NAMA : MONICA JULIANINPM : 14211601KELAS : 2EA27
BAB ITINJAUAN SEKILAS MENGENAI EKONOMI POLITIK HUBUNGAN PUSAT
DAERAH DI INDONESIA
Tugas Pendidikan KewarganegaraanBpk. Sri Waluyo
Mata Kuliah : Pendidikan KewarganegaraanDosen : Bapak Sri
Waluyo
Topik Karya IlmiahTINJAUAN SEKILAS MENGENAI EKONOMI POLITIK
HUBUNGAN PUSAT DAERAH DI INDONESIA
Kelas : 2EA27
Tanggal Upload Tulisan : 31 Mei 2013
P e n y u s u n
N P MNama LengkapTanda Tangan
14211601Monica Juliani
Program Sarjana Ekonomi Manajemen
UNIVERSITAS GUNADARMA
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha
Esa, karena dengan kasih dan karuniaNya saya dapat menyelesaikan
karya ilmiah yang berjudul TINJAUAN SEKILAS MENGENAI EKONOMI
POLITIK HUBUNGAN PUSAT DAERAH DI INDONESIA dengan tepat waktu demi
memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, pada
semester IV ini.Saya juga ingin mengucapkan terimakasih kepadaBapak
Sri Waluyo, selaku dosen pengajar mata kuliah pendidikan
kewarganegaraan, yang telah memberikan tugas karya ilmiah ini. Saya
juga mengucapkan terimakasih kepada teman-teman yang juga sudah
memberi kontribusi, baik langsung maupun tidak langsung dalam
pembuatankarya ilmiahini.Meskipun banyak rintangan dan hambatan
yang saya alami dalam proses pengerjaannya, tapi saya berhasil
menyelesaikannya dengan baik. Saya menyadari bahwa karya ilmiah ini
masih jauh dari kata kesempurnaan, untuk itu saya sangat
mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna
sempurnanya makalah ini. Saya berharap semoga karya ilmiah ini bisa
bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada
umumnya.
Jakarta, 23 Mei 2013
Monica Juliani
DAFTAR ISI
PENYUSUN..........................................................................................................
2KATA
PENGANTAR..................................................................................
3DAFTAR
ISI..........................................................................................................
4ABSTRAKSI..........................................................................................................
5BAB I PENDAHULUAN1.1 LATAR
BELAKANG..................................................................................61.2
RUMUSAN DAN BATASAN
MASALAH..............................................81.3 TUJUAN
DAN MANFAAT
PENELITIAN..............................................81.4 METODE
PENULISAN..................................................................................
8
BAB II METODE PENULISAN2.1 WAKTU dan TEMPAT
PENULISAN..........................................................
92.2 METODE
PENULISAN..................................................................................
92.3 LANGKAH LANGKAH
PENULISAN..........................................................9
BAB III LANDASAN TEORI3.1 Teori dan Konsep Ekonomi Politik
.......................................................... 103.2
Pendekatan Ekonomi
Politik......................................................................13
BAB IV PEMBAHASAN4.1 Otonomi dan Pola Hubungan Keuangan Pusat
dan Daerah...................... 144.2 Permasalahan Desentralisasi
Fiskal dan Ilustrasi Kondisi Politik Anggaran
Daerah......................................................................
15
BAB V PENUTUP5.1
KESIMPULAN..............................................................................................185.2
SARAN..........................................................................................................195.3
DAFTAR
PUSTAKA..................................................................................21
ABSTRAKSI
IlmuEkonomi Politikadalah bagian dari ilmu sosial yang berbasis
pada dua subdisiplin ilmu, yakni politik dan ekonomi. Fokus dari
studi ekonomi politik adalah fenomena-fenomena ekonomi secara umum,
yang bergulir serta dikaji menjadi lebih spesifik; yakni menyoroti
interaksi antara faktor-faktor ekonomi dan faktor-faktor
politik.Namun, dalam perkembangan yang berikutnya, istilah ekonomi
politik selalu mengacu pada adanya interaksi antara aspek ekonomi
dan aspek politik.Adanya kelemahan instrumental ini menyebabkan
banyak kalangan ilmuwan dari kedua belah pihak berusaha untuk
mempertemukan titik temunya, sehingga para ilmuwan ini berusaha
untuk mencoba mengkaji hal ini dengan menggunakan
pendekatan-pendekatan dalam ekonomi politik. Dalam upaya
memaksimalkan studi mengenai ekonomi politik, juga tidak boleh
terlepas dari sistem ekonomi di negara yang bersangkutan.Terkait
dengan hal tersebut, setidaknya dalam berbagai jenis yang ada,
terdapat dua sistem ekonomi besar dunia yang dibagi menjadi dua
kategori pokok, yakni sistem ekonomi yang berorentasi pasar
(ekonomiliberal) dengan sistem ekonomi terencana atau yang lebih
dikenal sebagai sistem ekonomi terpusat (sosialis).Sehingga dalam
studi ekonomi politik akan ditemui masalah atau pertanyaan yang
sama peliknya mengenai bagaimana faktor-faktor politik itu
memengaruhi kondisi-kondisi sosial ekonomi suatu negara.
