BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Teknologi Informasi merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan

masyarakat sejahtera. Pemanfaatan teknologi khususnya komunikasi dan

informasi yang lazim dikenal dengan istilah ICT (Informasi and Comunications

Technologi ) secara aman, optimal, dan merata.1

Dalam dasawarsa terakhir mempengaruhi segala aspek kehidupan, mulai

dari ekonomi, budaya dan politik. Pemanfaatan teknologi komunikasi dan

informasi disamping memberi manfaat bagi masyarakat, disisi lain memiliki

peluang untuk digunakan sebagai alat menggunakan kejahatan2.

Tidak dapat dipungkiri hukum berjalan sangat lambat dan sedangkan

teknologi semakin berkembang bahkan selalu berubah dengan cepat. Ketidak

seimbangan antara hukum dan teknologi ini menyebabkan tingkat perbuatan

melawan hukum baik itu kejahatan maupun pelanggaran dalam segala aspek

kehidupan, baik itu ekonomi, budaya dan politik.

Dengan pesatnya perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi , pesat

pula perkembangan kriminalisasi. Dewasa ini ada berbagai jenis kejahatan baik

dilakukan perorangan maupun oleh Korporasi yang dapat dilakukan dengan

mudah serta menghasilkan harta kekayaan dalam jumlah yang cukup besar seperti

Korupsi, Penjualan Narkotika, Psikotropika, Perdagangan senjata gelap dan lain-

lain.

Kejahatan ini biasanya tidak hanya menyangkut satu negara namun

melibatkan negara lain, yang dikenal dengan kejahatan Transnasional. Dalam

kejahatan Transnasional harta kekayaan yang dihasilkan oleh pelaku biasanya

dicuci yang kita kenal dengan money laundering. Berdasarkan pasal 1 angka 1

1 Cahyana Ahmadi, Dampak Teknologi Komunikasi dan Informasi Terhadap Kegiatan Terorisme, Bandung: Tidak ada penerbit, 2003, hlm 1

2 Ibid.,.hlm 1

1

Undang-Undang No.25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang,

menyebutkan Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer,

membayarkan membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan,

membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan

yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan

maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan

sehinga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.3

Money Laundering adalah merupakan upaya pelaku kejahatan untuk

menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang di peroleh

dari tindakan pidana dengan cara memasukan harta kekayaan hasil tindak pidana

kedalam sistem keuangan khususnya dalam sistem perbankan baik didalam

maupun diluar negeri dengan maksud menghindarkan diri dari tuntutan hukum

atas kejahatan yang telah dilakukan dengan mengamankan harta kekayaan hasil

kejahatan dari sitaan aparat hukum4. Dengan bermacam modus Money laundering

dapat dilakukan dengan berbagai cara mulai dari hibah, penitipan, pertukaran,

pembayaran hingga pentransferan.

Karena kegiatan pencucian uang telah menjadi kejahatan transnasional,

maka proses pencucian uang oleh para pencuci uang tidak hanya dilangsungkan

terbatas dalam wilayah satu negara tertentu saja, tetapi harus dilakukan keluar dari

wilayah negara dimana uang hasil kejahatan itu diperoleh, yaitu dari kejahatan

yang dilakukan di negara tersebut, dan masuk kedalam wilayah negara lain,

bahkan beberapa wilayah negara lain. Apabila proses pencucian uang berlangsung

hanya terbatas di wilayah negara di mana hasil kejahatan itu diperoleh, maka

tujuan dilakukannya pencucian uang yaitu untuk menyembunyikan atau

menyamarkan asal usul kegiatan itu dari otoritas penegak hukum, tidak akan

dapat berhasil baik. Hasil kejahatan itu harus dapat diupayakan oleh para pencuci

uang yang bersangkutan menjauh dari sumbernya. Hal itu dilakukan dengan

upaya layering yang merupakan salah satu tahap dari proses pencucian uang.5

3 Da’I Bachtiar, Pedoman Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang .Pencucian Uang, Jakarta: Tidak ada penerbit, 2003, hlm 1

