36

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA PERKREDITAN DESA DAN

PERJANJIAN UTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN TANAH

2.1 Lembaga Perkreditan desa di Bali

2.1.1 Sejarah Lembaga Perkreditan Desa

Sebelum adanya LPD di Bali telah banyak terbentuk kelompok sekeha-sekeha

yang menghimpun warga masyarakat sebagai anggotanya. Dengan sistem

kebersamaan gotong royong segilik seguluk paras paros sarpanaya sesuai dengan

landasan hidup masyarakat Bali. Masing-masing kelompok tersebut secara aktif

melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu kesejahteraan hidup. Salah satu

kegiatan yang sering dilakukan oleh sekeha tersebut adalah menghimpun dan

meminjam dana diantara para anggota skeha, aktifitas menghimpun dana tersebut

berupa pepeson atau pacingkreman, baik berupa uang maupun barang setiap

bulannya. Uang yang didapat dari pepeson setiap bulanya di distribusikan lagi kepada

anggotanya melalui rapat. Anggota yang berkesempatan meminjam dana tersebut

ditentukan melalui rapat termasuk besarnya bunga yang dikenakan kepada yang

bersangkutan. Pada akhirnya semua anggota skehe akan mendapat jatah yang sama

setiap bulannya untuk menikmati dana yang mereka himpun, untuk membangun

perekonomian yang pada akhirnya untuk mensejahterakan kehidupan mereka.

Kegiatan yang dilakukan sekeha tersebut mengispirasi Gubernur Bali pada

saat itu Bapak Prof.Dr. Ida Bagus Mantra. Putra Bali asli yang berasal dari Denpasar

37

itu memang sangat konsen memperhatikan adat dan budaya Bali. Pada saat itu beliau

memiliki ide yang sangat cemerlang khususnya untuk mempertahankan sekaligus

melestarikan adat dan budaya Bali, salah satunya dengan membentuk lembaga

keuangan sebagai salah satu wadah bagi masyarakat desa adat dalam mengelola

keuangan yaitu Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Lembaga ini terinspirasi dan

terbentuk setelah mengikuti seminar yang diselenggarakan oleh Departemen Dalam

Negeri yang bertajuk seminar kredit pedesaan di Semarang pada tanggal 20 sampai

21 Februari 1984.34

Dengan mengadopsi konsep sekehe yang sudah tumbuh di dalam masyarakat

Bali, Prof. Dr. Ida Bagus Mantra menggagas pendirian suatu lembaga keuangan yang

berlandaskan adat. Dengan konsep sedemikian rupa maka terbentuklah Lembaga

Perkreditan Desa (LPD) sebagai suatu lembaga keuangan komunitas adat yang

bertujuan untuk membantu desa pakraman dalam menjalankan fungsi kulturalnya.

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan lembaga keuangan milik Desa

Pekraman, yang menjalankan fungsi keuangan dan mengelola sumber daya keuangan

milik Desa Pakraman, dalam bentuk simpan pinjam. Untuk keperluan pembiayaan

kehidupan anggota masyarakat Desa Pakraman, baik secara sendiri-sendiri maupun

secara bersama-sama, dalam rangka pengembangan fungsi-fungsi sosio-kultural dan

keagamaan masyarakat Desa Pakraman.

34 I Nyoman Nurjaya et. al, 2011, Landasan Teoritik Pengaturan LPD (Sebagai Lembaga

Keuangan Komunitas Masyarakat Hukum Adat Bali), Udayana University Press, Denpasar hal.23

38

Dari landasan tersebut maka Pemerintah Daerah Bali menindak lanjuti dengan

menetapkan Keputusan Gubernur Nomor: 972 Tahun 1984, tanggal 01 November

1984 tentang Pendirian LPD. Untuk operasional pertama kalinya didirikan satu LPD

di setiap Kabupaten di Bali. Keputusan tersebut dilaksanakan pada tahun 1985

dengan Keputusan Gubernur Nomor: 1A Tahun 1985, tanggal 02 Januari 1985

berdasarkan anggaran 1984/1986 dibentuk sebanyak 8 LPD di seluruh Kabupaten di

Bali yakni:

