Upload
hajar-jak
View
223
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
7/23/2019 Bab 4 supervisi
1/22
Bab 4
Metodologi
4.1 Metode Pendekatan
Output dari kegiatan Identifikasi Penataan Kawasan Kumuh di Kabupaten Kayong
Utara adalah dokumen perencanaan penanganan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten
Kayong Utara, yang dapat digunakan sebagai landasan dan acuan dasar bagi Pemerintah
Kabupaten Kayong Utara, perencana dan perancang, pengembang kawasan, masyarakat, dan
stakeholder lainnya dalam membuat keputusan atau pertimbangan dalam program
penanganan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Kayong Utara. Dengan demikian,
digunakan dua jenis pendekatan dalam pelaksanaan kegiatan ini, yaitu pendekatan
perencanaan dan pendekatan penanganan kawasan permukiman kumuh.
4.1.1 Pendekatan Perencanaan
Berdasarkan hasil yang ingin dicapai, pendekatan perencanaan yang dapat digunakan
dalam kegiatan Identifikasi Penataan Kawasan Kumuh di Kabupaten Kayong Utara ini adalah
pendekatan perencanaan terpilah berdasarkan pertimbangan menyeluruh Mix Scanning
Planning Approach!. Mix Scanning Planning Approach mengkombinasikan pendekatan
rasional menyeluruh Rational Comprehensive Approach! dan pendekatan terpilah
Incremental Planning Approach! masih dalam kadar lingkup tertentu yaitu
menyederhanakan tinjauan menyeluruh dalam lingkup wawasan sekilas dan memperdalam
tinjauan atas unsur atau subsistem yang strategis dalam kedudukan sistem terhadap
permasalahan menyeluruh.
"iri#ciri utamaMix Scanning Planning Approachini antara lain adalah$
%. Perencanaan mengacu kepada garis kebijakan umum yang ditentukan pada tingkattinggi.
&. Perencanaan dilatarbelakangi oleh suatu wawasan menyeluruh serta memfokuskan
pendalaman penelaahan pada unsur#unsur atau subsistem yang diutamakan.
'. (amalan mendalam tentang unsur#unsur atau subsistem yang diprioritaskan
dilandasi oleh ramalan sekilas tentang lingkup menyeluruh serta didasarkan kepada
wawasan sistem.
4-1
7/23/2019 Bab 4 supervisi
2/22
). Perumusan rencana dengan pendekatan ini dinilai sebagai usaha penghematan waktu
dan dana dalam lingkup penelaahan, analisis dan proses teknis penyusunan rencana
karena adanya penyederhanaan dalam penelaahan dan analisis makronya.
*. Untuk menunjang hasil ramalan dan analisis sekilas maka proses pemantauan,
pengumpulan pendapat, komunikasi serta konsultasi dengan masyarakat yang
berkepentingan serta dengan pengelola pemerintah! telah dilakukan secara terus
menerus sejak penyusunan perumusan sasaran dan tujuan pembangunan.
4.1.2 Pendekatan Penanganan
Berdasarkan berbagai literatur yang ada, tindakan penanganan kawasan permukiman
kumuh sangat beragam dan tidak jarang memerlukan spesifikasi penanganan. +ntara
pendekatan atau model penanganan yang satu dengan yang lainnya terkadang tidak bisa
digeneralisasi, karena perlu dirumuskan pendekatan atau model penanganan yang spesifik.
Beberapa pendekatan penanganan kawasan permukiman kumuh yang dapat digunakan dalam
kegiatan Identifikasi Penataan Kawasan Kumuh di Kabupaten Kayong Utara ini adalah
pendekatan property development, community based development (CB!, dan guided land
development ("#!.
Pendekatan penanganan ini dirumuskan dengan mempertimbangkan hasil#hasil
penilaian kriteria kawasan permukiman kumuh. eperti sebagai berikut
%. Pendekatan Property De-elopment
Pendekatan ini berangkat dari pemahaman bahwa kawasan permukiman
kumuh akan dikelola secara komersial agar nilai ekonomi lokasi yang tinggi
dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi kepentingan kawasan dan daerah. Dalam
al ini masyarakat penghuni kawasan berkedudukan sebagai kelompok sasaran
perumahan, pemerintah sebagai pemilik aset tanah! dan swasta sebagai in-estor.
&. Pendekatan "ommunity Based De-elopment
Pendekatan ini berangkat dari pemahaman bahwa kawasan permukiman
kumuh kurang bahkan hampir tidak mempunyai nilai ekonomis komersial. Dalam
hal ini kemampuan masyarakat penghuni sebagai dasar perhatian utama. Dengan
demikian masyarakat didudukkan sebagai pemeran utama penanganan.
'. Pendekatan /uided 0and De-elopment
Pendekatan ini berangkat dari pemahaman bahwa kawasan permukiman kumuh tidak
mempunyai nilai ekonomis komersial. Dalam hal ini penekanannya lebih mengarah dan
melindungi hak penduduk asal untuk tetap tinggal pada lokasi semula.
