Upload
lamthien
View
225
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Hukum merupakan salah satu sarana untuk mencapai keadilan dengan adanya
hukum diharapkan akan tercapai tatanan masyarakat yang adil, tertib dan
demokratis. Oleh sebab itu, sudah seharusnya hukum berperan untuk melindungi
serta memberikan prosedur sebagaimana telah diatur dalam undang-undang bagi
tiap warga negara untuk memperjuangkan dan membela kepentingan-kepentingan
serta hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
Reformasi konstitusi berlangsung melalui beberapa kali amandemen Undang-
Undang Dasar 1945 sehingga membawa perubahan yang sangat besar bagi hukum
nasional dan hal tersebut bermakna pula pada; adanya pengakuan prinsip supremasi
hukum, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem
konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, adanya jaminan-
jaminan hak asasi manusia, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak
yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, dan adanya jaminan
keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh
pihak yang berkuasa.1
Sistem hukum Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya
persamaan dihadapan hukum (equality before the law), sehingga dalam pasal 27
ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan “Setiap warga Negara bersamaan
1 Susy Susilawati. 2011. Upaya Perlindungan Paralegal Dalam RUU Bantuan Hukum, Semiloka . LBH. Kanwil Kumham DI. Yogyakarta. Hlm. 4
2
kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
Salah satu upaya untuk mewujudkan keadilan atau persamaan kedudukan dalam
hukum yaitu dengan adanya bantuan hukum bagi setiap warga Negara yang terlibat
dalam kasus hukum, akan tetapi pada kenyataannya bantuan hukum hanya mampu
dirasakan oleh orang yang mampu saja.2
Kehidupan bermasyarakat yang tidak terlepas dari berbagai polemik
permasalahan yang kompleks menimbulkan berbagai masalah hukum. Hal tersebut
dikarenakan manusia adalah makhluk sosial, yang tidak terlepas dari dinamika
sosial yang rawan konflik. Problematika hidup yang besar maupun kecil
mengharuskan untuk diselesaikan baik secara kekeluaragaan atau secara hukum
guna terciptanya keadilan sosial. Namun dalam hal penyelesaian masalah,
seringkali tidak bisa dengan mudah untuk di atasi secara mandiri. Sehingga
dibutuhkan pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut yang
mana pihak yang paham dan mengerti mengenai suatu permasalahan yang dihadapi
tersebut. Maka dari itu orang yang berperkara membutuhkan nasehat dan bantuan
dari orang yang lebih mengetahui tentang hukum acara dalam suatu peradilan.
