1

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-undang Kesehatan No. 36 tahun 2009 Bab VIII pasal 141

menyatakan bahwa upaya perbaikan gizi bertujuan untuk meningkatkan

mutu gizi perseorangan dan masyarakat, peningkatan mutu gizi yang

dimaksud dilakukan melalui perbaikan pola konsumsi makanan, perbaikan

perilaku sadar gizi, dan peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi dan

kesehatan sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi. Upaya perbaikan

gizi dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan

pentahapan dan prioritas pembangunan nasional.

Salah satu prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang

pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan 2010-

2014 adalah perbaikan status gizi masyarakat. Sasaran jangka menengah

perbaikan gizi yang telah ditetapkan adalah menurunnya prevalensi gizi

kurang menjadi setinggi-tingginya 15.0% dan prevalensi pendek (stunting)

menjadi setinggi-tingginya 32% pada tahun 2014. Untuk mencapai sasaran

tersebut di dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan telah

ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja kegiatan yaitu persentase balita

ditimbang berat badannya (D/S) dan persentase balita gizi buruk mendapat

perawatan.

Dalam upaya mencapai tujuan tersebut telah disusun Kegiatan

Pembinaan Gizi Masyarakat 2010-2014 yang berisikan tujuan, sasaran

operasional, kebijakan teknis dan strategi operasional serta kegiatan pokok

dan pentahapan indikator setiap tahun, sebagai penjabaran operasional

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2010-2014.

2

Kegiatan pembinaan gizi pada tahun 2013 dilaksanakan melalui

beberapa kegiatan pokok dan pendukung yang terdiri dari:

Ukuran keberhasilan kinerja Direktorat Bina Gizi dilihat dari

pencapaian dari masing-masing indikator kegiatan. Proses evaluasi

merupakan penilaian terhadap hasil pencapaian tersebut, yang dituangkan

ke dalam suatu laporan yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK).

Penyusunan LAK ini merupakan perwujudan salah satu indikator (tolok ukur)

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance)

dan berkaitan dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam

memberikan pelayanan prima serta menyampaikan pertanggungjawaban

kinerja kepada pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

Penyusunan LAK ini dimaksudkan sebagai bentuk kewajiban

Direktorat Bina Gizi untuk mempertanggungjawabkan tujuan dan sasaran

serta rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra, Rencana Kinerja

Tahun 2013 dan Penetapan Kinerja Tahun 2013. LAK ini juga dapat

dijadikan sebagai acuan yang berharga dalam memperbaiki kinerja

Direktorat Bina Gizi di masa mendatang.

3

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Bina Gizi

memiliki maksud dan tujuan sebagai bentuk pertanggungjawaban secara

tertulis atas pelaksanaan tugas-tugas yang telah dilaksanakan selama kurun

waktu tahun 2013 oleh Direktorat Bina Gizi sehingga:

1. dapat diketahui pencapaian indikator yang telah ditetapkan;

2. dapat diketahui kegiatan yang telah dilaksanakan;

3. dapat diketahui perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan berikut

hasil pencapaian dan evaluasi;

4. sebagai dasar untuk perencanaan kegiatan tahun berikutnya; dan

5. sebagai bukti laporan program dan hasil kegiatan kepada publik.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) nomor:

1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Kesehatan, bahwa Direktorat Bina Gizi bertugas melaksanakan penyiapan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar,

prosedur, dan kriteria (NSPK) serta pemberian bimbingan teknis dan

evaluasi di bidang bina gizi, sedangkan fungsinya adalah:

1. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang bina gizi makro, gizi

mikro, gizi klinik dan konsumsi makanan, serta kewaspadaan gizi;

2. pelaksanaan kegiatan di bidang bina gizi makro, gizi mikro, gizi klinik, dan

konsumsi makanan serta kewaspadaan gizi;

3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang

bina gizi makro, gizi mikro, gizi klinik, dan konsumsi makanan serta

kewaspadaan gizi;

4

4. penyiapan pemberian bimbingan teknis di bidang bina gizi makro, gizi

mikro, gizi klinik dan konsumsi makanan serta kewaspadaan gizi;

5. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina

gizi makro, gizi mikro, gizi klinik dan konsumsi makanan serta

kewaspadaan gizi; dan

6. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Susunan organisasi Departemen Kesehatan berdasarkan Peraturan

Menteri Kesehatan Nomor: 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan menyebutkan bahwa Struktur

Organisasi Direktorat Bina Gizi adalah sebagai berikut:

a. Direktur Bina Gizi

b. Sub Bagian Tata Usaha

c. Sub Direktorat Bina Gizi Makro

1) Seksi Standarisasi Bina Gizi Makro

2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi Bina Gizi Makro

d. Sub Direktorat Bina Gizi Mikro

1) Seksi Standarisasi Bina Gizi Mikro

2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi Bina Gizi Mikro

e. Sub Direktorat Bina Gizi Klinik

1) Seksi Standarisasi Bina Gizi Klinik

2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi Bina Gizi Klinik

f. Sub Direktorat Bina Konsumsi Makanan

1) Seksi Standarisasi Bina Konsumsi Makanan

2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi Bina Konsumsi Makanan

g. Sub Direktorat Bina Kewaspadaan Gizi

1) Seksi Standarisasi Bina Kewaspadaan Gizi

2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi Bina Kewaspadaan Gizi

5

D. SISTEMATIKA

Sistematika penulisan laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Bina Gizi

ini adalah sebagai berikut :

1. Kata Pengantar

2. Ringkasan Eksekutif

3. Daftar Isi, yang meliputi:

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan

tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi Direktorat Bina Gizi

serta sistematika penulisan laporan.