1. LPD Lukluk Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, 2. LPD Buahan Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan, 3. LPD Ekasari Kecamatan Melaya Kabupaten Negara, 4. LPD Julah Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng, 5. LPD Selulung Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem, 6. LPD Penasan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung, 7. LPD Kubu Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli, dan 8. LPD Manukaya Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar

Dengan didirikanya delapan LPD di setiap kabupaten sebagai percobaan

untuk merangsang perekonomian di setiap desa, LPD diterapkan mengunakan metode

berbasis komunitas dengan berlandaskan nilai-nilai kekeluargaan dan kegotong-

royongan dalam bingkai adat dan budaya Bali. Dengan berlandaskan pedoman itu

masyarakat secara tidak langsung akan menjadi pemilik maupun pengawas

pengelolaan LPD itu sendiri untuk kemajuan LPD dan kesejahteraan warganya.

Dilihat dari Tahun pendirian LPD tersebut menunjukan bahwa LPD didirikan dalam

periode Orde Baru dan dalam periode berlaku Undang-Undang Nomor 05 Tahun

1974 tentang Pemerintahan Desa. Periode ini menerapkan dekonsentrasi lebih kuat

dari pada desentralisasi. Melalui dekonsentrasi tersebut mengarahkan hubungan pusat

39

dan daerah pada corak sentralisasi. Dalam hubungan pusat dan daerah yang

sentralisai itulah berdiri Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali.

Pembentukan LPD bertujuan untuk menunjang peran desa adat dalam

menopang kehidupan sosial, budaya, adat dan agama agar desa adat mempunyai

sumber pembiayaan yang mandiri dan berkelanjutan untuk membiayai kegiatan yang

terkait dengan urusan adat atau urusan kemasyarakatan lainnya, seperti; biaya upacara

keagamaan, upacara kemanusiaan, pemeliharaan instrumen-instrumen budaya,

pemelihaan warisan budaya, pembangunan dan perbaikan pura.35

2.1.2 Pengaturan Lembaga Perkreditan Desa.

Dalam sejarah perkembangan Lembaga Perkreditan Desa di Bali ada beberapa

Peraturan Daerah yang menjadi acuan dasar dalam pembentukan Lembaga

Perkreditan Desa yaitu;

A. Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Bali (Gubernur) Nomor 972 Tahun 1984

mencetuskan gagasan pembentukan LPD pada setiap desa adat, secara garis

besar Keputusan tersebut memuat;

a. LPD adalah alat desa dan merupakan unit operasional. Serta berfungsi

sebagai wadah kekayaan desa yang berupa uang atau surat-surat

berharga lainya.

35 Ida Bagus Darsana, loc.cit.

40

b. Tujuan didirikan LPD ;

1. Memberantas ijon, gadai gelap dan lain-lain yang dapat dengan itu.

2. Meningkatkan daya beli masyarakat desa.

3. Melancarkan lalu lintas pembayaran dan pertukaran di desa.36

B. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 02 Tahun 1988

Tentang Lembaga Perkreditan Desa, secara garis besar Perda ini memuat ;

a. Ditiap-tiap desa didirikan LPD. Beberapa desa dapat bergabung untuk

mendirikan satu LPD.

b. Tujuan LPD ;

1. Mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa melalui tabungan

yang terarah serta menyalurkan modal yang efektif.

2. Membrantas ijon, gadai gelap, dan lain-lain yang dipersamakan

dengan itu.

3. Menciptakan pemerataan dan kesempatan berusaha bagi warga desa

dan tenaga kerja di pedesaan.

4. Meningkatkan daya beli dan melancarkan lalu lintas pembayaran dan

peredaran uang di desa.

