BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANGdispenda-kaltimprov.org/wp-content/uploads/2019/05/... · RENCANA STRATEGI BADAN PENDAPATAN PROV. KALTIM 2013 - 2018 4 16. Peraturan Gubernur

RENCANA STRATEGI BADAN PENDAPATAN PROV. KALTIM 2013 - 2018 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil

yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun

dengan memanfaatkan seluruh pengetahuan dan keahlian sumberdaya

manusia dan sumberdaya lainnya, untuk mengantisipasi perubahan dan

tuntutan perkembangan lingkungan strategis regional, nasional dan global.

Perencanaan Strategis sering juga disebut Perencanaan Jangka Panjang

(Long Range Planning) adalah proses pengambilan keputusan yang

menyangkut tujuan jangka panjang organisasi, kebijakan yang harus

diperhatikan, serta strategi yang harus dijalankan untuk mencapai tujuan

tersebut. Untuk melaksanakan strategi tersebut harus pula disusun program

kerja yang terinci, mencakup kegiatan yang harus dilakukan, kapan harus

dimulai, kapan harus selesai, dan siapa yang harus bertanggung jawab serta

sumber daya manusia yang diperlukan, singkatnya perencanaan strategis

adalah proses perencanaan jangka panjang yang sudah diformalkan, yang

digunakan untuk merumuskan tujuan organisasi serta cara menghadapinya.

Perencanaan strategis sebagai langkah awal untuk melakukan

pengukuran dan evaluasi kinerja baik keberhasilan maupun kegagalan,

sehingga dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja sesuai dengan

tuntutan perubahan dan masyarakat maupun stakeholders dan mampu

menjawab tuntutan perubahan dan perkembangan lingkungan yang demikian

cepat.

Sebagian dari pekerjaan perencanaan strategis terfokus kepada apakah

organisasi mempunyai sumber daya dan kapabilitas yang memadai untuk

menjalankan misinya dan mewujudkan visi-nya. Pengenalan akan kekuatan

yang dimiliki akan membantu organisasi untuk tetap menaruh perhatian dan

melihat peluang-peluang baru, sedangkan penilaian yang jujur terhadap


kelemahan-kelemahan yang ada akan memberikan bobot realisme pada

rencana-rencana yang akan dibuat organisasi.

Pada sisi lain terdapat kekuatan-kekuatan di luar organisasi yang

mempengaruhi operasi dan kinerja organisasi tersebut. Kemampuan atau

ketidakmampuan untuk mengidentifikasi kekuatan-kekuatan utama di luar

organisasi akan sangat menentukan apakah organisasi akan berhasil atau

gagal menjalankarn misinya dan mewujudkan visinya.

1.2. LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana

Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Tahun 2013 – 2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4355);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Tahun 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8

Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah tentang Penggantian

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4548) dan diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4844);


4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah:

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2000 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4741);

10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan (Lembaran Daerah

Tahun 2008 Nomor 09);

11. Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas

Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi

Kalimantan Timur;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

13. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;

14. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009;


tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi

Kalimantan Timur Tahun 2005 – 2025;


16. Peraturan Gubernur Nomor --- Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Tahun 2013 – 2018;


tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5).

18. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 08

Tahun 2008.


tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi

Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun

2017 Nomor 9).

20. Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2017, tentang Susunan Organisasi,

Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan

Timur.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renstra ini adalah sebagai pedoman bagi seluruh

komponen/aparatur Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dan juga

sebagai dasar perencanaan tahunan, sehingga diharapkan dapat menghasilkan

perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel dan

bermutu tinggi.

Tujuan penyusunan Renstra Bapenda adalah mengoptimalkan peran

perencanaan pembangunan dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

yang tercantum di dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2013 – 2018.


1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Badan Pendapatan (Bapenda) Provinsi Kalimantan

Timur Tahun 2013 – 2018, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, berisi tentang Latar Belakang, Tujuan, Landasan

Hukum dan Sistematika Penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan Bapenda Provinsi Kalimantan Timur,

berisi Gambaran Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

serta Sumber Daya Organisasi.

Bab III Isu-isu Strategis, berisi isu-isu strategis yang akan dihadapi,

berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi SKPD dalam periode tahun 2014 – 2018.

Bab IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan, berisi

Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi dan Arah

Kebijakan Bapenda Provinsi Kalimantan Timur yang berpedoman

kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Tahun 2013 – 2018.

Bab V Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok

Sasaran & Pendanaan Indikatif

Menjabarkan secara berurutan dari rencana program, kegiatan,

indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

Bapenda Prov. Kaltim dalam 5 (lima) tahunan dan 1 (satu) tahunan,

yang selaras dengan RPJMD daerah Prov. Kaltim Tahun 2013 –

2018.

Bab VI Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan

Sasaran RPJMD

Memuat indikator kinerja dari kondisi awal kinerja sampai kondisi

akhir beserta dengan target yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun

kedepan.

Bab VII Penutup


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

2.1. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09

Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Sususan Organisasi Perangkat Daerah

Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur

Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata

Kerja Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur bahwa Badan

Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur dalam menjalankan tugas pokok dan

fungsinya mempunyai komposisi struktur sebagai berikut :

a. Kepala Badan;

b. Sekretaris, membawahkan:

Sub Bagian Perencanaan Program;

Sub Bagian Keuangan;

Sub Bagian Umum.

c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan,

membawahkan:

Sub Bidang Perencanaan Anggaran dan Pengembangan Sistem

Informasi Pendapatan;

Sub Bidang Analisis Pengembangan Pendapatan dan Pelayanan.

d. Bidang Pajak Daerah, membawahkan:

Sub Bidang Pendataaan, Administrasi, dan Keberatan Pajak;

Sub Bidang PKB dan BBNKB;

Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya.

e. Bidang Penerimaan Bukan Pajak Daerah, membawahkan;

Sub Bidang Retribusi Daerah;

Sub Bidang Penerimaan Lain-lain;

Sub Bidang Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.

f. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan, membawahkan;


Kepala Badan

Kabid PPSIP

Kasubbid PAP & PSIP

Kasubbid APPP

Kepala Bidang Pajak Daerah

Kasubbid Pendataan Adm & Keberatan Pajak

Kasubbid PKB & BBNKB

Subbid Pajak Daerah Lainnya

Kepala Bidang PBPD

Kasubbid Retribusi Daerah

Kasubbid Penerimaan Lain-

lain

Kasubbid Bagi Hasil Pajak dan

Bukan Pajak

Kepala Bidang PEP

Kasubbid Pengendalian &

Evaluasi Pendapatan

Kasubbid Kajian Hukum &

Perundang-undangan

9 UPTB

Sekretaris

Kasubbag Sungram

Kasubbag UmumKasubbag Keuangan

Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan;

Sub Bidang Kajian Hukum dan Perundang – Undangan.

