14

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah

rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi

biasanya dilakukan. Setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut

Nurdin Usman Implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau

adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi

suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.8 Guntur

Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling

menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya

serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif.9

Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan pengertian-pengertian diatas

memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada mekanisme suatu

sistem. Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan

implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu

aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-

norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

8Nurdin Usman, 2002, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Jakarta,

Grasindo, hal. 70 9 Guntur Setiawan, 2004, Impelemtasi dalam Birokrasi Pembangunan, Jakarta ,

Balai Pustaka, hal. 39

15

B. Tinjauan Umum Tentang Kereta Api Penumpang

B.1 Pengertian kereta api

Kereta api adalah sarana transportasi berupa kendaraan tenaga

uap atau listrik yang terdiri atas rangkaian gerbong yang ditarik oleh

lokomotif dan berjalan di atas rel atau rentangan baja (KBBI). Dan

menurut Peraturan Menteri Perhubungan No. 32 Tahun 2011, Kereta api

adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri

maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya yang akan

ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan

kereta api. Kereta api dibagi dalam berbagai macam, yaitu :

a. Kereta api penumpang

b. Kereta api barang

c. Kereta api campuran

d. Kereta api kerja

e. Kereta api pertolongan

B.1.1. Perkeretaapian

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23

Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Perkeretaapian adalah satu

kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana dan sumber daya

manusia, serta norma, kriteria, persyaratan dan prosedur untuk

penyelenggaraan transportasi kereta api. Pasal 3 Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2007 bahwa perkeretaapian diselenggarakan

16

dengan tujuan untuk memperlancar perpindahan orang dan/atau

barang secara massal dengan selamat, aman, nyaman, cepat dan

lancar, tepat, tertib dan teratur, efisien serta menunjang pemerataan,

pertumbuhan, stabilitas, pendorong dan penggerak pembangunan

nasional.

Perkeretaapian sebagai salah satu moda transportasi memiliki

karakteristik dan keunggulan khusus terutama dalam kemampuannya

untuk mengangkut baik orang maupun barang secara massal,

menghemat energi, menghemat penggunaan ruang, mempunyai

faktor kemanan yang tinggi, memiliki tingkat pencemaran yang

rendah, serta lebih efisien dibandingkan dengan moda transportasi

jalan untuk angkutan jarak jauh dan untuk daerah yang padat lalu

lintasnya, seperti angkutan perkotaan (Undang-undang No.23 Tahun

2007).

B.2. Pengertian Penumpang angkutan umum (kereta api)

Penumpang angkutan umum adalah penumpang yang ikut dalam

perjalanan dalam suatu wahana dengan membayar, wahana yang

dimaksud bisa berupa taksi, bus, kereta api, kapal laut, ataupun pesawat

terbang tetapi tidak termasuk awak mengoperasikan dan melayani

wahana tersebut. Penumpang adalah setiap orang yang diangkut

ataupun yang harus diangkut didalam alat pengangkutan atas dasar

17

persetujuan dari perusahaan ataupun badan yang menyelenggarakan

angkutan tersebut.10

Didalam KUHD penumpang adalah (Passengger)semua orang

yang ada didalam kapal, kecuali Nahkoda (pasal 341 KUHD).

Kemudian dilihat dari pihak dalam perjanjian pengangiutan orang,

penumpang adalah orang yang mengikatkan diri untuk membayar biaya

pengangkut dan atas dasar ini ia berhak untuk memperoleh jasa

pengangkutan. Perjanjian pengangkutan, Penumpang mempunyai dua

status, yaitu sebagai subyek karena dia adalah pihak dalam perjanjian

dan sebagai obyek karena dia adalah muatan yang diangkut.11

Sehingga dapat dirumusakan secara sederhana penumpang

adalah orang yang mengikatkan diri dalam perjanjian pengangkutan,

kemudian orang tersebut menyelesaikan kewajiban atas pembayaran

biaya pengangkutan, dan memiliki karcis yang tentunya dikuasai oleh

penumpang.

B.2.1. Penumpang dibawah umur

Penumpang dibawah umur adalah Penumpang tidak

memiliki syarat sah dalam perjanjian yang dimaksudkan pasal

1320 KUHPerdata yang mengisyarakat harus cakap dalam

melakukan perbuatan hokum, dalam hal ini adalah anak-anak,

10 Psychology, 2013, Pengertian Penumpang, http://www.psychologymania.com,

akses 25/04/2018 11 Abdulkadir Muhammad, 2013, Hukum Pengangkutan Niaga, Bandung, PT.

Citra Aditya Bakti,hal. 64-65

18

anak adalah pribadi (persoon) yang memiliki dimensi khusus

dalam kehidupannya, selain tumbuh kembangnya memerlukan

bantuan orang tua, faktor lingkungan juga memiliki peranan

yang sangat penting dalam mempengaruhi kepribadian si anak

ketika menyongsong fase kedewasaannya kelak.

B.2.2 Hak dan Tanggungjawab pengangkut dan penumpang

Menurut ketentuann Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2007 tentang Perkeretaapian, PT Kereta Api Indonesia sebagai

pengangkut wajib mengangkut orang yang telah memilliki karcis.