4 Da’I Bachtiar., Ibid. hlm 1,5 Sutan Remy Sjahdeini, Ibid , hlm 77

2

Oleh karena pencucian uang telah menjadi kejahatan transnasional yang

prosesnya dilakukan melampaui wilayah negara di mana hasil kejahatan itu

semula diperoleh, maka pemberantasannya hanya mungkin dilakukan dengan

kerja sama yang erat dan terus menerus antara negara-negara di dunia ini melalui

kerja sama internasional. Dalam pelaksanaanya hal itu dilakukan dengan

membentuk berbagai organisasi atau kelompok kerja sama.6

6 Sutan Remy Sjahdeini, Ibid. , hlm 78

3

BAB II

IDENTIFIKASI MASLAH

Untuk membatasi uraian dalam makalah ini, maka akan diidentifikasikan

beberapa permasalahan dari makalah ini adalah :

1. Apa Saja Aspek

Transnasional dalam kejahatan money laundering?

2. Bagaimana Modus Operandi

Tindak Pidana Pencucian Uang ?

4

BAB III

PEMBAHASAN

A. Aspek Transnasional dalam kejahatan money laundering

Tindak pidana pencucian uang tidak hanya dapat dilakukan secara

konvensional, tetapi juga dapat dilakukan melalui penyalahgunaan internet

sebagai salah satu kemajuan teknologi informasi, antara lain melalui layanan

internet banking. Sifat money laundering menjadi universal dan bersifat

transnasional yakni melintasi batas-batas yurisdiksi negara7. Berarti pemahaman

hukum pidana terhadap kejahatan ini tidak lagi terkait dengan asas teritorial suatu

negara saja akan tetapi lebih dari satu hukum nasional yang dilanggar. Uang hasil

dari tindak pidana ini tidak saja disimpan atau dimanfaatkan dalam suatu lembaga

keuangan suatu negara asal, akan tetapi juga dapat ditransfer ke negara lain

dengan berbagai macam cara dan kepentingan, misalnya dengan cara pembayaran

yang dilakukan melalui bank secara elektronik (cyberpayment)8.. Kegiatan

semacam ini melibatkan lebih dari satu hukum pidana nasional. Bank Indonesia

menyebutkan bahwa tindak pidana penyuapan, korupsi, perjudian, pemalsuan

uang merupakan pemicu money laundering. Dengan demikian Money

Laundering.dikatakan sebagai kejahatan transnasional.

Kejahatan transnasional mengandung pengertian bahwa kejahatan tersebut

mengandung unsur asing, maksudnya dalam pelaksanaan kejahatan itu melibatkan

pihak-pihak dari negara lain, yang terkadang merupakan sebuah jaringan

kejahatan termaksud, dengan kata lain kejahatan transnasional bersifat terorganisir

dan merugikan masyarakat internasional. Melihat sifat kejahatan transnasional

tersebut, maka tindak pidana pencucian uang sebagai kejahatan transnasional ini 7 NHT. Siahaan.. Pencucian uang dan Kejahatan Perbankan. Sinar Harapan. Jakarta, 2005, hlm.

103. 8 Ibid. halaman 3

5

tiada lain juga sebuah kejahatan yang termasuk dalam lingkup hukum pidana

internasional.

