Web viewKemitraan usaha ini dibina dengan pen-dampingan usaha dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sragen. Kelompok-kelompok peternak perbibitan sapi potong,

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tujuan utama

penyelenggaraan pemerintahan daerah, sesungguhnya adalah pengembangan

semangat demokrasi, peningkatan peran serta dan pemberdayaan

masyarakat, dan pemerataan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari

pelaksanaan di lapangan, muncul berbagai persoalan yang cenderung

kompleks dan multidimensional. Berbagai kalangan telah memprediksi akan

terjadi kesimpangsiuran pemahaman dan pengkotak-kotakan dalam

penyelenggaraan otonomi daerah. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan

inefisiensi pengelolaan pemerintahan daerah, kemudian hubungan serasi

antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah

Kabupaten/Kota tidak terpelihara. Akhirnya persatuan dan kesatuan bangsa

melemah dan menimbulkan disintegrasi bangsa.

Fenomena-fenomena tersebut menjadi isu penting yang pantas

mendapat perhatian serius. Masih banyak isu strategis dalam konteks

kerjasama sektoral dan daerah. Karena itu isu-isu tersebut mesti diletakkan

dalam kerangka kerjasama pembangunan sektoral dan daerah dan dikaji

secara mendalam. Pertimbangannya adalah, pertama, pembangunan di masa

lalu syarat dengan sentralisme, semua otoritas pembangunan berada di

tangan dan diatur sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Kedua, disadari bahwa

kelembagaan kerjasama pembangunan sektoral dan daerah memiliki urgensi

tinggi, tetapi kerjasama tersebut sebenarnya belum memiliki format ideal.

Ketiga, ketidakjelasan arah kerjasama pembangunan sektoral dan daerah

dapat menjadi ancaman nyata tehadap masa depan integrasi nasional dan

prospek otonomi daerah.

Kerjasama antar Daerah dan Internasional 1

UU Nomor 32 Tahun 2004 sesungguhnya telah memberikan peluang

kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan yang diarahkan untuk

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan

pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya

saing daerah. Dalam kaitan dengan upaya tersebut, undang-undang

memfasilitasi dilakukannya kerjasama antar pemerintah daerah dan dengan

pihak ketiga, sejauh kerjasama itu dilakukan dan didasarkan pada

pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sinergi dan saling

menguntungkan yang dapat diwujudkan dalam bentuk badan kerjasama yang

diatur dengan Keputusan Bersama. Di samping itu pelaksanaan urusan

pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas Daerah dan untuk

menciptakan efisiensi, Daerah wajib mengelola pelayanan publik secara

bersama dengan Daerah sekitarnya untuk kepentingan masyarakat.

Kerjasama yang dimaksud bisa berupa kerjasama di Bidang ekonomi,

seperti Perdagangan, kerjasama ekonomi regional/sub-regional, pinjaman

luar negeri, penanaman modal asing, ekspor impor investasi,

ketenagakerjaan, kelautan dan perikanan, ilmu pengetahuan dan teknologi,

dan lain-lain. Kerjasama sosial dan budaya kerjasama di bidang pendidikan,

kesehatan, bantuan kemanusiaan, kepemudaan.


1.2 TUJUAN PENULISAN

a. Memenuhi salah satu tugas mata kuliah Kerjasama antar Daerah dan

Internasional.

b. Mengetahui bentuk dan aturan kerjasama baik antar propinsi, kabupaten

maupun kota.

c. Mengetahui hal apa saja yang dapat dikerjasamakan dengan daerah lain.

d. Dapat mengukur seberapa jauh pemerintah daerah di Indonesia

melakukan kerjasama untuk merealisasikan kesejahtaraan rakyat.

e. Dapat mengetahui pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama antar

daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Dapat menganalisis permasalahan yang sering terjadi dalam kerjasama

antar daerah dan mencoba mencari jalan keluar sebagai upaya

penyelesaian dari permasalahan tersebut.

1.3 RUMUSAN MASALAH

a. Mengapa kerjasama antar daerah di Indonesia diperlukan ?

b. Bagaimana bentuk kerjasama yang sering dipakai dan dianggap paling

ideal untuk mempercepat proses pencapaian kesejahteraan rakyat, berikan

contoh kerjasamanya ?