Orang yang telah memiliki karcis tersebut berhak mendapatkan

pelayanan sesuai dengan tingkat pelayanan yang dipilih. Misalnya,

pemegang karcis Kereta Api Dhoho-Penataran akan memperoleh

pelayanan sesuai dengan karcis Kereta Api Dhoho-Penataran yang

dimilikinya. Penumpang wajib membayar biaya pengangkutan

sesuai dengan tingkat pelayanan yang dikehendakinya.

Karcis merupakan tanda bukti terjadinya pengangkutan

orang. PT Kereta Api Indonesia wajib:

1. Mengutamakan keselamatan dan keamanan orang

2. Mengutamakan kepentingan pelayanan umum

3. Menjaga kelangsungan pelayanan pada lintas yang ditetapkan

4. Mengumumkan jadwal perjalanan kereta api dan tarif

pengangkutan kepada masyarakat

5. Mematuhi jadwal keberangkatan kereta api dan

19

6. Mengumumkan kepada pengguna jasa apabila terjadi

pembatalan dan penudaan keberangkatan, keterlambatan

kedatangan atau pengalihan pelayanan lintas kereta api disertai

dengan alasan yang jelas. (Pasal 133 UU No.23/2007)

C. Harga Atau Tarif Angkutan Kerata api

C.1. Pengertian harga atau tarif

Monroe mendefinisikan harga adalah sebagai sejumlah uang

yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan yang kita inginkan Yaitu

menganggap harga sebagai suatu perbandingan formal yang

mengindikasikan kuantitas uang yang diperlukan untuk memperoleh

suatu jumlah barang dan jasa.12 Harga merupakan salah satu unsur

penting dari kegiatan pemasaran. Pengertiannya Harga adalah jumlah

uang (ditambah beberapa produk kalau mungkin) yang dibutuhkan

untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk beserta

pelayanannya.13

Dari uraian tentang harga menurut ahli dapat ditarik kesimpulan

bahwa Harga merupakan bentuk suatu kewajiban yang harus

dibebankan oleh konsumen/ penikmat jasa dari sebagai nilai tukar

dengan bentuk uang yang akan diberikan kepada pemberi jasa/ barang

apabila ingin mendapatkan keinginan tertentu.

12 Monroe, 1992, Kebijakan Harga Seri Pemasaran dan Promosi, Jakarta,

Gramedia, hal. 8 13 Swastha Basu dan Irawan, 2003, Manajemen Pemasaran Modern, Yogyakarta,

Liberty, hal. 32

20

C.2. Dasar Perhitungan Tarif

Dalam perhitungan tarif jasa angkutan atau tarif harga perlu

kiranya perlu memperhatikan :14

a. Dasar perhitungan tarif ( structur of rate )

Dalam perhitungan ini masih terbagi 3 unsur-unsur yaitu :

1. Nilai pelayanan (The Value Of service Pricing)

Penetapan tarif berdasarkan nilai jasa angkutan (value of service

pricing) disebut juga sebagai multiple price strategies banyak

diikuti pada waktu sekarang. Tinggi rendahnya tarif ditentukan

oleh nilai yang diberikan pemakai jasa. Jika pemakai jasa

angkutan memberi nilai yang tinggi atas jasa angkutan maka

tingkat tarif akan tinggi. Demikian sebaliknya, tarif akan

ditetapkan lebih rendah jika jasa angkutan tersebut dinilai rendah

oleh pemakai jasa. Tinggi rendahnya nilai itu dapat diketahui

dari elastisitas permintaan jasa angkutan tersebut.

2. Pengeluaran Biaya (The Cost of service pricing)

Langkah awal yang dilakukan bagi penetapan tarif adalah

menghitung biaya operasi satuan yang dinyatakan per ton-

kilometer untuk angkutan barang dan perpenumpang-kilometer

untuk angkutan penumpang. Untuk memudahkan perhitungan

biaya opersai satuan ini, dibuat pengelompokkan biaya yang

14 Soegitjatna tjakranegara, 1995, hukum pengangkutan barang dan penumpang,

Jakarta, PT Rineka Cipta, Cet ke-1, hal. 4

21

sesuai dengan sifatnya, yaitu: biaya tetap (fixed cost), biaya

variabel (variable cost), biaya umum (common cost) dan biaya

khusus (special cost).

3. Volume barang (What the traffic will bear)

Tarif yang didasarkan pada what the traffic will berada diantara

tarif minimum dan tarif maksimum. Untuk itu dasar tarif ini

adalah berusaha dapat menutupi seluruh biaya variabel sebanyak

mungkin dan sebagian dari biaya tetap (fixed cost).

b. Dasar tingkat yang wajar ( Reasenable level of rate )

Ditinjau dari kepentingan pengangkut atau dari pihak yang

mempunyai kapal/pengangkut maka perlu sekali dibuat tarif yang

sesuai dengan golongan yang akan mengangkut yang mempunyai

kapal barang dalam hal ini harus terdapat keuntungan yang wajar.

Sehingga sewajanya harus terdapat batas rendah maupun batas tarif

tertinggi.

