BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi e-Government

Pemerintahan berbasis elektronik atau dikenal dengan e-Government

menjadi populer seiring perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan

komunikasi. Menurut Richardus E. Indrajit, pada intinya e-Government adalah

penggunaan ICT untuk meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan pihak-

pihak lain (Indrajit,2002:3-4). The World Bank Group memberikan pendefinisian

tentang e-Government sebagai berikut :

e-Government berhubungan dengan penggunaan teknologi informasi (seperti wide area network, internet dan mobile computing) oleh organisasi pemerintahan yang mempunyai kemampuan membentuk hubungan dengan warga negara, bisnis dan organisasi lain dalam pemerintahan (Indrajit,2002:3).

Definisi lain e-Government diberikan oleh Zweers dan Planque, seperti

yang dikutip oleh Richardus E. Indrajit yaitu :

Berhubungan dengan penyediaan informasi, layanan atau produk yang disiapkan secara elektronis, dengan dan oleh pemerintah, tidak terbatas tempat dan waktu, menawarkan nilai lebih untuk partisipasi pada semua kalangan (Indrajit,2002:3).

Di sisi lain, UNDP (United Nation Development Programme) seperti yang

dikutip Richardus E. Indrajit dalam bukunya yang berjudul Electronics

Government : strategi pembangunan dan pengembangan sistem pelayanan publik

berbasis teknologi digital mengatakan bahwa : e-Government is the application

21

of information and communicat-ion technology (ICT) by government agencies

(Indrajit,2004:2).

Sementara itu, Douglas Holmes menyebutkan definisi dari e-Government

yaitu, electronic government, or e-overnment, is the use of information

technology, in particular the internet, to deliver public services in a much more

convenient, customer-oriented, cost-effective, and altogether different and better

way (Holmes,2001:2).

Berdasarkan beberapa pendefinisian diatas dapat dilihat bahwa e-

Government identik dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa e-Government adalah penggunaan

teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh

lembaga pemerintah untuk meningkatkan kinerja dan hubungan antar pemerintah

dengan pihak-pihak lain. Dalam hal ini lembaga pemerintahan yang dimaksud

adalah lembaga pemerintahan daerah. Menurut Hanif Nurcholis, lembaga

pemerintahan daerah adalah sistem aturan atau proses yang terstruktur, yang

digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan (Nurcholis,2005:117). Jadi

penggunaan teknologi informasi dan komunikasi adalah pada sistem aturan atau

proses yang terstruktur, yang digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan.

e-Government ditandai dengan adanya penggunaan jaringan komunikasi

dengan tingkat konektivitas tertentu yang mampu menghubungkan antara satu

pihak dengan pihak lain, misalnya pemerintah dengan masyarakat, pemerintah

dengan kalangan bisnis, pemerintah dengan pemerintah, dan pemerintah dengan

pegawai. Hal ini juga mampu meningkat perfoma kinerja pemerintah dan

22

memperbaiki proses administratif. Media jaringan (network) yang sering

digunakan dalam penerapan e-Government secara umum terbagi dalam dua

bentuk yaitu : intranet (local area network) dan internet (wide area network).

2.2 Komponen-komponen e-Government

Pembangunan dan pengembangan e-Government dibentuk oleh beberapa

komponen. Secara garis besar terdapat dua komponen dalam pembangunan dan

pengembangan e-Government, seperti dikatakan oleh M Khoirul Anwar sebagai

berikut :

Komponen utama e-Government ini adalah : 1) Jaringan komputer dan internet, 2) pengembangan piranti lunak, 3) sumber daya untuk mengelola dan memelihara sistem e-Government yang sedang dan telah di bangun. Sedangkan komponen dasar pengembangan e-Government antara lain : 1) Pengembangan pelayanan publik, 2) memperkaya informasi melalui website informasi, 3) pengembangan media komunikasi dan akses masyarakat, 4) manajemen pengetahuan, dan 5) implementasi perdagangan elektronik (Anwar,2004:127).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat ada dua komponen yang

berperan dalam pembangunan dan pengembangan e-Government. Komponen-

komponen tersebut adalah : 1) Komponen utama e-government, dan 2) Komponen

dasar pengembangan e-Government. Komponen utama ini mutlak dimiliki dalam

suatu proyek e-Government dikarenakan karakteristik dari e-Government ditandai

dengan adanya keterhubungan (konektivitas) antara unit dengan unit yang lainnya.

