melanggar peraturan lain selain peraturan hukum, yakni kesusilaan,

keagamaan dan sopan santun.16

Dan perbuatan melanggar hukum tidak dimasukan

dalam golongan hukum perjanjian karena suatu perikatan yang bersumber pada

perbuatan melawan hukum, tidak mengandung suatu anasir janji.17

C. Unsur-Unsur dalam Perbuatan Melawan Hukum

Unsur-unsur yang dimaksudkan dalam hal perbuatan melawan hukum

adalah syarat-syarat materil yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat

dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sehingga menjadi dasar untuk

menuntut ganti-kerugian.

Hoffman menerangkan bahwa untuk adanya suatu perbuatan melawan

hukum harus dipenuhi empat unsur, yaitu:

1. Ada yang melakukan perbuatan

2. Perbuatan itu harus melawan hukum

3. Perbuatan itu menimbulkan kerugian terhadap orang lain

4. Perbuatan itu dapat dicelakakan kepadanya

Perbuatan melawan hukum di Indonesia secara normatif selalu merujuk

pada ketentuan pasal 1365 KUHPerdata. Unsur-unsur dari pasal KUHPerdata itu

adalah:

16

Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, op. Cit., 17

Ibid


18

1. Adanya suatu perkara

2. Melawan hukum

3. Adanya suatu kesalahan

4. Adanya suatu kerugian

5. Adanya hubungan kausal (sebab-akibat) antara perbuatan yang dilakukan

dengan kerugian yang ditimbulkan.

Adapun unsur-unsur perbuatan melawan hukum ini bersifat kumulatif

yang artinya semua unsur tersebut harus dipenuhi secara keseluruhan, artinya

apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka tidaklah suatu perbuatan dikatakan

merupakan perbuatan melawan hukum.

Adanya suatu perbuatan

Suatu perbuatan melawan hukum merupakan unsur utama yang harus

terpenuhi. Perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan dalam bentuk aktif maupun

dalam bentuk pasif, dimana si pelaku mempunyai kewajiban hukum untuk

melakukan suatu perbuatan tertentu, dengan tidak dilakukannya perbuatan yang

menjadi kewajibannya maka itu sebagai pemenuh perbuatan dalam unsur

perbuatan melawan hukum. Dengan penekanan bahwa kewajiban tersebut tidak

didasarkan pada suatu kesepakatan (kontrak), karena jika kewajiban hukum

tersebut bersumber dari suatu kesempatan maka perbuatan perbuatan tersebut

termasuk wanprestasi bukan perbuatan melawan hukum.

Istilah “perbuatan” dalam pasal 1365 KUHPerdata mencakup dua

pengertian, yakni:


19

1. Sebagai perbuatan dengan segi positif

Artinya perbuatan itu merupakan perwujudan dari “berbuat semua”

2. Sebagai perbuatan dengan segi negatif

Artinya perbuatan yang berupa “mengabaikan suatu keharusan”.18

Perbuatan yang melawan hukum

sebagaimana diuraikan sebelumnya, sejak putusan hoage road tanggal 31

januari 1919 dalam perkara Cohen v Lindenbaum, konsep perbuatan melawan

hukum telah berkembang.19

Dimana sejak saat itu peradilan selalu menafsirkan

“melawan hukum” dalam artian luas. Suatu perbuatan dapat dikatakan melawan

hukum apabila:

a. Melanggar hak orang lain

b. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri

c. Bertentangan dengan kesusilaan yang baik

d. Bertentangan dengan keharusan dan kepatutan yang harus

diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau

benda

Kriteria pertama dan kedua berhubungan dengan hukum tertulis,

sedangkan kriteria ketiga dan keempat berhubungan dengan hukum tidak tertulis.

Melanggar hak orang lain

18

M. A. Moegni Djojodirjo, Perbuatan Melawan Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta: hal.

57 19

Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, Pasca Sarjana UI. Jakarta. 2003: hal. 13


20

Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain maksudnya

bertentangan dengan hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan

subjektiefrecht, dimana arti dari subjektiefrecht adalah kewenangan yang berasal

dari suatu kaedah hukum.20

Sifat hakekat daripada Subjective Recht menurut

Meyers adalah wewenang khusus yang diberikan oleh hukum pada

seseorang yang memperolehnya demi kepentingan sendiri. Melanggar hak

subjektif orang lain (inbreuk opeens anders recht) termasuk salah satu perbuatan

yang dilarang oleh pasal 1365 KUHPerdata. Menurut Meyers, hak subjektif

menunjuk kepada suatu hak yang diberikan oleh hukum kepada seseorang secara

khusus untuk melindungi kepentingannya.21

Melanggar hak subyektif orang lain, berarti melanggar wewenang

khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Hak subjektif yang paling

penting yang diakui oleh yurisprudensi adalah22

:

a. hak-hak pribadi (persoonlijkheidsrechten) seperti hak atas

kebebasan, hak atas kehormatan dan nama baik

b. hak-hak kekayaan (vermogensrecht) seperti hak kebendaan dan

hak mutlak lainnya, karena pelanggaran atas hak kekayaan pribadi,

yakni hak menuntut, hak-hak relatif kebanyakan menmbulkan

wanprestasi yang akibatnya diatur secara tersendiri dalam undang-

undang. Kerugian kekayaan (vermogensrecht) pada umumnya

mencakup kerugian yang diderita oleh penderita dan

20

M. A. Moegni Djojodirdjo, PerbuatanMelawan Hukum. Op.Cit.,hal. 36 21

Rahmad setiwan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Op.Cit., hal. 12 22

M. A. Moegni Djojodirdjo, PerbuatanMelawan Hukum. Op.Cit.,hal. 36


21

keuntungannya yang didapat diharapkan diterimanya

(gederfdewinst).

Perbuatan yang secara langsung melanggar hak subjektif orang

lain merupakan suatu perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu

secara langsung melanggar hak subyektif orang lain. Dan menurut pandangan

dewasa ini diisyaratkan adanya pelanggaran terhadap tingkah laku berdasarkan

hukum tertulis maupun tidak tertulis yang seharusnya tidak dilanggar oleh pelaku

dan tidak ada alasan pembenar menurut hukum.23

Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku

Termasuk ke dalam kategori perbuatan melawan hukum jika itu

merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang.

Perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelakunya.

Kewajiban hukum (rechtslicht) adalah suatu kewajiban yang diberikan oleh

hukum terhadap seseorang. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku

berarti perbatan tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang baik

berupa suatu keharusan atau larangan. Menurut pendapat umum dewasa ini,

hukum mencakup keseluruhan norma-norma baik tertulis maupun tidak tertulis.

Jadi bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku adalah perbuatan yang

selain bertentangan dengan hukum si pelaku adalah perbuatan yang selain

bertentangan dengan hukum tertulis (wettelijkplicht), juga bertentangan dengan

hak orang lain menurut Undang-Undang (wettelijkrecht), karena itu juga istilah

yang dipakai adalah onrechtmatigedaad, bukan onwetmatigedaad.

23

Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, Op.Cit., hal. 39


22

Bertentangan dengan kesusilaan yang baik

Bertentangan dengan kesusilaan yang baik adalah salah satu

perbuatan yang diangap perbuatan melawan hukum. Kesusilaan yang baik

dimaksudkan dengan norma-norma moral, sepanjang dalam kehidupan

masyarakat telah diterima sebagai norma-norma hukum. Utrecht menulis bahwa

yang dimaksudkan dengan kesusilaan adalah semua norma yang ada di dalam

kemasyarakatan, yang tidak merupakan hukum, kebiasaan atau agama.

Bertentangan dengan keharusan dan kepatutan yang harus diindahkan

dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.

Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam

pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda bilamana perbuatan

tersebut adalah bertentangan dengan sesuatu, yang menurut hukum tidak tertulis

harus diindahkan dalam lalu lintas masyarakat. Kriterium ”bertentangan dengan

kesusilan yang kiranya tercakup dalam kriterium zorgvuldigheid”, yang harus

dilakukan dalam pergaulan masyarakat mengenai benda atau orang lain.

Norma zorgvuldigheid tersebut sekalipun nampak merupakan

kriterium yang tidak penting dibandingkan kriterium lain dalam onrechtmatigheid,

sering diputuskan dalam putusan pengadilan, hal ini membuktikan akan

pentingnya kriterium zorgvuldigheid. Seringkali ditegaskan, bahwa sejak

diterapkannya norma tersebut, ketiga kriteria lainnya tidak diperlukan lagi. Suatu

perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan baik atau

dengan mana dilanggar hak orang lain, selalu merupakan perbuatan yang


23

bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang seyogyanya dilakukan dalam

pergaulan masyarakat.

Suatu perbuatan yang masuk dalam kategori bertentangan

dengan kepatutan apabila:

1. perbuatan tesebut sangat merugikan orang lain tanpa kepentingan

yang layak.

2. perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi

orang lain, yang berdasarkan pemikiran yang normal perlu

diperhatikan.24

Adanya suatu kesalahan

Untuk dapat dituntut berdasarkan perbuatan melawan hukum, pasal

1365 KUHPerdata mensyaratkan adanya unsur kesalahan. Pembuat undang-

undang berkehendak dengan adanya unsur kesalahan dalam pasal 1365

KUHPerdata, pelaku perbuatan melawan hukum hanya bertanggung jawab atas

kerugian yang ditimbulkannya bila kerugian tersebut dapat dipersalahkan

kepadanya. Apabila seseorang pada waktu melakukan perbuatan melawan hukum

itu tahu betul bahwa perbuatannya akan berakibat pada suatu keadaan tertentu

yang merugikan pihak lain, maka dapat dikatakan bahwa pada umumnya

seseorang tahu betul akan adanya akibat itu, ialah bahwa seseorang itu tahu akan

24

Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum. Pasca Sarjana FH UI, Jakarta: 2003. Hal

46.


24

adanya keadaan-keadaan yang menyebabkan kemungkinan akibat itu akan

terjadi.25

Dalam hukum pidana telah diterima asas tidak ada perbuatan pidana

tanpa kesalahan (asas legalitas). Sedangkan dalam hukum perdata tidak ada

pertanggungjawaban untuk akibat-akibat dari perbuatan melawan hukum tanpa

kesalahan.26

Istilah kesalahan juga digunakan dalam arti kealpaan sebagai lawan

dari kesengajaan. Kesalahan mencakup dua pengertian, yaitu:

1. kesalahan dalam arti luas bila terdapat unsur kealpaan dan kesengajaan

2. kesalahan dalam arti sempit bila berupa kesengajaan saja. Unsur kengajaan

akan terpenuhi jika pada waktu seseorang melakukan perbuatan atau pada

waktu melalaikan kewajibannya, ia sudah mengetahui bahwa akibat yang

merugikan itu akan timbul tapi ia tetap melakukan perbuatannya atau

melalaikan kewajibannya atau dapat dikatakan bahwa kesalahan dalam arti

sempit hanya berupa kesengajaan.

Istilah kesalahan ini terletak pada suatu perhubungan

kerohanian (psychisch verband) antara alam pikiran dan perasaan si subjek, dan

perkosaan terhadap suatu kepentingan tertentu.27

Tentang kesalahan ini menurut Voolmar dapat diartikan dalam arti

objektif dan subyektif.28

1. Dalam arti subjektif (konkrit)

25

Ibid., hal 47 26

Ibid., hal. 20 27

Wirjono Projodikoro, Asas-Asas Hukum Perjanjian, Op.Cit., hal. 28 28

Ibid., hal 66


25

Harus dibuktikan bahwa dalam keadaan seperti itu manusia

yang normal dapat menduga timbulnya kemungkinan timbulnya

akibat, dan kemungkinan ini akan mencegah manusia yang baik

untuk berbuat atau tidak berbuat, sehingga apakah pelaku dapat

mencegah timbulnya akibat dari perbuatannya.