BAB II

PEMBAHASAN

Kesejahteraan Masyarakat Dan Kerjasama Antar Daerah

Desentralisasi (politik, administratif dan fiskal) adalah penyerahan

kekuasaan, kewenangan, sumber daya, keuangan dan tanggungjawab dari

pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah mempunyai “hak”

jika berhadapan dengan pusat, sebaliknya ia mempunyai “tanggungjawab”

mengurus kepentingan publik untuk dan kepada rakyat. Secara teoretis tujuan

desentralisasi adalah menciptakan pemerintahan yang efektif-efisien,

membangun demokrasi lokal dan menghargai keragaman lokal. Tujuan

akhirnya adalah menciptakan kesejahteraan rakyat.

Negara merupakan aktor pertama dan utama yang bertanggungjawab

mencapai janji kesejahteraan. Pemerintah daerah, sebagai representasi negara,

dapat menggandeng swasta (sektor kedua) untuk memacu pertumbuhan

ekonomi sekaligus memfasilitasi elemen-elemen masyarakat lokal dalam

menggerakkan ekonomi rakyat untuk menciptakan pemerataan. Pertumbuhan

dan pemerataan itu merupakan dua skema untuk membangun kemakmuran. Di

sisi lain pemerintah daerah dapat melancarkan reformasi pelayanan publik dan

kebijakan (pembangunan) sosial untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Adanya keterbatasan dan ketimpangan baik potensi maupun sumber daya

yang dimiliki oleh pemerintah daerah, mensyaratkan pemerintah daerah

Propinsi dan Kabupaten/Kota untuk menggali potensi daerahnya melalui

pengembangan kerjasama kemitraan strategis baik itu antar daerah maupun

dengan badan usaha daerah (BUMD), swasta dan masyarakat.

Peningkatan potensi dan kapasitas daerah perlu dilakukan melalui

kerjasama kemitraan lintas sector yang bertujuan menciptakan iklim yang

kondusif antar Pemerintah Daerah dengan memanfaatkan peluang nasional,


regional dan global guna kepentingan daerah dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat sesuai dengan amanat konstitusi

Negara Undang-undang Dasar 1945.

Setiap daerah memiliki batas wilayah administratif yang ditentukan

secara formal melalui peraturan perundangan, akan tetapi dalam kenyataan

berbagai masalah dan kepentingan sering muncul sebagai akibat dari hubungan

fungsional di bidang sosial ekonomi yang melewati batas-batas wilayah

administratif tersebut. Dalam konteks ini, alasan utama diperlukan kerjasama

antara pemerintah daerah adalah agar berbagai masalah lintas wilayah

administratif dapat diselesaikan bersama dan sebaliknya agar banyak potensi

yang mereka miliki dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama.

Konsekuensinya adalah harus dilakukan pembenahan microorganizationnal

abilities of governments di tingkat daerah – suatu bentuk reformasi manajemen

publik yang harus diperhatikan pemerintah saat ini, dan tidak semata

membenahi macroorganizational capacities di tingkat pusat.

Pengelolaan kerjasama antardaerah tersebut dapat dilaksanakan oleh

badan pengelola yang pengaturan dan pembentukannya dapat diatur dengan

keputusan bersama antar daerah tersebut. Kerjasama akan terjadi ketika pihak

yang bekerjasama mendapatkan keuntungan dari kerjasama tersebut (simbiose

mutualisme) atau paling tidak ada pihak yang diuntungkan tetapi tidak ada

pihak yang dirugikan (simbiose komensalisme). Karena itu, bentuk kerjasama

itu juga dipengaruhi keunggulan komparatif (kepemilikan sumber) dan

keunggulan kompetitif (efisiensi).

Beberapa substansi penting yang diatur dalam pasal 2 PP 50 Tahun 2007

tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah, antara lain : Kerjasama

daerah dilakukan dengan prinsip: efesiensi, efektivitas, sinergi, saling

menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan

kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia, kesamaan kedudukan, transparansi, keadilan dan kepastian


hukum. Sedangkan pasal 4 mengatur tentang Obyek kerja sama daerah

adalah seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah

otonomi dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik. Dalam pasal 5 PP

50 Tahun 2007 bahwa kerja sama daerah dituangkan dalam bentuk

perjanjian kerja sama :

1. Dalam rangka membantu kepala daerah melakukan kerja sama dengan

daerah lain yang dilakukan secara terus-menerus atau diperlukan waktu

paling singkat 5 (lima) tahun, kepala daerah dapat membentuk badan

kerja sama.

