Upload
others
View
15
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
BAB I
PENDAHULUAN
A. Kondisi BP-PAUD dan Dikmas Sumatera Utara
Reformasi Birokrasi merupakan keharusan bagi setiap penyelenggaraan
pemerintahan di Indonesia, yakni untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan
bersih (good and clean governance) bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme
(KKN). Berbagai upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan oleh Negara
Republik Indonesia melalui upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana
korupsi yang tujuannya mewujudkan good and clean governance. Bukti keseriusan
Negara Indonesia ditunjukan dimulai dari pembentukan Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) yang diperkuat oleh Instruksi Presiden yang tertuang dalam
Percepatan Pemberantasan Korupsi sampai dengan Instruksi Presiden Nomor 1
Tahun 2013 tentang aksi pencegahan seluruh pimpinan kementerian dan lembaga
pemerintah pusat maupun daerah melaksanakan perbaikan sistem pemerintahan
(Birokrasi).
Sebagai tindak lanjut dikeluarkanlah Permen PANRB 49/2011 dan Permen
PANRB 60 tahun 2012 yang dipelopori oleh MENPAN, KPK dan Ombudsman
sebagai program bersama dalam menyinergikan kegiatan pencegahan korupsi,
reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Maka ditetapkan
kebijakan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)
dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Program bersama itu
disambut baik oleh semua kementrian, lembaga, Pemerintah Pusat maupun Daerah,
termasuk kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Permendikbud Nomor 05 tahun 2017 tentang Organisasi dan tata kerja Balai
Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP-
PAUD dan Dikmas) menegaskan bahwa BP-PAUD dan Dikmas merupakan unit
pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang
pengembangan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. BP-PAUD
dan Dikmas Sumatera Utara sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis
sebagaimana dimaksud tersebut memiliki tugas untuk melaksanakan
pengembangan program dan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan
masyarakat.
Dalam melaksanakan tugasnya, BP-PAUD dan Dikmas Sumatera Utara
menyelenggarakan fungsi:
1. Pengembangan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan
masyarakat;
2. Pemetaan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
3. Supervisi satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
4. Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program pendidikan anak usia dini
dan pendidikan masyarakat;
5. Pengembangan sumber daya pendidikan anak usia dini dan pendidikan
masyarakat;
6. Pengelolaan system informasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan
masyarakat; dan
7. Pelaksanaan kemitraan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan
masyarakat; dan
8. Pelaksanaan urusan administrasi BP-PAUD dan Dikmas
Dihadapkan pada komitmen global dan perkembangan kebutuhan belajar
masyarakat yang dinamis, kebijakan dan program pendidikan anak usia dini,
pendidikan nonformal dan informal diarahkan untuk dapat terus mendorong
peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan anak usia dini dan
pendidikan masyarakat dengan lebih memperhatikan pemenuhan standar, mutu,
dan relevansi layanan. Program pendidikan anak usia dini dan pendidikan
masyarakat pada tahun 2019 diharapkan dapat memberikan kesempatan yang lebih
luas, terbuka, merata dan bermutu bagi seluruh lapisan masyarakat untuk belajar
dan memberdayakan diri melalui layanan pendidikan anak usia dini, layanan
pendidikan masyarakat, layanan kursus dan pelatihan yang didukung dengan
penyediaan pendidikan keluarga.
Berbagai kebijakan dan program PAUD dan Dikmas disusun untuk memberikan
pelayanan pendidikan yang terbaik bagi masyarakat. Keberhasilan penyelenggaraan
program PAUD dan Dikmas sangat terkait dengan partisipasi pemerintah provinsi
dan pemerintah kabupaten/kota serta partisipasi aktif dari seluruh pemangku
kepentingan di sektor pendidikan, dan masyarakat secara keseluruhan. Sinergi
antara pemerintah baik pusat maupun daerah dengan seluruh pemangku
kepentingan seperti satuan-satuan pendidikan, organisasi pendidik dan tenaga
kependidikan, organisasi penyelenggara pendidikan, lembaga swadaya masyarakat,
organisasi sosial dan keagamaan, dan perguruan tinggi, sangat menentukan
keberhasilan pelaksanaan program yang telah disusun. Hal itu karena lembaga-
lembaga tersebut merupakan garda terdepan dalam pelaksanaan program PAUD
dan Dikmas di lapangan.
Namun, BP-PAUD dan Dikmas Sumatera Utara juga dihadapkan pada beberapa
permasalahan yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran tersebut. Belum
optimalnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik, belum sinerginya
kebijakan pusat dan daerah merupakan salah satu kendala yang harus dibenahi
dalam kerangka reformasi birokrasi pencapaian wilayah bebas dari korupsi di BP-
PAUD dan Dikmas Sumatera Utara. Reformasi Birokrasi BP-PAUD dan Dikmas
Sumatera Utara dilaksanakan dengan mengacu pada visi, misi, dan rencana
strategis Kemendikbud 2015-2019 yang dilandasi oleh prinsip efisien, efektif,
transparan, dan akuntabel.
Reformasi birokrasi Kemendikbud merupakan landasan dari pelaksanaan reformasi
Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS). Sasaran pelaksanaan wilayah bebas
dari korupsi diutamakan untuk memberikan pelayanan prima kepada para
pemangku kepentingan, yaitu antara lain peserta didik, orang tua, masyarakat,
pendidik dan tenaga kependidikan, serta dunia usaha.
Tahun 2019 merupakan tahun ketiga BP-PAUD dan Dikmas menjadi salah satu
Satuan kerja sasaran Pelaksanaan Reformasi dan Birokrasi yang ditetapkan oleh
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Sebagai pedoman pelaksanaan Reformasi
dan Birokrasi perlu disusun Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju
WBK/WBMM BP-PAUD dan Dikmas Sumatera Utara tahun 2019.
Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBMM BP-PAUD
dan Dikmas Sumatera Utara tahun 2019 mengacu pada 6 (enam) area perubahan
yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi melalui PermenPAN dan RB Nomor 11 tahun 2015. Kedelapan program
area perubahan di lingkungan BP-PAUD dan Dikmas Sumatera Utara yaitu: 1)
Manajemen Perubahan; 2) Penguatan Tata Laksana; 3) Penguatan Sistem
Manajemen SDM Aparatur; 4) Penguatan Pengawasan; 5) Penguatan Akuntabilitas
Kinerja; 6) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
BP-PAUD dan Dikmas menetapkan tiga strategi dasar yang menjadi arah
pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan BP-PAUD dan Dikmas Sumatera
Utara. Tiga strategi dasar tersebut meliputi integrasi proses, sumber daya, dan
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Dengan menerapkan tiga strategi
dasar tersebut, maka birokrasi akan lebih efektif dan efisien. Hasil yang diharapkan
dari pelaksanaan reformasi birokrasi antara lain:
1. adanya perubahan mind set dan culture set, serta terbangunnya birokrasi
dengan integritas dan kinerja tinggi;
2. meningkatnya penyelenggaraan fungsi pendidikan yang bersih dan bebas
KKN;
3. meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi;
4. terbangunnya sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien,
terukur dan sesuai dengan prinsip good governance;
5. terbangunnya kualitas SDM aparatur berintegritas, profesional, modern, dan
sejahtera;
6. terwujudnya kemampuan lembaga dalam memberikan pelayanan prima;
7. terbangunnya organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right size);
8. regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif.