36 I Nyoman Nurjaya (et. al), op.cit., hal 94

41

C. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang

Lembaga Perkreditan Desa. Peraturan Daerah ini ditindak lanjuti dengan 5

(lima) Keputusan Gubernur yaitu;

1. Keputusan Gubernur Nomor 03 Tahun 2003 tentang Status dan tugas-

tugas Pembina Lembaga Perkreditan Desa Kabupaten/Kota.

2. Keputusan Gubernur Nomor 04 Tahun 2003 tentang Penyetoran dan

Penggunaan Keuntungan Bersih Lembaga Perkreditan Desa,

3. Keputusan Gubernur Nomor 07 Tahun 2003 tentang Dana Perlindungan

Lembaga Perkreditan Desa.

4. Keputusan Gubernur Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan

Pembina Lembaga Perkreditan Desa Provinsi Bali.

5. Keputusan Gubernur Nomor 12 Tahun 2003 tentang Prinsip Kehati-hatian

Dalam Pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa.

D. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 03 Tahun 2007 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 08 Tahun 2002 tentang Lembaga

Perkreditan Desa. Perda ini ditindak lanjuti dengan diterbitkanya ;

a. Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pengurus dan

Pengawas Internal Lembaga Perkreditan Desa.

b. Keputusan Gubernur Bali Nomor 11/01-C/HK/2008 tentang Pembentukan

Badan Pembina Umum LPD Provinsi Bali.

c. Keputusan Gubernur Bali Nomor 1499/01-C/HK/2008 tentang Status dan

42

Tugas-tugas Pembina Lembaga Perkreditan Desa Provinsi (PLPDP) Bali

dan PLPDK.37

2.2 Tinjauan Umum tentang Perjanjian.

2.2.1 Pengertian Perjanjian kredit

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat hidup saling berdampingan, saling

membantu satu sama lain, akan tetapi dalam kenyataanya terkadang ada bantuan yang

dibutuhkan memerlukan suatu jaminan, maka dibuatlah suatu perjanjian agar dapat

mengikat kedua belah pihak. Perjanjian adalah salah satu sumber perikatan.

Perjanjian melahirkan perikatan, yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau

lebih pihak dalam perjanjian. Kewajiban yang dibebankan pada kreditor dalam

perjanjian untuk menuntut pelaksanaan prestasi dalam perikatan yang lahir dari

perjanjian tersebut.38

Perjanjian adalah suatu hubungan atas dasar hukum kekayaan

(vermogenscrechtlijke bettrecking) antara dua pihak. Dimana pihak yang satu

berkewajiban memberikan suatu prestasi kepada pihak lain yang mempunyai hak atas

prestasi tersebut. 39

Perjanjian menurut Abdul Kadir Muhammad adalah hal yang mengikat antar

orang yang satu dengan orang yang lain. Hal yang mengikat tersebut yaitu pristiwa

37 Ibid., hal . 101

38 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja,2010, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 91

39 H. Mashudi dan Moch. Chidir Ali, 2001, Pengertian-Pengertian Elementer HUkum Perjanjian Perdata. II CV. MAndar Maju, Bandung, hal 35

43

hukum yang berupa perbuatan misalnya jual beli, berupa kejadian seperti kelahiran

dan dapat juga berupa suatu keadaan misalnya pekarangan yang berdampingan, hal

tersebut yang berupa peristiwa hukum akan menciptakan suatu hubungan hukum.40

Perjanjian juga telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(selanjutnya disebut KUHPerdata) Pasal 1313 yaitu bahwa : “perjanjian atau

persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan

dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Kata persetujuan tersebut merupakan

terjemahan dari perkataan overeekomst dalam bahasa Belanda. Kata overeekomst

tersebut lazim diterjemahkan juga dengan kata perjanjian. Jadi persetujuan dalam

Pasal 1313 KUH Perdata tersebut sama artinya dengan perjanjian.

