KONFLIK pelanggaran HAM dan kekerasan kemanusiaan yang berlangsung di Papua belum mendapat respons yang berarti dari pemerintah pusat. Upaya dialog yang digalang ma-syarakat Papua sejak 2001 hingga kini masih belum terwujud.

Demikian benang merah yang dapat ditarik dari diskusi berta-juk Evaluasi Politik Papua 2011, yang diselenggarakan oleh Lem-baga Ilmu Pengetahuan Indone-sia (LIPI), di Jakarta, kemarin.

Menurut Sekjen Presidium Dewan Papua Thaha Alhamid, pemerintah pusat tidak mempu-nyai political will untuk menerus-kan proses dialog yang sudah diajukan. Padahal, DPR dan Jaringan Damai Papua sudah berkali-kali mengajukan usul di-alog kepada pemerintah pusat.

“Anggota TNI di Papua sa-ngat susah diajak berdialog oleh rakyat Papua. Di Papua, berbicara pun harus hati-hati, karena bisa dicap separatisme dan makar,” pungkas Anike Sabami, Wakil Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), yang juga

menjadi salah satu pembicara dalam diskusi tersebut.

Lebih lanjut Anike menjelas-kan perempuan Papua pun ter-marginalkan dan banyak meng-alami kekerasan kemanusiaan. Tidak mengherankan, banyak masyarakat Papua menganggap NKRI tidak memperlakukan Papua sebagai bagian dari ne-gara kesatuan.

Wakil rakyat Papua di Komisi IV DPR, Robert Kardinal, menya-takan pemerintah pusat selalu beralasan bahwa di Papua terda-pat banyak faksi, sehingga dialog sukar dilakukan. “Namun, ke-nyataannya lebih banyak faksi di pemerintah pusat yang berakibat terhambatnya proses dialog di Papua,” ujarnya.

Selain itu, tambah Thaha, pe-merintah pusat tidak konsisten

dalam menjalin dialog dengan rakyat Papua. Beberapa bulan lalu, pemerintah mengeluarkan Keppres tentang Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B).

Sementara itu, pengepung-an markas Organisasi Papua Merdeka (OPM) oleh Brimob di Papua, menurut Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Kombes Boy Rafl i Amar, meru-pakan bagian dari penegakan hukum di sana.

“Jadi di sana kita mempunyai tim yang ditugaskan untuk melakukan langkah-langkah penegakan hukum,” ujarnya di Mabes Polri, kemarin.

Boy menjelaskan, tim terse-but disebar ke beberapa daerah yang diduga rawan terhadap ancaman kekerasan, seperti di Painai, Timika, dan Puncak Jaya. Namun menurut Boy, belum ada satu pun penangkapan yang di-lakukan oleh tim tersebut.

“Dengan adanya tim tersebut diharapkan penembakan-pen-embakan yang terjadi di Papua tidak terjadi lagi.” (*/P-3)

RABU, 14 DESEMBER 2011 3POLKAM

PAN Bentuk Tim 9untuk AdvokasiKasus Wa Ode

ARYO BHAWONO

SEKJEN Partai Amanat Nasional (PAN) Taufik Kurniawan menyerah-kan sepenuhnya kasus

yang menimpa kader mereka Wa Ode Nurhayati kepada proses penyidikan yang kini tengah berlangsung di KPK.

“Tidak pas kalau kemudian saling beradu argumen di media. Kita hormati saja proses yang se-dang berjalan,” kata Taufi k saat ditemui di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Wakil Ketua DPR tersebut me ngatakan, tanpa bermaksud mengintervensi proses hukum yang tengah berjalan, internal PAN telah membentuk tim 9 yang bertugas untuk mencari fakta dari kasus Wa Ode tersebut.

Karena itu, Taufi k mengata-kan segala urusan penyelidik an dise rahkan kepada tim 9 ter-masuk adanya dugaan peme-rasan yang dilakukan staf BK DPR seperti yang diungkapkan Wa Ode di media massa.

“Sudah ada tim 9, tim advo-kasi yang menangani masalah

Wa Ode tidak perlu takut untuk mengungkap adanya mafia anggaran di DPR, karena ia mendapat advokasi dari PAN.

itu. Saat ini sedang dilakukan pro ses pengumpulan data, se-gala macam informasi. Tanpa bermaksud mengintervensi proses hukum. Kita menyerah-kan dan menghormati proses hukum di samping advokasi internal,” ujarnya.

DipecatSementara itu, terkait per-

nyataan politikus Partai De-mo krat Ruhut Sitompul yang menyarankan agar Wa Ode dipecat dari PAN seperti yang dilakukan Demokrat terhadap Nazaruddin, Taufi k mengata-kan PAN memiliki mekanisme internal sendiri.

“Masing-masing partai memi-liki mekanisme tersendiri. PAN sudah ada aturannya sendiri. Artinya, biarkanlah PAN yang memutuskan,” tuturnya.