4-2
7/23/2019 Bab 4 supervisi
3/22
4.2 Metode Pengumpulan Data
Dalam rangka mengumpulkan fakta empiris yang terkait dan sesuai dengan kebutuhan
kajian Identifikasi Penataan Kawasan Kumuh di Kabupaten Kayong Utara dilakukan
pengumpulan data. Berdasarkan tahapan pelaksanaan dan jenis datanya, pengumpulan data
yang dilakukan dalam kegiatan Identifikasi Penataan Kawasan Kumuh di Kabupaten Kayong
Utara ini meliputi$ pengumpulan data sekunder dan pengumpulan data primer.
4.2.1 Pengumpulan Data Sekunder
Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi
sekunder dari berbagai instansi terkait yang diidentifikasi memiliki data yang dibutuhkan
sesuai dengan daftar kebutuhan data sekunder yang telah disusun sebelumnya.
Data dan informasi sekunder yang dikumpulkan antara lain adalah$
%. tudi penataan Kawasan kumuh yang pernah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten
Kayong Utara.
&. Peraturan perundangan yang berkaitan dengan penataan kawasan permukiman
kumuh di Kabupaten Kayong Utara.
'. Kebijakan pembangunan yang berkaitan dengan penataan kawasan permukiman
kumuh di Kabupaten Kayong Utara, baik tingkat nasional, tingkat Pro-insi Banten,
maupun tingkat Kabupaten Kayong Utara.
). Data statistik yang berkaitan dengan penataan kawasan permukiman kumuh di
Kabupaten Kayong Utara.
*. 0iteratur lainnya yang berkaitan dengan penataan kawasan permukiman kumuh.
1. Data#data pelaksanaan program penataan kawasan2Kawasan kumuh di Kabupaten
Kayong Utara, baik oleh pemerintah maupun pihak lainnya.
3. (4(5 Kabupaten Kayong Utara.
6. (D4( dan (4B0 atau (4(K kawasan yang ada di Kabupaten Kayong Utara.
7. (encana pelayanan air bersih PD+8! di Kabupaten Kayong Utara.
%9. (encana pelayanan listrik di Kabupaten Kayong Utara.
%%. (enstra Dinas Pekerjaan Umum, Pemberdayaan 8asyarakat, Kesehatan dan Dinas#
Dinas terkait lainnya.
4-3
7/23/2019 Bab 4 supervisi
4/22
4.2.2 Pengumpulan Data Primer
Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara pengamatan lapangan untuk
memperoleh data dan informasi mengenai gambaran keadaan kawasan permukiman kumuh,
wawancara dengan masyarakat di lokasi dan di sekitar lokasi serta pejabat berwenang untuk
memperoleh data dan informasi mengenai kondisi kawasan permukiman kumuh berdasarkan
persepsi masyarakat dan pejabat yang berwenang.
Pengumpulan data primer dilakukan terutama terhadap seluruh -ariabel kriteria
penentuan kawasan permukiman kumuh dengan parameter yang telah ditetapkan sebelumnya.
Data dan informasi yang dikumpulkan pada tahap pengumpulan data primer ini adalah$
%. Kesesuaian guna lahan di permukiman kumuh dengan (4(52(D4(.
&. Kondisi pertambahan bangunan liar.
'. Kepadatan bangunan.
). :enis bangunan perumahan.
*. KDB2K0B.
1. :arak antar bangunan.
3. 0etak strategis kawasan.
6. :arak kawasan dengan tempat kerja penduduknya.
7. ;ungsi kawasan sekitar.
%9. Dominasi status tanah.
%%. tatus kepemilikan tanah.
%&. Kondisi sarana dan prasarana permukiman.
%'. Komitmen pemerintah daerah.
%). Karakteristik penduduk di kawasan kumuh.
%*. Keinginan masyarakat dalam penanganan kawasan kumuh tempat mereka tinggal,
dan sebagainya.
%1. Permasalahan utama berkaitan dengan lingkungan fisik, sosial dan ekonomi yang
dirasakan oleh masyarakat secara umum.
4.3 Metode Analisis
+nalisis dalam kegiatan Identifikasi Penataan Kawasan Kumuh di Kabupaten Kayong
Utara dilakukan pada tahap pembobotan dan penilaian kriteria kawasan permukiman kumuh.
Pembobotan pada masing#masing kriteria kawasan permukiman kumuh dimaksudkan bahwa
setiap kriteria memiliki bobot pengaruh yang berbeda#beda. Penentuan bobot kriteria bersifat
relatif dan bergantung pada preferensi indi-idu atau kelompok masyarakat dalam melihat
pengaruh masing#masing kriteria.