Di Indonesia sebagian besar anggota masyarakatnya masih hidup di bawah
garis kemiskinan, dan minimnya pengetahuan hukum masyarakat juga merupakan
hambatan dalam menerapkan hukum dimasyarakat, terlebih lagi budaya hukum dan
tingkat kesadaran hukum masyarakat Indonesia yang masih rendah.3 Akses
terhadap keadilan mensyaratkan masyarakat miskin dan marginal dapat
2 Frans Hendra Winarta. 2011 Bantuan Hukum di Indonesia. Elex Media Komputindo. Jakarta.
Hlm 71 3 Ibid. Hlm. 39
3
menjangkau institusi peradilan dan kelembagaan hukum dalam upaya
menyelesaikan masalah di komunitasnya, dalam upaya pencaipaian tujuan tersebut
maka negara harus menjamin bahwa sistem hukum yang ada telah mengadopsi dan
mengimplementasikan prinsip-prinsip peradilan yang bersih dan adil serta adanya
pengakuan atas persamaan perlakuan di depan hukum tanpa diskriminasi. Oleh
karena itu, tidak ada sedikitpun pembatasan yang dapat dilakukan oleh negara untuk
menjamin hak konstitusional warga negara mendapatkan hak persamaan di depan
hukum. Kemiskinan seseorang tidak menghilangkan haknya untuk mendapatkan
pembelaan dan pendampingan dari seorang Pemberi Bantuan Hukum. Pembelaan
dan pendampingan hukum bagi masyarakat miskin, marginal dan kelompok rentan
lainnya akan menciptakan keseimbangan dalam proses hukum (due process of law)
sehingga keadilan akan berlaku bagi setiap orang tanpa terkecuali (justice for all).4
Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum,
selanjutnya disebut Undang-Undang Bantuan Hukum adalah dalam rangka
mewujudkan akses terhadap keadilan (acces to justice) bagi setiap orang terutama
orang miskin atau tidak mampu agar memperoleh jaminan dalam pemenuhan
haknya atas bantuan hukum. Hampir semua pendapat mengenai munculnya
paralegal pada intinya mempunyai kesamaan, akan tetapi menurut M. Irsyad
Thamrin dan kawan-kawan selain pendapat-pendapat yang telah dipaparkan di atas
masih ada lagi alasan munculnya paralegal yaitu kondisi geografis Indonesia yang
terdiri atas 17.000 pulau dan jumlah masyarakat Indonesia yang mencapai 220 juta
4 Erna Ratnaningsih. Peran Paralegal Dalam Pemberian Hukum. http://business-
law.binus.ac.id. diakses tanggal 10 November 2016
4
jiwa, tidak sebanding dengan jumlah dan sebaran advokat dan organisasi bantuan
hukum.5
Sebagai negara hukum (rechtsstaat) sebagaimana bunyi pasal 1 ayat (3)
Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara
hukum”, maka negara harus menjamin persamaan setiap orang di hadapan hukum
serta melindungi hak asasi manusia. Persamaan di hadapan hukum memiliki arti
bahwa semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum
(equality before the law). Persamaan perlakuan di hadapan hukum bagi setiap orang
berlaku dengan tidak membeda-bedakan latar belakangnya (ras, agama, keturunan,
pendidikan atau tempat lahirnya), untuk memperoleh keadilan melalui lembaga
peradilan.
Jaminan atas hak bantuan hukum merupakan implementasi dari prinsip
persamaan dihadapan hukum (equality before the law) sebagaimana amanat
konstitusi dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlin- dungan, dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” dan Pasal 28H
ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak
mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan
manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Negara terutama
pemerintah sebagai penyelenggaran negara memiliki tanggung jawab dalam
pemenuhan hak atas bantuan hukum sebagai hak konstitusional warga negara.
5 M. Irsyad Thamrin dan M. Farid, 2010. Panduan Bantuan Hukum Bagi Paralegal. LBH
Yogyakarta dan Tifa Foundation. Yogyakarta. Hlm . 204
5
Berdasarkan pertimbangan inilah secara yuridis urgennya eksistensi Undang-
Undang Bantuan Hukum.
Sementara itu, fakir miskin merupakan tanggung jawab Negara yang diatur
dalam pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, “Fakir miskin dan
anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara.” oleh karena itu, gerakan bantuan
hukum sesungguhnya merupakan gerakan konstitusional.
Peraturan apapun bentuknya diharapkan agar dapat mewujudkan keinginan-
keinginan dari masyarakat yang mendambakan keadilan, tetapi hal tersebut belum
sepenuhnya terealisasikan dikarenakan penegakkan hukum di Indonesia tidak
bersesuaian dengan prosuder hukum acara, sehingga terjadi ketimpangan hukum
dalam proses penegakkan hukumnya.
Setiap orang yang memiliki hak dan ingin mempertahankannya di muka
pengadilan dapat bertindak sebagai pihak dalam perkara asalkan memenuhi
persyaratan, yakni mampu dan berwenang untuk menjadi pendukung hak dan dapat
bertindak atau melakukan perbuatan hukum. Orang-orang yang tidak mampu
bertindak hukum, meskipun memiliki kepentingan langsung dapatlah diwakili oleh
orang lain. Disinilah, peran bagi paralegal sangat terbuka dan nampak diakui
keberadaannya.