B. Permasalahan
Pembangunan pendidikan dan kebudayaan hingga tahun 2018 menunjukkan
keberhasilan yang nyata, namun masih terdapat banyak permasalahan penting yang
akan dihadapi pada periode tahun 2019. Hasil Penilaian dari Kementerian PAN dan
RB terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi Internal tahun 2019 adalah sebagai
berikut:
1. Keunggulan
a. Komitmen kuat dari pejabat kunci
b. Telah dilaksanakannya seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi madya dan
pratama
c. Penggunaan e-government telah dilakukan secara merata dalam
pelaksanaan manajemen pemerintahan
d. Peta proses bisnis organisasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan prioritas
telah terbangun
e. Tingkat kematangan SPIP
f. Telah dibangun zona integritas
2. Kelemahan
a. Definisi kinerja belum terintegrasi dengan proses bisnis dan mandat
b. Proses bisnis perlu disinkronkan dengan anggaran
c. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja yang akan menghasilkan
rencana tindak lanjut perbaikan kinerja
d. Kualitas evaluasi perlu ditingkatkan
e. Reformasi Birokrasi belum terasa di unit kerja UPT dan belum terintegrasi
f. Standar pelayanan belum merata
g. Kelemahan pengendalian internal
C. Upaya Mengatasi Permasalahan;
Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana tersebut di atas, Tim Penilai KemenPAN
dan RB memberikan beberapa rekomendasi untuk dapat ditindaklanjuti sebagai
berikut:
1. Penyempurnaan definisi kinerja
2. Penguatan monitoring dan evaluasi dikaitkan dengan supervisi, coaching, dan
mentoring
3. Peningkatan kualitas evaluasi internal
4. Sharing vision ke seluruh pegawai secara berjenjang
D. Evaluasi Delapan Area Perubahan;
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) telah
dilaksanakan sejak tahun 2017 di bawah koordinasi Inspektorat Jenderal.
PMPRB mengevaluasi dua komponen yaitu pengungkit dan hasil. Delapan area
perubahan diasumsikan mampu menjadi faktor pengungkit yang akan
berimplikasi pada hasil-hasil yang positif yaitu meningkatnya kinerja, terbebasnya
institusi dari praktek korupsi, dan meningkatnya kualitas pelayanan publik. Dari
hasil evaluasi PMPRB dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Manajemen Perubahan
Inti dari manajemen perubahan adalah terinternalisasikannya nilai-nilai
budaya kerja BP-PAUD dan Dikmas Sumatera Utara (Corporate Culture)
yang terdiri dari amanah, profesional, visioner, berkeadilan, inklusif, dan
demokratis. Dalam hal ini masih banyak aparatur BP-PAUD dan Dikmas
Sumatera Utara yang belum memahami nilai-nilai budaya kerjanya apalagi
menerapkannya. Oleh karena itu program manajemen perubahan harus
berupaya lebih inovatif untuk membuat para pegawai memahami dan
menerapkan budaya kerja BP-PAUD dan Dikmas Sumatera Utara.
2. Penguatan Tata Laksana
Ketatalaksanaan berfokus pada upaya penyempurnaan proses bisnis
agar menjadi semakin efektif. Saat ini peta proses bisnis baru bisa
diselesaikan hingga level Unit Pelaksana Teknis dan belum menyentuh
Unit Utama. Penyelesaian seluruh peta proses bisnis sangat penting karena
hasilnya akan menjadi dasar dalam penyempurnaan Prosedur Operasional
Standar di lingkungan BP-PAUD dan Dikmas Sumatera Utara.
3. Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur
Penataan sistem manajemen SDM merupakan aspek dengan poin
tertinggi dalam reformasi birokrasi. BP-PAUD dan Dikmas Sumatera Utara
telah melaksanakan banyak reformasi kepegawaian antara lain analisis
jabatan, analisis beban kerja, promosi jabatan secara terbuka, seleksi CPNS
dengan metode Computer Assisted Test, dan asesmen pegawai. Namun
demikian saat ini proses redistribusi pegawai masih belum dapat
diselesaikan.
4. Penguatan Pengawasan
Penguatan pengawasan dilakukan melalui berbagai kegiatan antara lain
dengan membangun sistem pengendalian gratifikasi, pelaporan pelanggaran
(Whitle Blower), pelaporan harta kekayaan, penguatan Sistem Pengendalian
Internal Pemerintah, peningkatan kompetensi SDM pengawasan,
pendampingan penyusunan laporan keuangan, percepatan penyelesaian
tindak lanjut hasil pengawasan, dan lain- lain. Hal yang belum dilakukan
adalah pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.
7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BP-PAUD dan
Dikmas Sumatera Utara meliputi proses terpadu terdiri dari perencanaan,
penetapan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja. Saat ini tengah
dikembangkan sistem berbasis elektronik untuk mempermudah dan
memperluas akses ke dalam SAKIP BP-PAUD dan Dikmas Sumatera Utara.
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
BP-PAUD dan Dikmas Sumatera Utara telah berupaya untuk
meningkatkan kualitas pelayanan publiknya antara lain dengan
membentuk Unit Layanan Terpadu berfasilitas modern agar dapat
menerima publik dan melayaninya dalam suasana yang nyaman.
Pendayagunaan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi perlu
terus ditingkatkan serta kejelasan prosedur agar diinformasikan secara
transparan kepada publik demi meningkatkan kepuasan mereka.
Sasaran Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi
Program Kerja Sasaran
Manajemen
Perubahan
1. Meningkatnya integritas aparatur
2. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan reformasi
birokrasi
3. Meningkatnya citra positif aparatur sebagai
pelayan masyarakat
Penataan
Tatalaksana 1. Meningkatnya penerapan sistem, proses dan
prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien
2. cepat, terukur, sederhana, transparan dan
partisipatif, dan berbasis e-Government
3. Meningkatnya penerapan sistem pengadaan
barang dan jasa secara elektronik (e-
procurement)
4. Meningkatnya penerapan manajemen
kearsipan yang handal
5. Implementasi Undang-Undang Keterbukaan
Informasi Publik
Pokja Penataan
Sistem SDM
Meningkatnya profesionalisme SDM
Aparatur
Penguatan
Akuntabilitas 1. Meningkatnya kualitas penerapan
sistem akuntabilitas keuangan dan
kinerja yang terintegrasi
2. Meningkatnya penerapan sistem
manajemen kinerja
3. Meningkatnya akuntabilitas aparatur
4. Meningkatnya kualitas akuntabilitas
pengelolaan keuangan negara
Penguatan
Pengawasan 1. Meningkatnya kapasitas SPIP Pengawasan
2. Meningkatnya penerapan sistem
pengawasan yang independen,
profesional dan sinergis
3. Meningkatnya penerapan
penyelenggaraan pemerintah yang bersih
dan bebas KKN
4. Menurunnya tingkat penyimpangan oleh
aparatur
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik
1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
dan harapan masyarakat
2. Meningkatnya sistem monitoring dan
evaluasi kinerja pelayanan publik
BAB II
RENCANA AKSI PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
Pada bagian ini setiap program/kegiatan akan dijelaskan, mencakup
pencapaian program/kegiatan, rencana, kriteria keberhasilan, agenda prioritas,
waktu pelaksanaan dan tahapan kerja, penanggung jawab, serta rencana
anggaran.
Dalam rangka Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi tahun
2019, Kepala BP-PAUD dan Dikmas Sumatera Utara telah menetapkan Surat
Keputusan Kepala BP-PAUD dan Dikmas Sumatera Utara Nomor
1672/C8/KP/2019 tentang Pembentukan Tim Kerja Dalam Rangka Reformasi
Birokrasi BP-PAUD dan Dikmas Sumatera Utara.
Pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi tahun 2019
merupakan tindak lanjut dari Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi 2017 dan 2018 dalam Rangka memantapkan kesiapan BP-PAUD dan
Dikmas Sumatera Utara.
1. Meningkatkan jumlah pegawai yang terlibat langsung dalam pelaksanaan
Reformasi Birokrasi BP-PAUD dan Dikmas Sumatera secara signifikan untuk
memotivasi SDM di BP-PAUD dan Dikmas Sumatera Utara untuk menjadi
agen perubahan (agent of change). Sehingga dampak jangka panjangnya,
semangat dalam menciptakan perubahan di internal BP-PAUD dan Dikmas
Sumatera Utara semakin besar;
2. Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas juga sangat
Prioritas untuk dimasukkan ke dalam rencana aksi tahun 2019. Khususnya
implementasi dan pelaksanaan SPIP di lingkungan BP-PAUD dan Dikmas
Sumatera yang didukung oleh seluruh Pegawai BP-PAUD dan Dikmas
Sumatera Utara. Dengan berhasilnya implementasi SPIP di, cita - cita ataupun
semangat Reformasi Birokrasi dalam menciptakan pemerintahan yang
bersih dan bebas dari praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) atau
menciptakan prinsip clean government and good governance dapat bisa menjadi
lebih nyata.
3. Perubahan Pola Pik ir dan Budaya Ker ja
FGD perlu diagendakan di dalam Rencana Aksi tahun 2019 untuk mendorong
terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada seluruh pegawai BP-
PAUD dan Dikmas Sumatera Utara.