2. Dalam arti subyektif (abstrak)

Harus diteliti, apakah si pelaku berdasarkan keahlian yang

dimilikinya akan menduga akibat dari perbuatannya dan apakah

perbuatannya dapat dipersalahkan kepadanya. Apakah keadaan

jiwanya adalah sedemikian rupa sehingga dia dapat menyadari

maksud dan arti perbuatannya. Selain itu, orang yang melakukan

perbuatan melawan hukum harus dapat mempertanggungjwabakan

perbuatannya.

Pembuat undang-undang. Menerapkan sebuah istilah untuk kesalahan

(schuld) dalam beberapa arti, yaitu:

1. pertanggungjawaban si pelaku atas perbuatan dan kerugian

yang ditimbulkan karena perbuatan tersebut.

2. kealpaan, sebagai lawan kesengajaan

3. sifat melawan hukum

Mengenai diperlukannya suatu unsur kesalahan disamping unsur

melawan hukum ada beberapa aliran yang menjelaskan mengenai kedudukan

unsur kesalagan dan melawan hukum serta ketertarikan keduanya, yaitu:


26

1. Aliran yang menyatakan cukup hanya unsur melawan hukum saja aliran

ini berkembang di Negara Belanda yang dianut oleh Van Oven, menurut

aliran ini unsur kesalahan sudah termasuk ke dalam unsur melawan

hukum. Namun pengertian melawan hukum dalam arti luas yang dimaksud

sudah mencakup unsur kesalahan sehingga unsur kesalahan tidak lagi

dibutuhkan, cukup dengan melawan hukum.29

2. Aliran yang menyatakan cukup hanya dengan unsur kesalahan saja aliran

ini juga berkembang di Belanda dan dianut oleh Van Goudver. Aliran ini

menyatakan bahwa dengan unsur kesalahan sudah termasuk juga unsur

melawan hukum di dalamnya, sehingga tidaklah lagi diperlukan unsur

”melawan hukum” terhadap suatu perbuatan melawan hukum.30

3. Aliran yang menyatakan diperlukan, baik unsur melawan hukum maupun

unsur kesalahan. Aliran ini menyatakan bahwa suatu perbuatan melawan

hukum dan unsur kesalahan sekaligus, karena dalam unsur melawan

hukum saja belum tentu dapat mencakup unsur kesalahan. Kesalahan yang

diisyaratkan oleh hukum dalam perbuatan melawan hukum maupun

”kesalahan sosial”. Dalam hal ini hukum menafsirkan kesalahan sebagai

suatu kegagalan seseorang untuk hidup dengan sikap yang ideal, yakni

sikap yang biasa dan normal dalam suatu pergaulan masyarakat. Hal

tersebut yang kemudian hidup di dalam masyarakat yang menjadikannya

hal yang wajar.

29

Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer) Op,Cit., hal. 12 30

Ibid., hal. 12


27

Van Bemmelen dan Evan Hattum telah mengemukakan adagium

”tiada hukuman tanpa kesalahan” (geen straf zonder schuld) dan Rutten telah

berusaha menerapkan adagium tersebut dalam bidang perdata dengan

mengemukakan tiada pertanggungan gugat atas akibat-akibat daripada

perbuatannya yang melawan hukum tanpa kesalahan atau sebagaimana

dikemukakan oleh Meyers, perbuatan melawan hukum mengharuskan adanya

kesalahan (een onrechtmatige daad verlangt schuld).31

Adanya suatu kerugian (Schade)

Untuk memenuhi unsur 1365 KUHPerdata suatu perbuatan

dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum jika perbuatan

tersebut menimbulkan keruian bagi korban. Akibat dari adanya perbuatan

melawan hukum adalah timbulnya kerugian bagi korban. Kerugian yang

disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa:

1. Kerugian materiil

yang terdiri dari kerugian yang nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya

diperoleh, dan

2. Kerugian moril atau immaterial yang bersifat idiil

berupa ketakutan, penghinaan, rasa sakit, tekanan jiwa, jatuh

nama baik dan kehilangan kesenangan hidup.

Pada kerugian moril, ganti rugi yang berhubungan dengan tekanan

mental (mental disturbance).32

Merupakan ganti rugi yang biasanya berupa

pemberian sejumlah uang, yang diberikan kepada korban dari perbuatan melawan

31

M. A. Moegni Djojodirdjo, Perbuatan Melawan Hukum, Op,Cit., hal. 68 32

Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer),Op.Cit., hal.

142


28

hukum disebabkan korban telah menderita tekanan mental atau yang lebih dikenal

dengan ganti rugi immateriil. Ganti rugi immateriil merupakan pemberian

sejumlah uang yang tidak dapat diperhitungkan secara matematis, namun biasaya

ditetapkan pada kebijaksanaan hakim yang diisyaratkan pada jumlah ganti rugi

sewajarnya. Kewajaran dari jumlah ganti rugi tersebut tergantung dari beberapa

keadaan atau hal seperti berat beban mental yang dipikul korban, situasi dan

kedudukan dari korban, situasi dimana perbuatan melawan hukum terjadi, situasi

dan kondisi dimana mental dari korban, situasi dan kondisi dari pelaku, latar

belakang dilakukannya perbuatan melawan hukum, jenis perbuatan melawan

hukum, yakni ada unsur kesengajaan, kelalaian dan tanggung jawab mutlak.

Hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian (oorzakelijk verband)

Dari perumusan pasal 11365 KUHPerdata dapat diktahui bahwa

suatu perbuatan tertentu dapat disebut sebagai sebab (causa efficiens) dari

suatu peristiwa tertentu. Yang dimaksud dengan sebab adalah sesuatu yang

dengan bekerjanya menimbulkan perubahan, yang telah menimbulka akibat.

Hubungan kausal atau hubungan sebab akibat menjadi persyaratan penting karena

untuk membuktikan antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan

kerugian yang dialami harus terhubung dalam suatu kerangka kausalitas. Dalam

hukum pidana pentingnya ajaran kausalitas ini adalah untuk menentukan siapakah

yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap timbulnya suatu akibat

(strafrechtelijke aansprakelijkheid) dan dalam bidang hukum perdata ajaran

kausalitas digunakan untuk meneliti apakah ada hubungan kausal antara perbuatan


29

melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga si pelaku dapat

dipertanggungjawabkan.33

Dalam hukum perdata ajaran kausalitas terutama mengenai

persoalan apakah terdapat hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dan

kerugian terdapat beberapa teori, yaitu:

1. teori conditio sine qua non dari Von Buri

Teori ini melihat bahwa tiap-tiap masalah yang merupakan syarat untuk

timbulnya suatu akibat adalah menjadi sebab dari akibat.34

Adapun

contohnya adalah:

”A memukul si B sehingga mendapat luka ringan pada kulitnya ,

yang tidak akan mengakibatkan matinya si B, tapi B

membutuhkan pertolongan dokter kemudian B berjalan kaki menuju

rumah dokter. Di tengah jalan B ditabrak mobil yang dikendarai C

sehingga seketika itu juga meninggal.35

Menurut ajaran Von Buri maka perbuatan A memukul B

yang menimbulkan luka ringan harus diangga sebagaip syarat matinya

B setelah menderita luka berat karena ditabrak C tersebut.

2. Teori Adequate (adequate veroorzaking) dari Von Kries Adequate adalah

seimbang, pada teori ini bahwa perbuatan yang harus dianggap sebagai

sebab daripada akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbang

dengan akibat. Dasar untuk menentukan perbuatan yang seimbang tersebut

33

M. A. Moegni Djojodirdjo, Perbuatan Melawan Hukum, Op.Cit., hal. 83 34

Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, Op.Cit., hal. 66 35 M. A. Moegni Djojodirdjo, Perbuatan Melawan Hukum, Op.Cit., hal. 83


30

adalah perhitungan yang layak, sehingga menurut teori ini digunakan

kriterium ”kemungkinan terbesar”.

3. Teori relatifitas (schutznorm theory) dari Ven Gelein Vitringa Teori ini

mengemukakan bahwa apabila seseorang melakukan perbuatan melawan

hukum, maka ia wajib membayar ganti rugi atas kerugian yang

ditimbulkan apabila norma yang dilanggar bertujuan untuk melindungi

kepentingan orang yang dirugikan.36

Orang yang menuntut ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan

hukum harus membuktikan, bahwa pada dasarnya si pelaku telah melanggar suatu

norma yang bertujuan melindungi kepentingan orang yang dirugikan. Ini berarti

perbuatan melawan hukum bersifat relatif, yaitu tidak terhadap setiap orang

merupakan perbuatan melawan hukum, tetapi hanya terhadap orang yang

mempunyai kepentingan saja yang dilindungi oleh norma tersebut.37

Misalnya

dalam contoh di suatu daerah ada seorang yangmengaku dokter yang membuka

praktiknya secara illegal, yang tentu mengakibatkan dokter lain di daerah itu

berkurang pasiennya. Sekalipun perbuatan tersebut melawan hukum namun

dokter-dokter lain tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi, karena norma yang

dilanggar bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dan bukan

melindungi kepentingan penghasilan para dokter tersebut.

36

Rahmad setiwan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Op.Cit., hal. 29. 37

Ibid., hal 29


31

D. Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi

Di Indonesia, pengaturan perbuatan melawan hukum dalam KUH

Perdata hanya dalam beberapa pasal saja, sebagaimana juga terjadi di Negara-

negara eropa kontinental lainnya, tetapi dilihat dari kenyataan di lapangan

menunjukan bahwa gugatan perdata yang ada di pengadilan mayoritas ialah

gugatan perbuatan melawan hukum. Yang dimaksudkan dari perbuatan melawan

hokum dalam hal ini ialah sebagai perbuatan melawan hukum dalam bidang

keperdataan, sebab untuk tindakan perbuatan melawan hukum pidana (delik) atau

yang disebut dengan istilah ”perbuatan pidana” mempunyai arti, konotasi dan

pengaturan hukum yang berbeda sama sekali.

Demikian juga dengan perbuatan melawan hukum oleh penguasa

negara atau yang disebut dengan ”onrechtmatige overheidsdaad” juga memiliki

arti, konotasi dan pengaturan hukum yang juga berbeda.38

Maka untuk istilah

perbuatan melawan hukum ini, dalam bahasa belanda disebut dengan

istilah ”onrechtmatige daad” atau dalam bahasa inggris disebut dengan istilah

”Tort”.

Terminologi ”perbuatan melawan hukum” merupakan terjemahan dari kata

onrechtmatige daad yang diatur dalam KUHPerdata buku III tentang perikatan.

Menurut pasal 1233 KUHPerdata,39

sumber perikatan adalah perjanjian dan

undang-undang. Perikatan yang lahir karena undang-undang timbul dari undang-

undang saja atau dari undang-undang akibat perbuatan manusia (pasal 1352

38

Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer),Op.Cit., hal. 1 39

R. Sukbekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. PT Pradnya Paramita, Jakarta

1996. hal 327


32

KUHPerdata).40

Perikatan-periktan yang dilahirkan dari undang-undang sebagai

akibat perbuatan orang, terbit dari perbuatan halal atau dari perbuatan melanggar

hukum (pasal 1353 KUHPerdata).41

Perlu dibedakan antara perikatan karena

undang-undang (verbintesisuit daad) yang juga mencakup perikatan karena

perbuatan melawan hukum (verbintesis uit onrechtmatige daad) dengan perikatan

karena perjanjian, karena dua bidang tersebut merupakan dua hal yang berbeda.42

Perbedaan diantara keduanya tidak berarti bahwa satu perbuatan tidak dapat

masuk ke dalam dua pengertian ini sekaligus. Jadi suatu perbuatan yang berupa

perbuatan yang tidak memenuhi perjanjian, pada saat yang sama, juga dapat

masuk ke perbuatan melawan hukum. Hal ini dimungkinkan jika disamping tidak

memenuhi perjanjian, perbuatan yang sama juga melanggar kewajiban hukum,

yang diumpamakan dengan kasus:

”Jika dalam suatu perjanjian pengangkutan, barang yang diangkut rusak

karena kesalahan pengangkutan maka biasanya hanya kewajiban yang timbul

dari perjanjian itu saja yang dilanggar, yaitu kewajiban untuk memelihara barang

itu seperlunya. Akan tetapi, apabila di dekat itu ada barang orang lain yang tidak

masuk dalam perjanjian itu yang ikut rusak akibat kelalaian, maka ada

perbuatan melawan hukum.”