g. Unit Pelaksana Teknis Badan ( UPTB )

Kepala UPTB

Sub. Bagian Tata Usaha

Seksi Pembukuan dan Penagihan

Seksi Pendataan dan Penetapan

Struktur organisasi tersebut dapat dilihat pada bagan dibawah ini :

Gambar 1

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR


Gambar 2

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

UPTB BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

2.2. TUGAS POKOK

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 77

Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja

Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur bahwa Badan Pendapatan

Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok ”Melaksanakan

fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang Pajak Daerah, Bidang

Penerimaan Bukan Pajak Daerah, perencanaan, pembinaan dan pengawasan

pendapatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang

ditugaskan kepada Daerah Provinsi”

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Badan Pendapatan

mempunyai fungsi :


a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah sesuai dengan

rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;

b. Perencanaan, pembinaan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan

pengembangan sistem informasi pendapatan;

c. Perencanaan, pembinaan kebijakan teknis di bidang pajak daerah;

d. Perencanaan, pembinaan kebijakan teknis di bidang penerimaan bukan

pajak daerah;

e. Perencanaan, pembinaan kebijakan teknis di bidang pengendalian dan

evaluasi pendapatan;

f. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;

g. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Badan;

h. Pembinaan kelompok Jabatan Fungsional;

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.

Kemudian, UPT Badan adalah unsur pelaksana Teknis Operasional

Badan Daerah dilapangan. UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas Badan dibidang Teknis Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah,

Ketatausahaan serta Pelayanan Masyarakat dalam melaksanakan tugasnya

UPT memiliki fungsi :

a. Pelaksanaan kegiatan Teknis Operasional Pemungutan Pendapatan

Asli Daerah.

b. Pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik

Nama Kendaraan bermotor (PKB dan BBNKB) di Kantor Bersama

Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap (SAMSAT).

c. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait pada kantor bersama

SAMSAT.

d. Pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Kab/Kota terkait dengan

Pemungutan PAD.

e. Pelaksanaan Tugas-Tugas Ketatausahaan

f. Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat


2.3. SUMBER DAYA ORGANISASI

2.3.1. Jenis Pelayanan

Jenis-jenis Pelayanan :

1. Pajak Daerah

a) Pajak Kendaraan Bermotor

b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan dan

e) Pajak Rokok

2. Retribusi Daerah :

a) Retribusi Jasa Umum

b) Retribusi Jasa Usaha

c) Retribusi Perizinan Tertentu

3. Hasil Perusda Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yg dipisahkan

a) Bagian Laba Perusahaan Daerah

b) Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank

c) Kontribusi Penyertaaan Modal Kepada Pihak Ketiga

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

a) Hasil Penjualan barang Milik Daerah

b) Penerimaan Jasa Giro

c) Penerimaan Bunga Deposito

d) Penerimaan TP/TGR

e) Pendapatan Denda Pajak Daerah

f) Pendapatan Denda Retrbusi Daerah

g) Pendapatan Dari Pengembalian

h) Sumbangan Pihak Ketiga

5. Dana Perimbangan

a) Bagi Hasil Pajak

1) Pajak Bumi dan Bangunan

2) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan


3) Bagi Hasil Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam

Negeri dan PPh Ps 21

b) Bagi Hasil Bukan Pajak

1) Provisi Sumber Daya Hutan

2) Landrent

3) Iuran Eksplorasi/Iuran Eksploitasi

4) Minyak Bumi

5) Gas Alam

c) Dana Alokasi Umum

2.3.2. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka melaksanakan kegiatan organisasi Badan

Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan

Desember 2017 mempunyai personil sebanyak 249 (dua ratus empat

puluh sembilan) orang yang bertugas baik di Provinsi dan tersebar di 9

UPTB Se-Kalimantan Timur yang terdiri dari 51 (lima puluh satu)

Pejabat Struktural, yang terdiri dari Eselon II , III dan IV beserta

198 (seratus sembilan puluh empat) orang staf.

Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Badan

Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Peraturan

Daerah tersebut diatas adalah: 1 (satu) orang Eselon II, 14 (empat

belas) orang Eselon III terdiri dari 1 (satu) orang Sekretaris, 4 (empat)

orang Kepala Bidang, 9 (sembilan) orang Kepala UPTB, serta 40

(empat puluh) orang Eselon IV yang terdiri dari 3 (tiga) orang

Kasubag, 10 (sepuluh) Kasubid dan 9 (sembilan) orang Kasubag di

UPTB dan 18 (delapan belas) orang Kepala Seksi di seluruh UPTB.


Tabel 1

Rekapitulasi Pegawai Bapenda Prov. Kaltim

Berdasarkan Eselon dan Golongan Tahun 2017

No. INSTANSI ESELON GOLONGAN

II III IV Staf I II III IV

1 Bapenda Prov. Kaltim 1 5 13 58 8 18 40 15

2 UPTB Samarinda - 1 3 45 3 15 29 2

3 UPTB Balikpapan - 1 3 24 1 8 18 1

4 UPTB Kutai - 1 3 28 2 11 17 2

5 UPTB Kutai Barat - 1 3 6 - 4 6 -

6 UPTB Kutai Timur - 1 3 8 1 3 7 1

7 UPTB Bontang - 1 3 10 2 6 4 2

8 UPTB Pasir - 1 3 10 3 6 5 -

9 UPTB Penajam PU - 1 3 8 3 4 3 2

10 UPTB Tarakan - 1 3 11 3 6 5 1

11 UPTB Bulungan - 1 2 12 4 6 5 -

12 UPTB Berau - 1 3 7 1 4 5 1

13 UPTB Nunukan - 1 2 6 1 4 3 1

14 UPTB Malinau - 1 3 3 - 2 5 -

15 UPTB Tana Tidung - 1 2 2 - 1 3 1

JUMLAH 1 19 54 240 32 98 155 29 Sumber : Data Kepegawaian Badan Pendapatan Prov. Kaltim Tahun 2013