Hukum pidana internasional sebagai disiplin hukum memiliki dan telah

memenuhi empat unsur sebagai berikut 9:

1. Asas hukum pidana internasional, dapat dibedakan antara asas-asas

hukum hukum yang bersumber pada hukum internasional dan asas-asas

hukum yang bersumber pada hukum pidana nasional. Asas-asas hukum yang

bersumber pada hukum internasional terdiri dari asas-asas yang bersifat umum

seperti pacta sunt servanda dan bersifat khusus seperti yang diungkapkan oleh

Hugo Grotius yaitu asas au dedere au punere yang berarti terhadap pelaku

tindak pidana internasional dapat dipidana oleh negara tempat locus delicti

terjadi dalam batas teritorial suatu negara tersebut atau diserahkan atau

diekstradisi kepada negara peminta yang memiliki yurisdiksi untuk mewakili

pelaku tersebut. Selain itu, terdapat asas au dedere au judicare yang berarti

bahwa setiap negara berkewajiban untuk menuntut dan mengadili pelaku

tindak pidana internasional dan berkewajiban untuk melakukan kerja sama

dengan negara lain dalam menangkap, menahan dan menuntut serta mengadili

pelaku tindak pidana internasional sebagaimana dinyatakan oleh Bassioni.

Perbedaan kedua asas di atas terletak pada pemahaman dan persepsi

mengenai kedaulatan Negara, namun demikian kedua asas tersebut tidak dapat

dipisahkan dan saling mengisi. Sementara itu, asas-asas hukum pidana

internasional juga bersumber pada asas-asas hukum pidana nasional yaitu

asas legalitas, asas territorial, asas nasionalitas aktif dan pasif, asas

universalitas, asas non retroaktif, asas ne bis in idem dan asas tidak berlaku

surut.

2. Kaidah-kaidah hukum pidana internasional, meliputi semua

ketentuan dalam konvensi-konvensi internasional tentang kejahatan

internasional atau kejahatan transnasional, perjanjian-perjanjian internasional,

baik bilateral maupun multilateral mengenai kejahatan internasional serta

ketentuan lain mengenai tindak pidana internasional.

9 Ibid., hlm. 17

6

3. Proses dan penegakan hukum pidana internasional meliputi

ketentuan hukum internasional mengenai prosedur penegakan hukum pidana

internasional.

4. Objek hukum pidana internasional adalah tindak pidana

internasional yang telah diatur dalam konvensi-konvensi internasional.

Pada perkembangannya, Edward M. Wise, menyatakan bahwa pengertian

hukum pidana internasional bukan merupakan pengertian yang kaku dan pasti

karena dalam pengertian luas meliputi tiga topik sebagai berikut 10:

1. Topik pertama mengenai kekuasaan mengadili dari pengadilan

negara tertentu terhadap kasus-kasus yang mengandung unsur asing, termasuk

diantaranya masalah ekstradisi.

2. Topik kedua mengenai prinsip-prinsip hukum publik internasional

yang menetapkan kewajiban pada negara-negara yang dituangkan dalam

hukum pidana nasional atau hukum acara pidana nasional negara yang

bersangkutan yang bersumber dari konvensi dan perjanjian internasional yang

menyangkut masalah tindak pidana pencucian uang.

3. Topik ketiga mengenai keutuhan pengertian hukum pidana

internasional termasuk instrument-instrumen yang mendukung penegakan

hukum pidana internasional tersebut.

Istilah kejahatan transnasional menunjukan adanya kejahatan yang

sebenarnya bersifat nasional namun mengandung unsur asing atau lintas batas

negara. Kejahatan itu sebenarnya terjadi dalam batas wilayah suatu negara

(nasional), tetapi dalam beberapa hal terkait kepentingan negara-negara lain,

sehingga tampak adanya dua atau lebih negara yang berkepentingan atau terkait

dengan kejahatan tersebut. Pada praktiknya terdapat banyak faktor yang

menyebabkan adanya kepentingan lebih dari satu negara dalam suatu kejahatan,

baik pelakunya, korbannya, tempat terjadinya kejahatan atau perpaduan unsur-

unsur tersebut.

Ada beberapa dimensi yang dapat dijadikan pedoman dalam menentukan

bahwa suatu kejahatan itu merupakan kejahatan transnasional, yakni :

10 Ibid., hlm. 36

7

1. Tempat terjadinya kejahatan nasional di luar wilayah negara yang

bersangkutan tetapi menimbulkan akibat dalam wilayahnya, dalam hal ini ada

kepentingan satu negara atau lebih yang terkait dengan kejahatan itu.