BAB I PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANGBanyak orang yang selama ini salah memahami
ekonomi politik, seolah-olah ekonomi politik itu sama dengan
politik ekonomi. Bahkan cenderung dalam pendefinisian ekonomi
politik diartikan secara kata perkata atau digunakan untuk
menganalisa dua bidang kajian yaitu ekonomi dan politik. Padahal
analisa ekonomi politik bukanlah analisa yang mendikotomikan antara
ekonomi dan politik karena keduanya tidak bisa dipertemukan.Wilayah
kajian ekonomi dan politik terpisah jauh sehingga sulit untuk
menyatukan dua bidang tersebut. Menurut Erani perbedaan terpenting
dari pendekatan ekonomi politik dan ekonomi murni adalah dalam
pandangannya tentang struktur kekuasaan yang ada dalam
masyarakat.Salah satu ciri utama dari negara kesatuan ialah
kekuasaan (power) yang sangat besar atau dominan pada pemerintah
pusat. Denyut denyut kehidupan bernegara dipompakan dari pusat
dengan kelengkapan aparaturnya yang sangat berpengaruh. Sistem dan
mekanisme perencanaannya pun cenderung sangat sentralistis serta di
tandai oleh berbagai pengaturan dan kebijakan yang di tetapkan oleh
pusat pula. Pemerintahan di tingkat daerah praktis sekedar
merupakan perpanjangan tangan dari pusat.Namun intesitas dominasi
pusat dari satu negara ke lain negara kesatuan tentu saja berbeda
beda. Sekalipun menganut negara sistem negara kesatuan ,
pengelolaan negara oleh pemerintah pusat bisa saja bersifat
dinamis. Jadi, yang terpenting disini bukanlah soal sistem negara
kesatuan , melainkan adalah bagaimana penyelenggaraan pemerintahan
bisa berlangsung secara efisien dan efektif untuk mencapai
peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan lebih merata.Bagi
Indonesia, bentuk negara kesatuan merupakan amanat konstitusi.
Semangat kesatuan dan persatuan sangat kental melekat pada diri
bangsa Indonesia. Namun khusus dalam beberapa hal, jargon kesatuan
dan persatuan juga cenderung dijadikan tameng bagi sementara pihak
( elit penguasa ) sebagai pembenaran atas berbagai tindakan yang
bersifat menekan. Struktur kekuasaan akan mempengaruhi pencapaian
ekonomi, sebaliknya ekonomi murni menganggap struktur kekuasaan
didalam masyarakat adalah given. Ekonomi politik memiliki cara
pandang yang berbeda dengan ekonomi murni. Karena itu menurut
Caporaso ketika ilmu politik dan ilmu ekonomi disatukan secara
konseptual, maka ekonomi politik tidak dapat lagi dipandang sebagai
hubungan antara dua jenis telaah yang berbeda.Karena itu secara
umum kajian ekonomi politik adalah mengaitkan seluruh
penyelenggaraan politik , baik yang menyangkut aspek, proses maupun
kelembagaan dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat
maupun yang di introdusir oleh pemerintah. Karena itu harus
dipahami bahwa pendekatan ini meletakan bidang politik subordinat
terhadap ekonomi, artinya bahwa instrument-instrumen ekonomi
seperti mekanisme pasar, harga dan investasi dianalisa dengan
mempergunakan setting politik dimana kebijakan atau peristiwa
ekonomi tersebut terjadi.Yang dipelajari dalam ilmu ekonomi politik
adalah bagaimana sistem kekuasaan dan pemerintahan dipakai sebagai
instrument atau alat untuk mengatur kehidupan sosial atau sistem
ekonomi. Proses ekonomi dengan pendekatan seting politik ini tidak
bisa dilakukan dengan pendekatan politik maupun pendekatan
ekonomi.Fokus dari studi ekonomi politik adalah fenomena-fenomena
ekonomi secara umum, yang bergulir serta dikaji menjadi lebih
spesifik, yakni menyoroti interaksi antara faktor-faktor ekonomi
dan faktor-faktor politik. Namun, dalam perkembangan yang
berikutnya, istilah ekonomi politik selalu mengacu pada adanya
interaksi antara aspek ekonomi dan aspek politik.Pendekatan ekonomi
politik yang lebih komprehensif ini justeru menjadi daya tarik
tersendiri bagi ilmu ekonomi politik. Bahkan banyak pakar yang
menganggap pendekatan ekonomi politik lebih baik, terutama dalam
menganalisa peristiwa dan fenomena yang tinggi kadar campuran
ekonomi dan politiknya.