4. Public campaign untuk mendorong peran serta masyarakat sebagai unsur
pengawas juga hal yang tidak kalah penting untuk di jadikan rencana aksi Tim
Manajemen Perubahan di tahun 2019. Melalui hal ini, masyarakat akan ikut
serta/ berperan dalam mewujudkan pelayanan publik yang sesuai cita - cita
Reformasi Birokrasi. Selain itu, peran serta masyarakat juga bisa menjadi saksi
perubahan reformasi birokrasi BP-PAUD dan Dikmas Sumatera Utara itu
sendiri.
Adapun beberapa Rencana Aksi oleh T i m K e r j a BP-PAUD dan Dikmas
Sumatera Utara antara lain sebagai berikut:
A. Manajemen Perubahan
Manajemen perubahan (change management) merupakan pengelolaan
sumber daya dalam rangka mencapai tujuan organisasi dengan kinerja lebih
baik. Perubahan merupakan pergeseran organisasi dari keadaan sekarang menuju
keadaan yang diinginkan. Dalam organisasi, perubahan tersebut meliputi
struktur, proses, orang, pola pikir, dan budaya kerja. Perubahan sebagaimana
yang diinginkan reformasi birokrasi bukanlah proses sederhana. Di samping itu,
perubahan berpeluang memunculkan resistensi pada individu di dalam
organisasi. Transparansi proses, komunikasi dan keterlibatan semua pihak
dalam proses perubahan akan dapat mengurangi resistensi. Hal- hal tersebut
merupakan faktor penting untuk mencapai tujuan dan sasaran reformasi yang
memiliki kegiatan dan sasaran yang besar.
Kondisi saat ini tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik
semakin meningkat, baik dari sisi kecepatan, ketepatan, maupun biaya.
Sehingga dengan adanya standar layanan yang ditetapkan oleh kementerian,
meningkatnya pemahaman staf terhadap tugas fungsinya sebagai pelayan
masyarakat dan pemangku kepentingan serta lebih optimal dengan
memanfaatan teknologi informasi yang telah tersedia, diharapkan tuntutan
masyarakat tersebut dapat di penuhi.Unit layanan terpadu yang merupakan unit
pelayanan publik dalam satu atap yang mengintegrasikan layanan dari unit-unit
utama BP-PAUD dan Dikmas Sumatera Utara yang berbasis IT. Kemudian untuk
lebih meningkatkan pemahaman pegawai terhadap berbagai kebijakan
Kementerian melakukan sosialisasi tersebut melalui media luar ruang, media
sosial, laman dan bahan cetak lainnya serta workshop manajemen perubahan.
Dalam pengembangan pendidikan pemerintah telah melakukan upaya
peningkatan akses, peningkatan mutu layanan, dan peningkatan daya saing di
semua jenjang pendidikan. Upaya tersebut tentunya akan berimplikasi pada
perlunya perubahan budaya kerja yang berorintasi pada pelayanan. Perubahan
cara kerja BP-PAUD dan Dikmas Sumatera Utara yang mengedepankan kebutuhan
masyarakat bukan kepada pasokan sumber daya yang dimiliki dalam menyusun
rencana dan anggaran seperti yang terjadi saat ini perlu mendapat perhatian. Hal
ini tentunya budaya kerja yang sudah mulai terbangun perlu ditingkatkan
sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui penguatan interaksi dengan
masyarakat. Keputusan dalam pemanfaatan TIK di setiap pelayanan BP-PAUD
dan Dikmas Sumatera Utara menyebabkan pola kerja menjadi berubah disesuaikan
dengan nilai tambah teknologi tersebut yang memungkinkan untuk memberikan
layanan 4A (any one, any where, any time, any channel/ devise). Adanya
kebijakan untuk melakukan integrasi proses dan berbagi sumber daya
menyebabkan perubahan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang
mengedepankan pemahaman bahwa semua adalah milik BP-PAUD dan Dikmas
Sumatera Utara untuk BP-PAUD dan Dikmas Sumatera Utara bukan milik masing-
masing unit.
Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan terhadap perubahan secara
menyeluruh dan berjenjang. Dengan demikian pembangunan Zona Integritas
menuju wilayah bebas dari korupsi/WBBM BP-PAUD dan Dikmas Sumatera Utara
dapat berjalan sesuai dengan target dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk itu,
perlu disusun program manajemen perubahan BP-PAUD dan Dikmas Sumatera
Utara sebagai pedoman bagi semua unit di BP-PAUD dan Dikmas Sumatera Utara
dalam melaksanakan perubahan. Penyusunan program manajemen perubahan.
Itu mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan
Program Manajemen Perubahan
1. Capaian
BP-PAUD dan Dikmas telah melakukan berbagai kegiatan yang mengarah
pada peningkatan akses, peningkatan layanan dan peningkatan daya
saing. Kegiatan yang telah dicapai oleh BP-PAUD dan Dikmas Sumatera Utara
antara lain:
a. Terbitnya Permendikbud Nomor 5 Tahun 2017 tentang Organisasi
dan Tata Kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
yang akan dilanjutkan dengan penataan pegawai. Manfaat yang dapat
dirasakan oleh pegawai dan pemangku kepentingan ialah adanya
kejelasan tugas dan fungsi organisasi yang mencerminkan visi dan
misi BP-PAUD dan Dikmas Sumatera Utara dalam mewujudkan organisasi
yang profesional, efektif, dan efisien;
b. Dalam rangka merubah pola pikir dan budaya kerja pegawai BP-PAUD
dan Dikmas Sumatera Utara, khususnya pegawai yang memberikan
layanan langsung kepada masyarakat telah dilakukan berbagai pelatihan
peningkatan kompetensi SDM. Kegiatan-kegiatan pelatihan yang telah
dilakukan, diantaranya pelatihan pelayanan prima bagi pegawai di
lingkungan BP-PAUD dan Dikmas Sumatera Utara, tahun 2017-2018.
D e n g a n m e n i n g k a t n y a kompetensi SDM, diharapkan dapat
memberikan manfaat berupa peningkatan kualitas pelayanan prima
kepada pemangku kepentingan;
c. Adanya komunikasi yang intensif dari para pengambil kebijakan terhadap
seluruh pegawai juga telah dilakukan. Dengan adanya komunikasi yang
intensif, akan memberikan manfaat berupa terciptanya alur informasi
yang baik dari/dan kepada pemangku kepentingan;
d. Pada tahun 2016 sudah dibentuk Unit Layanan Terpadu, yang
sudah memberikan pelayanan langsung kepada pemangku
kepentingan, sehingga masyarakat dengan mudah mengkonsultasikan
dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, serta segera
mendapatkan informasi yang dibutuhkan;
e Berdasarkan h a s i l ev a lu as i p e l aksan aan p em b an gu nan
ZW BK /W BBM tah un 2 01 8 o l eh K em ent e r i an
P end aya gu n aan Ap a r a t u r N ege r a Re f o rm as i B i ro kr a s i
t e l ah m em en uh i b a t as min im al su r v e t , t e t ap i b e l um
m em enu h i s e l u ru h k r i t e r i a m enu ju Z I - W BK . P e r o l eh an
n i l a i t o t a l 7 2 , 69 an t a r a l a i n : n i l a i k om po n en p en gun gk i t
s eb es a r 3 4 , 71 d an n i l a i ko mp on en ha s i l b e l a j a r s eb esa r
3 7 ,9 8 w al au pu n t e l ah d i t op an g d en gan s u rv ey l ap an gan
yan g m en un ju kk an in d eks p e l a yan an pu b l i c 3 ,7 9 dan
i nd eks p e r s eps i an t i ko ru ps i 3 , 74 . Beb e r ap a h a l yan g
p e r l u d i t i nd ak l an j u t i un t uk m enu ju S a t u an k e r j a
Be r p r ed ik a t ZI - W BK , an t a r a l a in :
1 . M eni n gk a tk an p en gen d a l i an i n t e rn a l t e r u t am a d a l am h a l
i n t eg r i t a s s e lu r uh p egaw a i d a l am m en u j u wi l a yah b eb as
d a r i k o ru ps i yan g be r k u a l i t a s d an b e rke s in am bu n gan
2 . M elaku k an in t e r n a l i s as i p em b an gu n an zo na in t eg r i t a s
s eca r a mass i f k ep ad a s e l u ru h an ggo ta o r gan i s as i .