4-4
7/23/2019 Bab 4 supervisi
5/22
8etode analisis yang dapat digunakan untuk penentuan bobot kriteria ini adalah
Analytical $ierarchy Process (A$P!. Penilaian kriteria dilakukan untuk mengidentifikasi
tipologi kawasan permukiman kumuh. Penilaian kriteria yang dimaksud merupakan
akumulasi dari hasil perhitungan terhadap kriteria#kriteria kawasan permukiman kumuh
tersebut. Dari penjumlahan berbagai peubah akan diperoleh total nilai maksimum dan
minimum setiap kriteria.
Proses penilaian menggunakan batas ambang yang dikategorikan ke dalam$ tinggi,
sedang, dan rendah. Untuk mengklasifikasikan hasil penilaian berdasarkan kategori tersebut
maka dilakukan perhitungan terhadap akumulasi bobot yang telah dilakukan dengan
menggunakan formula Sturgess.
4.3.1 Analytical Hierarcy Process
8etode Analytical $ierarchy Process +P! dikembangkan oleh 4homas 0. aaty,
seorang ahli matematika. 8etode ini adalah sebuah kerangka untuk mengambil keputusan
dengan efektif atas persoalan yang kompleks dengan menyederhanakan dan mempercepat
proses pengambilan keputusan dengan memecahkan persoalan tersebut kedalam bagian#
bagiannya, menata bagian atau -ariabel ini dalam suatu susunan hirarki, member nilai
numerik pada pertimbangan subyektif tentang pentingnya tiap -ariabel dan mensintesis
berbagai pertimbangan ini untuk menetapkan -ariabel yang mana yang memiliki prioritas
paling tinggi dan bertindak untuk mempengaruhi hasil pada situasi tersebut.
8etode +P ini membantu memecahkan persoalan yang kompleks dengan
menstrukturkan suatu hirarki kriteria, pihak yang berkepentingan, hasil dan dengan menarik
berbagai pertimbangan guna mengembangkan bobot atau prioritas. 8etode ini juga
menggabungkan kekuatan dari perasaan dan logika yang bersangkutan pada berbagai
persoalan, lalu mensintesis berbagai pertimbangan yang beragam menjadi hasil yang cocok
dengan perkiraan kita secara intuitif sebagaimana yang dipresentasikan pada pertimbangan
yang telah dibuat. aaty, %77'!.
8enurut aaty, ada tiga prinsip dalam memecahkan persoalan dengan +P, yaitu
prinsip menyusun hirarki ecomposition!, prinsip menentukan prioritas Comparative
%udgement!, dan prinsip konsistensi logis #ogical Consistency!. irarki yang dimaksud
adalah hirarki dari permasalahan yang akan dipecahkan untuk mempertimbangkan kriteria#
kriteria atau komponen#komponen yang mendukung pencapaian tujuan.
Dalam proses menentukan tujuan dan hirarki tujuan, perlu diperhatikan apakah
kumpulan tujuan beserta kriteria#kriteria yang bersangkutan tepat untuk persoalan yang
4-5
7/23/2019 Bab 4 supervisi
6/22
dihadapi. Dalam memilih kriteria#kriteria pada setiap masalah pengambilan keputusan perlu
memperhatikan kriteria#kriteria sebagai berikut$
%. #eng&ap$ kriteria harus lengkap sehingga mencakup semua aspek yang penting,
yang digunakan dalam mengambil keputusan untuk pencapaian tujuanitalitas =on
?konomi< >italitas ?konomi Kawasan< tatus Kepemilikan 4anah< Keadaan Prasarana dan
arana< Komitmen Pemerintah Daerah< dan Prioritas Penanganan.
4-7
7/23/2019 Bab 4 supervisi
8/22
$ambar %&1
!erangka Studi 'denti(ikasi Penataan !a#asan !umu di !abupaten !ayong )tara
4-8
7/23/2019 Bab 4 supervisi
9/22
4.".1.1 !riteria *italitas +on ,konomi
Kriteria >italitas =on ?konomi dipertimbangkan sebagai penentuan penilaian kawasan
kumuh dengan indikasi terhadap penanganan peremajaan kawasan kumuh yang dapat
memberikan tingkat kelayakan kawasan permukiman tersebut apakah masih layak sebagai
kawasan permukiman atau sudah tidak sesuai lagi. Kriteria ini terdiri atas -ariabel#-ariabel
sebagai berikut$
%. Kesesuaian pemanfaatan ruang kawasan dalam (encana 4ata (uang 5ilayah Kota
atau (D4K, dipandang perlu sebagai legalitas kawasan dalam ruang kota.
&. ;isik bangunan perumahan permukiman dalam kawasan kumuh memiliki indikasi
terhadap penanganan kawasan permukiman kumuh dalam hal kelayakan suatu
hunian berdasarkan intensitas bangunan yang terdapat didalamnya.
'. Kondisi Kependudukan dalam kawasan permukiman kumuh yang dinilai,
mempunyai indikasi terhadap penanganan kawasan permukiman kumuh berdasarkan
kerapatan dan kepadatan penduduk.