2. Badan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan perangkat

daerah.

Sedangkan dalam pasal 24 diatur mengenai :

1. Pembentukan dan susunan organisasi badan kerja sama sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

2. Badan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 mempunyai

tugas :

a. membantu melakukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi atas

pelaksanaan kerja sama,

b. memberikan masukan dan saran kepada kepala daerah masing-masing

mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada

permasalahan,

c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala daerah masing-masing,

Kerja sama antar daerah dapat terealisasi dengan setidaknya

memperhatikan dua motivasi utama dalam perwujudannya, yaitu:

Pertama, sebagai usaha untuk mengurangi kemungkinan adanya

kemajuan pembangunan yang pesat di satu daerah dengan membawa akibat

distruktif terhadap daerah-daerah sekitarnya, langsung maupun tidak langsung.


Dalam hubungan ini titik berat perhatian ditujukan pada usaha untuk

mewujudkan keserasian perkembangan wilayah dari daerah-daerah yang

berdekatan.

Kedua, sebagai usaha untuk memecahkan masalah bersama dan atau

untuk mewujudkan tujuan-tujuan bersama, terlepas dari kenyataan apakah

daerah-daerah itu secara geografis berdekatan atau tidak. Jadi motivasi yang

pertama dientuk melalui kenyataan tidak seimbangnya kemampuan daerah yang

satu terhadap yang lain, sehingga perlu langkah-langkah penyesuaian. Motivasi

yang kedua dibentuk melalui kesadaran bahwa suatu tujuan tertentu yang

hendak diwujudkan tidak mungkin tercapai secara berdaya guna dan hasil guna

tanpa melalui kerja sama antar daerah.

Dalam PP No.50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama

Daerah, yang dimaksud dengan kerjasama daerah adalah “...kesepakatan antara

gubernur dengan gubernur atau gubernur dengan bupati/walikota atau antara

bupati/wali kota dengan bupati/wali kota yang lain, dan atau gubernur,

bupati/wali kota dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta

menimbulkan hak dan kewajiban.” (Ps.1).

Terdapat beberapa dasar pertimbangan yang dapat digunakan sebagai

rujukan dalam rangka mengembangkan kerjasama kemitraan strategis antar

daerah, BUMD, swasta dan masyarakat, yaitu antara lain: (a) Efisiensi dan

kualitas; kerjasama kemitraan merupakan sarana dalam rangka meningkatkan

efisiensi dan peningkatan kualitas pelayanan (service delivery) publik kepada

masyarakat. Persyaratan ini menjadi sangat penting manakala kemitraan yang

dibangun adalah dengan pihak swasta melalui penyertaan modal ataupun bentuk

kontrak (contracting out); (b) Efektivitas; setiap organisasi dalam rangka

mencapai tujuannya dituntut untuk mencapai sasaran yang ditetapkan

semaksimal mungkin (efektif) dan dengan menggunakan sumber daya sekecil

mungkin (efisien).


Dengan sistem kontrak ini, pemilik akan lebih mudah mengontrol hasil

pekerjaan sebagaimana yang diharapkan sehingga hasil yang diinginkan bisa

tercapai secara efektif; (c) Memacu dinamika organisasi; dengan membuka

kesempatan bagi masyarakat untuk menjadi mitra kerjasama pemerintah maka

hal ini akan membuka peluang usaha lebih banyak bagi masyarakat.

Sebagaimana diketahui jumlah pengeluaran pemerintah merupakan bagian yang

sangat besar dalam kehidupan ekonomi nasional. Apabila jumlah uang tersebut

dialirkan ke swasta atau masyarakat maka ini akan memacu pertumbuhan

dinamika kehidupan sosial ekonomi masyarakat; (d) Berbagi resiko dan

keuntungan (risk and benefit sharing); setiap kegiatan selalu membawa resiko.

Dengan Kerjasama yang dibangun dengan pihak lain maka diharapkan resiko

yang akan terjadi dapat dibagi rata (risk sharing) dengan pihak mitranya.