3 . sudah dilakukan survey kepuasan pemangku kepentingan terhadap
kebijakan layanan pendidikan dengan hasil pada tahun 2018 dapat dilihat
pada gambar dibawah ini.
2. Rencana
Capaian yang akan diraih dalam pembangunan zona integritas menuju
WBK/WBBM khususnya dalam manajemen perubahan terdiri atas empat
program/kegiatan utama yaitu pembentukan tim manajemen perubahan,
Penyusunan strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sosialisasi, dan internalisasi dalam
rangka manajemen perubahan, dan penguatan hasil perubahan.
a. Pembentukan Tim Manajemen Perubahan
Pembentukan tim manajemen perubahan ditempuh melalui tiga
tahapan, yakni perencanaan, pembangunan, dan sosialisasi.
1) Perencanaan
Kegiatan perencanaan dalam pembentukan Tim Manajemen Perubahan
dimulai dari identifikasi target dan sasaran reformasi birokrasi BP-
PAUD dan Dikmas Sumatera Utara, melakukan identifikasi area kerja
dari tim manajemen perubahan, serta menyusun tugas, fungsi, dan
susunan tim manajemen perubahan
Perencanaan dalam pembentukan tim manajemen perubahan dirinci
dalam tahapan kerja sebagai berikut: (a) identifikasi penerapan
budaya kerja baru BP-PAUD dan Dikmas Sumatera Utara; (b) identifikasi
area kerja tim manajemen perubahan; (c) perancangan tugas, fungsi,
dan susunan tim manajemen perubahan; (d) penentuan beban kerja
dan kualifikasi SDM tim manajemenperubahan
2) Pembangunan
Pada tahap pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM akan
disusun struktur tim manajemen perubahan. Tim Manajemen
Perubahan sesuai dengan area perubahan berkolaborasi dengan tim
kreatif.
3) Sosialisasi
Tahapan sosialisasi dirinci menjadi dua tahapan kerja berikut: (a)
Sosialisasi awal untuk memberitahukan anggota tim mengenai
keputusan tentang penetapan anggota tim; (b) sosialisasi penjelasan
mengenai tugas tim manajemen perubahan guna memperjelas tugas-
tugas yang harus dilakukan oleh setiap anggota tim.
b. Perumusan Budaya yang Dibutuhkan dan Kesenjangannya Tahap berikutnya
setelah terbentuknya tim adalah melakukan perumusan budaya yang
dibutuhkan dan kesenjangannya melalui identifikasi budaya kerja saat ini
terhadap para pemangku kepentingan untuk mengetahui kondisi
budaya kerja saat ini. Untuk melakukan identifikasi budaya kerja masa
mendatang sebagai model budaya kerja masa mendatang.
c. Penyusunan Strategi Manajemen Perubahan dan Strategi Komunikasi
Pada Tahap ini akan dilakukan kegiatan asesmen dan perumusan strategi
manajemen perubahan dan komunikasi. Pertama dilakukan
pemetaan (mapping) terhadap para pemangku kepentingan untuk
mengetahui sejauhmana peran dan kapasitas pemangku kepentingan dalam
mempengaruhi keberhasilan jalannya perubahan dan prioritas
perubahannya. Selain itu juga dilakukan identifikasi awal resistensi
berdasarkan sifat dan pelakunya untuk mengetahui tingkat resistensi
terhadap perubahan berdasarkan katagori:
1) Champion (sangat mendukung perubahan dan tingkat resistansi
perubahanyang sangat rendah);
2) Floating Voter (tingkat mendukung perubahan dan tingkat resistansi
sama tinggi, tidak konsisten dan sewaktu-waktu dukungan perubahan
atau resistansi dapat berubah); dan
3) Blocker (tidak mendukung perubahan sama sekali dan
berpotensi melakukan sabotase terhadap perubahan yang akan
dilakukan).
d. Sosialisasi dan Internalisasi Manajemen Perubahan dalam Rangka
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
Tahap ini merupakan implementasi dari manajemen perubahan berupa
penyelenggaraan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan
dalam rangka Wilayah Bebas dari Korupsi telah ditetapkan oleh BP-PAUD
dan Dikmas Sumatera Utara. Sosialisasi dan Internalisasi Penerapan
Manajemen Perubahan dilakukan agar semua sumber daya manusia yang
ada memahami tentang penerapan manajemen perubahan yang sedang dan
akan berlangsung, meliputi:
1) Implementasi terhadap strategi dan rencana perubahan
sehingga perubahan berjalan sesuai dengan yang diinginkan;
2) Implementasi terhadap rencana pelatihan dan
workshop manajemen perubahan yang diharapkan dapat
meningkatkan kemampuan teknis dan pemahaman terhadap
adanya perubahan;
3) Melakukan update terhadap strategi dan rencana
perubahan;
4) Implementasi terhadap strategi dan rencana komunikasi
perubahan;
5) Melakukan workshop dan program promosi (poster, brosur,
dll) untuk manajemen komunikasi; dan
6) Membuat laporan dan update tentang keberhasilan dan
hambatan serta rekomendasi perbaikan dan tindakan perbaikan.
e. Penerapan Budaya Kerja sesuai dengan Tata Nilai Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan
1) Perencanaan
Tahap perencanaan dari penerapan budaya kerja yang pertama
adalah melakukan identifikasi kebutuhan materi sosialisasi
terkait dengan tata nilai BP-PAUD dan Dikmas Sumatera Utara
yang dilanjutkan dengan penentuan materi, metode, rencana
sosialisasi, kebutuhan teknologi, dan kualifikasi SDM.
2) Pembangunan
Pada tahap ini akan dilakukan penyusunan kebijakan dan regulasi
yang diperlukan untuk sosialisasi tata nilai Nilai Kementerian Pendidikan dan
Kebudayan
3) Sosialisasi
Langkah selanjutnya adalah melakukan sosialisasi tata nilai
Kemdikbud kepada seluruh pegawai dilingkungan BP-PAUD dan
Dikmas Sumatera Utara
4) Implementasi
Berikutnya adalah melakukan implementasi terhadap penerapan Budaya
Kerja sesuai dengan Tata Nilai Nilai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5) Pengukuran dan Evaluasi
Selanjutnya akan dilakukan pengukuran dan evaluasi pelaksanaan
sosialisasi tata ; Penyusunan instrumen evaluasi penerapan tata
nilai dan sistem penghargaan dan sangsi; Evaluasi penerapan tata
nilai; dan Pengukuran dan evaluasi efisiensi internal dan eksternal
terkait penerapan tata nilai
f. Penguatan Hasil Perubahan
Tahap ini merupakan penguatan Hasil Perubahan difokuskan pada
pengukuran kemajuan atau tingkat keberhasilan perubahan yang dikaitkan
area perubahan yang ditetapkan di dalam Peraturan Menteri PAN dan
Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi 2015—2019, dan rencana serta tindak lanjut perbaikan atas hasil
peninjauan ulang (review) dan evaluasi pelaksanaan perubahan.
Kegiatannya meliputi:
1) Pengukuran terhadap tingkat keberhasilan dari
pelaksanaan rencana manajemen perubahan;
2) Mengumpulkan dan menganalisis umpan balik dengan cara
melakukan kunjungan lapangan dan mengevaluasi pelaksanaan
manajemen perubahan;
3) Mendiagnosa kembali kesenjangan dan mengelola penolakan yang
terjadi dalam pelaksanaan manajemen perubahan;
4) Mengimplementasikan tindakan perbaikan dan membuat langkah
tindaklanjut untuk keberlanjutan proses perubahan; dan
5) Memberikan penghargaan kepada pegawai yang
berhasil mengimplementasikan perubahan dengan baik.
Dari hasil kegiatan ini akan diperoleh masukan dalam
melakukan pemutakhiran terhadap strategi dan rencana
perubahan, pemutakhiran terhdap strategi dan rencana
komunikasi untuk perubahan; dan pemutakhiran terhadap
strategi dan rencana pelatihan, serta status report, evaluasi
dan tindakan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi dan
feedback yang diterima.