1.2 RUMUSAN DAN BATASAN MASALAHRumusan masalah:1. Seperti apakah
teori dan konsep ekonomi politik ?2. Bagaimanakah pendekatan
ekonomi politik ?3. Seperti apakah otonomi dan pola hubungan
keuangan pusat dan daerah ?4. Jelaskan mengenai permasalahan
desentralisasi fiskal dan jelaskan mengenai ilustrasi kondisi
politik anggaran daerah !
1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIANSemua yang dilakukan pastilah
memiliki suatu tujuan. Sama halnya dengan karya ilmiah yang saya
susun ini. Penulisan karya ilmiah ini bertujuan mengetahui
bagaimanakah hubungan pemerintahan di pusat dan di daerah Indonesia
mengenai ekonomi politik.Selain itu, karya ilmiah ini saya susun
untuk tujuan melengkapi tugas mata kuliah pendidikan
kewarganegaraan.Semoga karya ilmiah yang saya susun bisa memberikan
hasil yang positif bagi para pembacanya karena di dalam karya
ilmiah ini, saya menjelaskan mengenai hubungan-hubungan antara
ekonomi politik di pusat dengan daerah, teori dan konsep ekonomi
politik, dan masih banyak lagi.
1.4 METODE PENULISAN Studi Pustaka.Pada metode ini, penulis
mencari-cari data dan artikel dari beberapa buku dan dari internet
yang berhubungan dengan penulisan karya ilmiah dan yang berkaitan
dengan tinjauan sekilas mengenai ekonomi politik hubungan pusat dan
daerah di Indonesia.
BAB II METODE PENULISAN
2.1 WAKTU DAN TEMPAT PENULISANJAKARTA, Mei 2013
2.2 METODE PENULISAN Studi Pustaka.Pada metode ini, penulis
mencari-cari data dan artikel dari beberapa buku dan dari internet
yang berhubungan dengan penulisan karya ilmiah dan yang berkaitan
dengan tinjauan sekilas mengenai ekonomi politik hubungan pusat dan
daerah di Indonesia.
2.3 LANGKAH LANGKAH PENULISANCover, Lembar Penyusun, Kata
Pengantar, Daftar Isi, Abstraksi, BAB I Pendahuluan (Latar
Belakang, Rumusan dan Batasan Masalah, Tujuan dan Manfaat
Penelitian, metode penulisan) , BAB II Metode Penulisan ( Waktu dan
Tempat Penulisan, Metode Penulisan, Langkah Langkah Penulisan ) ,
BAB III Landasan Teori, BAB IV Pembahasan, BAB V Penutup (
Kesimpulan, Saran, Daftar Pustaka).
BAB III LANDASAN TEORI
3.1 TEORI DAN KONSEP EKONOMI POLITIKPada hakekatnya, ekonomi
politik berasal dari ilmu filosofi moral diperkenalkan pada abad
ke-18 sebagai ilmu ekonomi negara atau entitas politik. Asal dari
terminologi ekonomi politik adalah dari kata biasa digunakan dalam
mempelajari produksi, pembelian, dan penjualan serta hubungannya
dengan hukum, kebiasaan, dan pemerintah. Secara garis besar,
ekonomi politik merupakan studi interdisipliner antara ekonomi,
hukum, dan politik. Ilmu ini berbicara mulai dari bagaimanan suatu
sistem, misalnya kapitasi, sosialis, dan campuran di antara
keduanya saling berinteraksi, mempengaruhi kebijakan publik.