Sesungguhnya terdapat pilihan-pilihan yang dapat diambil oleh provinsi

guna mengoptimalkan kinerja pembangunannya, khususnya dalam mencapai

target-target makro pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen

RPJMD 2007-2012, yaitu:

1. membentuk kerjasama daerah uni-sektoral guna melakukan drilling terhadap

satu atau lebih isu strategis dalam bidang/sektor tertentu. Misalnya isu

strategis rendahnya tingginya buta aksara, ARLS, APK/APM sekolah,

hingga isu sekolah roboh atau bangunan pendidikan rusak di daerah tertentu,

atau isu strategis tingginya kematian bayi/ibu melahirkan di daerah tertentu,

tingginya balita gizi buruk, dll; dapat ditangani melalui kerjasama uni-

sektoral antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Sebagai forum

kerjasama, maka dalam prakteknya diikat oleh kesepakatan tertentu (MoU)

antar kepala daerah, yang diinisiasi dan difasilitasi oleh satuan kerja terkait.

Kemudian mengingat sifat kerjasama yang uni-sektoral, maka kerjasama ini

dilakukan pada sektor tertentu mulai dari tahap perencanaan hingga

pelaksanaan.


Perencanaan dilakukan oleh salah kedua level pemerintahan daerah,

sementara pembiayaan dan pelaksanaan kegiatan dapat di-share berdasarkan

urusan daerah atau berdasarkan komitmen politik tertentu. Mekanisme

pelaksanaannya dapat saja dilakukan melalui mekanisme hibah untuk tujuan

tertentu (spesific grants), melalui tugas pembantuan (bila domain urusan ada

pada level pemerintahan yang lebih tinggi), atau melalui sharing peran dan

pembiayaan antar pemerintahan daerah. Dengan bentuk kerjasama ini, maka

pengentasan masalah-masalah pada sektor tertentu yang terkait dengan

penurunan atau peningkatan indikator tertentu dapat secara terukur dan

feasible dilakukan secara efisien dan efektif.

2. membentuk forum kerjasama daerah multi-sektoral guna melakukan drilling

terhadap satu atau lebih isu strategis lintas bidang/sektor. Misalnya isu

strategis rendahnya IPM di daerah tertentu. IPM merupakan isu strategis

lintas sektor mengingat indeks pembangunan manusia merupakan hasil dari

indikator pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Realisasi forum kerjasama ini dapat dilakukan secara massal (seluruh

kabupaten/kota dan provinsi) maupun terbatas (sebagian), melalui

kesepakatan kerjasama dalam bentuk forum kerjasama daerah. Wujud nyata

dari kerjasama ini dapat diwujudkan dalam bentuk forum kerjasama tahunan

di luar agenda Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang).

Sebagaimana kerjasama uni-sektoral di atas, output kerjasama multi-sektoral

dapat diwujudkan dalam bentuk spesific grants maupun tugas pembantuan.

Guna memfasilitasi terlaksananya kedua hal di atas, pemerintah daerah perlu

memfasilitasi pengaturannya melalui Peraturan Daerah, yang akan menjadi

payung hukum bagi setiap pelaksanaan kerjasama daerah, khususnya

memfasilitasi terwujudnya spesific grants untuk menangani isu uni-sektoral

maupun multi-sektoral.


Pilihan pada spesific grants, secara obyektif sesungguhnya paling

akuntabel dan rasional, mengingat dengan hibah spesifik tersebut maka target

kinerja pencapaian prioritas daerah provinsi dapat lebih terarah, terukur, dan

terpadu, sejauh beberapa prakondisinya terpenuhi, yaitu:

1. perencanaan pekerjaan/kegiatan pada sektor prioritas dan menjadi isu

strategis di kabupaten/kota, dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota yang

bersangkutan;

2. hasil perencanaan disampaikan, dimatangkan, dan diputuskan bersama

dalam forum kerjasama daerah yang difasilitasi pemerintah provinsi;

3. pelaksanaan pekerjaan diserahkan/dilaksanakan oleh pemerintah

kabupaten/kota (bila menjadi urusan kabupaten/kota), namun bila kegiatan

tersebut adalah urusan provinsi maka dapat diwujudkan melalui tugas

pembantuan;

Konsekuensi dari beberapa hal di atas adalah, bahwa besaran dan tema

hibah spesifik antar daerah akan berbeda-beda mengingat permasalahan pada

sektor tertentu di tiap daerah memiliki bobot prioritas yang berbeda-beda.