Tabel 2


Berdasarkan Pendidikan Tahun 2013

NO INSTANSI PENDIDIDKAN

JUMLAH S2 S1 DIV DIII DII SMA SMP SD

1 Bapenda Kaltim 22 24 - 4 - 23 2 6 81

2 UPTB Samarinda 6 15 - 1 - 22 1 4 49

3 UPTB Balikpapan 4 10 - 3 1 9 1 - 28

4 UPTB Kutai 2 10 - 1 - 17 2 - 32

5 UPTB Kutai Barat 1 3 1 - - 5 - - 10

6 UPTB Kutai Timur 1 5 - - - 5 - 1 12

7 UPTB Bontang 3 3 - - - 6 1 1 14

8 UPTB Pasir 1 3 - - - 7 1 2 14

9 UPTB Panajam PU 3 2 - - - 4 2 1 12

10 UPTB Tarakan 3 3 - - - 5 2 2 15

11 UPTB Bulungan 1 2 - 1 - 7 2 2 15


12 UPTB Berau 2 3 - - - 5 - 1 11

13 UPTB Nunukan 2 2 - 1 - 3 1 - 9

14 UPTB Malinau 1 4 - - - 2 - - 7

15 UPTB Tana Tidung 1 2 - - - 2 - - 5

JUMLAH 53 91 1 11 1 122 15 20 314

Sumber : Data Kepegawaian Badan Pendapatan Prov. Kaltim Tahun 2013

Sumber Daya Manusia merupakan komponen penting dalam

menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kualitas dan

kuantitas sumber daya manusia perlu dirancang sesuai dengan

kebutuhan terutama dalam menciptakan Bapenda sebagai koordinator

Pendapatan Daerah untuk pemenuhan pembiayaan daerah. Komposisi

jumlah pegawai Bapenda dengan latar belakang pendidikan sarjana

lebih besar dibandingkan dengan yang bukan sarjana, secara

signifikan diharapkan memberikan andil yang cukup besar. Komposisi

pegawai Bapenda berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 186 orang

laki-laki atau 68 % dan perempuan sebanyak 86 Orang atau 32 %yang

berarti jumlah pegawai laki-laki lebih besar dibandingkan jumlah

pegawai perempuan sebagaimana disajikan dalam tabel 3 dibawah ini.

Tabel 3


Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2013

No UNIT KERJA JENIS KELAMIN

LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH

1 Bapenda Kaltim 46 35 81

2 UPTB Samarinda 27 22 49

3 UPTB Balikpapan 12 16 28

4 UPTB Kutai 27 5 32

5 UPTB Kutai Barat 7 3 10

6 UPTB Kutai Timur 12 0 12

7 UPTB Bontang 13 1 14

8 UPTB Pasir 11 3 14


9 UPTB Panajam PU 9 3 12

10 UPTB Tarakan 12 3 15

11 UPTB Bulungan 14 1 15

12 UPTB Berau 8 3 11

13 UPTB Nunukan 7 2 9

14 UPTB Malinau 6 1 7

15 UPTB Tana Tidung 5 0 5

JUMLAH 216 98 314

Sumber : Data Kepegawaian Badan Pendapatan Prov. Kaltim Tahun 2013

2.3.3. Sarana Prasarana

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bapenda Provinsi

Kalimantan Timur Tahun 2013 – 2018 dalam melaksanakan tugas

pokok dan fungsi didukung sarana dan prasarana yang tersedia

sebagaimana sesuai dengan lampiran 1.

2.3.4. Kinerja Pelayanan

1. Organisasi dan Tata Kerja

a) Penataan Organisasi dan Uraian Tugas

b) Perumusan Tata Kerja dan Mekanisme Kerja

2. Pelayanan Khusus

a) Standar ISO 9001

b) Pelayanan Drive Thru

c) Pelayanan Gerai Samsat (Mall, Plaza)

d) Layanan SMS (08115857070)

e) Samsat Mobile

f) Perintisan Banking System

g) Guide Ladies Samsat

h) Kasir dari Bank Kaltim

i) Website

3. Sumber Daya Aparatur


a) Melaksanakan Capacity Building di berbagai bidang

pendapatan

b) Tour of Duty dan Tour of Area.

c) Mengembangkan Sistem Karir (Carier Planning)

d) Menumbuhkan etos kerja, budaya kerja dan kebanggaan

Esprit De Corp.

e) Menerapkan prinsip Reward & Punishment

f) Peningkatan kesejahteraan pegawai

4. Sarana dan Fasilitas Pelayanan

a) Pengembangan dan pemeliharaan fasilitas perkantoran

b) Pemenuhan Fasilitas Pelayanan (lahan parkir, ruang

pelayanan, ruang arsip, dll)

c) Pembentukan Kantor Bersama/Samsat Pembantu

d) Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi

Pendapatan Daerah berbasis IT.

e) Pelaksanaan Online System Pajak dan Retribusi Daerah.

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

Tantangan dan Peluang bagi pengembangan pelayanan dan kinerja

Bapenda Prov. Kaltim dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Kebutuhan akan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih baik dan lebih

murah sebagai perwujudan good governance.

2. Pentingnya manajemen kinerja yang mampu memberikan pelayanan yang

dapat memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas dan kualitas prima dari

kinerja organisasi publik.

3. Tuntutan masyrakat terhadap aparatur yang bebas KKN.

4. Adanya tuntutan reformasi birokrasi yang menghendaki perbaikan

manajemen kinerja dan tuntutan pengembangan organisasi yang

berkualitas dan tersedianya sumber daya aparatur yang berkompeten.

5. Berkurangnya potensi sumber daya alam khususnya dari sektor tambang

batubara, dan berkurangnya jumlah perusahaan tambang akibat adanya


Kebijakan Moratorium yang berimbas terhadap penurunan pendapatan

daerah.

6. Jumlah lifting migas yang menunjukkan angka penurunan, Harga dan Kurs

rupiah terhadap dolar yang sulit diprediksi menjadikan penetapan asumsi

DBH SDA dipatok pada angka yang aman.

7. Kebijakan bagi hasil atas DOB terhadap Provinsi Kalimantan Utara dan

Defisif APBN 2014 yang mencapai + Rp. 200 trilyun adalah pertimbangan

dari asumsi makro ekonomi yang diperkirakan masih akan berimbas pada

tahun 2015 serta pembatasan ekspor dan pemasaran Minerba adalah

beberapa faktor penyumbang dari penurunan angka dana perimbangan.

8. Tertibnya Penataan Pungutan : Pajak Progresif, Pajak Kendaraan

Pemerintah/TNI/POLRI, Kendaraan Alat Berat/Besar, Lancarnya

penagihan Piutang Pajak, Jalannya layanan pembayaran PKB/BBNKB

sampai kedaerah perbatasan dapat dijadikan peluang peningkatan

Pendapatan Asli Daerah daerah khususnya Pajak Daerah.


BAB III

ISU – ISU STRATEGIS

BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah

Provinsi Kalimantan Timur, maka perlu dirumuskan dalam bentuk yang lebih

terarah dan operasional berupa perumusan tujuan dan strategis secara tepat

mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh lembaga dalam memenuhi visi

dan misinya untuk kurun waktu yang telah ditetapkan. Formulasi tujuan

strategis dimaksud, memperhatikan faktor internal dan external untuk

mengukur sejauh mana visi, misi dalam mencapai tujuan strategis yang

ditetapkan diperlukan indikator kinerja yang terukur.

Dengan ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013 – 2018, maka Renstra

Bapenda Prov. Kaltim tahun 2013 – 2018 untuk memberikan dukungan arah

dan sasaran dalam kinerjanya untuk mencapai target RPJMD Kaltim Maju

2018.

