GRAND DESIGN DAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

DITJEN BINA GIZI DAN KIA

Permasalahan Umum BirokrasiPermasalahan

Peraturan perundang-undangan di bidang aparatur negara

Tumpang tindih, tidak sesuai dengan kondisi saat ini

Pola pikir (mind-set) dan budaya kerja (culture-set) birokrasi

belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang profesional

Praktik manajemen SDM belum optimal meningkatkan profesionalisme

Distribusi PNS Belum merata dan proporsional secara geografis

Fungsi dan kewenangan antar instansi pemerintah

Tumpang tindih, berbenturan, terlalu besar

Sistem pengawasan internal belum mampu berperan sebagai quality assurance

KKN Masih tinggi pada semua sektor

Kualitas pelayanan publik Masih belum memenuhi harapan publik

Sistem monitoring, evaluasi, dan penilaian

Belum dibangun dengan baik

Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi

Grand design dan Roadmap

Reformasi Birokrasi

Grand Design Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk untuk kurun waktu 2010-2025 yang berisi langkah-langkah umum penataan organisasi, penataan tatalaksana, penataan manajemen sumber daya manusia aparatur, penguatan sistem pengawasan intern, penguatan akuntabilitas, peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan praktek KKN.

menjadi instrumen yang menghubungkan antara arah kebijakan reformasi birokrasi sebagaimana dinyatakan dalam RPJP 2005 – 2025 dengan langkah-langkah operasionalnya, utamanya periode 2010-2014

menjadi kerangka dasar dalam menyusun langkah-langkah yang lebih rinci (roadmap) reformasi birokrasi selama periode lima tahunan secara nasional

Reformasi Birokrasi

Grand design dan Roadmap

Reformasi BirokrasiRoadmap Reformasi Birokrasi sebagai bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi merupakan rencana rinci reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan lain selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas. Sasaran tahun pertama (2010) akan menjadi dasar bagi sasaran tahun berikutnya, demikian seterusnya.

memberikan kejelasan arah, acuan dan persamaan persepsi mengenai langkah-langkah operasional reformasi birokrasi baik di K/L maupun di pemerintah daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi di masing-masing instansinya

Grand Design Reformasi Birokrasi

ROAD MAP 2010 – 2014

ROAD MAP

GARIS BESAR TAHAPAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

RESTRUKTURISASI DIREKTORAT JENDERAL GIZI DAN KIA

STRUKTUR ORGANISASI DITJEN BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU & ANAK

DIREKTORAT JENDERAL BINA GIZI DAN KESEHATAN

IBU DAN ANAK

Direktorat

Bina Gizi

Direktorat

Bina Kesehatan Ibu

Direktorat

Bina Kesehatan Anak

Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional,

Alternatif, dan Komplementer

UPT:

BKTM

Direktorat Bina

Kesehatan Kerja Dan Olahraga

UPT:

BKOM

Sekretariat Direktorat Jenderal

DIREKTORAT JENDERAL BINA GIZI DANKESEHATAN IBU DAN ANAK

1. Tugas :

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang pembinaan gizi dan KIA

2. Fungsi :

a. Merumuskan kebijakan di bidang pembinaan gizi dan KIA

b. Melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan gizi dan KIA

c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan gizi dan KIA

d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan gizi dan KIA

e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Gizi dan KIA

KONDISI YANG ADA(Permsalahan yang ada dilapangan)

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Year

GD

P (

($)

0

20

40

60

80

100

120

U5

Mor

talit

y (/1

000)

Cov

erag

e of

inte

rven

tions

(%)

Income per person (GDP/capita, inflation-adjusted $) Under 5 Mortality Rate

ORS usage Exclusive breastfeeding

skilled birth attendance complete vaccination

+++++++

+ + +

+ Under-5 Underweight

KRISISDESENTRALISASI

TREN PERUBAHAN GDP DAN INDIKATOR KESEHATAN DAN GIZI 1987-2007

MOH, UGM & WHO, 2010

A. Status Gizi Masyarakat

12

• Prevalensi kekurangan gizi pada anak balita adalah sebesar 17,9 persen terdiri dari gizi-kurang 13,0 persen dan gizi-buruk 4,9 persen

• Masih terjadi disparitas angka kekurangan gizi pada balita antarwilayah.