Besaran bantuan pun akan berbeda, tidak flat sama, dan tidak pula proporsional

berdasarkan proporsi kontribusi daerah terhadap pendapatan provinsi

sebagaimana yang selama ini menjadi diskursus antar pemerintahan daerah.

Besaran dana kerjasama pada prakteknya akan sangat bergantung pada hasil

perencanaan dan kebutuhan yang disepakati bersama.

Bentuk dan metode kerjasama antar Pemerintah Daerah meliputi :

1. intergovernmental service contract, dilakukan bila suatu daerah membayar

daerah yang lain untuk melaksanakan jenis pelayanan tertentu seperti

penjara, pembuangan sampah, kontrol hewan atau ternak, penaksiran pajak.

2. joint service agreement, biasanya dilakukan untuk menjalankan fungsi

perencanaan, anggaran dan pemberian pelayanan tertentu kepada masyarakat

daerah yang terlibat, misalnya dalam pengaturan perpustakaan wilayah,


komunikasi antar polisi dan pemadam kebakaran, kontrol kebakaran,

pembuangan sampah.

3. intergovernmental service transfer, merupakan transfer permanen suatu

tanggung jawab dari satu dearah ke daerah lain seperti bidang pekerjaan

umum, prasarana dan sarana, kesehatan dan kesejahteraan, pemerintahan dan

keuangan publik.

Di negara sedang berkembang, kerjasama antar Pemerintah Daerah sering

nampak dalam kegiatan perencanaan pembangunan, seperti “Integrated Area

Planning” (IAP). Bentuk ini merupakan terobosan untuk mengisi kekosongan

atau kompleksitas dari masalah-masalah yang dihadapi karena tidak dapat

ditangani dengan perencanaan pembangunan berdasarkan batas-batas wilayah

administratif. Memang harus diakui bahwa selama ini kerjasama antar daerah

belum nampak sebagai suatu kebutuhan. Padahal, berbagai permasalahan atau

keputusan internal suatu Kabupaten atau Kota ataupun juga Propinsi sering

berkaitan dengan permasalahan atau keputusan di luar batas wilayahnya.

Pengalaman menunjukan bahwa banyak permasalahan pada suatu Kabupaten

atau Kota atau juga Propinsi justru muncul ke permukaan karena adanya

kebijakan yang berasal dari daerah lain seperti sampah, kriminalitas,

kependudukan, pendidikan, kesehatan. Pendek kata, suatu perencanaan atau

kebijakan yang dibuat oleh suatu Kabupaten atau Kota, atau juga Propinsi,

sering kurang memperhitungkan dampaknya bagi Kabupaten atau Kota, ataupun

Propinsi lain. Dalam kondisi seperti ini, fungsi perencanaan yang bersifat

integratif dan koordinasi horisontal merupakan kunci utama.

Munculnya model “integrated area planning” ini diharapkan dapat

mengurangi berbagai konflik antar wilayah administratif, yaitu dengan

mengefektifkan pembangunan sektor-sektor tertentu dan institusi yang

berhubungan dengan sektor tersebut dalam suatu area (dengan

mengesampingkan batas-batas wilayah administratifnya).


Hambatan tersebut menyangkut masalah struktur (organisasi) yang

menangani “intergrated area development”. Struktur yang ada adalah struktur

yang formal yang dibentuk sesuai unit-unit politik dan administratif yang ada,

seperti dinas-dinas dan lembaga-lembaga teknis masing-masing Kabupaten /

Kota atau Propinsi. Struktur formal ini tidak dirancang untuk menangani hal

tersebut, akibatnya model ini kurang mendapat dukungan otoritas formal, yang

berarti sulit diimplementasikan dan sulit berhasil.

Jalan keluar yang pernah ditawarkan adalah (1) membentuk suatu struktur yang

merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat yang ditempatkan di area

yang bersangkutan, atau juga dibuat oleh pemerintah lokal atau perusahaan

swasta yang diberi status khusus; (2) membentuk tim konsultan perencanaan

dari luar area, untuk mempersiapkan perencanaannya; dan (3) melakukan

reformasi struktur organisasi yang ada dan memperbaiki kemampuan para staff

yang ada untuk mempersiapkan dan mengimplementasikan rencana dan

memperkuat hubungan horisontal antar sektor serta memperlemah hubungan

vertikal.