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN SKPD

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai

tanggung jawab mengoptimalkan kinerja peningkatan Pendapatan Daerah dan

Pelayanan Publik, fungsi utamanya dalam melaksanakan urusan pemerintah

daerah terdapat permasalahan sebagai berikut :

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia.

2. Masih rendahnya networking dengan wajib pajak.

3. Wilayah operasional dibatasi faktor geografis.

4. Belum optimalnya Sistem Komputerisasi.

5. Sistem pemberkasan tertib administrasi belum maksimal.

6. Belum optimalnya koorBadani dengan instansi terkait.

7. Masih rendahnya kinerja mitra kerja.

8. Tuntutan Pembiayaan dan Belanja Daerah yang semakin meningkat.


3.2. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai pada kurun

waktu tertentu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan, untuk meningkatkan

pelayanan publik terdapat beberapa isu strategis ;

1. Letak Geografis dan Luas Wilayah

2. Tuntutan Pembiayaan dan Belanja Daerah yang semakin meningkat.

3. Target PAD yang semakin meningkat.

4. Sumber sumber penerimaan yang belum tergali.

5. Tunggakan Pajak yang belum terdata.

6. Masih adanya Keluhan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik.

7. Lambatnya Pelayanan kepada Wajib Pajak.

8. Mendekatkan Pelayanan Publik kepada Masyarakat melalui

Diversifikasi Pelayanan.

Dalam upaya perwujudan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi

Kalimantan Timur dalam tahun 2013 – 2018 yang akan datang diarahkan

pada pencapaian tujuan masing-masing Misi yang telah ditetapkan sebagai

berikut :

Tabel 4.

KETERKAITAN MISI DENGAN TUJUAN STRATEGIS

NO MISI TUJUAN

1. Meningkatkan profesionalisme sumber

daya manusia pegawai

Tersedianya kualitas sumber daya

manusia yang handal dan professional

2. Meningkatkan kesadaran masyarakat

atas kewajibanya membayar pajak,

retribusi dan pendapatan lain-lain

Menumbuhkan kesadaran bagi

masyarakat akan pentingnya pendapatan

daerah bagi pembanguran

3. Meningkatkan mutu pelayanan prima

kepada masyarakat

Tersedianya pelayanan prima yang

mudah terjangkau oleh masyarakat

secara cepat, efektif dan efisien.

4. Meningkatkan kontribusi yang optimal

bagi penyediaan pembiayaan daerah

Meningkatkan Penerimaan Daerah.


3.3. PREDIKSI PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD

TAHUN 2013 - 2018

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan

dicapai dan dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan

bagian integral dalam sistem perencanaan strategis yang berfokus pada

tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Sasaran

harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang namun dapat

dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode tertentu.

Berdasarkan uraian diatas, Badan Pendapatan Daerah Provinsi

Kalimantan Timur menetapkan sasaran sebagai berikut :

Tabel 5

Tujuan dan Sasaran Strategis

No Tujuan Strategis Sasaran Strategis

1. Tersedianya kualitas sumber daya

manusia yang handal dan

profesional

Meningkatkan jumlah pegawai strata

pendidikan dan mengikuti diklat

teknis, penjenjangan maupun kursus.

2. Menumbuhkan kesadaran bagi

masyarakat akan pentingnya

pendapatan daerah bagi

pembangunan

Berkurangnya tunggakan pajak dan

meningkatnya pemenuhan kewajiban

pajak oleh masyarakat setiap

tahunnya.

3. Tersedianya pelayanan prima yang

mudah terjangkau oleh masyarakat

serta cepat, efektif dan efisien.

1. Bertambahnya unit pelayanan

baru pada daerah yang potensial.

2. Terpeliharanya sarana dan

prasarana yang ada untuk

mendukung operasional kantor.

3. Peningkatan percepatan waktu

pelayanan kepada masyarakat.

4. Meningkatkan Penerimaan Daerah 1. Tercapainya target penerimaan

dari berbagai sumber penerimaan.

2. Terwujudnya sumber penerimaan

baru bagi Pemerintah Provinsi.


Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur rnenyadari

bahwa pengembangan SDM merupakan prioritas dan merupakan bagian

dalam strategi pencapaian tujuan organisasi yang ingin dicapai. Hal ini juga

oleh kebijakan Pemerintah Provinsi yang diantaranya memperioritaskan

pengembangan SDM.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran tersebut dapat

diukur dan indikator kinerja sebagai berikut :

1. Jumlah pegawai yang telah melaksanakan strata dibandingkan dengan

jumlah keseluruhan pegawai yang ada.

2. Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan setiap

tahunnya.

3. Analisis jabatan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Sasaran tersebut dimaksudkan agar kesadaran akan pemenuhan

kewajiban perpajakan oleh masyarakan semakin lama semakin tinggi.

Dengan demikian diharapkan akan memudahkan dalam pencapaian visi dan

misi yaitu tercapainya kontribusi yang optimal untuk pembiayaan daerah.

Untuk ini kegiatan yang dilakukan dalam pemenuhan sasaran ini adalah

diantaranya kegiatan sosialisasi, penyuluhan serta pemberian penghargaan

kepada masyarakat yang dinilai patuh dalam melaksanakan kewajiban.

Adapun indikator keberhasilan dari sasaran ini adalah dapat dinilai

dari menurunnya jumlah kasus tunggakan dan pelanggaran pembayaran

pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain setiap tahunnya.

Sasaran 1 : Meningkatnya jumlah Pegawai Strata

Pendidikan dan mengikuti Diklat Teknis,

Penjenjangan maupun Kursus

Sasaran 2 : Berkurangnya Tunggakan Pajak dan

meningkatnya pemenuhan kewajiban pajak

oleh masyarakat setiap tahunnya


Bertambahnya pemekaran daerah baru merupakan peluang bagi Badan

Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk membuka UPTB baru

didaerah potensial dalam rangka lebih mempermudah pelayanan kepada

masyarakat yang juga sangat berdampak pada pencapaian tujuan organisasi.

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini dapat dilihat dari

indikator meningkatnya jumlah UPTB yang juga diiringi dengan peningkatan

peran dan fungsinya di daerah.

Untuk mendukung kelancaran operasional kantor dalam rangka

pelayanan kepada masyarakat adalah adanya dukungan dari sarana dan

prasarana yang memadai, serta terpeliharanya sarana dan prasarana yang ada

untuk mendukung operasional kantor menjadi bagian dalam strategi.