Sumber data : Riskesdas 2007 dan 2010

No Indikator Riskesdas 2007 Riskesdas 2010

1 Prevalensi anak balita yang pendek (stunting) 36,8 35,6

2 Prevalensi anak balita yang kurus dan sangat kurus (wasting) 13,6 13,3

3 Perempuan usia subur (15-45 tahun) mengalami kurang energi kronis (KEK) 13,6

4 Prevalensi bayi lahir dengan berat badan rendah (BBLR) 11,5 11,1

5 Prevalensi balita mengalami gemuk4,3 5,8

6 Prevalensi penduduk usia diatas 18 tahun keatas mengalami obesitas (kelebihan berat badan) 11,7

Prevalensi Gizi Kurang Turun

Tahun 2011, akan ada 1 juta anak gizi buruk,

Kecenderungan Angka Kematian Ibu, 1991-2007

MDG 2015

RPJMN 2014

14

B. Kesehatan Ibu

Sumber : Riskesdas 2010

Kecenderungan Angka Kematian Bayi dan BalitaTahun 1991-2007

MDGs 2015

C. Kesehatan Anak

AKB menurut wilayah

Widening the

gap

Dr Soewarta Kosen, MPH, Prof dr Laksono Trisnantoro, PhD & Queensland University, Study Investment Case, 2010

Kemajuan terlihat tetapi masih terdapat kesenjangan

Nusa Tenggara, Maluku & Papua

Kalimantan

Sulawesi

Sumatera

Java & Bali

KOMITMEN PENERAPAN REFORMASI BIROKRASI

• Dengan memperhatikan tupoksi dan peran Ditjen Bina Gizi dan KIA tersebut di atas, maka perlu KOMITMEN penerapan reformasi birokrasi yang didukung oleh:

KEPEMIMPINAN (MANAGEMENT) BARU INSTITUSI perubahan mindset, management, dan strategi;

• KOMITMENT POLITIS:– Eksekutif ;

– Legislatif;

• Dengan memperhatikan tupoksi dan peran Ditjen Bina Gizi dan KIA tersebut di atas, maka perlu KOMITMEN penerapan reformasi birokrasi yang didukung oleh:

KEPEMIMPINAN (MANAGEMENT) BARU INSTITUSI perubahan mindset, management, dan strategi;

• KOMITMENT POLITIS:– Eksekutif ;

– Legislatif;

ORGANISASI DAN TATALAKSANA BARU

ISSUSTRATEGISDITJEN GIKIA

INTEGRASI PELAYANAN BERBASISCONT OF CARE

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

PENINGKATANMANAJEMENPROGRAM

PENINGKATAN - PN - KN - D/S

MDGs HDI GCI

PEMENUHAN SUMBER DAYA

GRAND DESIGN DITJEN BINA GIZI DAN KIA

IKU

PENURUNAN - AKB - AKI - GIKUR

UHH

PERUBAHANLINGKUNGAN

STRATEGIS

LEMAHNYAMANAJEMAN APARATUR

AKI, AKB, Gikur

LEMBAGA TENAGA ANGGARAN

SASARAN MDG’S

SASARAN RPJMN 2010-2014

REFORMASI BIROKRASI DITJEN BINA GIZI DAN KIAREFORMASI BIROKRASI

DITJEN BINA GIZI DAN KIA

1. Kemajuan bangsa di masa depan ditentukan oleh kualitas SDM;

2. Status Gizi, AKI dan AKB terkait erat dengan pembangunan SDM yang berkualitas;

3. Perlu pemahaman yang sama dari segenap komponen tentang penting dan strategisnya Program Bina Gizi dan KIA bagi pembangunan berkelanjutan di masa depan;

4. Ditjen Bina Gizi dan KIA perlu menerapkan reformasi birokrasi, mencakup aspek-aspek manajemen pemerintahan sesuai dengan karakteristiknya.

