1

BAB I

INFORMASI UMUM

A. DASAR HUKUM

Dasar hukum dari kegiatan Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan

(Badan POM) adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang

Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;

2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan

Pengawas Obat dan Makanan;

8. Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah;

9. Peraturan Presiden No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang

Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan;

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.

PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawas Instansi

Pemerintah;

12. Keputusan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor KEP-

005/AAIPI/DPN/2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern

Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, dan

Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Indonesia;

13. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

2

B. STRUKTUR ORGANISASI TIM MONITORING DAN EVALUASI INSPEKTORAT II

Penanggung Jawab

Dra. Zulaimah, Apt., M.Si.

Wakil Penanggung Jawab

Mochammad Fachrul Rizal, SH

Pengendali Teknis

Agus Sulisno, S.Si., Apt.

Ketua Tim

Wikan Yogi Pratomo,S.E

Anggota

1. Ardianto Nugroho, S. Farm., Apt

2. Brigitta Melati Iswahyulianti O., S. Farm., Apt

3. Achmad Bagus Yustiawan, SE

C. TUJUAN PENYUSUNAN PELAPORAN

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 80 mengenai Badan Pengawas Obat dan

Makanan pasal 27 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Badan POM nomor

26 tahun 2017 pasal 361 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat

dan Makanan, mengatur perubahan Inspektorat yang secara struktural menjadi

Inspektorat Utama. Sesuai peraturan tersebut, Inspektorat Utama terdiri dari 2 (dua)

unit kerja Eselon II yaitu Inspektorat I dan Inspektorat II.

Inspektorat II sepenuhnya mendukung Badan POM dalam menjalankan peran

strategisnya. Melalui implementasi core business dengan melaksanakan peran

pengawasan internal yang optimal, Inspektorat II Badan POM dalam melaksanakan

tugas dan tanggung jawabnya senantiasa berusaha merumuskan paradigma baru

dalam pelaksanaan pengawasan. Perubahan sikap auditan yang tidak menginginkan

pengawasan internal berubah menjadi membutuhkan pengawasan internal,

pengawasan internal dapat menjadi solusi atas keluhan dan hambatan pencapaian

kinerja serta berusaha menjadi agent of change bagi organisasi Badan POM

Tujuan penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi ini dimaksudkan untuk:

3

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi hasil pengawasan intern dan ekstern

pemerintah sehingga diperoleh gambaran tentang kinerja hasil pengawasan

APIP untuk meningkatkan kinerja pengawasan intern pemerintah;

2. Tersedianya informasi hasil pengawasan APIP dan hasil pemeriksaan BPK

sebagai dasar untuk pertimbangan manajemen serta penentuan rencana

aksi selanjutnya dalam menuntaskan tindak lanjut;

3. Serta menjadi bahan dalam penyusunan laporan pengawasan APIP dan

laporan tahunan evaluasi kinerja pengawasan intern Inspektorat kepada

stakeholder-nya.

Dalam Laporan Monitoring dan Evaluasi Triwulan III Tahun Anggaran 2018

disampaikan hasil kegiatan pengawasan yaitu Audit Operasional dan Audit Kinerja.

Disamping menyajikan hasil kegiatan pengawasan, Laporan Monitoring dan Evaluasi

Triwulan III digunakan sebagai media pertanggungjawaban dan pertimbangan

manajemen dalam pengampilan keputusan untuk menuntaskan tindak lanjut.

Tuntasnya tindak lanjut diharapkan dapat menjadi sumbangan terdapat peningkatan

kinerja bagi Inspektorat II.

4

BAB II

HASIL PENGAWASAN

A. AUDIT OPERASIONAL

Dalam rangka menjalankan peran utamanya sebagai quality assurance, Aparat

Pengawas Internal Pemerintah (APIP) perlu melakukan audit untuk memberikan

penilaian atas kinerja penggunaan dana DIPA. Ruang lingkup audit operasional

berupa audit terhadap efektivitas, efisiensi dan keekonomisan penggunaan

anggaran serta ketaatan pelaksanaan kegiatan terhadap peraturan perundang-

undangan.

