BAB II

7/16/2019 BAB II

http://slidepdf.com/reader/full/bab-ii-563385c9ac785 1/8

1

PROFIL KABUPATEN PINRANG & LAYANAN KEGAWATDARURATAN MATERNAL &

NEONATAL TAHUN 2011

Sekilas Kabupaten Pinrang

Kabupaten Pinrang merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Sulawesi Selatan,

Secara Geografis Kabupaten Pinrang terletak antara 43º10’30” – 30º19’30” lintang utara

dan 119º26 30” – 119º47’20” bujur timur. Luas Wilayah Kabupaten Pinrang 1961.77Kms

atau 3.15% luas wilayah terdiri 12 Kecamatan, 39 Kelurahan dan 65 Desa dengan batas

Wilayah Administratif sebagai berikut :

Utara : Kabupaten Tanah Toraja

Selatan : Kotamadya Parepare

Barat : Kabupaten Polmas dan Selat Makassar

Timur : Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Sidrap

Jumlah penduduk Kabupaten Pinrang tahun 2011

sebanyak 354.652 jiwa yang terdiri dari laki-laki

172.047 jiwa dan perempuan sebanyak 182.605

Jiwa.1

Berdasarkan hasil pencacahan sensus

penduduk 2010, jumlah penduduk Kabupaten

Pinrang sementara adalah 350.807 orang, yang

terdiri atas 170.095 laki-laki dan 180.712

perempuan. Dari data tersebut tampak bahwa

penyebaran penduduk Kabupaten Pinrang

bertumpu di Kecamatan Watang Sawitto yakni

sebesar 14,5 persen, kemudian diikuti oleh

Kecamatan Duampanua sebesar 12,5 persen,

Kecamatan Lembang sebesar 10,8 persen ,

Kecamatan Paleteang sebesar 10,5 persen dan kecamatan lainnya di bawah 10 persen.

1 http://pinrangkab.go.id/new/index.php/extensions/2012-04-06-16-20-24/profil-pinrang

7/16/2019 BAB II


2

Batulappa, Lanrisang, dan Cempa adalah 3 kecamatan dengan urutan terbawah yang

memiliki jumlah penduduk paling sedikit yang masing-masing berjumlah 9.653 orang,

17.137 orang, dan 17.213 orang.2

Tingkat kepadatan penduduk mencapai 174 jiwa/Km².

Dilihat dari komposisi kelompok umur, Penduduk Kabupaten Pinrang terdiri dari 37.46%

usia anak-anak (0 – 14 tahun), 10.13% Usia Remaja (15 – 19 tahun), 28.51% usia muda

(20 -39 Tahun) dan 23.89% usia tua dan lansia (40 tahun atau lebih)3

Hasil penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pinrang

menggambarkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Padab tahun 2007 IPM

Kabupaten Pinrang 71.43 dan pada tahun 2011 menjadi 73.56. angka ini berada pada

peringkat ke-7 diseluruh Sulawesi Selatan.4

Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan

di Kabupaten Pinrang meningkatkan kehidupan masyarakat hususnya dalam bidang

Kesehatan, Pendidikan dan daya beli Masayarakat.

Proses Pembangunan Kabupaten Pinrang yang berlangsung selama ini, selain telah

menghasilkan kemajuan juga masih menyisakan banyak permasalahan baik

permasalahan yang mendasar maupun permasalahan yang berkembang dewasa ini.

Reformasi yang berjalan sebagaimana amanat UU No. 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah telah memberi perubahan yang lebih baik.

Potret Kematian Ibu Melahirkan dan Bayi Baru Lahir

Meskipun demikian, berbagai permasalahan mendasar menuntut perhatian khusus

dalam pembangunan Kabupaten Pinrang kedepan, di antaranya adalah Kematian ibu

dan bayi di Kabupaten Pinrang, masih tinggi jika di bandingkan dengan Kabupaten lain di

2 http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/1578/BAB%20III.docx?sequence=43 http://pinrangkab.go.id/new/index.php/extensions/2012-04-06-16-20-24/profil-pinrang4 http://pinrangkab.bps.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=127:ipm-kabupaten-

pinrang-2012&catid=94&Itemid=516&lang=en

7/16/2019 BAB II


3

Sulawesi Selatan dimana di tahun 2011 ada 16 kasus yang pada umumnya disebabkan

oleh pendarahan dan eklampsi.

