1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Republik

Indonesia menetapkan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan. Dalam arti luas, otonomi mencakup pula tugas pembantuan

(medebewind, coadministration), sebab baik otonomi maupun tugas pembantuan

sama-sama mengandung kebebasan dan kemandirian.1 Mengacu pada perubahan

Pasal 18 UUD 1945, pemerintah memberlakukan undang-undang pemerintahan

daerah yang menegaskan pembagian wilayah Indonesia atas daerah-daerah

provinsi, kabupaten dan kota yang dapat mengatur dan mengurus sendiri

pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan

mengedepankan otonomi seluas-luasnya. Pemberian otonomi luas kepada daerah

diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui

peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Melalui

otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan

memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan

kekhususan serta potensi dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

1 Agus Santoso, Menyingkap Tabir Otonomi Daerah di Indonesia, Penerbit Pustaka Pelajar,

Yogyakarta, 2013, h. 126.

2

Menyinggung mengenai pemberian otonomi kepada daerah khususnya

pemberian otonomi khusus bagi provinsi Papua merupakan peluang untuk

menciptakan perubahan. Menurut Agus Sumule : “Ada banyak hal mendasar yang

dikandung oleh undang-undang itu yang menjanjikan perubahan apabila

digunakan secara arif untuk menjawab pergumulan rakyat Papua selama ini.

Berbagai hak rakyat Papua dimuat secara tegas – hak-hak yang di waktu lalu telah

diabaikan, atau bahkan sering dihadapi dengan kekerasan apabila

diperjuangkan.”2 Secara hukum disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun

2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU No.21/2001),

merupakan suatu peristiwa penting karena sesungguhnya isi undang-undang itu

adalah pengembalian dan pengakuan terhadap hak-hak dasar orang Papua yang

selama ini diabaikan. Hal ini menjadi penting karena secara resmi dan legal

kedudukan dan hak-hak masyarakat Papua diakui secara khusus dalam suatu

undang-undang yang mengikat semua pihak di Indonesia. Selain itu, dengan

disahkannya UU No.21/2001, juga memberi arti bahwa pemerintah pusat

memberikan kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi Papua dan rakyat Papua

untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam

di Provinsi Papua untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua sebagai

bagian dari rakyat Indonesia.3 Dengan demikian, ada tekad untuk memberlakukan

[otonomi khusus di Papua] dengan berpedoman pada nilai-nilai dasar

2 Agus Sumule, Satu Setengah Tahun Otsus Papua : Refleksi dan Prospek, Penerbit Yayasan

ToPanG, Manokwari, 2003, h. 5. 3 Ni’matul Huda, Otonomi Daerah : Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika, Cet.III,

Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, h.70.

3

kemanusiaan universal.4 Sebab secara filosofi, jiwa, semangat dan isi UU

No.21/2001 baik pada batang tubuhnya, maupun penjelasannya, memuat harapan-

harapan akan perubahan yang membawa kemaslahatan bagi semua orang Papua

sehingga wajar apabila banyak pihak berharap undang-undang ini akan membawa

perubahan kearah kesejahteraan dan kebajikan rakyat Papua, namun tentunya

perubahan tersebut tidak akan tercapai hanya dengan sekedar memiliki UU

No.21/2001.5

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(UU No.23/2014), terkait dengan otonomi dan penyelenggaraan pemerintahan

daerah, pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang

lebih mengutamakan pelaksanaan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas

penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan

pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman

daerah. Agar mampu menjalankan perannya, daerah diberikan kewenangan yang

seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan

otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Prinsip otonomi seluas-luasnya yang dimaksud dalam undang-undang

tersebut adalah daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua

urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing

daerah. Sebagai realisasi atas undang-undang pemerintahan daerah, maka

4 Thesia Elias,Penegakan Peraturan Daerah No.15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan

Kebersihan Kota Jayapura, Skripsi, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 2015, h.2. 5 Ibid h.3.

4

pemerintah daerah meresponnya dengan cara membuat berbagai regulasi atau

peraturan untuk mendukung pelaksanaan otonomi di daerahnya. Peraturan yang

dibuat oleh pemerintah daerah merupakan salah satu wujud pelaksanaan otonomi

daerah. Tautan antara otonomi daerah dengan kewenangan pembentukan

peraturan ditingkat daerah diungkapkan oleh I Gde Pantja Astawa sebagaimana

dikutip oleh Umbu Rauta sebagai berikut:6

Keberadaan Perda tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan

otonomi daerah (local autonomi). Sebab, Perda sebagai

perangkat dan salah satu produk hukum daerah, merupakan

sesuatu yang inherent dengan sistem otonomi daerah.