Audit Operasional mencakup pelaksanaan program dan kegiatan Satker/Unit Kerja

beserta pertanggungjawaban keuangan atas dana DIPA Satker/Unit Kerja. Audit

tersebut menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

Satker/Unit Kerja yang didanai oleh APBN melalui DIPA Satker/Unit Kerja serta

memberikan rekomendasi dalam rangka membantu dan meningkatkan kinerja

manajemen/Pimpinan Satker/Unit Kerja.

Sampai dengan Triwulan III tahun 2018, Inspektorat II telah melaksanakan Audit

Operasional sebanyak 11 (sebelas) kali yaitu pada, BBPOM di Medan, BBPOM di

Serang, BBPOM di Pontianak, BBPOM di Jayapura, BBPOM di Banjarmasin,

BBPOM di Denpasar, BBPOM di Manado, BPOM di Sofifi, BPOM di Kendari, BPOM

di Ambon dan BPOM di Batam.

Namun hingga periode pelaporan monitoring dan evaluasi Triwulan III terdapat

Laporan Hasil Audit (LHA) Operasional yang masih dalam proses penyusunan yaitu

LHA BBPOM di Denpasar, BBPOM di Manado, BBPOM di Serang, BBPOM di

Banjarmasin, BPOM di Sofifi dan BPOM di Batam.

5

B. AUDIT KINERJA

Sesuai amanat PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah juga memberikan kewenangan pada Aparat Pengawas Intern

Pemerintah untuk melaksanakan audit kinerja, sebagai suatu bentuk pengawasan.

Audit kinerja dilakukan untuk menilai tingkat keberhasilan kinerja suatu

Kementerian/Lembaga Pemerintah, untuk memastikan sesuai atau tidaknya sasaran

atau kegiatan yang menggunakan anggaran. Oleh karena itu Audit Kinerja

merupakan perluasan dari audit keuangan yang meliputi aspek ekonomi, efisien dan

efektifitas serta ketaatan pada peraturan yang mencakup audit kinerja atas

pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengawas

Obat dan Makanan.

Tahun 2018, Inspektorat II Badan POM telah melakukan audit kinerja di Kedeputian

Bidang Penindakan dan Kedeputian Pengawasan Pangan Olahan. Dalam rangka

menunjang hasil Audit Kinerja pada Kedeputian Bidang Penindakan dan dan

Kedeputian Pengawasan Pangan Olahan, Inspektorat II juga melaksanakan

sampling atas implementasi kebijakan kedeputian terkait pada Balai Besar/Balai

POM.

Sampai dengan Triwulan III tahun 2018, Inspektorat II telah melaksanakan sampling

pada Balai Besar/Balai POM dalam rangka Audit Kinerja sebanyak 7 (tujuh) kali

yaitu pada BBPOM di Semarang, BBPOM di Banjarmasin, BBPOM di Medan,

BBPOM di Serang, BBPOM di Jayapura BPOM di Sofifi, BPOM di Kendari, sebagai

sampling atas implementasi kebijakan Kedeputian Bidang Penindakan dan

sebanyak 6 (enam) kali yaitu pada BBPOM di Manado, BBPOM di Padang, BBPOM

di Denpasar, BPOM di Mamuju, BPOM di Ambon, BPOM di Batam, sebagai

sampling atas implementasi kebijakan Kedeputian Pengawasan Pangan Olahan.

Namun hingga periode pelaporan monitoring dan evaluasi Triwulan III terdapat

Laporan Hasil Audit (LHA) Kinerja yang masih dalam proses penyusunan yaitu LHA

BBPOM di Denpasar, BBPOM di Manado, BBPOM di Serang dan BPOM di Batam.

6

BAB III

HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

Inspektorat II telah melaksanakan monitoring berkelanjutan sebagai upaya dalam

menindaklanjuti temuan pemeriksaan yang masih belum tuntas dengan hasil

sebagaimana tercantum dibawah ini.