Berdasarkan pasal 9 huruf (a) Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum,
mengenai Pemberi Bantuan Hukum Berhak “melakukan rekrutmen terhadap
advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum”, dalam hal ini
dijelaskan bahwa paralegal sebagai sebuah tugas dan pekerjaan yang diberikan oleh
advokat untuk memudahkan dalam memberikan bantuan hukum, munculnya
6
fenomena paralegal ini karena dibutuhkan lingkungan masyarakat mengingat
banyaknya permintaan dari masyrakat dalam hal penyelesaian permasalahan
hukum. Hal ini sesuai dengan ruang lingkup kegiatan paralegal, pada salah satu sisi
bergerak didalam hubungan-hubungan hukum dalam menjalankan fungsi, yang
menjembatani komunitas yang mengalami ketidakadilan ataupun pelanggaran hak-
hak asasi manusia akibat sistem hukum yang berlaku, sementara itu disisi lain
paralegal juga bergerak dalam hubungan-hubungan sosial dan fungsi-fungsi
mediasi, advokasi, dan pendamping masyarakat. Oleh karena itu peranan paralegal
tidak hanya terbatas pada fungsi penunjang lembaga kepengacaraan atau fungsi
"intermediaries".
Dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan
Hukum ini maka fungsi paralegal menjadi jelas sebagai pemberi bantuan hukum
kepada masyarakat dan dapat mendapampingi masyarakat sampai pada tahapan
litigasi dengan pertimbangan bahwa jumlah advokat yang terhimpun tidak memadai
sebagaimana disebutkan dalam pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42
Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan
Penyaluran Dana Bantuan Hukum yang berbunyi“Dalam hal jumlah Advokat yang
terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan
banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat
merekrut paralegal, dosen,dan mahasiswa fakultas hukum”.
Dengan adanya paralegal maka harapannya dapat membantu dan
mempermudah advokat dalam memberikan bantuan hukum sebagai upaya
menciptakan keadilan dan persamaan dalam hukum, bahwa peranan paralegal ini
7
sangat penting untuk menegakkan hak-hak dari setiap warga Negara. Pembelaan
terhadap masyarakat menengah begitu penting agar tidak ada perbedaan penangan
hukum terhadap pihak yang lemah dan agar pemberian bantuan hukum tepat
sasaran guna memperluas akses masyarakat miskin terhadap keadilan dan
masyarakat dapat memahami hukum secara utuh guna mewujudkan kepatuhan
terhadap hukum.
Berdasarkan keterangan yang penulis dapat dari wawancara dengan Saudara
Yuliansyah selaku paralegal dan alumni fakultas hukum Universitas
Muhammadiyah Malang yang mana saudara ini tergabung dalam Lembaga
Konsultasi dan Bantuan Hukum Aisyiyah salah satu Lembaga Bantuan Hukum di
wilayah Kota Malang, saudara Yuliansyah meyebutkan bahwa “saat ini kami
paralegal masih belum boleh untuk beracara di pengadilan, paralegal hanya sebatas
mendampingi klien secara non-litigasi”6. Kemudian berdasarkan keterangan dari
saudara Kasyful Qulub selaku paralegal dan alumni fakultas hukum Universitas
Muhammadiyah Malang yang mana saudara ini tergabung dalam Lembaga Bantuan
Hukum Pemberdayaan Masyarakat untuk Keadilan Malang salah satu Lembaga
Bantuan Hukum di wilayah Kota Malang, saudara Kasyful Qulub menyebutkan
“Paralegal belum boleh beracara, paralegal hanya sebatas mendampingi di dalam
persidangan dan yang menjadi perwakilan dari klien dalam persidangan tetap
Advokat”7. Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut maka dalam hal ini jelas
6 Wawancara 7 Wawancara
8
adanya kesenjangan antara fakta di lapangan dengan peraturan yang mengaatur
mengenai paralegal.
Dari uraian tersebut penulis tartarik untuk meneliti permasalahan eksistensi
dan peran paralegal dalam beracara di pengadilan dan ingin mengetahui tentang apa
sebenarnya yang menjadi permasalahan sehingga paralegal masih dipersulit dalam
memberikan bantuan hukum di masyarakat khususnya bantuan secara litigasi.
Sehingga penulis tertarik melakukan penulisan skripsi dengan judul :
“IMPLEMENTASI PASAL 9 HURUF (A) UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM TERKAIT PERAN PARALEGAL DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM SECARA LITIGASI DAN NON-LITIGASI KEPADA MASYARAKAT ( STUDI DI WILAYAH HUKUM KOTA MALANG )”
B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa hal
yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini.
1. Bagaimana implementasi peran paralegal berdasarkan Pasal 9 Huruf (A)
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dalam
memberikan bantuan hukum secara Litigasi dan Non-Litigasi kepada
masyarakatdi Pengadilan Negeri Kota Malang ?