Sehingga kebijakan seperti monopoli, proteksi pasar, kebijakan
fiskal pemerintah, termasuk praktek rent-seeking merupakan produk
dari aplikasi ekonomi politik. Perbedaan pendekatan dalam ekonomi
politik menempatkan besarnya peran antara pemerintah pusat di level
nasional dengan pemerintah daerah di level lokal. Ekonomi politik
dari sudut pandang pemerintahan lokal, menginginkan peran aktor di
level perkotaan dan daerah dimana aktivitas ekonomi terdapat di
wilayah mereka (Sabel, 1989; Ohmae, 1996; Sassen, 2000). Jefferey
Sellers2(2003) mengatakan bahwa, aktifitas ekonomi lokal akan
meningkatkan tanggung jawab lebih besar di tangan pemerintah daerah
untuk berperan di dalam pasar transnasional.Sellers mengatakan
bahwa pemerintah daerah dapat diserahkan tanggung jawab dalam
menyediakan barang publik dan memainkan peran penting di dalam
mencapai tujuan bersama antar daerah. Ekonomi politik lokal
bermaksud mendekatkan rakyat terhadap pemerintahnya sehingga dampak
positif seperti meningkatnya pelayanan terhadap kebutuhan
masyarakat yang selama ini terabaikan, karena sentralisasi
kekuasaan, dapat dipenuhi. Kesejahteraan masyarakat diharapkan
lebih baik seiring dengan suksesnya program desentralisasi.Akan
tetapi Sellers juga berargumen bahwa peran tersebut di atas
hanyalah merupakan bagian kecil diberikan pemerintah pusat
dibandingkan dengan pilihan murni daerah. Walaupun ketersediaan
barang publik tersebut sangat spesifik untuk daerah tertentu, suatu
sistem terorganisir mengintegrasikan keuntungan dari barang
tersebut ke dalam sistem nasional berupa penyusunan kebijakan dan
implementasinya. Sistem seperti ini membutuhkan campur tangan
institusi pemerintah tingkat nasional mendominasi perwakilan
politik, hubungan antara unit administratif, dan hubungan fiskal
antara pemerintah daerah. Dengan demikian dari kedua perbedaan
perpektif tersebut, dapat disimpulkan bahwa ekonomi politik lokal
tidak hanya melibatkan pemerintah daerah saja, namun lebih jauh
peran besar kepentingan pemerintah pusat di dalam menentukan arah
kebijakan ekonomi tingkat lokal tidak dapat
dikesampingkan.Kebijakan ekonomi lokal pemerintah pusat kepada
daerah salah satunya adalah melakukan desentralisasi fiskal sebagai
upaya mendesentralisasikan kewenangan daerah untuk meningkatkan
kemampuan memungut pajak dan retribusi. Peran pemerintah pusat
sangat besar dalam upaya merancang desentralisasi fiskal berimbang
pada setiap daerah. Dengan daerah mampu menjalankan fungsi
ekstraktif (memungut atau menyerap), regulatif (mengatur), dan
distributif (menyalurkan), maka diharapkan daya saing daerah dapat
perekonomian turut menguat. Dampak positif lainnya adalah daerah
dapat meminimalisir timbulnya politik anggaran lokal merugikan bagi
masyarakat lokal. Teori desentralisasi fiskal menekankan adanya
distribusi tanggung jawab finansial atau pembiayaan sebagai
komponen utama dari desentralisasi. Pemerintah lokal dan organisasi
swasta dapat menjalankan desentralisasi secara efektif apabila
mereka memiliki pendapatan yang cukup baik melalui pungutan daerah
maupun transfer dari pemerintah pusat. Dengan demikian, pemerintah
lokal dapat memiliki pendapatan baik bila memiliki kewenangan
mengambil keputusan tentang pembelanjaan di daerahnya
sendiri.Bentuk desentralisasi fiskal antara lain dapat
bercirikan:a. Pembiayaan sendiri atau pemulihan biaya melalui
pungutan kepada pengguna,b. Pembiayaan bersama atau pengaturan
produksi bersama melalui partisipasi pengguna dalam menyediakan
layanan dan infrastruktur melalui kontribusi dana ataupun tenaga
buruh,c. Ekspansi pendapatan lokal melalui pajak bumi bangunan atau
penjualan atau pungutan tidak langsung,d. Transfer antar lembaga
pemerintah yang menggeser pendapatan umum dari pengumpulan pajak
oleh pemerintah pusat ke pemerintah lokal untuk penggunaan umum
ataupun spesifik,e. Pemberian kewenangan daerah setingkat kecamatan
untuk meminjam dan memobilisasi sumber daya national ataupun lokal
melalui jaminan peminjamanKonsep desentralisasi fiskal tidak melulu
selalu dikaitkan dengan federalisme fiskal. Karena di negara-negara
tidak menganut federasi, desentralisasi fiskal juga dapat
diimplementasikan. Menurut Chancal K. Sharma (2005) desentralisasi
fiskal tidak memiliki bangunan kelembagaan formal, karena bangunan
yang ada melampaui berbagai level pemerintahan dimana secara de
facto memiliki kewenangan pengambilan keputusan . Namun demikian,
tidak berarti segala bentuk pemerintahan dapat dikatakan sebagai
federal secara fiskal. Federalisme fiskal berarti satu rangkaian
prinsip dapat diimplementasikan di semua negara yang menginginkan
dilaksanakannya prinsip federalisme fiskal. Oleh karena itu,
tidaklah beralasan apabila suatu negara non-federasi menolak
prinsip-prinsip ini karena sifatnya sangat tergantung dari fungsi
berbagai tingkat pemerintahan dan fungsi melekat pada setiap bentuk
pemerintahan. Wallace E. Oates4(1999) mengatakan bahwa federalisme
fiskal merupakan kerangka normative umum untuk memberikan penugasan
kepada fungsi berbagai level pemerintahan dan instrumen fiskal
dalam menjalankan fungsi mereka (fiscal federalism is a general
normative framework for assignment of functions to the different
levels of government and appropriate fiscal instruments for
carrying out these functions).Perbedaan antara federalisme fiskal
dan desentralisasi fiskal menurut Sharmaterletak pada bagaimana
cara negara-negara federasi dan non-federasi menerapkan
prinsip-prinsip dan konsep-konsep menghubungkan antara pemerintah
pusat dan pemerintah daerah di dalam federalisme fiskal . Sedangkan
desentralisasi fiskal merupakan proses menerapkan prinsip-prinsip
tersebut. Tentu saja, corak perbedaan akan sangat bergantung dari
keputusan politik yang diambil oleh para pengambil keputusan di
negara kesatuan ataupun federasi.Kondisi desentralisasi fiskal di
negara berkembang, terutama menganut sistem pemerintahan
non-federasi menempatkan pemerintah lokal atau unit administratif
berwenang secara legal untuk memungut pajak. Akan tetapi, pada
kenyataannya dasar pemajakan sangat lemah dan kebergantungan pada
subsidi pemerintah pusat betul-betul tidak terpisahkan. Sehingga,
pemerintah daerah di negara-negara berkembang tidak memiliki
kewenangan seutuhnya dalam desentralisasi fiskal akibat pemerintah
pusat kurang sungguh-sungguh menjalankan kebijakan tersebut.
