Upload
ashep-ramdhan
View
19.087
Download
2
Tags:
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Paparan Reformasi Birokrasi disampaikan oleh Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi, Prof Eko Prasojo dalam Acara Lecture Series di Gedung Dikti, 22 November 2012.
Citation preview
PROGRAM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
• Kerangka Berpikir
• Potret Kondisi Birokrasi
• Arah Kebijakan
• 9 Program Akselerasi
• Penutup
Outline Presentasi
Mengapa kita membutuhkan Reformasi Administrasi?
“Sustained economic and social development takes place when there is leadership
intention, cognition and learning which involves continual modification of
perceptions, belief structure and mental models” (Neo and Chen, 2007)
“Streamlining organization is a matter of great importance. In fact, it constitutes a revolution. If we fail to carry out this revolution, if we let the present
over-staffed and overlapping party and state organization stay as they are – without clearly defined
duties and with many incompetent, irresponsible, lethargic, undereducated, and ineffiecient staff
member, we ourselves will not be satiefied and we will not have the support of lower cadre, much less of the
people” (Deng Xiaoping, 1982)
Apa yang kita maksudkan dengan Reformasi Administrasi?
1. Construction or reconstruction of a state (Institutions or process of political and economic change)
2. Modernization of the state (administrative structure, managerial capacities, financial management, technological adequacy)
3. Reconfiguration of the role of the state (partnerships with private sector)
4. Revitalization of democracy (enhance public participation in policy making)
Kapabilitas untuk Reformasi dan Inovasi
Leadership and organization
People and Skill
Processes and tools
Cultures and value
Apa yang kita butuhkan?
Komitmen Politik Mesin Reform Agenda Reform
Potret Birokrasi Indonesia
• Organisasi– Struktur gemuk dan tidak fit dengan fungsi
• Hukum dan Peraturan Perundang-undangan– Kontradiktif dan Ambigu
• Sumber Daya Aparatur– Overstaffed dan Understaffed– Masalah Integritas
• Business Process dalam Pelayanan Publik– Prosedur, biaya dan waktu yang tidak pasti– Pelayanan Publik yang tidak berkualitas, terbuka celah korupsi
• Mindset dan Culture Set– Tidak innovatif, tidak memiliki semangat perubahan
Beberapa Masalah SDM Aparatur
Rekrutmen yang tidak objektiv, tidak kompetitif dan KKN
Promosi Jabatan yang masih tertutup dan KKN
Level Remunerasi yang rendah dan tidak terkait dengan Kinerja
Masih belum terbangunnya sistem dan Budaya Kinerja
Indikator Capaian dan Target Reformasi Birokrasi 2014
Sasaran Indikator Base line(2009) 2010 2011 Target
(2014)
Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
IPK*) 2.8 2.8 3.0 5.0
OPINI BPK (WTP)
Pusat 42,17% 56,41% 63%*** 100%
Daerah 2.73% 3% 7%*** 60%Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat
Integritas Pelayanan Publik
Pusat 6,64 6,16 7,07 8,0
Daerah 6,46 5,26 6,00 8,0
Peringkat Kemudahan Berusaha 122 126 129 75
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
Indeks Efektivitas Pemerintahan**) - 0,29 -0.19 - 0,5
Instansi pemerintah yang akuntabel (SAKIP)
K/L 47,37% 63,29% 82,93%
80%Prov 3,76% 31,03% 63,33%
Kab/Kota 5,08% 8,77% 12,78%
Catatan: *) Skala 0 – 10 **) Skala – 2.5 s/d 2.5 ***) IHPS II, Maret 2012 10
Kebijakan Reformasi Birokrasi
Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, baik di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang lainnya.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025
Perpres No. 5 tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014
11
Kebijakan pembangunan di bidang hukum dan aparatur diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pemantapan pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
Beberapa Peraturan Menteri PAN dan RB tentang Pedoman Pelaksanaan RB
4 Pilar Reformasi Birokrasi s/d 2014
Pemerintahan yang Efektif dan
Efisien
SDM Aparatur yang Kompeten dan Kompetitif
Pemerintahan yang terbuka dan
berbasiskan ICT
Pemerintahan yang