1. Kemajuan bangsa di masa depan ditentukan oleh kualitas SDM;

2. Status Gizi, AKI dan AKB terkait erat dengan pembangunan SDM yang berkualitas;

3. Perlu pemahaman yang sama dari segenap komponen tentang penting dan strategisnya Program Bina Gizi dan KIA bagi pembangunan berkelanjutan di masa depan;

4. Ditjen Bina Gizi dan KIA perlu menerapkan reformasi birokrasi, mencakup aspek-aspek manajemen pemerintahan sesuai dengan karakteristiknya.

TAHAPAN REFORMASI BIROKRASI DITJEN BINA GIZI DAN KIA

TAHAPAN REFORMASI BIROKRASI DITJEN BINA GIZI DAN KIA

Langkah penerapan reformasi birokrasi adalah meliputi 9 program:1. Program Manajemen Perubahan

2. Program Penataan Organisasi

3. Program Penataan Tatalaksana

4. Program Manajemen SDM Aparatur

5. Program Penguatan Unit Organisasi

6. Program Penataan Peraturan Perundangan

7. Program Penguatan Pengawasan Intern

8. Program Penguatan akuntabilitas

9. Program Peningkatan kualitas pelayanan publik

Langkah penerapan reformasi birokrasi adalah meliputi 9 program:1. Program Manajemen Perubahan

2. Program Penataan Organisasi

3. Program Penataan Tatalaksana

4. Program Manajemen SDM Aparatur

5. Program Penguatan Unit Organisasi

6. Program Penataan Peraturan Perundangan

7. Program Penguatan Pengawasan Intern

8. Program Penguatan akuntabilitas

9. Program Peningkatan kualitas pelayanan publik

1. Program Manajemen Perubahan

Tujuan:a. meningkatnya komitmen pimpinan dan pegawai

Ditjen Bina Gizi dan KIA dalam melakukan reformasi birokrasi;

b. terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja Ditjen Bina Gizi dan KIA;

c. menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.

Kegiatan:Sosialisasi dan Internalisasi Manajemen Perubahan dalam Rangka Reformasi Birokrasi Ditjen Bina Gizi dan KIA (telah dilakukan melalui setiap pertemuan internal/Rakordit)

2. Program Penataan Perundang-undangan

Tujuan:a. menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan

perundang-undangan yang dikeluarkan oleh K/L dan Pemda;b. meningkatnya efektivitas pengelolaan peraturan perundang-

undangan K/L dan Pemda.

Kegiatan:Penataan berbagai regulasi teknis Bina Gizi da KIA terkait dengan diterbitkannya Permenkes 1144 tahun 2010c. Penyusunan regulasi gizi d. Penyusunan regulasi kesehatan ibue. Penyusunan regulasi kesehatan anakf. Penyusunan regulasi kesehatan kerjag. Penyusunan regulasi bina Yankestradkomh. Penyusunan regulasi dukungan manajemen program bina

GIZI dan KIA

3. Program Penataan dan Penguatan Organisasi

Tujuan:a. menurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi

internal Ditjen Bina Gizi dan KIA;b. meningkatnya kapasitas Ditjen Bina Gizi dan KIA dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Kegiatan:c. Penataan tugas dan fungsi Ditjen Bina Gizi dan KIA

Pemetaan tugas dan fungsi masing-masing bagian/bidang Penyusunan Tatahubungan Kerja internal maupun eksternal

dari masing-masing unit teknis Penyusunan uraian jabatan struktural Penyusunan uraian jabatan fungsional umum

b. Penguatan Manajemen organisasi, tatalaksana, pelayanan publik, kepegawaian dan diklat Melakukan pembinaan terkait penyusunan tugas dan fungsi

masing-masing unit teknis

4. Program Penataan Tatalaksana

Tujuan:a. meningkatnya penggunaan teknologi informasi

dalam prosespenyelenggaraan manajemen pemerintahan di K/L dan Pemda;

b. meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di K/L dan Pemda;

c. meningkatnya kinerja di K/L dan Pemda.