6

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Dijelaskan mengenai perencanaan dan perjanjian kinerja. Pada awal

bab ini disajikan gambaran secara singkat sasaran yang ingin

dicapai Kementerian Kesehatan, khususnya Direktorat Bina Gizi

pada tahun 2013 serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi

dan misi Kementerian Kesehatan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian

kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis

keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan

yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil,

serta akuntabilitas keuangan yang memuat pagu dan realisasi

anggaran kegiatan yang dilaksanakan, dikaitkan dengan tingkat

capaian setiap sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah

ditetapkan.

Bab IV Penutup

Mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan

kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan

dengan kinerja Direktorat Bina Gizi serta strategi pemecahan

masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

Lampiran

- Pernyataan Penetapan Kinerja

- Form RKT : Form Rencana Kinerja Tahunan

- Form PK : Form Pengukuran Kinerja

7

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. PERENCANAAN KINERJA

STRATEGI Untuk merealisasikan visi dan misi dan tujuan tersebut di atas,

maka Direktorat Bina Gizi telah menetapkan sasaran strategis sesuai

dengan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2010-2014, sebagai

berikut:

8

STRATEGI OPERASIONAL KEGIATAN PEMBINAAN GIZI Strategi operasional Pembinaan Gizi Masyarakat 2010-2014

adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan pendidikan gizi masyarakat melalui penyediaan materi

KIE dan kampanye.

b. Memenuhi kebutuhan obat program gizi terutama kapsul vitamin A,

tablet tambah darah dan mineral mix melalui optimalisasi sumber

daya pusat dan daerah.

c. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan petugas dalam

pemantauan pertumbuhan, konseling menyusui dan MP-ASI, tata

laksana gizi buruk, surveilans dan program gizi lainnya.

d. Memenuhi kebutuhan Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan

(PMT-P) bagi balita menderita gizi kurang (kurus) dan ibu hamil

Kurang Energi Kronis (bumil KEK) dari keluarga miskin.

e. Mengintegrasikan pelayanan gizi ibu hamil berupa pemberian tablet

tambah darah (TTD) dan skrining ibu hamil KEK diintegrasikan

dengan pelayanan antenatal (Antenatal Care - ANC).

f. Melaksanakan surveilans gizi di seluruh kabupaten/kota, surveilans

khusus, dan surveilans gizi darurat

g. Menguatkan kerja sama dan kemitraan dengan lintas program dan

lintas sektor, organisasi profesi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat

(LSM).

h. Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) gizi.

9

KEBIJAKAN TEKNIS Kebijakan teknis Pembinaan Gizi Masyarakat 2010-2014 adalah

sebagai berikut:

a. Memperkuat peran masyarakat dalam pembinaan gizi masyarakat

melalui posyandu.

b. Memberlakukan standar pertumbuhan anak Indonesia.

c. Perawatan gizi buruk dilaksanakan dengan pendekatan rawat inap di

Puskesmas Perawatan, Rumah Sakit dan TFC (Therapeutic Feeding

Centre) maupun rawat jalan di Puskesmas dan CFC (Community

Feeding Centre) atau Pemulihan Gizi Berbasis Masyarakat (PGBM).

d. Menerapkan standar pemberian makanan bagi bayi dan anak.

e. Meneruskan suplementasi gizi pada balita, remaja, ibu hamil, dan ibu

nifas serta fortifikasi makanan.

f. PMT pemulihan diberikan pada anak gizi kurang dan ibu hamil

miskin dan KEK.

g. Memperkuat surveilans gizi nasional.

h. Menyediakan buffer stock MP-ASI.

B. PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang selektif,

transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Direktorat Bina Gizi

pada tahun 2013 akan mewujudkan target kinerja tahunan dalam rangka

mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang ditetapkan dalam

dokumen perencanaan. Adapun sasaran strategis, indikator kinerja dan

target yang dimuat dalam Penetapan Kinerja dapat dilihat pada tabel 2.1

berikut ini:

10

Penetapan Kinerja Direktorat Bina Gizi Tahun 2013

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Kegiatan Target 2013

Meningkatnya kualitas penanganan masalah gizi masyarakat

1 Persentase (%) balita ditimbang berat badannya (jumlah balita ditimbang/balita seluruhnya (D/S))

80%

2 Persentase (%) balita gizi buruk yang mendapat perawatan

100%

1. Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S) Indikator persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)

adalah jumlah balita yang ditimbang di seluruh Posyandu yang melapor

di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Indikator ini

menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya

pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita. Kunjungan balita ke

posyandu juga merupakan realisasi dari upaya kesehatan dalam bentuk

promotif sekaligus preventif guna meningkatkan status gizi dan

kesehatan balita.

2. Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan adalah balita

gizi buruk yang dirawat inap maupun rawat jalan di fasilitas pelayanan

kesehatan dan masyarakat di suatu wilayah kerja pada kurun waktu

tertentu. Bagi anak-anak gizi buruk yang disertai komplikasi medis dapat

dirawat di Puskesmas, Rumah Sakit, dan TFC. Sedangkan bagi anak gizi

buruk tanpa komplikasi medis dapat dirawat jalan. Perawatan anak di

rumah dilakukan melalui pembinaan petugas kesehatan dan kader.

11

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan kinerja Direktorat Bina Gizi

dalam rangka mencapai sasaran strategis yaitu “meningkatnya kualitas

penanganan masalah gizi masyarakat” dengan menurunnya prevalensi

balita anak gizi kurang dari 17,9% menjadi 15% dan menurunnya prevalensi

balita anak pendek (stunted) dari 35,6% menjadi 32%, berikut diuraikan

penetapan kinerja Direktorat Bina Gizi tahun 2013 yang dapat dilihat dari

masing-masing indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan.

Data dan informasi untuk penyusunan laporan bersumber dari

dokumen Rencana Kinerja Tahun 2013, Penetapan Kinerja Tahun 2013,

dan laporan tahunan yang dituangkan datanya ke dalam formulir

Pengukuran Kinerja (PK), serta didasarkan pada analisis deskriptif yang

telah disusun. Kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Bina Gizi merupakan

implementasi dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tabel di bawah

ini adalah hasil capaian dari indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan.

Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2013 Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Kegiatan

Target (%)

Realisasi (%)

Capaian (%)

Ket

Meningkatnya kualitas penanganan masalah gizi masyarakat

Persentase (%) balita ditimbang berat badannya (D/S)

80 80,3 100,4 Tercapai

Persentase (%) balita gizi buruk yang mendapat perawatan

100 100* 100 Tercapai

Keterangan: *Jumlah kasus yang ditemukan dan dilaporkan 40.755 kasus

12

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Seperti yang telah diuraikan di sub bab sebelumnya, disebutkan

bahwa sasaran strategis yang ditetapkan oleh Direktorat Bina Gizi adalah

meningkatnya kualitas penanganan masalah gizi masyarakat yang

dijabarkan kedalam 2 (dua) indikator kinerja kegiatan yaitu persentase balita

ditimbang berat badannya (D/S) dan persentase balita gizi buruk yang

mendapat perawatan. Sasaran strategis dan kedua indikator kinerja

kegiatan ini dicapai melalui beberapa kegiatan pokok berikut, yaitu:

Adapun pencapaian sasaran strategis tersebut sudah dipaparkan

dan dapat dilihat pada tabel di atas.

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa indikator kinerja persentase

balita ditimbang berat badannya sedikit diatas target yang ditetapkan, yaitu

sebesar 80,3% sedangkan indikator kinerja persentase balita gizi buruk

yang mendapat perawatan sudah sesuai target sebesar 100%, akan tetapi

dari jumlah absolut penemuan kasus gizi buruk masih jauh di bawah target

13

yaitu 40.755 kasus dari target 44.000 kasus. Adapun evaluasi dan analisis

capaian setiap indikator kinerja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Persentase Balita Ditimbang Berat Badannya (D/S) Pemantauan pertumbuhan anak yang dilakukan melalui

penimbangan berat badan secara teratur dan menggunakan Kartu

Menuju Sehat (KMS) berfungsi sebagai instrumen penilaian pertumbuhan

anak dan merupakan dasar strategi pemberdayaan masyarakat yang

telah dikembangkan sejak awal 1980-an.

.

Pemantauan pertumbuhan mempunyai 2 (dua) fungsi utama, yang

pertama adalah sebagai strategi dasar pendidikan gizi dan kesehatan

masyarakat, dan yang kedua adalah sebagai sarana deteksi dini dan

intervensi gangguan pertum-

buhan serta entry point berbagai

pelayanan kesehatan anak

seperti imunisasi, pemberian

kapsul vitamin A, pencegahan

diare, dan sebagainya untuk

peningkatan kesehatan anak.

Kegiatan Balita di Posyandu wilayah kerja Puskesmas Rejoagung, Kec Ploso, Jombang Jawa Timur

14

Peran serta masyarakat

dalam penimbangan balita (D/S)

menjadi sangat penting dalam

deteksi dini kasus gizi kurang dan gizi buruk. Dengan rajin menimbang

balita, maka pertumbuhan balita dapat dipantau secara intensif. Sehingga

bila berat badan anak tidak naik ataupun jika ditemukan penyakit akan

dapat segera dilakukan upaya pemulihan dan pencegahan supaya tidak

menjadi gizi kurang atau gizi buruk. Semakin cepat ditemukan, maka

penanganan kasus gizi kurang atau gizi buruk akan semakin baik.

Penanganan yang cepat dan tepat sesuai tata laksana kasus anak gizi

buruk akan mengurangi risiko kematian, sehingga angka kematian akibat

gizi buruk dapat ditekan.