3.2 PENDEKATAN EKONOMI POLITIKPada dasarnya bahwa perbaikan
dalam tata kelola perekonomian daerah pada prinsipnya harus
meningkatkan kinerja ekonomi. Dengan kata lain, kita telah
memikirkan tata kelola pemerintahan sebagai sesuatu yang disetujui
sebagai perbaikan untuk meningkatkan aksi kebijakan dan yang
kemudian akan membantu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
daerah. Namun, banyak bukti yang ditunjukkan bahwa banyak variabel
struktural yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, juga berdampak
pada kualitas tata kelola perekonomian, mengacaukan hubungan antara
keduanya.Terdapat banyak literatur pada faktor penentu politik pada
tata kelola pemerintahan, khususnya dalam desentralisasi5 (Bardhan
dan Mookherjee 2000; Lockwood 2009). Banyak dari hal ini berfokus
pada lembaga-lembaga politik dan insentif yang dihadapi oleh para
aktor yang relevan dan bagaimana hal ini menentukan hasil yang
diamati. Namun, insentif yang dihadapi oleh para aktor politik
seringkali dipengaruhi oleh konteks ekonomi struktural di mana
mereka beroperasi (misalnya jarak jauh atau dekat dengan kota-kota
besar, dengan atau tanpa sumber utama alam). Oleh karena itu sangat
penting untuk mengubah pertanyaan kita dan bertanya data apa yang
menunjukkan tentang faktor-faktor penentu tata kelola
pemerintahan.
BAB IV PEMBAHASAN
4.1 OTONOMI DAN POLA HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH
Tabel 11.3 memuat data perbandingan hubungan keuangan pusat -
daerah dengan beberapa negara berkembang, yang menunjukkan secara
gamblang hal ini. Sekalipun data data pada tabel tersebut merujuk
ke tahun tahun yang berbeda untuk masing-masing negara, namun pola
pola yang di gambarkannya cenderung tetap atau konstan untuk jangka
waktu yang relatif panjang sehingga dapat mencerminkan pola
hubungan keuangan pusat dan daerah yang baku. Dibandingkan dengan
yang ada di keenam negara berkembang yang tertera pada tabel 11.3
sistem keuangan negara Indonesia nyata nyata yang paling terpusat.
Porsi daerah dalam penerimaan pemerintah pusat hanya 7% sedangkan
untuk pengeluarannya Cuma 22%. Betapa bergantungnya anggaran
pemerintah daerah kepada pusat terlihat pula dari nsibah penerimaan
pemerintah daerah terhadap pengeluarannya yang hanya mencapai 30%.
Coba Anda bandingkan hal ini misalnya dengan Cina sebagai kasus
ekstrim yang nisbahnya mencapai 100%. Oleh karena itu jelas bahwa
perputaran roda-roda pembangunan di daerah sangat begantung pada
mood pemerintah pusat dalam mengucurkan dananya ke daerah. Gambaran
untuk Daerah Tingkat II bahkan lebih parah lagi. Masih banyak
kotamadya, apalagi kabupaten, yang tertatih tatih dalam
mengumpulkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menutup aneka
keperluannya (Tabel 11.4).
4.2 PERMASALAHAN DESENTRALISASI FISKAL DAN ILUSTRASI KONDISI
POLITIK ANGGARAN DAERAHPermasalahan desentralisasi fiskal di daerah
di Indonesia, terutama berkaitan dengan sulitnya meningkatkan
kinerja perekonomian daerah karena pembagian potensi ekonomi tidak
merata, sehingga beban penduduk miskin menjadi lebih tinggi.