Manajemen perubahan merupakan salah satu program yang disusun
untuk membantu BP-PAUD dan Dikmas Sumatera Utara dalam memahami
perubahan, merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan serta
memudahkan pelaksanaan reformasi birokrasi. Empat dimensi dasar yang
penting dan patut untuk diperhatikan dan dikelola dengan baik selama
jalannya masa transisi atau perubahan, yaitu:
a. Navigasi, merupakan dimensi yang terkait dengan perencanaan dan
pengelolaan perubahan atau transisi dari keadaan organisasi
sekarang menuju kondisi organisasi yang diinginkan;
b. Kepemimpinan, merupakan dimensi untuk membangun dan
mengkomunikasikan visi perubahan di dalam kondisi yang
diinginkan dan mengarahkan organisasi ke arah yang dituju;
c. Kepemilikan adalah dimensi yang berupaya menciptakan kebutuhan
untuk berubah melalui reformasi birokrasi;
d. Penggerak, ialah dimensi yang terkait dengan penyediaan kompetensi
atau keahlian, struktur dan lingkungan pendukung serta sumber
daya lain untuk mendukung perubahan dan memastikan manfaat
yang diharapkan dapat terealisasi.
Memperhatikan empat dimensi tersebut di atas, program manajemen
perubahan ini memuat enam kegiatan utama dalam pengelolaan
perubahan, yaitu sebagai berikut.
1. Pembentukan Tim Manajemen Perubahan, yang terbagi ke dalam dua
jenis, yaitu tim di tingkat kementerian dan tim di tingkat satuan kerja
yang selanjutnya akan berperan sebagai agen perubahan;
2. Perumusan budaya yang dibutuhkan dan kesenjangannya untuk
mendapatkan model budaya yang dibutuhkan;
3. Penyusunan strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi;
4. Sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka
reformasi birokrasi;
5. Penerapan budaya kerja sesuai dengan tata nilai BP-PAUD dan
Dikmas umatera Utara;
6. Penguatan pengukuran dan evaluasi hasil perubahan.
Rencana yang akan dilakukan dalam implementasi Program Sosialisai
dan internalisasi manajemen perubahan selama tahun 2019 antara lain adalah
membuat infografis tentang peta jalan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas
dari Korupsi, menyusun materi sosialisasi berbentuk poster, stiker, dan
banner. Penanggung jawab Program Manajemen Perubahan selaku Manajer
Pelaksana adalah Kasubbag Umum BP-PAUD dan Dikmas Sumatera Utara
Pada area manajemen Perubahan hal-hal yang akan dicapai adalah :
a. Tim Kerja Reformasi Birokrasi;
1) Pembentukan Tim untuk Melakukan pemantapan Zona Integritas menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi;
2) Pembentukan Tim kerja pemantapan Zona Integritas menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi yang tertuang di dalam Prosedur Operasional Standar
(POS) BP-PAUD dan Dikmas Sumatera Utara yaitu :
b. Penyusunan Rencana Aksi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi
Tim kerja reformasi birokrasi pada BP-PAUD dan Dikmas Sumatera Utara
telah menyusun rencana aksi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi yang tertuang di dalam Dokumen Rencana Aksi Zona Integritas
menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
c. Pemantauan dan Evaluasi
1) Sebagian besar pembangunan zona integritas telah dilaksanakan sesuai
dengan rencana yaitu :
a) Area manajemen perubanan
b) Area Penataan Tata Laksana
c) Penataan Sistem Manajemen SDM
d) Penguatan Akuntabilitas
e) Penguatan Pengawasan
f) Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
g) Pemerintah yang bersih dan Bebas KKN
h) Nilai Kualitas Pelayanan (survei eksternal)
2) Monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan zona integritas dilakukan
setiap
Bulan melalui kegiatan rapat rutin
Bulan melalui kegiatan rapat rutin
d. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja
Salah satu area penting dalam reformasi birokrasi adalah perubahan mindset
(pola pikir) dan culture set (budaya kerja). Perubahan pola pikir dan budaya
kerja birokrasi ditujukan untuk mewujudkan peningkatan integritas dan
kinerja birokrasi yang tinggi.
Sasaran yang telah dicapai tahun 2018 ini adalah:
1) Meningkatkan integritas aparatur; 2) Meningkatkan efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi;
3) Menetapkan role model dan agen perubahan di lingkungan BP-
PAUD dan Dikmas Sumatera Utara;
4) Meningkatkan komitmen Pimpinan dan Pegawai melalui pencanangan
Wilayah Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan
Penandatangan Fakta Integritas;
5) Meningkatan motivasi pegawai melalui pertemuan antara pegawai
dan pimpinan BP-PAUD dan Dikmas Sumatera Utara;
6) Rapat Kepala, Kasi/Kasubbag dan Tim RBI tentang perencanaan
pencanangan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi dari
Korupsi, Penataan Dokumen, Penataan lingkungan dan kebersihan kantor;
7) Kegiatan capacity building bagi seluruh pegawai BP-PAUD dan DIkmas
Sumut setiap tahun;
8) Pelaksanaan Rapat Bulanan Pegawai yang efektif dan efisien dalam
rangka pemantauan dan evaluasi program kegiatan di masing-masing
seksi/Subbag/Pokja dan Rencana tindak lanjut program serta sarana bagi
pegawai untuk menyampaikan kritik dan saran;
9) Kegiatan Peningkatan Budaya Kerja dan Motivasi Kerja Tim Serta
Reformasi Birokrasi Internal;
10) Pencanangan Budaya kerja Positif
a) Apel pagi setiap hari Senin pada pukul 7.30 di depan gedung kantor
utama dengan materi pembinaan pegawai dan penyampaian informasi
dan ditutup dengan doa;
b) Penetapan Pakaian Kerja yaitu setiap hari Senin dan Kamis seluruh
pegawai wajib menggunakan Pakaian Putih dan pada hari selasa
minggu ganjil menggunakan pakaian tradisinal sementara jika minggu
genap setiap selasa menggunakan seragam batik batak, dan hari
lainnya menggunakan pakaian batik bebas;
c) Mengumandangkan lagu-lagu mars pendidikan, perjuangan dan puisi
motivasi pukul 08.00 sd 11.00 melalui pengeras suara di Lingkungan
BP-PAUD dan Dikmas Sumatera Utara;
Dokumen pendukung atas capaian di area Manajemen Perubahan :
1) SK TIM RBI dan TIM Kerja
2) Dokumen Pelaksanaan Aksi Reformasi Biroraksi dan Jadwal Aksi BP-
PAUD dan Dikmas Sumatera Utara 2018
3) Dokumen
Agenda prioritas dalam manajemen perubahan pada BP-PAUD dan Dikmas
Sumatera Utara adalah sebagai berikut:
No Program kerja Target Waktu (bulan)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Pembentukan Tim
ZI-WBK
SK Tim ZI-
WBK
2 penyusunan
strategi perubahan
strategi
perubahan
3 penerapan budaya
kerja
budaya kerja
baik
4 sosialisasi dan
internalisasi
reformasi birokrasi
RB ter
internalisasi
5 monitoring dan
evaluasi reformasi
Laporan
monitoring
birokrasi dan evaluasi
6 penguatan hasil
perubahan
hasil
perubahan
7 penguatan tunas
integritas sebagai
role model
Role model
sebagai
panutan
8 Penyusunan
perjanjian kinerja
Perjanjian
kinerja
B. Penataan Tata Laksana
Penataan Tata Laksana mensyaratkan terbangunnya sistem, proses, dan prosedur
kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, dan sesuai dengan prinsip good
governance dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
Dengan bantuan TIK, layanan akan menjadi lebih responsif, lebih informatif, lebih
mudah diakses, lebih terkoordinasi, lebih terbuka, dan lebih efisien.
Penatalaksanaan merupakan pilar penting dalam reformasi Birokrasi BP-PAUD
dan Dikmas Sumatera Utara. Tim Reformasi Birokrasi mendorong tim ISO untuk
mereview, membangun dan menata tatalaksana (business process) dalam rangka
memberikan dasar yang kuat bagi penyusunan standard operating procedures
(SOP) yang lebih sederhana, efisien, efektif, produktif dan akuntabel. Program
kerja ini bertujuan untuk meningkatkan efisensi dan efektivitas bisnis proses
dan mekanisme kerja/prosedur dalam sistim manajemen organisasi. Sasaran yang
ingin dicapai tahun 2018 adalah:
a. Meningkatnya penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas,
efektif, efisien, cepat, terukur, sederhana, transparan dan partisipatif, dan
berbasis e- Government
b. Meningkatnya penerapan manajemen kearsipan yang handal.