Dikatakan demikian, karena esensi otonomi daerah itu sendiri

adalah kemandirian (zelfstandigheid) dan bukan sesuatu bentuk

kebebasan sebuah satuan pemerintahan yang merdeka

(onafhankelijkheid). Kemandirian itu sendiri mengandung arti

bahwa daerah berhak membuat keputusan hukum berupa

peraturan perundang-undangan yang demikian (antara lain)

diberi nama Peraturan Daerah (Perda).

Pada prakteknya tidak ada artinya suatu regulasi dibuat tanpa didukung oleh

pelaksanaan yang baik. Untuk mewujudkan pelaksanaan undang-undang dan

peraturan daerah yang telah dibuat, maka pemerintah daerah khususnya,

memerlukan suatu perangkat pelaksanaan baik berupa organisasi maupun sumber

daya manusia.

Dalam sejarah penyelenggaraan pemerintahan daerah, keberadaan Satuan

Polisi Pamong Praja (Satpol PP) selalu eksis dan tidak berubah. Sejak

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok

Pemerintahan di Daerah, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 22

6 I Gde Pantja Astawa, Prolematika hukum Otonomi Daerah di Indonesia, Penerbit PT Alumni,

Bandung, 2008, h.265, dikutip dari Umbu Rauta, Konstitusionalitas Pengujian Peraturan Daerah,

Cet. Pertama, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta, 2016, h.3-4.

5

Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya diganti berturut-turut

dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan yang terakhir UU

No.23/2014, selalu terdapat pasal yang mengatur keberadaan Satpol PP. Ini berarti

ketika zaman terus berubah, keberadaan Satpol PP tidak berubah, dan selalu

dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal tersebut sesuai dengan

peran strategisnya dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu sebagaimana

tercantum dalam Pasal 255 UU No.23/2014 yang menyatakan bahwa : Satuan

Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan daerah dalam hal ini

adalah penegakan Perda Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 4 Tahun 2016

tentang Larangan Produksi, Pengendalian dan Penjualan Minuman Beralkohol

(Perda No.4/2016).

Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki Visi – Misi dalam membangun

kabupaten Kepulauan Yapen. Adapun Visi Kabupaten Kepulauan Yapen ialah

Kabupaten Kepulauan Yapen Unggul Dalam Bidang Pertanian, Kelautan dan

Perikanan dan Pariwisata yang berbasis Budaya Papua.7 Dalam rangka mencapai

visi tersebut, maka Misi Kabupaten Kepulauan Yapen adalah :

1. Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen dalam Memenuhi

Seluruh Kebutuhan Dasar Hidupnya Secara Layak;

2. Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Aparatur

Pemerintahan Yang Berdisiplin Tinggi, Profesional, Bersih Dan Berwibawa

Serta Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

7 visi dan misi Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2012-2016, diakses dari www.kepyapenkab.go.id, dikunjungi pada tanggal 29 Oktober 2017 pukul 23.00 wib.

6

3. Meningkatkan Daya Saing Daerah Agar Mampu Melaksanakan

Pembangunan Dalam Perekonomian Di Tingkat Lokal Papua, Tingkat

Nasional dan Global Khususnya Dalam Bidang Pertanian, Kelautan dan

Perikanan, dan Pariwisata;

4. Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur wilayah yang handal dan

terintegrasi serta lingkungan hidup yang asri yang berorientasi pada

terwujudnya Masyarakat Kepulauan Yapen yang Sehat dan Sejahtera.

5. Mewujudkan rasa aman, sentosa, tentram dan damai melalui Penegakan

Supremasi Hukum dan Hak Azasi Manusia serta Proteksi Hak-hak Dasar

Masyarakat Adat yang Bersendikan Nilai-nilai Budaya Papua.8

Dalam mewujudkan Visi – Misi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan

Yapen memberlakukan Peraturan daerah No. 4 tahun 2016 tentang Larangan

Produksi, Pengendalian dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten

Kepulauan Yapen. Dalam melihat fungsi dari Perda, secara teoritis, M Nur

Sholikin sebagaimana dikutip oleh Umbu Rauta, menyebutkan bahwa fungsi

Perda dalam konteks otonomi daerah terdiri atas : 9

1. Perda sebagai beleids instrument dalam melaksanakan otonomi daerah yang

luas dan bertanggungjawab. Pada fungsi ini, Perda sebagai sarana hukum

adalah alat untuk melaksanakan kebijakan daerah dalam melaksanakan

otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam

UUD 1945 dan [UU No.23/2014].