A. AUDIT OPERASIONAL

Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut pengawasan Audit Operasional pada

Unit/Satuan Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, total jumlah rekomendasi

dari tahun 2013 sampai dengan September tahun 2018 adalah 847 rekomendasi

dengan nilai setor sebesar Rp1.667.385.393,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti Sesuai Saran (SS) sebanyak 715

rekomendasi atau 84,42% dengan nilai Rp1.223.924.256,00;

2. Rekomendasi yang ditindaklanjuti Belum Sesuai Saran (BSS) sebanyak 94

rekomendasi atau sebesar 11,10%;

3. Rekomendasi yang Belum Tindak Lanjut (BTL) 38 rekomendasi atau 4,49%;

4. Nilai penyetoran ke kas nara yang belum diselesaikan sebesar Rp443.503.824

B. AUDIT KINERJA

Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut pengawasan audit operasional pada

Unit/Satuan Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, total jumlah rekomendasi

sampai dengan bulan September 2018 adalah 54 rekomendasi dengan rincian

sebagai berikut:

1. Rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti Sesuai Saran (SS) sebanyak 0

rekomendasi atau 0%;

2. Rekomendasi yang ditindaklanjuti Belum Sesuai Saran (BSS) sebanyak 4

rekomendasi atau sebesar 7,41%;

3. Rekomendasi yang Belum Tindak Lanjut (BTL) 50 rekomendasi atau 92,59%.

7

Rendahnya capaian tindak lanjut atas hasil Audit Kinerja ini dipengaruhi oleh

beberapa kendala antara lain:

a. Hasil audit Kedeputian Pangan Olahan sedang dalam proses menunggu

tanggapan sehingga Laporan Hasil Audit (LHA) belum dapat diselesaikan.

b. Rekomendasi atas hasil temuan pada Balai Besar/Balai POM belum seluruhnya

dapat ditindaklanjuti dikarenakan menunggu proses perubahan/revisi kebijakan

pada tingkat pusat.

Hasil pemantauan tindak lanjut pengawasan APIP tahun 2013 s.d. Triwulan IV tahun

2018 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

8

TABEL 1

HASIL PEMANTAUANTINDAK LANJUT TEMUAN AUDIT OPERASIONAL

APARATUR PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP) TAHUN 2013 - TRIWULAN III TAHUN 2018

WILAYAH PENGAWASAN INSPEKTORAT II

No Nama Unit Kerja Tahun Audit

Σ Temuan

Σ Rekomendasi

SS BSS BTL Nilai Setor

(Rp) Telah Setor

(Rp) Kurang (Lebih)

Setor (Rp)

1 BBPOM di Medan 2014 5 15 15 0 0 34,195,041 34,195,041 -

2015 3 7 7 0 0 6,310,000 6,310,000 -

2016 6 12 8 4 0 1,981,111 1,981,111 -

2017 4 4 0 2 2 - - -

2018 3 23 0 0 23 280,714,378 - 280,714,378

2 BBPOM di Padang 2013 9 20 20 0 0 42,154,470 42,154,470 -

2014 8 27 25 2 0 105,972,916 40,136,390 65,836,526

2015 6 10 10 0 0 13,794,750 13,794,750 -

2016 5 14 12 2 0 12,848,543 8,336,993 4,511,550

2017 2 4 1 3 0 - - -

3

BPOM di Bengkulu 2013 8 15 15 0 0 1,788,723 1,788,723 -

2015 4 15 15 0 0 17,870,767 17,870,767 -

2016 5 14 13 1 0 3,885,500 3,885,500 -

2017 3 7 6 1 0 23,544,990 23,544,990 -

4

BPOM di Batam 2014 1 16 16 0 0 30,103,030 30,103,030 -

2015 5 12 12 0 0 4,630,000 4,630,000 -

2016 6 22 12 10 0 203,380 203,380 -

5

BPOM di Pangkalpinang

2013 8 17 17 0 0 27,066,900 27,066,900 -

2014 7 19 19 0 0 54,094,566 54,094,566 -

2016 7 13 13 0 0 6,085,000 6,115,000 -

2017 7 13 13 0 0 - - -

6 BPOM di Serang 2015 3 10 10 0 0 22,858,098 22,858,098 -

7 BBPOM di Semarang

2015 3 10 10 0 0 22,858,098 22,858,098 -

2017 5 11 11 0 0 9,611,750 9,611,750 -

9

No Nama Unit Kerja Tahun Audit

Σ Temuan

Σ Rekomendasi

SS BSS BTL Nilai Setor

(Rp) Telah Setor

(Rp) Kurang (Lebih)