2. Apa yang menjadi faktor-faktor pendukung dan kendala bagi paralegal dalam
memberikan bantuan hukum secara litigasi dan non-litigasi kepada masyarakat?
9
C. Tujuan Penelitian
Tujuan penulisan penelitian ini antara lain sebaga berikut :
1. Untuk mengetahui implementasi peran paralegal berdasarkan Pasal 9 Huruf
(A) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dalam
memberikan bantuan hukum secara Litigasi dan Non-Litigasi kepada
masyarakat di Pengadilan Negeri Kota Malang.
2. Untuk mengetahui factor-faktor pendukung dan kendala bagi paralegal dalam
memberikan bantuan hukum secara litigasi dan non-litigasi kepada masyarakat
D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan
informasi dengan memberikan wawasan baru guna kepentingan perkembangan
ilmu hukum dalam hal peranan paralegal di masyarakat berdasarkan ketentuan
hukum yang berlaku saat ini. Sehingga diharapkan akan mendapatkan hasil
yang dapat berguna untuk masa yang akan datang.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Penulis
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran
yuridis dan untuk meningkatkan pola pikir ilmiah dalam analisa serta pengujian
ilmu dan pengetahuan yang didapat dari hasil penelitian yang berkaitan dengan
Peran Paralegal dalam memberikan batuan hukum kepada masyarakat. Hasil
penelitian ini merupakan bahan masukan bagi penulis yang sangat berguna
dalam menambah pengatahuan terutama dibidang peradilan hukum perdata;
10
b. Bagi Masyarakat
Diharapkan dapat memberikan kejelasan kepada masyarakat tentang
peranan dan eksistensi paralegal dalam aktivitas bantuan hukum bagi
masyarakat baik itu sebagai fasilitator maupun pendamping masyarakat;
c. Bagi Pemerintah
Diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum/instansi
yang terkait agar lebih memperhatikan kepentingan masyarakat dalam
pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia tanpa membedakan latar
belakang ras, warna kulit, agama, budaya, sosial ekonomi, kaya/miskin,
keyakinan politik, gender dan ideologi. Khususnya dalam hal
memberikan bantuan hukum yang dilakukan oleh paralegal;
E. Metode Penelitian
1. Tipe atau Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, karena penelitian ini
membutuhkan data-data empiris dari kegiatan objek penelitian. Sehingga,
pengetahuan diperoleh dari hasil pengamatan terhadap fenomena yang terjadi..
Apa yang harus dilakukan adalah mengamati apa yang terjadi dan membuat
kesimpulan. Pengetahuan didapatkan atas berbagai fakta yang diperoleh dari
hasil penelitian dan observasi. Kemudian data yang diperoleh dari kedua objek
tersebut dikomparasikan menurut variable-variabel yang sudah ditentukan.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan penulisan hukum
11
sebagai perilaku manusia dalam masyarakat8. Penelitian ini menggunakan
pendekatan Yuridis Sosiologis terkait Implementasi Pasal 9 Huruf (A)
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Terkait
Peran Paralegal Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Litigasi Dan Non-
Litigasi Kepada Masyarakat Studi Di Wilayah Hukum Kota Malang.
2. Lokasi Penelitian
Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian di 4 (empat)
lembaga yang berbeda di daerah Kota Malang. Lokasi Penelitian yang dipilih
berdasarkan populasi sekaligus sampel yang secara purposive sampling, yaitu
“teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu”9. Teknik ini bisa
diartikan sebagai suatu proses pengambilan sampel dengan menentukan
terlebih dahulu jumlah sampel yang hendak diambil, kemudian pemilihan
sampel dilakukan dengan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, asalkan tidak
menyimpang dari ciri-ciri sampel yang ditetapkan untuk memudahkan
penelitian.
Adapun yang menjadi pertimbangan penulis dalam menentukan objek
penelitian yaitu dengan melakukan penelitian di lembaga/instansi peradilan di
wilayah hukum kota malang. Berdasarkan jumlah populasi Lembaga Bantuan
Hukum yang terakreditasi dan lulus verifikasi di wilayah kota malang
berjumlah 4 (empat) lembaga/instansi pemberi bantuan hukum sehingga
8 Fakultas Hukum. 2016. Pedoman Penulisan Hukum. Malang. Fakultas Hukum. Universitas
Muhammadiyah Malang. Hlm 16 9 Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitati., Kualitatif Dan R & D. Alfabeta. Bandung.