8 Ibid

9 M Nur Sholikin et.al, Awasi Perda, Berdayakan Daerah–Seri Panduan Pemantauan Legislasi

Daerah, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta 2009, h. 21-22, dikutip dari

Umbu Rauta, Konstitusionalitas Pengujian Peraturan Daerah, Cet. Pertama, Penerbit Genta

Publishing, Yogyakarta, 2016, h. 4.

7

2. Perda merupakan pelaksana peraturan perundang-undangan yang lebih

tinggi. Dalam fungsi ini, Perda tunduk pada asas peraturan perundang-

undangan dimana Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan dengan

hierarki yang lebih tinggi.

3. Perda sebagai alat penangkap dan penyalur aspirasi daerah. Dalam fungsi ini,

Perda merupakan sarana penyaluran kondisi khusus daerah dalam konteks

ekonomi, politik dan sosial. Dalam konteks ketiga ini peran serta aktif

masyarakat sangat dibutuhkan agar aspirasi masyarakat dapat tertampung

dan tersalurkan dengan sebaik-baiknya.

4. Perda sebagai alat transformasi daearah. Perda diharapkan bisa mengubah

institusi dan perilaku bermasalah dari obyek yang coba diaturnya. Melalui

perubahan tersebut ada transformasi dari masyarakat yang selama ini yang

terbebani oleh perilaku bermasalah tersebut.

5. Perda sebagai harmonisator berbagai kepentingan. Dalam fungsi ini, Perda

merupakan produk pertemuan berbagai kepentingan. Oleh sebab itu dalam

permbentukan Perda, DPRD dan Pemda harus bisa memperhitungkan

kepentingan dari para pemangku kepentingan dan warga yang terkena imbas

pemberlakuan Perda.

Tujuan diberlakukan Perda No.4/2016, yakni agar dapat melindungi warga

masyarakat dari berbagai ancaman bahaya, baik yang bersifat potensial maupun

yang bersifat faktual, oleh sebab secara faktual pengedaran dan penjualan serta

konsumsi minuman beralkohol dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak

terkendali dalam batas wajar dan menimbulkan dampak negatif yang cenderung

8

mengancam hidup dan kehidupan orang asli Papua dan masyarakat Papua pada

umumnya. Perda No.4 Tahun 2016 ini, ditujukan terutama bagi masyarakat

kabupaten kepulauan Yapen agar peredaran minuman beralkohol dapat

terkontrol. Selain kepada masyarakat, dalam Pasal 5 Perda No.4/2016,

memberikan kewenangan kepada bupati selaku kepala daerah untuk melakukan

pengawasan terhadap larangan kegiatan produksi, distribusi, penjualan, dan

konsumsi minuman beralkohol. Dalam melakukan pengawasan tersebut, bupati

membetuk tim pengawasan yang terdiri atas unsur pemerintahan10

dan non

pemerintahan11

, yang susunan keanggotaannya ditetapkan oleh bupati dengan

masa kerja 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. Namun

terhadap tim pegawasan ini, sampai sekarang belum terbentuk.

Lebih lanjut, Perda ini juga ditujukan kepada Satpol PP sebagai aparat

penegak Perda. Pada Pasal 2 Sampai dengan Pasal 4 Peraturan Bupati Kepulauan

Yapen Nomor 31 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi

Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Yapen, secara eksplisit mengatur tentang

kedudukan, tugas dan fungsi dari Satpol PP, yaitu sebagai unsur pelaksana urusan

pemerintahan di bidang ketentraman, ketertiban, pengamanan kebijakan dan

perlindungan masyarakat serta penegakan peraturan perundang-undangan dan

tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati, Sehingga sudah tentu memiliki tugas

dalam hal ketentraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat, serta

pengamanan kebijakan dan peraturan perundang-undangan serta tugas lainnya

10 Dalam Perda No.4/2016 Pasal 5 ayat (4), unsur pemerintahan terdiri atas Bupati, Pimpinan

DPRD, Dandim, Kapolres, Kantor Bea Cukai, Balai POM, dan Pimpinan Perguruan Tinggi

Negeri. 11

Dalam Pasal 5 ayat (5) Perda No.4/2016, Unsur non pemerintahan terdiri dari pimpinan lembaga

keagamaan, LSM, unsur adat, unsur perempuan dan pimpinan perguruan tinggi swasta.