2. Korban suatu kejahatan nasional tidak semata-mata dalam wilayah

negara itu sendiri tetapi juga terdapat di wilayah negara lain atau di suatu

tempat di luar wilayah negara.

3. Kejahatan yang terjadi dalam wilayah suatu negara tetapi

pelakunya adalah negara yang bukan warganegaranya.

Selain itu, terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk

mengidentifikasi suatu kejahatan sebagai kejahatan transnasional, yaitu tempat

terjadinya kejahatan, kewarganegaraan pelaku dan atau korbannya, korban yang

berupa harta benda bergerak dan atau benda tidak bergerak milik pihak asing,

Perpaduan antara butir 1,2 dan 3, tersentuhnya nilai-nilai kemanusiaan universal,

rasa keadilan dan kesadaran hukum umat manusia

Sementara itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

yang diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 juncto

Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958, terdapat beberapa asas yang berkaitan

dengan penerapan hukum pada kejahatan transnasional antara lain : Pasal 2

sampai dengan Pasal 9 KUHP mengenai lingkup berlakunya hukum pidana

terutama Pasal 9 KUHP yang menetapkan bahwa berlakunya hukum pidana

nasional dibatasi oleh ketentuan hukum internasional.

Kejahatan terorganisir adalah suatu jenis kejahatan kerah putih yang

dilakukan oleh para mafia dalam suatu jaringan yang terorganisir rapi pada suatu

organisasi bawah tanah, baik mafia preman maupun mafia intelek yang

melakukan berbagai jenis kejahatan dengan tujuan akhir yaitu mencari uang, baik

dilakukan melalui bisnis gelap atau terang-terangan11. Kejahatan terorganisir

(organized crime) harus dibedakan dengan kejahatan organisasi (organizational

crime), karena yang dimaksud dengan organizational crime adalah kejahatan yang

dilakukan oleh organisasi, baik berbentuk badan hukum atau non badan hukum,

11 Munir Fuady, Bisnis Kotor, Anatomi Kejahatan Kerah Putih, Citra Adtya Bhakti, Bandung, 2004, hlm. 41.

8

sedangkan organized crime adalah tindakan yang dilakukan oleh sekelompok

orang yang memiliki kegiatan utama yang berlawanan dengan hukum (pidana)

dengan tujuan mencari keuntungan secara ilegal dengan menggunakan kekuasaan

yang tidak sah, melakukan pemerasan, bahkan manipulasi finansial12. Contoh

kejahatan terorganisir antara lain pencucian uang, mafia pembobolan bank,

peredaran gelap narkoba, dan sebagainya. Oleh karena itu, tindak pidana

pencucian uang juga berkaitan dengan kejahatan terorganisir dan melibatkan

lebih dari suatu negara sehingga dianggap sebagai kejahatan transnasional.