4.".1.2 !riteria *italitas ,konomi
Kriteria >italitas ?konomi dinilai mempunyai kepentingan atas dasar sasaran program
penanganan kawasan permukiman kumuh terutama pada kawasan kumuh sesuai gerakan city
ithout slum sebagaimana menjadi komitmen dalam ari abitat Internasional. @leh
karenanya kriteria ini akan mempunyai tingkat kepentingan penanganan kawasan
permukiman kumuh dalam kaitannya dengan indikasi pengelolaan kawasan sehingga peubah
-ariabel! penilai untuk kriteria ini meliputi$
%. 4ingkat kepentingan kawasan dalam letak kedudukannya pada wilayah kota, apakah
kawasan itu strategis atau kurang strategis.
&. ;ungsi kawasan dalam peruntukan ruang kota, dimana keterkaitan dengan faktor
ekonomi memberikan ketertarikan pada in-estor untuk dapat menangani kawasan
kumuh yang ada. Kawasan yang termasuk dalam kelompok ini adalah pusat#pusat
akti-itas bisnis dan perdagangan seperti pasar, terminal2stasiun, pertokoan, atau
fungsi lainnya.
'. :arak jangkau kawasan terhadap tempat mata pencaharian penduduk kawasan
permukiman kumuh.
4.".1.3 !riteria Status -ana
Kriteria status tanah sebagai mana tertuang dalam Inpres =o. * tahun %779 tentang
Peremajaan Permukiman Kumuh adalah merupakan hal penting untuk kelancaran dan
4-9
7/23/2019 Bab 4 supervisi
10/22
kemudahan pengelolaannya. Kemudahan pengurusan masalah status tanah dapat menjadikan
jaminan terhadap ketertarikan in-estasi dalam suatu kawasan perkotaan. Perubah penilai dari
kriteria ini meliputi$
%. tatus pemilikan lahan kawasan perumahan permukiman.
&. tatus sertifikat tanah yang ada.
4.".1.4 !riteria !ondisi Prasarana dan Sarana
Kriteria Kondisi Prasarana dan sarana yang mempengaruhi suatu kawasan permukiman
menjadi kumuh, paling tidak terdiri atas$
%. Kondisi :alan.
&. Drainase.
'. +ir bersih.
). +ir limbah.
4.".1." !riteria !omitmen Pemerinta Daera
Komitmen pemerintah daerah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kayong Utara,
dinilai mempunyai andil sangat besar untuk terselenggaranya penanganan kawasan
permukiman kumuh. al ini mempunyai indikasi bahwa Pemerintah Kabupaten Kayong
Utara menginginkan adanya keteraturan pembangunan khususnya kawasan yang ada di
daerahnya. Perubah penilai dari kriteria ini akan meliputi$
%. Keinginan pemerintah untuk penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh dengan
indikasi penyediaan dana dan mekanisme kelembagaan penanganannya.
&. Ketersediaan perangkat dalam penanganan, seperti halnya rencana penanganan
grand scenario! kawasan, rencana induk master plan! kawasan dan lainnya.
4.".1. !riteria Prioritas Penanganan
Untuk menentukan lokasi prioritas penanganan, selanjutnya digunakan kriteria lokasi
kawasan permukiman kumuh yang diindikasikan memiliki pengaruh terhadap bagian!
kawasan perkotaan metropolitan sekaligus sebagai kawasan permukiman penyangga. Kriteria
ini akan menghasilkan lokasi kawasan permukiman yang prioritas ditangani karena letaknya
yang berdekatan dengan kawasan perkotaan. Penentuan kriteria ini menggunakan -ariabel
sebagai berikut$
%. Kedekatan lokasi kawasan permukiman kumuh dengan pusat kota metropolitan.
4-10
7/23/2019 Bab 4 supervisi
11/22
&. Kedekatan lokasi kawasan permukiman kumuh dengan kawasan pusat pertumbuhan
bagian kota metropolitan.
'. Kedekatan lokasi kawasan permukiman kumuh dengan kawasan lain perbatasan!
bagian kota metropolitan.
). Kedekatan lokasi kawasan kumuh dengan letak ibukota Kabupaten Kayong Utara.
4.".2 Pembobotan !riteria !a#asan Permukiman !umu
Pembobotan pada masing#masing kriteria kawasan permukiman kumuh dimaksudkan
bahwa setiap kriteria memiliki bobot pengaruh yang berbeda#beda. Penentuan bobot kriteria
bersifat relatif dan bergantung pada preferensi indi-idu atau kelompok masyarakat dalam
melihat pengaruh masing#masing kriteria.