Contoh kerjasama antar kabupaten dengan kabupaten di propinsi yang

berbatasan.

Kabupaten Sragen dikenal sebagai daerah pusat kegiatan agribisnis

peternakan. Pemerintah Kabupaten Sragen memandang bahwa kegiatan

agribisnis peternakan ini mempunyai prospek yang sangat potensial untuk

mengangkat pertumbuhan perekonomian daerah, sehingga Pemerintah

Kabupaten Sragen perlu membangun komitmen yang tinggi untuk menjadikan

Sragen sebagai pusat pengembangan agribisnis peternakan yang terdepan di

Provinsi Jawa Tengah dengan melakukan kerjasama dengan Pemerintah

Kabupaten Ngawi dengan menciptakan Kelompok-kelompok peternak Sapi

potong berikut pemasarannya. Berbagai kegiatan budidaya ternak seperti

perbibitan Sapi potong, penggemukan sapi potong, budidaya ternak kambing


atau domba, ternak ayam ras potong, ternak ayam ras petelur, ternak itik petelur

dan budidaya ternak jangkrik industri, burung puyuh dan kelinci serta aneka

ternak yang lain. Jati diri Sragen sebagai daerah sumber bibit ternak yang

berkualitas akan selalu diusahakan menjadi semakin kuat untuk dapat berperan

nyata dalam mendukung Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi

(P2SDS) Nasional pada tahun 2010.

Di sisi lain, daerah Sragen ternyata mempunyai potensi daya dukung

ketersediaan pakan ternak herbivora sangat besar, yaitu : 1.085.881,51 ton

Bahan Kering (BK) per tahun (SDA / Sumberdaya Alam), sedangkan kebutuhan

pakan untuk ternak pada tahun 2007 dicatat sebesar 250.006,55 ton Bahan

Kering/tahun. Sehingga terdapat kelebihan ketersediaan pakan herbivora

sebesar 835.874,96 ton BK/tahun, atau setara dengan kebutuhan pakan untuk

286.259 Unit Ternak (UT).

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan

pemanfaatan sumber daya alam berupa potensi pakan ternak herbivora yang

berlimpah, dan sekaligus untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja

pertanian yang ada, untuk membuka lapangan pekerjaan agribisnis peternakan

pada segment hulu (upstream agribusiness), pada segment usaha budidaya

ternak (on farm agribusiness) dan pada usaha agribisnis di segment hilir (down-

stream agribusiness), maka pengembangan kegiatan pusat perbibitan ternak

pedesaan (Sragen Village Breeding Center), dan Peningkatan Daya tampung

pasar-pasar ternak se Kab. Sragen merupakan jawaban yang paling tepat.

Selanjutnya untuk menciptakan dan menambah luas kesempatan

berusaha, menciptakan lapangan kerja bagi tenaga kerja pertanian

pengangguran setempat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat petani,

menurunkan kemiskinan dan meningkatkan pendapatan regional secara

berkelanjutan perlu diupayakan pemerintah.


Dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan produsen

peternakan melalui penguatan daya saing pasar (Competition power),

Pemerintah mengarahkan agar para pelaku agribisnis peternakan untuk saling

menjalin kerjasama kemitraan. Karena kemitraan diformulasikan sebagai

kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau dengan usaha

besar, yang disertai adanya pembinaan dan pendampingan oleh usaha menengah

dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memperkuat, saling

menghidupi dan harus saling menguntungkan.

Beberapa kegiatan kemitraan usaha yang sudah berlangsung dan

dilakukan oleh para peternak Sragen adalah :

a. Kemitraan usaha ternak ayam ras potong, tidak kurang 200 unit kandang

ternak ayam ras potong telah diinvestasikan peternak Sragen. Kapasitas

tampung kandang ternak ayam tersebut, adalah sebesar kurang lebih

3.000.000 ekor, dengan produksi per hari berkisar 60 ton, yang dipasarkan

untuk konsumen lokal, Solo Raya, Yogyakarta, Semarang, Purwokerto dan

Jakarta.