Sedangkan komponen dasar pengembangan e-Government bersifat lebih spesifik,

artinya mengikuti kebutuhan dalam suatu proyek e-Government. Tetapi lebih baik

dimiliki karena akan mempengaruhi juga keberhasilan suatu proyek e-

23

Government. Hal ini disebabkan karena komponen-komponen tersebut akan

diperlukan dalam berbagai tingkatan dari e-Government.

2.3 Manfaat dan Tujuan e-Government

Pemerintahan di berbagai daerah saat ini dituntut untuk dapat memberikan

pelayanan yang lebih baik kepada masyarakatnya. Proses administratif yang

panjang dan relatif lama harus segera diubah dengan mengupayakan suatu bentuk

sistem pelayanan baru yang lebih cepat, murah, dan mudah. Pemanfaatan

teknologi informasi dan komunikasi dalam hal ini dapat dijadikan suatu solusi

terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi pemerintah dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Melalui manfaat-manfaat dari

konsep e-Government maka dapat dilihat adanya perbaikan dalam proses

administratif pelayanan pemerinah kepada masyarakat. Menurut Richardus E

Indrajit, manfaat-manfaat ICT pada pelayanan publik yaitu :

Biaya administrasi rendah Cepat dan lebih akurat dalam menerima respon, termasuk diluar jam

kantor. Akses ke semua departemen dan semua level dari lokasi manapun. ICT

mendukung pembangunan secara lebih fleksibel, serta salah satu cara yang sangat baik bagi masyarakat mengakses layanan publik.

Pemerintah yang lebih capable: ICT memungkinkan organisasi pemerintah menjaring data dari feedback-feedback yang diinputkan. Organisasi pemerintah juga bisa membuat informasi untuk masyarakat yang mendukung pemikiran atau ide-ide baru dengan komunikasi secara online di antara para pembuat keputusan, masyarakat serta organisasi lainnya.

Membantu ekonomi lokal dan nasional dengan adanya G2B (government to bussiness) (Indrajit,2002:8).

24

Disisi lain Al Gore dan Tony Blair memberikan gambaran yang jelas dan

terperinci tentang manfaat yang diperoleh dengan menerapkan konsep e-

Government bagi suatu negara, seperti dikutip Richardus E Indrajit, antara lain :

Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada stakeholder-nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri). Terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara;

Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah dalam rangka penerapan konsep Good Corporate Governance;

Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholder-nya untuk keperluan aktivitas sehari-hari;

Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan; dan

Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada; serta

Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis (Indrajit,2004:5).

Berdasarkan beberapa pemaparan tentang manfaat yang diperoleh dari

konsep e-Government di atas, secara umum manfaat-manfaat tersebut dapat

dikelompokkan ke dalam dua bagian yaitu :

1. Internal

Manfaat ini merupakan keuntungan-keuntungan yang diperoleh oleh

badan/lembaga yang menerapkan konsep e-Government. Seperti :

Meningkatnya hubungan atau jaringan komunikasi dengan

pihak dan/atau departemen lain,

Meningkatnya efektivitas dan efisien penyelenggaraan

pelayanan,

25

Penyediaan dan pemberian pelayanan dan/atau informasi yang

lebih mudah, cepat, dan murah,

Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas

penyelenggaran pemerintahan.

Memberikan sumber pendapatan baru bagi pemerintah.

2. Eksternal

Manfaat ini merupakan keuntungan-keuntungan yang diperoleh oleh

pihak-pihak lain (masyarakat, kalangan bisnis, dan swasta) dari penerapan

konsep e-Government yang dilakukan pemerintah. Seperti :

Masyarakat dapat memperoleh pelayanan dengan biaya

administarasi yang rendah, cepat, dan mudah.

Tersedianya informasi-informasi tentang kebijakan, potensi

wilayah, dan lain sebagainya yang bisa diakses setiap saat.

Masyarakat dapat berpartisipasi melalui polling-polling yang

diadakan pemerintah.