4.".2.1 Pembobotan !riteria *italitas +on ,konomi
Pembobotan -ariabel#-ariabel dalam kriteria -italitas non ekonomi dapat dijelaskan
sebagai berikut$
%. Pembobotan -ariabel 4ingkat Kesesuaian dengan (encana 4ata (uang
Bobot penilaian penggunaan ruang kawasan perumahan permukiman tersebut
berdasarkan (encana 4ata (uang yang berlaku sebagai berikut$
a. =ilai *9 lima puluh! untuk kawasan yang sebagian besar penggunaannya
sudah tidak sesuai atau kurang dari &*A yang masih sesuai.
b. =ilai '9 tiga puluh! untuk kawasan yang penggunaannya masih sesuai
antara lebih besar dari &*A dan lebih kecil dari *9A.
c. =ilai &9 dua puluh! untuk kawasan yang sebagian besar atau lebih dari
*9A masih sesuai untuk permukiman.
&. Pembobotan -ariabel 4ingkat Kondisi Bangunan
Bobot penilaian kondisi bangunan pada kawasan permukiman dinilai dengan
sub peubah penilai terdiri atas$
a. 4ingkat Pertambahan Bangunan 0iar
# =ilai *9 lima puluh! untuk kawasan yang pertambahan bangunan
liarnya tinggi untuk setiap tahunnya.
# =ilai '9 tiga puluh! untuk kawasan yang pertambahan bangunan liarnya
sedang untuk setiap tahunnya.
# =ilai &9 dua puluh! untuk kawasan yang pertambahan bangunan liarnya
rendah untuk setiap tahunnya.
4-11
7/23/2019 Bab 4 supervisi
12/22
b. Kepadatan Bangunan
# =ilai *9 lima puluh! untuk kawasan yang Kepadatan bangunan lebih
dari %99 rumah per hektar.
# =ilai '9 tiga puluh! untuk kawasan yang kepadatan bangunannya
mencapai antara 19 sampai %99 rumah per hektar.
# =ilai &9 dua puluh! untuk kawasan dengan kepadatan bangunannya
kurang dari 19 rumah per hektar.
c. Kondisi Bangunan 4emporer
# =ilai *9 lima puluh! untuk kawasan yang bangunan temporer nya tinggi
yaitu lebih *9A.
# =ilai '9 tiga puluh! untuk kawasan yang bangunan temporernya sedang
atau antara &*A sampai *9A.
# =ilai &9 dua puluh! untuk kawasan yang bangunan temporernya rendah
yaitu kurang dari &*A.
d. 4apak Bangunan Building "o-erage!
# =ilai *9 lima puluh! untuk kawasan yang tapak koefisien dasar!
bangunan mencapai lebih dari 39A.
# =ilai '9 tiga puluh! untuk kawasan yang tapak bangunannya antara
*9A sampai 39A.
# =ilai &9 dua puluh! untuk kawasan yang tapak bangunannya rendah
yaitu kurang dari *9A.
e. :arak +ntar Bangunan
# =ilai *9 lima puluh! untuk kawasan dengan jarak antar bangunan
kurang dari %,* meter.
# =ilai '9 tiga puluh! untuk kawasan dengan jarak antar bangunan antara
%,* sampai ' meter.
# =ilai &9 dua puluh! untuk kawasan dengan jarak antar bangunan lebih
dari ' meter.
'. Pembobotan -ariabel Kondisi Kependudukan
a. 4ingkat Kepadatan Penduduk
# =ilai *9 lima puluh! untuk kawasan dengan tingkat kepadatan
penduduk sangat tinggi yaitu lebih dari *99 jiwa per hektar.
4-12
7/23/2019 Bab 4 supervisi
13/22
# =ilai '9 tiga puluh! untuk kawasan dengan tingkat kepadatan penduduk
antara )99 sampai *99 jiwa per hektar.
# =ilai &9 dua puluh! untuk kawasan dengan tingkat kepadatan penduduk
rendah yaitu kurang dari )99 jiwa per hektar.
b. 4ingkat Pertumbuhan Penduduk
# =ilai *9 lima puluh! untuk kawasan dengan tingkat pertumbuhan
penduduk sangat tinggi yaitu lebih dari &,%A per tahun.
# =ilai '9 tiga puluh! untuk kawasan dengan tingkat pertumbuhan
penduduk antara %,3 sampai &,%A per tahun.
# =ilai &9 dua puluh! untuk kawasan dengan tingkat pertumbuhan
penduduk rendah yaitu kurang dari %,3A per tahun.
Berdasarkan pembobotan di atas, secara diagramatis pembobotan kriteria -italitas non
ekonomi ditunjukkan pada gambar berikut$
$ambar %&2
Pembobotan !riteria *italitas +on ,konomi
4.".2.2 Pembobotan !riteria *italitas ,konomi
Pembobotan -ariabel#-ariabel dalam kriteria -italitas ekonomi dapat dijelaskan sebagai
berikut$
4-13
7/23/2019 Bab 4 supervisi
14/22
%. Pembobotan -ariabel 4ingkat Kepentingan Kawasan 4erhadap 5ilayah ekitarnya
Penilaian konstelasi terhadap kawasan sumber ekonomi produktif dengan
bobot nilai sebagai berikut$
# =ilai *9 lima puluh! untuk kawasan permukiman kumuh yang tingkat
kepentingannya terhadap wilayah kota sangat strategis.