Dilihat sepintas lalu, memang wanprestasi juga termasuk

perbuatan melawan hukum karena bagaimanapun juga telah memenuhi unsur-

40

R. Sukbekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. PT Pradnya Paramita, Jakarta

1996. Hal. 344

41

Ibid., hal 344 42

H.M Asril Dalam Majalah Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor 4 tahun 1981

Binacipta Jakarta 1981. Hal. 65


33

unsur perbuatan melawan hukum. Namun apabila dilihat dari sumber perikatan

dan akibatnya maka akan tampak berbeda.

Sehingga dalam mengajukan gugatan kita harus meyakini apakah

dasar gugatan tersebut merupakan wanprestasi ataukah perbuatan melawan

hukum, hal ini juga diakibatkan tidak adanya kewajiban untuk mempergunakan

pengacara dalam proses beracara di pengadilan di Indonesia, sebagaimana diatur

dalam pasal 118 (1) HIR maka sulit bagi masyarakat awam yang tidak mengerti

hukum untuk menentukan apa dasar gugatan tersebut.43

Dalam hal masyarakat tidak mengetahui secara persis dasar

hukum gugatannya maka dimungkinkan secara lisan maupun tulisan menggugat

atau menghadap ketua pengadilan dengan mengutarakan peristiwa yang terjadi

secara lengkap yang menjadi dasar gugatannya (posita) dan mengemukakan apa

yang

dituntut (petitum). Berdasarkan pasal 119 HIR, ketua pengadilan

dapat memberikan bantuan kepada penggugat yang mengajukan gugatan.44

E. Pembuktian Dalam Perbuatan Melawan Hukum

Dalam hal beban pembuktian, prinsip yang dianut oleh pasal 1365

KUHPerdata yaitu: „liability based on fault‟,dimana beban pembuktian terdapat

pada korban atau penderita. Prinsip „liability based on fault‟ ini sejalan dengan

pasal 1865 KUH Perdata yang menentukan bahwa setiap orang yang

mendalilkan bahwa ia mempunyai hak atau guna meneguhkan haknya sendiri

maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa,

43 R. Susilo. RIB/HIR dengan penjelasan. Politea. Bogor. 1995. hal 76

44

Ibid., hal. 79


34

diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.45

Dengan

berkembangnya industri yang makin menghasilkan resiko yang bertambah besar

dan makin rumitnya hubungan sebab-akibat maka teori hukum telah

meninggalkan konsep kesalahan dan berpaling ke konsep resiko.46

Konsep

tanggung jawab mutlak diartikan terutama sebagai kewajiban mutlak yang

dihubungkan dengan kewajiban kerusakan yang ditimbulkan. Salah satu

ciri utama tanggung jawab mutlak adalah tidak ada persyaratan tentang perlu

adanya kesalahan.

Namun juga terdapat peraturan perundang-undangan yang

memberikan koreksi terhadap pasal 1365 KUH Perdata yang dianggap tidak

memenuhi rasa keadilan terhadap masyarakat seperti UU No. 23 Tahun 1997

tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU No. 8 Tahun 1999 Perlindungan

Konsumen dimana apabila dalam perkara lingkungan dan perkara perlindungan

konsumen diterapkan prinsip beban pembuktian kesalahan ada pada korban, maka

keadilan tidak akan tercapai karena biaya untuk membuktikan adanya pencemaran

lingkungan atau adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku

usaha tidaklah sedikit, biaya tersebut tidak mungkin dipikul oleh masyarakat kecil

sebagai korban.

Sampai saat ini prinsip tanggung jawab mutlak dalam pasal 1365

KUHPerdata tersebut masih schuldaansprakelijkheid. Strict Liability hanya

diterapkan secara khusus dalam pasal-pasal tertentu misalnya antara lain pasal

1367 KUHPerdata yang mengatur mengenai tanggung jawab terhadap perbuatan

45 Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, Op.Cit., hal. 22 46 Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, Op.Cit., hal. 54


35

melawan hukum yang dilakukan orang lain misalnya tanggung jawab orang

tua/wali terhadap anak-anaknya yang belum dewasa, majikan-majikan terhadap

bawahan mereka, guru dan kepala tukang bertanggungjawab terhadap murid-

murid dan tukang-tukang mereka.47

47 Paulus Efendi Lotulung. Penegakan Hukum Lingkungan Oleh Hakim. PT Citra Aditya

Bakti. Bandung


36

BAB III

TEORI UMUM MENGENAI PENERBITAN SURAT TAGIHAN

A . Perjanjian

Perjanjian pada KUH Perdata terdapat pada Pasal 1233, perjanjian

melahirkan perikatan,yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih

pihak dalam perjanjian. Kewajiban yang dibebankan pada debitur dalam

perjanjian, memberikan hak pada pihak kreditur dalam perjanjian untuk menuntut

pelaksanaan prestasi dalam perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut.

Pelaksanaan prestasi dalam perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak dalam

perjanjian adalah pelaksanaan dari perikatan yang terbit dari perjanjian tersebut.

Dalam hal debitur tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati tersebut,

maka kreditur berhak untuk menuntut pelaksanaan kembali perjanjian yang

belum, tidak sepenuhnya atau tidak sama sekali dilaksanakan atau yang telah

dilaksanakan secara bertentangan atau tidak sesuai dengan yang diperjanjikan,

dengan atau tidak disertai dengan penggantian berupa bunga, kerugian dan biaya

yang telah dikeluarkan oleh kreditur.

Pengertian Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata adalah suatu

pebuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu

orang lain atau lebih.48

Dari peristiwa itu timbullah suatu hubungan antara dua

orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu

perikatan antara dua orang yang membuatnya .Definisi tersebut oleh para Sarjana

48

Terjemahan BW dalam bahasa Indonesia merujuk pada hasil terjemahan Subekti dan

Tjitrosudibio,Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,Pradnya Paramita,Jakarta.1980.hlm.183

36


37

Hukum dianggap memiliki kelemahan karena disatu pihak kurang lengkap dan

dipihak lainnya terlalu luas. Dianggap kurang lengkap karena hanya merumuskan

perjanjian sepihak saja, padahal dalam kehidupan sehari-hari di samping

perjanjian sepihak juga dapat dijumpai suatu perjanjian yang para pihaknya

mempunyai hak dan kewajiban. Perjanjian inilah yang disebut dengan perjanjian

timbal-balik. Perjanjian timbal-balik ini juga merupakan perjanjian yang

seharusnya tercakup dalam batasan perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdata

tersebut.49

Atas dasar alasan-alasan itulah maka para Sarjana Hukum merasa perlu

untuk merumuskan kembali apa yang dimaksud dengan perjanjian. Subekti

memberikan definisi perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seseorang berjanji

kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan

sesuatu hal.50

Sudikno Mertokusumo memberikan definisi perjanjian adalah hubungan

hukum antara dua pihak atau lebih, berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan

akibat hukum.51

Dalam bentuknya,perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan

yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Itulah

sebabnya dikatakan, bahwa perjanjian adalah salah satu sumber utama perikatan.

Dan karenanya ada yang mengatakan, bahwa perjanjian yang diatur di dalam

Pasal 1313 KUHPerdata adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan atau

perjanjian obligatoir. Sebagai dikatakan di depan, perikatan di sini merupakan

49 Purwahid Patrik, 1994, Dasar-dasar Hukum Perikatan, Mandar Maju, Bandung,

hlm.45 50 Ibid,hlm.46 51

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta,

1991.hlm.97.


38

hubungan hukum antara dua pihak atau lebih dalam lapangan hukum kekayaan, di

mana pada satu pihak ada hak dan pada pihak yang lain ada kewajiban. Hal itu

berarti, bahwa perjanjian sebagai yang dimaksud oleh Pasal 1313 (baru)

menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban (saja). Ini membedakannya dari

perjanjian-perjanjian yang lain (yang riil). Perjanjian merupakan sumber

terpenting yang melahirkan perikatan. Memang, perikatan itu paling banyak

diterbitkan oleh suatu perjanjian,tetapi sebagaimana sudah dikatakan tadi,ada juga

sumber-sumber lain yang melahirkan perikatan .Sumber –sumber lain ini tercakup

dengan nama undang-undang. Jadi ada perikatan yang lahir dari ”Perjanjian” dan

ada perikatan yang lahir dari “Undang-undang”.

Asas adalah pedoman atau patokan serta batas atau rambu dalam mengatur

dan membentuk suatu hal. Asas dalam dalam perjanjian adalah pedoman atau

patokan serta menjadi batas atau rambu dalam mengatur dan membentuk

perjanjian yang dibuat sehingga pada akhirnya menjadi perikatan yang berlaku

bagi para pihak, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya atau pemenuhannya.

Fungsi asas adalah menjadi batas atau rambu dalam mengatur suatu perjanjian.

Jika diperhatikan rumusan dan pengertian yang telah dijelaskan diatas,

semua hal tersebut menunjukkan bahwa perjanjian dibuat dengan pengetahuan

dan kehendak bersama dari para pihak, dengan tujuan untuk menciptakan atau

melahirkan kewajiban pada salah satu atau kedua belah pihak yang membuat

perjanjian tersebut. Dengan demikian, sebagaimana telah disinggung, perjanjian

sebagai sumber perikatan berbeda dari sumber perikatan lain, yaitu undang-

undang, berdasarkan pada sifat kesukarelaan dari pihak yang berkewajiban untuk


39

melakukan prestasi terhadap lawan pihaknya dalam perikatan tersebut. Dalam

perjanjian, pihak yang wajib untuk melakukan suatu prestasi, dalam hal ini

debitur, dapat menentukan terlebih dahulu dengan menyesuaikan pada

kemampuannya untuk memenuhi prestasi dan untuk menyelaraskan dengan hak

(dan kewajiban) yang pada lawan pihaknya, apa, kapan, di mana dan bagaimana ia

akan memenuhi prestasinya tersebut52

Untuk menegatahui apakah suatu perjanjian adalah sah atau tidak sah

maka perjanjian tersebut harus diuji dengan beberapa syarat. Pasal 1320

KUHPerdata menentukan empat syarat untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu :

1. Sepakat untuk mengikatkan dirinya

2. Kecakapan untuk mebuat suatu perikatan

3. Suatu hal tertentu

4. Suatu sebab yang diperkenankan.

Syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subjektif Krena kedua

syarat tersebut harus dipenuhi oleh subjek hukum.Sedangkan syarat ketiga dan

keempat disebut sebagai syarat objektif karena kedua syarat ini harus dipenuhi

oleh perjanjian53

. Tidak dipenuhinya syarat subjektif akan mengakibatkan suatru

perjanjian menjadi dapat dibatalkan.Maksudnya ialah perjanjian tersebut dapat

menjadi batal apabila ada yang memohonkan untuk pembatalan. Sedangkan tidak

dipenuhinya syarat objektif akan mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi

52 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan Pada Umumnya, RajaGrafindo

Persada , Jakarta. 2004, hlm. 14 53 Komariah,Hukum Perdata.Malang.Universitas Muhammadiyah Malang.

2002.hlm.175-177


40

hukum .Artinya sejak semula dianggap tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian

dan tidak pernah ada suatu perikatan.

Berikut adalah penjelasan dari syarat-syarat tersebut.