Kegiatan:d. Penyusunan SOP penyelenggaraan tugas dan

fungsi masing-masing unit (direncanakan mulai Mei 2011)

e. Pembangunan atau Pengembangan e-government

5. Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur (1)

Tujuan:a. meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan

SDM Aparatur Ditjen Bina Gizi dan KIA;b. meningkatnya transparansi dan akuntabilitas

pengelolaan SDM Aparatur Ditjen Bina Gizi dan KIA;

c. meningkatnya disiplin SDM Aparatur Ditjen Bina Gizi dan KIA;

d. meningkatnya efektivitas manajemen SDM Aparatur Ditjen Bina Gizi dan KIA;

e. meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur Ditjen Bina Gizi dan KIA.

Kegiatan:a. Penataan sistem rekrutmen pegawai (mengikuti pola yang

telah ada dari Biro Kepegawaian)b. Analisis jabatan (sementara penyusunan dan proses verbal)

a. Penyusunan Uraian Jabatan Strukturalb. Penyusunan Uraian Jabatan Fungsional Umum

c. Evaluasi jabatand. Penyusunan standar kompetensi jabatane. Asesmen individu berdasarkan kompetensif. Penerapan sistem penilaian kinerja individu.g. Pembangunan/Pengembangan database pegawai (telah

dilakukan h. Pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis

kompetensi

5 .Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur (2)

6. Program Penguatan Pengawasan

a. Tujuan:b. meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara Ditjen

Bina Gizi dan KIA;c. meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan

negara Ditjen Bina Gizi dan KIA;d. menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang Ditjen Bina

Gizi dan KIA.

e. Kegiatan:f. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada

Ditjen Bina Gizi dan KIA (belum dapat berjalan sepenuhnya)g. Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

sebagai Quality Assurance dan consulting

7 . Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja

a. Tujuan:b. meningkatnya kinerja Ditjen Bina Gizi dan KIA;c. meningkatnya akuntabilitas Ditjen Bina Gizi dan KIA.

d. Kegiatan:e. Penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

(Laporan PP 39, Laporan Akuntabilitas Kinerja/LAK)f. Pengembangan sistem manajemen kinerja organisasig. Penyusunan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Ditjen Bina Gizi dan KIA (sementara proses verbal penetapan).

8. Program Penguatan Pengawasan Intern

a) Tujuan:b) meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih

murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) Ditjen Bina Gizi dan KIA;

c) meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional Ditjen Bina Gizi dan KIA;

d) meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ditjen Bina Gizi dan KIA.

e) Kegiatan:f) Penerapan standar pelayanan pada unit kerja Ditjen Bina Gizi

dan KIA (pedoman standar pelayanan belum tersusun)g) Penerapan SPM kesehatan pada kabupaten/kota (sementara

proses penyusunan/editing)h) Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan

publik (melibatkan masyarakat, swasta dan LSM)

9. Program Kualitas Pelayanan Publik

a. Tujuan:b. meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih

murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) Ditjen Bina Gizi dan KIA;

c. meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional Ditjen Bina Gizi dan KIA;

d. meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ditjen Bina Gizi dan KIA.

e. Kegiatan:f. Monitoring (akan dilakukan monitoring kinerja program sessuai

indikator yang ditetapkan)g. Evaluasi Tahunan melalui penyusunan laporan kinerja LAKIP

Terima Kasih