# =ilai '9 tiga puluh! untuk kawasan permukiman kumuh yang tingkat
kepentingannya terhadap wilayah kota cukup strategis.
# =ilai &9 dua puluh! untuk kawasan permukiman kumuh yang tingkat
kepentingannya terhadap kawasan kota kurang strategis.
&. Pembobotan -ariabel :arak :angkau Ke 4empat Bekerja
Penilaian jarak jangkau perumahan terhadap sumber mata pencaharian dengan
bobot sebagai berikut$
# =ilai *9 lima puluh! untuk kawasan yang mempunyai jarak terhadap mata
pencaharian penduduknya kurang dari % km.
# =ilai '9 tiga puluh! untuk kawasan yang mempunyai jarak terhadap mata
pencaharian penduduknya antara % sampai dengan %9 km.
# =ilai &9 dua puluh! untuk kawasan yang mempunyai jarak terhadap mata
pencaharian penduduknya lebih dari %9 km.
'. Pembobotan -ariabel ;ungsi ekitar Kawasan
Penilaian fungsi sekitar kawasan dengan bobot sebagai berikut$
# =ilai *9 lima puluh! untuk kawasan yang berada dalam kawasan pusat
kegiatan bisnis kota.
# =ilai '9 tiga puluh! untuk kawasan berada pada sekitar pusat pemerintahan
dan perkantoran.
# =ilai &9 dua puluh! untuk kawasan sebagai kawasan permukiman atau
kegiatan lainnya selain pusat kegiatan bisnis dan pemerintahan2perkantoran.
Berdasarkan ketentuan pembobotan di atas, secara diagramatis pembobotan kriteria
-italitas ekonomi ditunjukkan pada gambar berikut$
4-14
7/23/2019 Bab 4 supervisi
15/22
$ambar %&3Pembobotan !riteria *italitas ,konomi
4.".2.3 Pembobotan !riteria Status -ana
Pembobotan -ariabel#-ariabel dalam kriteria status tanah dapat dijelaskan sebagai
berikut$
%. Pembobotan -ariabel Dominasi tatus ertifikat 0ahan
# =ilai *9 lima puluh! untuk kawasan dengan jumlah status tidak memiliki sertifikat
lebih dari *9A.
# =ilai '9 tiga puluh! untuk kawasan dengan jumlah status sertifikat /B lebih dari
*9A.
# =ilai &9 dua puluh! untuk kawasan dengan jumlah status sertifikat ak 8ilik lebih
dari *9A.
&. Pembobotan -ariabel Dominasi tatus Kepemilikan
# =ilai *9 lima puluh! untuk kawasan dengan jumlah dominasi kepemilikan tanah
negara lebih dari *9A.
# =ilai '9 tiga puluh! untuk kawasan dengan jumlah dominasi kepemilikan tanah
masyarakat adat lebih dari *9A.
# =ilai &9 dua puluh! untuk kawasan dengan jumlah dominasi kepemilikan tanah milik
masyarakat lebih dari *9A.
Berdasarkan ketentuan pembobotan di atas, secara diagramatis pembobotan kriteria
status tanah ditunjukkan pada gambar berikut$
4-15
7/23/2019 Bab 4 supervisi
16/22
$ambar %&4
Pembobotan !riteria Status -ana
4.".2.4 Pembobotan !riteria !ondisi Prasarana dan Sarana
Pembobotan -ariabel#-ariabel dalam kriteria kondisi prasarana dan sarana dapat
dijelaskan sebagai berikut$
%. Pembobotan -ariabel Kondisi :alan
asaran pembobotan kondisi jalan adalah kondisi jalan lingkungan
permukiman.
# =ilai *9 lima puluh! untuk kondisi jalan buruk lebih 39A.# =ilai '9 tiga puluh! untuk kondisi jalan sedang antara *9A sampai 39A.
# =ilai &9 dua puluh! untuk kondisi jalan baik kurang *9A.
&. Pembobotan -ariabel Kondisi Drainase
asaran pembobotan kondisi drainase adalah drainase di kawasan
permukiman.
# =ilai *9 lima puluh! untuk kawasan dengan tingkat -olume genangan air sangat
buruk yaitu lebih dari *9A.
# =ilai '9 tiga puluh! untuk kawasan dengan tingkat -olume genangan air sedang
yaitu antara &*A sampai *9A.
# =ilai &9 dua puluh! untuk kawasan dengan tingkat -olume genangan air normal
yaitu kurang dari &*A.
'. Pembobotan -ariabel Kondisi +ir Bersih
4-16
7/23/2019 Bab 4 supervisi
17/22
Pembobotan kondisi air bersih dilakukan berdasarkan kondisi jumlah rumah
penduduk di kawasan permukiman yang sudah memperoleh aliran air dari sistem
penyediaan air bersih.
# =ilai *9 lima puluh! untuk kawasan dengan tingkat pelayanan sistem
perpipaan air bersih kurang dari '9A.