Indikator keberhasilan sasaran tersebut dapat dilihat dan

meningkatnya jumlah peralatan kerja pendukung operasional pelayanan dan

halaman parker terutama yang ada pada UPTB maupun yang ada pada Badan

Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Sasaran peningkatan percepatan waktu pelayanan kepada masyarakat

menetapkan tindak lanjut dari hasil evaluasi terhadap pelayanan yang selama

ini diberikan. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

menyadari kunci keberhasilan pencapaian tujuan organisasi adalah dengan

cara meningkatkan percepatan waktu pelayanan kepada masyarakat. Adapun

kegiatan yang terkait dalam pencapaian sasaran ini adalah dengan

Sasaran 3 : Bertambahnya Unit Pelayanan Baru pada daerah

yang potensial

Sasaran 4 : Terpeliharanya Sarana dan Prasarana yang ada

untuk mendukung Operasional Kantor

Sasaran 5 : Peningkatan Percepatan Waktu Pelayanan

kepada masyarakat


menyempurnakan program komputer dan penyederhanaan prosedur/sistem

pada unit-unit kerja.

Indikator keberhasilan sasaran ini adalah seberapa jauh Badan

Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur berhasil mengurangi keluhan

masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan.

Sasaran Tercapainya target penerimaan dari berbagai sumber penerimaan

merupakan sasaran utama dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan

Timur, sedangkan sasaran lainya merupakan sasaran pendukung saja. Hal ini

berarti keberhasilan pencapaian sasaran ini merupakan indikator keberhasilan

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur secara umum.

Adapun indikator keberhasilan ini dapat dilihat dari beberapa indikator

diantaranya adalah sebagai berikut :

l. Besarnya penerimaan dari dana perimbangan Keuangan pusat dan daerah

yang berhasil direalisasikan.

2. Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap

tahunnya

Sasaran terwujudnya sumber penerimaan baru merupakan

pengembangan dari sasaran utama dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi

Kalimantan Timur sebagaimana dijelaskan pada sasaran 6. Hal ini berarti

keberhasilan pencapaian sasaran ini merupakan indikator keberhasilan Badan

Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam menggali potensi

penambahan sumber penerimaan baru untuk menunjang sumber dana

pembangunan Provinsi Kalimantan Timur di masa yang akan datang.

Sasaran 6 : Tercapainya Target Penerimaan dari berbagai

sumber penerimaan

Sasaran 7 : Terwujudnya Sumber Penerimaan Baru bagi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur


BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN,

STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

4.1. VISI

Visi adalah cara pandang jauh ke depan ke mana instansi pemerintah

harus di bawa agar dapat tetap eksis, antisifatif dan inovatif. Visi adalah suatu

gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh

instansi pemerintah. Dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat ini

dan mengantisipasi perubahan di masa yang akan datang, Badan Pendapatan

Daerah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan visi sebagai berikut :

Penjelasan Visi di atas sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam

periode Tahun Anggaran tertentu yang menjadi Hak Daerah yang terdiri

atas pajak daerah, retribusi daerah, laba dari BUMD, lain-lain PAD yang

sah.

2. Optimal adalah mencapai hasil yang memuaskan dan yang terbaik.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur menyadari

bahwa ke depan struktur penerimaan dalam APBD tidak selamanya

mengandalkan Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang selama

ini masih mendominasi struktur penerimaan dalam APBD. Untuk itulah

dalam pernyataan visi di atas, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan

Timur bertekad akan menjadikan PAD menjadi optimal yang indikatomya

adalah dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan PAD yang terus meningkat

setiap tahunnya dalam rangka memenuhi tuntutan pembiayaan daerah.

Dengan pernyataan Visi tersebut, diperlukan langkah dan strategi, antisitatif

serta inovatif untuk mewujudkannya. Visi tersebut juga sudah menunjukkan

TERWUJUDNYA PENDAPATAN DAERAH YANG OPTIMAL


suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh Badan

Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan penjelasan di atas, jelas terlihat keterkaitan antara Visi

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan Visi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Keterkaitan tersebut adalah dalam

rangka pembiayaan terhadap Terwujudnya Kalimantan Timur sejahtera

yang merata dan berkeadilan berbasis Agroindustri dan Energi ramah

lingkungan. Dengan kata lain, Badan Pendapatan Daerah Provinsi

Kalimantan Timur bertanggung jawab untuk mengamankan Visi Pemerintah

Provinsi Kalimantan Timur dari sudut pembiayaan dan pendanaannya.

Untuk lebih jelasnya keterkaitan Visi Badan Pendapatan Daerah

Provinsi Kalimantan Timur dan Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

dapat dilihat pada Gambar berikut:

Gambar 3

Keterkaitan Visi Badan Pendapatan Provinsi Kaltim

dengan Visi Pemerintah Kalimantan Timur

Visi Pemerintah

Provinsi Kalimantan Timur

Terwujudnya Kalimantan Timur sejahtera yang

merata dan berkeadilan berbasis Agroindustri dan Energi ramah lingkungan

Visi Dinas Pendapatan Provinsi

Kalimantan Timur

Terwujudnya Pendapatan Daerah yang

Optimal


4.2. MISI

Misi adalah merupakan suatu yang harus dilaksanakan agar tujuan

organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang

telah ditetapkan.

Dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh jajaran

organisasi dari pihak lain yang berkepentingan dapat mengenal dan

mengetahui keberadaan dan peran dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi

Kalimantan Timur. Misi rnenjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang

dilakukan dan kapan dilakukan, serta bagaimana cara melakukannya.

Perumusan misi organisasi harus memperhatikan dan menampung

masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan dan memberikan peluang

untuk perubahan sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan

misi sebagai berikut:

l . Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia pegawai.

2. Meningkatkan kesadaran masyarakat atas kewajibannya membayar pajak,

retribusi dan pendapatan lain-lain.

3. Meningkatkan mutu pelayanan prima kepada masyarakat.

4. Meningkatkan kontribusi yang optimal bagi pembiayaan daerah.

MISI 1 : Meningkatkan ProfesionaIisme Sumber Daya Manusia Pegawai

Kebijakan pemerintah Provinsi adalah peningkatan kualitas SDM, hal

ini sangat penting, dalam rangka meningkatkan profesionalisme pegawai.

Peningkatan kualitas SDM merupakan investasi untuk kelangsungan

kemajuan Provinsi Kalimantan Timur di masa yang akan datang.

Apabila dihubungkan dengan teori Balanced Skorcard dalam

Manajemen Strategi, misi ini masuk dalam perspektif inovasi dan

pembelajaran. Dengan perspektif ini, organisasi akan rnenjawab pertanyaan

bagaimana organisasi dapat mempertahankan dan meningkatkan

kemampuannya dalam menghadapi tantangan perubahan.


MISI II : Meningkatkan kesadaran masyarakat atas Kewajibannya

membayar Pajak, Retribusi, dan PendapatanLain-lain

Provinsi Kalimantan Timur Merupakan daerah yang kaya akan

sumber daya alam. Tetapi disadari bahwa kekayaan alam tersebut suatu saat

pasti akan habis. Untuk itu sumber penerimaan lain yang diharapkan untuk

menambah pembiayaan daerah adalah dari penerimaan pajak, retribusi, dan

pendapatan lain-lain. Hal ini akan terwujud apabila ada kesadaran masyarakat

untuk berpartisipasi dalam membayar kewajibannya. Tentunya untuk

menumbuh kembangkan kesadaran tersebut bukanlah hal yang mudah, tetapi

perlu dibina secara berkesinambungan sehingga nantinya akan mengurangi

kasus-kasus pelanggaran yang tidak diharapkan.

