DINAS KESEHATAN

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

LAPORAN KINERJA

PROGRAM PEMBINAAN KESEHATAN

MASYARAKAT

Daftar IsiHalaman

BAB I Gambaran Umum.....................................................................................6

A. Latar Belakang.........................................................................................................6

B. Maksud dan Tujuan..................................................................................................7

C. Struktur Organisasi...................................................................................................7

D. Tugas dan Fungsi......................................................................................................9

E. Isu-isu Strategis.......................................................................................................10

BAB II Perencanaan Kinerja.............................................................................11

A. Perjanjian Kinerja...................................................................................................11

B. Indikator Kinerja Program Kesehatan Masyarakat.............................................11

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA...........................................................15

A. Capaian Kinerja Organisasi....................................................................................15

1. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pembinaan Gizi Masyarakat....................15

a. Persentase Ibu hamil KEK yang mendapat makanan tambahan......................16

b. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif.........18

c. Persentase bayi baru lahir mendapat IMD.......................................................18

d. Persentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan...........................19

e. Persentase remaja putri yang mendapat TTD..................................................20

2. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pembinaan Kesehatan Keluarga..............21

3. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga.....35

4. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Penyehatan Lingkungan...........................36

5. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Promkes dan Pemberdayaan Masyarakat.37

6. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanan

2

Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Kesmas................................38

F. Realisasi Anggaran.............................................................................................39

BAB IV KESIMPULAN.....................................................................................40

3

Daftar Tabel

Halaman

Tabel 1. Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi DIY.........................................12

Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Pembinaan Gizi Masyarakat Tahun 2018...........16

Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja Program Pembinaan Kesga Tahun 2018.............21

Tabel 4. Capaian Kinerja Kabupaten/Kota Kunjungan KN1 Tahun 2018..................23

4

Daftar Gambar

Halaman

Gambar 1. Struktur Dinas Kesehatan DIY 2018...........................................................9

Gambar 2. Presentase ibu hamil KEK yang mendapat makana tambahan..................17

Gambar 3. Persentase ibu hamil mendapat 90 TTD selama kehamilan......................18

Gambar 4. Persentase bayi baru lahir mendapat IMD.................................................19

Gambar 5. Persentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan.....................19

Gambar 6. Persentase remaja putri yang mendapat TTD............................................20

Gambar 7. Capaian KN1 Tahun 2013-2019................................................................23

Gambar 8. Capaian Pelayanan Antenatal Ke Empat (K4) tahun 2013-2018..............26

5

BAB I

Gambaran Umum

A. Latar Belakang

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan

fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan

anggaran. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kesehatan dapat

berlangsung dengan bijaksana, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai

dengan prinsip-prinsip good governance sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan

Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dimana salah satu upaya yang ditunjukan

dari sistem Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah khususnya bidang

Kesehatan Masyarakat (Satuan Kerja 03) Dinas Kesehatan Tahun 2018

dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB

RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang

Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang

baik (good governance) di Indonesia. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah Dinas Kesehatan Tahun 2018 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas

kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Kesehatan dalam hal ini

Bidang Kesehatan Masyarakat.

2. Mendorong Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan di dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada

6

peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Bidang Kesehatan

Masyarakat untuk meningkatkan kinerjanya.

4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Bidang Kesehatan

Masyarakat Dinas Kesehatan DIY di dalam pelaksanaan program/kegiatan

dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan laporan kinerja Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi

merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja pada tahun 2018 dalam

mencapai target dan sasaran program seperti yang tertuang dalam rencana

strategis, dan ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja Bagian

Kesehatan Keluatrga dan Gizi oleh pejabat yang bertanggungjawab.

C. Struktur Organisasi

Dinas Kesehatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa

Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah

Daerah Istimewa Yogyakarta. Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana

penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai

berikut:

1. Kepala Dinas Kesehatan DIY yang membawahi :

2. Sekretariat terdiri dari :

a. Subbagian Umum;

b. Subbagian Keuangan;

c. Subbagian Program.

3. Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan terdiri dari :

a. Seksi Pengendalian Penyakit;

b. Seksi Surveilan dan Imunisasi;

7

c. Seksi Penyehatan Lingkungan.

4. Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari;

a. Seksi Kesehatan Dasar;

b. Seksi Kesehatan Rujukan dan Kesehatan Khusus;

c. Seksi Pelayanan Informasi Kesehatan.

5. Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari :

a. Seksi Kesehatan Keluarga;

b. Seksi Promosi Kesehatan dan Kemitraan;

c. Seksi Gizi.

6. Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri dari;

a. Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan;

b. Seksi Bina Tenaga dan Sarana Kesehatan;

c. Seksi Farmasi, Makanan, Minuman dan Alat Kesehatan.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas

8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pelaksanaan anggaran pada tahun 2018 masih menggunakan struktur Perdais

3 tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa

Yogyakarta meskipun Renstra 2017-2022 yang ditetapkan pada Mei 2018

disusun berdasarkan proyeksi struktur baru Pemerintah Daerah DIY.

8

Gambar 1. Struktur Dinas Kesehatan DIY 2018

D. Tugas dan Fungsi

Tugas Dinas Kesehatan DIY sesuai dengan pasal 3 ayat (1) pada Peraturan

Gubernur DIY Nomor 57 Tahun 2015 adalah melaksanakan urusan Pemerintah

Daerah di bidang kesehatan dan kewenangan dekonsentrasi serta tugas

pembantuan yang diberikan oleh pemerintah. Untuk melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program dan pengendalian di bidang kesehatan

2. Perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan

3. Pengendalian penyakit, pengelolaan survailan dan kejadian luar biasa, imunisasi

serta pelaksanaan penyehatan lingkungan

4. Pengelolaan kesehatan dasar, rujukan khusus

5. Penyelenggaraan pelayanan informasi kesehatan

6. Pengelolaan kesehatan keluarga, gizi, promosi kesehatan dan kemitraan

7. Pengelolaan pembiayaan dan jaminan kesehatan

8. Pembinaan tenaga dan sarana kesehatan, farmasi, makanan, minuman dan alat

kesehatan

9

9. Pengembangan obat dan upaya kesehatan tradisional

10. Pemberian fasilitasi penyelenggaraan urusan kesehatan Kabupaten/Kota

11. Pelaksanaan pelayanan umum di bidang kesehatan

12. Pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja urusan kesehatan

13. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan

14. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas

15. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi

dan tugasnya.

E. Isu-isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu

menemukenali dan erespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan

yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal

maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Dinas Kesehatan

antara lain sebagai berikut:

1. Kesetaraan derajat kesehatan DIY dibandingkan berbagai wilayah di Asia

tenggara

2. Kesehatan Ibu, Bayi dan Balita

3. Status Gizi

4. Kematian akibat penyakit tidak menular

5. Potensi endemisitas penyakit menular

6. Mutu dan akses pelayanan kesehatan

7. Jaminan dan pembiayaan kesehatan

8. Bencana, wabah dan kecelakaan

10

BAB II

Perencanaan Kinerja

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja antara kementrian kesehatan yang diwakili Dirjend

Kesehatan Masyarakat dengan Dinas Kesehatan DIY pada pada program di

lingkup Bidang Kesehatan Masyarakat telah ditetapkan dalam dokumen

penetapan kinerja yang merupakan suatu dokumen pernyataan

kinerja/perjanjian kinerja antara Kementrian dan instansi tehnis di daerah untuk

mewujudkan target kinerja tertentu dengan didukung sumber daya yang tersedia.

Indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan menjadi kesepakatan

yang mengikat untuk dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sebagai upaya

mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat

Indonesia. Perjanjian penetapan kinerja tahun 2018 yang telah ditandatangani

bersama oleh Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat dan Kepala Dinas

Kesehatan DIY berisi Indikator, antara lain:

B. Indikator Kinerja Program Kesehatan Masyarakat

Indikator kinerja program Kesehatan Masyarakat terdiri dari 28 Indikator

yang dianggap dapat merefleksikan kinerja program dilingkup kesehatan

masyarakat, yang meliputi:

11

12

No Sasaran

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Target Target

provinsi

Capaian

(1) (2) (3) (4)

1. Pembinaan Gizi

Masyarakat

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Persentase ibu hamil Kurang

Energi Kronik yang mendapat

makanan tambahan

Persentase ibu hamil yang

mendapat Tablet Tambah

Darah (TTD)

Persentase bayi usia kurang

dari 6 bulan yang mendapat

ASI eksklusif

Persentase bayi baru lahir

mendapat Inisiasi Menyusu

Dini (IMD)

Persentase balita kurus yang

mendapat makanan tambahan

Persentase remaja puteri yang

mendapat Tablet Tambah

Darah (TTD)

80%

95%

47%

47%

85%

25%

90

98

74

75

95

50

98,41

90,59

75,92

87,50

98,13

54,60

2. Pembinaan

Kesehatan

Keluarga

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Persentase kunjungan neonatal

pertama (KN1)

Persentase ibu hamil yang

mendapatkan pelayanan

antenatal ke empat (K4)

Persentase Puskesmas yang

melaksanakan penjaringan

kesehatan untuk peserta didik

kelas 1

Persentase Puskesmas yang

melaksanakan penjaringan

kesehatan untuk peserta didik

kelas 7 dan 10

Persentase Puskesmas yang

menyelenggarakan kegiatan

kesehatan remaja

Persentase Puskesmas yang

melaksanakan kelas ibu hamil

Persentase Puskesmas yang

melakukan Orientasi Program

Perencanaan Persalinan dan

Pencegahan Komplikasi (P4K)

85%

78%

65%

55%

40%

87%

95%

85

73

99,7

84

62,8

100

100

93,66

90,12

100

93,39

62,81

100

100

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Perkembangan terbaru membuktikan bahwa manajemen tidak cukup

hanya memastikan bahwa proses pengelolaan manajemen berjalan dengan efisien.

Diperlukan instrumen baru, pemerintahan yang baik (good governance) untuk

memastikan bahwa manajemen berjalan dengan baik. Selain itu, budaya

organisasi turut mempengaruhi penerapan pemerintahan yang baik di Indonesia.

Pengukuran kinerja dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dilakukan

dengan cara membandingkan target kinerja sebagaimana telah ditetapkan

dalam penetapan kinerja pada awal tahun anggaran dengan realisasi kinerja

yang telah dicapai pada akhir tahun anggaran. Laporan kinerja merupakan bentuk

akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap

instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan

dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta

pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran

kinerja.

Indikator kinerja program Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan

Provinsi DIY terdiri dari:

1. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pembinaan Gizi Masyarakat

13

Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Pembinaan Gizi Masyarakat Tahun 2018Sasaran

Program/KegiatanIndikator Kinerja Target

Nasional

Target Provinsi

Capaian Provinsi

Pembinaan Gizi masyarakat

1.Persentase ibu hamil KEK yang mendapat makanan tambahan

80% 90% 98,41%

2.Persentase ibu hamil yang mendapat TTD

95% 98% 90,59%

3.Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif

47% 74% 75,92%

4.Persentase bayi baru lahir mendapat IMD

47% 75% 87,50%

5.Persentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan

85% 95% 98,13%

6.Persentase remaja putri yang mendapat TTD

25% 50% 54,60%

a. Persentase Ibu hamil KEK yang mendapat makanan tambahan

Ibu hamil kurang energi kronis (KEK) memiliki faktor resiko yang lebih

besar untuk melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah dan pendek. Ibu

hamil KEK lebih banyak terjadi pada mereka yang memiliki status ekonomi

dan pendidikan yang rendah hingga menengah serta tinggal di desa.

Berdasarkan hasil Survey Diet Total (SDT) tahun 2014 kecukupan energi dan

protein pada ibu hamil perlu mendapat perhatian terutama di perdesaan. Ibu

hamil dengan tingkat kecukupan energi sangat kurang (<70% AKE) di

perdesaan (52,9%), sementara di perkotaan (51,5%). Resiko KEK juga

meningkat seiring dengan bertambahnya usia kehamilan. Menurut Kedir (2014)

ibu hamil yang mendapat konseling gizi resikonya menjadi KEK akan turun

sebesar 36%.

Pemberian makanan tambahan ibu hamil KEK disertai konseling gizi

diharapkan dapat memperbaiki status gizi ibu. Namun masih ada kendala dalam

proses pemberiannya terutama terkait kepatuhan. Tren capain pemberian

makanan tambahan ibu hamil KEK di DIY dapat dilihat pada gambar 1.

14

2015 2016 2017 2018 20190

20

40

60

80

100

120

13

5065

8095

42.8733.68

91.0498.41

Presentase ibu hamil kek yang mendapat makanan tambahan

Target Capaian

Gambar 2. Presentase ibu hamil KEK yang mendapat makana tambahan

a. Persentase ibu hamil yang mendapat TTD

Pemberian tablet tambah darah (TTD) pada ibu hamil diharapkan mampu

menurunkan resiko anemia akibat kehamilan. Namun capain pemberian TTD

sebanyak 90 tablet selama kehamilan tergolong stagnan bahkan sejak dua tahun

terakhir dibawah target yang diharapkan. Menurut Kamua (2018) pengetahuan

tentang manfaat TTD, konseling mengenai dampak pemberian TTD dan

kehamilan pertama merupakan faktor yang meningkatkan kepatuhan dalam

mengkonsumsi tablet tambah darah. Disamping beberapa faktor diatas

ketepatan waktu dalam mendapat pelayanan kehamilan (K1) juga

mempengaruhi capaian pemberian TTD pada ibu hamil.

Beberapa faktor yang diduga menjadi penghambat capaian pemberian

TTD adalah tidak semua ibu hamil mendapat konseling mengenai manfaat dan

dampak pemberian TTD. Terdapat 11% ibu hamil di DIY yang melakukan

pemeriksaan kehamilan pertama setelah trimester 1 sehingga akan

mempengaruhi jadwal pemberian TTD. Perlu upaya lintas program dan lintas

sektor untuk meningkatkan capain pemberian 90 TTD pada ibu hamil.

