12
UU NOMOR 20 TAHUN 2003 UU NOMOR 20 TAHUN 2003 (SISTEM PENDIDIKAN (SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL) NASIONAL) SNP termasuk SNP termasuk standar standar penilaian penilaian pendidikan pendidikan (Pasal 35) (Pasal 35) Evaluasi dilakukan dalam Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Pasal 57) berkepentingan (Pasal 57)

Aturan_Penilaian

  • Upload
    rezqa

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Evaluasi pengajaran

Citation preview

  • UU NOMOR 20 TAHUN 2003(SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL)SNP termasuk standar penilaian pendidikan (Pasal 35)Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Pasal 57)

  • Pasal 58(1) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan;(2) Evaluasi peserta didik, untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan;Pasal 61Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi;Ijazah pengakuan penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian;Sertifikat kompetensi pengakuan terhadap keahlian untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi.UU NOMOR 20 TAHUN 2003(SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL)

  • STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (PP Nomor 19 Tahun 2005)Pasal 2Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi standar:a.isi; b.proses; c.kompetensi lulusan; d.pendidik dan tenaga kependidikan; e.sarana dan prasarana;f.pengelolaan;g.pembiayaan; dan h.penilaian pendidikan.

  • STANDAR KOMPETENSI LULUSANPasal 25(1)SKL digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik.(2)SKL meliputi kompetensi seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran.(3)KL untuk mata pelajaran bahasa menekankan pada kemampuan membaca dan menulis yang sesuai dengan jenjang pendidikan.(4)KL mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (PP Nomor 19 Tahun 2005)

  • Pasal 26(3)SKL pada satuan PMK bertujuan meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahklak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya.Pasal 27(1)SKL Dikdasmen dan pendidikan nonformal dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (PP Nomor 19 Tahun 2005)

  • STANDAR PENILAIAN PENDIDIKANPasal 63(1)Penilaian pendidikan pada jenjang Dikdasmen terdiri atas: a.penilaian hasil belajar oleh pendidik; b.penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; danc.penilaian hasil belajar oleh Pemerintah.STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (PP Nomor 19 Tahun 2005)

  • Penilaian Hasil Belajar oleh PendidikPasal 64(1)Berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas.Menilai pencapaian kompetensi peserta didik, bahan penyusunan laporan, dan memperbaiki proses pembelajaran.STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (PP Nomor 19 Tahun 2005)

  • Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan PendidikanPasal 65(1)Menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. (2)Penilaian akhir untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.Mempertimbangkan hasil penilaian peserta didik oleh pendidik.Dilakukan melalui ujian sekolah/madrasah.STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (PP Nomor 19 Tahun 2005)

  • Penilaian Hasil Belajar oleh PemerintahPasal 66(1)Menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan teknologi dan dilakukan dalam bentuk ujian nasional.(2)UN dilakukan secara obyektif, berkeadilan, dan akuntabel.(3)UN diadakan sekurang-kurangnya satu kali dan sebanyak-banyaknya dua kali dalam satu tahun pelajaran.STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (PP Nomor 19 Tahun 2005)

  • Pasal 67(1)Pemerintah menugaskan BSNP untuk menyelenggarakan UN yang diikuti peserta didik pada setiap satuan pendidikan jalur formal pendidikan dasar dan menengah dan jalur nonformal kesetaraan.(2)Dalam penyelenggaraan UN BSNP bekerja sama dengan instansi terkait di lingkungan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan satuan pendidikan.(3)Ketentuan mengenai UN diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (PP Nomor 19 Tahun 2005)

  • KelulusanPasal 72(1)Peserta didik dinyatakan lulus setelah: a.menyelesaikan seluruh program pembelajaran;b.memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir;c.lulus ujian sekolah/madrasah; dand.lulus Ujian Nasional.(2)Kelulusan peserta didik ditetapkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan kriteria yang dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (PP Nomor 19 Tahun 2005)

  • SERTIFIKASIPasal 89(1)Pencapaian kompetensi akhir peserta didik dinyatakan dalam dokumen ijazah dan/atau sertifikat kompetensi.(2)Ijazah diterbitkan oleh satuan pendidikan sebagai tanda bahwa yang bersangkutan telah lulus dari satuan pendidikan.(5)Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau oleh lembaga sertifikasi mandiri yang dibentuk oleh organisasi profesi yang diakui Pemerintah sebagai tanda bahwa yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi.STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (PP Nomor 19 Tahun 2005)