Manfaat-manfaat yang didapat diperoleh dari konsep e-Government

tersebut sangat membantu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas kinerja

dan pelayanannya. Sehingga, pemanfaatan dan eksplorasi teknologi informasi dan

komunikasi tidak bisa ditunda lagi. Ditengah arus globalisasi dan kemajuan

teknologi saat ini, semakin menuntut pemerintah untuk dapat secepatnya

beradaptasi dan menerapkan inisiatif-inisiatif konsep e-Government jika tidak

ingin tertinggal dengan negara-negara lain dan tersingkir dari persaingan dunia.

26

Disamping manfaat-manfaat yang dapat diperoleh, konsep e-Government

memiliki sejumlah tujuan tertentu yang ingin dicapainya. Menurut M Khoirul

Anwar, adapun tujuan dari e-Government adalah :

Terciptanya hubungan secara elektronik antara pemerintah dengan masyarakatnya sehingga dapat mengakses berbagai informasi dan layanan dari pemerintah.

Melaksanakan perbaikan dan peningkatan pelayanan masyarakat ke arah yang lebih baik dari apa yang telah berjalan saat ini.

Menunjang Good Governance dan keterbukaan. Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) (Anwar,2004:126).

2.4 Internet

Wing Wahyu Winarno memberikan pendefinisian tentang konsep e-

Government yang lebih ditekankan pada aspek pelayanan pemerintah, yaitu :

e-Government adalah layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada publik melalui jalur elektronik. Jalur elektronik yang digunakan dalam e-Government juga sama dengan yang digunakan dalam e-commerce, yaitu telepon, ATM, komputer, dan jaringan lain yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi (Winarno,2004:16.14).

Richardus E. Indrajit berpendapat bahwa dalam perkembangan ICT kunci

inovasinya terdapat pada computer-network – dari intranet ke internet

(Indrajit,2002:6). Jaringan-jaringan teknologi yang dapat digunakan untuk

membangun suatu konsep e-Government begitu beragam, salah satunya adalah

jaringan internet. Seperti dikatakan Abdul Kadir, bahwa : Internet merupakan

contoh jaringan terbesar yang menghubungkan jutaan komputer yang tersebar di

seluruh penjuru dunia dan tak terikat pada satu organisasipun. Siapa saja dapat

bergabung pada internet (Kadir,2003:370). Disamping itu, Abdul Kadir

mengatakan juga bahwa :

27

Sistem pengaksesan informasi dalam internet yang paling terkenal adalah World Wide Web (WWW) atau biasa dikenal dengan istilah Web. Tujuan awalnya adalah untuk menciptakan media yang mudah untuk berbagai informasi di antara pada fisikawan dan ilmuwan (Kadir, 2003:375).

Berdasarkan hal tersebut, maka e-Governemnt dapat diterapkan dengan

menggunakan media jaringan internet. Penerapan e-Government secara internet

dapat dilihat misalnya melalui pengadaan situs web Pemerintah. Menurut

Richardus E Indrajit, dikatakan bahwa :

Pada intinya website merupakan sebuah alat komunikasi. Website bukan merupakan sebuah medium broadcast seperti halnya televisi dan radio, namun lebih merupakan sebagai suatu medium service atau pelayanan. Berbeda dengan sebuah medium broadcast yang bekerja berdasarkan asas “satu pesan untuk seluruh kalangan”, medium service sebuah website harus dapat melayani sejumlah kebutuhan spesifik dari beragam kalangan (Indrajit,2005:53).

Jadi fokus perhatian dalam penerapan e-Government melalui

penyelenggaraan website dengan media internet adalah untuk memberikan

sejumlah layanan terhadap beragam kebutuhan-kebutuhan spesifik dari sekian

banyak kalangan yang berbeda-beda. Penerapan e-Government dalam hal ini tidak

terlepas dengan fungsi pelayanan yang dimiliki pemerintah. Seperti dikatakan

Hanif Nurcholis bahwa fungsi dan tugas utama pemerintah secara umum, yaitu

memberi pelayanan kepada masyarakat (Nurcholis,2005:175). Pelayanan tersebut

pada umumnya dapat diberikan kepada perorangan atau kelompok. Pelayanan

dalam konsep e-government memiliki bentuk yang berbeda-beda sesuai dengan

tingkat/kelas dalam e-government. Hal inilah yang membedakan antara website

dengan medium broadcast lainnya yang juga memanfatkan technologi informasi

dan komunikasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanannya kepada

28

publik. Website lebih menitikberatkan pelayanan kepada beragam kalangan

dengan kebutuhan yang lebih spesifik.

2.5 Level/Tingkatan e-Government

Menurut US National Electronic Commerce Coordinating Council (NEC3)

seperti dikutip oleh Douglas Holmes, memberikan rumusan level (tingkatan) dari

e-Government, antara lain :

1. The First-Level portal provides information or services easly with relatively few mouse clicks. It is functionals, hiding organizational complexity and showing government as the citizen wants to see it.

2. The second-level offers online transaction such as vehicle registration, business licensing, tax filling, and bill payment.

3. The third-level portal lets people jump from once service to the next without having to authenticate themselves again. This requires collaboration between departements and the sharing of services such as authentication, security, search, and navigation.

4. The fourt-level portal draws out data needed for a transaction from all available government sources. This requires collaboration between organizations, as well data warehousing and middleware technology so that different database can interface with each other. The federal government of Canada is accomplishing this with what is calls a “federal architecture”comprising both shared departemental and government-wide components separate from the system that individual departemental their own needs. All departemental will be able to rely on the new architecture to share information and provide integrated ervices directly to Canadian citizens.

5. The fifth-and highest- level portal adds value and allows people to interact with government on their own terms, providing aggregated and customized information and services in subject areas corresponding to citizens own particular circumstanse. Taking the vehicle registration scenario, rather than logging on to the motor vehicle agencyes website, the URL form with no body knows, citizens can go to the government portal and click a “my car” icon. This give then access to their vehicle registration as well as a listing of their traffic citations, insurance company ratings, recall notices on their car, and more. They could be reminded to renew their car registration and rewuest updates on traffic conditions via pager, cellphone, or e-mail. “a level-five portal will be a complex, growing organism, rich in data, transaction and multi media-it will almost replicate a society.”

29

Say P.K.Agarwal, post chairman of the NEC3 and now CIO at the California Franchise Tax Board. ”It is hard to visualize because it will be nothing like today’s website.” (Holmes,2001:23-24).

Pada implementasinya, Richardus E Indrajit mengatakan bahwa dapat

dilihat sedemikian beragam tipe pelayanan yang ditawarkan oleh pemerintah

kepada masyarakatnya melalui e-Government (Indrajit,2004:29). Oleh karena itu,

lebih jauh beliau menjelaskan terdapat jenis-jenis proyek e-Government yang

dapat dibagi menjadi tiga kelas utama, yaitu :

1. Publish / Publikasi

Jenis pelayanan ini merupakan jenis pelayanan dengan komunikasi satu

arah. Seperti dikatakan Richardus E Indrajit bahwa :

Di dalam kelas publish ini yang terjadi adalah komunikasi satu arah, dimana pemerintah mempublikasikan berbagai data dan informasi yang dimilikinya untuk dapat secara langsung dan bebas diakses oleh masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan melalui internet (Indrajit,2004:30).

2. Interact / Interaksi

Jenis pelayanan pada tingkat interaksi memungkinkan terjadinya

komunikasi dua arah antara pemerintah dengan pihak lain. Menurut

Richardus E Indrajit ada dua cara yang dapat digunakan untuk melakukan

pelayanan interaksi ini, yaitu :

Yang petama adalah bentuk portal dimana situs terkait memberikan fasilitas searching bagi mereka yang ingin mencari data atau informasi secara spesifik. Yang kedua adalah pemerintah menyediakan kanal dimana masyarakat dapat melakukan diskusi dengan unit-unit tertentu yang berkepentingan, baik secara langsung (seperti chatting, tele-conference, web-TV, dan lain sebagainya) maupun tidak langsung (melalui e-mail, frequent ask queation, newsletter, mailing list, dan lain sebagainya) (Indrajit,2004:31).

30

3. Transact / Transaksi

Jenis pelayanan ini selain memungkin terjadinya komuniskasi dua arah

antara pemerintah dengan pihak lain, dapat juga dilakukan transaksi.

Seperti dikatakan Richardus E Indrajit bahwa :

Yang terjadi pada kelas ini adalah interaksi dua arah seperti pada kelas interact, hanya saja terjadi sebuah transaksi yang berhubungan dengan perpindahan uang dari satu pihak lainnya (tidak gratis, masyarakat harus membayar kasa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah atau mitra kerjanya) (Indrajit,2004:32).

Berdasarkan uraian di atas maka terdapat tiga hal utama yang menjadi

ukuran tingkat penerapan e-Government yang dilakukan melalui penyelenggaraan

situs web Pemerintah Daerah. Ketiga hal tersebut meliputi : publish (publikasi),

interact (interaksi), dan transact (transaksi). Ketiga hal tersebut memiliki kriteria

yang berbeda-beda. Kriteria tiap-tiap kelas tersebut ditandai oleh bentuk

komunikasi yang terjadi dalam kelas-kelas tersebut. Pada kelas publikasi bentuk

komunikasi yang terjadi adalah komunikasi satu arah. Pada kelas interkasi terjadi

bentuk komunikasi dua arah dan pada kelas transaksi yang terjadi bukan hanya

bentuk komunikasi dua arah tetapi juga melibatkan perpindahan sejumlah dana

dari satu pihak ke pihak lain.

Pada awal penerapan rata-rata berbagai organisasi baik organisasi swasta

maupun pemerintah menerapkan konsep e-Government pada tingkatakan pertama

yaitu publish. Pada level ini konsep e-Government diterapkan dalam bentuk

sebatas penyampaian informasi-informasi yang dibutuhkan publik. Oleh karena

itu, tingkatan ini menjadi bentuk penerapan e-Government yang termudah karena

tidak memerlukan sejumlah sumber daya yang besar. Penyampaian berbagai

31

informasi ini berkaitan dengan fungsi pelayanan pemerintah dalam hal

menyediakan data dan informasi yang akurat kepada masyarakat. Melalui e-

government maka penyamapaian data dan informasi tersebut dapat dilakukan

dengan cepat sehingga mampu meningkatkan kinerja pemerintah khususnya

dalam penyampaian data dan informasi.

Tingkatan selanjutnya adalah tingkat interaksi (interact), dimana dalam

level ini dapat terjadi sebuah komunikasi. Komunikasi ini dapat terwujud dalam

dua bentuk yaitu, komunikasi secara langsung dan tidak langsung. Pada level ini

tampak bahwa e-government berpotensi meningkatkan peluang kepada

masyarakat untuk dapat berpartisipasi dengan pemerintah secara cepat dan bebas.

Misalnya melalui fasilitas polling dan/atau ruang diskusi dalam situs web

pemerintah.

Tingkat terakhir dan yang paling tinggi serta membutuhkan sejumlah

sumber daya yang banyak serta pengamanan yang lebih, yaitu tingkat transaksi

(transact). Dalam level ini penerpaan e-Governement (melalui web pemerintah)

tidak hanya berfungsi sebagai media penyampai informasi dan interaksi saja,

namun lebih jauh lagi dalam tingkatan ini dapat terjadi suatu proses transaksi yang

melibatkan pertukaran barang (uang) antara satu pihak dengan pihak lain. Fasilitas

ini pada umumnya tidak gratis, masyarakat (publik) harus membayar untuk

mendapatkan pelayanan ini. Misalnya, masyarakat dapat membuat KTP (Kartu

Tanda Penduduk) baik membuat baru ataupun memperjanjang melalui media

internet (web pemerintah) dan mengirim data-data dan biaya yang diperlukan

sesuai dengan petunjuk yang tertulis. Dengan demikian maka masyarakat tidak

32

perlu lagi melakukan antrian yang panjang untuk mendapatkan pelayanan

tersebut.

Proses birokrasi administrasi yang dikatakan berbelit-belit dan

memerlukan waktu yang lama tidak lagi menjadi keluhan yang selama ini kerap

terdengar dari berbagai kalangan masyarakat. Melalui penerapan konsep e-

Government tingkat transaksi ini, sistem pelayanan konvensional digantikan

dengan sistem pelayanan secara online dimana masyarakat dapat mengakses dan

melakukan transaksi suatu pelayanan dalam waktu 24 jam sehari dan tujuh hari

seminggu, kapanpun dan dimanapun. Tidak ada lagi sekat-sekat birokrasi dari satu

meja ke meja berikutnya yang mengakibatkan lamanya waktu yang diperlukan

untuk mendapatkan suatu pelayanan.

2.6 Tipe Relasi e-Government

Konsep e-Government seperti telah dikatakan sebelumnya adalah

penggunaan ICT untuk meningkatkan hubungan pemerintah dengan pihak-pihak

lain, hubungan ini dapat dilihat dari berbagai tipe relasi yang terdapat dalam

konsep e-government. Menurut Richardus E Indrajit terdapat empat jenis

klasifikasi yang menjadi tipe relasi dari e-Government, yaitu :

1. Government to Citizen (G2C)Tipe G-to-C ini merupakan aplikasi e-Government yang paling umum, yaitu dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat (rakyat).Dengan kata lain, tujuann utama dari dibangunnya aplikasi e-Governement bertipe G-to-C adalah untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya melalui kanal-kanal akses yang beragam agar masyarakat dapat dengan mudah menjangkau pemerintahnya untuk pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan sehari-hari.

33

2. Government to Business (G2B)Salah satu tugas utama dari sebuah pemerintahan adalah membentuk sebuah lingkungan bisnis yang kondusif agar roda perekonomian sebuah negara dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam melakukan aktivitas sehari-harinya, entiti bisnis semacam perusahaan swasta membutuhkan banyak sekali data dan informasi yang dimiliki oleh pemerintah. Disamping itu, yang bersangkutan juga harus berinteraksi dengan berbagai lembaga kenegaraan karena berkaitan dengan hak dan kewajiban organisasinya sebagai sebiah entiti berorientasi profit. Diperlukannya relasi yang baik antara pemerintah dengan kalangan bisnis tidak saja bertujuan untuk memperlancar para praktisi bisnis dalam menjalankan roda perusahaannya, namun lebih jauh lagi banyak hal yang dapat menguntungkan pemerintah jika terjadi relasi interaksi yang baik dan efektif dengan industri swasta.

3. Government to Governments (G2G)Di era globalisasi ini terlihat jelas adanya kebutuhan bagi negara-negara untuk saling berkomunikasi secara lebih intens dari hari ke hari. Kebutuhan untuk berinteraksi antar satu pemerintah dengan pemerintah setiap harinya tidak hanya berkisar pada hal-hal yang berbau diplomasi semata, namun lebih jauhlagi untuk memperlancar kerjasama antar negara dan kerjasama antar entiti-entiti negara (masyarakat, industri, perusahaan, danlain-lain) dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi perdagangan, proses-proses politik, mekanisme hubungan sosial dan budaya, dan lain sebagainya.

4. Government to employees (G2E)Pada akhirnya aplikasi e-Government juga diperuntukkan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan pemerintahan yang bekerja di sejumlah institusi sebagai pelayan masyarakat (Indrajit,2004:41-45).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dilihat potensi yang begitu

besar dari konsep e-Government dengan berbagai tipe relasi yang dimilikinya

untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang pada akhirnya

bermuara pada perbaikan pelayanan pemerintah. Hal ini mengakibatkan konsep e-

Government menjadi suatu konsep yang tidak mudahuntuk diterapkan dan

memerlukan sejumlah kesiapan-kesiapan yang matang dalam penerapannya.

Hubungan-hubungan yang terjalin antar pemerintah dengan pihak-pihak

lain seperti terdapat dalam tipe relasi e-Government tidak hanya akan memberikan

34

keuntungan kepada stakeholder (masyarakat, kalangan bisnis, karyawan, dan

pihak swasta) namun lebih jauh dapat meningkatkan dan memperbaiki kualitas

penyelenggaraan pemerintahan. Seperti dikatakan Richardus E Indrajit bahwa :

Keberadannya tidak hanya semata untuk meningkatkan kinerja pelayanan pemerintah kepada masyarakatnya, namun lebih jauh lagi untuk meningkaktan kualitas dari penyelenggaran pemerintahan sebuah negara, yang pada akhirnya bermuara pada kemajuan negara itu sendiri (Indrajit,2004:45).

Keberadaan e-Government meliputi dan mempengaruhi berbagai aspek

kehidupan dalam masyarakat. Hal ini ditunjukkan dari berbagai tipe relasi yang

dimiliki oleh konsep e-Government, antara lain 1) Government to Citizen, 2)

Government to Business, 3) government to Government, dan 4) Government to

Employees.

35