Berbicara mengenai kejahatan transnasional, tentu berkaitan pula dengan

ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik

Dalam Masalah Pidana. Pada kasus-kasus yang merupakan kejahatan

transnasional diperlukan adanya kerja sama antarnegara untuk mempermudah

penanganan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang

pengadilan atas suatu masalah pidana yang timbul baik di Negara Peminta

maupun Negara Diminta. Untuk memberikan dasar hukum yang kuat mengenai

kerja sama antarnegara dalam bentuk bantuan timbal balik dalam masalah pidana

diperlukan perangkat hukum yang dapat dijadikan pedoman bagi Pemerintah

Republik Indonesia untuk membuat perjanjian dan melaksanakan permintaan

bantuan kerja sama dari negara asing. Perangkat hukum tersebut berupa undang-

undang yang mengatur beberapa asas atau prinsip, prosedur dan persyaratan

permintaan bantuan, serta proses hukum acaranya. Asas atau prinsip bantuan

timbal balik dalam masalah pidana dalam Undang-Undang di atas didasarkan

pada ketentuan hukum acara pidana, perjanjian antar negara yang dibuat, serta

konvensi dan kebiasaan internasional. Bantuan timbal balik dalam masalah

pidana dapat dilakukan berdasarkan suatu perjanjian dan jika belum ada

perjanjian, maka bantuan dapat dilakukan atas dasar hubungan baik. Undang-

Undang ini tidak memberikan wewenang untuk mengadakan ekstradisi atau

penyerahan orang, penangkapan atau penahanan dengan maksud untuk ekstradisi

atau penyerahan orang, pengalihan narapidana, atau pengalihan perkara.

Di samping itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 termaksud

12Ibid, hlm.43.

9

mengatur secara rinci mengenai permintaan bantuan timbal balik dalam masalah

pidana dari Pemerintah Republik Indonesia kepada Negara Diminta dan

sebaliknya yang antara lain menyangkut pengajuan permintaan bantuan,

persyaratan permintaan, bantuan untuk mencari atau mengindentifikasi orang,

bantuan untuk mendapatkan alat bukti, dan bantuan untuk mengupayakan

kehadiran orang.

B. Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam melaksanakan pencucian uang, modus operandi yang biasa

dilakukan dengan beberapa cara yakni:

1. Melalui kerja sama modal Uang hasil kejahatan secara tunai dibawa ke luar

negeri. Uang tersebut masuk kembali dalam bentuk kerjasama modal (Joint

Venture Project). Keuntungan inventasi tersebut harus diinventasikan lagi

dalam berbagai usaha lain. Keuntungan usaha lain ini dinikmati sebagai uang

yang sudah bersih karena tampaknya diolah secara legal, bahkan dikenakan

pajak.

2. Melalui agunan kredit Uang tunai diselundupkan ke luar negeri. Lalu

disimpan di bank negara tertentu yang prosedur perbankannya termasuk

lunak. Dari bank tersebut ditransfer ke Bank Swiss dalam bentuk deposito.

Kemudian dilakukan peminjaman ke suatu bank di Eropa dengan jaminan

deposito tersebut. Uang hasil kredit ditanamkan kembali ke asal uang haram

tadi.

3. Melalui perjalanan luar negeri Uang tunai ditransfer ke luar negeri melalui

bank asing yang berada di negaranya. Lalu uang tersebut dicairkan kembali

dan dibawa kembali ke negara asalnya oleh orang tertentu. Seolah–olah uang

tersebut berasal dari luar negeri.

4. Melalui penyamaran usaha dalam negeri Dengan usaha tersebut maka

didirikanlah perusahaan samaran, tidak dipermasalahkan apakah uang tersebut

10

berhasil atau tidak, tetapi kesannya uang tersebut telah menghasilkan uang

bersih.

5. Melalui penyamaran perjudian Dengan uang tersebut didirikan usaha

perjudian. Tidak menjadi masalah apakah menang atau kalah. Akan tetapi

akan dibuat kesan menang, sehingga ada alasan asal usul uang tersebut.

Seandainya di Indonesia masih ada lottre atau sejenisnya yang lain, kepada

pemilik uang haram dapat ditawarkan nomor menang dengan harga yang lebih

mahal. Dengan demikian uang tersebut memberikan kesan kepada yang

bersangkutan sebagai hasil kemenangan kegiatan perjudian tersebut.

6. Melalui penyamaran dokumen Uang tersebut secara fisik tidak kemana-mana,

tetapi keberadaannya didukung oleh berbagai dokumen palsu atau yang

diadakan, seperti membuat double invoice dalam jual beli dan ekspor impor,

agar ada kesan uang tersebut sebagai hasil kegiatan luar negeri

7. Melalui pinjaman luar negeri Uang tunai dibawa ke luar negeri dengan

berbagai cara, lalu uang tersebut dimasukkan kembali sebagai pinjaman luar

negeri. Hal ini seakan-akan memberi kesan bahwa pelaku memperoleh

bantuan kredit luar negeri

8. Melalui rekayasa pinjaman luar negeri Uang secara fisik tidak kemana-mana,

tetapi kemudian dibuat suatu dokumen seakan-akan ada bantuan atau

pinjaman luar negeri. Jadi pada kasus ini sama sekali tidak ada pihak

pemberian pinjaman, yang ada hanya dokumen pinjaman yang kemungkinan

besar adalah dokumen palsu.