Setor (Rp)

8 BBPOM di Yogyakarta

2014 9 16 16 0 0 179,790,228 179,790,228 -

2017 7 16 6 10 0 - - -

9 BBPOM di Denpasar

2016 3 10 10 0 0 41,826,541 41,826,541 -

10 BBPOM di Pontianak

2014 7 18 18 0 0 109,321,215 109,321,215 -

2015 4 7 7 0 0 7,059,740 7,059,740 -

2016 7 13 9 4 0 4,159,000 4,159,000 -

2018 5 18 11 7 0 4,844,081 4,844,081 0

11 BBPOM di Banjarmasin

2014 9 25 25 0 0 43,122,693 43,122,693 -

2015 6 11 9 2 0 8,162,782 8,175,468 -

2016 5 19 9 6 4 - - -

2017 3 7 2 4 1 974,489 974,489 -

12 BPOM di Mamuju 2017 7 14 14 0 0 6,575,000 6,575,000 -

13 BBPOM di Manado

2014 7 16 16 0 0 12,667,504 12,667,504 -

2015 6 15 15 0 0 29,073,935 29,073,935 -

2016 6 22 21 1 0 23,345,011 10,842,000 12,503,011

14 BBPOM di Kendari 2013 9 25 25 0 0 74,315,471 74,315,471 -

2014 9 20 20 0 0 149,251,652 149,251,652 -

2015 3 7 7 0 0 6,310,000 6,310,000 -

2016 7 14 12 2 0 - - -

2017 3 11 9 1 1 4,850,340 488,340 4,362,000

2018 3 15 6 9 0 10,106,760 - 10,106,760

15 BBPOM di Sofifi 2016 8 20 16 2 2 4,000,000 - 4,000,000

2017 5 14 10 4 0 5,179,417 5,179,417 -

16 BBPOM di Ambon 2013 7 19 19 0 0 57,629,100 57,629,100 -

2014 7 22 22 0 0 19,417,650 19,417,650 -

2015 5 13 13 0 0 6,981,900 6,981,900 -

2016 8 15 14 1 0 4,914,206 4,914,206 -

2017 5 12 6 5 1 820,400 820,400 -

2018 4 7 1 3 3 24,684,182 0 24,684,182

17 BBPOM di Jayapura

2013 9 25 25 0 0 10,784,650 10,784,650 -

2015 5 11 11 0 0 33,287,000 34,191,582 (904,582)

2016 5 12 6 6 0 15,783,252 15,783,252 -

2017 2 3 3 0 0 - - -

10

No Nama Unit Kerja Tahun Audit

Σ Temuan

Σ Rekomendasi

SS BSS BTL Nilai Setor

(Rp) Telah Setor

(Rp) Kurang (Lebih)

Setor (Rp)

2018 4 22 19 2 1 45,575,184 7,885,185 37,689,999

18 Dit. Insert OT, Kos, SM

2015 3 2 2 0 0 - - -

19 Dit. Insert Pangan 2015 5 1 1 0 0 - - -

Jumlah

330 847 715 94 38 1,667,385,393 1,223,924,256 443,503,824

Persentase

84.42% 11.10% 4.49%

73%

11

TABEL 2

HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT TEMUAN AUDIT KINERJA

APARATUR PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP) TRIWULAN III TAHUN 2018

WILAYAH PENGAWASAN INSPEKTORAT II

No. Balai ∑

Temuan

∑ Total

Rekomendasi SS BSS BTL

1 2 3 4 5 6 7

1 BBPOM di Semarang 3 5 0 0 5

2 BBPOM di Jayapura 4 9 0 0 9

3 BBPOM di Medan 4 7 0 0 7

4 BPOM di Ambon 2 7 0 4 3

5 BPOM di Kendari 3 7 0 0 7

6 BBPOM di Banjarmasin 4 6 0 0 6

7 BBPOM di Serang 4 6 0 0 6

8 BPOM di Sofifi 4 7 0 0 7

Jumlah 28 54 0 4 50

Persentase 0,00% 7,41% 92,59%

12

TABEL 3

REKAPITULASI HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT TEMUAN

APARATUR PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP) TAHUN 2013 - TRIWULAN III