Cakupan pemantauan pertumbuhan secara bertahap mengalami

kenaikan, terutama setelah dilakukan revitalisasi posyandu sejak setelah

terjadinya krisis beberapa tahun sebelumnya. Pada tahun 2013 secara

rata-rata nasional cakupan D/S sebesar 80,3% lebih tinggi dibandingkan

dengan rata-rata nasional tahun lalu yang sebesar 75,1% dan target

tahun 2013. Trend cakupan D/S tahun 2009-2013 dan cakupan D/S

menurut provinsi dapat dilihat di bawah ini.

Cakupan Balita Ditimbang Berat Badannya (D/S) Tahun 2009-2013

Tahun

2009 2010 2011 2012 2013

Target 60% 65% 70% 75% 80%

Capaian 63,9% 67,9% 71,4% 75,1% 80,3%

Tercapai Tercapai Tercapai Tercapai Tercapai

Kegiatan Pemberian Vitamin A di Posyandu BalitaDesa Labai Mandiri Kec Nanga Pinoh, Kab MelawiKalimantan Barat

15

Trend Target dan Cakupan Balita Ditimbang Berat Badannya (D/S) Tahun 2009 – 2013

Ket: Data diperoleh dari Laporan Dinkes Provinsi

Walaupun secara rata-rata nasional cakupan D/S sudah di atas

target, namun masih terdapat 15 provinsi yang cakupannya masih di

bawah target dan rata-rata nasional. Berikut distribusi cakupan D/S

menurut provinsi pada tahun 2013.

Distribusi Cakupan D/S Menurut Provinsi Tahun 2013

16

Sumber: Laporan Dinkes Provinsi Tahun 2013

Evaluasi dan analisis capaian indikator kinerja ini dapat dijelaskan

sebagai berikut:

a. Faktor Pendukung Tingkat capaian indikator kinerja persentase balita ditimbang berat

badannya (D/S) dapat sedikit diatas target yang ditetapkan, yaitu

80,3% dipengaruhi antara lain oleh faktor-faktor pendukung berikut:

1) Adanya perhatian dan dukungan dari pemerintah daerah

setempat.

2) Adanya kemauan masyarakat untuk meningkatkan kesehatan

balita di lingkungannya.

3) Tingginya motivasi dari tenaga kesehatan setempat dalam

menjalankan program.

4) Adanya dukungan dari tokoh masyarakat, tokoh agama dan

organisasi kemasyarakatan lainnya.

5) Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu dengan

dilandasi Permendagri nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu.

6) Menteri Kesehatan melalui surat edaran tanggal 21 September

2012 nomor GK/Menkes/333/IX/2012 telah menetapkan bahwa

17

pada bulan November setiap tahun sebagai bulan penimbangan

balita di samping bulan Februari dan Agustus yang bersamaan

dengan Bulan Kapsul Vitamin A.

7) Pada Rakerkesnas 2013 di 3 regional (Jakarta, Surabaya dan

Makassar), yang antara lain dihadiri Kepala Dinas Kesehatan

Provinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota,

direkomendasikan dilaksanakannya 4 (empat) kali bulan

penimbangan dalam setahun, yaitu pada bulan Februari dan

Agustus bertepatan dengan bulan vitamin A, ditambah bulan

April pada bulan imunisasi dan pada bulan November bertepatan

dengan pelaksanaan Hari Kesehatan Nasional (HKN).

8) Tersedianya dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang

menjadi daya ungkit peningkatan kinerja puskesmas termasuk

dalam pembinaan posyandu yang berdampak pada peningkatan

D/S.

9) Disahkannya Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang

Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi.

b. Permasalahan Terkait Pencapaian Indikator Belum tercapainya target D/S di beberapa provinsi dari target

nasional dapat disebabkan oleh beberapa hal antara lain:

1) Permasalahan geografis seperti di Kabupaten Indramayu,

terdapat jarak rumah penduduk ke posyandu sekitar 2 (dua)

kilometer yang harus ditempuh dengan berjalan kaki. Untuk

wilayah Papua di kabupaten Wamena penduduk harus berjalan

kaki 2-3 jam untuk mencapai Posyandu.

2) Kurangnya dukungan dari para pemangku kepentingan, dimana

posyandu hanya didukung oleh tenaga kesehatan dari

puskesmas setempat.

18

3) Kualitas dan kuantitas dari kader masih kurang.

4) Terbatasnya dana operasional, sarana dan prasarana di

posyandu.

5) Kurangnya kemampuan tenaga dalam pemantauan

pertumbuhan dan konseling.

6) Tingkat pemahaman keluarga dan masyarakat akan manfaat

posyandu masih rendah.

c. Alternatif Pemecahan Masalah Untuk mengatasi permasalahan di atas maka perlunya dirumuskan

alternatif pemecahan masalah, diantaranya adalah:

1) Mensosialisasikan dan memantau pelaksanaan Surat Edaran

Menteri Kesehatan Nomor GK/Menkes/333/IX/2012 tanggal 21

September 2012 perihal Penyelenggaraan Bulan Penimbangan

di seluruh Indonesia pada setiap Bulan November setiap tahun

sebagai upaya berdaya ungkit meningkatkan partisipasi

masyarakat dalam penimbangan.

2) Advokasi dan readvokasi kepada pemangku kepentingan

terkait mengenai Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013

tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi.

3) Pelatihan fasilitator pemantauan pertumbuhan kepada seluruh

tenaga kesehatan di Indonesia. Hingga akhir Desember 2013

telah dilatih sebanyak 2.003 pengguna akhir (end user) dan

283 fasilitator.