Didasarkan pada tipologinya dalam perbuatan tindak pidana pencucian

uang terdapat beberapa modus:

1. Tipologi dasar

a. Modus orang ketiga, yaitu dengan menggunakan seseorang untuk

menjalankan perbuatan tertentu yang diinginkan oleh pelaku pencurian

uang, dapat dengan menggunakan atau mengatasnamakan orang ketiga

atau orang lain lagi yang berlainan. Ciri-cirinya adalah orang ketiga

hampir selalu nyata dan bukan hanya nama palsu dalam dokumen, orang

ketiga biasanya menyadari ia dipergunakan, orang ketiga tersebut

11

merupakan orang kepercayaan yang bisa dikendalikan, dan hubungannya

dengan pelaku sangat dekat sehingga dapat berkomunikasi setiap saat.

b. Modus topeng usaha sederhana, merupakan kelanjutan modus orang

ketiga, dimana orang tersebut akan diperintahkan untuk mendirikan suatu

bidang usaha dengan menggunakan kekayaan yang merupakan hasil

tindak pidana.

c. Modus perbankan sederhana, dapat merupakan kelanjutan modus pertama

dan kedua, namun juga dapat berdiri sendiri. Disini terjadi

perpindahansistem transaksi tunai yang berubah dalam bentuk cek

kontan, cek perjalanan, atau bentuk lain dalam deposito, tabungan yang

dapat ditransfer dengan cepat dan digunakan lagi dalam pembelian aset-

aset. Modus ini banyak meninggalkan jejak melalui dokumen rekening

koran, cek, dan data-data lain yang mengarah pada nasabah itu, serta

keluar masuknya dari proses transaksi baik yang menuju pada seseorang

maupun pada aset-aset, atau pun pada pembayaran-pembayaran lain.

d. Modus kombinasi perbankan atau usaha, yang dilakukan oleh orang

ketiga yang menguasai suatu usaha dengan memasukkan uang hasil

kejahatan ke bank untuk kemudian ditukar dengan cek yang kemudian

digunakan untuk pembelian aset atau pendirian usaha-usaha lain.

2. Tipologi ekonomi

a. Model smurfing, yakni pelaku menggunakan rekan-rekannya yang banyak

untuk memecah sejumlah besar uang tunai dalam jumlah-jumlah kecil

dibawah batas uang tunai sehingga bank tidak mencurigai kegiatan

tersebut untuk kemudian uang tunai tersebut ditukarkan di bank dengan

cek wisata atau cek kontan. Bentuk lain adalah dengan memasukkan

dalam rekening para smurfing di satu tempat pada suatu bank kemudian

mengambil pada bank yang sama di kota yang berbeda atau disetorkan

pada rekening-rekening pelaku pencucian uang di kota lain sehingga

terkumpul dalam beberapa rekening pelaku pencucian uang. Rekening ini

tidak langsung atas nama pelaku namun bisa menunjuk pada suatu

perusahaan lain atau rekening lain yang disamarkan nama pemiliknya.

12

b. Model perusahaan rangka, disebut demikian karena perusahaan ini

sebenarnya tidak menjalankan kegiatan usaha apapun, melainkan dibentuk

agar rekening perusahaannya dapat digunakan untuk memindahkan

sesuatu atau uang. Perusahaan rangka dapat digunakan untuk penempatan

(placement) dana sementara sebelum dipindah atau digunakan lagi.