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disebutkan

bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua belah pihak atau lebih yang

dimana pihak satu berjanji untuk melakukan suatu hal dan pihak yang lain menuntut

suatu prestasi. Perjanjian itu berlaku sebagai suatu undang-undang bagi pihak yang

saling mengikatkan diri, serta mengakibatkan timbulnya suatu hubungan antara dua

orang atau dua pihak tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan

suatu perikatan. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangakaian perkataan

yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Perjanjian pinjam-meminjam uang menurut KUHPerdata Pasal 1754 yang

menyebutkan bahwa: "Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang

40 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Cet III, PT. Citra Aditya Bakti,

Bandung, 2000 hal. 198 (selanjutnya disebut Abdul Kadir Muhammad II)

44

satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang

habis karena pemakaian. Dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan

mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Kegiatan usaha keuangan yang dilakukan LPD sangat erat kaitanya dengan

tabungan, deposito dan kredit. Dalam pengertianya Istilah kredit berasal dari

bahasa Yunani “Credere” yang berarti kepercayaan, oleh karena itu dasar

dari kredit adalah kepercayaan. Seseorang atau semua badan yang memberikan

kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) di masa mendatang

akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan itu dapat berupa

barang, uang atau jasa.

Menurut O.P Simorangkir, kredit merupakan pemberian prestasi dengan

kontra prestasi yang akan terjadi pada waktu mendatang. Prestasi yang dimaksud

adalah uang, maka transaksi kredit menyangkut uang sebagai alat kredit. Kredit

berfungsi sebagai koperatif antara pemberi kredit dan penerima kredit. Kredit dalam

arti luas didasari oleh komponen-komponen kepercayaan, resiko dan pertukaran

ekonomi di masa depan.41 Kredit menurut Undang-Undang Perbankan disebutkan

dalam Pasal 1 angka 11 bahwa: “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang

dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-

meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk

melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

41 O.P Simorangkir, 1986, Seluk Beluk Bank Komersial, Aksara Persada Indonesia, Jakarta

hal.91

45

Berdasarkan pengertian kredit diatas, kredit adalah pemberian pinjaman dalam

jangka waktu tertentu yang disepakati oleh kreditur maupun debitur untuk melunasi

pinjamanya kepada kreditur, dengan cara mengembalikan uang pinjaman berdasarkan

kesepakatan. Dalam pemberian kredit diperlukan kepercayaan. Tanpa adanya

keyakinan suatu lembaga kredit tidak akan ada pemberian kredit kepada debitur,

dengan keyakinan bahwa debitur dapat melunasi kreditnya kepada kreditur sesuai

dengan jangka waktu yang telah disepakati. Perjanjian kredit pada umumnya dibuat

dalam dua jenis yaitu :

1. Perjanjian kredit dibawah tangan.

Perjanjian kredit di bawah tangan adalah perjanjian kredit yang sengaja dibuat

oleh para pihak untuk pembuktian tanpa bantuan dari seorang pejabat pembuat akta

dengan kata lain perjanjian di bawah tangan adalah perjanjian yang dimasukan oleh

para pihak sebagai alat pembuktian, tetapi tidak di hadapan pejabat umum pembuat

akta.42 Hal ini semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan saja.

Bentuk akta di bawah tangan dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh undang-

undang, tanpa perantara atau tidak dihadapan pejabat umum yang berwenang

pengaturan akta di bawah tangan ini diatur dalam Pasal 1874 sampai dengan

Pasal 1984 KUHPerdata, Pasal 286 sampai pasal 305 RBg dan dalam Stbl. 1867

No. 29

42 Viktor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, 2004, Grosse Akta Dalam Pembuktian

dan Eksekusi, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 36

46

Akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum juga menjadi akta

dibawah tangan, jika pejabat itu tidak berwenang terhadap pembuatan akta itu maka

akta tersebut akan tetap dianggap akta dibawah tangan, dan hanya mempunyai

kekuatan sebagai akta di bawah tangan. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal

1869 KUHPerdata yang menyebutkan: “Suatu akta, yang karena tidak berkuasa atau

tidak cakapnya dalam pegawai termaksud di atas, atau karena suatu cacat dalam

bentuknya, tidak dapat diberlakukan sebagai akta otentik, namun demikian

mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan.”