Angka Kematian ibu (AKI) adalah salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran

status kelangsungan hidup di suatu wilayah. AKI diperoleh dari Jumlah Kematian Ibu per

100.000 kelahiran hidup. Angka Kematian ibu di Kabupaten Pinrang dinyatakan dalam

bentuk jumlah karena jumlah kelahiran hidup tidak mencapai 100.000. Di tahun 2009

ada sekitar 7208 kelahiran dan pada tahun 2010 ada 7299 kelahiran. Dan pada tahun

2011 sebanyak 7374 kelahiran. Tingginya angka kematian ibu menunjukkan bahwa

keadaan ibu (ibu hamil, ibu bersalinan dan nifas) memiliki banyak masalah di Kabupaten

Pinrang, termasuk didalamnya masalah kesehatan, Pelayanan kesehatan, kemiskinan

masalah pengetahuan, perilaku, sosial budaya, peranan dukun dan masalah-masalah Ibu

lainnya. Oleh karenanya sangat diperlukan identifikasi yang mendasar untuk upaya-

upaya penanggulangan yang komprehensif.

Dari data kelahiran kemudian terdapat kasus kematian maternal pada tahun 2009

sebanyak 11 kasus, 2010 sebanyak 7 kasus dan tahun 2011 sebanyak 16. Kasus.

Sedangkan Kematian Neonatus tahun 2009 sebanyak 58 kasus, tahun 2010 sebanyak 38

dan tahun 2011 sebanyak 38.

Data Kematian Ibu dan bayi Kabupaten Pinrang tahun 2009 - 2010

TAHUN JUMLAH IBU BERSALIN KEMATIAN

MATERNAL

KEMATIAN NEONATUS

2009 7208 11 46

2010 7299 7 43

2011

7374 16 43

7/16/2019 BAB II


4

Berdasarkan tabel di atas, jumlah Kematian ibu di Kabupaten Pinrang tahun 2009

sebanyak 11 kematian dan pada tahun 2010 mengalami penurunan menjadi 7

kematian, dan meningkat lagi pada tahun 2011 menjadi 16 kematian. Sedangkan

jumlah Kematian neonatus di Kabupaten Pinrang tahun 2009 sebanyak 46 kematian

dan pada tahun 2010 mengalami penurunan menjadi 43 kematian, dan tahun 2011

tetap 43 kematian.

Identifikasi Layanan Kegawatdaruratan Maternal & Neonatal

Undang-undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah

menetapkan bidang kesehatan sebagai salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan

oleh kotamadya/kabupaten. Penyelenggaraan urusan wajib oleh daerah merupakan

perwujudan otonomi yang bertanggungjawab sebagai pengakuan hak dan kewenangan

daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul. Rumahsakit sebagai suatu

organisasi yang khusus memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat harus dilihat

sebagai suatu institusi yang sangat fital demi kelangsungan hidup manusia. Penanganan

kasus gawat darurat pada setiap rumahsakit khususnya obstetri sering menjadi sorotan

publik sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan yang sering merasa terabaikan dan

tidak jarang berakhir pada kematian.Kematian dan kesakitan ibu sebenarnya dapat dikurangi atau dicegah dengan berbagai

usaha perbaikan dalam bidang pelayanan kesehatan obstetri. Pelayanan kesehatan

tersebut dinyatakan sebagai bagian integral dari pelayanan dasar yang terjangkau

seluruh masyarakat. Kegagalan dalam penanganan kasus kedaruratan obstetri

umumnya disebabkan oleh kegagalan mengenal resiko kehamilan, keterlambatan

rujukan, kurangnya sarana yang memadai untuk perawatan ibu hamil dengan risiko

tinggi maupun pengetahuan tenaga medis, paramedis dan penderita dalam mengenalkehamilan resiko tinggi, secara dini, masalah dalam pelayanan obstetri, maupun kondisi

ekonomi.