Dalam perspektif Balanced Skordcard misi tersebut temasuk dalam

perspektif Stakeholder dan perspektif Internal. Dengan perspektif

stakeholder, organisasi akan menjawab pertanyaan manfaat apa yang dapat

diberikan untuk masyarakat dari basil kegiatan organisasi. Sedangkan

perspektif internal organisasi akan menjawab pertanyaan “untuk dapat

memenuhi keinginan masyarakat, proses kegiatan internal apa yang harus kita

perbaiki dan tingkatkan”.

MISI III : Meningkatkan Mutu Pelayanan kepada Masyarakat

Dengan adanya perubahan paradigma pemerintah, yang dulunya

dilayani, sekarang melayani masyarakat, maka sangatlah tepat dari sekarang

perlu ditingkatkan pelayanan prima kepada masyarakat. Untuk mewujudkan

hal tersebut, perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana pendukung,

selain yang tak kalah pentingnya adalah adanya dukungan yang melibatkan

seluruh staf dan pegawai. Keberhasilan misi ini sangat berpengaruh pada

keberhasilan Misi IV.

Dalam perspektif Balanced Skordcard misi tersebut termasuk dalam

Perspektif Internal. Dengan perspektif Internal, organisasi akan rnenjawab

pertanyaan “untak dapat memenuhi keinginan masyarakat, proses kegiatan


internal apa yang harus kita perbaiki dan tingkatkan, sehingga bisa menjadi

nilai jual yang berharga kepada masyarakat”.

MISI IV : Meningkatkan Kontribusi yang Optimal bagi

Pembiayaan Daerah.

Dalam rangka menyelenggarakan dan meningkatkan aktivitas

pemerintah daerah di bidang pembangunan itu, maka dana yang dibutuhkan

akan meningkat pula. Dana-dana yang dibutuhkan tersebut, dapat diperoleh

dari beberapa sumber pendanaan. Sumber pendanaan yang telah ditetapkan

dalam UU Nomor 33 tahun 2004 adalah dana perimbangan yang bersumber

dari Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Atas Tanah dan

Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai,

Penerimaan Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi

Khusus serta pungutan lainnya, pungutan-pungutan tersebut dikenakan

kepada warga negara atau orang-orang dan badan-badan yang memperoleh

manfaat dan pelaksanaan pembanguan.

Sesuai hal tersebut di atas, maka dalam rangka pembangunan baik

nasional maupun regional tidak telepas dan usaha-usaha peningkatan

keuangan daerah sesuai dengan kemampuan potensi daerah.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah

mempersiapkan proyeksi pendapatan daerah untuk menyusun APBD setiap

tahunnya yang sangat berguna untuk mengetahui kemampuan pemerintah

daerah dalam melaksanakan pembangunan menurut kewenangannya.

Selain itu angka proyeksi pendapatan daerah jika dihubungkan dengan

perkiraan kebutuhan daerah (kebutuhan fiskal) juga bermanfaat untuk-

memperkirakan kekurangan biaya pembangunan di masa yang akan datang

yang saat ini lebih banyak diperoleh dari Dana Bagi Hasil.

Proyeksi seluruh komponen pendapatan daerah pemerintah provinsi

Kalimantan Timur dilakukan melalui beberapa pendapatan yaitu :

1. Proyeksi nilai pendapatan daerah berdasarkan regresi atau trend yang

sesuai;


2. Proyeksi objek pajak atau objek pendapatan berdasarkan regresi atau trend

yang sesuai, kemudian diperkirakan nilai pendapatan;

3. Proyeksi objek pajak atau objek pendapatan dan tarifnya berdasarkan

regresi atau trend yang sesuai, kemudian diperkirakan nilai pendapatan;

4. Proyeksi pendapatan daerah berdasarkan model hubungan antara variabel

makro ekonomi dengan pendapatan daerah;

5. Proyeksi Pendapatan Daerah berdasarkan rata-rata nilai pendapatan

metode poin 2 sampai dengan poin 4, dan metode ini yang digunakan

sebagai nilai akhir proyeksi pendapatan daerah karena dianggap lebih

sesuai dengan kondisi yang ada.

Selain itu, dalam memproyeksikan juga mempertimbangkan berbagai

peraturan yang berkaitan dengan Pendapatan Daerah, yaitu UU. No. 28 tahun

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PP No. 65 tahun 2001 dan

PP No. 66 tahun 2001 tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta UU No. 32

tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.

Sedangkan apabila dihubungkan dengan visi, maka hubungan antara

misi dengan visi yang telah ditetapkan akan nampak seperti dalam gambar

berikut :

Gambar 4

Keterkaitan antara Visi dan Misi

Visi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan

Timur

Terwujudnya Pendapatan Daerah yang Optimal Yang Optimal

Misi I :

Meningkatkan

Profesionalitas

Misi II :

Meningkatkan

Kesadaran masyarakat

Misi III :

Meningkatkan

mutu pelayanan

Misi IV :

Meningkatkan

Kontribusi


Adapun penjelasan dari gambar di atas adalah Misi I Peningkatan

Profesionalisme menunjang Misi II yaitu dalam rangka meningkatkan

kesadaran masyarakat atas kewajibannya membayar pajak, retribusi dan

pendapatan lain-lain yang juga ditunjang oleh Misi III yaitu meningkatkan

mutu pelayanan sehingga diharapkan akan menghasilkan kontribusi optimal

penerimaan dalam Misi IV yang sangat menunjang keberhasilan pencapaian

visi yaitu Terwujudnya Pendapatan Daerah yang Optimal.

4.3. TUJUAN

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategik tujuan yang

dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh

Badan Pendapatan Provinsi Kaltim selama kurun waktu lima tahun ke depan

berdasarkan tugas pokok dan fungsinya serta sebagai upaya mendukung

pencapaian pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi seperti yang tertuang

dalam RPJMD 2013 - 2018.

Adapun tujuan Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi

Kalimantan Timur 2013 – 2018 adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya kualitas Sumber Daya Manusia yang handal dan

professional.

2. Meningkatkan Penerimaan Daerah menumbuhkan kesadaran bagi

masyarakat akan pentingnya pendapatan daerah bagi pembangunan.

3. Tersedianya Pelayanan Prima yang mudah terjangkau oleh masyarakat

serta cepat, efektif dan efisien.