Hlm 85
12
penulis melakukan pengambilan sampel dengan teknik purposive sampling
dengan pertimbangan melakukan pendekatan langsung terhadap lembaga-
lembaga bantuan hukum yang terakriditasi berdasarkan Keputusan Menteri
Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2016, sehingga
harapannya dengan teknik purposive sampling ini bisa representatif terhadap
objek populasi yang penulis teliti. Yang mana penulis akan melakukan
penelitian di lembaga/instansi terkait, yaitu :
1) Pengadilan Negeri Kota Malang
2) POLRES Kota Malang
3) Kejaksaan Negeri Malang
4) Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum di Kota Malang :
a. Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah
Malang
b. Lembaga Bantuan Hukum Pemberdayaan Masyarakat untuk
Keadilan Malang
c. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Aisyiyah
3. Jenis Data
Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa bahan hukum sebagai
berikut :
a. Jenis Data Primer
Jenis Data Primer adalah jenis data, dokumen tertulis, file, rekaman,
informasi, pendapat dan lain-lain yang diperoleh dari sumber yang
13
utama/pertama10. Data primer yang didapat langsung dari sumber utama tanpa
adanya perantara yang didapat melalui proses interview atau wawancara pada
tempat yang diteliti.
1) Hasil Wawancara
Data yang didapatkan dari responden atau pihak-pihak (narasumber)
yang terkait dari penelitian melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan
penulis untuk memperkuat data yang dikaji dan menjadi bahan
pertimbangan bagi penulis dalam melakukan penelitian.
2) Dokumen
Studi dokumtasi melalui dokumen atau arsip-arsip dari pihak yang terkait
denga cara mencatat atau meringkas dokumen-dokumen. Data yang
didapatkan dari penelitian ini seperti formulir, prosedur baik tulisan
maupun gambar, foto, dll.
b. Jenis Data Sekunder
Jenis data sekunder diperoeh dengan cara studi kepustakaan melalui bahan-
bahan literature yaitu undang-undang dan peraturan-peraturan, buku, jurnal,
dan penelusuran situs-situs internet yang berhubungan dengan penelitian ini.
c. Jenis Data Tersier
Jenis data tersier berupa jeis data mengenai pengertian buku, istilah buku yang
diperoleh dari insklopedia, kamus, glossary, dll.
10 Fakultas Hukum, 2016, Pedoman Penulisan Hukum, Malang, Fakultas Hukum, Universitas
Muhammadiyah Malang. Hlm 16
14
4. Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut :
a. Wawancara
Yaitu memperoleh dan mengumpulkan data melalui Tanya jawab, dialog
atau diskusi dengan responden dari penelitian yaitu responden dari lembaga-
lembaga terkait yang dianggap mengetahui banyak mengenai permasalahan
dalam penelitian yakni terkait Implementasi Pasal 9 Huruf (A) Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Terkait Peran
Paralegal Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Litigasi Dan Non-
Litigasi Kepada Masyarakat Studi Di Wilayah Hukum Kota Malang.
Berdasarkan teknik pengambilan sampel yang penulis pilih maka penulis akan
melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang mempunyai keterkaitan
dengan objek yang penulis teliti yaitu :
1) Ketua/ wakil Ketua dari Pengadilan Negeri Malang
2) Staff bagian SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) POLRESTA
Malang Kota
3) Staff Bagian Tata Usaha dan Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Malang
Responden dipilih berdasarkan populasi sekaligus sampel yang
secara purposive dengan pertimbangan tertentu. Berdasarkan teknik
pengambilan sampel yang penulis pilih maka penulis akan melakukan
wawancara terhadap pihak-pihak yang mempunyai keterkaitan dengan
objek yang penulis teliti yaitu :
15
1) Responden Ketua/ Lembaga Bantuan Hukum yang dijadikan sampel
lokasi penelitian :
a. Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Aisyiyah
b. Ketua Lembaga Bantuan Hukum Pemberdayaan Masyarakat untuk
Keadilan Malang
c. Ketua Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas
Muhammadiyah Malang
2) Paralegal yang tergabung didalam Lembaga Bantuan Hukum dari
populasi dan sampel yang dijadikan sampel lokasi penelitian yaitu :
a. Paralegal di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Aisyiyah
b. Paralegal di Lembaga Bantuan Hukum Pemberdayaan Masyarakat
untuk Keadilan Malang
c. Paralegal di Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas
Muhammadiyah Malang
Yang dianggap mengetahui banyak mengenai permasalahan dalam
penelitian yakni mengenai Implementasi Pasal 9 Huruf (A) Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Peran Paralegal Dalam
Memberikan Bantuan Hukum Secara Litigasi Dan Non-Litigasi Kepada
Masyarakat Studi Di Wilayah Hukum Kota Malang.