4) Melakukan bimbingan teknis kepada tenaga kesehatan baik di

puskesmas maupun di posyandu.

19

5) Pelatihan ulang kader posyandu (refreshing kader).

6) Peningkatan pemberdayaan masyarakat terutama di posyandu.

7) Penyediaan dana melalui Bantuan Operasional Kesehatan

(BOK) dengan perencanaan yang sesuai dengan besaran

masalah di Puskesmas.

8) Di samping upaya tersebut di atas, telah diinventarisasi

berbagai upaya terobosan atau kegiatan dalam rangka

peningkatan D/S antara lain :

a) Arisan posyandu yaitu kegiatan yang dilaksanakan pada

hari buka posyandu dengan melibatkan keluarga yang

memiliki balita sehingga membuat para peserta arisan

merasakan keterikatan untuk datang ke posyandu.

b) Demo memasak atau demo kecantikan yaitu kegiatan

yang dilakukan pada hari buka posyandu dengan

memanfaatkan keterampilan yang dimiliki masyarakat atau

dapat juga bekerjasama dengan pihak lain di wilayah

posyandu sehingga pada saat demo, ibu dan atau

keluarga balita mau datang ke posyandu.

c) Warung posyandu yaitu kegiatan seperti “bazar” yang

dilakukan pada hari buka posyandu, dimana peserta bazar

adalah ibu-ibu balita atau kader yang menjual aneka

kebutuhan termasuk kerajinan tangan dan masakan

bergizi yang diolah sendiri. Kegiatan “bazar” ini diharapkan

menarik minat ibu-ibu balita untuk membawa balitanya

untuk ditimbang di posyandu.

d) Odong-odong, kuda-kudaan, jungkat-jungkit, ayunan yaitu

bentuk permainan yang dimiliki dan dikelola oleh posyandu

atau jenis permainan lain yang biasa terdapat di daerah

setempat. Permainan tersebut digunakan untuk menarik

balita datang ke posyandu, sambil menunggu giliran

20

ditimbang. Permainan tersebut dioperasikan oleh ibu

balita, kader, dan sukarelawan lainnya.

e) Pertunjukan boneka atau pertunjukan lain yang sudah

dikenal di masyarakat setempat. Bentuk boneka

merupakan kreativitas masyarakat setempat. Pesan-pesan

yang disampaikan meliputi kesehatan balita, ibu hamil, ibu

menyusui, dan lain-lain

f) . Membagikan cindera mata sesudah balita ditimbang seperti

balon, mainan anak-anak dan lainnya yang aman. Dengan

kegiatan ini diharapkan menarik minat balita untuk datang

kembali ke posyandu.

g) Memberikan penghargaan atau hadiah sederhana kepada

ibu/keluarga balita yang rutin menimbang balitanya yang

dibuktikan dengan buku KIA atau KMS. Kegiatan ini

bertujuan untuk meningkatkan motivasi ibu/keluarga agar

membawa balitanya ditimbang secara rutin di posyandu.

h) Memberikan pelayanan lain di luar kegiatan posyandu

seperti pijat/urut bayi.

i) Mengintegrasikan kegiatan posyandu dengan kegiatan

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

2. Persentase Balita Gizi Buruk Yang Mendapat Perawatan

Gizi buruk adalah gangguan kekurangan gizi tingkat berat yang

ditandai dengan adanya tanda-tanda klinis gizi buruk dan atau berat

badan sangat rendah tidak sesuai dengan tingginya. Kasus gizi buruk

seringkali disertai dengan penyakit lain seperti hydrocephalus, cerebral

palsy, kelainan jantung, tuberculosis (TB) dan HIV/AIDS sehingga bila

tidak dirawat sesuai standar akan memiliki risiko kematian sangat tinggi.

Perawatan gizi buruk dilaksanakan melalui prosedur rawat inap dan

rawat jalan. Bagi anak-anak gizi buruk yang disertai komplikasi medis

21

dapat dirawat di puskesmas, rumah Sakit, dan Therapeutic Feeding

Centre (TFC), sedangkan bagi anak gizi buruk tanpa komplikasi dapat

dirawat jalan. Perawatan anak di rumah dilakukan melalui pembinaan

petugas kesehatan dan kader.

Pencapaian indikator kinerja ini dipengaruhi antara lain oleh faktor-

faktor pendukung berikut:

a. Hasil Yang Telah Dicapai Tingkat capaian indikator kinerja persentase balita gizi buruk yang

mendapat perawatan dimana semua balita gizi buruk dengan

komplikasi medis maupun tanpa komplikasi medis yang terdeteksi

telah dirawat, baik itu rawat inap di TFC, puskesmas perawatan dan

di rumah sakit maupun rawat jalan di puskesmas non perawatan dan

rumah sakit setiap tahunnya selalu mencapai target 100%. Hanya

saja untuk tahun 2013, penemuan kasus gizi buruk secara absolut

masih dibawah target penemuan, dari target 44.000 kasus hanya

40.755 (92,6%) kasus yang ditemukan dan dilaporkan. Trend kasus

gizi buruk yang ditemukan dan dirawat dapat dilihat dalam gambar di

bawah ini:

Trend Jumlah Kasus Gizi Buruk di Indonesia

22

Yang Ditemukan Dan Dirawat Tahun 2010 – 2013

Sumber: laporan Dinkes Provinsi Tahun 2013

Balita Gizi Buruk Ditemukan dan Mendapat Perawatan Tahun 2010-2013

Tahun2010 2011 2012 2013

PENEMUAN Target 40.000 40.000 42.000 44.000

Capaian 43.616 40.412 42.702 40.755

PERAWATAN Target 100% 100% 100% 100%

Capaian 100% 100% 100% 100%

Contoh Penanganan Kasus Gizi Buruk

23

( 15 BULAN )

Saat Masuk

BB = 2.5 kg ; PB = 53 cm

Saat Akan Pulang

BB = 3.9 kg ; PB = 5.3 cm

Lama Perawatan Selama 28 hari

( 1 TAHUN 3 BULAN )

Saat Masuk

BB = 4.4 kg ; PB = 62.5 cm

Saat Akan Pulang

BB = 5 kg ; PB = 64 cm

Lama Perawatan Selama 10 hari

Saat Masuk

BB = 6.7 kg ; PB = 78 cm

Saat Akan Pulang

BB = 10 kg ; PB = 78 cm

Lama Perawatan Selama 28 hari

( 2 TAHUN 7 BULAN )

Pusat Pemulihan Gizi/TFC (Therapeutic Feeding Centre)

24

25

b. Permasalahan Terkait Pencapaian Indikator Pada implementasinya masih ditemukan beberapa kendala

dalam pencapaian indikator ini antara lain:

1) Pengetahuan, keterampilan dan kesanggupan beberapa

tenaga masih kurang dalam tata laksana gizi buruk.

2) Mobilisasi tenaga kesehatan yang sangat cepat.

3) Data yang ada baru sebatas jumlah balita yg ditangani namun

belum dilakukan pemantauan pasca perawatan.

4) Pelaksanaan surveilans dan pelacakan kasus gizi buruk yang

belum optimal.

c. Alternatif Pemecahan Masalah 1) Melaksanakan pelatihan Tata Laksana Anak Gizi Buruk bagi

petugas kesehatan dari Puskesmas dan Rumah Sakit. Sejak

tahun 2004 sampai dengan Desember 2013 telah dilatih

sebanyak 6.775 petugas kesehatan (dokter, perawat/ bidan,

dan ahli gizi) dengan jumlah fasilitator sebanyak 128 orang.

Sementara itu puskesmas dengan tempat perawatan (DTP)

yang sudah dilatih sebanyak 1.576 (59%) dari total 3.152

puskesmas DTP yang ada, 514 (12%) puskesmas non

perawatan dari total 6.358 puskesmas, dan sebanyak 397

RSUD (67%) telah dilatih tatalaksana gizi buruk dari total 685

RSUD yang ada di Indonesia.

2) Mendirikan Therapeutic Feeding Centre (TFC) dan Community

Feeding Centre (CFC) atau Pos Pemulihan Gizi Berbasis

Masyarakat (PGBM) dengan dukungan pemerintah daerah

setempat. Sampai dengan Desember 2013 telah didirikan 184

TFC di 28 provinsi dan 136 CFC di 10 kabupaten/kota di 4

(empat) provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan

Barat dan Sulawesi Tenggara.

26

3) Disahkannya Peraturan Pemerintah nomor 33 tahun 2012

tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif yang dijabarkan ke

dalam Permenkes nomor 15 tahun 2013 tentang Tata Cara

Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan atau Memerah

ASI, dan Permenkes nomor 39 tahun 2013 tentang Susu

Formula Bayi dan Produk Lainnya

4) Pelatihan konselor ASI bagi petugas kesehatan. Sampai

dengan bulan Desember 2013, Indonesia sudah mempunyai

4.314 orang konselor ASI.

Grafik Jumlah Kumulatif Konselor Menyusui Yang Dilatih

Tahun 2010-2014

27

5) Pelatihan tenaga pelatih bagi petugas kesehatan di 5 (lima)

provinsi yaitu Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Timur,

Sulawesi Barat dan Gorontalo yang bertujuan tersedianya

Fasilitator Pemberian Makanan pada Bayi dan Anak (PMBA).

Sampai tahun 2013, sudah terlatih sebanyak 15 orang MoT

dan 117 orang fasilitator.

6) Telah ditetapkan spesifikasi teknis mineral mix untuk

perawatan gizi buruk.

7) Menyediakan materi-materi penunjang berupa buku-buku

pedoman, brosur-brosur maupun leaflet-leaflet

8) Melakukan pelacakan balita gizi buruk

9) Memperbaiki sistem rujukan dan pascarujukan sehingga

mengurangi risiko jatuh kembali balita ke dalam status gizi

buruk

10) Bekerjasama dalam melakukan rujukan dan perawatan gizi

buruk dengan lintas sektor

11) Melaksanakan penanganan gizi buruk dimulai dari tingkat

masyarakat (posyandu)

12) Menyediakan buffer stock makanan pendamping ASI (MP-ASI)

bagi balita gizi buruk dan makanan tambahan bagi ibu hamil

Kurang Energi Kronis (KEK) terutama bagi sasaran yang

tinggal di daerah rawan gizi, darurat dan daerah bencana.