15

2015 2016 2017 2018 2019707580859095

100

8285

9095

98

89.01 90.4 89.25 90.59

Persentase ibu hamil yang mendapat 90 TTD selama kehamilan

Target Capaian

Gambar 3. Persentase ibu hamil mendapat 90 TTD selama kehamilan

b. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif

Capaian pemberian ASI Eksklusif pada bayi kurang dari 6 bulan di DIY

sudah jauh diatas target yang diharapkan. Namun bila angka ini disandingkan

dengan capaian pemberian ASI eksklusif pada bayi 5 bulan 29 hari

menunjukkan masih banyak bayi yang tidak lulus ASI Eksklusif selama 6

bulan.

2015 2016 2017 2018 20190

1020304050607080

39 42 44 47 50

69.9962.79

74.9 75.92

Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif

Target Capaian

Gambar 3. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif

c. Persentase bayi baru lahir mendapat IMD

Capaian persentase bayi baru lahir mendapat Inisiasi Menyusu Dini

(IMD) di DIY jauh diatas target yang diharapkan. IMD pada bayi baru lahir

diharapkan dapat meningkatkan keberhasilan pemberian ASI Esklusif dan

mengurangi angka kematian bayi akibat infeksi.

16

2015 2016 2017 20180

20

40

60

80

100

38 41 44 47

84.18 85.89 80.99 87.5

Persentase bayi baru lahir mendapat IMD

Target Capaian

Gambar 4. Persentase bayi baru lahir mendapat IMD

d. Persentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan

Berdasarkan hasil Survey Diet Total tahun 2014 diketahuo bahwa 55,7%

balita mengkonsumsi makanan dibawah angka kecukupan energi. Pemberian

makanan tambahan kepada kelompok rawan yaitu balita kurus merupakan salah

satu strategi untuk mengatasi masalah gizi. Capaian pemberian balita kurus

mendapat makanan tambahan selama dua tahun terakhir sudah diatas target

yang diharapkan. Beberapa upaya telah dilakukan antaralain penyusunan buku

pedoman.

2015 2016 2017 2018 20190

20

4060

80100

120

70 75 80 85 90

49.8832.32

93.79 98.13

Persentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan

Target Capaian

Gambar 5. Persentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan

17

e. Persentase remaja putri yang mendapat TTD

Capaian pemberian TTD pada remaja putri di DIY jauh diatas target yang

diharapkan. Anemia pada remaja putri di DIY merupakan salah satu

permasalahan tersendiri . Berdasarkan hasil survey tahun 2012 terdapat 36%

remaja putri DIY yang menderita anemia, sedangkan hasil survey pada tahun

2018 terjadi perbaikan prevalensi anemia pada remaja yaitu sebesar 19,3%

dengan resiko KEK sebesar 46%. Hal ini menunjukkan perlu upaya ekstra

dalam perbaikan kualitas gizi pada remaja putri.

2015 2016 2017 2018 20190

10

20

30

40

50

60

1015

2025

30

11.09

33.82

48.8954.6

Persentase remaja putri yang mendapat TTD

Target Capaian

Gambar 6. Persentase remaja putri yang mendapat TTD

18

2. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pembinaan Kesehatan Keluarga

Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja Program Pembinaan Kesehatan Keluarga Tahun 2018

Sasaran Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Target Nasional

Target Provinsi

Capaian Provinsi

Pembinaan Kesehatan Keluarga

1. Persentase kunjungan neonatal pertama (KN1)

85% 85% 93,66%

2.Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal ke empat (K4)

78% 73% 90,12%

3.Persentase Puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas 1

65% 99,7% 100%

4.Persentase Puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas 7 dan 10

55% 84% 93,39%

5.Persentase puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan remaja

40% 62,8% 62,81%

6.Persentase Puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil

87% 100% 100%

7.Persentase Puskesmas yang melakukan orientasi program P4K

95% 100% 100%

19

a. Persentase Kunjungan Neonatal Pertama (KN1)

Indikator antara untuk penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka

Kematian Bayi (AKB) dicapai melalui upaya mendorong persalinan di fasilitas

kesehatan, yang kemudian berlanjut kepada pelayanan kunjungan neonatal

sebagai upaya lanjutan didalam menurunkan AKB. Oleh karena itu kunjungan

neonatal pertama (KN1) merupakan salah satu indikator yang penting dalam

upaya penurunan kematian bayi. Berdasarkan laporan rutin Dinas Kesehatan

Provinsi DIY, kematian bayi (0-11 bulan) tahun 2018 sebanyak 319 kasus,

diantara kasus tersebut, sebanyak 235 kasus (73,67%) terjadi pada bulan

pertama (masa neonatal). Kemudian dari 235 kasus kematian neonatal,

sebanyak 183 kasus (77,87%) terjadi pada minggu pertama. Jika kematian masa

neonatal dapat diturunkan, maka jumlah kematian bayi juga akan menurun.

Berdasarkan rekomendasi buku saku pelayanan kesehatan neonatal

esensial, saat kunjungan neonatal pertama dilakukan deteksi dini kemungkinan

permasalahan yang mungkin dihadapi bayi baru lahir menggunakan pendekatan

Manajeman Terpadu Bayi Muda (MTBM) sekaligus memastikan pelayanan

yang seharusnya didapatkan oleh bayi baru lahir sudah diberikan. Pelayanan

yang diberikan saat bayi baru lahir pada 6-48 jam pertama yaitu IMD,

pemberian Vitamin K1, Pemberian imunisasi Hb0, pengukuran tinggi dan berat

badan dan pemberian salep mata. Indikator KN1 dihitung dari jumlah bayi baru

lahir usia 6 jam sampai 48 jam yang mendapat pelayanan kunjungan neonatal

pertama dibagi jumlah bayi lahir hidup dikali 100%.

20

2013 2014 2015 2016 2017 20180

20

40

60

80

100

120 99.69 99.63 99.64 99.18 94.88

93.6681

95.9

KN 1 RiskesdasLinear (Riskesdas)

Gambar 7. Capaian KN1 Tahun 2013-2018

Berdasar hasil Riset kesehatan dasar (Riskesdas) 2018, capaian KN1 DIY

tahun 2018 sebesar 95,9%, meningkat dibanding tahun 2013 sebesar 81%.

Sedangkan berdasar data rutin program kesehatan keluarga, tren KN1 dari

tahun 2013 hingga 2018 secara cakupan mengalami penurunan. Namun

demikian capaian tahun 2018 telah mencapai target. Hal tersebut disebabkan

perbaikan kualitas dari yang sebelumnya merupakan indikator akses menjadi

indikator kualitas. Selain itu, terlihat capaian data rutin dengan data survei

hampir sama, menunjukkan kualitas laporan data rutin sudah baik.Tabel 4. Capaian Kinerja Kabupaten/Kota Kunjungan Neonatal Pertama Tahun 2018

Kabupaten/kota Capaian kinerja

Sleman 98,87%

Bantul 93,32%

Kulon Progo 84,95%

Gunung Kidul 94,89%

Kota Yogyakarta 88,26%

21

Dari sisi capaian kinerja Provinsi DIY telah mencapai target meskipun

setelah di breakdown per kabupaten/kota terdapat dua kabupaten yang belum

menyampai target yaitu Kabupaten Kulon Progo.