Perusahaan rangka dapat terhubung satu dengan yang lain misal saham PT

A dimiliki oleh PT B yang berada di daerah atau negara lain, sementara

saham PT B sebagian dimiliki oleh PT A, PT B, PT C, dan/atau PT D

yang berada di daerah atau negara lain

c. Modus pinjaman kembali, adalah suatu variasi dari kombinasi modus

perbankan dan modus usaha. Contohnya, pelaku pencucian uang

menyerahkan uang hasil tindak pidana kepada A (orang ketiga), dan A

memasukkan sebagian dana tersebut ke bank B dan sebagian dana juga

didepositokan ke bank C. Selain itu A meminjam uang ke bank D. Dengan

bunga deposito bank C, A kemudian membayar bunga dan pokok

pinjamannya dari bank D. Dari segi jumlah memang terdapat kerugian

karena harus membayar bunga pinjaman namun uang illegal tersebut telah

berubah menjadi uang pinjaman yang bersih dengan dokumen yang

lengkap.

d. Modus under invoicing, yaitu modus untuk memasukkan uang hasil tindak

pidana dalam pembelian suatu barang yang nilai jual barang tersebut

sebenarnya lebih besar daripada yang dicantumkan dalam faktur.

e. Modus over invoicing, merupakan kebalikan dari modus under invoicing.

f. Modus over invoicing II, dimana sebenarnya tidak ada barang yang

diperjualbelikan, yang ada hanya faktur-faktur yang dijadikan bukti

pembelian (penjualan fiktif) sebab penjual dan pembeli sebenarnya adalah

pelaku pencucian uang.

g. Modus pembelian kembali, dimana pelaku menggunakan dana yang telah

dicuci untuk membeli sesuatu yang telah dia miliki.

3. Tipologi IT

a. Modus E-Bisnis, menggunakan sarana internet.

13

b. Modus scanner merupakan tindak pidana pencucian uang dengan predicate

crime berupa penipuan dan pemalsuan atas dokumen-dokumen transaksi

keuangan.

4. Tipologi hitek Dimana suatu bentuk kejahatan terorganisir secara skema

namun orang-orang kunci tidak saling mengenal, nilai uang relatif tidak besar

tetapi bila dikumpulkan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Dikenal

dengan nama modus cleaning dimana kejahatan ini biasanya dilakukan

dengan menembus sistem data base suatu bank.

14

BAB IV

KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kejahatan transnasional mengandung pengertian bahwa kejahatan tersebut

mengandung unsur asing, maksudnya dalam pelaksanaan kejahatan itu

melibatkan pihak-pihak dari negara lain, yang terkadang merupakan sebuah

jaringan kejahatan termaksud, dengan kata lain kejahatan transnasional

bersifat terorganisir dan merugikan masyarakat internasional. Melihat sifat

kejahatan transnasional tersebut, maka tindak pidana pencucian uang sebagai

kejahatan transnasional ini tiada lain juga sebuah kejahatan yang termasuk

dalam lingkup hukum pidana internasional.

2. modus operandi yang biasa dilakukan dengan beberapa cara yakni,Melalui

kerja sama modal, Melalui agunan kredit, Melalui perjalanan luar negeri,

Melalui penyamaran usaha dalam, Melalui penyamaran perjudian, Melalui

penyamaran dokumen dan Melalui pinjaman luar negeri

3. Didasarkan pada tipologinya dalam perbuatan tindak pidana pencucian uang

terdapat beberapa modus:

a. Tipologi dasar

1) Modus orang ketiga,

2) Modus topeng usaha sederhana

3) Modus perbankan sederhana

4) Modus kombinasi perbankan atau usaha

b. Tipologi ekonomi

1) Model smurfing

2) Model perusahaan rangka

3) Modus pinjaman kembali

4) Modus under invoicinge.

5) Modus over invoicing

15

6) Modus over invoicing II

7) Modus pembelian kembali,

c. Tipologi IT

a. Modus E-Bisnis, menggunakan sarana internet.

b. Modus scanner

d. Tipologi hitek

16