# =ilai '9 tiga puluh! untuk kawasan dengan tingkat pelayanan sistem
perpipaan air bersih antara '9A sampai 19A.
# =ilai &9 dua puluh! untuk kawasan dengan tingkat pelayanan sistem
perpipaan air bersih lebih besar dari 19A.
). Pembobotan -ariabel Kondisi +ir 0imbah
# =ilai *9 lima puluh! untuk kawasan dengan tingkat pelayanan air limbah
berat kurang dari '9A.
# =ilai '9 tiga puluh! untuk kawasan dengan tingkat pelayanan air limbah
antara '9A sampai 19A.
# =ilai &9 dua puluh! untuk kawasan dengan tingkat pelayanan air limbah
lebih dari 19A.
*. Pembobotan -ariabel Kondisi Persampahan
# =ilai *9 lima puluh! untuk kawasan dengan tingkat pelayanan air limbah
berat kurang dari *9A.
# =ilai '9 tiga puluh! untuk kawasan dengan tingkat pelayanan air limbah
antara *9A sampai 39A.
# =ilai &9 dua puluh! untuk kawasan dengan tingkat pelayanan air limbah
lebih dari 39A.
Berdasarkan ketentuan pembobotan di atas, secara diagramatis pembobotan kriteria
kondisi prasarana dan sarana ditunjukkan pada gambar berikut$
4-17
7/23/2019 Bab 4 supervisi
18/22
$ambar %&"
Pembobotan !riteria !ondisi Prasarana dan Sarana
4.".2." Pembobotan !riteria !omitmen Pemerinta Daera
Pembobotan -ariabel#-ariabel dalam kriteria komitmen Pemerintah Daerah dapat
dijelaskan sebagai berikut$
%. Pembobotan -ariabel Indikasi Keinginan Pemerintah Daerah Pembiayaan
# =ilai *9 lima puluh! untuk kawasan sudah ada pembiayaan.
# =ilai '9 tiga puluh! untuk kawasan dalam proses pembiayaan.
# =ilai &9 dua puluh! untuk kawasan yang belum ada pembiayaan.
&. Kelembagaan
Penilaian dilakukan pada ketersediaan lembaga masyarakat dan pemerintah
daerah sebagai media kegiatan penanganan kawasan permukiman kumuh.
# =ilai *9 lima puluh! untuk kawasan sudah ada kelembagaan.
# =ilai '9 tiga puluh! untuk kawasan dalam proses kelembagaan.
# =ilai &9 dua puluh! untuk kawasan belum ada kelembagaan.
'. Pembobotan -ariabel Upaya Penanganan Pemerintah Daerah (encana Penanganan
masterplan penanganan kawasan kumuh!
# =ilai *9 lima puluh! untuk kawasan sudah ada rencana.
# =ilai '9 tiga puluh! untuk kawasan dalam proses rencana.
# =ilai &9 dua puluh! untuk kawasan belum ada rencana.
4-18
7/23/2019 Bab 4 supervisi
19/22
). Pembenahan fisik
# =ilai *9 lima puluh! untuk kawasan sudah ada pembenahan fisik.
# =ilai '9 tiga puluh! untuk kawasan dalam proses pembenahan fisik.
# =ilai &9 dua puluh! untuk kawasan belum ada pembenahan fisik.
*. Penanganan kawasan
Pembobotan dilakukan terhadap upaya#upaya penanganan kawasan dengan
bobot sebagai berikut$
# =ilai *9 lima puluh! untuk kawasan sudah ada penanganan.
# =ilai '9 tiga puluh! untuk kawasan dalam proses penanganan.
# =ilai &9 dua puluh! untuk kawasan belum ada penanganan.
Berdasarkan ketentuan pembobotan di atas, secara diagramatis pembobotan kriteria
komitmen pemerintah daerah ditunjukkan pada gambar berikut$
$ambar %&
Pembobotan !riteria !omitmen Pemerinta
4.".2. Pembobotan !riteria Prioritas Penanganan
Untuk menentukan lokasi kawasan permukiman yang menjadi prioritas penanganan
digunakan -ariabel#-ariabel dibawah ini, yang dihitung berdasarkan waktu tempuh
menggunakan kendaraan umum sebagai berikut$
%. Pembobotan -ariabel Kedekatan dengan Pusat Kota 8etropolitan
4-19
7/23/2019 Bab 4 supervisi
20/22
>ariabel ini memiliki bobot '9, dengan nilai bobot berdasarkan klasifikasi$
# =ilai *9 lima puluh! untuk waktu tempuh kurang dari '9 menit.
# =ilai '9 tiga puluh! untuk waktu tempuh antara '9 sampai 19 menit.
# =ilai &9 dua puluh! untuk waktu tempuh lebih dari 19 menit.
&. Kedekatan dengan Kawasan yang menjadi Pusat Pertumbuhan Bagian Kota
8etropolitan.