Sementara itu, ketergantungan fiskal daerah kepada pusat akibat
daerah pemekaran baru misalnya, semakin besar. Menurut studi
dilakukan Bappenas (2007)6 tentang Evaluasi Dampak Pemekaran
Daerah, terdapat fakta bahwa daerah pemekaran baru atau disebut
sebagai Daerah Otonom Baru (DOB) tidak optimal dalam menjaring
pendapatan dan rendah dalam kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi
mereka. Demikian juga, DOB memiliki porsi alokasi belanja modal
pemerintah daerah rendah. Dapat disimpulkan bahwa desentralisasi
fiskal membutuhkan masa transisi berupa proses cukup lama
menumbuhkan semua potensi ekonomi yang ada.Permasalahan semakin
meruncing ketika politik anggaran lokal dimainkan oleh elit-elit di
daerah. Pembangunan yang tadinya ditujukan mensejahterakan
masyarakat lokal pada akhirnya harus menyerah kepada ambisi
memenuhi kebutuhan finasial para kepala daerah dan anggota dewan
semata. Kondisi saling terkaitnya peran anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) dan Kepala Daerah dalam menyuburkan praktek
politik anggaran terutama sangat jelas di saat proses penyusunan
Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD). Asumsinya, proses
penyusunan APBD sebagai salah mata rantai proses desentralisasi
fiskal seharusnya menekankan peran para birokrat mewakili
kepentingan umum. Begitu juga, para wakil duduk di DPRD mewakili
suara rakyat yang ada di wilayah kerja mereka. Namun demikian,
justru kondisi seperti disebutkan tadi telah membuat politik
anggara mendominasi proses desentralisasi fiskal seperti tergambar
dalam ilustrasi berikut:
INPUT TINGKAT KELEMBAGAANWADAH
PEMROSESANOUTPUTKELURAHANKECAMATANBAPPEDA KOTABAPPEDA
PROVINSITINGKAT NASIONALMUSRENBANGUSULAN IUNIT KERJA PEMBANGUNAN
DAERAH (UDKP)PEMILAHAN PROGRAM & PEMBIAYAAN IIPERTEMUAN USULAN
BAWAH DGN ATAS (DINAS) BERUPA DOKUMEN RANCANGAN PROYEK (DRP)
IIIRAKORBANG IRAKORBANG IIDAFTAR USULAN PROGRAM DAERAH
(DUPDA)-DAFTAR SKALA PRIORITAS (DSP)RAPBDDSP FINALKONSULTASI
PEMBANGUNAN NASIONALBAPPEDA PROVINSIDPRDAPBDIlustrasi Kondisi
Politik Anggaran Daerah
Sumber: Diolah dari Shalihah (2007)7Usulan datang dari bawah
(masyarakat melalui tokoh-tokoh mewakili), ternyata dapat
dipastikan hilang di dalam proses penyusunan program pemerintah
daerah yang dituangkan dalam penganggaran APBD. Suara yang hilang
tersebut akan menentukan arah kebijakan politik anggaran suatu
daerah, namun ketika proses musyarawah terjadi dalam mekanisme
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), terjadi kompromi
politik antara elit birokrasi dengan elit masyarakat. Begitu juga
di tingkat pusat, berbagai kepentingan pusat antara lain pemerintah
pusat melalui Departemeten Dalam Negeri, Departemen Teknis, Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR), Bappenas, juga para pemain politik daerah
rajin melobi elit pusat, akan memiliki kemampuan menekan usulan
dari bawah digantikan dengan agenda-agenda sarat muatan politik
dari pusat.Tidaklah aneh bila kita menemukan bahwa program
pembiayaan kegiatan pemerintah daerah tidak sejalan dengan
kebutuhan masyarakat di daerahnya. Politik anggaran lokal telah
mencederai upaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan pusat dan
daerah. Proses desentralisasi fiskal pada akhirnya hanya
menumbuhkan rasa kebergantungan daerah sangat kuat terhadap
pemerintah pusat, karena tetap saja proses politik anggaran
mengambil porsi besar dalam menentukan arah kebijakan ekonomi suatu
daerah.