Dokumen Pendukung
1) SAKIP (print screen)
2) SIMPEG (print screen)
3) Website BP-PAUD dan Dikmas Sumut (print screen)
4) E- Learning (print screen)
5) Perolehan ISO 9001 versi 2015
Agenda prioritas dalam penataan tata laksana pada BP-PAUD dan Dikmas
Sumatera Utara adalah sebagai berikut:
No Program kerja Target Waktu (bulan)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 penyempuranaan
peta bisnis proses
dan POS yang
diintegrasikan
dengan devinisi
kineja, anggaran,
dan mandat
peta bisnis
proses dan
POS
2 pengembangan dan
implementasi e-
government
Pengembang
an aplikasi
berbasis
Teknologi
Informasi
3 Monitoring dan
evaluasi
keterbukaan
informasi publik
melalui media
cetak maupun
elektronik
update
informasi di
laman, media
sosial, dan
media cetak
C. Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
Penataan Sistem Manajemen SDM aparatur mensyaratkan terbangunnya kualitas
SDM aparatur berintegritas, profesional, modern dan sejahtera. Bertujuan
mewujudkan SDM aparatur di lingkungan BP-PAUD dan Dikmas Sumatera Utara
berintegritas, netral, kompeten, cakap (capable), profesional, berkinerja tinggi dan
sejahtera. Penataan sistem manajemen SDM mencakup aspek perencanaan SDM,
rekrutmen, seleksi dan penempatan, penilaian kinerja, penggajian, remunerasi,
diklat, perencanaan karir dan penyusunan kompetensi, serta administrasi pegawai.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur yang
didukung sistem rekruitmen dan promosi serta pengembangan kualitas aparatur
yang berbasis kompetensi dan transparan. Adapun sasaran yang ingin dicapai
melalui program ini adalah Meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur di
bidang PAUD dan Dikmas.
Dokumen Pendukung
SOP Unit Utama
1. Penggunaan TI dalam pengelolaan SDM, Pelayanan Publik
2. Monitoring
Agenda prioritas dalam penguatan sistem manajemen sumber daya manusia pada
BP-PAUD dan Dikmas Sumatera Utara adalah sebagai berikut:
No Program kerja Target Waktu (bulan)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Melaksanakan
analisis jabatan dan
analisis beban kerja
Jumlah
kebutuhan
pegawai
pada jabatan
2 Melaksanakan
evaluasi jabatan
Revisi peta
jabatan
3 Melaksanakan
perhitungan
formasi jabatan
Proyeksi
kebutuhan
pegawai
4 pengembangan
pegawai berbasis
kompetensi
Pelaksanaan
pendidikan
dan pelatihan
5 Melaksanakan
proses penerimaan
pegawai
transparan,
objektif, akuntabel
dan bebas KKN
rekrutmen
CPNS
6 penguatan sistem
informasi
Sistem
informasi
kepegawaian kepegawaian
7 Melaksanakan
promosi jabatan
secara terbuka
Pejabat hasil
promosi
jabatan
terbuka
8 Melaksanakan
penilaian kinerja
individu
SKP
D. Penguatan Pengawasan
Program penguatan pengawasan merupakan salah satu area perubahan dari
Reformasi Birokrasi Internal yang berfokus pada fungsi manajemen yang keempat.
Fungsi pengawasan/pengendalian memiliki urgensi yang sangat tinggi karena
menjamin ketercapaian tujuan dan mutu program. Penguatan Pengawasan
mensyaratkan meningkatnya penyelenggaraan fungsi pendidikan yang bersih dan
bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Bertujuan untuk meningkatkan
penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan BP-PAUD dan Dikmas Sumatera
Utara yang bersih dan bebas dari praktek-praktek KKN.
a. Pengendalian gratifikasi
Berkaitan dengan pengendalian gratifikasi, Balai Pengembangan PAUD dan
dikmas sumatera utara telah melakukan kegiatan pengendalian gratifikasi
secara berkala, hal ini dilakukan dengan berbagai cara antara lain :
1) Penerbitan SK Tim Pengawas Pengendalian Gratifikasi.
Penetapan tim pengendali gratifikasi dilakukan dalam rangka
pembangunan zona integritas menunju wilayah bebas dari korupsi yang
ditanda tangani pimpinan BP-PAUD dan Dikmas Sumatera Utara.
2) Seluruh Pejabat, pegawai, tenaga honor serta satpam di jajaran BP-
PAUD dan Dikmas Sumatera Utara AUtelah menandatangani Fakta
integritas untuk tidak melakukan dan menerima gratifikasi.
3) Mengirim surat kepada seluruh satuan pendidikan PAUD dan Dikmas
seluruh Propinsi Sumatera Utara untuk tidak memberikan fasilitas
dalam arti luas kepada pejabat, pamong belajar dan staf BP-PAUD dan
Dikmas Sumut yang melakukan kegiatan dalam rangka pekerjaan
(pemetaan mutu, visitasi, supervisi, bimtek, monitoring dan evaluasi
maupun kaitan dengan penerimaan dana bantuan tidak dibenarkan untuk
memberi atau menyetor sejumlah uang atau dalam bentuk apapun kepada
pegawai BP-PAUD dan Dikmas Sumatera Utara.;
4) Mensosialisasikan gerakan anti gratifikasi melalui spanduk dan banner .
5) Mensosialisasikan anti gratifikasi melalui tagline pada setiap surat keluar
b. Penetapan SPIP
Dalam rangka pengawasan internal di lingkungan BP-PAUD dan dikmas
Sumatera Utara, pimpinan BP-PAUD dan Dikmas Sumatera Utara sejak
tahun 2012 telah membentuk Tim Satuan Pengawas Internal, untuk
membantu terselenggaranya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas unit
kerja di lingkungan BP-PAUD dan Dikmas Sumatera Utara. Beberapa hal
yang telah dilakukan antara lain :
1) Penerbitan SK Tim SPI
2) Penyusunan program kerja SPI, Program kerja SPI sbb :
a. melakukan pengawasan terhadap tata kelola kinerja Kepegawaian
b. melakukan pengawasan terhadap tata kelola Keuangan (Perencanaan
anggaran, Pelaksanaan anggaran dan Pertanggungjawaban anggaran)
c. melakukan pengawasan terhadap Renstra, RKT, Program Kerja
dan Laporan Kinerja
d. melakukan pengawasan terhadap BMN
3) Hasil pelaksanaan kerja Tim SPI dilaporkan kepada pimpinan BP-PAUD
dan Dikmas Sumatera Utara persemester
c. Pengaduan Masyarakat
Dalam rangka pelayanan pengaduan masyarakat, BP-PAUD dan Dikmas
Sumatera Utara telah melakukan upaya untuk pelayanan pengaduan
masyarakat dengan harapan masyarakat semakin peduli dan menjadi bagian
dari kontrol pelayanan publik. Beberapa upaya pengadauan masyarakat yang
telah dilakukan antara lain :
1) Penyediaan Kotak pengaduan masyarakat.
Kotak pengaduan masyarakat telah ditempatkan di Pos Satpam dan Meja
Resepsionis
2) Instrument pengaduan masyarakat, yang ditempat berdampingan dengan
kotak pengaduan masyarakat yang ditempatkan di Pos Satpam dan Meja
Resepsionis. Alhamdulillah selama ini BP-PAUD dan Dikmas Sumatera
Utara tidak pernah menerima surat pengaduan masyarakat.
d. Whistle Blowing System
BP-PAUD dan Dikmas sedang mengembangan Whistle Blowing System dan
Pengaduan Masyarakat sebagai media bagi publik yang memiliki informasi
dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di
lingkungan BP-PAUD dan Dikmas Sumatera Utara.