>ariabel ini memiliki bobot '9, dengan nilai bobot berdasarkan klasifikasi$
# =ilai *9 lima puluh! untuk waktu tempuh kurang dari '9 menit.
# =ilai '9 tiga puluh! untuk waktu tempuh antara '9 sampai 19 menit.
# =ilai &9 dua puluh! untuk waktu tempuh lebih dari 19 menit.
'. Kedekatan dengan Kawasan 0ain Perbatasan! Bagian Kota 8etropolitan.
>ariabel ini memiliki bobot &9, dengan nilai bobot berdasarkan klasifikasi$
# =ilai *9 lima puluh! untuk waktu tempuh kurang dari '9 menit.
# =ilai '9 tiga puluh! untuk waktu tempuh antara '9 sampai 19 menit.
# =ilai &9 dua puluh! untuk waktu tempuh lebih dari 19 menit.
). Kedekatan dengan 0etak Ibukota Kota2Kabupaten Bersangkutan.
>ariabel ini memiliki bobot &9, dengan nilai bobot berdasarkan klasifikasi$
# =ilai *9 lima puluh! untuk waktu tempuh kurang dari '9 menit.
# =ilai '9 tiga puluh! untuk waktu tempuh antara '9 sampai 19 menit.
# =ilai &9 dua puluh! untuk waktu tempuh lebih dari 19 menit.
Berdasarkan ketentuan pembobotan di atas, secara diagramatis pembobotan kriteria
prioritas penanganan ditunjukkan pada gambar berikut$
4-20
7/23/2019 Bab 4 supervisi
21/22
$ambar %&/
Pembobotan !riteria Prioritas Penanganan
4.".3 Penilaian !riteria !a#asan Permukiman !umu
Penilaian kriteria dilakukan untuk mengidentifikasi tipologi kawasan permukiman
kumuh. Penilaian kriteria yang dimaksud merupakan akumulasi dari hasil perhitungan
terhadap kriteria#kriteria kawasan permukiman kumuh tersebut. Dari penjumlahan berbagai
peubah akan diperoleh total nilai maksimum dan minimum setiap kriteria. Proses penilaian
menggunakan batas ambang yang dikategorikan ke dalam$ tinggi, sedang, dan rendah. Untuk
mengklasifikasikan hasil penilaian berdasarkan kategori tersebut maka dilakukan perhitungan
terhadap akumulasi bobot yang telah dilakukan dengan menggunakan formula Sturgess.
+da dua tahap penilaian yang harus dilakukan yaitu penilaian untuk menghasilkan
lokasi#lokasi kawasan permukiman kumuh dan penilaian untuk menghasilkan lokasi kawasan
permukiman kumuh yang prioritas dilakukan penanganan. Penilaian tahap pertama
dilakukan untuk menghasilkan lokasi#lokasi kawasan permukiman yang memenuhi kriteria
kumuh sehingga ditetapkan sebagai kawasan permukiman kumuh yang perlu dilakukan
penanganan. Penilaian tahap pertama dilakukan berdasarkan kriteria#kriteria$
%. Kriteria >italitas =on ?konomi.
&. Kriteria >italitas ?konomi.
'. Kriteria tatus 4anah.
). Kriteria Kondisi Prasarana dan arana.
*. Kriteria Komitmen Pemerintah Daerah.
Penilaian tahap &edua dilakukan untuk menghasilkan lokasi kawasan permukiman
kumuh yang prioritas dilakukan penanganan. Penilaian tahap kedua dilakukan sesudah
dilakukan penilaian tahap pertama. ecara substansi penilaian pada tahap kedua berbeda
dengan tahap pertama karena penilaian tahap pertama memakai beberapa kriteria yang
menghasilkan lokasi kawasan permukiman kumuh, sedang penilaian tahap kedua menentukan
prioritas penanganannya. Penentuan prioritas penanganan ini terkait dengan status atau letak
lokasi kawasan permukiman kumuh sebagai daerah penyangga kota metropolitan atau
kawasan#kawasan yang menjadi bagian dari kota metropolitan.
Pada kedua tahap penilaian, semuanya didasarkan pada karakteristik penduduk di
kawasan permukiman kumuh tersebut. al#hal utama yang diperhatikan untuk karakteristik
penduduk ini adalah$
4-21
7/23/2019 Bab 4 supervisi
22/22
%. Pekerjaan utama penduduk pada umumnya seperti buruh pabrik, PK0, pemulung
dan sebagainya.
&. Kegiatan ekonomi lain yang biasa dilakukan penduduk selain pekerjaan utama.
'. Kegiatan ekonomi yang potensial dikembangkan untuk membantu perekonomian
penduduk.
). Daerah asal penduduk pada umumnya, seperti penduduk asli, penduduk migrasi dari
daerah lain dan sebagainya.
*. Kebiasaan kerjasama antara sesama penghuni di kawasan tersebut.
1. Kebiasaan masyarakat dalam mengambil keputusan untuk lingkungannya.
3. ambatan#hambatan penggunaan pelayanan sosial.
4 22