Sepakat Bagi Mereka Yang Mengikatkan Dirinya

Ialah para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai

hal-hal pokok dari perjanjian tersebut.54

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Ialah pasal 1330 KUH Perdata menentukan bahwa setiap orang adalah cakap

untuk mebuat perikatan kecuali undang-undnag menenytukan bahwa ia tidak

cacao. Menganai orang-orang yang tidak cakap untuk mebuat suatu perjanjian

dapat kita temukan dalam Pasal 1330 KUH Perdat yaitu :

1. Orang-orang yang belum dewasa

2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampua

3. Orang-orang perempuan yang telah kawin.Ketentuan ini menjad hapus

dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Karena pasal 31 undang-undang ini menentukan bahwa hak dan kewajiban suami

istri adalah seimbang dan masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan

hukum.

Suatu Hal tertentu

Mengenai hal ini dapat kita temukan dalam Pasal 1332 dan 1333 KUH

Perdata. Pasal 1332 KUH Perdata menentukan bahwa :

54

P.N.H Simanjuntak.Pokok-pokok hukum perdata Indonesia.Djambatan.Jakarta.hlm 334


41

“Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menajdi

pokok suatu perjanjian”

Sedangkan Pasal 1333 KUH Perdata menentukan :

“Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok barang yang paling

sedikit ditentukan jenisnya”

Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu asal saja

jumlah itu terkemudian dapat ditentukan dan dihitung.

Suatu Sebab yang di perkenankan

Maksunya adalah isi dari perjanjian tidak dilarang oleh undang-undang

atau tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (Pasal 1337

KUHPerdata). Selain itu Pasal 1335 KUH Perdata juga menentukan bahwa suatu

perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat karena suatu sebab yang palsu atau

terlarang adalah tidak mepunyai kekuatan hukum.

Jenis – jenis Perjanjian

Secara umum perjanjian dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu

perjanjian obligatoir dan perjanjian non obligatoir 55

. Perjanjian obligatoir adalah

perjanjian yang mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar

sesuatu. Sedangkan perjanjian non obligatoir adalah perjanjian yang tidak

mewajibkan seseorang untuk emneyerahkan atau membayar sesuatu

Perjanjian Obligatoir terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu :

1. Perjanjian sepihak dan Perjanjian timbal balik Adalah perjanjian yang

membebankan prestasi hanya pada satu pihak. Misalnya perjanjian hibab,

55

Komariah,Hukum Perdata.Malang.Universitas Muhammadiyah Malang. 2002.hlm.169


42

perjanjian penanggungan (borgtocht) dan perjanjian pemberian kuasa tanpa upah

sedangkan perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang membebankan prestasi

pada kedua belah pihak, misalnya jual beli.56

2. Perjanjian Cuma-Cuma dan perjanjian atas beban Adalah perjanjian di mana

pihak yang satu meberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa

menerima suatu manfaat bagi dirinya misalnya, hibah,pinjam pakai,pinjam

meminjam tanpa bunga dan penitipan barang tanpa biaya. Sedangkan perjanjian

atas beban adalah perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu untuk elakukan

prestasi berkaitan langsung dengan prestasi yang harus dilakukan oleh pihak lain,

contoh perjanjian atas beban adalah jual beli , sewa menyewa dan pinjam

meminjam dengan bunga.57

3. Perjanjian Konsensuil, perjanjian rill dan perjanjian formil Adalah perjanjian

yang mengikat sjak adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Contohnya

perjanjian jual beli dan perjanjian sewa menyewa58

. Sedangkan perjanjian rill

adalah perjanjian yang tidak hanya mensyaratkan kesepakatan , namun juga

mensyaratkan penyerahan objek perjanjian atau bendanya. Misalnya perjanjian

penitipan barang dan perjanjian pinjam pakai.59

Perjanjian formil adalah perjanjian

yang selain dibutuhkan kata sepakat juga dibutuhkan formlitas tertentu sesuai

56

Herlien Budiono.Ajaran umum hukum perjanjan dan penerapannya di bindang

kenotariatan.Citra aditya.Bandung.2010.hlm 54-55 57

Ibid , hlm 59 58

Komariah,Op.cit.hlm.171 59

Herlien Budiono.Op.cit.,hlm 46


43

dengan apa yang sudah diatur oleh undang-undang. Contohnya pembebanan

jaminan fidusia.60

4. Perjanjian bernama,perjanjian tak bernama dan perjanjian campuran. Adalah

perjanjian khusus diatur dalam undang-undang .Perjanjian tak bernama adalah

perjanjian yang tidak diatur secara khusus di dalam undang-undang. Misalnya

perjanjian leasing,franchising dan factoring. Sedangkan perjanjian campuran

adalah perjanjian yang merupakan kombinasi dari dua atau lebih perjanjian

bernama . Misalnya perjanjian pemondokan (kost) yang meruopakan campuran

dari perjanjian sewa-menyewa dan perjanjian untuk melakukan suatu pekerjaan

(mencuci baju,menyetrika baju, dan membersihkan kamar)61

Perjanjian non Obligatoir terbagi menjadi:

1. Zakelijk overeenkomst, adalah perjanjian yang menetapkan dipindahkannya

suatu hak dari seseorang kepada orang lain. Misalnya balik nama atas tanah62

2. Bevift overeenkomst adalah perjanjian untuk membuktikan sesuatu63

3. Liberatoir overeenkomst adalah perjanjian dimana seseorang membebaskan

pihak lain dari suatu kewajiban64

4. Vaststeling overenkomst adalah perjanjian untuk mengakhiri keraguan

mengenai isi dan luas perhubungan hukum di antara para pihak.

60

Ibid.,hlm 47-48 61

Ibid.,hlm35-36 62

Komariah.,Op cit.hlm 171 63

Ibid., hlm 171 64

Ibid.,hlm.172


44

B. Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit adalah perjanjian konsensuil antara debitur dan kreditur

(dalam hal bank) yang melahirkan hubungan utang-piutang dimana debitur

berkewajiban membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh kreditur dengan

berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati para pihak. Salah satu yang

penting dalam perjanjian kredit adalah tentang jaminan. Pokok-pokok ketentuan

tentang jaminan adalah sifatnya accesoir (melekat pada perjanjian pokok) , yang

berarti bila perjanjian pokok berakhir,maka jaminan juga akan hapus (berakhir).

Kemudian bentuk jaminan tergantung pada jenis objeknya ,yaitu benda tetap

(bergerak), benda bergerak, benda bergerak melebihi 20-M3, benda yang

didirikan dan/atau melekat di atas alas hak milik pihak lain dan benda yang

bertubuh/tak bertubuh. Dengan demikian dalam menentukan jaminan dengan

sejumlah resiko yang melekat padanya.

Setelah perang dunia ke-II, perdagangan antar pulau berkembang

pesatnya, terutama di negara-negara Eropa dan Amerika. Sejalan dengan

perkembangan perdagangan, berkembang pula dalam dunia perbankan karena

bank merupakan sarana yang utama dalam menyediakan fasilitas modal.

Untuk memperlancar arus perdagangan tersebut, selain uang tunai

digunakan sebagai alat pembayaran, dipergunakan pula bentuk alat pembayaran

lainnya berupa cek, karena cek juga dirasa lebih praktis dan aman. Cek itu adalah

termasuk surat tagihan hutang (schuldvorderingspapier) yang bersifat suatu

“perintah untuk membayar”, sebagaimana halnya sepucuk wesel yang juga


45

termasuk surat tagihan hutang yang bersifat perintah untuk membayar65

.

Penggunaan alat pembayaran dalam bentuk cek berkembang dengan pesat pada

saat itu sehingga timbul lah bermacam-macam manipulasi cek termasuk cek

kosong.

Oleh karena semakin banyaknya orang-orang melakukan manipulasi

dengan menggunakan cek kosong, maka pemerintah pada tahun 1964, membuat

dan mengeluarkan suatu undang-undang yang mengatur tentang larangan

penerbitan cek kosong.66

Akan tetapi UU No. 17 Tahun 1964 tersebut dicabut

dengan UU No. 12 tahun 1971. Karena kekhawatiran di kalangan pedagang-

pedagang di Amerika dan Eropa dan juga keengganan untuk mempergunakan

uang tunai dan cek, maka timbul lah gagasan dari kalangan pengusaha bank yaitu

Bank Of America Overseas Bank, menciptakan suatu alat pembayaran yang dirasa

lebih praktis yaitu Americard. Atau dapat disebut juga sebagai credit card (kartu

kredit yang dikeluarkan oleh Bank of America).

Para Pihak Yang Terlibat Kartu Kredit

Perjanjian perjanjian yang terjadi antara para pihak dalam perjanjian

penerbitan dan perjanjian penggunaan kartu kredit yang mengakibatkan adanya

hubungan hukum berupa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak.

Bank penerbit dengan calon pemegang kartu kredit membuat perjanjian

penerbitan kartu kredit. Setelah itu penerbit (issuer) dari kartu ini memberikan

65

Emmy Pangaribuan Simanjuntak. Hukum Dagang Surat-surat Berharga (Seri Hukum

Dagang) Yogyakarta; 1993. Hal 144 66

Undang-Undang Nomor. 17 tahun 1964 tentang Larangan Penerbitan Cek Kosong


46

sejumlah pinjaman kepada pemegang kartu kredit (cardholderuser) sehingga

dapat “meminjam” uang untuk melakukan pembayaran ke merchant. Kartu Kredit

memungkinkan pelanggan untuk “menunda” tagihan mereka, namun akan

menambah denda yang harus mereka bayar.

Pemegang kartu akan melakukan transaksi dengan merchant, kemudian

penandatanganan nota transaksi/sales slip, yang diikuti dengan penyerahan

barang/jasa. Setelah itu pedagang/merchant akan mengajukan klaim uang sesuai

nota transaksi/sales slip. Penerbit/bank penerima tagihan kartu kredit akan

mentransfer uang kepada merchant dengan potongan komisi untuk bank penerima,

misal, 3%. Setelah itu bank penerbit akan melakukan penagihan kartu kredit

kepada pemegang kartu kredit sesuai dengan nota transaksi/sales slip. Pemegang

kartu yang menerima tagihan tersebut akan melakukan pembayaran sesuai dengan

nota transaksi/sales slip. Penerbit akan mengeluarkan tagihan kartu kredit pada

hari yang telah ditentukan dalam satu bulan. Pemegang kartu kredit harus

membayar sebelum masa tenggang berakhir, selebihnya, denda keterlambatan

harus dibayar.

Proses penerbitan dan penggunaan kartu kredit terdapat beberapa pihak yang

terlibat, adapun pihak-pihak tersebut adalah:67

1. Pihak Penerbit (issuer)

Pihak penerbit adalah bank atau lembaga keuangan lain selain bank yang

membuat rekening dan mengeluarkan kartu pembayaran bagi card holder. Pihak

67

Abdul Kadir Barkatullah dan Teguh Prasetyo, Bisnis E-commerce: Studi Sistem

Keamanan dan Hukum di Indonesia, Pustaka Pelajar. Yogyakarta, 2005, hlm. 16.


47

penerbit menjamin pembayaran untuk transaksi yang terotorisasi menggunakan

kartu pembayaran yang dikeluarkannya, sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan

oleh pemegang merek kartu dan pemerintah setempat.

2. Pihak Pengelola (acquirer)

Acquirer adalah bank atau lembaga keuangan selain Bank yang melakukan

kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat berupa:68

a. Financial acquirer, yaitu acquirer yang melakukan pembayaran terlebih

dahulu atas transaksi yang dilakukan oleh pemegang kartu kredit.69

b. Technical acquirer, yaitu acquirer yang menyediakan saran yang

diperlukan dalam pemrosesan alat pembayaran dengan menggunakan

kartu;

3. Pihak Pemegang Kartu Kredit (cardholder)

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat menjadi pemegang

kartu kredit, yaitu :

a. Penghasilan yang hitungan jumlahnya cukup dan disesuaikan dengan

fasilitas melalui kartu kredit yang diberikan. Pemenuhan syarat ini dapat

dilihat melalui slip gaji, laporan keuangan usaha, mutasi rekening bank,

dan lain-lain.

b. Kontinuitas penghasilan. Penghasilan yang tinggi tidak menjamin

keberlanjutan dari pemenuhan kewajiban pemegang kartu kredit untuk

memenuhi kewajibannya kepada perusahaan kartu kredit. Kontinuitas dari

68

UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 1 ayat 14. 69

UU Nomor 10 Tahun 1998 TentangPerbankan Pasal 1 ayat.


