Aspek Ideologis Undang-undang BPJS : Analisis Nilai ... · Amerika Serikat dan Brazil memberikan contoh bagaimana nilai, kepentingan dan pilihan elit ... Pengisian „self assessment

Aspek Ideologis Undang-undang

BPJS : Analisis Nilai, Preferensi dan

Interest Anggota DPR Periode 2009-

2014 dalam Penyusunan RUU

Dumilah Ayuningtyas

Dep. Administrasi & Kebijakan Kesehatan, FKM UI

Disampaikan dalam Forum Nasional II : Jaringan

Kebijakan Kesehatan Indonesia

Hotel Horison Makasar, 28 September 2011

Rabu, 28 September 2011

Latar Belakang

BPJS merupakan amanat UU SJSN NO.40/2004 Pasal 1 ayat 2 yang tak kunjung terlaksana, melampaui batas waktu yang ditetapkan.

Pembahasan RUU tentang BPJS ini tak kunjung selesai dan memperlihatkan kuatnya tarik menarik antara pemerintah dengan DPR atau bahkan di antara anggota/fraksi-fraksi DPR sendiri (P Demokrat VS PDIP)

Mendapatkan perhatian “Istimewa”

Inpres No. 1 thn 2010 bahwa UU BPJSharus selesai akhir desember 2010.

Kedua, menugaskan 8 menteri untukmengawal proses UU ini.


Latar Belakang

Proses penetapan kebijakan tidak lepas dari adanya nilai-

nilai, preferensi, kepentingan atau aspek ideologi yang

dimiliki oleh para elit yang terlibat (Apter; & Charlotte

Bretherton and Geoffrey Ponton Political Behavior &

Ideology

Amerika Serikat dan Brazil memberikan contoh

bagaimana nilai, kepentingan dan pilihan elit

mempengaruhi kebijakan yang ada pada negara tersebut

termasuk dalam kebijakan jaminan sosial Presiden Lula

da Silva : melejitkan kesejahteraan rakyat dengan

program-program seperti layanan kesehatan gratis,

tunjangan sosial, Bolsa Familia

Presiden Barack Obama: UU Reformasi Kesehatan

(Jaminan kesehatan: universal coverage, potongan untuk

Usila, jaminan bagi 30 juta warga miskin)Rabu, 28 September 2011

Pertanyaan & Tujuan Penelitian

Bagaimana proses politik,

konstelasi & interaksi elit

yang terlibat

pembahasan RUU BPJS,

mengapa berlangsung

lama & berlarut-larut,

bagaimana aspek

ideologis (nilai,

preferensi & kepentingan

(Anggota DPR Masa

Bakti 2009-2014)

mempengaruhi proses

tersebut

Mengetahui proses

politik yang terjadi dalam

pembahasan RUU BPJS

termasuk konstelasi dan

interaksi elit yang terlibat

di dalamnya

Mengetahui bagaimana

aspek ideologis (nilai,

preferensi & kepentingan

(Anggota DPR Masa Bakti

2009-2014)

mempengaruhi Proses

Pembahasan RUU BPJS.


Metode Penelitian Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif

eksplanatoris. Teknik pengambilan data adalah dengan

wawancara mendalam (indepth interview), analisis

„statement‟ informan yang diberitakan di media massa,

telaah catatan rapat serta observasi jalannya persidangan

( 3(tiga) kali sidang dilakukan sebagai bentuk triangulasi

Pengisian „self assessment questionaire‟ oleh anggota

Pansus adalah upaya konfirmasi (konfirmatori) untuk

mempertajam analisis nilai, preferensi dan kepentingan

anggota DPR periode 2009-2014 dalam pembahasan

RUU BPJS.


Tinjauan Teori Charlotte Bretherton and Geoffrey Ponton

falsafah dasar yang menjadi acuan arah & tujuan negara,

berangkat dari pemahaman tentang relasi negara dan

warganegara, penghormatan & paradigma tentang hak-

hak individu di satu sisi dengan sistem komunitas dan

kesetaraan sosial yang terbangun di sisi lain (pengaturan

kontrol negara vs masyarakat/komunitarian dan hak

individu vs kesetaraan sosial

David Apter pendekatan Behavioralisme, Ideologi

merupakan kombinasi dari nilai, interest, dan

kepentingan.

Allport ( 1937, 1961, 1968) nilai, sikap dan karakter

seorang aktor penetap atau pelaku kebijakan dapat

mempengaruhi proses formulasiRabu, 28 September 2011

Kerangka Teori

James Anderson empat kategori nilai yang membantu & mengarahkan perilaku para pembuat keputusan

Penelitian ini menggunakan pendekatan behavioralisme yakni kajian yang mengkaitkan produk kebijakan dalam sebuah sistem politik dengan pendekatan behavioralisme yang memandang politik dari segi apa adanya (what it is) yang berupaya menjelaskan mengapa gejala politik tertentu terjadi seperti itu, dan kalau mungkin memperkirakan juga gejala politik apa yang akan terjadi.