Dilihat dari perannya maka faktor yang mendukung capaian cakupan

Kunjungan Neonatal Pertama di Provinsi DIY antara lain sebagai berikut:

1) Penyediaan aspek legal, aspek legal ini sangat penting didalam pelaksanaan

pelayanan. Aspek legal yang telah berhasil dicapai adalah masuknya KN1

menjadi isu strategis di bidang kesehatan (muncul Resntra Dinkes DIY 2017-

2022). Dengan telah masuknya KN 1 menjadi isu strategis maka perencanaan

dan anggaran untuk mendukung kegiatan ini menjadi lebih kuat.

2) Diperolehnya dukungan dari organisasi profesi dan lintas program dalam

penggerakan anggotanya untuk melaksanakan KN 1. Dukungan ini dapat

diperoleh melalui advokasi dan sosialisasi yang dilakukan seksi kesehatan

keluarga terhadap organisasi profesi, dan pelibatan organisasi profesi terkait di

wilayah Provinsi DIY seperti IDI, IDAI, PPNI, IBI serta IAKMI.

3) Sistem informasi dan pelaporan yang baik antara dinas kesehatan kabupaten

kota di wilayah kerja dinas kesehatan provinsi DIY. Sistem pelaporan telah

dilakukan secara online melalui website: kesgadiy.web.id

4) Upaya untuk menjangkau pelayanan ibu bersalin dan bayi baru lahir sesuai

standar melalui Jampersal dan jaminan kesehatan semesta.

Hambatan–hambatan dalam pencapaian cakupan kunjungan neonatal

pertama antara lain sebagai berikut:

1) Kurangnya pengetahuan dan pemahaman dari ibu hamil dan keluarga terkait

pelayanan kesehatan bayi baru lahir.

2) Belum optimalnya peran keluarga/masyarakat terhadap penggunaan buku

KIA.

3) Jumlah distribusi SDM kesehatan yang masih belum merata, sehingga belum

semua ibu hamil mendapatkan pelayanan Kunjungan Neonatal sesuai standar

22

4) Sistem jaminan kesehatan di Provinsi DIY belum terintegrasi dengan baik.

Hal tersebut menyebabkan pengembangan jaminan kesehatan di satu

wilayah kabupaten/kota dengan wilayah lain masih cenderung bersifat

mandiri dan parsial. Konsekuensi yang muncul fasilitas jaminan kesehatan

bagi masyarakat di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak

diberikan secara seragam dan setara

b. Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal ke empat (K4)

Indikator ini memperlihatkan akses pelayanan kesehatan terhadap ibu

hamil dan tingkat kepatuhan ibu hamil dalam memeriksakan kehamilannya

tenaga kesehatan minimal 4 kali, sesuai dengan ketetapan waktu kunjungan.

Melalui kegiatan ini diharapkan ibu hamil dapat dideteksi secara dini adanya

masalah atau gangguan atau kelainan dalam kehamilannya dan dilakukan

penanganan secara cepat dan tepat.

Pada saat ibu hamil melakukan pemeriksaan kehamilan, tenaga

kesehatan memberikan pelayanan antenatal secara lengkap (10 T) yang terdiri

dari: timbang badan dan ukur tinggi badan, ukur tekanan darah, nilai status gizi

(ukur LiLA), ukur tinggi fundus uteri, tentukan presentasi janin dan denyut

jantung janin, skrining status imunisasi TT dan bila perlu pemberian imunisasi

Td, pemberian tablet besi (90 tablet selama kehamilan), tes laboratorium

sederhana (Golongan Darah, Hb, Glukoprotein Urin) dan skrining terhadap

Hepatitis B, Sifilis, HIV, Malaria, TBC, tata laksana kasus, dan temu wicara/

konseling termasuk P4K serta KB pasca salin.

23

2013 2014 2015 2016 2017 20188082848688909294 92.02 92.81 92.59 92.58 91.85

90.1285.5

90.2

K4 RiskesdasLinear (Riskesdas)

Gambar 8. Capaian Pelayanan Antenatal Ke Empat (K4) tahun 2013-2018

Berdasar data Riskesdas 2018, cakupan K4 DIY mencapai 90,2%,

meningkat dibanding tahun 2013 sebesar 85,5%. Sedangkan berdasar data rutin

program kesehatan keluarga capaian K4 mengalami penurunan dari sebesar

92,02% pada 2013 menjadi 90,12% pada 2018. Hal tersebut disebabkan

perbaikan kualitas dari yang sebelumnya merupakan indikator akses menjadi

indikator kualitas. Selain itu, terlihat capaian data rutin dengan data survei

hampir sama, menunjukkan kualitas laporan data rutin sudah baik.

Faktor Pendukung peningkatan cakupan kunjungan K4 di Provinsi DIY

adalah sebagai berikut,

1) Adanya peningkatan kapasitas, pelatihan untuk tenaga kesehatan dalam

upaya peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan antenatal terpadu dan

kelas ibu.

2) Pelayanan antenatal sesuai standar minimal 4 kali selama kehamilan

merupakan komponen dari Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Kabupaten/Kota (Aspek legal berupa dukugan kebijakan)

3) Tersedianya alat deteksi risiko ibu hamil yang terdiri dari pemeriksaan Hb,

tes kehamilan, golongan darah serta tes glukoproteinuria di semua fasilitas

pelayanan kesehatan di wilayah kerja Dinas kesehatan Provinsi DIY.

4) Dukungan dana pelacakan ibu hamil, dan kegiatan luar gedung untuk

pemeriksaan ibu hamil dari dana BOK, dll

24

5) Monitoring dan evaluasi secara berjenjang dan berjalan secara terus

menerus

6) Sistem informasi dan pelaporan yang baik dan telah online antara dinas

kesehatan kabupaten kota di wilayah kerja dinas kesehatan provinsi DIY.

Faktor penghambat dalam pencapaian cakupan kunjungan K4 di Dinas

Kesehatan Provinsi DIY antara lain,

1) Ibu hamil masih ada yang datang tidak pada di trimester 1 karena:

a) Pengetahuan ibu hamil dan keluarga yang kurang seputar kehamilan,

partisipasi masih belum optimal

b) Kurangnya peran serta perangkat desa, tokoh masyarakat, dan tokoh

agama dalam memberikan promosi kesehatan khususnya informasi

pemeriksaan antenatal rutin ke tenaga kesehatan dan mendorong ibu

hamil mengikuti kelas ibu hamil

2) Masih ada ibu hamil yang tidak tercatat pada kunjungan di trimester 3 (drop

out) karena :

a) Ada ibu hamil yang selalu berpindah-pindah tempat pelayanan dalam

kunjungan antenatal.

3) Kompleksitas permasalahan di masyarakat belum diimbangi secara kuantitas

dan kualitas SDM

c. Persentase Puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan untuk

peserta didik kelas 1

Penjaringan kesehatan adalah skrining kesehatan yang dilakukan

terhadap siswa. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengetahui secara dini adanya

kemungkinan permasalahan kesehatan pada anak usia sekolah. Pemeriksaan

kesehatan terhadap siswa antara lain pemeriksaan status gizi, tajam penglihatan,

tajam pendengaran, kesehatan gigi dan mulut, kesehatan reproduksi, kesehatan

mental emosional, serta kebugaran jasmani.

25

Puskesmas wajib melaksanakan skrining kesehatan pada setiap sekolah di

wilayah kerjanya. Skrining kesehatan ini dilaksanakan terhadap siswa baru.