48

penghasilan yang cukup lebih dapat memberikan keyakinan atas

kemampuan calon pemegang kartu kredit untuk melunasi kewajibannya.

c. Niat baik dari calon pemegang kartu kredit untuk selalu memenuhi

kewajibannya. Salah satu cara untuk melihat niat baik dari calon

pemegang kartu kredit adalah dengan melihat apakah calon pemegang

kartu kredit yang bersangkutan termasuk ke dalam daftar hitam milik

bank, bank sentral, atau lembaga keuangan lain. Seseorang yang namanya

tercantum di dalam daftar hitam biasanya dianggap kurang dapat dipercaya

dalam memenuhi kewajiban keuangannya.

d. Pihak Pemegang barang dan/ atau jasa (merchant)

Merchant adalah pedagang barang dan/ atau jasa yang telah bekerja sama

dengan issuer dan acquirer untuk menerima alat pembayaran dengan

menggunakan kartu kredit.

Proses permohonan dan penerbitan kartu kredit ada beberapa tahapan yang

harus dilalui, yaitu :

1. Dari segi pemegang kartu kredit Dalam proses pengajuan permohonan

penerbitan kartu kredit, nasabah wajib memenuhi persyaratan sebagaimana

tercantum di dalam formulir aplikasi. Persyaratan-persyaratan tersebut adalah

sebagai berikut :

a. Data pribadi

Dicantumkan nama pribadi secara lengkap sesuai dengan identitas

pemohon (KTP, Paspor), nomor identitas, kewarganegaraan, tanggal lahir,


49

alamat lengkap pemohon dan status kepemilikannya, serta pendidikan

terakhir pemohon;

b. Data pekerjaan

Data pekerjaan yang dimaksud dengan pekerjaan dapat berwiraswasta atau

pegawai swasta atau kalangan profesional tertentu. Disebutkan nama

perusahaannya, bidang usaha, lamanya berusaha, jabatan dan departemen,

lamanya bekerja, alamat kantor, kota, dan jumlah karyawan;

c. Data penghasilan dan referensi Bank Penghasilan pemohon dihitung

besarnya per tahun dari penghasilan pokok dan penghasilan tambahan.

Aktivitas pemohon dalam menatabukukan penghasilan yang

diperolehnya pada lembaga keuangan bank dan bukan bank disertai

dokumen-dokumen rekening koran, tabungan, deposito, atau

pendukung lainnya;

d. Data kartu tambahan diisi bagi pemohon yang melengkapi dengan

kartu tambahan. Untuk kartu tambahan dimintakan dokumen-dokumen

pribadi yang dipersyaratkan;

e. Persyaratan pemohon umumnya dalam setiap aplikasi, terdapat

pernyataan dari pemohon tentang kebenaran dari informasi yang

diberikan kepada bank penerbit, dokumen yang diserahkan, menerima

alasan-alasan terhadap penolakan aplikasi penerbitan kartu kredit dan

kesediaan untuk terikat dalam persyaratan-persyaratan dan ketentuan-

ketentuan yang tertuang dalam perjanjian kartu kredit.


50

2. Dari segi penerbit.

Permohonan kartu kredit yang diajukan oleh nasabah kemudian akan diproses

dengan memperhatikan segi keamanan, antara lain:

a. Memeriksa keaslian KTP/Paspor;

b. Melakukan cross checking (rating) kepada penerbit lain apabila pemohon

mempunyai kartu kredit lain;

c. Melakukan penelitian dalam daftar hitam Bank Indonesia atau Asosiasi

Kartu Kredit Indonesia;

d. Bila diperlukan penerbit akan melakukan penyelidikan lapangan;

e. Meneliti data rekening atau tabungan dan keterangan gaji yang ada untuk

menetapkan apakah pemohon layak diberikan kartu kredit.

Setelah pemeriksaan tersebut di atas selesai dilaksanakan, selanjutnya

penerbit akan menentukan apakah permohonan pemohon untuk mendapatkan

kartu kredit disetujui atau tidak disetujui. Apabila disetujui, maka langkah

selanjutnya adalah:

a. Bagian analisa kartu kredit akan mengirimkan data calon pemegang kartu

kredit ke bagian data entry untuk dilakukan pemasukan data ke dalam

database bank;

b. Dilakukan pengecekan silang terhadap data yang dimasukkan dengan

formulir permohonan calon pemegang kartu kredit;

c. Selanjutnya bagian pencetakan kartu mencetak kartu kredit sesuai dengan

daftar permintaan pencetakan (bila terjadi kesalahan cetak, kartu tersebut

akan dimusnahkan dengan suatu berita acara pemusnahan);


51

d. Kartu yang sudah dicetak disimpan pada tempat penyimpanan khusus dan

tercatat yang selanjutnya dikirimkan ke bagian pengiriman kartu;

e. Bagian pengiriman akan mengirimkan kartu kepada pemegang kartu kredit

melalui kurir yang ditunjuk dengan suatu perjanjian khusus, pihak kurir

akan memberikan bukti penerimaan kartu kepada bagian pengiriman

(bank) setelah kartu diterima oleh pemegang kartu kredit. Apabila dalam

jangka waktu tertentu kartu tidak disampaikan kepada pemegang kartu

kredit, kartu tersebut akan dikembalikan ke bank untuk disimpan dan

selanjutnya pihak bank akan mengirimkan pemberitahuan kepada

pemegang kartu kredit untuk mengambil kertu tersebut di kantor penerbit.

Hak dan Kewajiban Penerbit Kartu Kredit

Hak dan kewajiban penerbit kartu kredit tercantum di dalam perjanjian

yang telah ditetapkan oleh penerbit.

a. Bank penerbit/lembaga pembiayaan mempunyai hak-hak sebagai berikut :70

1. Menerima iuran tahunan (annual fee) dan menagih serta memperoleh

pembayaran dari pemegang kartu termasuk bunga, biaya administrasi,

denda, dan sebagainya;

2. Membatalkan/memperpanjang keanggotaan pemegang kartu secara

sepihak, serta menarik kembali kartu kredit baik yang masih berlaku

maupun yang sudah tidak berlaku lagi;

70 Ibrahim, Johannes, Kartu Kredit : Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan PT Refika

Aditama Bandung ,2004, hlm.33.


52

3. Menerima uang komisi dari penjual atas tagihan yang dibayarkan secara

langsung oleh penerbit;

4. Menolak transaksi kartu kredit jika pemegang kartu belum memenuhi

kewajibannya kepada penerbit, dan atau penerbit meragukan transaksi

yang dilakukan oleh pemegang kartu.

b. Kewajiban bank penerbit/perusahaan pembiayaan sebagai berikut:

1. Memberikan kartu kredit kepada pemegang kartu;

2. Memberikan informasi yang jelas serta transparan kepada pemegang kartu;

3. Memberitahukan kepada pemegang kartu setiap tagihan dalam periode

tertentu biasanya setiap satu bulan;

4. Memberitahukan kepada pemegang kartu berita mengenai hak, kewajiban,

dan kemudahan baginya.

C . Gambaran Umum Surat Tagihan

Surat Tagihan adalah surat yang dikirmkan dari penjual kepada pembeli

yang isnya mengingatkan supaya phak pembeli segera melunasi sisa pembayaran

yang sudah jatuh tempo. Surat tagihan bukan hanya untuk menagih melainkan

juga untuk memprtahankan hubungan baik dengan phak pembeli sehingga harus

dilakukan dengan bijaksana. Pihak penjual harus mengetahui alasan yang

diberikan pihak pembeli sebagai pertimbangan dalam memberikan jangka waktu

atau tempo pelunasan tagihan tersebut. Mungkin pihak pembeli lupa membayar

karena Kesibukan,kesulitan dalam keuangan atau lagi dalam musibah.

Surat Tagihan ada 3 macam yaitu :


53

1. Surat Tagihan I isinya masih sekedar mengingatkan pembeli dan

memberikan kelonggaran dalam melunasi hutang dalam bahasa yang

sopan

2. Surat Tagihan II isinya mengingatkan dan sudah mulai mendesak pihak

pembeli untuk segera melunasi dan tetap dalam bahasa yang sopan

3. Surat Tagihan III isinya mengingatkan secara tegas dan menyatakan bahwa

jika belum juga membayar maka pihak penjual akan melaporkan hal tersebut

ke pihak yang berwajib.

Ketika pelanggan kamu berhutang, kamu harus memberikan dia Invoice

secara berkala. Hal tersebut dilakukan agar pelanggan kamu tidak lupa ketika

harus menunaikan kewajibannya sebagai seorang pembeli. Namun, dalam

beberapa kasus, ada saja pelanggan yang membandel atau pura-pura lupa. Lantas,

apa yang harus kamu lakukan?

Para pengusaha yang telah lama menggeluti bidang tersebut, biasanya

akan mengirimkan surat tagihan kepada para pelanggan yang membandel tersebut.

Dalam konteks lain, surat penagihan tersebut bisa juga dikatakan sebagai surat

hutang karena memang fungsinya sebagai „alat‟ penagih. Namun, bagaimana cara

membuat dokumen tertulis tanpa menyinggung hati pelanggan?

Perasaan tidak enak selalu menjadi „hantu‟ bagi para pengusaha yang hendak

mengirimkan surat hutang kepada pelanggan. Akan tetapi, jika surat tersebut tidak


54

diberikan, hutang bisa menjadi momok tersendiri bagi Laporan Keuangan bisnis

yang kamu geluti.

Surat Hutang dibuat bertujuan agar pelanggan mau melunasi tunggakan

yang ia miliki. Namun, ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar, seperti

penggunaan kata kasar ataupun kata-kata non formal. Sebab, bisa saja mereka

lupa membayar karena sibuk dengan urusan lain ataupun ada kegiatan lainnya

yang tidak bisa ditinggalkan.

Dalam membuat Surat Hutang kepada pelanggan, kamu harus memperhatikan

beberapa hal di bawah ini. Atau, kamu bisa juga mencantumkan poin-poin di

bawah ini ke dalam surat yang nantinya akan diberikan kepada mereka. Poin-poin

yang dimaksud adalah:

1. Kepastian belum membayar tunggakan, lihat dari buku Laporan Keuangan.

2. Jumlah Invoice tunggakan yang telah dikirimkan ke pelanggan.

3. Berikan penjelasan mengenai jatuh tempo yang sudah terlewat.

4. Tambah waktu jatuh tempo, sekitar 1 atau 2 minggu dengan harapan tagihan

sudah dilunasi.

Lebih lanjut, Surat Tagihan dikirim sebanyak 3 kali secara bertahap.

Apabila telah mencapai surat yang ketiga, kamu bisa mendatanginya secara

langsung dengan niatan pengambilan pembayaran. Atau, kamu juga bisa

menggunakan jalur hukum apabila hutang yang belum dilunasi berjumlah besar.

Sebab, hal tersebut bisa dihitung sebagai penipuan.


http://www.paper.id/blog/tips-dan-nasihat-umkm/jenis-laporan-keuangan/

55

Surat penagihan pembayaran ini dibuat dan dikirimkan ke Alamat Anda oleh

penjual untuk mengingatkan bahwa Anda harus melakukan pembayaran.

Kewajiban melakukan pembayaran ini dikarenakan Anda masih memiliki hutang

kepada penjual atas barang yang Anda beli.