b. Kemitraan usaha ternak burung puyuh. Kemitraan ini dibina oleh Poultry

Shop setempat, dengan lokasi usaha berada di wilayah Kecamatan Gemolong,

Sumberlawang, Tanon dan Kedawung, dengan daerah segment pasar : Lokal,

Solo Raya, Yogyakarta, Semarang dan Jakarta.

c. Kemitraan usaha ternak Itik. Kemitraan usaha ini dibina oleh Dinas

Peternakan dan Perikanan Kab. Sragen. Agribisnis peternakan Itik ini,

dilaksanakan secara menyeluruh dari kegiatan di sektor hulu sampai pada

kegiatan hilir. Sentra produksi berlokasi di Kec. Sambirejo, Kedawung dan

Sidoharjo, dengan daerah segment pasar : Lokal, Solo Raya, Yogyakarta,

Semarang dan Jakarta.

d. Kemitraan usaha penggemukan sapi potong. Kemitraan usaha ini dibina oleh

Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Sragen. Kelompok-kelompok


penggemukan sapi potong berlokasi menyebar di berbagai wilayah

Kecamatan se-Kabupaten Sragen, dengan daerah segment pasar : Lokal, Solo

Raya dan Jakarta.

e. Kemitraan usaha Perbibitan Sapi Potong. Kemitraan usaha ini dibina dengan

pen-dampingan usaha dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten

Sragen.

f. Kelompok-kelompok peternak perbibitan sapi potong, berlokasi menyebar di

berbagai wilayah Kecamatan se Kab. Sragen, dengan daerah segment pasar :

Lokal, Solo Raya, Temanggung, Wonosobo dan Pekalongan.

g. Kemitraan usaha Jangkrik Industri. Kemitra-an usaha ini dibina oleh

pengusaha dari Semarang,Yogyakarta dan Kediri. Kelompok-kelompok

peternak Jangkrik Industri. Sentra produksi berlokasi menyebar di berbagai

wilayah Kec. Sumberlawang, Tanon, Miri, Karangmalang dan Gondang,

dengan daerah segment pasar : Semarang, Kediri, Surabaya dan Yogyakarta.

Kemitraan Pakan Ternak ” MATERI FEED ”. Kemitraan usaha ini dibina

oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Sragen. Kelompok-kelompok

peternak Sapi potong, ternak kambing dan domba plasma berlokasi menyebar di

berbagai Kecamatan se-Kab. Sragen, Ngawi dan Magetan.

Manfaat yang dapat diperoleh dari pelak-sanaan kegiatan pengembangan

agribisnis peternakan di Kab. Sragen adalah :

a. MANFAAT BAGI DAERAH :

1. Memacu percepatan laju pertumbuhan ekonomi Daerah, peningkatan Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB) dan percepatan pencapaian kesejahteraan

penduduk.

2. Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui kontribusi kegiatan

agribisnis peternakan melalui semakin meningkatnya volume pemasaran

produk ternak dan pangan olahan asal ternak di pasar-pasar tradisional se-

Kab. Sragen.


3. Penyediaan lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja penganggur setempat.

4. Peningkatan dan pengembangan usaha Agribisnis dan Agroindustri

peternakan di bagian hulu dan hilir sebagai multiplayer effects yang positif

terhadap pelaksanaan kegiatan pengembangan agribisnis peternakan di Kab.

Sragen, yang meliputi :

a. Peningkatan kesejahteraan rakyat melalui meningkatnya serapan tenaga

kerja penganggur, meningkatnya pendapatan para peternak, Pedagang

Ternak, Pedagang Produk Pangan Asal Ternak, pengrajin Industri yang

berbahan baku berasal dari produk peternakan dan pengusaha kecil pakan

ternak yang semakin membaik.

b. Meningkatnya ketahanan pangan asal produk peternakan.

c. Meningkatnya ketersediaan bahan baku industri yang berasal dari produk

peternakan.

d. Kegiatan agribisnis peternakan menjadi salah satu sarana untuk

membangun sikap untuk meningkatkan partisipasi serta kepedulian

masyarakat peternak dalam rangka untuk lebih memacu kegiatan

pembangunan daerah yang menyebar secara merata di seluruh wilayah

Sragen.

e. Kegiatan agribisnis peternakan merupakan salah satu sarana membangun

karakteristik sikap mental dan jiwa Enterpreneur Peternakan yang

professional, yang mempunyai semangat kerja keras, jujur, ulet, disiplin,

mandiri serta menguasai teknologi modern pendukung kegiatan agribisnis

peter-nakan.

b. MANFAAT SECARA NASIONAL :

1. Terciptanya berbagai jenis kegiatan agribisnis peternakan di bagian hulu

sampai hilir di Kabupaten Sragen, sebagai dampak positif dari

pengembangan agribisnis peternakan yang ada.