WILAYAH PENGAWASAN INSPEKTORAT II BADAN POM

NO Nama Unit Kerja Σ

Temuan

Σ

Rekomendasi SS BSS BTL

Nilai Setor

(Rp)

Telah Setor

(Rp)

Kurang

(Lebih) Setor

(Rp)

1. Audit Operasional 330 847 715 94 38 1.667.385.393 1.223.924.256 443.503.824

2. Audit Kinerja 28 54 0 4 50 - - -

Jumlah 358 901 715 94 88 1.667.385.393 1.223.924.256 443.503.824

Persentase 79.36% 10.43% 9.76% 73.40% 26.60%

13

BAB IV

SIMPULAN, HAMBATAN DAN REKOMENDASI

A. SIMPULAN

1. Inspektorat II sepenuhnya mendukung Badan POM dalam menjalankan peran

strategisnya melalui implementasi core business Inspektorat II dengan

melaksanakan peran pengawasan internal yang optimal;

2. Hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi Audit Operasional Inspektorat II tahun

2013 sampai triwulan III tahun 2018 sejumlah 715 (84,42%) rekomendasi sesuai

saran (SS), sejumlah 94 (11,10%) rekomendasi belum sesuai saran (BSS) dan

sebanyak 38 (4,49%) rekomendasi yang belum ditindak lanjuti (BTL) dari total 847

rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat II, dengan total penyetoran ke kas

negara sebesar Rp1.223.924.256 (73%) dari Rp1.667.385.393;

3. Hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil Audit Kinerja Inspektorat II

sampai triwulan III tahun 2018 belum terdapat rekomendasi yang ditindaklanjuti

sesuai saran (SS), sejumlah 4 (7,41%) rekomendasi belum sesuai saran (BSS)

dan terdapat rekomendasi yang belum ditindaklanjuti (BTL) yaitu sebanyak 50

(92,59%) dari total 54 rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat II;

B. HAMBATAN

Pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Triwulan III tahun 2018, Inspektorat II

Badan POM masih memiliki beberapa hambatan antara lain:

1. Hambatan internal

a. Meningkatnya peran Inspektorat II dalam fungsi pengawasan secara luas,

namun belum didukung jumlah sumber daya manusia yang memadai.

b. Belum tersedianya sistem monitoring dan evaluasi tindak lanjut pengawasan

berbasis aplikasi.

14

c. Pada aspek tindak lanjut atas temuan hasil pengawasan internal masih

terdapat ketidaksesuaian saran tindak lanjut yang diberikan oleh auditor

dengan kondisi yang ditemukan pada saat dilakukan pemeriksaan

d. Penyusunan laporan hasil audit yang tidak tepat waktu

e. Tindak lanjut rekomendasi atas hasil temuan Audit Kinerja pada Balai

Besar/Balai POM menunggu proses perubahan/revisi kebijakan pada tingkat

pusat.

2. Hambatan eksternal

a. Tindak lanjut hasil pengawasan unit kerja yang melibatkan pihak ke III (tiga)

banyak mengalami kendala terutama dalam hal penyetoran denda

keterlambatan dan kelebihan pembayaran;

b. Satuan Kerja/Unit terkait kurang memahami rekomendasi sehingga tindak

lanjut kurang memberikan perbaikan yang berarti;

c. Unit kerja tidak segera berkoordinasi dengan unit terkait untuk melaksanakan

rekomendasi hasil pengawasan sehingga rekomendasi tidak dapat ditindak

lanjuti.

C. REKOMENDASI

a. Membangun perencanaan audit pengawasan berbasis risiko, dan

memaksimalkan proses manajemen resiko pada masing-masing unit kerja

b. Memperkuat pengelolaan data hasil pengawasan sehingga dapat dijadikan

pertimbangan bagi manajemeng

c. Mengintensifkan koordinasi dengan Satuan Kerja/ Unit terkait dalam

pemantauan tindak lanjut temuan Inspektorat II sehingga rekomendasi dapat

ditindaklanjuti Sesuai Saran (SS).