1. Surat penagihan pembayaran ini memiliki beberapa hal pokok yang

tercantum dalam surat, yaitu:

2. Penjual meminta Anda sebagai pembeli untuk segera melunasi hutang

3. Mencantumkan bukti bahwa Anda belum melunasi/membayar hutang

4. Menjelaskan detail pesanan, pengiriman dan faktur atas pembelian Anda

5. Mengingatkan tanggal jatuh tempo

6. Menuliskan jumlah hutang yang harus di bayar

7. Menuliskan harapan agar Anda sebagai pembeli untuk segera membayar

sesuai dengan batas waktu

Beberapa surat penagihan pembayaran memberikan waktu selama 2 minggu

setelah batas jatuh tempo untuk dikirimkan surat penagihan yang kedua. Jika

dalam surat tagihan yang kedua, pembeli belum juga melunasi tagihan, maka akan

dikirmkan sirat penagihan yang ketiga. Masing-masing penjual memiliki batas

akhir terhadap surat penagihan yang dikirimkan, bisa 3 kali atau selama

mendapatkan itikad baik dari pembeli. Apabila setelah surat penagihan ketiga

pembeli tidak merespon apapun maka permasalahan tagihan ini bisa dibawa

hingga ranah hukum. Pembeli bisa dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang

berlaku.


https://contohsuratmu.com/contoh-surat-penagihan-pembayaran-barang/

56

BAB IV

ANALISIS YURIDIS ATAS GUGATAN PERBUATAN MELAWAN

HUKUM YANG DILAKUKAN PT. BANK MANDIRI TERHADAP

PENERBITAN SURAT TAGIHAN PALSU

A. Posisi Kasus

Tuan Sutrisno merupakan seorang pungusaha mikro yang bergerak di

bidang kayu meubel, yaitu dalam pembuatan meubel, kusen, meja, buffet, almari

dan sebagainya sesuai pesanan konsumen dengan nama Usaha Dagang (UD)

“Anugerah” sebagai seorang pelaku usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

dengan 2 (dua) tenaga pembantu, bermaksud ingin mengembangkan usaha dengan

cara mengajukan permohonan fasilitas kredit modal usaha kepada lembaga

keuangan. Namun demikian bertolak dari harapan Penggugat secara melawan

hukum Tergugat melalui BM. Div. Kartu Kredit, telah menerbitkan surat taghan

(invoice) tertanggal 6 Maret 2013, atas tunggakan penggunaan kartu kredit senilai

Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), padahal penggugat tidak pernah melakukan

perjanjian penggunaan fasilitas kartu kredit Tergugat, apalagi melakukan transaksi

pembelian dengan kartu kredit Tergugat. Penggugat tidak pernah melakukan

perjanjian dan menggnakan fasilitas kartu kredit Tergugat (Tergugat lalai), dalam

surat tagihan (invoice) a quo jelas dan nyata terdapat perbedaan nama dan Alamat

usaha penggugat, dikarenakan tertulis a/n CV. “Mulia Jaya” Jl. Raya Puncang

sawit No. 205, RT.003/RW.005, Kel. Puncangsawit, Kec. jebres, Kota Surakarta

56


57

Penggugat telah berulang kali berusaha menyelesaikan permasalahan a

quo baik secara lisan maupun surat, yaitu sebagai berikut :

1. Surat tertanggal 7 Februari 2014;



Namun demikian, tidak terdapatnya iktikad baik dari Tergugat untuk

menyelesaikan permasalahan a quo. dengan demikian jelas dan nyata Tergugat

telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatig daad) yang merugikan

kepentingan penggugat baik secara materil dan non-materil.

1). Konpensi

PT. Bank Mandiri secara Melawan Hukum telah menerbitkan Surat

Tagihan Palsu atas Penggugat yang mengakibatkan Penggugat di Blacklist oleh

Bank Indonesia sehingga tidak dapat membuat permohonan fasilitas kredit kepada

Lembaga keuangan lainnya. Oleh karena itu Tuan Sutrisno mengajukan Gugatan

kepada PT. Bank Mandiri dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. PT. Bank Mandiri melakukan kelalaian sehingga melakukan Perbuatan

Melawan Hukum, di samping surat tagihan (invoice) cacat formil, maka

terhadap surat tagihan tanggal 6 Maret 2013 haruslah dinyatakan batal

demi hukum dengan segala akibat ukumnya;

2. PT. Bank Mandiri atas perbuatan melawan hukum mengakibatkan

permohonan fasilitas kredit modal usaha Penggugat di tolak oleh beberapa


58

lembaga keuangan tersebut, maka jelas dan nyata penggugat mengalami

kerugian secara materill.

3. PT. Bank Mandiri atas perbuatan melawan hukum membuat 2 (dua)

tenaga pekerja Penggugat bersikap curiga dan menaruh sikap tidak percaya

lagi kepada penggugat, keluarga penggugat merasa malu kepada tetangga

karena telah di black list oleh Bank Indonesia, sehingga jelas dan nyata

merugikan kepentingan non- materill Penggugat.

Berdasarkan dalil-dalil di atas maka Tuan Sutrisno menganggap tindakan

PT. Bank Mandiri betentangan dengan hukum. Oleh karena itu Tuan Sutrisno

mengajukan tuntutan dalam pokok perkara, yaitu :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan Penggugat;

3. Menyatakan Tergugat telah lalai dan melakukan Perbuatan Melawan

Hukum karena penerbitan surat tagihan (invoice) tanggal 6 maret 2013;

4. Menyatakan Surat Tagihan (invoice) tanggal 6 maret 2013 adalah batal

demi hukum dengan segala akibat hukumnya, dikarenakan cacat formil;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materill Penggugat

sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang dibayar secara tunai

dan seketika;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian non-materill

penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) yang dibayar

secara tunai dan seketika;


59

7. Menghukum Tergugat menyerahkan sebidang tanah berikt bangunan yang

berdiri di atasnya a/n PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk, Kantor

Cabang Solo Sriwedari terletak di JL. Brigjend Slamet Riyadi No. 249

Surakarta, Jawa tengah,dengan batas-batas sebagai berikut :

a. Utara : Hak Milik - Selatan : Jalan Raya

b. Timur : Hak Milik - Barat : Hak Milik

c. Secara sukarela dan tanpa syarat kepada Penggugat, apabila perlu

dengan menggunakan bantuan alat Negara dan juru sita Pengadilan

Negeri Surakarta untuk dilakukan penjualan secara umum (lelang

terbuka);

8. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan putusan terlebih dahulu,

walaupun terdapat upaya verzet, banding maupun kasasi (uit voerbaar bij

voorraad).

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara

a quo;

Dalam pokok perkara PT. Bank Mandiri menolak seluruhnya dalil-dalil

Penggugat kecuali terhdap hal-hal yang diakui secara tegas. PT. Bank Mandiri

juga kebaratan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa unit kerja yang bertanggung jawab terhadap penanganan

produk kartu kredit sejak proses aplikasi, analisa, dan persetujuan,

hingga pengawasan adalah Kantor Pusat Tergugat yang

berkedudukan hukum di Jakarta Selatan.


60

2. Bahwa Cabang Tergugat tidak memiliki kewenangan dan tanggung

jawab apapun atas hubungan hukum yang timbul antara Tergugat

dengan Nasabah Kartu Kredit, Sehingga gugatan terhadap

permasalahan yang timbul tidak dapat dipertanggungjawab kan

kepada Cabang Tergugat.

3. Bahwa atas dasar fakta hukum tersebut di atas maka gugatan yang

diajukan oleh Penggugat tersebut telah keliru dan salah, karena

Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri

Surakarta yang bukam merupakan Wilayah domisili Tergugat,

seharusnya yang benar bahwa mengingat Tergugat berdomisili di

wilayah hukum Jakarta Selatan maka penanganan perkara a quo

seharusnya diajukan melalui Pengadilan Jakarta Selatan;

4. Dengan demikian, Tergugat mohon kepada majelis hakim

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa Perkara a quo agar

menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena Pengadilan

Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa perkara a

quo.

2). Rekonpensi

Dalam rekonpensi atau gugat balik, PT. Bank Mandiri

menyampaikan beberapa dalil-dalil, yaitu :

1. Bahwa hal-hal yang telah disebutkan dalam Eksepsi sepanjang terkait dengan

Pokok Perkara mohon dianggap tercantum dan terulang kembali di sini.


61

2. Bahwa sebelum Tergugat memberikan tanggapan terhadap gugatan Penggugat,

terlebih dahulu Tergugat akan menyampaikan fakta-fakta hukum sbb:

a. Bahwa bulan januari 2013, Penggugat telah mengajuka permohonan

fasilitas Kartu Kredit kepada tergugat.

b. Bahwa atas permohonan penggugat tersebut, tergugat telah melakukan

proses penilaian. Tergugat mengakui dalam surat pengaduan tanggal 27

Desember 2013 telah dihubungi melalui telepon oleh petugas Tergugat

atas permohonan yang diajukannya.

c. Bahwa berdasarkan proses penilaian permohonana Penggugat telah

disetujui dengan limit Rp.8.000.000,- dan kartu kredit telah dikirimkan ke

alamat sesuai yang dicantumkan penggugat dalam aplikasi yang telah

ditanda tanganinya.

d. Bahwa berdasarkan data Tergugat, kartu kredit di aktifkan dan di

digunakan pada tanggal 28 Maret 2013 sebesar Rp. 7.990.500,-

e. Bahwa atas penggunaan kartu kredit tersebut telah ditagihkan oleh

Tergugat kepada Penggugat melalui alamat yang disebut Penggugat dalam

aplikasi yang ditandatanganinya.

. f. Bahwa atas penagihan yang disampaikan Tergugat, Penggugat tidak

pernah melakukan pembayaran, hingga akhirnya kartu kredit atas nama

Penggugat sesuai ketentuan yang berlaku harus dilaporkan Tergugat

kepada Bank Indonesia sebagai kartu kredit bermasalah karena memiliki

tunggakan tagihan.


62

. g. Bahwa hingga akhirnya Tergugat menerima pengaduan dari Penggugat

pada tanggal 27 Desember 2013 yang pada intinya menjelaskan hal

sebagai berikut :

1) Bahwa memang benar Penggugat pernah mengajukan

permohonan kartu kredit;

2) Bahwa memang benar Penggugat pernah dihubungi petugas

Tergugat untuk kepentingan memproses permohonan kartu

kredit yang diajukan Penggugat;

3) Bahwa Penggugat tidak pernah menerima kartu kredit

tersebut namun Penggugat menerima tagihan kartu kredit

sehingga Penggugat tidak bisa mengajukan pinjaman di

bank;

h. Bahwa atas keluhan Penggugat dimaksud, Tergugat telah melakukan

proses investigasi dan hasil investigasi dimaksud telah disampaikan

kepada Penggugat sesuai surat Nomor CFS.CCD/CSD.3261/2014 tanggal

30 april 2014, yang pada intinya menyampaikan :

1. Kartu kredit Mandiri yang pernah diterbitkan bukan

merupakan kartu kredit Penggugat sehingga transaksi yang

timbul bukan merupakan transaksi yang dilakukan

Penggugat;

2. Proses penghapusan nama Penggugat dari Sistem Informasi

Debitur Bank Indonesia baru dapat dilakukan periode bulan


63

April 2014 dan akan ter-update setelah tanggal 12 Mei

2014;

3. Bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mendlilkan bahwa permohonan

fasilitas kredit modal usaha Tergugat kepada sejumlah lembaga keuangan telah

ditolak, yaitu :

a. Dari PT.Permodalan Nasional Madani (Persero) UlaMM Wonogiri melalui

surat Nomor 01/rjct/wngr/1/2014 tanggal 10 Januari 2014;

b. Dari PT.Bank Bukopin Cabang Pembantu 31-Primkopti Wonogiri melalui surat

Nomor 18479/TSL/TOLAK/2014 tanggal 12 Februari 2014;

c. Dari PT. Bank Pundi Indonesia, Tbk Kantor Cabang Wonogiri melalui surat

Keterangan tanggal 11 Februari 2014 ;