Konsep” black box of policy making process “ dapat dilihat sebagai gambaran pola perilaku manusia menyangkut aspek behavioralisme lainnya yaitu berupa kekuasaan, konflik, dan fungsionalisme.Secara singkat faktor-faktor tersebut dianggap pula sebagai penentu partisipasi politik.


Hasil Penelitian

Terbagi menjadi bagian :

1. Evaluasi peran negara dalam kewajiban

pemenuhan jaminan sosial

2. Proses & konstelasi politik (peta kekuatan

& „kubu-kubu‟ yang ada)

3. Aspek ideologis (nilai, preferensi dan

kepentingan) dalam pembahasan RUU

BPJS.


Beberapa Temuan Penelitian


Evaluasi Peran Negara Di Mata Elit

Dalam Kewajiban Pemenuhan Jaminan

Sosial jawaban normatif para informan tentang

peran negara dalam pemenuhan

kewajibannya (masih sangat minim &

belum optimal)

:“ .. sangat bergantung pada konstelasi

politik yang ada, kan ada beragam

kepentingan, nilai dan pilihan yang sangat

mempengaruhi” .


Peran Negara Pada Kewajiban Penjaminan

Sosial konfirmatori : Jawaban Ekstrim

Sangat Setuju & sangat Tidak Setuju

No. Pertanyaan

35 Kegagalan negara dalam menyediakan jaminan sosial seharusnya menjadi

dasar pengajuan impeachment pada pemerintah

Ideologi pengaturan kontrol negara VS

masyarakat/komunitarian dan hak individu VS

kesetaraan sosial

No. Pertanyaan

1 Setiap warga negara berhak untuk hidup sehat dan sejahtera, karena itu

adalah tugas pemerintah menjamin agar setiap anggota masyarakat hidup

layak.

6 Masyarakat miskin karena tidak memiliki cukup akses terhadap pendidikan,

kesehatan dan perekonomian

7 Negara berkewajiban memberdayakan masyarakat miskin untuk meningkatkan

akses masyarakat miskin terhadap pelayanan sosial, kesehatan dan

perekonomian yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara.

9 Negara menanggung beban ekonomi yang sangat berat karena hutang luar

negeri yang sangat besar, harga minyak dunia yang semakin melonjak tajam,

beban subsidi yang tinggi, angka pengangguran yang tinggi dan angka

kemiskinan yang tinggi sementara pertumbuhan ekonomi semakin sulit.

Adalah wajar jika pemerintah tidak bisa memberikan jaminan kesehatan

kepada seluruh masyarakat

Konstelasi Politik

“...Kubu di pemerintah terbagidua. Nomor satu kubu yang ditunjuk adalah Menkeu, sehingga bercerita tentangfiskal. Sedangkan objek yang akan diatur adalah menteriBUMN. Dua menteri ini tidakmungkin. Bertemu dengan Kubu Menteri BUMN, yang mengatakan bahwa Depkes jugamau mengelola Jamkesmas. Polisi juga mengatakan bisamengelola BPJS.

“... Kubu di DPR dan kubupemerintah. Kubu DPR setalahlama tahu, sebenarnya kalau maubilang ideologi, akhir-akhir initidak ada masalah. Dua kububerargumentasi, Perekatnyaadalah uang, di sini tidak ada uangsama sekali. “( Wawancara dengan N dari F-PD, Anggota Pansus RUU BPJS)

Tidak ada yang berani

secara eksplisit

menyatakan menolak

RUU ini. Jelas itu, tapi

memang jelas terlihat

kubu-kubu. Ada yang pro,

kontra, dan yang

ditengah-tengah. Partai

pemerintah, pemenang,

oposan dan

selainnya.”(Wawancara

dengan L dari F-PKS,

Anggota Pansus RUU

BPJSRabu, 28 September 2011

Nilai Pribadi, Partai, Politik,

Kebijakan “... alhamdulillah di pansus tdk

lagi mempermasalahkan

partai apa. Kami melepaskan

baju partai dan baju fraksi.

Kami berterimakasih kepada

Setgab, teman fraksi lain

bahkan ditekan oleh

pimpinan, mereka siap jika

PAW.

...” Terlalu kecil jika ini ditarik

menjadi kepentingan PDIP.

Sebenarnya persoalan yang

meluas bukan soal PDIP, tapi

soal tanggung jawab negara

(R dari F-PDIP),

“ kami ini, khususnya

Demokrat, tentu ada

arahan kebijakan,

pertimbangan kapasitas

fiskal, kemampuan negara.