BAB V PENUTUP
5.1 KESIMPULANBanyak orang yang selama ini salah memahami
ekonomi politik, dimana mereka beranggapan bahwa ekonomi politik
itu adalah ilmu yang terdiri dari dua bidang studi, seolah ekonomi
politik dan politik ekonomi itu sama sebagaimana yang dikatakan
oleh beberapa teman saya. Pada umumnya mereka melihat bahwa ekonomi
politik ini adalah ilmu yang melihat dan menganalisa kedua bidang
tersebut. Dimana dalam pemahaman ini ekonomi dan politik merupakan
instrument untuk membedah ekonomi dan politik. Pada hal sebenarnya
ilmu ekonomi politik bukannya digunakan untuk membedah kedua bidang
tersebut, walaupun kedua bidang studi ini berangkat dari dua nama
bidang pengetahuan tapi bukan berarti dia mengkaji dua bidang yang
dimaksud.Menggabungkan kedua pemahaman tersebut, antara ekonomi dan
politik adalah sesuatu yang mustahil karena keduanya berangkat dari
dua pemahaman yang berbeda. Dimana ekonomi mencoba mengkaji
persoalan rumah tangga dan motif mengejar keuntungan sedangkan
politik berbicara tentang struktur kekuasaan. Jadi kedua bidang
studi ini adalah sesuatu yang mustahil untuk di gabungkan karena
masing-masing memiliki telaah yang sangat berbeda. Dalam hal ini
ekonomi politik tidak bisa dilihat sebagai satu bidang yang mencoba
menelaah dua bidang studi tapi ekonomi politik hanya menelaah satu
bidang studi, sebagaimana yang dikatakan oleh yustika bahwa ketika
ekonomi sudah disatukan dengan politik maka dia bukan lagi mengkaji
dua bidang yang berbeda tetapi sudah mengkaji satu bidang.Karena
itu ekonomi politik bukannya mengkaji ekonomi dan politik tapi
disini ekonomi politik adalah mencoba mengkaji politik dengan
menggunakan perspektif ekonomi. Disini ekonomi hanyalah sebagai
tools atau alat untuk membedah tentang hubungan ekonomi dengan
kekuasaan. Munculnya pandangan ini dilandasi oleh adanya pemahaman
bahwa antara tindakan ekonomi dengan proses politik memiliki
keterkaitan yang erat dan sulit untuk dipisahkan. Fenomena ini
adalah sesuatu yang bersifat holistic dan tidak bisa dikaji dengan
ilmu ekonomi umum ataupun dikaji dalam pemahaman politik yang
sempit.Banyak orang yang selama ini salah memahami ekonomi politik,
dimana mereka beranggapan bahwa ekonomi politik itu adalah ilmu
yang terdiri dari dua bidang studi, seolah ekonomi politik dan
politik ekonomi itu sama sebagaimana yang dikatakan oleh beberapa
teman saya. Pada umumnya mereka melihat bahwa ekonomi politik ini
adalah ilmu yang melihat dan menganalisa kedua bidang tersebut.
Dimana dalam pemahaman ini ekonomi dan politik merupakan instrument
untuk membedah ekonomi dan politik. Pada hal sebenarnya ilmu
ekonomi politik bukannya digunakan untuk membedah kedua bidang
tersebut, walaupun kedua bidang studi ini berangkat dari dua nama
bidang pengetahuan tapi bukan berarti dia mengkaji dua bidang yang
dimaksud.Menggabungkan kedua pemahaman tersebut, antara ekonomi dan
politik adalah sesuatu yang mustahil karena keduanya berangkat dari
dua pemahaman yang berbeda. Dimana ekonomi mencoba mengkaji
persoalan rumah tangga dan motif mengejar keuntungan sedangkan
politik berbicara tentang struktur kekuasaan. Jadi kedua bidang
studi ini adalah sesuatu yang mustahil untuk di gabungkan karena
masing-masing memiliki telaah yang sangat berbeda. Dalam hal ini
ekonomi politik tidak bisa dilihat sebagai satu bidang yang mencoba
menelaah dua bidang studi tapi ekonomi politik hanya menelaah satu
bidang studi, sebagaimana yang dikatakan oleh yustika bahwa ketika
ekonomi sudah disatukan dengan politik maka dia bukan lagi mengkaji
dua bidang yang berbeda tetapi sudah mengkaji satu bidang.Karena
itu ekonomi politik bukannya mengkaji ekonomi dan politik tapi
disini ekonomi politik adalah mencoba mengkaji politik dengan
menggunakan perspektif ekonomi. Disini ekonomi hanyalah sebagai
tools atau alat untuk membedah tentang hubungan ekonomi dengan
kekuasaan. Munculnya pandangan ini dilandasi oleh adanya pemahaman
bahwa antara tindakan ekonomi dengan proses politik memiliki
keterkaitan yang erat dan sulit untuk dipisahkan. Fenomena ini
adalah sesuatu yang bersifat holistic dan tidak bisa dikaji dengan
ilmu ekonomi umum ataupun dikaji dalam pemahaman politik yang
sempit.
5.2 SARANKalau kita mau maju tentu kita harus dapat menilai
kondisi sebelumnya agar dapat mengambil solusi.Orde baru (Orba) itu
sebenarnya yang salah adalah pemimpinnya bukan sistem
pemerintahannya. Jadiseharusnya yang dilakukan pemerintah orde
reformasi adalah memperbaiki (koreksi) atas kesalahankesalahan
pimpinan orde baru itu tapi bukanlah mengubah sistem
pemerintahannya.Kenyataannya bertolak belakang orde reformasi tidak
mengkoreksinya tapi malah mengubah-ubahsistem pemerintahan
negaranya dan mengulangi kesalahan yang sama seperti KKN. Kondisi
yangbertolak belakang inilah menjadikan permasalahan bangsa
Indonesia tidak selesai-selesai dan berlarut-larutsampai sekarang
ini. Bahkan permasalahan semakin menumpuk dan merembet
kemana-mana.Indonesiasemakin rentan akan gejolak, terpecah-pecah,
merosot serta tak habis-habisnya dirundung permasalahan,baik di
bidang ekonomi, hukum, keamanan, social budaya, politik dan moral
birokrat. Kitalihatlah sekarang ini tak terasa enam tahun lagi usia
reformasi Indonesia menyamai Orde Lama (Orla).Sementara kondisi
Indonesia masih tetap begini-begini saja dan belum stabil juga.