Indikator puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan merupakan

indikator baru, yang sebelumnya adalah persentase penjaringan sekolah.

Perubahan indikator ini merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas

layanan skrining kesehatan. Diharapkan dengan perubahan indikator ini,

kegiatan penjaringan kesehatan dapat dilaksanakan di setiap sekolah tanpa

terkecuali.

Indikator puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan peserta

didik kelas 1 dihitung dari jumlah puskesmas yang melaksanakan penjaringan

kesehatan terhadap seluruh SD/MI di wilayah kerjanya dibagi jumlah seluruh

puskesmas dikalikan 100%. Persentase puskesmas yang melaksanakan

penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas 1 tahun 2018 sebesar 100%.

Artinya seluruh SD/MI di DIY sudah mendapatkan layanan skrining kesehatan

terhadap peserta didiknya.

Upaya / Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target penjaringan

kesehatan bagi peserta didik kelas 1 pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1) Penguatan koordinasi Tim Pembina UKS Provinsi dan daerah melalui

Pertemuan Evaluasi Akselerasi UKS.

2) Bimbingan Teknis dan Supervisi Pembinaan dan Pelaksanaan UKS di daerah

melalui kegiatan Lomba Sekolah Sehat 2018

3) Penyediaan sarana penjaringan kesehatan melalui Pengadaan UKS Kit bagi

Puskesmas. UKS Kit berisi peralatan kesehatan yang diperlukan bagi

petugas Puskesmas untuk melaksanakan penjaringan kesehatan di sekolah.

Faktor Pendukung yang dilakukan untuk mencapai target penjaringan

kesehatan bagi peserta didik kelas 1 pada tahun 2018 sebagai berikut:

1) Aspek legal yang memadai

Masuknya penjaringan kesehatan Renstra dan SPM Bidang Kesehatan

Kab/Kota sebagai salah satu indikator, menjadikan penjaringan kesehatan

26

merupakan kegiatan prioritas dalam pembangunan kesehatan di Indonesia.

Hal tersebut mendorong daerah untuk membuat kebijakan-kebijakan daerah

yang mendukung pelaksanaan penjaringan kesehatan, serta mendukung

Puskesmas dalam menjalankan kegiatan-kegiatan lainnya terkait kesehatan

usia sekolah di wilayah kerja.

2) Tersedianya biaya operasional

Adanya APBN Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang dialokasikan

untuk seluruh puskesmas, hal tersebut sangat mendukung Petugas

Puskesmas dalam melaksanakan kegiatan penjaringan kesehatan karena

biaya transportasi dari puskesmas ke sekolah dapat diakomodir melalui

APBN BOK tersebut.

Faktor penghambat untuk mencapai target penjaringan kesehatan bagi

peserta didik kelas 1 pada tahun 2018 antara lain sebagai berikut:

1) Keterbatasan SDM Puskesmas dibandingkan dengan jumlah sekolah/peserta

didik di wilayah kerja

2) Kurangnya koordinasi/ komitmen Lintas Sektor TP UKS di Kab/Kota,

Kecamatan, Puskesmas dan Sekolah dalam mendukung dan melaksanakan

penjaringan kesehatan.

d. Persentase puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan untuk

peserta didik kelas 7 dan 10

Penjaringan kesehatan adalah skrining kesehatan yang dilakukan terhadap

siswa. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengetahui secara dini adanya

kemungkinan permasalahan kesehatan pada anak usia sekolah. Pemeriksaan

kesehatan terhadap siswa antara lain pemeriksaan status gizi, ketajaman

penglihatan, ketajaman pendengaran, kesehatan gigi dan mulut, kesehatan

reproduksi, kesehatan mental emosional, serta kebugaran jasmani.

Puskesmas wajib melaksanakan skrining kesehatan pada setiap sekolah di

wilayah kerjanya. Skrining kesehatan ini dilaksanakan terhadap siswa baru.

Indikator puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan peserta didik

27

kelas 7 dan 10 dihitung dari jumlah puskesmas yang melaksanakan penjaringan

kesehatan terhadap seluruh SMP/MTs dan SMA/MA/SMK di wilayah kerjanya

dibagi jumlah seluruh puskesmas dikalikan 100%. Persentase puskesmas yang

melaksanakan penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas 7 dan 10 tahun

2018 sebesar 93,39%. Artinya baru 113 puskesmas yang melaksanakan

penjaringan kesehatan terhadap seluruh sekolah di wilayahnya.

Sebagaimana telah disampaikan diatas bahwa indikator ini merupakan

indikator yang menghitung puskesmas yang telah melaksanakan penjaringan

peserta didik kelas 7 dan 10. Adapun secara umum, faktor pendukung

keberhasilan tercapaiannya indikator ini adalah :

1) Sarana didalam pelaksanaan penjaringan sudah banyak terdapat di

puskesmas.

2) Adanya dukungan dalam menjangkau sekolah melalui dana BOK

3) Penjaringan dari sisi implementasi sudah dilaksanakan sejak lama (walaupun

dimasa lalu masih belum mencapai target)

Beberapa upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator penjaringan

peserta didik kelas 7 & 10 antara lain sebagai berikut:

1) Mensosialisasikan indikator, merupakan upaya penting yang telah dilakukan

pada tahun sebelumnya yang kemudian tetap dilanjutkan pada tahun 2018.

2) Penguatan melalui organisasi pramuka juga menjadi upaya yang diharapkan

mampu mensosialisasikan kesehatan anak usia sekolah di usia sebayanya.

3) Pelatihan dan orientasi upaya kesehatan anak usia sekolah.

Faktor Penghambat tercapaiannya indikator penjaringan peserta didik

kelas 7 & 10 adalah sebagai berikut:

1) Keterbatasan SDM Puskesmas dibandingkan dengan jumlah sekolah/peserta

didik di wilayah kerja

2) Waktu untuk melakukan pemeriksaan yang kurang fleksible karena berada

pada saat jam pelajaran berlangsung.

28

e. Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan remaja

Model pelayanan kesehatan remaja yang memenuhi kebutuhan dan selera

remaja diperkenalkan dengan sebutan Pelayanan Kesehatan peduli Remaja

(PKPR), yaitu pelayanan kesehatan yang ditujukan dan dapat dijangkau remaja,

menyenangkan, menerima remaja dengan tangan terbuka, menghargai remaja,

menjaga kerahasiaan, peka akan kebutuhan terkait dengan kesehatannya, serta

efektif dan efisien dalam memenuhi kebutuhan tersebut.

PKPR ditujukan untuk semua remaja (10-19 tahun) baik di sekolah

maupun di luar sekolah, seperti kelompok remaja masjid, gereja, karang taruna,

pramuka, dll. Pelayanan kesehatan remaja dapat pula diperluas pada kelompok

remaja yang tidak terorganisir, misalnya anak jalanan, jermal-jermal, atau

pekerja anak di daerah industri. Pada tahun 2017, kegiatan PKPR masuk

kedalam indikator Renstra DIY tahun 2017-2022 sebagai bentuk penanganan

di hulu dalam upaya penurunan AKI dan AKB di Provinsi DIY.

Berdasarkan SKDI 2017 hanya sebesar 12% wanita dan 6% pria yang

mengetahui PKPR sebagai salah satu layanan kesehatan remaja, hal ini

menunjukkan rendahnya akses remaja terhadap layanan PKPR. Pada tahun

2018 di Provinsi DIY cakupan Puskemas yang menyelenggarakan kegiatan

kesehatan remaja sebesar 62,81%. Indikator puskesmas melaksanakan kegiatan

kesehatan remaja dapat mencapai 62,81% dari target yang ditetapkan yaitu

sebesar 62,80%. Adapun cakupan indikator ini masiih jauh dari masih kurang

memuaskan. Perlu adanya alternatif solusi yang dapat meningkatkan cakupan

dalam kegiatan kespro remaja seperti, pemerintah bekerjasama dengan tokoh

yang menjadi idola anak muda sebagai duta dalam kegiatan kespro remaja,

penyuluhan secara massif dan terus menerus melalui sosial media dan kegiatan

PKPR dapat dikemas dalam format yang lebih fleksibel sehinggan remaja dapat

melakukan konseling seputar kespro dengan nyaman.

29

f. Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Kelas Ibu Hamil

Kelas ibu hamil ini merupakan sarana untuk belajar bersama tentang

kesehatan bagi ibu hamil, dalam bentuk tatap muka dalam kelompok yang

bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ibu-ibu mengenai

kehamilan, persalinan, nifas, KB pasca persalinan, pencegahan komplikasi,

perawatan bayi baru lahir dan aktivitas fisik/ senam ibu hamil.

Berdasarkan laporan pada tahun 2018, cakupan pelaksanaan kelas ibu

hamil di Provinsi DIY telah mencapai 100%. Diharapkan pada tahun

selanjutnya persentase tersebut tetap konsisten karena mafaat yang sangat

banyak dari kegiatan tersebut. Pada saat pelaksanaan kelas ibu hamil para ibu

akan belajar bersama, diskusi dan tukar pengalaman tentang kesehatan Ibu

dan anak (KIA) secara menyeluruh dan sistematis serta dapat dilaksanakan

secara terjadwal dan berkesinambungan. Kegiatan tersebut dilaksanakan

dengan jumlah peserta maksimal 10 orang. Kelas ibu hamil difasilitasi oleh

bidan/tenaga kesehatan dengan menggunakan paket Kelas Ibu Hamil yaitu

Buku KIA, Flip chart (lembar balik), Pedoman Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil,

dan Pegangan Fasilitator Kelas Ibu Hamil

Faktor Pendukung capain pelaksanaan kelas ibu hamil di Provinsi DIY

pada tahun 2018 antara lain sebagai berikut,

1) Semua Kabupaten/kota sudah memiliki trainer pelatihan Kelas Ibu hamil/

kelas ibu.

2) Adanya DAK Nonfisik (BOK Puskesmas) yang dapat digunakan untuk

kegiatan promotif preventive salah satunya untuk pelaksanaan kelas ibu

hamil/ kelas ibu.

Upaya / Kegiatan Yang Dilakukan Untuk Mencapai Target Indikator

pelaksanaan kelas ibu hamil di provinsi DIY tahun 2018 beberapa upaya yang

dilakukan antara lain melalui kegiatan sosialisasi atas indikator puskesmas

melaksanakan kelas ibu.

30

1) Kegiatan lain didalam mendukung pelaksanaan kelas ibu di tahun 2017

antara lain :

a) Penguatan sistem pelaporan

b) Sosialisasi terkait kelas ibu (diintergrasikan dengan kegiatan Kesehatan

keluarga lainnya)

c) Penguatan pemanfaatan penggunaan Buku KIA melalui pendampingan

mahasiswa dan kader

Faktor penghambat Untuk Mencapai Target Indikator pelaksanaan kelas

ibu hamil di provinsi DIY tahun 2018

1) Belum optimalnya sistem pencatatan dan pelaporan pelaksanaan kelas ibu

hamil sehingga belum diperoleh mapping yang lengkap

2) Pelaksanaan masih sangat tergantung keberadaan dana BOK.

g. Persentase Puskesmas yang melakukan orientasi program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)

Orientasi P4K menitikberatkan pada kegiatan monitoring terhadap ibu

hamil dan bersalin. Pemantauan dan pengawasan yang menjadi salah satu

upaya deteksi dini, menghindari risiko kesehatan pada ibu hamil dan bersalin

serta menyediakan akses dan pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama

yang sekaligus merupakan kegiatan yang membangun potensi masyarakat

khususnya kepedulian masyarakat untuk persiapan dan tindakan dalam

menyelamatkan ibu dan bayi baru lahir.

Cakupan pelaksanaan P4K di Provinsi DIY telah mencapaia target baik

secara nasional maupun provinsi. Berdasarkan laporan rutin pada tahun 2018,

100% Puskesmas di wilayah Provinsi DIY telah melaksanakan orientasi

program P4K. Dalam pelaksanaan P4K, bidan diharapkan berperan sebagai

fasilitator dan dapat membangun komunikasi persuasif dan setara diwilayah

kerjanya agar dapat terwujud kerjasama dengan ibu, keluarga dan

masyarakat sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kepedulian

31

masyarakat terhadap upaya peningkatan kesehatan ibu dan bayi baru lahir

dengan menyadarkan masyarakat bahwa persalinan di fasilitas pelayanan

kesehatan akan menyelamatkan ibu dan bayi baru lahir.

Kesehatan ibu sangat terkait dengan progam-program lainnya, untuk

mencapai target, hal utama yang dibutuhkan adalah pemahaman LP/LS dan

nakes terkait kegiatan. Menjawab kebutuhan tersebut maka telah dilakukan

kegiatan sosialisasi terkait P4K. Sosialisasi terkait P4K dilakukan dengan

menyisipkan dan di integrasikan dengan kegiatan lain terkait kesehatan ibu dan

anak. Sosialisasi juga dilakukan secara khusus dalam bentuk pertemuan

kordinasi LP/LS tingkat kecamatan. Kegiatan P4K juga sangat terkait dengan

Buku KIA, oleh karena itu penguatan Buku KIA merupakan upaya penting dalam

mendukung pelaksanaan kegiatan P4K (didalam Buku KIA terdapat stiker P4K

sebagai salah satu komponen penting dalam P4K, selain informasi yang tercantum

dalam Buku KIA.

Faktor penghambat Pelaksanaan P4K dilapangan masih mengalami kendala

atau hambatan, beberapa kendala antara lain :

1) Pemahaman petugas dan masyarakat terkait P4K

2) Komitmen anggaran dalam pelaksanaan P4K.

3) Sistem informasi pelaporan cakupan

32

3. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga

Tabel 4. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga Tahun

2018

Sasaran Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Target Target provinsi

Capaian

(2) (3) (4)Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga

1.

2.

3.

4.

Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasarJumlah pos UKK yang terbentuk di daerah PPI/TPIPersentase fasiltas pemeriksaan kesehatan TKI yang memenuhi standarPersentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya

70%

605

100%

50%

100

200

100

88

100

198

100

100

a. Presentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar

b. Jumlah pos UKK yang terbentuk di daerah PPI/TPI

c. Presentase fasilitas pemeriksaan kesehatan TKI yang memenuhi

standar

d. Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan

olahraga pada kelompok masayarakat di wilayah kerjanya

33

4. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Penyehatan Lingkungan

Tabel 5. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Penyehatan Lingkungan Tahun 2018

Sasaran Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Target Target provinsi

Capaian

Penyehatan Lingkungan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)Persentase Sarana air minum yang dilakukan pengawasanPersentase Tempat-tempat umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatanPersentase RS yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai standarPersentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatanJumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat

40.000

45%

56%

28%

26%

376

438

50

88

88

80

5

438

41,5

36,2

66,2

38,4

5

e. Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM (Sanitasi

Total Berbasis Masyarakat)

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) sebagai salah satu

upaya pemerintah dalam mendukung upaya percepatan

peningkatan capaian Universal Akses 100-0-100 di Indonesia telah

ditetapkan sebagai pendekatan pembangunan sanitasi nasional

sejak tahun 2008. Kegiatan STBM di Daerah Istimewa Yogyakarta

di mulai tahun 2010. Target nasional yang ditetapkan dalam

RPJMN 2015 – 2019 adalah Desa Melaksanakan STBM. Pada

34

tahun 2015, 100% (438) desa/kelurahan di DIY telah melaksanakan

STBM, pada tahun 2017 DIY telah mendeklarasikan Stop Buang Air

Besar Sembarangan dan pada tahun 2018 sebanyak 51 desa telah

terverifikasi desa STBM. Dengan melihat data tesebut terlihat bahwa

capaian Stop BABS di DIY sudah cukup baik bila dibandingkan

dengan daerah lain, namun bila dilihat dari jumlah penduduk yang

mengakses jamban seahat masih perlu diperhatikan. Dari data

emonev STBM terlihat bahwa pada akhir tahun 2018, di DIY masih

terdapat 12,85 % penduduk akses Jamban Sehat Semin Permanen

(JSSP) dan 8,54 % masih sharing. Masih adanya penduduk yang

akses jamban dengan sharing cukup menjadi perhatian, karena

dihawatirkan akan kembali melakukan perilaku BABS. Beberapa

upaya telah dilakukan oleh Pemda DIY dan Kabupaten/Kota, salah

satunya adalah dengan memberikan bantuan setimulan untuk

pengadaan paket jamban.

f. Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan

Pemerintah Indonesia telah menyepakati menjadi negara yang

mendukung universal acces air minum dengan berkomitmen

menyediakan air minum yang aman bagi 100% penduduk pada

tahun 2019. Indonesia telah berkomitmen mendukung pencapaian

Sustainable Development Goals (SDG) 6 dan targetnya 6.1 dan 6.3

yang ditujukan pada pengawasan kualitas air minum terkait program

Pengawasan Kualitas Air Minum (PKAM) . Program ini telah

diikutsertakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) 2015-2019 sekaligus dalam Rencana Strategis

Kementerian Kesehatan 2015-2019. Tugas Kementerian Kesehatan

dalam hal ini adalah melakukan pembinaan dan pengawasan

terhadap sarana air minum. Salah satu pembinaan yang dilakukan

adalah dengan pendekatan Rencana Pengamanan Air Minum

Komunal (RPAM Komunal). Dalam hal pegawasan, Dinas

Kesehatan Kabupaten/Kota telah melakukan pengawasan kualitas

35

air minum. Secara umum terlihat bahwa hasil pengawasan kualitas

air minum di DIY pada tahun 2018 masih belum memenuhi target

nasional sebanyak 45%. Hal ini bukan disebabkan karena tidak

dilakukannya pengawasan secara optimal, namun hasil pengawasan

yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota belum

terlaporkan secara baik. Salah satu yang menyebabkan belum

terlaporkannya adalah keterbatasan pada petugas, aplikasi yang

sedang dalam perbaikan sehingga tidak bisa untuk melakukan

pelaporan secara elektronik.

g. Persentase tempat-tempat umum (TTU) yang memenuhi syarat

kesehatan

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No.66 tahun 2014 tentang

Kesling, yang dimaksud dengan "lingkungan tempat dan fasilitas

umum" adalah lokasi, sarana, dan prasarana kegiatan bagi

masyarakat umum, yaitu antara lain: fasilitas kesehatan; fasilitas

pendidikan; tempat ibadah; hotel; rumah makan dan usaha lain yang

sejenis; sarana olahraga; sarana transportasi darat, laut, udara, dan

kereta api;stasiun dan terminal; pasar dan pusat perbelanjaan;

pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara; dan

tempat dan fasilitas umum lainnya.Dari pengertian tersebut Tempat-

Tempat Umum (TTU) adalah tempat bertemunya berbagai lapisan

masyarakat dengan berbagai kondisi kesehatan baik sehat ataupun

sakit. Seperti diketahui tempat umum memiliki risiko penyebaran

berbagai penyakit, terutama penyakit dengan media makanan,

minuman, udara dan air. Dengan demikian penyehatan tempat-

tempat umum atau sanitasi tempat-tempat umum harus memenuhi

persyaratan kesehatan. Oleh karena itu keberadaan TTU yang

sehat dan aman diperlukan agar dapat meningkatkan kesehatan

penggunanya.Menurut Fahmi (2009), sanitasi tempat-tempat umum

merupakan upaya pengawasan aktifitas yang terjadi di tempat-

tempat umum, khususnya tempat umum yang beresiko menularnya

36

suatu penyakit, sehingga mendatangkan keuntungan dengan

tercegahnya penyakit tersebut. Pengawasan kesehatan lingkungan

TTU, dilaksanakan terhadap unsur-unsur yang dapat menimbulkan

gangguan kesehatan,antara lain limbah cair; limbah padat; limbah

gas; sampah yang tidak diproses sesuai dengan persyaratan yang

ditetapkan pemerintah; binatang pembawa penyakit; zat kimia yang

berbahaya; kebisingan yang melebihi ambang batas; radiasi sinar

pengion dan non pengion; air yang tercemar; udara yang tercemar;

dan makanan yang terkontaminasi. Program kesehatan lingkungan

di Provinsi, Kabupaten/Kota dan Puskesmas telah melakukan

kegiatan Inspeksi Kesehatan Lingkungan pada tempat dan fasilitas

umum/ TTU, namun kegiatan tersebut belum sesuai dengan yang

ditargetkan dan ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik

Indonesia. Sejak tahun 2015, program Tempat-Tempat Umum juga

menjadi bagian Standar Pelayanan Minimal bagi Provinsi dan

Kabupaten/Kota, yang sasarannya adalah Satuan Pendidikan

Menengah, Satuan Pendidikan Khusus, Satuan Pendidikan Dasar

dan Pasar Rakyat dengan melakukan inspeksi Kesling terhadap

higiene sanitasi pangannya, kualitas udara dalam ruang dan

pengendalian vektor serta binatang pengganggu. Oleh karena itu

penguatan teknis program TTU sebagai wadah pertemuan

membahas isu, updating terbaru dan membantu mencarikan solusi

di lapangan terkait pelaksanaan program TTU di lapangan.