2. Bersifat padat karya, karena kegiatan pengembangan kegiatan agribisnis

peternakan ini, telah melibatkan cukup banyak sumberdaya tenaga kerja


peternakan yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam

kegiatan, yang berasal dari berbagai desa dan Kecamatan se-Kab. Sragen.

3. Banyak memanfaatkan limbah pertanian, limbah industri pertanian, limbah

perkebunan, limbah industri perkebunan, limbah pakan dan kotoran ternak

maupun sampah-sampah yang dihasilkan di lingkungan pekarangan

peternak, untuk diproses menjadi pupuk kompos organik.

4. Investasi yang dilaksanakan pemerintah ini, akan membantu usaha dalam

rangka penyediaan berbagai jenis kesempatan lapangan pekerjaan usaha

agribisnis Peternakan di bagian hulu sampai hilir di Kabupaten Sragen,

sebab investasi akan membuka lapangan kerja baru (Investment for creating

a job opportunity).

5. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan, hasil ikutan produk limbah pertanian,

limbah industri pertanian, limbah perkebunan dan limbah industri

pengolahan produk perkebunan.

6. Menambah devisa Negara karena produk peternakan ini seluruhnya

berorientasi kepada permintaan pasar Dalam Negeri untuk memproduksi

persediaan bibit Ternak di tingkat lokal, regional maupun Stok bibit

Nasional, mendukung sistem ketahanan pangan asal ternak, sehingga mampu

menurunkan atau menghapus devisa impor ternak atau bibit ternak dari Luar

Negeri.

7. Mendukung percepatan Pencapaian Program Swasembada Daging Sapi

Nasional pada tahun 2010.


BAB III

PENUTUP

3.1 KESIMPULAN DAN SARAN

Otonomi Daerah dapat menjadi salah satu instrumen peningkatan laju pertumbuhan kesejahteraan masyarakat di Indonesia apabila pembangunan di daerah mengacu pada potensi daerah atau geografis, tata pemerintahan, terutama yang berkaitan dengan birokrasi pemerintahan itu sendiri, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antara Daerah dengan Daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Format ideal kerjasama pembangunan antar daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan, dalam bentuk badan kerjasama antar daerah yang diatur dengan keputusan bersama tanpa membebani masyarakat. Setiap daerah berani bertukar pengalaman dengan daerah lain tanpa memandang rasa primodial yang berlebihan. Sehingga, aturan yang ideal haruslah mengacu pada budaya, subtansi, struktur, dengan tidak menghilangkan ruh kebangsaan.

Urgensi kerjasama antar daerah terutama karena beberapa alasan, diantaranya :

o Bahwa kerjasama merupakan urusan pemerintahan yang bersifat concurrent. Maksudnya, kerjasama adalah urusan bersama yang dilaksanakan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

o Perkembangan daerah atau perkotaan belakangan ini sudah melampaui batas-batas wilayah administratif (provinsi, kabupaten/kota) termasuk pelayanan dan pembangunan, seperti tata ruang, jalan, transportasi, perdagangan, air, kesehatan, pendidikan, ketentraman ketertiban dan lain sebagainya.

o Percepatan pembangunan antardaerah dan dengan negara tetangga serta daerah tertinggal.

o Demi prinsip efesiensi dan efektifitas pelayanan publik.


DAFTAR PUSTAKA

www.sragen.go.id/.../agribisnis%20peternakan%20part%201%20-%205.doc

www.google.com

Dokumen Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2007 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Kerja Sama Daerah

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah


http://www.google.com/

http://www.sragen.go.id/.../agribisnis%20peternakan%20part%201%20-%205.doc

Documents

Web viewKemitraan usaha ini dibina dengan pen-dampingan usaha dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sragen. Kelompok-kelompok peternak perbibitan sapi potong,