Tetapi kami merasa,

kesehatan ini perlu. Ini

bagus, fungsinya begitu

bagus, menjadikan saya

termotivasi terus

menerus.”(wawancara

dengan N dari F-PD,)


Nilai

“....Pemerintah menganggapno point di dalam UU SJSN ini; mudharatnya lebihbanyak daripadamanfaatnya. Bertanya padamenteri, menjawab no point. Bertanya kepadayang lebih tinggi darimenteri, kenapa bapaktidak lakukan ini? Jawabnya? Tidak ada orang yang mengerjakan. Artinya, pemerintah melihat bahwatiada point di sini.” (wawancara dengan N, F-PD, Ketua Pansus RUU BPJS)

“.... Di pansus ini walaupun

ada kecenderungan

mengikuti arahan partai,

tapi anggota pansus lebih

bisa membawa suara

pribadi tanpa ada arahan

khusus dr partai karena

kami merasa hal ini

memang perlu

diperjuangkan. “

(Wawancara dengan L dari

F-PKS, Anggota Pansus

RUU BPJS


Personal Values

No. Pertanyaan

3 Saya mempunyai nilai-nilai keyakinan yang jelas dan menjadi dasar untuk

menentukan tujuan hidup sehingga membuat saya berjuang sungguh-sungguh

untuk mencapainya.

18 Eksistensi seorang manusia ditentukan oleh kekuasaannya.

19 Kekuasaan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan.

21 Kedudukan dan jabatan tak pernah didapat cuma-cuma melainkan harus

dikejar dan diperjuangkan dengan bersungguh-sungguh.

22 Jabatan dan kedudukan adalah kekuasaan yang harus dipertahankan, diperkuat

dengan segala cara untuk kelanggengannya.

OrganizationalValues

No Pertanyaan

8 Jabatan yang saya emban mengharuskan saya mendahulukan tujuan

atau arahan kebijakan partai tempat saya bekerja dibandingkan

dengan kepentingan masyarakat.

26 Nilai-nilai dan kebijakan partai selalu menjadi arahan bagi saya dalam

bersikap, termasuk dalam konteks penyusunan RUU BPJS ini.

29 Persetujuan atau penolakan terhadap RUU BPJS didasari oleh

pertimbangan peningkatan jumlah pemilih partai pada pemilu

mendatang

37 Saya tetap mendukung atau menolak UU BPJS meskipun tidak sesuai

dengan kebijakan partai saya.

Nilai Politik & Kebijakan:

No Pertanyaan

2 Dari masa ke masa selalu ada perbedaan kelas sosial ekonomi di

masyarakat, maka perbedaan adalah wajar dan harus diterima.

4 Banyak orang di masyarakat kita yang sibuk memikirkan diri atau

kelompoknya sendiri dan tidak begitu peduli dengan kepentingan

kebanyakan.

5 Hanya orang yang bekerja keras yang akan hidup cukup, kemiskinan

adalah bukti dari kemalasan.

14 Menerapkan prinsip bisnis dalam lembaga pemerintahan dan

menjalankannya seperti selayaknya entitas bisnis dapat meningkatkan

efisiensi dan kualitas pelayanan publik.

Kepentingan

Secara umum informan mengakui bahwa kepentingan baik itu kepentingan politik maupun ekonomi mempengaruhi proses pembahasan RUU BPJS di DPR RI.

“Ada satu menteri yang mengatakan bahwa konsep dariDPR ini seperti “menggorok” menteri. BUMN uangnya beginibanyak, kementerian perlu danamendadak untuk menyehatkanBUMN yang kecil. Jadi ada banyakkepentingan. pada saat yang sama. .Ada buruh-buruh yang tidak mauada BPJS., ada yang demo mendukung, ini semua soal kepentingan (N dari F-PD DPR RI, Ketua Pansus BPJS)

Pertarungan kepentingan bahkan

menjadi penyebab berlarut-

larutnya proses pembahasan

RUU BPJS.

“...Birokrasi harus direformasi,

tarik-menarik kepentingan

membuat proses ini berlarut-

larut. Ada perbedaan sudut

pandang antara pemerintah

dan legislative. Ada ketakutan

pada pihak yang BUMN yang

menangani jaminan kesehatan

askes, taspen, dll.”( L dari F-

PKS, Anggota Pansus RUU

BPJS)Rabu, 28 September 2011

Interest

No Pertanyaan

27 Dalam politik setiap individu tidak dapat terlepas dari kepentingan

pribadi dan kelompoknya.

30 Berlarut-larutnya penyusunan RUU BPJS terjadi karena perbedaan

kepentingan antara DPR, Pemerintah , dan kepentingan industri

termasuk farmasi dan badan penyelenggara perasuransian sebelumnya.