9

yang diberikan oleh Bupati. Adapun dalam melaksanakan tugas tersebut, Satpol

PP menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program kegiatan pembinaan ketentraman,

ketertiban dan perlindungan masyarakat;

b. Pelaksanaan tugas operasional sesuai pedoman petunjuk

teknis/operasional penertiban peraturan daerah dan keputusan kepala

daerah ;

c. Pengelola ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan,

pembukuan penerimaan daerah serta pelapor;

d. Pelaksana pengembangan kapasitas satuan polisi pamong praja yang

meliputi pembinaan personil polisi pamong praja;

e. pelaksana ketentraman dan ketertiban masyarakat sesuai dengan

pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan;

f. Pelaksana pengelolaan urusan ketatausahaan, perlengkapan

kepegawaian dan keuangan ;

g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh bupati.

Untuk menegaskannya, pemerintah mencantumkan sanksi-sanksi pidana

secara tertulis yaitu :

1. berupa denda berupa kurungan paling lama 5 (lima) Tahun dan/atau

denda paling tinggi Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) terhadap

setiap orang dan/atau badan hukum perdata yang memproduksi,

memasukkan, mendistribusikan serta menjual minuman beralkohol non

tradisional dan tradisional di kabupaten Kepulauan Yapen.

2. berupa pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda

paling tinggi Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) terhadap setiap

10

orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol non tradisional dan

tradisional di wilayah kabupaten Kepulauan Yapen.12

Namun dalam penegakan Perda No.4/2016 tersebut, Satpol PP sebagai

aparat pemerintah daerah dalam penegakan Perda belum dapat melaksanakan

tugasnya dengan baik. Ketika Perda No.4/2016 tidak atau belum dapat ditegakkan,

ancaman dan legitimasinya akan melemah.

Dari data perizinan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Kepulauan

Yapen sebelum Perda No.4/2016 diberlakukan (disahkan), pada beberapa toko

misalnya mengurus 2 (dua) izin yang terdiri dari 1 izin untuk menjual sembako dll

dan 1 izin lagi untuk menjual minuman keras (minuman beralkohol). Namun

setelah ada Perda No.4/2016, beberapa toko tersebut hanya mengurus 1 izin saja,

yaitu izin penjualan sembako dll karena Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu sudah tidak dapat lagi mengeluarkan izin penjualan minuman

beralkohol karena sudah ada (berlaku) Perda No.4/2016. Tetapi pada faktanya

ternyata toko Rista misalnya, masih melakukan penjualan minuman beralkohol

sampai sekarang walaupun izin penjualannya telah habis dan sudah tidak dapat

lagi diperpanjang setelah berlakunya Perda No.4/2016. Sehingga dapat dikatakan

Perda tersebut belum dapat ditegakkan. Konsep pemikiran yang dipakai yaitu

penegakan hukum sudah dimulai pada saat peraturan hukumnya dibuat atau

diciptakan.13

Oleh sebab itu, bila suatu peraturan perundang-undangan telah

diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara

12

Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen No.4 Tahun 2016 Tentang Larangan

Produksi, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol 13

Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum : Suatu tinjauan sosiologis, Penerbit Genta Publishing,

Yogyakarta, 2009, h. 24.

11

yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku.14

Dalam hal ini peraturan

perundang-undangan yang dimaksud ialah Perda No.4/2016, oleh sebab sejak

Perda ini ditetapkan pada tanggal 25 November 2016, minuman beralkohol masih

beredar dan dikonsumsi dengan bebas di kabupaten Kepulauan Yapen. Fakta

bahwa peraturan itu tidak ditegakkan mengisyaratkan lebih jauh tentang satu hal

lagi: bahwa orang-orang yang memegang otoritas tidak memandang serius

peraturan tersebut.15

Padahal pembuatan Perda tersebut merupakan suatu

pelembagaan konflik sosial dan sekaligus juga merupakan sarana penyelesaian

konflik. Berfungsinya hukum (Perda No.4/2016) dalam artian penegakan hukum,

selain ditunjang oleh Satpol PP sebagai aparat pemerintah yang bertugas

menegakan Peraturan daerah, amat tergantung juga pada efektivitas menanamkan

hukum dimasyarakat, yang berarti membicarakan daya kerja hukum dalam

mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum.