4. Meningkatkan Penerimaan Daerah.

4.4. SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan

dicapai dan dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Adapun sasaran yang

ingin dicapai pada pada periode 2013 – 2018 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya jumlah pegawai strata pendidikan dan mengikuti diklat

teknis, penjenjangan maupun kursus.


2. Berkurangnya tunggakan pajak dan meningkatnya pemenuhan kewajiban

pajak oleh masyarakat setiap tahunnya.

3. Bertambahnya unit pelayanan (Kantor Samsat) pada daerah yang potensial

4. Terpeliharanya sarana dan prasarana yang ada untuk mendukung

operasional kantor

5. Peningkatan percepatan waktu pelayanan kepada masyarakat

6. Tercapainya target penerimaan dari berbagai sumber penerimaan

7. Terwujudnya sumber penerimaan baru bagi Pemerintah Provinsi Kaltim

4.5. STRATEGI

Untuk lebih memudahkan pencapaian keberhasilan tugas Badan

Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka diperlukan faktor-

faktor kunci keberhasilan (critical success faktor). Untuk menetapkan faktor

kunci keberhasilan sebagai berikut:

1. Optimalisasi penerimaan dengan memaksimalkan peranan UPTB,

mitra kerja dan kuantitas SDM yang tersedia.

2. Secara berkala melakukan sosialisasi atas Perda/Peraturan terbaru dan

pemberian penghargaan pada masyarakat yang taat pajak sehingga

menumbuhkan dukungan masyarakat.

3. Memaksimalkan koorBadani dengan mitra kerja lain dalam hal

intensifikasi/ekstensifikasi penerimaan.

4. Intensifikasi sumber penerimaan yang ada (PAD).

5. Pembangunan kantor baru di UPTB potensial.

6. Pelaksanaan pelatihan teknis/fungsional, kursus dan mengikutsertakan

pegawai program jenjang strata secara berkala dan terencana untuk

meningkatkan kualitas SDM.

7. Mengevaluasi kembali system pengawasan yang ada untuk

meningkatkan pengamanan keuangan daerah.

8. Penggalian sumber potensi baru dengan penelaahan kembali

Peraturan/Perda yang ada dan membuat konsep Perda Baru.


9. Peningkatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana yang ada terutama

bagi UPTB baru.

4.6. KEBIJAKAN

Kebijakan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk

mendukung target RPJMD tahun 2013 – 2018 diarahkan mengoptimalkan

Penerimaan Daerah baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah

(PAD), maupun Dana Perimbangan serta Penerimaan Pembiayaan.

Kebijakan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur selama

periode tahun 2014 - 2018 diarahkan pada hal-hal berikut :

1. Mengintensifkan Penerimaan Daerah yang bersumber dari

Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik pajak, Retribusi dan

Pendapatan lain yang sah.

2. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

3. Pengembangan Sistem Komputerisasi Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah secara terintegrasi ke sistem yang sudah ada.

4. Mengoptimalkan kinerja BUMD agar melakukan due diligent

untuk memberikan konstribusi secara signifikan terhadap

Pendapatan Daerah

5. Penyertaan Modal Pemerintah

6. Menggali dan mengembangkan potensi sumber-sumber Pendapatan

Asli Daerah yang baru dan yang sah.

7. Mengupayakan peningkatan penerimaan dari Dana Perimbangan,

terutama yang bersumber dari dana bagi hasil pengelolaan Sumber

Daya Alam yang selama ini dirasakan kurang adil dan membantu

Pemerintah Pusat dalam melakukan Pemungutan Dana Bagi Hasil

Pajak di daerah.

8. Mengupayakan tersedianya Dana Alokasi Khusus sebagai

kompensasi dari pengurangan Dana Alokasi Umum yang mulai

tahun 2010 diperkirakan tidak tersedia lagi.


9. Merekrut Tenaga Outsourcing sebagai tenaga Technical Support

pelaksanaan implementasi teknologi di setiap Samsat/UPTB.

10. Diharapkan selama lima tahun ke depan, peran PAD terhadap total

Pendapatan Daerah dapat lebih ditingkatkan dengan kontribusi

sebesar 51%. Dana Perimbangan terhadap total APBD pada lima

tahun ke depan sebesar 49%.

Dilihat dari realisasi pendapatan daerah pada kurun waktu

2008 – 2013, Kontribusi Pendapatan Asli Daerah mencapai pertumbuhan

sebesar 45%, sedangkan Dana Perimbangan Keuangan dari pemerintah

pusat tumbuh sebesar 55 % sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 6.

REALISASI DAN PROYEKSI PENDAPATAN

TAHUN PAD PENDAPATAN

DAERAH %

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2.070.292.604.540,41

2.208.309.129.327,43

2.711.299.563.202,82

4.503.238.821.000,11

5.409.449.386.546,35

5.886.149.114.010,56

5.519.834.356.000,00

5.545.994.684.000,00

5.334.223.647.782,00

5.523.125.506.759,84

5.719.045.033.904,00

6.127.503.221.891,77

5.348.926.283.427,43

7.041.040.890.544,82

9.819.128.719.766,11

11.904.245.269.325,40

11.632.584.162.257,60

12.130.000.000.000,00

8.527.562.539.058,83

8.869.967.070.109,15

8.885.343.321.380,09

8.956.663.561.872,25

33,79

41,29

38,50

45,86

45,44

50,60

45,50

65,03

60,13

62,15

63,85

Sumber data : Badan Pendapatan Prov. Kaltim

Oleh karena itu, pada kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan,

Renstra Bapenda Prov. Kaltim diarahkan peran PAD terhadap total

Pendapatan Daerah dapat lebih ditingkatkan kontribusinya.


Proyeksi perhitungan Pendapatan Asli Daerah pada tahun

2014 - 2018 dapat dicapai dengan kinerja 100%, capaian tersebut dapat

dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.

Data Target dan Realisasi PAD Badan Pendapatan Prov. Kaltim

( Serta Proyeksi tahun 2014 – 2018 )

TAHUN TARGET PAD REALISASI PAD

2008 1.733.413.040.000,00 2.070.292.604.540,41

2009 1.994.759.500.000,00 2.208.309.129.327,43

2010 2.280.358.561.368,00 2.711.299.563.202,82

2011 3.894.051.530.000,00 4.503.238.821.000,11

2012 4.690.480.115.000,00 5.409.449.386.546,35

2013 5.120.712.000.000,00 5.886.149.114.010,56

2014 5.519.834.356.000,00 5.519.834.356.000,00

2015 5.545.994.684.000,00 5.545.994.684.000,00

2016 5.334.223.647.782,00 5.334.223.647.782,00

2017 5.523.125.506.759,84 5.523.125.506.759,84

2018 5.719.045.033.904,00 5.719.045.033.904,00


Tabel 8

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Renstra Bapenda Provinsi Kalimantan Timur

No Tujuan Strategis Sasaran Strategi Kebijakan

1. Tersedianya kualitas sumber daya manusia yang handal dan profesional

Meningkatkan jumlah pegawai strata pendidikan dan mengikuti diklat teknis, penjenjangan maupun kursus.