31 Dalam penyusunan undang-undang selalu ada benturan kepentingan,

jika terjadi kebuntuan (dead lock) harus diselesaikan dengan Lobby, dan

pendekatan persuasif serta langkah politis lainnya.

32 Biaya politik dalam penyusunan undang-undang lazim terjadi biasanya

diperoleh dari kelompok yang menginginkan atau tidak menginginkan

disusunnya sebuah undang-undang.

Preferences (Pilihan)Dari penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa sebenarnya menyegerakan RUU BPJS pada akhirnya merupakan pilihan dari sisi policy maker.

“..... Dan banyak ketakutan-ketakutan yang sebenarnyabisa dijawab. Semakin dikajisemakin membuka jalanbahwa memang ini bisadilaksanakan. Misalnya hitung-hitungan tentang fiscal, sebenarnya ini tidak masalah, bisa. Hanya masalahnya mauatau tidak.”( L dari F-PKS, Anggota Pansus RUU BPJS)

“...Ini bukan sanggup tidak

sanggup, tapi soal political will,

bukan kebijakan charity tapi

pada kebijakan yang berbasis

konstitusi.”(R dari F-PDIP,

Anggota Pansus RUU BPJS)

“... Sebenarnya dalam

pembahasan UU BPJS ini,

anggota pansus bersepakat

dalam satu titik bahwa ini

memang harus

diperjuangkan. Ini menjadi

kesadaran dan kesepakatan

bersama, pada akhirnya ”( L

dari F-PKS, Anggota Pansus

RUU BPJS)Rabu, 28 September 2011

Peran Pressure Group Civil

Society Selain peran penting aspek ideologis pada elit dalam hal ini nilai,

kepentingan dan pilihan dalam proses penentapan kebijakan, ada faktor lain yang cukup berperan dalam proses pembahasan RUU BPJS ini, yakni peran kelompok penekan (pressure group) dalam kasus ini diwakili oleh gerakan ekstraparlementer atau fraksi balkon. Hal ini dikemukan oleh salah satu informan.

“... Saya analisa bagaimana ada BPJS, bagaimana buruh mendukungini, pada moment ini kita lihat konsensus yg terjadi tidak hanya diparlemen tapi juga di ektsra parlementer. Buruh berjuang tidakhanya untuk buruh tapi juga untuk rakyat. Ini suatu hal ygmengharukan sekali.” (wawancara dengan R dari F-PDIP, Anggota Pansus RUU BPJS)

“... Tdk ada UU yang dikawal 8 menteri, tidak ada UU lain yg dikawalpublik seperti ini, ada fraksi balkon. Dan itu bukan perjalanan yang gampang untuk membangun konsolidasi sperti itu.”(wawancara dengan R dari F-PDIP, Anggota Pansus RUU BPJS)


Kesimpulan

Proses pembahasan RUU BPJS dipengaruhi oleh bagaimana ideologi termasuk nilai, kepentingan dan pilihan yang ada pada elit yang terlibat dalam pembahasan RUU BPJS ini.

Kejelasan ideologi sebagai dasar memandang relasi antara negara dan warganegara, pemerintah dan rakyat amat menentukan kebijakan jaminan sosial dalam berbagai bentuk dan aplikasinya. Kejelasan ideologi ini juga mempengaruhi komitmen politik pemerintah

Perbedaan nilai, kepentingan dan pilihan dapat mencapai titik temu, (resolusi dan konsensus) bila terdapat sebuah kepentingan umum yang berlaku universal

Civil society (active citizen) dan hadirnya gerakan LSM sebagai pressure group berperan penting dalam penetapan kebijakan untuk mengontrol terakomodasinya kepentingan rakyat banyak.

Komunikasi politik dan terbangunnya jaringan yang melibatkan bernagai pihak yang berkepentingan menjadi langkah penting dalam penetapan kebijakan .


Daftar Referensi

Charlotte Bretherton and Geoffrey Ponton (ed), Global

Politics: An introduction (Cambridge, Massachussetts :

Blackwell Publishers, 1996

David E Apter, Introduction to Political Analysis, Prentice

Hall. Winthtop Publisher, Amerika Serikat. 1978:236-

James Anderson, Public Policy Making (2nd Edition) ( New York :

Holt, Renehart and Winston, 1969)

Theda Skocpol, Negara dan Revolusi Sosial : Suatu Analisis

Komparatif Tentang Perancis, Rusia, dan China (Jakarta :

Penerbit Erlangga, 1991), hlm 25

RamlanSurbakti. Memahami Ilmu Politik. Gramedia,

Jakarta.1992:132-3.Rabu, 28 September 2011

TERIMA KASIH


Documents

Aspek Ideologis Undang-undang BPJS : Analisis Nilai ... · Amerika Serikat dan Brazil memberikan contoh bagaimana nilai, kepentingan dan pilihan elit ... Pengisian „self assessment