b. Dokumentasi
Yaitu pengumpulan data-data yang dimiliki oleh pihak terkait dengan teknik
dokumentasi, yaitu mencari data yang relevan berupa dokumen, asrsip-arsip,
16
catatan, buku, makalah, dan website dalam hal berkenaan dengan proses
penelitian ini.
c. Studi Kepustakaan
Yaitu dengan melakukan penelusuran dan pencarian bahan kepustakaan
dengan penelusuran undang-undang dan dari berbagai literatur buku-buku, atau
internet ataupun jurnal yang berhubungan dengan objek penelitian.
5. Teknik Analisis Data
Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier yang
telah dikumpulkan akan diurutkan secara sistematis dan sedemikian rupa guna
menjawab permasalahan yang diteliti oleh penulis dengan menggunakan teknik
analisa yang menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama dan
metode induktif sebagai tata kerja penunjang.11
Seluruh data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis deskriptif
kualitatif kemudian disajikan secara deskriftif yaitu menjelaskan,
menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan penelitian
hukum. Penelitian-penelitian kualitatif yakni penelitian-penelitian tersebut
harus mampu menjelaskan secara cukup rinci tentang metode-metode dan
prosedur-prosedur untuk memungkinkan peniruan (replikasi) penelitian.12
Sedangkan, penelitian kualitatif adalah deskriptif. Data deskriptif adalah
data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambar
11Amiruddin dan Zainal Asikin. 2012. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Rajagrafindo
Persada. Jakarta. Hlm. 166 12 Hartono. 2002. Bagaimana Menulis Tesis “Petujuk Komprehensif tentang Isi dan Proses”.
Malang. UMM Press. Hlm 78.
17
daripada angka-angka. Hasil penelitian tertulis berisi kutipan-kutipan dari data
untuk mengilustrasikan dan menyediakan bukti presentasi.13
F. SISTEMATIKA PENULISAN
Dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis membagi 4 bab dan masing-
masing bab terdiri atas sub bab yang bertujuan agar mempermudah pemahamannya.
Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Merupakan bab yang memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang,
permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penlitian, metode penelitian, dan
sistematika penulisan.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
bab ini berisi tentang kajian-kajian teori-teori hukum yang mendukung penulisan
dalam menulis skripsi terkait permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu
tentang Implementasi Pasal 9 Huruf (A) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011
Tentang Bantuan Hukum Terkait Peran Paralegal Dalam Memberikan Bantuan
Hukum Secara Litigasi Dan Non-Litigasi Kepada Masyarakat Studi Di Wilayah
Hukum Kota Malang.
BAB III PEMBAHASAN
Dalam bab ini berisi mengenai pembahasan yang diangkat oleh penulis guna
melakukan penelitian, mengkaji, kesesuaian, dan keselarasan berdasarkan
13 Emzir. 2010. Metodologi Penelitia Kualitatif : Analisis Data. Jakarta. Rajagrafindo Persada.
Hlm. 3
18
kenyataan yang ada pada obyek penelitian (yang terjadi) didukung dengan teori-
teori yang dengan permasalan dalam penulis ini.
BAB IV PENUTUP
Bab ini merupakan bab akhir dalam penulisan hukum ini dimana berisi kesimpulan
dan pembahasan bab sebelumnya dan berisikan saran penulis dalam menanggapi
permasalahn yang diteliti.