Untuk itu BP-PAUD dan Dikmas telah menyiapkan berbagai perangkat yang
mendukung terlaksananya Whistle Blowing System tersebut antara lain :
1) Pedoman Tata cara dan tindak lanjut pelaporan pelanggaran Whistle
Blowing System dan Pengaduan Masyarakat;
2) Tim Pengelola dan tindak lanjut pelaporan pelanggaran Whistle Blowing
System dan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan BP-PAUD dan
Dikmas Sumatera Utara
3) Membangun Whistle Blowing System dan Pengaduan Masyarakat.
Diharapkan melalui Web BP-PAUD dan dikmas sumatera Utara
masyarakat dapat melaporkan informasi tentang pelanggaran yg
dilakukan dengan tidak perlu khawatir terungkapnya identitas diri karena
BP-PAUD dan Dikmas akan MERAHASIAKAN IDENTITAS DIRI
ANDA sebagai whistleblower.
Agar pengaduan akan mudah ditindaklanjuti apabila memenuhi unsur
sebagai berikut:
What : Perbuatan berindikasi pelanggaran yang diketahui
Where : Dimana perbuatan tersebut dilakukan
When : Kapan perbuatan tersebut dilakukan
Who : Siapa saja yang terlibat dalam perbuatan tersebut
How : Bagaimana perbuatan tersebut dilakukan (modus, cara, dsb.)
e. Penanganan Benturan Kepentingan
BP-PAUD dan Dikmas dalam melaksanakan tugas tidak terlepas dari
hubungan dan interaksi dengan para Pemangku Kepentingan maupun pihak-
pihak lainnya, yang kemungkinan terdapat kondisi terjadinya situasi Benturan
Kepentingan yang mungkin tidak dapat terhindarkan antara satu pihak
dengan pihak lainnya, di mana pertimbangan pribadi mungkin dapat
mempengaruhi dan/atau menyingkirkan profesionalitas dalam melaksanakan
kewajibannya.
Oleh karena itu dalam Kesungguhan dan konsistensi upaya pencegahan
terhadap potensi adanya Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan tugas di
BP-PAUD dan Dikmas yang akan menciptakan lingkungan kerja yang bebas
dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta memperkuat tata kelola BP-PAUD
dan Dikmas secara konsisten dan berkesinambungan melakukan kegiatan sbb
:Pedoman Penanganan benturan kepentingan
1) Pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan BP-
PAUD dan Dikmas Sumatera Utara
2) Melakukan deklarasi benturan kepentingan
Dokumen : 1) Penerbitan SK Tim Pengawas Pengendalian Gratifikasi.
2) Fakta integritas
3) Surat Edaran anti gratifikasi
4) Spanduk dan banner
5) Blanko maupun arsip surat keluar yang memuat take line
6) SK SPIP
7) Program Kerja SPI
8) Laporan SPI
9) Kotak Pengaduan Masyarakat
10) Instrumen Pengaduan Masyarakat
11) Pedoman Whistle Blowing System
12) SK Tim Pengelola dan tindak lanjut pelaporan pelanggaran
(Whistle Blowing System) di Lingkungan BP-PAUD dan
Dikmas Sumatera
13) WEB BP-PAUD dan Dikmas Sumut
14) Pedoman benturan kepentingan
15) SK Tim Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan
BP-PAUD dan Dikmas Sumatera Utara
16) Deklarasi Benturan Kepentingan
Agenda prioritas dalam penguatan pengawasan pada BP-PAUD dan Dikmas
Sumatera Utara adalah sebagai berikut:
No Program kerja Target Waktu (bulan)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 menolak gratifikasi
melalui UPG (Unit
Pengendalian
Gratifikasi)
Pembentukan
UPG
2 penguatan SPIP
(Sistem
Pengendalian
Internal
Pemerintah)
penguatan
SPIP
3 penanganan
pengaduan
masyarakat dengan
menyiapkan media
pengaduan melalui
website, email,
whatsap
website,
email,
whatsap
4 mendorong
pegawai untuk
sistem pelaporan
pelanggaran
internal (Whistle
Blower System)
Penggunaan
aplikasi
WBS dari
Itjen
5 Penanganan
benturan
kepentingan terkait
proses pengadaan
barang/jasa
Penggunaan
aplikasi
pengadaaan
6 Pembentukan
TPKN (Tim
TPKN melak
sanakan
No Program kerja Target Waktu (bulan)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Penyelesaian
Kerugian Negara)
tugas sesuai
tusi
7 Melaksanakan
pemetaan resiko
Buku
pemetaan
resiko
8 Pembentukan dan
Pemberdayaan SPI
(Satuan
Pengawasan Intern)
Program
kerja dan
laporan SPI
9 Penyusunan
LHKPN
LHKPN
E. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik (good governance) dan
pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil (result
oriented) diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban
yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan
bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk
mewujudkan hal tersebut diperlukan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja yang
merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktifitas, alat dan prosedur yang
dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data,
pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemeritah,
sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah
dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksananaan
program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Target yang
ingin dicapai adalah meningkatnya kinerja pemerintah dan meningkatnya
akuntabilitas instansi pemerintah. Penguatan Akuntabilitas Kinerja merupakan
area yang penting karena penerapan sistem akuntabilitas yang baik dapat
mendorong birokrasi lebih berkinerja dan mampu mempertanggungjawabkan
kinerjanya sesuai dengan segala sumber-sumber yang dipergunakannya.
Sasaran yang ingin dicapai BP-PAUD dan Dikmas Sumatera Utara adalah
tersedianya hasil pengkajian dan pengembangan model/program PAUD-
Dikmas yang bermutu, berwawasan gender, Education Sustainable
Development, dan kewarganegaraan global, serta replikabel di seluruh
regional/wilayah.
Indikator yang dipakai untuk mengukur capaian program dan kegiatan,
meliputi keterlibatan pimpinan dan pengelolaan akuntabilitas kinerja.
a. Keterlibatan Pimpinan;
Pimpinan terlibat mulai dari proses penyusunan renstra, rencana kerja dan
anggaran, rencana bisnis dan anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran,
sampai dengan penyusunan laporan pelaksanaan sebagai wujud
pertanggungjawaban serta pelaksanaan pemantauan capaian kinerja dan
evaluasi secara berkala.
Keterlibatan pimpinan pada saat proses penyusunan renstra, anggaran,
perjanjian kinerja, dokumen pelaksanaan anggaran, rencana kerja tahunan,
serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan :
1) Keterlibatan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja;
2) Keterlibatan pimpinan sebagai perwujudan pertanggungjawaban dalam
penyusunan laporan pelaksanaan program/kegiatan;
3) Komitmen pimpinan yang memiliki kesadaran terhadap kontrak kinerja
antara pimpinan dan pejabat di lingkungan BP-PAUD dan Dikmas
Sumatera Utara.
b. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja;
Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja meliputi pengelolaan data kinerja,
pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Indikator yang dipakai untuk
tingkat capaian program ini adalah sebagai berikut:
1) Dokumen perencanaan yang meliputi renstra (5 tahunan), rencana kerja
dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran seperti DIPA, RKA
KL;
2) Dokumen laporan yang disusun secara tepat waktu dan dapat
dipertanggungjawabkan baik secara bulanan, semesteran maupun
tahunan seperti Laporan Keuangan bulanan, LAKIP;
3) BP-PAUD dan Dikmas meningkatkan kapasitas SDM yang mengelola
akuntabilitas kinerja dengan mengikuti pelatihan-pelatihan seperti Diklat
LAKIP, Diklat Bendahara Penerimaan, Diklat Pengadaan dan Jasa
4) Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang
kompeten karena telah memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang
tugasnya. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan sertifikat kompetensi
yang dimiliki oleh masing-masing pegawai yang terlibat dalam
pengelolaan akuntabilitas kinerja tersebut.
Agenda prioritas dalam penguatan akuntabilitas kinerja pada BP-PAUD dan
Dikmas Sumatera Utara adalah sebagai berikut:
No Program kerja Target Waktu (bulan)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Keterlibatan
pimpinan dalam
rangka sharing
vision
Pimpinan
terlibat
secara
langsung
dalam
penyusunan
Renstra,
Penetapan
Kinerja, dan
memantau
pencapaian
kinerja
secara
berkala
2 Penyusunan
RENSTRA
RENSTRA
No Program kerja Target Waktu (bulan)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 Penyusunan
LAKIP
LAKIP
4 pemeringkatan dan
penilaian SAKIP
Hasil
penilaian
SAKIP
5 Peningkatan
kualitas monitoring
dan evaluasi
kinerja
Bimibingan
teknis
petugas
monitoring
dan evaluasi
kinerja
F. Peningkatan Kualitas Layanan Publik
Peningkatan Mutu Layanan Publik mencakup Layanan satuan pendidikan, peserta
didik, substansi pendidikan demi terwujudnya kemampuan lembaga dalam
memberikan pelayanan prima. Bertujuan untuk menyediakan pelayanan prima
sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Peningkatan kualitas layanan: Standar
pelayanan; Budaya pelayanan prima; Pengelolaan Pengaduan; Penilaian kepuasan;
Pemanfaatan teknologi.