Batas rendah, berarti batas dimana pengangkut barang

masih dapat hidup bekerja dengan keuntungan yang minimal,

sedangan batas tarif tinggi, harus juga mengikat, melindungi

perusahaan-perusahaan baik pengangkut maupun perusahaan lain

dapat hidup dan bekerja dengan baik pengangkut maupun

perusahaan lain dapat buahnya dapat hidup secara layak. Batas

ini ditentukan oleh titik dimana permintaan jasa angkutan menjadi

elastic, yaitu terbentuk garis datar dalam grafik dan penentuan

tarif harus didasarkan pada kondisi-kondisi setempat, barulah

dapat dikatakan tarif itu tariff wajar.15

15 Ibid., hal. 8

22

C.2.1 Biaya Operasional Kendaraan

Salim menyampaikan biaya pokok atau biaya produksi

atau operasional adalah besaran pengorbanan yang dikeluarkan

untuk menghasilkan satu satuan unit produksi jasa angkutan.

Ditinjau dari kegiatan usaha angkutan biaya yang dikeluarkan,

untuk suatu produksi jasa angkutan yang akan dijual kepada

pemakai jasa, dapatdibagidalam 3(tiga) bagian, yaitu16;

1. Yang dikeluarkan untuk pengelolaan perusahaan;

2. Yang dikeluarkan untuk operasi kendaraan, dan

3. Yang dikeluarkan untuk retribusi, iuran, sumbangan,dan yang

berkenaan dengan pemilikan usaha dan operasi. (lihat tabel 1)

C.3. Tujuan Penetapan Harga atau tarif

Pada umumnya perusahaan mempunyai beberapa tujuan dalam

penetapan harga produknya, tujuan tersebut antara lain :17

1. Mendapatkan laba maksimal.

16 Abbas Salim (1998), Manajemen Transportasi, dalam Sandy Prasetyo W.

(et.al.), Evaluasi Tarif Angkutan Umum Berdasarkan Biaya Operasional Kendaraan

(Bok), Ability To Pay (Atp) Dan Willingness To Pay (Wtp), e-Jurnal MATRIKS TEKNIK SIPIL, Maret 2015, hal. 36-37

17 Basu Swastha, Azas-azas Marketing, Yogyakarta :Liberty 2000. Dalam Richa widyaningtyas, faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas Serta dampaknya pada

kepuasan konsumen dalam menggunakan jasa kereta api harina, skripsi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, 2010

23

Semakin besar daya beli konsumen semakin besar pula

kemungkinan bagi perusahaan untuk menetapkan tingkat harga

yang lebih tinggi. Dengan demikian, perusahaan mempunyai

harapan untuk mendapatkan untung yang optimal.

2. Mempertahankan perusahaan.

Dari marjin keuntungan yang didapat perusahaan akan

digunakan untuk biaya operasional perusahaan. Contoh : untuk

gaji/upah karyawan, untuk bayar tagihan listrik, tagihan air

bawah tanah, pembelian bahan baku, biaya transportasi, dan lain

sebagainya.

3. Menggapai pengembalian investasi yang telah ditargetkan atau

pengembalian pada penjualan bersih.

Perusahaan pasti menginginkan balik modal dari investasi yang

ditanam pada perusahaan sehingga penetapan harga yang tepat

akan mempercepat tercapainya modal kembali.

4. Menguasai Pangsa Pasar

Dengan menetapkan harga rendah dibandingkan produk pesaing,

dapat mengalihkan perhatian konsumen dari produk kompetitor

yang ada di pasaran.

5. Mempertahankan Market share

Ketika perusahaan memiliki pasar tersendiri, maka perlu adanya

pengaturan harga yang tepat agar dapat tetap mempertahankan

pangsa pasar yang ada.

24

Gambar Tabel.1. Komponen Biaya Langsung dan Tidak Langsung

Berdasarkan pengelompokan biaya.18

D. Kereta Api Lokal Ekonomi Dhoho-Penataran

Kereta api lokal adalah layanan kereta api untuk daerah/lokal tertentu.

Kereta api lokal juga dapat berarti layanan kereta api yang berhenti di hampir

stasiun yang dilewatinya. Hal ini menyebabkan kereta api lokal digolongkan

sebagai kereta api lambat (lebih lambat ketimbang kereta api ekspres).

Biasanya, harga tiket kereta api lokal relatif terjangkau. Kereta api lokal ada

dua macam, yaitu kereta api lokal jarak dekat dan kereta api lokal jarak

18 Sandy Prasetyo W. (et.al.)., Op.cit. hal. 38

25

menengah. Biasanya, kereta api lokal jarak dekat menyediakan tempat duduk

yang sedikit, karena jarak yang ditempuh berkisar antara 10-50 km.

Sedangkan, kereta api lokal jarak menengah menyediakan tempat duduk yang

lebih banyak, karena jarak yang ditempuh cukup jauh (antara 50-170 km ).19

Kereta Api Penataran merupakan kereta api lokal daop 8 surabya. Rute

kereta api Penataran adalah Surabaya Blitar lewat Malang lengkap nya adalah

sebagai berikut : Surabaya Kota, Surabaya Gubeng, Wonokromo, Waru,

Gedangan, Sidoarjo, Tanggulangin, Porong, Bangil, Sengon, Lawang,

Singosari, Blimbing, Malang, Malang Kotalama, Kepanjen, Ngebruk,

Sumberpucung, Kesamben, Wlingi, Talun, Garum, Blitar. Fasilitas kereta api

ekonomi penataran adalah ka ekonomi AC dengan kebersihan kereta api yang

terjaga, toilet bersih, tiket sesuai dengan tempat duduk. Harga Tiket KA

Penatarana Surabaya Malang 12.000,, Surabaya Bangil 10.000, Surabaya

Blitar 15.000.20

Perlu diketahui bahwa KA Penataran Surabaya Blitar lewat Malang

setelah sampai Stasiun Blitar melanjutkan perjalanan menuju Kediri,

Kertosono, Jombang, Mojokerto hingg sampai Surabaya dan berganti nama

menjadi KA Dhoho. Sehingga nama populernya adalah KA Penataran Dhoho.

Bagi yang ingin pergi ke Kediri, Mojokerto, Jombang, Kediri, Tulungagung

dari Malang bisa naik KA Penataran Dhoho dengan nomor kereta 429, 431

19 Wikipedia, 2013, Kereta Rapih Dhoho, https://id.wikipedia.org/wiki/ Kereta_

api_Rapih_Dhoho, Akses 22/04/2018 20 Anonim, 2018, Jadwal Kereta Api Penataran, http://keretaapikita.com, Akses

22/04/2018

26

dan 433 atau jadwal keberangkatan Surabaya jam 04.30, 07.30 dan 11.25.

Berikut jadwal keberangkatan Dhoho-Penataran ( Lihat gambar tabel 2 ):

Gambar Tabel 2. Jadwal keberangkatan KA Dhoho-Penataran.21

E. Pengertian Asas Hukum

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dapat kita jumpai tiga Pengertian

Asas sebagai berikut.

1. Dasar, alas, pedoman; misalnya, batu yang baik untuk alas rumah.

21https://www.kaskus.co.id/show_post/551a25da9e74047d0d8b4571/3492/lokalan-

daop-8

27

2. Suatu kebenaran yang menjadai pokok atau tumpuan berpikir (berpendapat

dan sebagainya; misalnya: bertentangan dengan asas-asas hukum pidana;

pada asasnya yang setuju dengan usul saudara

3. Cita-cita yang menjadi dasar (perkumpulan negara, dan lain sebagainya;

contohnya, membicarakan asas dan tujuan

Dari ketiga pengertian tersebut dapat kita lihat pengertian yang esensial

dari asas itu ialah: merupakan dasar, pokok tempat menemukan kebenaran dan

sebagai tumpukan berpikir, tentang apa yang dimaksud dengan asas hukum

banyak pengertian yang dikemukakan oleh para ahli hukum, yang antara lain

adalah Satjipto Raharjo menyebutnya bahwa asas hukum merupakan

jantungnya peraturan hukum. Beliau menyebutnya demikian karena asas

hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan

hukum.22 kemudian pengertian asas hukum juga kemukakan oleh;

Menurut C.W. Paton, yang dikutip oleh Mulhadi, dalam bukunya A

Textbook of Jurisprudence, 1969, mengatakan asas adalah: A principles is

the broad reason, which lies at the base of rule of lawdalam bahasa

indonesia, kalimat itu berbunyi: asas adalah suatu alam pikiran yang

dirumuskan secara luas dan mendasari adanya sesuatu norma hukum.

Disingkatnya bahwa dalam unsur-unsur asas adalah alam pikiran,

rumusan luas, dasar bagi pembentukan norma hukum.23

Van Eikema Hommes mengtakan bahwa asas hukum itu tidak boleh

dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit tetapi perlu dianggap

sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang

berlaku tersebut. Pembentukan hukum praktis itu perlu berorientasi pada

22 Ensikloblogia, 2013, Pengertian Asas Hukum dan Macam-Macam Asas Hukum,

http://www.ensikloblogia.com, akses 15/02/2018 23Anonim, 2014, Pengertian Asas Hukum Dan Contohnya, http://www.pengantar

hukum.com, akses, 23/04/2018

28

asas-asas hukum tersebut. Dengan kata lain, Pengertian Asas Hukum

ialah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif24

.

Dari pengertian-pengertian terkait asas hukum diatas, maka

dapat disimpulkan bahwa Pengertian Asas Hukum adalah bukan merupakan

peraturan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum

sifatnya atau merupakan latar belakang dan peraturan yang konkrit yang

terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam

peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum

positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam

peraturan konkrit tersebut.

Jadi, Asas hukum bukanlah kaidah hukum yang konkrit (nyata),

melainkan merupakan latar belakang peraturan yang konkrit dan bersifat umum

atau abstrak. Umumnya asas hukum tidak dituangkan dalam bentuk peraturan

yang konkrit atau pasal-pasal seperti misalnya asas reo, asas res judicato pro

veritate habetur : Asas lex posteriori derogat legi priori dan lain sebagainya.

Akan tetapi, tidak jarang juga asas hukum dituangkan dalam peraturan konkrit

seperti misalnya asas the presumption of innocence yang terdapat dalam pasal

8 Undang-undang nomor 14 tahun 1970 dan asas nullum delictum nulla poena

sine praevia lege poenali seperti yang tercantum dalam pasal 1 ayat 1 KUHP.

E.1 Asas dalam pengangkutan

Asas adalah suatu dasar, dimana asas menjadi suatu landasan atau

prinsip dari suatu peraturan perundang-undangan, dalam setiap Undang-

24 Utsman Ali, 2013, Pengertian, Fungsi Dan Macam-Macam Asas Hukum,

http://www.pengertianpakar.com, Akses 23/04/2018

29

Undang yang dibuat pembentuk undang-undang, biasanya dikenal

sejumlah asas atau prinsip.25 Asas merupakan suatu fondasi dalam suatu

undang-undang dan peraturan pelaksananya. asas-asas dikesampingkan,

maka runtuhlah bangunan undang-undang itu dan segenap peraturan

pelaksananya.26 Hukum pengangkutan juga terdapat asas-asas, yang

terbagi ke dalam dua jenis, yaitu Publik dan perdata:27 Asas-asas yang

terdapat pada tiap-tiap Undang-undang pengangkutan baik darat laut

maupun udara.

1. Asas yang bersifat Publik diantaranya yaitu:

a) Asas manfaat bahwa pengangkutan harus dapat memberikan

manfaat sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan

kesejahteraan rakyat dan pengembangan perikehidupan yang

berkesinambungan bagi warga negara, serta upaya peningkatan

pertahanan dan keamanan negara.

b) Asas usaha bersama dan kekeluargaan yaitu penyelenggaraan

usaha dibidang pengangkutan dilaksanakan untuk mencapai cita-

cita dan aspirasi bangsa yang dalam kegiatannya dapat dilakukan

oleh seluruh lapisan masyarakat dan dijiwai oleh semangat

kekeluargaan.

25 S. Wojowasito, 1972, Kamus Bahasa Indonesia, Bandung, Shinta Dharma, hal.

17 dan 227 26Yusuf Shofie, 2002, Pelaku Usaha,Konsumen,dan Tindak Pidana Korporasi,

Jakarta, Ghalia Indonesia, hal. 25 27 Abdulkadir Muhammad, 2008. Hukum Pengangkutan Niaga, Bandung, PT

Citra Aditya Bakti, hal. 17

30

c) Asas adil dan merata bahwa penyelenggaraan penegangkutan

harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada

segenap lapisan masyarakat dengan biaya yang terjangkau oleh

masyarakat.

d) Asas keseimbangan bahwa pengangkutan harus diselenggarakan

sedemikian rupa sehingga terdapat keseimbangan yang serasi

antara sarana dan prasarana, antara kepentingan pengguna dan

penyedia jasa, antara kepentingan individu dan masyarakat, serta

antara kepentingan nasional dan internasional .

e) Asas kepentingan umum bahwa penyelenggaraan pengangkutan

harus mengutamakan kepentingan pelayanan umum bagi

masyarakat luas.

f) Asas keterpaduan yaitu bahwa penerbangan harus merupakan

kesatuan yang bulat dan utuh, terpadu, saling menunjang, dan

saling mengisi baik intra maupun antar moda transportasi.

g) Asas kesadaran hukum yaitu mewajibkan kepada pemerintah

untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum serta

mewajibkan kepada setiap Warga Negara Indonesia untuk selalu

sadar dan taat kepada hokum dalam penyelenggaraan

pengangkutan.

h) Asas percaya pada diri sendiri yaitu, bahwa pngangkutan harus

berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan

sendiri, serta bersendikan kepada kepribadian bangsa.

31

i) Asas keselamatan Penumpang, yaitu setiap penyelenggaraan

pengangkutan penumpang harus disertai dengan asuransi

kecelakaan.

2. Asas-asas Pengangkutan yang bersifat perdata adalah sebagai

berikut:28

a) Konsensual yaitu pengangkutan tidak diharuskan dalam bentuk

tertulis, sudah cukup dengan kesepakatan pihak-pihak. Tetapi

untuk menyatakan bahwa perjanjian itu sudah terjadi atau sudah

ada harus dibuktikan dengan atau didukung oleh dokumen

angkutan.

b) Koordinatif yaitu pihak-pihak dalam pengangkutan mempunyai

kedudukan setara atau sejajar, tidak ada pihak yang mengatasi

atau membawahi yang lain. Walaupun pengangkut menyediakan

jasa dan melaksanakan perintah penumpang/pengirim barang,

pengangkut bukan bawahan penumpang/pengirim barang.

Pengangkutan adalah perjanjian pemberian kuasa.

c) Campuran yaitu pengangkutan merupakan campuran dari tiga

jenis perjanjian, yaitu pemberian kuasa, penyimpanan barang,

dan melakukan pekerjaan dari pengirim kepada pengangkut.

Ketentuan ketiga jenis perjanjian ini berlaku pada pengangkutan,

kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian pengangkutan.

28 Ibid. Hlm 18-19

32

d) Retensi yaitu pada pengangkutan tidak menggunakan hak retensi.

Penggunaan hak retensi bertentangan dengan tujuan dan fungsi

pengangkutan. Pengangkutan hanya mempunyai kewajiban

menyimpan barang atas biaya pemiliknya.

e) Pembuktian dengan dokumen yaitu setiap pengangkutan selalu

dibuktikan dengan dokumen angkutan. Tidak ada dokumen

angkutan berarti tidak ada perjanjian pengangkutan kecuali jika

kebiasaan yang sudah berlaku umum, misalnya pengangkutan

dengan angkutan kota (angkot) tanpa karcis/tiket penumpang.

E.2 Asas-Asas dalam Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2007 Tentang

Perkertaapian

Berdasarkan pengertian asas hukum bahwa ada memang asas

hukum dituangkan secara konkreat dalam undang-undang tertentu tidak

terkecuali asas-asas hukum dalam perkertaapian yang dituangkan dalam

pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian

berikut adalah asas-asas dalam perkertaapian :29

(1) Asas manfaat, Perkeretaapian harus dapat memberikan manfaat yang

sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kemakmuran rakyat,

kesejahteraan rakyat dan pengembangan kehidupan yang

berkesinambungan bagi warga negara.

(2) Asas keadilan, Perkeretaapian harus dapat memberi pelayanan

kepada segenap lapisan masyarakat dengan biaya yang terjangkau

29 Totok purwo, 2015, Asas Dan Tujuan Perkeretaapian, Http:// sites.google.

com/a /semboyan35.com, akses 15/02/2018

33

serta memberi kesempatan berusaha dan perlindungan yang sama

kepada semua pihak yang terlibat dalam perkeretaapian.

(3) Asas keseimbangan, Perkeretaapian harus diselenggarakan atas dasar

keseimbangan antara sarana dan prasarana, kepentingan pengguna jasa

dan penyelenggara, kebutuhan dan ketersediaan, kepentingan individu

dan masyarakat, antardaerah dan antarwilayah, serta antara

kepentingan nasional dan internasional.

(4) Asas kepentingan umum, Perkeretaapian harus lebih mengutamakan

kepentingan masyarakat luas daripada kepentingan perseorangan atau

kelompok dengan memperhatikan keselamatan keamanan

kenyamanan dan ketertiban.

(5) Asas keterpaduan, Perkeretaapian harus merupakan satu kesatuan

sistem dan perencanaan yang utuh, terpadu, dan terintegrasi serta

saling menunjang, baik antar hierarki tatanan perkeretaapian,

intramoda maupun antarmoda transportasi.

(6) Asas kemandirian, bahwa penyelenggaraan perkeretaapian harus

berlandaskan kepercayaan diri, kemampuan dan potensi produksi

dalam negeri, serta sumber daya manusia dengan daya inovasi dan

kreativitas yang bersendi pada kedaulatan, martabat, dan kepribadian

bangsa.

(7) Asas transparansi, bahwa penyelenggaraan perkeretaapian harus

memberi ruang kepada masyarakat luas untuk memperoleh informasi

34

yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai

kesempatan berpartisipasi bagi kemajuan perkeretaapian.

(8) Asas akuntabilitas, bahwa penyelenggaraan perkeretaapian harus

didasarkan pada kinerja yang terukur, dapat dievaluasi, dan dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

(9) Asas berkelanjutan, bahwa penyelenggaraan perkeretaapian harus

dilakukan secara berkesinambungan, berkembang, dan meningkat

dengan mengikuti kemajuan teknologi dan menjaga kelestarian

lingkungan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.

E.2.1 Asas Keadilan perkeretaapian

Keadilan menjadi salah satu nilai dasar hidup manusia dan

merupakan masalah klasik yang tidak pernah terpecahkan secara

tuntas. Tidak adanya kesesuaian dalam mengartikan keadilan

mendorong orang berusaha merumuskan dan mendefinisikan sesuai

dengan latar belakang pengetahuan dan pengalamannya masing-

masing. Keadilan diartikan sebagai pembagian yang konstan dan terus

menerus untuk memberikan hak setiap orang (The constant and

perpetual disposition to render every man his due).30

Hakikat keadilan adalah pernilaian terhadap suatu perlakuan

atau tindakan dengan mengkajinya dengan suatu norma yang menurut

30 Tata Wijayanto, 2012, Asas Kepastian Hukum, Keadialan, Dan Kemanfaatan

Dalam Kaitanya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, http://dinamikahukum .fh. unsoed.ac.id, akses 24/04/2018

35

padangan subyektif melebihi norma-norma lain. Hukum memang

seharusnya mengandung nilai keadilan, namun hukum sendiri tidak

identik dengan keadilan karena ada norma-norma hukum yang tidak

mengandung nilai keadilan.31 Dalam perkeretaapian asas keadilan

tertuang dengan jelas pasal 2 Undang-Undang nomor 23 tahun 2007

tentang Perkeretaapian dengan penjelasan bahwa asas keadilan dalam

menyelenggarakan perkeretaapian harus dapat memberi pelayanan

kepada segenap lapisan masyarakat dengan biaya yang terjangkau

serta memberi kesempatan berusaha dan perlindungan yang sama

kepada semua pihak yang terlibat dalam perkeretaapian.

Dari pengertian asas keadilan tersebut dapat disimpulan bahwa

dalam menjalankan atau menyelenggarakan pengangkutan kereta apai

harus adil dalam segala hal yaitu adil dalam penentuan tarif yang

kemudian itu harus ekonimis terjangkau oleh masyarakat, adil dalam

memberikan perlindungan bagi semua pihak yang terikat dalam

perjanjian tersebut.

E.2.2 Asas keseimbangan perkertaapian

Keseimbangan berasal dari kata “imbang” dalam kamus besar

Bahasa indonesia imbang adalah setimbang; sebanding; sama (berat,

31 H.P Pangabean, Penerapan Asas-asas Peradilan dalam Kasus Kepailitan,

dalam A. Rudhy Lontoh, Denny Kailimang & Benny Ponto [pnyt.], 2001, Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran, Edisi. Pertama. Cetakan Pertama, Bandung, Alumni, hlm. 137

36

derajat, ukuran, dan sebagainya).32 sehingga dapat diartikan lain

bahwa keseimbangan adalah sesuatu yang memiliki tingkat

proporsional yang ideal. Dalam dalam Undang-Undang Nomor 23

tahun 2007 tentang Perkertapian, asas keseimbangan adalah

perkeretaapian harus diselenggarakan atas dasar keseimbangan antara

sarana dan prasarana, kepentingan pengguna jasa dan penyelenggara,

kebutuhan dan ketersediaan, kepentingan individu dan masyarakat,

antar daerah dan antarwilayah, serta antara kepentingan nasional dan

internasional.33 Secara tidak langsung asas keseimbangan dalam

penegangkutan adalah persempitan dari hak dan tanggungjawab antara

penumpang dan penyelenggara perkeretaapian. Jadi antara hak

penumpang dan kewajiban untuk memenuhi hak itu adalah seimbang

tidak berat sebelah.

F. Tinjauan umum tentang perjanjian Pengangkutan

F.1. Pengertian perjanjian

Hukum perikatan menganut suatu asas yang dinamakan asas

kebebasan berkontrak atau dapat diistilahkan contractvrijheid atau

artijautonomie.34 artinya subyek-subyek hukum diberi suatu kebebasan

untuk mengadakan atau melaksanakan kontrak/perjanjian sesuai kehendak

dalam menentukan isi dan syarat berdasarkan kesepakatan asalkan

memenuhi rambu-rambu pembatasanya. Berdasar atas tujuan yang ingin

32 Kamus besar bahas indonesia (online) Http://kbbi.web.id, akses 25/04/2018 33Totok purwo, Asas Dan Tujuan Perkeretaapian, Http:// sites.google.com/a/

semboyan35.com, akses 15/02/2018 34 Achmad Busro, 2011, Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata,

Yogyakarta, Pohon Cahaya, hal.1

37

dicapai oleh para pihak, serta kebutuhan untuk adanya aturan yang

mampu mengakomodir kepentingan serta memberikan perlindungan

hukum bagi para pelaku ekonomi (para pihak), maka dalam perkembangan

hukum perjanjian, berdampak pada bentuk-bentuk baru hukum perjanjian

yang menghendaki efektif, sederhana, praktis, dan tidak membutuhkan

proses dan waktu yang lama dimungkinkan dalam asas kebebasan

berkontrak.35

Pengertian perjanjian itu sendiri diatur dalam Pasal 1313

KUHPerdata yang berbunyi: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan

mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau

lebih”. Jika dalam KUHPerdata ini pengertian perjanjian diartikan hanya

mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih, berbeda dengan pendapat

dari Soebekti yang mengemukakan pengertian perjanjian yang lebih luas,

yaitu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada

seseorang lain atau dimana orang itu saling berjanji untuk melaksanakan

suatu hal.36 Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad berpendapat

bahwa perjanjian itu adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau

35 Achmad Busro, 2013, Kapita Selekta Hukum Perjanjian, dalam jurnal

Muhammad H. Muaziz dan Achmad Busro, 2015, Pengaturan klausul Baku Dalam

Hukum Perjanjian Untuk Mencapai Keadilan Berkontrak, Jurnal law reform, Vol.11, Nomor 1, Program studi magester ilmu Hukum, Fakultas hukum, Universitas Diponegoro, hal. 75

36 Subekti, 2002, Hukum Perjanjian, Jakarta, PT Intermesa, hal. 1

38

lebih mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal di lingkungan

lapangan harta kekayaan.37

Suatu perjanjian dikatakan sah jika terpenuhi empat syarat yakni

adanya:38

1. Kata sepakat dari mereka yang mengikatkan diri ( Toestaming );

2. Kecakapan untuk mengadakan perikatan ( beekwaamheid ) ;

3. Mengenai suatu objek tertentu ( Een Bepaal Onderwerp );

4. Mengenai klausa yang diperbolehkan ( Geoorloofde Oorzaak )

F.2 Perjanjian baku

Istilah perjanjian baku berasal dari terjemahan dari bahasa Inggris

yaitu standard contract.39

Di Indonesia sendiri, perjanjian baku juga

dikenal dengan istilah “perjanjian standar”. Dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia, kata standar berarti suatu ukuran tertentu yang dipakai sebagai

patokan, sedangkan kata baku berarti tolak ukur yang berlaku untuk

kuantitas atau kualitas yang ditetapkan.40 Selain itu, perjanjian baku

dikenal dengan nama take it or leave it. Artinya konsumen mempunyai

hak untuk melakukan pilihan yaitu menyetujui perjanjian atau menolak

perjanjian.

37 Abdulkadir Muhammad, 2000, Hukum Perdata Indonesia, Bandung, PT Citra

Aditya Bakti, hal. 76 38 M. Y. Harahap, 1982, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, hal 32 39 Salim HS, 2006, Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata,

PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 145 40 Anonim, 2015, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi), http://kbbi.web.id,

diakses pada tanggal 01/04/2018

39

Dalam perjanjian baku, model, rumusan dan ukuran yang dijadikan

patokan atau pedoman telah dibakukan sehingga tidak dapat diganti atau

diubah lagi. Semuanya telah dicetak dalam bentuk formulir yang di

dalamnya dimuat syarat-syarat baku. Oleh karena perjanjian baku tersebut

dibuat sepihak maka hanyalah pihak penyusun perjanjian yang memahami

isi perjanjian sedangkan pihak lain yang hanya menerima perjanjian tidak

tertutup kemungkinan dirugikan sebab ia sulit dan tidak memahami isi

perjanjian dalam waktu singkat. Terdapat beberapa rumusan mengenai

pengertian perjanjian baku yang dirumuskan oleh para ahli hukum, yaitu :

1. Menurut Abdul Kadir Muhammad, istilah perjanjian baku dialih

bahasakan dari istilah yang dikenal dalam bahasa Belanda yaitu

“standard contract”. Kata baku atau standar artinya tolak ukur yang

dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang

mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha, yang dibakukan

dalam perjanjian baku ialah meliputi model, rumusan, dan ukuran.41

2. Menurut Mariam Darus Badrulzaman perjanjian standar yaitu

perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk

formulir. Ia menyimpulkan bahwa perjanjian standar itu

bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak yang bertanggung

jawab. Terlebih-lebih lagi ditinjau dari asas-asas hukum nasional,

dimana akhirnya kepentingan masyarakatlah yang lebih didahulukan.

Dalam perjanjian standar kedudukan pelaku usaha dan konsumen

41 Abdulkadir Muhammad, 2006, Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti,

Bandung, hal 87

40

tidak seimbang. Posisi yang didominasi oleh pihak pelaku usaha,

membuka peluang luas baginya untuk menyalah gunakan

kedudukannya. Pelaku usaha hanya mengatur hak-haknya tidak

kewajibannya. Menurutnya perjanjian standar ini tidak boleh

dibiarkan tumbuh secara liar dan karena itu perlu ditertibkan.42

Selain itu, beberapa para ahli juga mengemukakan pendapatnya

mengenai ciri-ciri atau karakteristik perjanjian baku. Sudaryatmo

mengungkapkan karakteristik perjanjian baku sebagai berikut:

1. perjanjian dibuat secara sepihak oleh mereka yang posisinya relatif

lebih kuat dari konsumen;

2. konsumen sama sekali tidak dilibatkan dalam menentukan isi

perjanjian;

3. dibuat dalam bentuk tertulis dan massal;

4. konsumen terpaksa menerima isi perjanjian karena didorong oleh

kebutuhan.43

Demikianpun jenis-jenis perjanjian baku menurut Mariam Darus

Badrulzaman membagi perjanjian baku menjadi empat jenis yaitu :44

1. Perjanjian baku sepihak adalah perjanjian yang isinya ditentukan

oleh pihak yang kuat kedudukannya didalam perjanjian itu. Pihak

42 Celina Tri Siwi Kristiyanti, 1998, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta,

Sinar Grafika, hal 143 43 Zulham, 2013, Hukum Perlindungan Konsumen, Kencana, Jakarta, hal. 66,

Sudaryatmo, 1999, Hukum dan Advokasi Konsumen, Bandung, Citra Aditya Bakti,hal. 93 44 Salim HS, 2006, Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata,

Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, hal 146

41

yang kuat disini ialah pihak kreditur yang lazimnya mempunyai

posisi (ekonomi) kuat dibandingkan pihak debitur.

2. Perjanjian baku timbal balik adalah perjanjian baku yang isinya

ditentukan oleh kedua pihak, misalnya perjanjian baku yang pihak-

pihaknya terdiri dari pihak majikan (kreditur) dan pihak lainnya

buruh (debitur). Kedua pihak lazimnya terikat dalam organisasi,

misalnya pada perjanjian buruh kolektif.

3. Perjanjian baku yang ditetapkan pemerintah adalah perjanjian baku

yang isinya ditentukan pemerintah terhadap perbuatan-perbuatan

hukum tertentu, misalnya perjanjian-perjanjian yang mempunyai

objek hak-hak atas tanah.

4. Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaris atau advokat

adalah perjanjian-perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah

disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat

yang minta bantuan notaris atau advokat yang bersangkutan.