partisipatif
Program Goal:
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan dan Bebas KKN
Objective 2:
SDM yang Kompeten dan
Kompetitif
Objective 1:
Pemerintahan yang Efektif dan
Efisien
Objective 3: Pemerintahan Terbuka yang Berbasiskan
ICT
Objective 4:
Pemerintahan yang
Partisipatif
Program results
Terpetakannya Analisis Jabatan, Analisis kebutuhan dan Analisis Kompetensi SDM Nasional
SDM yang kompeten berdasarkan UU ASN
Promosi Terbuka berbasiskan Kinerja
Program results
Terlaksananya GRMS (Govt. Ressource Management System)
Terlaksananya One Stop Service yang Efektif
Pemeringkatan Kualitas Pelayanan Publik yang teraudit
Program results
Implemented National Public Complaint Handling System
Terlaksananya Pusat Pengaduan Pelayanan Publik Nasional
Terimplementasi-kannya kebijakan No Wrong Door Policy
Program results
Struktur Pemerintahan yang tepat
Konsolidasi Kempan, LAN, BKN, BPKP dan ANRI
Menurunnya Belanja Pegawai di APBN/D (Max 50%)
Strategi Reformasi Birokrasi Nasional
14
3 Sasaran RB
1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme;
2. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
7
Strategi Pelaksanaan RB Tingkat Mikro
2. Mikro: Program/kegiatan pd tingkat instansi (K/L
dan Pemda)
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 dan
beberapa pedoman pelaksanaannya
8 Area Perubahan
8 Area Perubahan di Kementerian, Lembaga dan Pemda
Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran
Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance
Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif
SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi
Organisasi
Tatalaksana
PeraturanPerundang-undangan
Sumber daya Manusia aparatur
Pengawasan
Akuntabilitas
Pelayanan publik
Mind set dan culture Set Aparatur
AREA HASIL YANG DIHARAPKAN
16
9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi
Sistem Seleksi CPNS dan Promosi PNS secara Terbuka
Penataan Jumlah dan Distribusi PNS
Penataan Struktur Birokrasi
Profesionalisasi PNS
Pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah (E-Government)
Penyederhanaan Perizinan Usaha
Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri
Efisiensi Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Kerja
Pegawai Negeri
Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Aparatur
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi
Sistem Seleksi CPNS dan Promosi PNS secara Terbuka
Penataan Jumlah dan Distribusi PNS
a. Analisis & Pemetaan Jabatan di K/L & Pemda
b. Kebijakan Minus Growth (Penerimaan < Jumlah PNS Pensiun setiap tahun)
c. Kebijakan Pembatasan dan/atau Pengurangan Belanja Pegawai
d. Monev Redistribusi/Realokasi PNS
e. Kebijakan Pemberian Pensiun Dini secara sukarela
Penataan Struktur Birokrasi
Profesionalisasi PNS
Pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah (E-Government)
Penyederhanaan Perizinan Usaha
Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri
Efisiensi Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Kerja
Pegawai Negeri
a. Evaluasi & Penataan Organisasi K/Lb. Evaluasi dan Penataan Jabatan Struktural
Es. III, IV & V pada Unsur Pelaksana & Penunjang
c. Evaluasi Pemdad. Evaluasu LNSe. Evaluasi UPT Es. II
a. Kebijakan seleksi CPNS melalui:• Kerjasama dengan Konsorsium
PTN untuk seleksi CPNS• Penggunaan Computer
Assissted Text (CAT) untuk seleksi CPNS
b. Kebijakan Promosi PNS• Penguatan Assessment Center
untuk Promosi Jabatan, Diklat Penjenjangan dan/atau Fungsional
c. Kebijakan Pengisian Lowongan Jabatan Secara Terbuka Antar Instansi baik Tingkat Nasional maupun Regional
a. Penetapan Standar Kompetensib. Peningkatan Kemampuan PNS
Berbasis Kompetensic. Sistem Nasional Diklat PNS Berbasis
Kompetensid. Penegakan Etika dan Disiplin Pegawai
Negerie. Sertifikasi Kompetensi Profesif. Mutasi dan Rotasi Sesuai dengan
Kompetensi Secara Periodikg. Pengukurn Kinerja Individuh. Penguatan Jabatan Fungsional:
• Penambahan jumlah• Penetapan Pola Karier• Peningkatan Kemampuan • Peningkatan Tunjangan
a. Perbaikan struktur Penggajianb. Pemberian Tunjangan Berbasis