h. Persentase rumah sakit yang melakukan pengelolaan limbah

medis sesuai standar

Persentase rumah sakit yang melakukan pengelolaan limbah

medis (limbah medis padat) sesuai standar merupakan salah

satu indikator kesehatan lingkungan. Selama ini semua rumah sakit

yang ada DIY telah melakukan pengelolaan limbah medis bekerja

sama dengan pihak ke ketiga. Pada awal tahun 2018 ada

beberapa permasalahan dari pihak ke tiga yang mengakibatkan

37

pemutusan hubungan operasional pengangkutan dan pengelolaan

limbah B3 medis di rumah sakit di DIY. Hal ini menimbulkan

terjadinya penumpukan limbah medis di Tempat Penampungan

Sementara (TPS) limbah B3 fasilitas pelayanan kesehatan. Hal

tersebut dapat menyebabkan infeksi nosokomial dan menurunya

kepercayaan masyarakat bahwa fasyankes dapat memberikan

pelayanan sesuai standart.

i. Persentase tempat pengelolaan makanan (TPM) yang memenuhi

syarat kesehatan

Kebutuhan pangan pada saat ini sudah mengarah pada keamanan

pangan, bukan hanya aspek mutu, rasa, tampilan saja, sehingga

Pemerintah dituntut untuk lebih meningkatkan pengawasan dan

peningakatan pangan siap saji. Sebagai salah satu peran aktif

dalam perlindungan konsumen terhadap pangan yang aman dan

sehat adalah dengan peningkatan sistem pengawasan yang ketat

atas penyediaan pangan pada seluruh. Tempat Pengelolaan

Pangan (TPP) khususnya pangan siap saji. Hal ini bertujuan untuk

menekan angka kejadian penyakit akibat pangan (foodborne

disease)yang disebabkan oleh pengelolaan pangan yang tidak

higienis, sehingga memungkinkan terjadinya kontaminasi silang

yang dapat menimbulkan cemaran biologi, kimia dan fisika pada

pangan. Kesehatanmakanan dan minuman merupakan salah satu

faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan. Makanan dan

minuman yang tidak hygienis dapat berperan sebagai media

penularan penyakit. Sehat tidaknya makanan dan minuman sangat

dipengaruhi oleh kondisi kesehatan lingkungan tempat pengelolaan

makanan. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan kota pendidikan

dan kota tujuan wisata. Hal tersebut mendorong berdirinya tempat

pengelolaan makanan yang banyak tersebar di beberapa lokasi.

Untuk itu pengawasan tempat pengelolaan makanan sangatlah

diperlukan.

38

j. Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tatanan

kawasan sehat

5. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan MasyarakatTabel 6. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

Masyarakat Tahun 2018

Sasaran Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Target Target provinsi

Capaian

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1.

2.

3.

4.

Persentase Kab/Kota yang memiliki Kebijakan PHBSPersentase desa yang memanfaatkan dana desa 10% untuk UKBMJumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSRnya untuk program kesehatanJumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung kesehatan

70%

40%

16

12

80

40

1

5

100

29,25

3

5

k. Persentase kab/kota yang memiliki kebijakan PHBS

l. Persentase desa yang memanfaatkan dana desa 10% untuk UKBM

m. Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSRnya untuk program

kesehatan

n. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber

dayanya untuk mendukung kesehatan

39

6. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat

Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan

Pelaksaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat

Tahun 2018

Sasaran Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Target Target provinsi

Capaian

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat

1. Persentase realisasi kegiatan administrasi dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Program Kesehatan Masyarakat

93% 95 100

40

F. Realisasi Anggaran

Anggaran yang diperjanjikan antara Dirjen Kesmas Kementerian Kesehatan dengan Kepala Dinas Kesehatan DIY sebesar Rp. 8.560.377.000 dengan realisasi sebesar Rp. 8.121.641.890 atau sebesar 94,87%. Hal ini dikarenakan adanya efisiensi dalam perjalanan dinas, pembelian alat tulis kantor dan fotokopi dan harga barang pada beberapa pengadaan melalui ULP lebih rendah dibandingkan pagu anggaran. Rincian pagu anggaran dan realisasi kegiatan program kesehatan masyarakat dijabarkan pada tabel 8.

Tabel 8. Realisasi Anggaran Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat Tahun 2018

No Kegiatan Pagu Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp) Realisasi (%)

1 Pembinaan Gizi Masyarakat

2.055.146.000 1.988.002.150 97,22

2 Pembinaan Kesehatan Keluarga

1.368.239.000 1.345.849.900 98,36

3.

Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga

983.747.000 870.787.475 88,52

4 Penyehatan Lingkungan

755.513.000 666.334.925 88,20

5 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

2.788.300.000 2.688.211.121 95,69

6 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat

609.432.000 572.456.319 93,93

Pembinaan Kesehatan Masyarakat

8.560.377.000 8.121.641.890 94,87

41

BAB IV

KESIMPULAN

1. Indikator kinerja program Kesehatan Masyarakat terdiri dari 28 Indikator

yaitu: persentase ibu hamil KEK yang mendapat makanan tambahan,

persentase ibu hamil yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD), persentase

bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif, Persentase bayi

baru lahir yang mendapat IMD, persentase remaja puteri yang mendapat

Tablet Tambah Darah (TTD), persentase kunjungan neonatal pertama (KN1),

Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal ke empat (K4),

Persentase Puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan untuk

peserta didik kelas 1, Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan

kesehatan remaja, Persentase Puskesmas yang melaksanakan penjaringan

kesehatan untuk peserta didik kelas 7 dan 10, Persentase Puskesmas yang

melaksanakan kelas ibu hamil, Persentase Puskesmas yang melakukan

Orientasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi

(P4K), Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar,

Jumlah pos UKK yang terbentuk di daerah PPI/TPI, Persentase fasiltas

pemeriksaan kesehatan TKI yang memenuhi standar, Persentase Puskesmas

yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat

di wilayah kerjanya, Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM

(Sanitasi Total Berbasis Masyarakat), Persentase Sarana air minum yang

dilakukan pengawasan, Persentase Tempat-tempat umum (TTU) yang

memenuhi syarat kesehatan, Persentase RS yang melakukan pengelolaan

limbah medis sesuai standar, Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)

yang memenuhi syarat kesehatan, Jumlah Kabupaten/Kota yang

menyelenggarakan tatanan kawasan sehat, Persentase realisasi kegiatan

administrasi dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

Program Kesehatan Masyarakat

42

2. Keduapuluh delapan indikator tersebut dilaksanakan di tingkat

kabupaten/kota dan puskesmas, dimana Dinkes DIY berperan memastikan

indikator tersebut berjalan dengan menerapkan juknis, juklak dan pedoman

dan memastikan kabupaten/kota melaksanakan, melaksanakan kegiatan untuk

mendukung agar indikator kinerja tercapai dan melakukan monitoring serta

evaluasi.

3. Pada tahun 2018, Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat Dinas

Kesehatan DIY mendapat anggaran sebesar Rp 8,560,377,000 dengan

realisasi sebesar Rp. 8,121,641,890 atau 94,87%. Hal ini dikarenakan adanya

efisiensi dalam perjalanan dinas, pembelian alat tulis kantor dan fotokopi dan

harga barang pada beberapa pengadaan melalui ULP lebih rendah

dibandingkan pagu anggaran.

43