4. Bahwa Penggugat mendalilkan penolakan permohonan kredit Penggugat

tersebut di atas disebabkan masuknya nama Penggugat ke dalam daftar debitur

bermasalah Bank Indonesia yang disebabkan adanya tunggakan kartu kredit dari

Tergugat senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

5. Bahwa Tergugat membantah keseluruhan dalil Penggugat tersebut dengan

alasan :

a. Bahwa Tergugat menerima permohonan dari Penggugat

sebagaimana telad diakui oleh Penggugat sendiri;

b. Bahwa Tergugat telah melakukan proses penilaian terhadap

permohonan Penggugat tersebut antara lain dengan melakukan


64

wawancara melalui telepon. Dalam wawancara dilakukan

konfirmasi ulang atas data yang tercantum dalam aplikasi dan tidak

terdapat sanggahan maupun koreksi dari Penggugat, sehingga

Tergugat menilai apliakasi Penggugat benar adanya. Hal ini lazim

dilakukan dalam praktek perbankan untuk proses penelitian

aplikasi kartu kredit;

c. Bahwa Tergugat telah menyetujui permohonan Penggugat tersebut

sehingga Tergugat mengirimkan kartu kredit yang dimohonkan ke

alamat yang dituliskan Penggugat dalam aplikasinya;

d. Bahwa secara faktual terhadap kartu kredit yang diajukan

Penggugat telah diterima dan telah diaktifkan untuk kemudia pada

tanggal 28 Maret 2013 telah dipergunakan sehingga menimbulkan

tagihan sebesar Rp. 7.990.500,- (tujuh juta Sembilan ratus

Sembilan puluh lima ratus rupiah);

e. Bahwa namun demikian terhadap tagihan tersebut tidak dilakukan

pembayaran kembali hingga kewajiban atas pembayaran kembali

tersebut digolongkan tagihan kartu kredit bermasalah (non

performing);

f. Bahwa sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007

tanggal 30 Nopember 2007 tentang Sistem Informasi Debitur dan

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/47/DPNP tanggal 23

Desember 2008 tentang Sistem Informasi Debitur, maka Tergugat

selaku bank yang menyalurkan pinjaman dalam bentuk kredit


65

(termasuk di dalamnya kartu kredit) berkewajiban melaporkan

keseluruhan dan kualitas kredit yang disalurkannya, termasuk kartu

kredit atas nama Penggugat, Pelanggaran terhadap ketentuan

dimaksud dapat berpengaruh pada penilaian kesehatan bank

terhadap Tergugat;

g. Bahwa oleh karenanya berdasarkan data faktual yang diterima

Tergugat terkait kualitas kredit yang mengatasnamankan

Penggugat wajib pula dilaporkan Tergugat dalam Sistem Informasi

Debitur Bank Indonesia (SID BI) ;

h. Bahwa SID BI bukan merupakan alasan bagi kreditur untuk

menyetujui atau menolak suatu surat permohonan kredit, karena

tujuan adanya SID BI adalah dalam rangka memperlancar proses

Penyediaan Dana, penerapan manajemen risiko, dan identifikasi

kualitas Debitur untuk pemenuhan ketentuan yang berlaku serta

meningkatkan disiplin pasar. Informasi Debitur yang diperoleh

hanya dapat digunakan untuk keperluan dalam rangka kelancaran

proses Penyediaan dana, penerapan manajemen risiko, dan

identifikasi kualitas Debitur dalam rangka pemenuhan ketentuan

Bank Indonesia yang berlaku;

i. Bahwa oleh karenanya akurasi data dlam SID BI digantungkan

pada validitas data yang diperoleh Pelapor dari Debitur sendiri;

j. Bahwa aplikasi/permohonan kartu kredit Penggugat telah

ditandatangani oleh Penggugat sendiri dengan dilampiri data yang


66

telah diyakini kebenarannya melalui proses konfirmasi yang

dilakukan Tergugat kepada Penggugat sendiri, sehingga Tergugat

berkeyakinan data dimaksud layak untuk menjadi dasar pelaporan

SID BI;

k. Bahwa oleh karenanya tidak diragukan lagi pelaporan Tergugat

dalam SID BI menganai Kartu Kredit atas nama Penggugat adalah

benar adanya;

l. Bahwa apabila kemudian Penggugat menyanggah data bahwa

nama dimaksud dalam SID BI sebagai pemegang kartu kredit yang

diterbitkan Tergugat atas nama Penggugat maka pada dasarnya

Penggugat telah menyanggah tanda tangan yang telah diakuinya

dalam aplikasi/permohonan kartu kredit yang diajukannya dan

telah pula dikonfirmasi oleh Tergugat kepada Penggugat. Sikap

Penggugat demikian sungguh kontradiktif dan tidak konsisten

karena di satu sisi Penggugat mengakui telah mengajukan aplikasi

dan telah mengkonfirmasi aplikasi dimaksud kepada Tergugat,

namun di lain pihak Penggugat telah menyanggahnya pula;

m. Bahwa apabila pun yang terjadi adalah kekeliruan data, maka pada

dasarnya kekeliruan data tersebut tidak dapat dipertanggung

jawabkan sebagai kesalahan Tergugat karena data yang

dipergunakan Tergugat adalah data yang bersumber dari Penggugat

sendiri;


67

n. Bahwa apabila kemudian Penggugat mempermasalahkan daftar

SID BI sebagai penyebab ditolaknya permohonan kredit Penggugat

kepada sejumlah lembaga keuangan, maka Tergugat dengan ini

mensomasi Penggugat untuk membuktikan bahwa ditolaknya

permohonan kredit Penggugat memang semata-mata disebabkan

dicantumkannya nama Penggugat dalam daftar SID BI oleh

Tergugat. Satu dan lain hal, proses analisa atas kelayakan

pemberian kredit didasarkan pada aspek karakter (character),

kemampuan mengembalikan utang(capacity), jaminan (collateral),

capital (modal) dan kondisi perekonomian (codition of economy),

sehingga SID BI bukan merupakan petimbangan utama dan satu-

satunya dalam menilai kelayakan pemberian kredit.

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sangat jelas bahwa timbilnya

kekeliruan tidak dapat dibebankan terhadap Tergugat, karena kekeliruan tersebut

disebabkan Penggugat telah mengkonfirmasi permohonan yang diajukan

Penggugat kepada Tergugat sehingga Penggugat menyatakan data yang diajukan

Penggugat adalah benar adanya;

7. Bahwa Terdapat telah menjalankan proses atas dasar Iktikad baik dan tanpa ada

maksud melakukan perbuatan melawan hukum yang meneyebabkan hal yang

dinilai Penggugat sebagai kerugian;

8. Bahwa oleh karenanya Tergugat menolak posita dan petitum Penggugat

mengenai tuntutan ganti kerugian baik materil maupun immaterial;


68

9. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak pula peletakan sita atas tanah berikut

bangunan Cabang Solo Sriwedari karena bersifat mengada-ada dan tidak berdasar

hukum;

10. Bahwa Tergugat dengan demikian tentu menolak pula tuntutan Penggugat

untuk melaksanakan putusan terlebih dahulu karena tidak berdasar hukum;

11. Bahwa demikian juga, Tergugat menolak posita gugatan Penggugat yang

meminta agar biaya perkara dibebankan kepada Para Tergugat;

12. Bahwa berdarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tercantum pada butir-butir 1

sampai dengan butir 8 di atas, maka Tergugat T I menolak seluruh dalil gugatan

dan petitum yang diajukan oleh Penggugat.

B. Putusan Kasus

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menimbang, bahwa

setelah dicermati gugatan penggugat konpensi, yaitu Tuan Sutrisno dan Jawaban

dari PT. Bank Mandiri serta memperhatikan pula bukti-bukti surat serta saksi

yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara ini ialah menyangkut

masalah Penerbitan Surat tagihan palsu antara Tuan Sutrisno dengan PT. Bank

Mandiri. PT, Bank Mandiri dan pihak-pihak yang terkait telah melakukan suatu

perbuatan melawan hukum yang merugikan Tuan Sutrisno karena telah

menerbitkan surat tagihan palsu, sedangkan tuan sutrisno merasa belum menerima

dan tidak pernah menggunakan kartu kredit tersebut karena bukan alamat

Penggugat tetapi Tergugat tetap mengeluarkan tagihan tunggakan kartu kredit.


69

Majelis Hakim dalam pertimbangannya, juga menimbang bahwa apabila

pengertian perbuatan melawan hukum seperti dalam pasal 1365 KUHPerdata

yang menjelaskan bahwa:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian bagi

orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menertibkan

kerugian itu, mengganti kerugian itu”

Dan berdasarkan doktrin-doktrin dan yurisprudensi kriteria perbuatan

melawan hukum, Yaitu:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.

2. Perbuatan bertentangan dengan hak subjektif orang lain.

3. Perbuatan yang betentangan dengan tata susila.

4. Perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan

kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang

baik.

Bahwa setelah dihubungkan pengertian Perbuatan Melawan Hukum

berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dan doktrin-doktrin serta Yurisprudensi

dengan dalil Gugatan Tuan Sutrisno dan fakta hukum yang terungkap di

persidangan yang didasarkan pada pengakuan pihak-pihak yang berperkara dan

bukti surat yang diajukan oleh para pihak, maka Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan atau setidak-tidaknya menyatakan

tidak dapat diterimanya gugatan PT. Bank Mandiri dalam pokok perkara. Dan

dalam rekonpensi, Majelis Hakim Pengadilan Negara Jakarta Selatan :


70

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan

Hukum;

3. Menyatakan Surat Tagihan (invoice) tertanggal 6 Maret 2013

adalah batal demi hukum dan cacat formil;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugikepada

Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

5. Membebankan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam

perkara ini sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu

rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

C. Analisis Yuridis Atas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang

dilakukan PT. Bank Mandiri terhadap Surat Tagihan Palsu.

Penulis akan melakukan analisi terhadap Kasus Tuan Sutrisno dan PT.

Bank Mandiri. Untuk mengetahui siapakah yang sebenarnya melakukan suatu

Perbuatan Melawan Hukum, maka harus dilihat apakah perbuatan dari pihak-

pihak tersebut telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Unsur-

unsur Perbuatan melawan hukum adalah syarat-syarat materill yang harus

dipenuhi secara keseluruhan agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai

suatu perbuatan melawan hukum sehingga dapat dijadikan dasar untuk menuntut

ganti rugi. Berdasarkan Bukti-bukti dalam kasus Tuan Sutrisno dan PT. Bank

Mandiri. Dengan merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdata

dibawah ini akan diuraikan apakah perbuatan–perbuatan PT. Bank Mandiri

memenuhi unsur perbuatan melawan hukum:


71

1. Adanya suatu perbuatan

Perbuatan yang dimaksud tidak hanya perbuatan yang bersifat aktif,

namun juga meliputi perbuatan yang bersifat pasif. Perbuatan aktif atau yang

disebut dengan perbuatan positif adalah suatu perbuatan yang dengan positif

dilakukan oleh seseorang dengan sengaja dan perbuatan tersebut menimbulkan

kerugian bagi orang lain. Sedangkan perbuatan yang pasif atau negative adalah

dengan tidak melakukan suatu perbuatan, dapat menimbulkan kerugian bagi orang

lain. PT. Bank Mandiri dalam hal ini melakukan perbuatan aktif menyebabkan

kerugian pada pihak lain, dengan tidak adanya permohonan dari tuan sutrisno

terhadap fasilitas kartu kredit kepada PT. Bank Mandiri lalu pada tanggal 6 Maret

2013 mengeluarkan surat tagihan dengan jumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta

rupiah) dan mengakibatkan tuan sutrisno di black list oleh Bank Indonesia

sehingga tuan sutrisno tidak dapat meminjam kepada lembaga keuangan lainnya.