PMT Ibu Hamil KEK MP-ASI Balita

28

13) Meningkatkan surveilans gizi dengan memanfaatkan SMS

gateway.

14) Mensosialisasikan Pedoman Gizi Seimbang tahun 2013

kepada seluruh masyarakat, yang bertujuan untuk

menyediakan pedoman makan dan berperilaku sehat bagi

lapisan masyarakat berdasarkan prinsip konsumsi aneka

ragam pangan, perilaku hidup bersih, aktivitas fisik dan

mempertahankan berat badan normal.

15) Penguatan penanggulangan gizi buruk dan

mengintegrasikannya dengan peningkatan ekonomi keluarga

dan ketahanan pangan.

16) Penguatan kerjasama dinas kesehatan dengan perguruan

tinggi dalam program 1000 hari pertama kehidupan dan

peningkatan peran kader utamanya dalam pendampingan ibu

hamil.

C. TEROBOSAN YANG AKAN DILAKUKAN

Untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan

penanggulangan masalah gizi seperti yang telah digambarkan di atas,

Direktorat Bina Gizi telah dan akan melaksanakan beberapa hal yang

diharapkan menjadi upaya terobosan dalam pemecahan masalah di tahun

2014. Beberapa upaya terobosan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pemantauan Status Gizi (PSG) di 150 kabupaten/kota

untuk mendapatkan informasi tentang status gizi balita.

2. Meningkatkan pendidikan gizi kepada masyarakat, lintas sektor dan

program melalui:

a. Sosialisasi 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) melalui PKK tingkat

provinsi

29

b. Kampanye Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi

c. Sosialisasi Peraturan Pemerintah nomor 33 tahun 2012 tentang

Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, Permenkes nomor 15 tahun 2013

tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan atau

Memerah ASI, dan Permenkes nomor 39 tahun 2013 tentang Susu

Formula Bayi dan Produk Lainnya yang memuat pemberian ASI

eksklusif dari donor ASI dan sanksi-sanksi serta pengawasan

terhadap produsen susu formula bayi dan atau produk bayi lainnya

d. Sosialisasi Pedoman Gizi Seimbang (PGS) tahun 2013 dengan

pesan yang lebih sederhana, lengkap dan mudah dipahami. PGS

tersebut berisi 4 (empat) prinsip gizi seimbang dan pesan-pesan gizi

seimbang untuk semua kelompok umur.

3. Peningkatan kapasitas petugas kesehatan tentang PGS.

4. Penyusunan Petunjuk Teknis Perpres nomor 42 tahun 2013 agar dapat

diimplementasikan di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan masyarakat.

5. Peningkatan kapasitas petugas konseling ASI dan MP-ASI di tempat

kerja agar petugas kesehatan di tempat kerja dan kader mampu

memberikan pengetahuan tentang pemberian makan bayi dan anak.

6. Perluasan wilayah distribusi Taburia menjadi 21 provinsi yang didanai

oleh APBN dan program MCA-I meliputi Provinsi Sumatera Utara,

Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah,

Jawa Timur, Banten, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur,

Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah,

Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat,

Maluku, dan Maluku Utara.

TABURIA

30

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam rangka mewujudkan target sasaran strategisnya, Direktorat

Bina Gizi pada tahun 2013 mempunyai pagu awal sebesar Rp

166.390.227.000,- melalui DIPA dengan nomor: DIPA-

024.03.1.466034/2013 tanggal 5 Desember 2012. Pada pertengahan tahun

2013 Direktorat Bina Gizi mendapat tambahan dana melalui APBN-P, dana

hasil realokasi dari kegiatan yang diefisiensi serta dana hibah dari UNICEF

dan WHO sebesar Rp 203.499.773.000,- sehingga total anggaran Direktorat

Bina Gizi pada tahun 2013 sebesar Rp 369.890.999.000,-. Anggaran

tersebut dibagi kedalam 4 (empat) kategori/indikator dengan rincian sebagai

berikut:

Rincian Anggaran Rencana Kerja Direktorat Bina Gizi Tahun 2013 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Anggaran (Rp)

Meningkatnya kualitas penanganan masalah gizi masyarakat

1 Persentase balita ditimbang berat badannya

65.565.078.000

2 Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan

291.757.381.000

3 Persentase satuan kerja yang menyelenggarakan administrasi kepemerintahan sesuai ketentuan

11.738.890.000

4 Persentase sarana dan prasarana kerja yang sesuai standar

829.650.000

Anggaran sebesar Rp 357.322.459.000,- atau 96,6% dari total pagu

anggaran yang diemban oleh Direktorat Bina Gizi direncanakan akan

digunakan langsung untuk mendukung 2 (dua) indikator kinerja kegiatan

yang langsung berhubungan dengan pencapaian sasaran strategis. Tingkat

capaian sasaran strategis diperoleh dengan realisasi anggaran sebagai

berikut:

31

Realisasi Anggaran Berdasarkan Indikator Kinerja Direktorat Bina Gizi Tahun 2013

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja % Anggaran Realisasi %

Meningkatnya kualitas penanganan masalah gizi masyarakat

Persentase balita ditimbang berat badannya

100,4 65.565.078.000 63.480.246.300 96,8

Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan

100 291.757.381.000 283.697.117.650 97,2

Persentase satuan kerja yang menyelenggarakan administrasi kepemerintahan sesuai ketentuan

11.738.890.000 9.452.583.065 80,5

Persentase sarana dan prasarana kerja yang sesuai standar

829.650.000 626.527.700 75,5

T O T A L 369.890.999.000 357.256.474.715 96,6

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran yang

mendukung langsung pencapaian 2 (dua) indikator kinerja kegiatan

perbaikan gizi mencapai 97,2%, sementara itu jika dihitung dari total pagu

anggaran yang diemban Direktorat Bina Gizi pada tahun 2013 realisasi 2

(dua) indikator kinerja kegiatan perbaikan gizi sebesar 93,9%.

Bila dibandingkan trend realisasi anggaran selama lima tahun

terakhir cenderung terlihat meningkat. Capaian realisasi anggaran Direktorat

Bina Gizi sudah melebihi target yang ditetapkan Kementerian Kesehatan RI

yaitu 90%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

32

Trend Realisasi Anggaran Dit Bina Gizi Tahun Anggaran 2009-2013

Sumber: Data laporan Keuangan Dit Bina Gizi 2008-2013

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, Direktorat Bina Gizi

telah merealisasikan belanja secara bruto sebesar Rp 357.256.474.715,-

(96,6%) dari total anggaran sebesar Rp 369.890.999.000,-. Sasaran

strategis dan sub kegiatan yang telah dilakukan agar sasaran strategis

tercapai dapat dilihat pada tabel di atas.

33

Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan Terkait Dalam Pencapaian Sasaran

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Kegiatan

Sub Kegiatan Terkait

Meningkatnya kualitas penanganan masalah gizi masyarakat

Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S) Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan

Pendidikan gizi dan pemberdayaan masyarakat

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia gizi

Suplementasi gizi dan alat penunjang

Penanganan gizi buruk dan kurang

Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)

Surveilans gizi

Dukungan manajemen

34

BAB IV PENUTUP

Pada tahun 2013 Direktorat Bina Gizi mendapat alokasi anggaran

sebesar Rp 357.322.459.000,- untuk mendukung secara langsung

pencapaian 2 (dua) indikator kinerja kegiatan dari total anggaran Rp

369.890.999.000,- yang telah ditetapkan dalam Renstra yaitu persentase

balita ditimbang berat badannya (D/S) dan persentase balita gizi buruk yang

mendapat perawatan. Dengan realisasi sebesar 93,9% dari total pagu

anggaran, pencapaian persentase balita ditimbang berat badannya sebesar

80,3% dan persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan sebesar

100%. Walaupun kedua indikator kinerja kegiatan sudah mencapai target

namun pencapaian ini belum sepenuhnya memuaskan, terutama pada

persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan, dimana absolut

penemuan kasus hanya sekitar 92,6% dari target. Hal tersebut di atas

disebabkan antara lain melemahnya peranan posyandu, dimana

pemantauan pertumbuhan balita merupakan strategi dasar pendidikan gizi

dan kesehatan masyarakat, dan sebagai sarana deteksi dini dan intervensi

gangguan pertumbuhan serta entry point berbagai pelayanan kesehatan

anak seperti imunisasi, pemberian kapsul vitamin A, pencegahan diare, dan

sebagainya untuk peningkatan kesehatan anak. Sementara itu realisasi

anggaran Direktorat Bina Gizi secara keseluruhan sebesar 96,6%.

Dari permasalahan di atas, maka sangat penting kiranya Direktorat

Bina Gizi untuk lebih memantapkan dan memonitor serta mengevaluasi

implementasi NSPK yang telah disusun, seperti Perpres Gerakan Nasional

Percepatan Perbaikan Gizi yang menekankan bahwa permasalahan gizi

yang terjadi merupakan tanggung jawab seluruh sektor. Selain itu

pemahaman masyarakat terhadap pentingnya 1000 hari pertama kehidupan

dan pendidikan gizi seimbang bagi semua kalangan akan menurunkan risiko

kasus gizi buruk. Pelaksanaan surveilans gizi yang intensif tentunya juga

35

sangat mendukung dalam penemuan serta pencegahan terjadinya kasus

gizi buruk.

Disadari bahwa penentuan indikator pada masing-masing kegiatan

sangat mempengaruhi nilai akhir pencapaian kinerja kegiatan, sasaran dan

program sehingga upaya peningkatan pendidikan masyarakat,

penanggulangan dan perbaikan gizi masyarakat serta penanganan masalah

gizi kurang dan gizi buruk pada ibu hamil dan menyusui, bayi dan anak

balita secara paripurna diharapkan dapat mengatasi masalah gizi yang ada.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini tentunya bermanfaat sebagai bahan

penilaian dalam upaya pemantauan, pengawasan dan pengendalian

pelaksanaan kegiatan program pembinaannya di masa mendatang. Semoga

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat dijadikan dasar bagi penyusunan

Program Pembinaan Gizi di Direktorat Bina Gizi pada khususnya dan

Kementerian Kesehatan pada umumnya, dalam rangka mewujudkan

Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan.