15

BAB II

KOMITE SEKOLAH DALAM MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH

PADA PEMBELAJARAN PAI

A. Komite Sekolah

1. Pengertian Komite Sekolah

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai komite sekolah, maka akan

dipaparkan beberapa istilah itu dari berbagai pendapat:

Komite Sekolah (KS) merupakan institusi yang dimunculkan untuk

menampung dan menyalurkan partisipasi masyarakat dalam

penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Karena

dijadikan sebagai wadah yang representatif. Kemunculan KS diharapkan

bisa mewujudkan peningkatan mutu, pemerataan, dan efisiensi dalam

pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Baik pada pendidikan pra

sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah.1

Menurut Tim pengembangan Dewan Pendidikan dan Komite

Sekolah, Komite Sekolah merupakan badan yang bersifat mandiri, tidak

mempunyai hubungan hierarkis dengan satuan pendidikan maupun

lembaga pemerintah lainnya. Posisi dewan pendidikan, komite sekolah,

satuan pendidikan, dan lembaga-lembaga lainnya mengacu pada

kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku.2

Berdasarkan pengertian di atas tentang Komite Sekolah yang telah

dijelaskan, maka komite sekolah merupakan institusi yang mandiri dan

tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan satuan pendidikan maupun

dengan lemabaga pemerintah lainnya.

Komite sekolah berkedudukan di satuan pendidikan, baik sekolah

maupun luar sekolah. Komite sekolah dapat mewadahi satu satuan

1 Ade Irawan, dkk., Mendagangkan Sekolah, (Jakarta: Indonesia Corruption Watch,

2004), hlm. 42. 2 Tim Pengembangan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, “Indikator Kinerja Dewan

Pendidikan dan Komite Sekolah”, http//:www.depdiknas.go.id/serba-serbi/dpks/kinerja, hlm. 1.

16

pendidikan atau beberapa satuan pendidikan yang sejenis, berada dalam

satu kompleks, atau di bawah satu yayasan penyelenggara pendidikan.

Keanggotaan komite sekolah terdiri atas unsur masyarakat dan

dapat ditambah dewan guru, yayasan/penyelenggara pendidikan dan badan

pertimbangan desa. Unsur masyarakat dapat berasal dari:

a. Perwakilan orang tua/wali peserta didik berdasarkan jenjang kelas

yang dipilih secara demokratis.

b. Tokoh masyarakat (ketua RT/RW/RK, kepala dusun, ulama,

budayawan, pemuka adat).

c. Anggota masyarakat atau yang dijadikan figur dan mempunyai

perhatian untuk meningkatkan mutu pendidikan.

d. Pejabat pemerintah setempat (kepala desa/lurah, kepolisian, koramil,

Depnaker, Kadin, dan instansi lain).

e. Dunia usaha/industri (pengusaha industri, jasa, asosiasi, dan lain-lain)

f. Pakar pendidikan yang mempunyai perhatian pada peningkatan mutu

pendidikan.

g. Organisasi profesi tenaga pendidikan (PGRI, ISPI, dan lain-lain)

h. Perwakilan siswa bagi tingkat SLTP/SMU/SMK yang dipilih secara

demokratis berdasarkan jenjang kelas.

i. Perwakilan forum alumni SD/SLTP/SMU/SMK yang telah dewasa dan

mandiri.

Anggota Komite Sekolah yang berasal dari dewan guru,

yayasan/penyelenggara pendidikan, dan Badan Pertimbagan Desa

sebanyak-banyaknya berjumlah tiga orang. Jumlah anggota Komite

Sekolah sekurang-kurangnya 9 orang dan jumlahnya harus gasal.3

Pengurus komite sekolah ditetapkan berdasarkan AD/ART

sekurang-kurangnya terdiri atas seorang ketua, sekretaris, dan bendaahara

yang dipilih di antara Komite Sekolah, dan ketua komite sekolah bukan

berasal dari kepala satuan pendidikan setempat. Apabila dipandang perlu,

3 Workshop Regional, Alih fungsi dari Komite Kabupaten/Kota ke Dewan Pendidikan,

C:\HS\BBM\DOCUMENT\Laporan\workshop Maret 2003.doc, 16-22 maret 2003, hlm. 12-13.

17

kepengurusan dilengkapi dengan bidang-bidang tertentu sesuai kebutuhan.

Pengurus komite sekolah dapat pula mengangkat petugas khusus yang

menangani urusan administrasi, yang selanjutnya diatur dalam Anggaran

Rumah Tangga.4

Pembentukan komite sekolah harus dilakukan secara transparan,

akuntabel dan demokratis. Dilakukan secara transparan adalah bahwa

komite sekolah harus dibentuk secara terbuka dan diketahui oleh

masyarakat secara luas mulai dari tahap pembentukan panitia persiapan,

proses sosialisasi oleh panitia persiapan, kriteria calon anggota, proses

seleksi calon anggota, pengumuman calon anggota, proses pemilihan, dan

penyampaian hasil pemilihan. Dilakukan secara akuntabel adalah bahwa

panitia persiapan hendaknya menyampaikan laporan pertanggungjawaban

kinerjanya maupun penggunaan dana kepanitiaan. Dilakukan secara

demokratis adalah bahwa proses pemilihan anggota dan pengurus

dilakukan dengan musyawarah mufakat. Jika dipandang perlu pemilihan

anggota dan pengurus dapat dilakukan melalui pemungutan suara.

Pembentukan komite sekolah diawali dengan pembentukan panitia

persiapan yang dibentuk oleh kepala satuan pendidikan dan/atau oleh

masyarakat. Panitia perispan berjumlah sekurang-kurangnya 5 (lima)

orang yang terdiri atas kalangan praktisi pendidikan (seperti guru, kepala

satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan), pemerhati pendidikan

(LSM peduli pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia usaha

dan industri), dan orang tua peserta didik.5

2. Tujuan, Fungsi Komite Sekolah

Setiap lembaga pasti memiliki tujuan yang hendak dicapai.

Demikian juga komite sekolah sebagai suatu lembaga mempunyai tujuan

tertentu. Adapun tujuan komite sekolah dibentuk sebagai berikut:

4 Tim KPKG, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART) Komite

Sekolah SD Negeri/MI (Demak, 2003), hlm. 4-5. 5 Tim Pengembangan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, op. cit., hlm. 2.

18

Pertama, mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa

masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program

pendidikan di satuan pendidikan. Kedua, meningkatkan tanggung jawab

dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan

pendidikan. Serta ketiga, menciptakan suasana dan kondisi transparan,

akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan

pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

Sedangkan fungsi yang dijalankan yaitu:

a. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap

penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

b. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan / organisasi /

dunia usaha / dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan

penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

c. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai

kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.

d. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan

pendidikan mengenai:

1) Kebijakan dan program pendidikan

2) Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS)

3) Kriteria kinerja satuan pendidikan

4) Kriteria tenaga kependidikan

5) Kriteria fasilitas pendidikan

6) Hal-hal yang terkait dengan pendidikan.

e. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan

guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.

f. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan

penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.

g. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program,

penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.6

6 Ade Irawan, dkk., Op. Cit., hlm. 42-43.

19

3. Peran Komite Sekolah

Peran yang dijalankan komite sekolah menurut Tim

Pengembangan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah adalah sebagai

pemberi pertimbangan (advisory body) dalam penentuan dan pelaksanaan

kebijakan pendidikan di satuan pendidikan. Badan tersebut juga berperan

sebagai pendukung (supporting agency) baik yang berwujud finansial,

pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan

pendidikan. Di samping itu juga komite sekolah berperan sebagai

pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi pendidikan,

serta sebagai mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di

satuan pendidikan.7

Komite sekolah juga dapat memberikan masukan penilaian untuk

pengembangan pelaksanaan pendidikan, baik intra-kurikuler maupun estra

kurikuler, dan pelaksanaan manajemen sekolah yang meliputi sekolah,

kepala sekolah, guru, siswa, dan karyawan, serta memberikan penghargaan

atas keberhasilan manajemen sekolah. Komite sekolah bisa juga

memberikan masukan bagi pembahasan atas usulan Rancangan

Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).8

Sementara itu peran komite sekolah dapat dilihat dari indikator

kinerja komite sekolah sebagai berikut:9

7 Tim Pengembangan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, op. cit., hlm. 3. 8 Indra Djati Sidi, Menuju Masyarakat Belajar: Menggagas Paradigma Baru Pendidikan,

(Jakarta: Logos, 2001), hlm. 135. 9 Tim Pengembangan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, op. cit., hlm. 4-10.

20

Peran Komite Sekolah

Fungsi Manajemen Pendidikan

Indikator Kinerja

1. Perencanaan Sekolah a. Identifikasi sumber daya pendidikan dalam masyarakat

b. Memberikan masukan untuk penyusunan RAPBS

c. Menyelenggarakan rapat RAPBS (sekolah, orang tua siswa, masyarakat)

d. Memberikan pertimbangan perubahan RAPBS

e. Ikut mengesahkan RAPBS bersama kepala sekolah.

2. Pelaksanaan Program a. Kurikulum b. PBM c. Penilaian

a. Memberikan masukan terhadap proses pengelolaan pendidikan di sekolah

b. Memberikan masukan terhadap proses pembelajaran kepada para guru

Badan Pertimbangan (Advisory Agency)

3. Pengelolaan Sumber Daya Pendidikan a. SDM b. S/P c. Anggaran

a. Identifikasi potensi sumber daya pendidikan dalam masyarakat

b. Memberikan pertimbangan tentang tenaga kependidikan yang dapat diperbaharui di sekolah

c. Memberikan pertimbangan tentang sarana dan prasarana yang dapat diperbantukan di sekolah

d. Memberikan pertimbangan tentang anggaran yang dapat dimanfaatkan di sekolah

Badan Pendukung (Supporting Agency)

1. Pengelolaan Sumber Daya a. Memantau kondisi ketenagaan pendidikan di sekolah

b. Mobilisasi guru sukarelawan untuk menanggulangi kekurangan guru di sekolah

c. Mobilisaasi tenaga kependidikan non guru untuk mengisi kekurangan di sekolah

21

2. Pengelolaan Sarana dan Prasarana a. Memantau kondisi sarana dan prasarana yang ada di sekolah

b. Mobilisaasi bantuan sarana dan prasaran sekolah

c. Mengkoordinasi dukungan sarana dan prasarana sekolah

d. Mengevaluasi pelaksanaan dukungan sarana dan prasarana sekolah

3. Pengelolaan Anggaran a. Memantau kondisi anggaran pendidikan di sekolah

b. Mobilisaasi dukungan terhadap anggaran pendidikan di sekolah

c. Mengkoordinasi dukungan terhadap anggaran pendidikan di sekolah

d. Mengevaluasi pelaksanaan dukungan anggaran di sekolah

1. Mengontrol Perencanaan Pendidikan di Sekolah

a. Mengontrol proses pengambilan keputusan di sekolah

b. Mengontrol kualitas kebijakan di sekolah

c. Mengontrol proses perencanaan pendidikan di sekolah

d. Pengawasan terhadap kualitas perencanaan sekolah

e. Pengawasan terhadap kualitas program sekolah

Badan Pengontrol (Controlling Agency)

2. Memantau pelaksanaan program sekolah

a. Memantau organisasi sekolah

b. Memantau penjadwalan program sekolah

c. Memantau alokasi anggaran untuk pelaksanaan program sekolah

d. Memantau partisipasi stake-holder pendidikan dalam pelaksanaan program sekolah

22

3. Memantau out put pendidikan

a. Memantau Hasil Ujian Akhir

b. Memantau Angka Partisipasi Sekolah

c. Memantau Angka Mengulang Sekolah

d. Memantau angka bertahan di sekolah

1. Perencanaan

a. Menjadi penghubung antara komite sekolah dengan masyarakat, komite sekolah dengan sekolah, dan komite sekolah dengan dewan pendidikan

b. Mengidentifikasi aspirasi masyarakat untuk perencanaan pendidikan

c. Membuat usulan kebijakan dan program pendidikan kepada sekolah

2. Pelaksanaan Program

a. Mensosialisasikan kebijakan dan program sekolah kepada masyarakat

b. Memfasilitasi berbagai masukan kebijakan program terhadap sekolah

c. Menampung pengaduan dan keluhan terhadap kebijakan dan program sekolah

d. Mengkomunikasikan pengaduan dan keluhan masyarakat terhadap sekolah

Badan Penghubung (Mediator Agency)

3. Pengelolaan Sumber Daya Pendidikan

a. Mengidentifikasi kondisi sumber daya di sekolah

b. Mengidentifikasi sumber-sumber daya masyarakat

c. Memobilisasi bantuan masyarakat untuk pendidikan di sekolah

d. Mengkoordinasikan bantuan masyarakat.

23

B. Manajemen Berbasis Sekolah

1. Pengertian Manajemen Berbasis Sekolah

Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur.10

Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah “managing” –

pengelolaan-, sedang pelaksanaannya disebut manager atau pengelola.11

Dalam bukunya yang berjudul Management, Peter P. Schoderbeck

mengatakan “Management is a process of achieving organizational goals

through others”.12

Adapun rumusan manajemen menurut Houghton sebagaimana

dikutip oleh Mutthawi’ (1996) adalah sebagai berikut:

ان االدارة هي االصطالح الذي يطلق على التوجيه والرقابة ودفع وذلك العنصر الذى يقوم بتطويرها , القوى العاملة اىل العمل يف املنشأة

13.وتنسيقها وتوجيهها وااليقاء على كل ظاهرة ىف مكااArtinya: “Yang dimaksud dengan manajemen adalah suatu aktivitas

yang melibatkan proses pengarahan, pengawasan dan pengarahan segenap kemampuan untuk melakukan suatu aktivitas tertentu yang bertujuan untuk merencanakan, mengelola, mengarahkan, mengatur sesuai prasarana yang ada serta sumber daya insani yang proporsional”.

Dengan demikian manajemen lebih ditekankan pada upaya untuk

mempergunakan sumber daya seefisien dan seefektif mungkin. Adapun

tujuan utama dari manajemen menurut Nanang Fattah adalah produktivitas

dan kepuasan. Produktivitas sendiri diartikan sebagai ukuran kuantitas dan

kualitas kinerja dengan mempertimbangkan kemanfaatan sumber daya.14

10 Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah, (Jakarta: Bumi

Aksara, 2004), cet. 3, hlm. 1. 11 G.R. Terry dan L.W. Rue, Dasar-dasar Manajemen, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), cet.

8, hlm. 1. 12 Peter P. Schoderbeck, et.al., Management, (London: Harcourt Brace Jovanovich

Publisher, 1988), hlm. 8. 13 Ibrahim Ishmat Muthowi’, Al-Ushul al-Idariyah Lingkungan al-Tarbiyah, (Riad: Dar

al-Syuruq, 1996), hlm. 13. 14 Nanang Fattah, Landasan Manajemen Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya,

2001), hlm. 15.

24

Menurut E. Mulyasa, istilah manajemen memiliki banyak arti,

bergantung pada orang yang mengartikannya. Istilah manajemen sekolah

acapkali disandingkan dengan istilah administrasi sekolah. Berkaitan

dengan itu, terdapat tiga pandangan berbeda; pertama, mengartikan

administrasi lebih luas daripada manajemen (manajemen merupakan inti

dari administrasi); kedua, melihat manajemen lebih luas daripada

administrasi dan ketiga; pandangan yang menganggap bahwa manajemen

identik dengan administrasi.15

Secara leksikal, manajemen berbasis sekolah (MBS) berasal dari

tiga kata, yaitu manajemen, berbasis dan sekolah. Manajemen adalah

proses menggunakan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran.

Berbasis memiliki kata dasar basis yang berarti dasar atau asas. Sekolah

adalah lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan

memberikan pelajaran. Berdasarkan makna leksikal tersebut maka MBS

dapat diartikan sebagai penggunaan sumber daya yang berdasarkan pada

sekolah itu sendiri dalam proses pengajaran atau pembelajaran.16

Menurut Mallen, Ogawa dan Kranz, sebagaimana dikutip oleh

Ibtisam Abu Duhou, secara konseptual manajemen berbasis sekolah dapat

digambarkan sebagai suatu perubahan formal struktur penyelenggaraan,

sebagai suatu bentuk desentralisasi yang mengidentifikasi sekolah itu

sendiri sebagai unit utama peningkatan serta bertumpu pada redistribusi

kewenangan pembuatan keputusan sebagai sarana penting yang dengannya

peningkatan dapat didorong dan ditopang.17

MBS diterjemahkan dari istilah School Based Management (SBM),

istilah ini pertama kali pada tahun 1970-an di Amerika Serikat sebagai

alternatif untuk mereformasi pengelolaan pendidikan atau sekolah.18

15 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah Konsep, dan Implementasi, (Bandung:

Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 19. 16 Nurkolis, Manajemen Berbasis Sekolah: Teori, Mode dan Aplikasi, (Jakarta: Gramedia

Widiasarana Indonesia, 2003), hlm. 1. 17 Ibtisan Abu Duhou, School-Based Management, terj. Noryamin Aini, dkk., (Jakarta:

Logos, 2002), hlm. 16. 18 Nurkolis, Op. Cit., hlm. 1-2.

25

Reformasi tersebut diperlukan untuk meningkatkan kinerja sekolah dan

memenuhi tuntutan perubahan lingkungan sekolah, seperti tuntutan

terhadap peningkatan mutu pendidikan dan tuntutan terhadap mutu lulusan

yang relevan dengan dunia kerja.

Meskipun sebenarnya MBS telah cukup lama berkembang dan

diterapkan di Mancanegara, namun di Indonesia gagasan untuk

menerapkan konsep tersebut baru muncul seiring dengan pelaksanaan

otonomi daerah yang juga berarti otonomi dalam hal pengelolaan sekolah.

“Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia menyebut

MBS dengan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah

(MPMBS)”.19 MPMBS itu pada hakekatnya merupakan otonomi yang

diberikan kepada kepala sekolah untuk secara aktif serta mandiri

mengembangkan dan melakukan berbagai program peningkatan mutu

pendidikan sesuai dengan kebutuhan sekolah sendiri.20

Definisi MPMBS yang dikemukakan oleh Sugiyono adalah:

“Sebagai pengkoordinasian dan penyerasian sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan mutu sekolah atau untuk mencapai tujuan sekolah dalam rangka kebijakan nasional”21

MPMBS merupakan model pengelolaan sekolah di era

desentralisasi yang memberikan kewenangan yang lebih luas kepada

sekolah untuk menyediakan pendidikan yang bermutu kepada peserta

didik. Dengan adanya kewenangan tersebut, maka sekolah memiliki

kesempatan yang lebih luas pula untuk meningkatkan kinerja para

personel sekolah dan melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses

perencanaan dan penyelenggaraan pendidikan.

19 Ibid., hlm. 9. 20 Ibrahim Bafadal, Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar, (Jakarta: Bumi

Aksara, 2003), hlm. 82. 21 Sugiyono, Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, (Yogyakarta: Fakultas

Teknik Universitas Negeri Yogyakarta: 2002), hlm. 1.

26

Berbagai pengertian tentang konsep manajemen berbasis sekolah

yang telah dijelaskan, maka dari semuanya merupakan satu bentuk

keragaman corak berfikir secara ilmiah, akan tetapi yang jelas MBS

merupakan suatu pemberian wewenangan bagi sekolah untuk menggali,

mengelola, mengembangkan dan mempunyai tanggung jaab atas semua

yang dimiliki oleh sekolah. Akibatnya, dalam upaya pencapaian

keunggulan masyarakat dalam hal penguasaan ilmu dan teknologi akan

mudah dicapai. Akan tetapi yang jelas manajemen berbasis sekolah

merupakan suatu pemberian wewenang bagi sekolah untuk menggali,

mengelola, mengembangkan, dan mempunyai tanggung jawab atas semua

yang dimiliki oleh sekolah. Dengan demikian dalam upaya pencapaian

keunggulan masyarakat dalam hal penguasaan ilmu dan teknologi akan

mudah dicapai.

Ciri utama dari manajemen berbasis sekolah adalah kemandirian

sekolah dalam segala aspek untuk mampu menentukan arah

pengembangan, yang semua itu disesuaikan dengan kondisi dan tuntutan

lingkungan masyarakat setempat. Jadi walaupun ada beberapa pengertian

berbeda dari beberapa tokoh mengenai pengertian manajemen berbasis

sekolah, namun perbedaan itu tidak perlu diperdebatkan secara signifikan,

karena dari perbedaan pengertian tersebut mempunyai pengertian yang

sama bahwa manajemen berbasis sekolah adalah pengelolaan sumber daya

sekolah secara mandiri, di mana sumber daya ada dua macam, yaitu:

sumber daya sekolah (kepala sekolah, guru, karyawan, sarana dan lain-

lain) dan sumber daya manusia luar sekolah (wali siswa, pengguna

prasarana lulusan), inilah yang menjadi ciri atau pengertian dari MBS.

Adapun dalam buku Manajemen Berbasis Sekolah karangan E.

Mulyasa dijelaskan ciri-ciri MBS yaitu sebagai berikut:22

BAGAN

CIRI-CIRI MBS Organisasi Proses Belajar Sumber Daya Sumber Daya dan

22 E. Mulyasa, Op. Cit., hlm. 30.

27

Sekolah Mengajar Manusia Administrasi Menyediakan manajemen organisasi kepemimpinan transformasional dalam mencapai tujuan sekolah

Meningkatkan kualitas belajar siswa

Memberdayakan staf dan menempatkan personel yang dapat melayani keperluan semua siswa

Mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan dan mengalokasikan sumber daya tersebut sesuai dengan kebutuhan

Menyusun rencana sekolah dan merumuskan kebijakan untuk sekolahnya sendiri

Mengembangkan kurikulum yang cocok dan tanggap terhadap kebutuhan siswa dan masyarakat sekolah

Memilih staf yang memiliki wawasan manajemen berbasis sekolah

Mengelola sekolah

Mengelola kegiatan operasional seoklah

Menyelenggarakan pengajaran yang efektif

Menyediakan kegiatan untuk pengembangan profesi pada semua staf

Menyediakan dukungan administrative

Menjamin adanya komunikasi yang efektif antara sekolah dan masyarakat terkait (school community)

Menyediakan program pengembangan yang diperlukan siswa

Menjamin kesejaheteraan staf dan siswa

Mengelola dan memelihara gedung dan sarana lainnya

Menjamin akan terpeliharanya sekolah yang bertanggung jawab (akuntabel kepada masyarakat dan pemerintah)

Program pengembangan yang diperlukan siswa

Kesejahteraan staf dan siswa

Memelihara gedung dan sarana lainnya

2. Tujuan dan Manfaat Manajemen Berbasis Sekolah

MBS (Manajemen Berbasis Sekolah) yang ditandai dengan

otonomi sekolah dan pelibatan masyarakat merupakan respon pemerintah

terhadap gejala-gejala yang muncul di masyarakat bertujuan untuk

meningkatkan efisiensi, mutu dan pemerataan pendidikan.23

Menurut Nanang Fatah, istilah efisiensi menggambarkan hubungan

antara input dan output, atau antara masukan dan keluaran. Suatu sistem

yang efisien ditunjukkan oleh keluaran yang lebih untuk sumber masukan

(resource input). Dan yang dimaksud dengan efisiensi pendidikan adalah

23 Ibid., hlm. 25.

28

adanya keterkaitan antara pendayagunaan sumber-sumber pendidikan yang

terbatas jumlahnya sehingga dapat mencapai optimalisasi yang tinggi.24

Senada dengan pendapat di atas, menurut Ace Suryadi dan kawan-

kawan, “efisiensi pendidikan memiliki kaitan langsung dengan

pendayagunaan sumber-sumber pendidikan yang terbatas secara optimal

sehingga memberikan dampak yang optimal pula”.25 Dengan

diterapkannya MBS diharapkan efisiensi pendidikan akan terwujud karena

sekolah lebih leluasa dalam mengelola dan mendayagunakan sumber-

sumber pendidikan yang memilikinya secara tepat guna. Artinya tidak ada

pemborosan waktu tenaga maupun dana, sebab selalu mempertimbangkan

kondisi dan kebutuhan dari sekolah itu sendiri. Efisiensi pendidikan akan

diperoleh jika sekolah diberi keleluasaan dalam mengelola sumber-sumber

pendidikan tanpa dihadapkan oleh birokrasi yang berbelit-belit.

Untuk mengukur mutu pendidikan, sedikitnya terdapat dua standar

utama yang bisa dipergunakan, yaitu: 1) standar hasil dan pelayanan; 2)

standar pelanggan.26

Standar hasil pendidikan mencakup spesifikasi pengetahuan,

ketrampilan dan sikap yang diperoleh oleh anak didik, hasil pendidikan itu

dapat dimanfaatkan di masyarakat atau di dunia kerja (tingkat kesalahan

yang sangat kecil, bekerja benar dari awal, dan benar untuk pekerjaan

berikutnya). Sedangkan standar pelanggan mencakup terpenuhinya

kepuasan, harapan ,dan pencerahan hidup bagi kostumer itu.27

“Peningkatan mutu dapat diperoleh, antara lain melalui partisipasi

orang tua terhadap sekolah, fleksibelitas pengelolaan sekolah dan kelas,

24 Nanang Fatah, Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya,

2000), hlm. 35. 25 Ace Suryadi, dkk., Analisis Kebijakan Pendidikan Suatu Pengantar, (Bandung: Remaja

Rosdakarya, 1994), hlm. 162. 26 Sudarman Danim, Agenda Pembaharuan Sistem Pendidikan, (Yogyakarta: Pustaka

Pelajar, 2003), hlm. 79. 27 Ibid., hlm. 80.

29

peningkatan profesionalisme guru dan kepala sekolah, berlakunya sistem

insentif serta disinsentif.28

Sedangkan untuk meningkatkan pemerataan pendidikan, antara

lain dapat diperoleh melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam

kegiatan sekolah, sehingga pada sebagian masyarakat akan tumbuh rasa

kepemilikan dan rasa ikut bertanggung jawab yang tinggi terhadap

sekolah.Akan memungkinkan organisasi pemerintah untuk lebih

berkonsentrasi pada kelompok tertentu yang kurang mampu.

Penerapan MBS membawa dampak positif (manfaat) bagi

kemajuan pendidikan di sekolah. Sekolah yang dikelola secara otonom

akan dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya sekolah yang ada,

sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan guru. Guru yang sejahtera

akan memiliki konsentrasi penuh terhadap tugasnya.

Keleluasaan dalam mengelola sumber daya dan dalam

menyertakan masyarakat untuk berpartisipasi mendorong profesionalisme

kepala sekolah. Dalam peranannya sebagai manager maupun pemimpin

sekolah. Dengan diberikannya kesempatan kepada kepala sekolah untuk

menyusun kurikulum, guru didorong untuk termotivasi dengan melakukan

eksperimentasi-eksperimentasi di lingkungan sekolahnya. Dengan

demikian, MBS mendorong profesionalisme guru dan kepada sekolah

sebagai pemimpin pendidikan.29

Sementara itu, dengan adanya keterlibatan yang lebih luas dari

pihak-pihak yang berkompeten terhadap pendidikan, seperti para staf dan

guru, orang tua, peserta didik dan masyarakat (stackholders) dalam

perumusan kebijakan dan keputusan tentang pendidikan, maka akan

meningkatkan komitmen mereka terhadap sekolah.

Sekolah yang dikelola secara terbuka dan transparan serta selalu

mendapatkan kontrol dari masyarakat dan monitoring dari pemerintah,

28 E. Mulyasa, Loc. Cit. 29 Ibid., hlm. 26.

30

maka akan dapat meningkatkan kinerja pada personal sekolah untuk

memperbaiki mutu pendidikan.

3. Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah

Hal yang paling penting dalam Implementasi manajemen berbasis

sekolah adalah manajemen terhadap komponen-komponen sekolah itu

sendiri. Terhadap tujuh komponen sekolah yang harus dikelola dengan

baik dalam rangka MBS, yaitu:

a. Kurikulum dan program pengajaran

b. Tenaga kependidikan

c. Kesiswaan

d. Keuangan

e. Sarana dan prasarana pendidikan

f. Pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat

g. Manajemen pelayanan khusus lembaga pendidikan.30

Dalam pelaksanaan MBS disini lebih difokuskan pada kurikulum

dan program pengajaran.

Penerapan MBS yang efektif dibutuhkan guru yang mempunyai

kinerja yang tinggi dalam pelaksanaan proses belajar mengajar khussnya

PAI.

MBS sendiri merupakan salah satu gagasan yang diterapkan untuk

meningkatkan pendidikan umum. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan

lingkungan yang kondusif bagi pembelajaran murid.31

Salah satu tujuh komponen adalah kurikulum dan program

pengajaran yang mencakup kegiatan Perencanaan, Pelaksanaan dan

Penilaian kurikulum. Perencanaan dan pengembangan kurikulum nasional

pada umumnya telah dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional

pada tingkat pusat karena itu level sekolah yang paling penting adalah

30 Ibid., hlm. 39. 31 Agus Dharma, MBS Belajar dari Pengalaman Orang Lain, Pusdiklat Pegawai

DepDikNas.

31

bagaimana merealisasikan dan menyesuaikan kurikulum tersebut dengan

kegiatan pembelajaran.32

Heterogenitas masyarakat Indonesia akan mengakibatkan

kebutuhan peserta didik berbeda-beda. Oleh karena itu kurikulum yang

menggunakan pendekatan topik dan bukan pendekatan kompetensi serta

diberlakukan secara nasional perlu ditinjau kembali, misalnya tentang isi

kurikulum apakah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemburuan

kurikulum begitu ketat yang bertentangan dengan kebutuhan belajar.33

Untuk merelalisasikan dan menyesuaikan kurikulum peran kepala

sekolah sebagai inovator pelaksana pembaharuan kegiatan pengajaran

yang dipimpinnya berdasarkan prediksi-prediksi yang sudah berlaku.

Dalam hal ini pembaharuan kurikulum dengan memperhatikan potensi dan

kebutuhan sekolah setempat seperti materi kurikulum (isi kurikulum) atau

strategi proses belajar mengajar.34

Sebagaimana diketahui, guru adalah Pelaksanaan sentral atas

kurikulum yang sedang dijalankan, oleh karenanya guru sebagai titik

sentral pembaharuan disarankan untuk mengurangi hal-hal yang

diungkapkan oleh Oliver (1977) dalam buku Pengembangan dan Inovasi

Kurikulum, karangan Subandijah, yaitu:35

a. Kegelisahan dan ketidakamanan, faktor yang besar pengaruhnya

terhadap keberhasilan usaha perubahan kurikulum.

b. Ketidakmampuan, hal ini sangat berkaitan dengan sikap

kepemimpinan pihak pembaharu.

c. Kekurangan dana, kurangnya dana akan berpengaruh terhadap

pembaharuan.

d. Kekurangan waktu, kurangnya waktu (misal: kesibukan guru

melakukan kegiatan) sehingga akan menghambar keberhasilan.

32 E. Mulyasa, Op. Cit., hlm. 40. 33 Sufyarma, Kapita Selekta Manajemen Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2003), hlm. 92. 34 Nurkolis, Op. Cit., hlm. 121. 35 Subandijah, Pengembangan dan Inovasi Kurikulum, (Jakarta: Raja Grafindo, 1996),

hlm. 82.

32

Pembaharuan kurikulum di sini lebih dititikberatkan pada kurikulum

muatan lokal yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan

lingkungan setempat. Sebenarnya kurikulum muatan lokal telah dilakukan

sejak digunakan kurikulum 1984, khususnya di Sekolah Dasar (SD). Pada

kurikulum tersebut muatan lokal disisipkan pada berbagai bidang studi

yang sesuai.36 Dalam hal ini mata pelajaran Agama Islam, pengembangan

kurikulum muatan lokal dimaksudkan untuk mengimbangi kelemahan-

kelemahan kurikulum sentralisasi, khususnya mata pelajaran PAI.

Kurikulum muatan lokal pada hakikatnya merupakan suatu

perwujudan pasal 38 ayat 2 UU Sistem Pendidikan Nasional yang

berbunyi:

Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan Propinsi untuk pendidikan menengah.37

Sebagai tindak lanjut hal tersebut, muatan lokal telah dijadikan

strategi pokok untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan yang

relevan dengan kebutuhan lokal dan sedapat mungkin melibatkan peran

serta masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaannya.

Dalam pembaruan kurikulum muatan lokal diperlukan kehati-hatian,

karena dalam operasionalnya berubah menjadi kurikulum tingkat Propinsi,

tingkat Kabupaten dan tingkat Kota, dan dirancang seragam untuk tingkat

Propinsi dan Kabupaten, atau Kota. Pola penyusunan kurikulum seperti ini

perlu dicermati, karena merupakan indikasi perpindahan sentralisasi

pendidikan dari leval pusat menjadi sentralisasi pendidikan pada level

Propinsi, Kabupaten atau Kota.38

Telah dijelaskan bahwa dalam MBS pembaharuan kurikulum yang

dilakukan adalah bersifat desentralisasi.

36 E. Mulyasa, Loc. Cit. 37 UU Sisdiknas, pasal 38 ayat 2, Op. Cit hlm. 21. 38 Sufyarman, Loc. Cit.

33

Pelaksanaan kurikulum Sekolah Dasar (SD) yang disempurnakan

diusahakan berorientasi kepada lingkungan, yaitu dengan cara muatan

lokal. Muatan lokal sendiri adalah program pendidikan yang isi dan media

penyampaiannya dikaitakan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial

dan lingkungan budaya serta kebutuhan daerah dan wajib dipelajari oleh

peserta didik di daerah itu.39

Adapun pelaksanaan muatan lokal dalam kurikulum Sekolah Dasar

(SD) dapat dilaksanakan secara intrakurikuler, kokurikuler dan

ekstrakurikuler. Dalam pengembangan kurikulum muatan lokal ditempuh

dua cara yaitu:

a. Sudah tersedia alokasi waktu dalam struktur program pengajaran dan

sudah diatur dalam kurikulum yang berlaku.

b. Dalam hal belum/tidak disediakan waktu tersedia dalam melakukannya

maka dapat ditempuh dua cara yaitu: 1) Diintegrasikan dengan

kegiatan intrakurikuler, 2) Disediakan waktu dalam kegiatan

kokurikuler atau ekstrakurikuler.40

Sebenarnya pelajaran agama memiliki peran yang sangat penting

pada semua jenjang pendidikan, meskipun demikian pendidikan agama

dirasa belum mampu mendapatkan peran yang proporsional dalam

percaturan kurikuler dalam kontek psikis pendidikan secara nasional.

Sebagian besar anggota masyarakat dan para pendidik masih memandang

dan lebih mementingkan penguasaan ilmu-ilmu umum. Keadaan ini

membuat PAI disekolah-sekolah menjadi seperti “ bonsai “ yang hanya

cukup untuk memperindah ruangan, tetapi tidak perlu dikembangkan

secara optimal dan kontekstual sesuai dengan tantangan global. Kondisi ini

akhirnya menyeret para pendidik pelajaran agama sebagai ilmu, bukan

sebagai standar nilai-nilai yang harus diaplikasikan secara kontekstual dan

39 Subandijah, Op. Cit., hlm. 148. 40 Ibid., hlm. 161-162.

34

aktual bagi kehidupan siswa. Pembelajaran agama Islam saat ini lebih

menekankan aspek kognitif dari yang seharusnya, yaitu aspek afektif 41

Adapun karakteristik kurikulum Islami memenuhi beberapa

ketentuan, yaitu:

a. Memiliki sistem pengajaran dan materi yang selaras dengan fitrah

manusia.

b. Harus mewujudkan tujuan pendidikan Islami.

c. Harus sesuai dengan tingkatan baik karakteristik, tingkat pemahaman,

jenis kelamin, serta sesuai dengan tugas-tugas kemasyarakatan.

d. Memperhatikan tujuan-tujuan masyarakat yang realistis, menyangkut

penghidupan dan bertitik tolak dari keIslaman yang ideal.

e. Tidak bertentangan dengan konsep-konsep Islam.

f. Harus realistis sehingga dapat diterapkan selaras dengan kesanggupan

negara yang hendak menerapkannya sehingga sesuai dengan tuntutan

dan kondisi negara itu sendiri.

g. Harus memilih metode yang sehingga dapat diadaptasikan kedalam

berbagai kondisi, lingkungan sekitar ( tempat kurikulum diterapkan ).

h. Harus efektif, dapat memberikan hasil pendidikan yang bersifat

behavioristik dan tidak meninggalkan dampak emosional yang

meledak-meledak dalam diri generasi muda.

i. Harus sesuai dengan berbagai tingkatan usia anak didik.

j. Memperhatikan aspek pendidikan tentang segi-segi perilaku yang

bersifat aktivitas langsung.42

C. Pembelajaran PAI

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam

41 Suyanto dan Djihad Hisyam, Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia

Memasuki Milenium III, (Yogyakarta: Adiata Karya Nusa, 2000), hlm. 71. 42 Abdul Majid dan Dian Andayani, PAI Berbasis Kompetensi, (Bandung: Remaja

Rosdakarya, 2004), hlm. 79-80.

35

Menurut Syekh Mustafa al-Ghulayani dalam kitabnya Idzatun

Nasyi’in memberikan pengertian tentang pendidikan adalah:

هي غرس االخالق الفاضلة ىف نفوس الناشئين وسقيها بماء : التربيةهترن ثمكوت فس ثملكة النم لكة منم بحصى تتة ححصيالناد وشا اإلر

.وحب العمل لنفع الوطن, الفضيلة والخير“Pendidikan adalah menanamkan akhlak yang mulia dalam jiwa murid serta menyiraminya dengan petunjuk dan nasehat, sehingga menjadi kecenderungan, jiwa yang membuahkan keutamaan, kebaikan serta cinta bekerja yang berguna bagi tanah air”.43 Buku Moral dan Kognisi Islam karangan Muslim Nurdin, dkk., mengatakan pengertian agama Islam adalah (pesan-pesan) yang dituntut Tuhan kepada para Nabi dan Rasul sebagai petunjuk dan pedoman yang mengandung hukum-hukum sempurna untuk dipergunakan dalam menyelenggaralan tata cara kehidupan manusia, yaitu mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, hubungan manusia dengan alam dan hubungan manusia dengan khaliknya.44

Kaitannya dengan tujuan Pendidikan Nasional, sebagaimana

tertuang pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU No. 20

Tahun 2003) dalam bab II pasal 3 menyatakan:

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.45

Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa agama mempunyai

peran yang sangat penting dan turut menentukan sebagai modal dasar

pembangunan bangsa, berperan sebagai penggerak dan pengendali,

pembimbing dan pendorong hidup warganya ke arah suatu penghidupan

yang lebih baik dan sempurna.

43 Mustafa al-Ghulayaini, Idah al-Nasi’in, (Pekalongan: Raja Murah, 1953), hlm. 189. 44 Muslim Nurdin, dkk., Moral dan Kognisi Islam, (Bandung: Alfabeta, 1993), hlm. 36. 45 UU No. 20 Tahun 2003 Tentang “Sistem Pendidikan Nasional”, (Bandung:

Fokusmedia, 2003), hlm. 7.

36

Juga dapat diketahui bersama bahwa akan pentingnya pendidikan

sebagai bekal yang sangat menentukan di masa depan bagi setiap manusia.

Sebelum membicarakan pengertian tentang Pendidikan Agama Islam perlu

kiranya penulis sampaikan pengertian pendidikan secara umum sebagai

titik tolak memberikan pengertian agama Islam.

Di samping itu Pendidikan Agama Islam merupakan sub sistem dari

Pendidikan Nasional.

Menurut Redja Mudyahardjo dalam bukunya “Filsafat Ilmu Pendidikan” pendidikan adalah keseluruhan pengalaman belajar setiap orang sepanjang hidupnya. Dalam arti luas, pendiidkan berlangsung tidak dalam batas usia tertentu, tetapi berlangsung sepanjang hidup (life long) sejak lahir (bahkan sejak awal hidup dalam kandungan) hingga mati.46

Sedangkan menurut Chabib Thoha membedakan pendidikan dalam

dua pengertian, yakni arti teoritik filosofis dan pengertian dalam arti

praktis. Pengertian pendidikan dalam arti teoritik filosofis adalah

pemikiran manusia terhadap masalah-masalah kependidikan untuk

memecahkan dan menyusun teori-teori baru dengan mendasaarkan kepada

pemikiran normatif, spekulatif, rasional empirik, rasional filosofik maupun

histories filosofis. Pendidikan dalam arti praktek adalah suatu proses

pemindahan pengetahuan ataupun pengembangan potensi-potensi yang

dimiliki subjek didik untuk mencapai perkembangan secara optimal serta

membudayakan manusia melalui proses transformasi nilai-nilai utama.47

Pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan arah

dan tujuannya adalah terbentuknya kepribadian terampil, cakap dan

bertanggung jawab baik terhadap sesama maupun terhadap sang pencipta

Allah SWT, dan itu merupakan harapan dari proses pembelajaran agama

Islam.

Menurut Zakiah Daradjat pengertian bahwa Pendidikan Agama Islam adalah usaha bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar kelak

46 Redja Mudyahardjo, Filsafat Ilmu Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001),

hlm. 46. 47 Chabib Thoha, Kapita Selekta Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).

Hlm. 98-99.

37

setelah selesai pendidikannya dapat memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam serta menjadikannya sebagai pandangan hidup (way of life).48

Sedangkan pengertian Pendidikan Agama Islam menurut Ahmadi

dalam buku Konsep Diri Positif Penunjang prestasi PAI karangan

Muntholi’ah yaitu:

Pendidikan Agama Islam ialah suatu usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik dan meyakini, memahami, menghayati dan mengamalkan agama Islam sesuai kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan dengan memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional.49

Pengertian di atas mengisyaratkan adanya perbedaan dengan

pendidikan lainnya, karena tujuan dan ruang lingkup Pendidikan Agama

Islam lebih luas jangkauannya. Dengan demikian, seorang guru agama

dituntut tidak hanya menguasai materi Penddikan Agama Islam, tetapi

seorang guru agama Islam harus beragama Islam dan aktif mengamalkan

ajaran-ajarannya dalam kehidupan sehari-hari.

2. Tujuan dan Fungsi Pendidikan Agama Islam

Tujuan pendidikan adalah gambaran sasaran yang hendak dicapai

oleh pendidikan sebagai suatu sistem. Tujuan pendidikan merupakan suatu

unsur yang sangat menentukan sistem pendidikan itu sendiri, karena tujuan

itulah yang merupakan harapan masyarakat akan hasil pendidikan, baik

dalam arti kuantitatif maupun kualitatif.

Pendidikan Agama Islam mempunyai tujuan, adapun tujuan

tersebut adalah Pendidikan Agama Islam pada sekolah umum, bertujuan

meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan dan pengalaman siswa

terhadap ajaran agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang

bertakwa kepada Allah SWT, serta berakhlak mulia dalam kehidupan

48 Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 86. 49 Muntholi’ah, Konsep Diri Positif Penunjang Prestasi PAI, (Semarang: Gunungjati

Offset, 2002), hlm. 18.

38

pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tujuan Pendidikan

Agama Islam ini mendukung dan menjadi bagian dari tujuan pendidikan

nasional sebagaimana diamanatkan oleh pasal 3 bab II Undang-Undang

nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.50

Adapun mengenai fungsi Pendidikan Agama Islam pada sekolah

umum adalah:

a. Pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta

didik kepada Allah SWT yang telah ditanamkan dalam lingkungan

keluarga.

b. Penyaluran, yaitu untuk menyalurkan anak-anak yang memiliki bakat

khusus di bidang agama agar bakat tersebut dapat berkembang secara

optimal sehingga dapat dimanfaatkan untuk dirinya sendiri dan bagi

orang lain.

c. Perbaikan, yaitu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan,

kekuarangan-kekurangan, dan kelemahan-kelemahan peserta didik

dalam keyakinan, pemahaman, dan pengamalan ajaran Islam dalam

kehidupan sehari-hari.

d. Pencegahan, yaitu untuk menangkal hal-hal negatif dan

lingkungannya atau dari budaya yang dapat membahayakan dirinya

dan menghambat perkembangannya menuju manusia Indoensia

seutuhnya.

e. Penyesuaian, yaitu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan fisik

maupun lingkungan sosial dengan ajaran Islam.

f. Sumber nilai, yaitu memberikan pedoman hidup untuk mencapai

kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.51

3. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

50 Depag RI, Pedoman PAI di Sekolah Umum, (Jakarta: Dirjen Kelembagaan Agama

Islam, 2004), hlm. 4.

51 Depag RI, Op. Cit., hlm. 4-5.

39

Sebelum penulis menjelaskan pengertian pembelajaran terlebih

dahulu penulis akan menjelaskan beberapa pengertian tentang belajar.

Belajar menurut Uzer Usman bahwa:

Belajar diartikan sebagai perubahan tingkah laku pada diri individu berkat adanya interaksi antara individu dengan individu dan individu dengan lingkungan, sehingga mereka lebih mampu berinteraksi dengan lingkungannya.52

Gordon H. Bower, Ernes R. Hilgard mengemukakan bahwa:

Learning refers to the change in a subject’s behavior or behavior potential to a given situation brought about by the subject’s repeated experiences in that situation, provided that the behavior change cannot be explained on the basis of the subject’s native response tendencies, maturation, or temporary states.53 Belajar menunjukkan pada perubahan tingkah laku subyek atau tingkah laku yang potensial menjadi sebuah keadaan atau kondisi yang diperoleh dari pengalaman-pengalaman berulang-ulang subyek dalam situasi tertentu, hal ini memberi penjelasan bahwa perubahan tingkat laku itu, tidak dapat dijelaskan dari dasar.

Pembelajaran merupakan aktualisasi kurikulum yang menuntut

keaktivan guru dalam menciptakan dan menumbuhkan kegiatan peserta

didik sesuai dengan rencana yang telah diprogramkan.54

Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran. Sistem pembelajaran dapat dilaksanakan dengan membaca buku, belajar dikelas atau di sekolah, karena diwarnai oleh organisasi dan interaksi antara berbagai komponen yang saling berkaitan membelajarkan peserta didik.55

Kegiatan inti pembelajaran atau pembentukan kompetensi perlu

dilakukan dengan tenang dan menyenangkan, hal tersebut tentu saja

52 Moh. Uzer Usman, Lilis Setiawati, Upaya Optimalisasi Kegiatan Belajar Mengajar,

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 4. 53 Ernest R. Hilgard, Gordon H. Bower, Theories of Learning, (USA: Prentice Hall, Inc.,

Englewood Cliffs, 1981), hlm. 11. 54 E. Mulyasa, Implementasi Kurikulunm 2004, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005),

hlm. 117. 55 Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 57.

40

menuntut aktivitas dan kreativitas guru dalam menciptakan lingkungan

yang kondusif.56

Kegiatan pembelajaran PAI diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengajaran agama Islam dari peserta didik, yang di samping untuk membentuk kesalehan dan kualitas pribadi, juga untuk membentuk kesalehan sosial. Dalam arti kualitas atau kesalehan pribadi itu diharapkan mampu memancar keluar dalam hubungan keseharian dengan manusia lainnya (bermasyarakat), baik yang seagama (sesama muslim) atau yang tidak seagama (non muslim), serta dalam berbangsa dan bernegara sehingga dapat dapat terwujud persatuan dan kesatuan nasional (ukhuwah wathaniyah) dan bahkan ukhuwah insaniyah (persatuan dan kesatuan antar sesama muslim).57

Sebuah pembelajaran setidaknya memuat unsur-unsur untuk

mencapai tujuan pembelajaran, seperti:58

a. Unsur dinamis pembelajaran pada diri guru

1) Motivasi membelajarkan siswa, guru harus memiliki motivasi

untuk membelajarkan siswa. Motivasi itu sebaiknya timbul dari

kesadaran yang tinggi untuk membelajarkan siswa menjadi lebih

baik.

2) Kondisi guru siap membelajarkan siswa, dalam proses

pembelajaran guru harus memiliki kompetensi (personal,

profesional, dan sosial). Guru perlu berupaya meningkatkan

kemampuan-kemampuan tersebut agar senantiasa berada dalam

kondisi siap untuk membelajarkan siswa.

b. Unsur pembelajaran dengan unsur belajar

1) Motivasi belajar menuntut sikap tanggap dari pihak guru serta

kemampuan untuk mendorong motivasi dengan berbagai upaya

pembelajaran.

56 E. Mulyasa, Implementasi… Op. Cit., hlm. 129. 57 Muhaimin, et.al.,Paradigma Pendidikan Islam, (Bandung: Remaja Rosdakarya,2004) ,

hlm. 76. 58 Oemar Hamalik, Op., Cit., hlm 66-68.

41

2) Sumber-sumber yang digunakan sebagai bahan belajar seperti:

buku pribadi, sumber masyarakat, pengadaan alat-alat belajar,

mengelola suasana belajar yang efektif dan subjek belajar (siswa).

Adapun kondisi pembelajaran PAI adalah semua factor yang

mempengaruhi penggunaan metode pembelajaran PAI. Faktor-faktor yang

mempengaruhi kondisi pembelajaran yaitu:

a. Tujuan pembelajaran PAI karakteristik PAI

b. Kendala pembelajaran PAI

c. Karakteristik peserta didik.

Adapun metode pembelajaran PAI diklasifikasikan menjadi tiga

yaitu:

a. Strategi pengorganisasian, adalah suatu metode untuk

mengorganisasikan isi bidang studi PAI yang dipilih untuk

pembelajaran.

b. Strategi penyampaian, adalah metode-metode penyampaian

pembelajaran PAI yang dikembangkan untuk dapat membuat siswa

merespons dan menerima pelajaran PAI dengan mudah cepat

menyenangkan. Ada tiga komponen strategi penyampaian yaitu: 1)

Media pemeblajaran, b) Interaksi media pembelajaran, c) Pola dan

bentuk belajar mengajar.

c. Strategi pengelolaan pembelajaran, adalah metode untuk menata

interaksi antara peserta didik dengan komponen-komponen metode

pembelajaran lain (seperti: pengorganisasian dan penyampaian isi

pembelajaran).59

Dalam bukunya E. Mulyasa Pelaksanaan Pembelajaran perlu

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:60

a. Mengintegrasikan pembelajaran dengan kehidupan masyarakat di

sekitar lingkungan sekolah

59 Muhaimin, et.al., Op. Cit., hlm. 150-155. 60 E. Mulyasa, Implementasi… Op. Cit., hlm. 134.

42

b. Mengidentifikasi kompetensi sesuai dengan kebutuhan dan masalah

yang dirasakan peserta didik.

c. Mengembangkan indikator setiap kompetensi agar relevan dengan

perkembangan dan kebutuhan peserta didik.

d. Menata struktur organisasi dan mekanisme kerja yang jelas serta

menjalin kerjasama di antara para fasilitator dan tenaga kependidikan

lain dalam pembentukan kompetensi peserta didik.

e. Merekrut tenaga kependidikan yang memiliki pengetahuan,

ketrampilan, dan sikap sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Melengkapi sarana dan prasarana belajar yang memadai, seperti

perpustakaan, laboratorium, pusat sumber belajar, perlengkapan teknis,

dan perlengkapan administrasi, serta ruang pembelajaran yang

memadai.

g. Menilai program pembelajaran secara berkala dan berkesinambungan

untuk melihat keefektifan dan ketercapaian kompetensi yang

dikembangkan.

Dalam proses pembelajaran, dikenal berbagai pola pembelajaran.

Adapun pola pembelajaran PAI adalah model yang menggambarkan

kedudukan serta peran guru dan pelajar dalam proses pembelajaran.

Secara operasional, penerapan pola pembelajaran mempunyai ciri

pokok, antara lain:

a. Fasilitas fisik sebagai perantara penyajian informasi

b. Sistem pembelajaran dan pemanfaatan yang merupakan komponen

terpadu.

c. Adanya pilihan yang memungkinkan terjadinya:

1) Perubahan fisik tempat belajar, 2) Hubungan guru dan peserta

didik yang dibantu media, 3) Aktivitas peserta didik yang lebih

mandiri, 4) Perlunya kerjasama lintas disiplin ilmu seperti ahli

43

instruksional, ahli media pembelajaran, 5) Perubahan peranan dan

kecakapan mengajar, 6) Keluwesan waktu dan tempat belajar.61

D. Peran Komite Sekolah dalam MBS pada Pembelajaran PAI

Pendidikan sebagai salah satu bidang pemerintahan yang wajib

dilaksanakan tidak dapat lepas dari struktur, fungsi, dan peran

pemerintah daerah dalam rangka desentralisasi daerah tersebut. Oleh

sebab itu untuk sampai pada apa yang dikenal dengan pengelolaan

MBS tidak secara otomatis dapat dilaksanakan dengan adanya

desentralisasi daerah sebab desentralisasi daerah adalah desentralisasi

dalam struktur organisasi pemerintah daerah, tetapi melalui

desentralisasi pendidikan.

Melalui desentralisasi pendidikan, proses pendidikan akan

berlangsung lebih baik dan hasilnya dapat dimanfaatkan karena sesuai

dengan kebutuhan masyarakat.62

MBS sendiri perannya dalam kurikulum khususnya

pembelajaran PAI lebih mengarah kepada peningkatan mutu PAI agar

lebih bermakna.

Selama ini kurikulum sekolah banyak yang berorientasi ke

sejarah, tanpa banyak berorientasi ke masa depan yang akan dihadapi

sekolah itu sendiri, misalnya bagaimana sekolah menyiapkan

seperangkat nilai yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan masa

depan. Bagaimana mungkin sekolah dapat mengatasi persoalan apabila

hanya bertahan pada nilai-nilai historis sementara nilai-nilai yang

mengarah ke masa depan tidak dipersiapkan.63

Dalam pembelajaran PAI salah satu usaha untuk meningkatkan

mutu adalah dengan pembaharuan kurikulum PAI yang lebih

61 Muhaimin, et.al., Op. Cit., hlm. 158-159. 62 Makalah Seminar Nasional dengan tema “Mengelola Institusi Pendidikan secara

Efektif”, oleh Prof. D.H. Mungin Eddy Wibowo, M.Pd. tanggal 26 Februari 2003, di Semarang, hlm. 23-24.

63 Mukhtar, Desain Pembelajaran PAI, (Jakarta: Misaka Galiza, 2003), hlm. 47-48.

44

dipadatkan dengan adanya kurikulum muatan lokal. Kurikulum muatan

lokal adalah “program pendidikan yang isi dan media penyampaiannya

dikaitkan dengan lingkungan alam dan lingkungan budaya serta

kebutuhan daerah dan wajib dipelajari oleh murid di daerah itu”.64

Muatan lokal diartikan sebagai program pendidikan yang isi

dan media penyampaiannya dikaitkan dengan lingkungan alam.

Lingkungan sosial dan lingkungan budaya serta kebutuhan

pembangunan daerah yang perlu diajarkan pada siswa.

Isi dalam pengertian di atas adalah bahan pelajaran yang

digunakan untuk mencapai tujuan muatan lokal sedangkan media

penyampaian merupakan metode dan sarana yang digunakan dalam

penyampaian muatan lokal.65

Munculnya kurikulum muatan lokal tidak lepas dari peran

komite sekolah, hal tersebut dibuktikan dengan adanya fungsi komite

sekolah yaitu menjembatani kepentingan (sekolah) dan kepentingan

masyarakat sebagai stakeholder.

Pembaharuan kurikulum PAI dengan adanya muatan lokal

dikarenakan adanya masukan dari pihak orang tua siswa (masyarakat)

tentang kelemahan PAI yaitu kurangnya kemampuan motorik siswa

dalam hal ini tentang materi bacaan al-Qur’an. Kurikulum muatan

lokal PAI lebih ditekankan pada kemampuan membaca al-Qur’an.

Artinya para siswa pada tahap ini dipandang layak untuk menerapkan

serta menguasai kemampuan membacanya dengan baik dan benar,

sesuai dengan aturan-aturan bacaannya, walaupun pada taraf

pengenalan.

Pencapaian ke arah tujuan penguasaan kemampuan membaca

al-Qur’an, didukung dengan sifat-sifat materi pelajaran, kemampuan

yang ditekankan di sini yaitu aspek motorik siswa. Adapun aspek-

64 Dakir, Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum 2004, (Jakarta: Rineka Cipta,

t.th.), hlm. 102. 65 Syaifudin Nurdin dan M. Basyiruddin Usman, Guru Profesional dan Implementasi

Kurikulum, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), hlm. 59.

45

aspek pendukung untuk keberhasilan pencapaian tujuan-tujuan serta

materi belajar seperti ini, perlu disediakan waktu serta sarana lainnya

yang diperlukan seperti al-Qur’an dalam jumlah yang memadai sesuai

dengan jumlah siswa serta disesuaikan pula dengan tingkat kecepatan

penguasaan materi pelajaran masing-masing siswa.66

Peran komite sekolah dalam MBS pada pembelajaran PAI,

jelas yaitu untuk meningkatkan mutu pembelajaran dengan adanya

pembaharuan kurikulum melalui kurikulum muatan lokal.

66 Abdul Majid dan Dian Andayani, Op. Cit., hlm. 173-174.