7/16/2019 BAB II


5

Di Kabupaten Pinrang, tahun 2011 Layanan Kegawatdaruratan didasarkan pada

Peraturan Gubernur Nomor 115 tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Regionalisasi

Sistem Rujukan Rumah Sakit Di Propinsi Sulawesi Selatan. Peraturan Gubernur ini

mengisyaratkan bahwa setiap pelayanan kesehatan harus mempunyai standar pelayanan

dan penanganan gawat darurat, dan pada keadaan gawat darurat, penanganan kasus

gawat diberikan langsung ke unit gawat darurat di semua sarana Kesehatan terdekat

tampa surat rujukan cukup dengan menunjukkan Kartu identitas. Pada Peraturan

Gubernur tersebut disebutkan Hak dan kewajiban masing-masing unsure yang terkait

dengan kegawatdaruratan, mulai dari Pasien sampai pada pemberi pelayanan

Kesehatan.

Pada tahun 2012 telah digagas suatu perjanjian Kerjasama antar seluruh Fasilitas

Kesehatan tentang Pelayanan Rujukan Kegawat-daruratan Maternal dan Neonatal yang

melibatkan Dinas Kesehatan, Rumah sakit Umum Lasinrang Pinrang Dan Rumah Sakit

Aisyiyah Sitti Khadijah Pinrang, dan ditandatangani oleh Bupati Pinrang, Kepala Dinas

Kesehatan Kabupaten Pinrang, Kepala Rumah Sakit Umum Lasinrang Pinrang dan Kepala

Rumah Sakit Aisyiyah St. Khadijah Pinrang tanggal 8 Oktober 2012.

Perjanjian kerjasama ini khusus kepada pelayanan rujukan kegawat daruratan Maternal

dan Neonatal dengan maksud untuk meningkatkan pelayanan rujukan kegawatdaruratan

maternal dan neonatal di Kabupaten Pinrang secara efektif, efisien, berkeadilan dan

memenuhi tata kelola klinis pada wilayah pelayanan Tujuan perjanjian kerjasama ini

adalah :

a) Meningkatkan kualitas pelayanan rujukan kegawatdaruratan obstetric dan

neonatal pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Bidan Praktek Swasta

(BPS) dan Rumah Sakit.

b) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem rujukan antara Pusat Kesehatan

Masyarakat (Puskesmas), Bidan Praktek Swasta (BPS) dan Rumah Sakit

7/16/2019 BAB II


6

c) Membentuk jejaring kerjasama dan sinergi pelayanan rujukan

kegawatdaruratan antar Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Bidan

Praktek Swasta (BPS) dan Rumah Sakit sesuai dengan kompetensi dan

kewenangan masing-masing

Perbedaan penanganan kegawatdaruratan antara Peraturan Gubernur Nomor 115

tahun 2009 dengan perjanjian Kerjasama antara Fasilitas Kesehatan hanya pada

prioritas pelayanan. Pada Peraturan Gubernur Nomor 115 tahun 2009 penangan

kegawat daruratan berlaku umum pada semua pasien gawat darurat namun pada

perjanjian kerjasama antara Fasilitas Kesehahatan di Kabupaten Pinrang terdapat

perhatian khusus penanganan Kegawatdaruratan maternal dan neonatal , didalam

perjanjian kerjasama terdapat butir perjanjian yang menegaskannya. Pasal 4 Item 2

ditegaskan bahwa Objek dari Perjanjian Kerjasama ini adalah bidang kesehatan

maternal dan neonatal, khususnya pelayanan rujukan kegawatdaruratan. Sedangkan

dalam Peraturan Gubernur Nomor 115 tahun 2009 berlaku umum pada semua Jenis

Layanan Kegawat daruratan.

Dengan demikian jelas bahwa perjanjian Kerjasama antar Fasilitas Kesehatan di

Kabupaten Pinrang dapat meningkatkan pelayanan kegawatdaruratan maternal dan

neonatal dan memberikan kewajiban kepada semua fasilitas kesehatan untukmemberikan perhatian khusus kepada pelayanan kegawat daruratan Maternal dan

neonatal.