Kinerja secara bertahapc. Penyempurnaan Sistem Pensiund. Peningkatan Jaminan Kesehatan bagi
Aparatur dan Pensiunan
a. Kebijakan E-Officeb. Kebijakan E-Planningc. Kebijakan E-Budgetingd. Kebijakan E-Procuremente. Kebijakan E-Performance
a. Deregulasi Perizinan Usahab. Penguatan Pelayanan Terpadu Satu
Pintuc. Pembatasan Waktu Pengurusan Izind. Kejelasan Biaya dan Persyaratan
Perizinane. Penguatan Budaya Pelayanan Prima
melalui:• Penetapan dan Penerapan
Standar Pelayanan Publik dan Maklumat Pelayanan
• Pemeringkatan Pelayanan Publik Seluruh K/L dan Pemda
• Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
• Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
a. Kebijakan Efisiensi Penggunaan Fasilitas Kedinasan
b. Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja
Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Aparatur
a. Harta kekayaan PNS1. Wajib dilaporkan2. Sebagai dasar dalam promosi dan kenaikan pangkat3. Sanksi tegas bagi PNS yang punya transaksi keuangan
yang tidak wajar (rekening gendut) (PP 53/2010)b. Larangan Penggunaan rekening pribadi untuk keperluan
proyekc. Penertiban pembuatan rekening untuk penampungan
sementara (escrow account)d. Penerapan sistem pengaduan dugaan penyimpangan yang
terjadi di K/L/Pemda yang dapat memberikan perlindungan terhadap pelapor (whistle blower)
e. Pekerjaan yang tidak selesai dalam satu tahun dilaksanakan bertahap (multi years)
f. Pengajuan APBN/D-P harus melalui evaluasig. Peningkatan peran APIP dalam pengawasan dan pencegahan
korupsih. Peningkatan akuntabilitas keuangan dan kinerja instansi
pemerintah
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi
PENATAAN STRUKTUR BIROKRASI
1. Evaluasi dan Penataan Organisasi K/L2. Evaluasi dan Penataan Jabatan Struktural Eselon III,
IV dan V pada Unsur Pelaksana dan Penunjang3. Evaluasi Pemda4. Evaluasi LNS5. Evaluasi UPT Eselon II
Melihat ulang organisasi K/L
Mengidentifikasi kebutuhan riil
organisasi
Menata LNS (Tahun 2011 sudah dilakukan evaluasi terhadap 10
LNS) Memperoleh organisasi birokrasi
yang tepat Melihat ulang UNT
Eselon II
Birokrasi yang efektif, efisien dan melayani
9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi
PENATAAN JUMLAH DAN DISTRIBUSI PNS
a. Analisis & Pemetaan Jabatan di K/L & Pemdab. Kebijakan Minus Growth (Penerimaan < Jumlah PNS
Pensiun setiap tahun)c. Kebijakan Pembatasan dan/atau Pengurangan Belanja
Pegawai d. Monev Redistribusi/Realokasi PNSe. Kebijakan Pemberian Pensiun Dini secara sukarela
Melihat ulang kebutuhan riil PNS
Menurunkan pertumbuhan jumlah
PNS
Mengatur Redistribusi/Realokasi
PNSMengurangi Belanja
Pegawai
Merencanakan kebutuhan CPNS
sesuai kebutuhan
Birokrasi yang efektif, efisien dan melayani
9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi
SISTEM SELEKSI CPNS DAN PROMOSI PNS SECARA TERBUKAa. Kebijakan seleksi CPNS melalui:
• Kerjasama dengan Konsorsium PTN untuk seleksi CPNS• Penggunaan Computer Assissted Text (CAT) untuk seleksi
CPNSb. Kebijakan Promosi PNS
• Penguatan Assessment Center untuk Promosi Jabatan, Diklat Penjenjangan dan/atau Fungsional
c. Kebijakan Pengisian Lowongan Jabatan Secara Terbuka Antar Instansi baik Tingkat Nasional maupun Regional
Menciptakan sistem rekruitmen dan
promosi yang selektif
Menjaring calon-calon yang berkualitas
Mengurangi KKN dalam proses seleksi
Mendorong kinerja birokrasi melalui
penempatan pegawai yang tepat
Birokrasi yang efektif, efisien, bersih dan melayani
9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi
PROFESIONALISASI PNS
a. Penetapan Standar Kompetensib. Peningkatan Kemampuan PNS Berbasis Kompetensic. Sistem Nasional Diklat PNS Berbasis Kompetensid. Penegakan Etika dan Disiplin Pegawai Negerie. Sertifikasi Kompetensi Profesif. Mutasi dan Rotasi Sesuai dengan Kompetensi Secara Periodikg. Pengukuran Kinerja Individuh. Penguatan Jabatan Fungsional:
• Penambahan jumlah• Penetapan Pola Karier• Peningkatan Kemampuan • Peningkatan Tunjangan
Menciptakan standar kompetensi jabatan yang menjadi acuan
bagi penembatan dalam jabatan