Dalam mewujudkan sistem pelayanan publik yang lebih melayani, BP-
PAUD dan Dikmas Sumatera Utara telah melakukan berbagai kegiatan
antara lain :
a. Standar Pelayanan
BP-PAUD dan Dikmas telah menyusun standar payanan antara lain :
1) Standar pelayanan untuk internal seperti POS Penilaian kinerja
pegawai, gaji berkala, kenaikan pangkat, usulan pensiun dan lain-
lain;
2) Standar pelayanan eketernal seperti POS resepsionis dalam
pelayanan tamu, satpam, penyelenggaraan diklat, dan lain-lain;
3) Seluruh POS yang telah disusun telah dimaklumatkan atau
disosialisasikan melalui kegiatan pertemuan-pertemuan,
penempelan POS didinding yang mudah dibaca oleh tamu yang
datang ke BP-PAUD dan Dikmas Sumatera Utara.
b. Budaya Pelayanan Prima
Budaya pelayanan prima yang telah diterapkan di BP-PAUD dan
Dikmas antara lain :
1) Peningkatan Pelayanan satpam;
2) Peningkatan pelayanan Bagi Resepsionis juga telah dilakukan
melalui pembinaan dalam upaya pelayanan prima. Resepsionis
harus menerapkan buya sopan santun dalam menanyakan
keperluan tamu yang datang ke BP-PAUD dan Dikmas sumatera
Utara;
3) Penataan Parkir, dalam upaya pelayan prima bagi tamu atau
masyarakat yang datang dan berkunjung kelingkungan BP-PAUD
dan Dikmas Sumatera Utara, telah dilakukan penambahan dan
penataan area parker rapi dengan cara membuat garis batas antara
mobil yang satu dengan lainnya. sehingga pelangan puas dan
nyaman untuk memarkitkan kenderaannya dengan baik Pembuatan
rambu-rambu petunjuk arah gedung yang ada di BP-PAUD dan
Dikmas Sumatera Utara, dengan harapan masyarakat atau tamu
yang datang dapat dengan mudah mencari ruangan yang dituju.
4) Pembentukan Unit Pelayanan Teknis (ULT);
Bagi masyarakat yang membutuhkan informasi program yang
dilaksanakan BP-PAUD dan Dikmas dapat mengunjungi ke
ruangan ULT dan bertanya kepada petugas yang ada tentang hal-
hal yang ingin ditanyakan, petugas ULT akan siap sedia
memberikan jnformasi yang diinginkan pelangan dengan sebaik-
baiknya
5) BP-PAUD dan dikmas Sumatera Utara juga telah membuat
inovasi dalam upaya memberikan peayanan prima kepada
masyarakat, bentuk inovasi yang diabuat adalah melalui Web BP-
PAUD dan Dikmas Sumatera Utara, disana masyarakat dapat
melihat dan mendapatkan informasi yang telah dan akan dilakukan
oleh BP-PAUD dan dikmas Sumatera Utara selain itu masyarakat
juga bisa memberikan informasi dan pengaduan tentang
pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai dan staf balai.
c. Penilaian kepuasan sebagai pelayanan
Penilaian terhadap kepuasan pelanggan telah menjadi hal yang esensial
bagi setiap perusahaan. Hal ini dikarenakan langkah tersebut dapat
memberikan umpan balik dan masukan bagi keperluan pengembangan
dan implementasi strategi peningkatan kepuasan pelanggan.
Dokumen Pendukung:
1. Dokumen POS Layanan
2. Dokumentasi Diklat
3. Dokumentasi pelaksanaan diklat satpam dan resepsionis
4. SK ULT
5. Screenshot Web BP-PAUD dan Dikmas Sumatera Utara yang memuat layanan
masyarakat
6. Instrumen Penilaian Penyelenggaraan diklat
7. Instrumen penilaian narasumber
Agenda prioritas dalam peningkatan kualitas pelayanan publik pada BP-PAUD dan
Dikmas Sumatera Utara adalah sebagai berikut:
No Program kerja Target Waktu (bulan)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Reviu standar
pelayanan
Standar
pelayanan
2 Peningkatan
budaya pelayanan
prima
Pelatihan
budaya
pelayanan
prima
3 Pelibatan publik Keterlibatan
No Program kerja Target Waktu (bulan)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
penerima
layanan
4 Melaksanakan
survei kepuasan
pelanggan
Hasil survei
kepuasan
pelanggan
5 Pemanfaatan
teknologi informasi
dalam pemberian
pelayanan
Pengembang
an teknologi
informasi
6 Peningkatan
kualitas Unit
Layanan Terpadu
(ULT)
ULT yang
responsif
terhadap
pelanggan
7 Penerapan K5 Setiap satuan
kerja
menerapkan
K5
1. Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN
Nilai Survei Persepsi Korupsi
Layanan di BP-PAUD dan Dikmas Sumut dikategorikan menjadi 2 yaitu :
a. Layanan berbayar, tarif dan ketentuan layanan berbayar ditetapkan sesuai dengan
Peraturan Pemerintah nomor 106 tahun 2012 tentang tarif dan jasa Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP), di lingkungan BP-PAUD dan Dikmas Sumut.
Layanan berbayar antara lain Bangunan Gedung Pendidikan Permanen, Bangunan
Gedung Pertemuan Permanen,Mess/Wisma,Bungalow Permanen, Asrama
Permanen, Gedung Pertokoan Koperasi Pasar, Bangunan Olah Rata Terbuka
Permanen, Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya.
b. Layanan tidak berbayar yang difasilitasi adalah Penyediaan informasi dan data
dalam bentuk softcopy, peminjaman buku di perpustakaan, pengembangan model
BP-PAUD dan Dikmas Sumut, Supervisi.
Unsur pertanyaan Kuesioner Persepsi Korupsi di BP-PAUD dan Dikmas Sumut
Unsur Keterangan Pertanyaan
1 Jenis layanan yang didapatkan oleh responden
2 Persepsi responden terhadap tarif yang ditetapkan di BP-PAUD
dan Dikmas Sumut
3 Persepsi responden terhadap kesesuaian tarif yang diminta
dengan tarif yang ditetapkan
4 Persepsi responden terhadap kemungkinan adanya permintaan
biaya tambahan untuk layanan di luar biaya yang ditentukan
oleh petugas
5 Persepsi responden terhadap kemungkinan adanya tanda terima
kasih kepada petugas (meskipun tidak diminta)
6 Persepsi responden terhadap informasi kejadian korupsi
di BP-PAUD dan Dikmas Sumut
Survei persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring/angka absolut agar diketahui
peningkatan/penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang
diberikan di setiap tahunnya.
8. Kualitas Pelayanan Publik;
Nilai Survei Kualitas Pelayanan Publik oleh pihak internal. Untuk analisis data
survei kepuasan Pelanggan akan dilakukan pada bulan Mei sd September 2018
terhadap 5 layanan BP-PAUD dan Dikmas Sumut yatu : Pelayanan Labsite PAUD,
Pelayanan Model/Media Produksi BP-PAUD dan Dikmas Sumut, Pelayanan Sewa
Gedung, Ruang Rapat, dan Penginapan, Pelayanan Pelaksanaan Diklat dan
Supervisi, Pelayanan Sistem Informasi dan Data.
h. Peningkatan Layanan Program PAUD dan Dikmas
Pengembangan layanan bidang Pendidikan Anak Usia Dini diantaranya
pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka peningkatan efisiensi dan
efektivitas pelayanan. Pemanfaatan aplikasi yang telah dikembangkan maupun
melakukan inovasi dengan mengembangkan aplikasi baru.