Optimalisasi penerimaan dengan memaksimalkan peranan UPTB, mitra kerja dan kuantitas SDM yang tersedia.

Pelaksanaan Pelatihan Teknis/Fungsional, Kursus dan mengikutisertakan pegawai program jenjang strata secara berkala dan terencana untuk meningkatkan kualitas SDM.

Merekrut tenaga outsourcing sebagai tenaga technical support pelaksanaan implementasi teknologi di setiap Samsat/UPTB

Peningkatan kapabilitas dan profesionalisme SDM Aparatur.

2. Menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat akan pentingnya pendapatan daerah bagi pembangunan

Berkurangnya tunggakan pajak dan meningkatnya pemenuhan kewajiban pajak oleh masyarakat setiap tahunnya.

Secara berkala melakukan sosialisasi atas Perda/peraturan terbaru dan pemberian penghargaan pada masyarakat yang taat pajak sehingga menumbuhkan dukungan masyarakat

Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

Meningkatkan Kualitas SDM aparatur yang handal dan profesional.

3. Tersedianya pelayanan prima yang mudah terjangkau oleh masyarakat serta cepat, efektif dan efisien.

1. Bertambahnya unit pelayanan baru pada daerah yang potensial.

2. Terpeliharanya sarana dan prasarana yang ada untuk mendukung operasional kantor.

3. Peningkatan percepatan waktu pelayanan kepada masyarakat.

Pembangunan kantor baru di UPTB potensial

Peningkatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana yang ada terutama bagi UPTB baru

Memaksimalkan koorBadani dgn mitra kerja lain dalam hal intensifikasi/ ekstensifikasi penerimaan

Memaksimalkan koorBadani dgn mitra kerja lain dalam hal intensifikasi /ekstensifikasi penerimaan

Pengembangan Sistem Komputerisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara terintegrasi ke sistem yang sudah ada.

4. Meningkatkan Penerimaan Daerah 1. Tercapainya target Penerimaan Memaksimalkan koorBadani dengan mitra kerja lain dalam

Mengintensifkan penerimaan daerah yang bersumber dari


dari berbagai sumber

penerimaan.

2. Terwujudnya sumber

penerimaan baru bagi

Pemerintah Provinsi

hal intensifikasi / ekstensifikasi penerimaan

Intensifikasi sumber penerimaan yang ada(PAD)

Mengevaluasi kembali system pengawasan yang ada untuk meningkatkan pengamanan keuangan daerah

Penggalian sumber potensi baru dengan penelaahan kembali Peraturan /Perda yang ada dan membuat konsep Perda Baru

Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik pajak, retribusi dan pendapatan lain yang sah

Mengoptimalkan kinerja BUMD untuk memberikan konstribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah

Penyertaan Modal Pemerintah

Menggali dan mengembangkan potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang baru dan yang sah.

Peningkatan Hubungan Kerja/Kerjasama antar Badan dilingkungan Kaltim dengan Pemerintah/BUMN dalam rangka Penerimaan bagi hasil dari Pemerintah.

Kontribusi PAD 51 % terhadap Pendapatan.

RENCANA STRATEGI DINAS PENDAPATAN PROV. KALTIM 2013 - 2018

36

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA

KELOMPOK SASARAN & PENDANAAN INDIKATIF

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan

pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang

lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2013-2018), meliputi program,

kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program

ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Bapenda Prov. Kaltim dengan

tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kalimantan Timur 2013-

2018.

Adapun Rencana Program Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan

Timur yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran.

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

3. Program peningkatan disiplin aparatur

4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

5. Program Peningkatan pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pelaporan Keuangan Daerah

7. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Kegiatan adalah Penjabaran dari program yang akan dilaksanakan, maka

dengan mempertimbangkan Tugas dan Fungsi Bapenda Prov. Kaltim menetapkan

dan memutuskan untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan jasa Surat Menyurat

2. Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

4. Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Badan/Operasional

5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

7. Penyediaan Alat Tulis Kantor


8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

10. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

11. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

12. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

13. Penyediaan Makanan dan Minuman

14. Rapat-rapat KoorBadani dan konsultasi ke luar daerah

15. Rapat-rapat KoorBadani, Pembinaan dan Pengawasan ke dalam daerah

16. Pengamanan Aset, Kantor dan Rumah Jabatan

17. Pembangunan Rumah Jabatan

18. Pembangunan Rumah Badan

19. Pembangunan Gedung kantor Badan Pendapatan Prov. Kaltim, UPTB dan

Kantor Samsat Pembantu

20. Pengadaan Kendaraan Badan/Operasional

21. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/Badan

22. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

23. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

24. Pengadaan Mebelair

25. Persertifikatan dan Pengamanan Aset

26. Pengadaan Tanah

27. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

28. Pemeliharaan rutin/berkala rumah Badan

29. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

30. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Badan / operasional

31. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

32. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

33. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair

34. Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan

35. Rehabilitasi sedang/berat rumah Badan

36. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

37. Pengadaan mesin/kartu absensi


38. Pengadaan pakaian Badan beserta perlengkapannya

39. Pengadaan pakaian kerja lapangan

40. Pengadaan pakaian KORPRI

41. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu

42. Pendidikan dan Pelatihan Formal

43. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

44. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semester

45. Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Daerah.

46. Peningkatan Manajeman Pengelolaan Keuangan Daerah

47. Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik.


BAB V

PENUTUP

Rancangan Awal Perencanaan Strategis Badan Pendapatan Daerah

Provinsi Kalimantan Timur untuk periode 2013 – 2018 merupakan serangkaian

rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar untuk diimplementasikan dalam

rangka pencapaian tujuan.

Dengan memperhatikan kebijakan umum, Badan Pendapatan Daerah

Provinsi Kalimantan Timur menetapkan visi dengan memperhatikan visi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dilanjutkan dengan merumuskan misi dan

menetapkan tujuan serta sasaran, sehingga akhirnya terbentuk rencana strategik

yang meliputi Kebijakan, Program dan Kegiatan.

Terdapat 4 (empat) misi terjabar dalam 4 (empat) tujuan dan 7 (tujuh)

sasaran kemudian untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, langkah

strategisnya diterjemahkan dalam 7 (tujuh) program dan meliputi 47 (empat puluh

tujuh) butir kegiatan.

RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun

2013 – 2018 ini akan terus disempurnakan dalam upaya meningkatkan daya dan

hasil gunanya.

Documents

BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANGdispenda-kaltimprov.org/wp-content/uploads/2019/05/... · RENCANA STRATEGI BADAN PENDAPATAN PROV. KALTIM 2013 - 2018 4 16. Peraturan Gubernur