Pemerintah sepertinyahanya sibuk mengurusi demokrasi dan politik.
Sementara kesejahteraan, kesehatan, pendidikan dankesempatan kerja
yang diidam-idamkan rakyat Indonesia masih belum teratasi dengan
baik.Jadi untuk itu saya menyarankan pemerintah diera reformasi ini
untuk dapat melihat dengan jernihpermasalahan Orde Baru (Orba) itu
dan dapat mengatasi kesalahan-kesalahan pimpinan Orba.Itu satu satu
dulu hingga selesai. Jangan ikut-ikutan dengan sistem asing atau
negara majukarena mereka tidak tahu benar atau berbeda kondisi,
latar belakang dan kepentingan negaranya dengankondisi, kepentingan
dan latar belakang Negara Indonesia.Sistem pemerintahan Orba
sebenarnya masih bagus hanya saja pimpinannya yangmenyelewengkan
kekuasaaanya. Ada ungkapan yang menyebutkan bahwa sebagus apapun
aturan,hukum, sistem tidak akan berarti bila tidak diikuti
penguasanya/orangnya. Jadi yang penting sekali ituadalah koreksi
pelakunya atau orangnya.Terlepas dari kesalahan pimpinan orde baru
itu tapi sebenarnya dimasa pemerintah Orba lahIndonesia betul-betul
kuat, menyatu dan terorganisir dari Sabang hingga Merauke. Bahkan
negara tetanggamenyegani Indonesia kala itu. Janganlah Indonesia
dijadikan kelinci percobaan (eksperimen)para elite politik,
misalnya membuat undang undang asal-asalan atau tidak berkualitas
karenayang rugi tetap rakyat dan negara Indonesia
juga.Desenteralisasi telah menimbulkan persaingan danketegangan
politik dan ekonomi antara sesama rakyat Indonesia. Kekuasaan dan
kekuatan negara telahmelemah dan terbagi-bagi akibat pemilu
langsung dan kembali menjadi kedaerahan (sukuisme). Habislahwaktu,
energi dan dana dengan sia-sia hanya karena tidak bisa menentukan
permasalahan mana yangbenar atau salah. Sementara kepentingan utama
rakyat Indonesia masih banyak yang belum teratasi danhutang negara
semakin menumpuk yang kesemuanya ini menjadikan Indonesia
tertinggaldi segala bidang.Semoga saran ini dapat menjadikan
pemerintah di era reformasi ini menjadi lebih baik dan majudan
dicintai rakyatnya dan di forum internasional lebih bijak lagi
dalam menghadapi era globalisasi,penjajahan gaya baru yang
digulirkan Negara asing atau maju.
5.3 DAFTAR PUSTAKABasri, Faisal (1997).Perekonomian Indonesia
Menjelang Abad XXI.Jakarta:
Erlangga.http://aisyahasmoro.blogspot.com/2011/11/isd-dalam-bidang-ekonomi-dan-politik.htmlO.
Krueger, Anne (June 1974). The Political Economy of the
Rent-Seeking Society. American Economic Review, 64(3),
pp.291303Jefferey M. Sellers, National Local Political Economies
and Varieties of Capitalism: A Classification and Analysis of
Twenty-One OECD Countries, Paper presented at American Political
Science Association Meeting, Phiadelphia, PA, (August 28- 30,
2003). http://www.allacademic.com/meta/p62168_index.htmlChanchal
Kumar Sharma, 'When Does decentralization deliver? The Dilemma of
Design', South Asian Journal of Socio-Political Studies6 (2005a).
hal. 44Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan UNDP. Studi
Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah: 2001-2007. Pdf copy(Juli 2008).
Lihat di http://www.undp.or.id/pubs/docs/pemekaran_ID.pdf.Wallace
Oates, An Essay on Fiscal Federalism. Journal of Economic
Literature 37(1999), 1120-1. Bardhan, P. and D. Mookherjee (2000).
"Capture and governance at local and national levels." The American
Economic Review90(2): 135-139.Ai Maryati Shalihal, Gender
Budgeting: Upaya Mewujudkan Demokrasi Anggaran, dalam Membangun
Indonesia dari Daerah: Partisipasi Publik dan Politik Anggaran
Daerah, editor I Made Leo Wiratma, M. Djadijono, dan TA. Legowo
(CSIS: Jakarta, 2007).
2