Ketua DPR Marzuki Alie me-minta Wa Ode membuktikan apa yang diucapkannya selama ini, termasuk soal upaya pemerasan yang dilakukan salah seorang pe tinggi Badan Kehormatan (BK) DPR.

“Kalau ada dan bisa dibukti-kan, ya kita dukung. Masalahnya katanya ada tapi susah membuk-tikan. Wa Ode ngomong di media, ya tolong dibuktikan saja. Kalau ada faktanya, 1.000% saya du-kung, tapi jangan memfi tnah,” ujar Marzuki.

Pimpinan DPR sempat men-jadi sasaran Wa Ode saat ia mem-buka adanya pemain anggaran di Banggar yang juga melibatkan pimpinan DPR. Dari keterangan tersebut, Wa Ode dilaporkan ke BK oleh Marzuki.

“Kita juga tidak pernah cawe-cawe mengurus banggar. Silakan tanya ke anggota Demokrat a-pakah saya titip ke banggar, gak pernah. Semua pimpinan sepa-kat untuk menjaga harkat dan martabat DPR,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Ketua BK Nudirman Munir mengaku siap memecat stafnya jika terbukti meminta uang kepada Wa Ode. “Kalau ada anak buah saya me-lakukan pemerasan, hari ini juga saya pecat. Saya enggak main-main, saya pecat dan serahkan ke polisi,” tegas Nudirman.

Di sisi lain, ia membenarkan meminta PPATK (Pusat Pe-laporan dan Analisis Transaksi Keuangan) untuk menelusuri rekening mencurigakan ang-gota Badan Anggaran (Bang-gar) DPR. Namun, Nudirman menolak mengatakan rekening anggota banggar siapa yang menjadi sasarannya. (*/P-3)

bhawono@mediaindonesia.com

Sikap pemerintah yang tidak

konsisten membuat rakyat Papua bingung untuk memulai dialog.”

MANAJER HRD PT Onamba Indonesia Odih Juanda mengaku terpaksa menyetorkan se-jumlah uang kepada hakim ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) PN Bandung Imas Dianasari.

“Saya ingin supaya (putusan) perkara tidak diubah, tapi saya tertekan,” kata terdakwa dalam kasus suap terhadap Imas, Odih Juanda, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Jawa Barat, kemarin.

Odih mengatakan uang sebesar Rp200 juta yang diserahkan kepada hakim Imas digu-nakan untuk mengurus biaya administrasi perkara hukum di MA.

“Bu Imas bilang, ‘kalau nanti sudah di MA jangan menghubungi siapa pun, kasus ini biar saya yang urus’,” ujarnya menirukan pernyataan Imas.

Dirinya mengaku sangat menyesal telah menyuap hakim Imas untuk memenangi perkara hukum antara PT Onamba Indonesia dan karyawan.

Hakim Imas tertangkap tangan oleh KPK di sebuah restoran di kawasan Cinunuk, Bandung, Kamis (30/6). KPK menyita uang Rp200 juta dan mobil Toyota Avanza hitam yang dipakai hakim tersebut.

Imas ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap senilai Rp200 juta. Pemberian uang itu dimaksudkan agar gugatan serikat pekerja terhadap PT Onamba bisa ditolak oleh MA di tingkat kasasi.

Imas adalah hakim ketiga yang ditangkap KPK karena kasus suap setelah hakim PT TUN Ibrahim pada Maret 2010 dan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Syarifuddin pada Juni 2011.

Jaksa penuntut umum dari KPK Riyono mengatakan perbuatan terdakwa Imas ialah menerima pemberian berupa uang tunai senilai Rp352 juta secara bertahap untuk me-mengaruhi putusan.

Selain itu, kata Riyono, terdakwa Imas juga telah menerima uang senilai Rp10 juta untuk mengatur komposisi hakim, Rp600 ribu un-tuk biaya konsultasi dan fasilitas. Kemudian menerima biaya untuk menginap di sebuah hotel senilai Rp4,3 juta dari PT Onamba Indo-nesia melalui Odih Juanda. (Ant/P-1)

Suap Hakim untuk Bea

Administrasi

Dialog Jakarta-Papua Terabaikan selama 10 Tahun

SELEKSI ANGGOTA KPU-BAWASLU: Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti (kiri) didampingi Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi) Jeirry Sumampouw berbicara dalam diskusi publik terkait penetapan tim seleksi KPU di Jakarta, kemarin. Ray mengendus ada yang kurang beres di tim seleksi anggota KPU-Bawaslu.

MI/SUSANTO

Marzuki AlieKetua DPR

MI/SUSANTO

KASUS SUAP HAKIM: Manajer HRD PT Onamba Indonesia Odih saat mengikuti persidangan perdana pada kasus suap hakim ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Imas Dianasari di pengadilan tipikor, Jalan Martadinata, Bandung, Jawa Barat, kemarin.

ANTARA/FAHRUL JAYADIPUTRA/SS