Sistem & Struktur Rujukan Kegawatdaruratan Maternal & Neonatal

Sama dengan Layanan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal , Pada tahun 2011

Sistem dan struktur rujukan kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal di Kabupaten

7/16/2019 BAB II


7

Pinrang mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 115 tahun 2009 tentang Petunjuk

Teknis Regionalisasi Sistem Rujukan Rumah Sakit Di Propinsi Sulawesi Selatan.Pada BAB II

Ketentuan dan persyaratan rujukan dijelaskan bahwa Pelayanan rujukan adalah suatu

proses terjadinya pelimpahan wewenang dan tanggungjawab atau kasus penyakitatau

masalah kesehatanke sarana pelayanan kesehatan yang mempunyai kemampuan lebih

baik Kemudian pelaksanaan aturan ini sevara terstruktur dan berjenjang yang dimulai

dari Puskesmas ke RS Type C, selanjutnya ke RS Type B dan seterusnya (Ada Gambar)

Pada perjanjian Kerjasama antara Fasilitas Kesehatan Kabupaten Pinrang Sistem rujukan

diartikan sebagai penyelenggaraan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan

tanggungjawab secara timbal balik baik vertikal maupun horisontal, struktural, dan

fungsional terhadap suatu penyakit, masalah kesehatan ataupun permasalahan

kesehatan. Pada perjanjian ini ditegaskan kepada semua jejaring yang terkait dalam

perjanjian ini bertanggung jawab bersama dalam pelayana kesehatan khususnya

jaminan kesehatan bagi semua ibu hamil Pada pasal 6 ayat 1 tercantum keterlibatan

semua unsur jejaring dala rujukan “Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Bidan

Praktek Swasta (BPS) dan Rumah Sakit dalam Jejaring Sistem Rujukan berkewajiban

menyiapkan jaminan kesehatan bagi semua ibu hamil melalui pelayanan antenatal

(ANC) dan P4K (Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikas”.

Padapasal 2 mengisyaratka penyelesaian persyaratan Administrasi tampa menunda

pertolongan gawat darurat, “ Setiap pihak yang melakukan rujukan kasus

kegawatdaruratan maternal dan neonatal sebagaimana dimaksud dalam pasal 4

perjanjian ini,dan bilamana diperlukan perawatan lanjutan maka kepada para pihak

diberikan waktu 2 x 24 jam hari kerja untuk menyelesaikan persyaratan administrasi

yang berlaku tanpa menunda pertolongan gawat darurat ” ; (ada gambar)

Dengan adanya Peraturan Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan dan perjanjian kerjasamaantar Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Pinrang maka harapan Pelayanan Kesehatan

khususnya pelayanan kesehatan Maternal dan Neonatal di Kabupaten Pinrang akan

lebih baik lagi.

7/16/2019 BAB II


8

Standar Biaya Layanan

Terkait dengan Standar Biaya Layanan aturan-aturan yang ada mengacu pada Peraturan

Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 tahun 2009 tentang kerja sama

penyelenggaraan pelayanan kesehatan Gratis. Seperti pada Bab IV Manajemen

Pelayanan rujukan dicantumkan Pembiayaan layanan Rujukan. Pada bagian ini

disebutkan bahwa regionalisasi rujukan berlaku pada program pelayanan kesehatan

gratis sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 tahun 2009

dengan ketentuan bahwa peserta dan sarana pelayanan kesehatan harus mematuhi

regionalisasi rujukan tersebut untuk mendapatkan pembiayaan dari program pelayanan

Kesehatan Gratis Propinsi Sulawesi Selatan.

Selain Perda Prpinsi Sulawesi Selatan No.2 tahun 2009 kebijakan kesehatan bersubsidi di

Kabupaten Pinrang merupakan bagian dari visi dan misi Gubernur Sulawesi Selatan yaitu

meningkatkan kualitas pelayanan untuk pemenuhan hak dasar masyarakat (Belum dapat

Perbup dari Andi Haerul)

Documents

BAB II