2. Perbuatan yang bersifat melawan hukum

Pengertian suatu perbuatan yang melawan hukum seperti dalam ketentuan

pasal 1365 KUH Perdata selain perbuatan yang bertentangan dengan undang-

undang juga meliputi perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum

sendiri dan kesusilaan. Suatu perbuatan yang dapat dikatakan sebagai perbuatan

melawan hukum apabila:


72

1. Melanggar Hak Subjektif Orang lain.

Dalam arti, melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum

kepada seseorang seperti hak-hak perorangan dan hak-hak atas kekayaan /

kebendaan.

2. Bertentangan dengan Kewajiban Hukum si pelaku.

Perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku, bertentangan dengan ketentuan

dalam undang-undang baik yang merupakan suatu keharusan, larangan,

tertulis maupun tidak tertulis.

3. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Kaidah kesusilaan berhubungan akhlak pribadi manusia yang dapat

menentukan tindakannya tergolong perbuatan yang baik atau jahat.

4. Bertentangan dengan Kepatutan dalam masyarakat.

Kaedah ini ditujukan kepada sikap dari pelaku yang bersifat konkrit dami

ketertiban masyarakat dan bertujuan untuk menciptakan perdamaian, tata

tertib dalam lalu lintas antar manusia yang bersfat lahiriah71

. Yang

termasuk dalam kategori bertentangan dengan kepatutan adalah :

a. Perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang

layak.

71

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Perihal Kaedah Hukum.Citra Aditya

Bakti.Bandung.1993 hal 26


73

b. Pebuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi

orang lain, yang berdasarkan pemikiran yang normal perlu

diperhatikan.

Penerbitan surat tagihan palsu yang dilakukan oleh PT. Bank Mandiri

ialah melanggar hukum karena Tuan sutrisno merasa tidak merasa mengajukan

pembuatan fasilitas kartu kredit kepada PT. Bank Mandiri tetapi tertanggal 6

Maret 2013 PT.Bank Mandiri mengeluarkan Surat tagihan menyakatan Tuan

sutrisno memiliki tunggakan sebear Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan

menyebabkan Usahan Meubel yang didirikan Tuan Sutrisno di blacklist oleh Bank

Indonesia karena kredit macet dan mengakibatkan tuan sutrisno tidak dapat

meminjam di lembaga kauangan lainnya.

3. Adanya Kesalahan.

Kesalahan terjadi apabila pelaku tidak menginginkan timbulnya akibat

yang terjadi, tetapi ketika melakukan perbuatan tidak mengupayakan kehati-hatian

yang diperlukan sehingga akibat yang tidak dinginkan terjadi. Pasal 1366

KUHPerdata menyebutkan bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak saja

untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, namun juga untuk kerugian yang

sebabkan oleh kelalaian.

4 Adanya Kerugian yang timbulkan.

Kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa :


74

a. Kerugian materil yang terdiri dari kerugian yang nyata diderita dan

keuntungan yang seharusnya diperoleh.

b. Kerugian moril yang bersifat idiil, berupa ketakutan,rasa sakit, dan

kehilangan kesenangan hidup.

Ganti rugi immaterial dilakukan dengan pemberian sejumlah uang yang

biasanya ditetapka pada kebijaksanaan hakim yang diisyaratkan pada

jumlah ganti rugi yang sewajarnya. Kewajaran dari jumlah ganti rugi

tergantung dari keadaaan atau kondisi kedua belah pihak. Kerugian-

kerugian yang timbul dalam kasus ini ialah melainkan dari Pihak Tuan

Sutrisno.

5. Terdapat hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Suatu perbuatan tertantu merupakan sebab dari suatu peristiwa tertentu.

Hubungan kausal atau sebab akibat menjadi syarat yang penting karena

untuk membuktikan antara dilakukannya suatu perbuatan melawan hukum

dengan kerugian yang dialami memiliki suatu alur sebab akibat.

Perbuatan yang dilakukan PT. Bank Mandiri mengakibatkan kerugian bagi

Usaha Dagang Tuan sutrisno karena kelalaian dalam mengeluarkan surat

tagihan yang menyatakan Usaha Dagang Tuan sutrisno mengalami

tunggakan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Dengan terpenuhinya kelima unsur tersebut secara kumulatif, maka

PT. Bank Mandiri dapat dikatakan telah melakukan suatu perbuatan

melawan hukum. Perbuatan yang dilakukan PT. Bank Mandiri memenuhi


75

unsur-unsur perbuatan melawan hukum, dimana PT. Bank Mandiri tidak

beriktikad baik dengan Tuan sutrisno setelah penerbitan surat tagihan

tersebut.


76

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai tanggung

jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyrakat melalui fasilitas pemberian

kredit guna memberikan dana untuk setiap bidang usaha masyarakat seperti salah

satunya kredit modal usaha yaitu kredit yang diberikan untuk kepentingan

kelancaran modal usaha yang sesuai dengan tujuan perbankan yang diatur dalam

Undang-Undang perbankan.

Bank dalam melakukan perjanjian kredit dimungkinkan untuk melakukan

suatu perbuatan yang melawan hukum apabila tindakannya menyebabkan

kerugian bagi kepentingan pihak lain, dalam hal ini ialah nasabahnya. Terhadap

perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bank dapat dilakukan gugatan

perdata ke pengadilan oleh pihak yang merasa dirugikan guna menuntut

pemenuhan hak atau ganti kerugian.

Akibat debitur yang lalai terhadap perbuatan yang dilakukannya

menjadikan kerugian untuk

1. Tindakan yang dilakukan oleh PT.Bank Mandiri ialah telah lalai dalam

Penerbitan Surat Tagihan Tersebut dan tidak menunjukkan Iktikad baik

setelah adanya Gugatan dari Usaha Dagang Tuan Sutrisno, PT. Bank

Mandiri menjelaskan bahwa memang tuan sutrisno memiliki tunggakan

76


77

sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang menyebabkan di black

list-nya Usaha Dagang milik Tuan Sutrisno.

2. Bahwa Usaha Dagang milik Tuan Sutrisno merasa tidak pernah membuat

perjanjian mengenai fasilitas kartu kredit.

3. Akibat dari Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. Bank

Mandiri Usaha Dagang milik bapak sutrisno tidak diberikan izin untuk

meminjam uang pada Lembaga keuangan lain,dikarenakan masalah kredit

macet yang diduga di alami oleh Usaha Dagang Tuan Sutrisno.

Hal-hal diatas merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh

PT. Bank Mandiri terhadap Usaha Dagang Tuan Sutrisno. Oleh karena itu, Tuan

Sutrisno selaku pihak yang dirugikan dapat juga melakukan gugatan perdata ke

pengadilan untuk menuntut pemenuhan hak dan atau ganti kerugian dengan dalil

debitur telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang menyebabkan

kerugian bagi kepentingan Usaha dagang milik Tuan Sutrisno.

Dengan terpenuhinya kelima unsur secara kumulatif yang terkandung

dalam ketentuan dalam pasal 1365 KUHPerdata dimana suatu perbuatan dapat

dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, kalau bertentangan dengan hak

orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri atau

bertentangan dengan kesusilaan yang baik atau bertentangan dengan keharusan

yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau

benda atau menyebabkan kerugian bagi orang lain. Maka PT. Bank Mandiri telah

melakukan suatu perbuatan melawan hukum.


78

B. Saran

1. Pihak Bank dan Nasabah dalam setiap Perjanjian harus jelas isi dan syarat-

syarat Perjanjian yang akan dibuat. Mengenai pembukuan dalam

penerbitan kartu kredit harus melalui prosedur yang transparan, adanya

edukasi kepada para pihak mengenai Perjanjian agar teliti sehingga

nantinya pihak Bank ataupun Nasabah tidak merasa dirugikan.

2. Kepada pihak nasabah yang akan melakukan Perjanjian Kredit contohnya

harus memilih dan memilah tempat untuk melakukan perjanjian, mengenai

segala masalah yang akan terjadi kedepannya harus dapat diatasi apalagi

perjanjian yang menyangkut lemaga keuangan maka pihak nasabah harus

selalu teliti.


79

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Agustina Rosa, Perbuatan Melawan Hukum, Pasca Sarjana UI. Jakarta.2003

Ansari Tampil Siregar, Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi,PT.Pustaka

Bangsa Press.Jakrta.2005.

Badrulzaman Mariam Darus Badrulzaman, KUHPerdata-buku III, Hukum

Perikatan dengan Penjelasan,PT.Aditya Bakti.Bandung.2015

Budiono Herlien.Ajaran umum hukum perjanjan dan penerapannya di bindang

kenotariatan.Citra aditya.Bandung.2010.

Barkatullah Abdul Kadir dan Teguh Prasetyo, Bisnis E-commerce: Studi Sistem

Keamanan dan Hukum di Indonesia, Pustaka Pelajar. Yogyakarta, 2005,

Crabb John H The French Civil Code, (as amended to July 1, 1976) Translated

with an introduction, (New Jersey: Fred B. Rothman & Co, 1997),

Djojodikoro.M. A. Moegni, PerbuatanMelawan Hukum. Pradnya Paramitha.1992

Engelbrecht, de Wetboeken, Wetten en Verordeningen Benevens De Grondwet

Van De Republiek Indonesie (Jakarta: P. T. Ichtiar baru-Van Hoeve

1984).

Fuady Munir.perbuatan melawan hukum (pendekatan kontemporer), Bandung:

PT. Citra Aditya Bakti, 2002

Gautama Sudargo, Pengertian Tentang Negara Hukum, (Bandung: Alumni,

1973).

Harun, H. M. Hazniel.Perjanjian kredit Bank, Jakarta: Yayasan tritura.

79


80

H.P.N. Simanjuntak.Pokok-pokok hukum perdata Indonesia.Djambatan.Jakarta

Ikhsan Edy dan Mahmul Siregar, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum

Sebagai Bahan Ajar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara,Medan.

2009.

Ibrahim Johanes , Kartu Kredit: Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan, PT

Refika Aditama, Bandung: 2004.

Ismail, Managemen Perbankan, Kencana Pernada Media Group Jakarta: 2010.

Komariah,Hukum Perdata.Malang.Universitas Muhammadiyah Malang. 2002.

Lotulung,Paulus Effendi. Penegakan Hukum Lingkungan oleh hakikPT.Citra

Aditya Bakti, Bandung:

Muhammad Abdulkadir, Hukum Dagang tentang Surat-Surat Berharga,Alumni,

Bandung: 1979.

Muljadi Kartini dan Gunawan Widjaja, Perikatan Pada Umumnya, RajaGrafindo

Persada , Jakarta. 2004.

Mertokusumo Sudikno, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, Liberty Yogyakarta.

1991.

Prodjodikoro Wirjono, Perbuatan Melanggar Hukum Dipamdang Dari Sudut

Hukum Perdata,Mandar maju.Bandung.1953

Pangaribuan Emmy Simanjuntak. Hukum Dagang Surat-surat Berharga (Seri

Hukum Dagang) Yogyakarta; 1993.

Purwaningsih Endang, Hukum Bisnis, Ghalia Indonesia, Jakarta : 2010.


81

Purbacaraka Purnadi dan Soerjono Soekanto, Perihal Kaedah Hukum.Citra Aditya

Bakti.Bandung.1993

Purwahid Patrik, Dasar-dasar Hukum Perikatan,Mandar Maju.Bandung.1994

Setiawan. Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, Bandung: Alumni,

1992

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press.Jakarta.2005.

Subekti,Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum

Indonesia,Cipta Aditya Bakti.Bandung.1991.

Setiawan, Rahmat. Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum, Bandung:

Alumni, 1982.

Widjaja Gunawan, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, PT Gramedia

Pustaka Utama Jakarta: 2001.

B. Undang- undang

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor. 17 tahun 1964 tentang Larangan Penerbitan Cek Kosong

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

C. Artikel

www.progresifjaya.com/NewsPage.php?, diakses pada tanggal 4 April 2017


Documents

ANALISIS YURIDIS ATAS GUGATAN PERBUATAN MELAWAN …