Meningkatkan dan menjaga kualitas SDM
Aparatur
Meningkatkan disiplin dan kinerja PNS
Mendorong PNS untuk memberikan kontribusi kinerja melalui jabatan
fungsional
Birokrasi yang efektif, efisien, bersih dan melayani
9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI NEGERIa. Perbaikan struktur Penggajianb. Pemberian Tunjangan Berbasis Kinerja secara
bertahapc. Penyempurnaan Sistem Pensiund. Peningkatan Jaminan Kesehatan bagi Aparatur dan
Pensiunan
Menciptakan sistem penggajian yang
memberikan kesejahteraan bagi
PNS
Menghubungkan sistem tunjangan
kinerja dengan prestasi PNS
Menjamin kesehatan PNS dan Pensiunan
Menciptakan sistem pensiun yang
mensejahterakan para pensiunan PNS
Birokrasi yang efektif, efisien, bersih dan melayani
Mendorong motivasi kerja PNS
9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi
PENGEMBANGAN SISTEM ELEKTRONIK PEMERINTAHAN (E-GOVERNMENT)a. Kebijakan E-Office (pengembangan Website, E-Administrasi Umum/ Manajemen Dokumen Elektronik
(E-Arsip), Administrasi Keuangan Elektronik/Sistem Keuangan Elektronik, dan Administrasi Kepegawaian Elektronik/Simpeg)
b. Kebijakan E-Planningc. Kebijakan E-Budgetingd. Kebijakan E-Procuremente. Kebijakan E-Performance (SAKIP)
Mengembangkan pemerintahan yang berbasis Teknologi
Informasi
Mendorong efektivitas, efisiensi
dan peningkatan kualitas pelayanan
Birokrasi yang efektif, efisien, bersih dan melayani
Mengurangi KKN
9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi
EFISIENSI PENGGUNAAN FASILITAS, SARANA DAN PRASARANA KERJA PNS
a. Kebijakan efisien penggunaan fasilitas Kedinasan
b. Standarisasi sarana dan prasarana kerja
Efisiensi anggaran operasional
Birokrasi yang efektif, efisien, bersih dan melayani
Meningkatkan belanja publik
9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi
PENYEDERHANAAN PERIZINAN USAHA
a. Deregulasi Perizinan Usahab. Penguatan Pelayanan Terpadu Satu Pintuc. Pembatasan Waktu Pengurusan Izind. Kejelasan Biaya dan Persyaratan Perizinane. Penguatan Budaya Pelayanan Prima melalui:
• Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Publik dan Maklumat Pelayanan
• Pemeringkatan Pelayanan Publik Seluruh K/L dan Pemda• Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)• Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
Mengurangi waktu proses, menjamin
kepastian, dan memberikan
pelayanan berkualitas
Mendorong tumbuhnya iklim
investasi
Birokrasi yang efektif, efisien, bersih dan melayani
Meningkatkan kredibilitas Indonesia dalam lingkup global
9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi
PENINGKATAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS APARATUR (ZONA INTEGRITAS)
a. Harta kekayaan PNS1. Wajib dilaporkan2. Sebagai dasar dalam promosi dan kenaikan pangkat3. Sanksi tegas bagi PNS yang punya transaksi keuangan yang
tidak wajar (rekening gendut) (PP 53/2010)b. Whistler Blower System c. Peningkatan peran APIP dalam pengawasan dan pencegahan korupsid. Pakta Integritase. Penanganan Konflik Kepentinganf. Penegakkan Kode Etik dan Kode Perilakug. Penegakkan Disiplinh. Penanganan Gratifikasi i. Pelaporan Transaksi Keuangan
Mengurangi KKN
Meningkatkan efisiensi dan
efektivitas penggunaan anggaran
Birokrasi yang efektif, efisien, bersih dan melayani
Meningkatkan kredibilitas Indonesia dalam lingkup global
SLEGNAYDUR
REMARKSDedicated Program 2012-2014
No. Program 2012 2013 20141. Assessment Organisasi Kementerian dan Lembaga
2. Sistem Rekrutmen berbasis IT (Computer Assissted Test System)
3. Sistem Pengisian Jabatan (Promosi) Terbuka (Assessment Centre)
4. Sistem Monitoring Pelayanan Publik
5. Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional
6. Sistem Manajemen Sumber Daya Pemerintahan (GRMS)
7. Reform the Reformers di Kempan dan RB (Internal Reform)
8. Kampanye Pubik Untuk Reformasi Birokrasi
9. Uji Kompetensi (talents mapping) Pegawai Negeri Sipil
10. E-Integrated Competence Based Human Resource System
11. Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi
12. Pembangunan Sistem Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB
28
TERIMA KASIH