Perihal penegakan hukum, Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa penegakan

hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum

menjadi kenyataan.16

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak

sederhana, bukan saja karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga

rumitnya jalinan hubungan antara sistem hukum dengan sistem sosial, politik,

ekonomi, dan budaya masyarakat.17

Sebagai suatu proses, penegakan hukum pada

hakikatnya merupakan variabel yang mempunyai korelasi dan interdependensi

14

Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, Cet.ke-5, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 66 15

Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial, terjemahan oleh M. Khozim,

Penerbit Nusa Media, Bandung, 2013, h.119. 16

Satjipto Rahardjo, Loc.Cit 17

Ibid. h.viii

12

dengan faktor-faktor yang lain.18

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang

melibatkan banyak hal. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum akan

dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Secara umum, sebagaimana dikemukakan oleh

Soejono Soekanto, ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dalam tulisan ini dibatasi pada

[peraturan perundang-undangan]

2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun

yang menerapkan hukum.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku

atau diterapkan.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.19

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, karena merupaka esensi

dari penegakan hukum serta merupakan tolok ukur dari pada efektivitas

penegakan hukum.

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk

mengkaji lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas Satpol PP sebagaimana di atur

dalam Pasal 255 UU No.23/2014, terhitung sejak ditetapkannya Perda ini, yaitu

pada tanggal 25 November Tahun 2016. Berkaitan dengan penegakan Perda

No.4/2016, penulis menuangkan dalam bentuk karya ilmiah yang berbentuk

skripsi dengan judul : “Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan

Yapen No. 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Produksi, Pengedaran dan

Penjualan Minuman Beralkohol.“

18

Ibid 19 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cet.13, Ed. 1,

Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 8.

13

B. Rumusan Masalah

Penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah No.4 Tahun

2016 Tentang Larangan Produksi, Pengedaran dan Penjualan Minuman

Beralkohol di Kabupaten Kepulauan Yapen?

2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja

dalam penegakan Peraturan Daerah No.4 Tahun 2016 Tentang

Larangan Produksi, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas satuan polisi pamong praja

dalam penegakan Peraturan Daerah No.4 Tahun 2016 Tentang

Larangan Produksi, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di

Kabupaten Kepulauan Yapen.

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Satuan Polisi

Pamong Praja dalam Penegakan Perda No.4 Tahun 2016 di Kabupaten

Kepulauan Yapen.

3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong

Praja dalam mengatasi kendala pada penegakan Perda No.4 Tahun 2016

di Kabupaten Kepulauan Yapen

14

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang hendak dicapai berupa :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan

pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum tata

negara pada umumnya, khususnya yang berkaitan dengan pemerintahan

di daerah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pemikiran

dan pertimbangan, serta sumbangan pemikiran dalam meningkatkan

penegakan terutama bagi Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten

Kepulauan Yapen.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk

mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu

populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik-

karakteristik atau faktor-faktor tertentu

2. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, yang mana

termasuk dalam penelitian hukum sosiologis atau empiris. Penelitian ini

berbasis pada ilmu hukum normative (peraturan perundang-undangan),

tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundang-

15

undangan,20

namun mengkaji mengenai penegakan hukum dengan

memberikan perhatian kepada penelahan yang objektif dan empiris dari

kenyataan-kenyataan sosial yang aktual.21

Mengamati bagaimana reaksi

dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam

masyarakat. Dengan demikian penelitian ini, dengan melihat berlaku

efektif atau tidaknya Perda Kabupaten Kepulauan Yapen No.4 Tahun

2016 yang berlaku di masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam menjawab permasalahan penelitian, dibutuhkan data sebagai

sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan (field

reserch) dari masyarakat dengan mendatangi sumber data yang

relevan dengan masalah penelitian, yaitu distributor minuman

beralkohol; penjual minuman beralkohol; masyarakat yang

mengkonsumsi minuman beralkohol; ketua Lembaga Masyarakat

Adat kabupaten Kepulauan Yapen; dan Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Kepulauan Yapen

b. Data Sekunder

Data sekunder yang diperoleh melalui penelitian pustaka dan studi

dokumen yaitu meliputi :

1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun

2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

20

Saifullah, Tipologi Penelitian Hukum, Penerbit Intelegensia Media, Malang, 2015, h.125 21

Ibid h. 65.

16

2) Peraturan Daerah No.4 Tahun 2016 Tentang Larangan

Produksi, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

3) Peraturan Bupati Kepulauan Yapen Nomor 31 Tahun 2017

Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong

Praja Kabupaten Kepulauan Yapen

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka, yaitu penelusuran literatur.

b. Studi Dokumen yaitu suatu metode pengumpulan data primer dan

sekunder.

c. Wawancara dengan caranya mempersiapkan pedoman wawancara

(terstruktur).

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Adapun kegiatan pengolahan data dilakukan dengan cara

mengelompokkan studi pustaka maupun hasil wawancra agar dapat

disajikan dalam uraian hasil penelitian.

b. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu

menganalisis fakta-fakta yang ditemui dilapangan kemudian

dikaitkan dengan norma hukum yang berlaku.