Kekuatan/nilai pembuktian dari akta dibawah tangan mempunyai pembuktian

sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak.

Jika salah satu pihak tidak mengakuinya, beban pembuktian diserahkan kepada pihak

yang menyangkal akta tersebut, dan penilaian penyangkalan atas bukti tesebut

diserahkan kepada hakim.

2. Perjanjian kredit dengan akta notariil.

Akta notarill merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yaitu

notaris. Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) menyebutkan bahwa: “akta notaris

adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata

cara yang ditetapkan di dalam undang- undang ini.” Berdasarkan pengertian diatas

dapat di simpulkan bahwa tentang penggolongan akta otentik terbagi menjadi

beberapa macam yaitu:

47

1. Akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum disebut juga akta relaas acten,

yaitu akta yang berisikan berupa uraian notaris yang dilihat, disaksikan, dan

dibuat notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan

para pihak dilakukan dan dituangkan kedalam bentuk akta notaris. Kebenaran

akta ini tidak dapat di ganggu gugat kecuali dengan menuduh bahwa akta itu

palsu.

2. Akta otentik yang dibuat dihadapan pejabat umum disebut juga akta partij

acten atau akta para pihak, yaitu akta yang berisikan keterangan yang

dikehendaki oleh para pihak yang membuatnya atau menyuruh membuat akta

itu, yang kebenaran isi akta tersebut oleh para pihak dapat diganggu gugat

tanpa menuduh kepalsuan akta tersebut.

Menurut Subekti dan Tjitrosudibio bahwa kata acta merupakan bentuk jamak kata

Actum yang berasal dari bahasa latin dan memiliki arti sebagai perbuatan.43 Menurut

S. J. Fockema Andreae, dalam buku “Rechts geleerd Handwoorddenboek” Kata akta

berasal dari Bahasa latin “acta” yang memiliki arti geschrift yaitu berarti sebagai

surat.44 Akta autentik diatur dalam Pasal 165 HIR, dan 285 Rbg, yang sama bunyinya

yaitu : “Akta autentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang

berwenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari para ahli

warisnya dan mereka yang mendapat hak daripadanya tentang yang tercantum di

43 R. Subekti dan R. Tjitrosoedibyo, 1980, Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, hal.9

44 S. J. Fockema Andreae, 1951, Rechtsgeleerd Handwoorddenboek, diterjemahkan oleh Walter Siregar, Bij j. B. Wolter uitgeversmaat schappij, N. V. Gronogen, Jakarta, hal.9

48

dalamnya dan bahkan sebagai peraturan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya

diberitahukan itu berhubungan langsung dengan prihal pada akta itu.45

Akta autentik juga diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata yang berbunyi :

“suatu akta autentik adalah suatu akta yang dalam bentuk ditentukan oleh undang-

undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat

akta itu dibuat.” Berdasarkan pengertian Pasal 1868 KUHPerdata dapat di simpulkan

bahwa akta autentik harus dibuat di hadapan pejabat yang berwenang, dan harus

dibuat sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pembuktian akta itu dapat dibedakan

menjadi tiga, antara lain :

1. Kekuatan Pembuktian Formil

Pembuktian formil akta berasal dari keterangan-keterangan yang terdapat

dalam akta memang benar adanya. Kekuatan pembuktian formil didasarkan pada

pejabat pembuat akta menyatakan dalam tulisan itu, bahwa ada yang dinyatakan

dalam akta itu sebagaimana yang telah tercantum didalamnya.46 Dalam Akta Relaas

(ambtelijke akten) Pejabat berwenang yang membuat akta menerangkan apa yang

dikonstatir dan ditulis dalam suatu akta, oleh pejabat tersebut merupakan suatu

kepastian untuk siapapun dalam hal tanggal pembuatan, tempat pembuatan dan

keterangan dalam akta tersebut. Sedangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan

Rapat (partij akten) menyatakan apapun yang tertulis dan ditandatangani para pihak

45 G.H.S Lumban Tobing, 1999, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, hal.42

46 Viktor M. Situmorang, op.cit., hal.111

49

bagi siapapun, sudah pasti sesuai dengan yang tertulis dan ditandatangani oleh para

pihak tersebut.47 Kebenaran dari apa yang diterangkan oleh para pihak pada

hakikatnya keterangan itu pasti antara kedua belah pihak tersebut, dan akta dibawah

tangan baru memiliki kekuatan pembuktian formil, jika tanda tangan di dalam akta

perjanjian diakui, atau tidak disangkal kebenaranya. Dengan diakuinya keaslian dari

tanda tangan pada akta dibawah tangan tersebut, maka kekuatan pembuktian formal

dari akta di bawah tangan itu sama dengan kekuatan pembuktian formal dari akta

otentik.

2. Kekuatan pembuktian materiil.

Kekuatan pembuktian materiil dalam akta yaitu pembuktian mengenai

kepastian tentang pristiwa, bahwa pejabat dan para pihak melakukan seperti apa yang

diterangkan dalam akta. Pembuktian materiil ini lebih menyangkut pada pembuktian

materi pada suatu akta.48 Akta yang dibuat pejabat hanya akan membuktikan apa

yang disaksikan, yang didengar dan yang dilihat serta yang dilakukan sendiri oleh

pejabat itu dalam menjalankan jabatanya. Menurut undang-undang, akta yang dibuat

oleh para pihak sebagai bukti yang sempurna bagi para pihak yang membuatnya dan

pihak ketiga yang memperoleh hak darinya.

47 Ibid., hal. 112

48 Ibid., hal.119

50

3. Kekuatan pembuktian lahiriah.

Kekuatan pembuktian lahiriah adalah suatu surat yang terlihat seperti akta,

harus diperlakukan sebagai akta hingga dibuktikan sebaliknya. Akta otentik memiliki

kekuatan pembuktian lahir, sesuai dengan asas “acta publica probant seseipsa”, yaitu

suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik, serta memenuhu syarat-syarat

yang ditentukan, maka akta itu harus dianggap sebagai akta yang otentik, terkecuali

dapat dibuktikan sebaliknya.

Akta dibawah tangan berbeda dengan akta yang dibuat oleh pejabat yang

berwenang, tanda tangan dari pejabat tersebut merupakan sebagai jaminan otentisitas

dari akta yang dibuatnya, oleh karena itu memiliki pembuktian lahir, sedangkan

perjanjian dibawah tangan baru akan berlaku sah, apabila orang yang menanda

tangani akta itu mengakui kebenaran dari tandatangannya. Apabila tanda tanganya

telah diakui kebenaranya oleh para pihak, barulah perjanjian tersebut berlaku sebagai

alat bukti sempurna bagi para pihak yang bersangkutan sesuai dengan Pasal 1875

KUHPerdata.

Perjanjian kredit yang dilakukan oleh LPD biasanya adalah perjanjian berbentuk

baku, karena ketentuan tersebut telah di tentukan oleh LPD sendiri. Perjanjian

kontrak baku adalah kontrak yang dibuat oleh salah satu pihak saja dan dalam bentuk

formulir yang berisikan kalusula-klausula yang telah ditentukan oleh pihak LPD, dan

pada umumnya para pihak hanya mengisi data-data informatif saja. Pihak yang

diberikan kontrak baku hanya dalam posisi menerima atau tidak menerima perjanjian

51

tersebut, karena tidak ada kesempatan untuk bernegosiasi. Adapun ciri-ciri dari

kontrak baku menurut sudaryatmo adalah sebagai berikut :49

a. Perjanjian dibuat secara sepihak oleh produsen yang posisinya relatif lebih

kuat dari konsumen;

b. Konsumen sama sekali tidak dilibatkan dalam menentukan isi perjanjian;

c. Dibuat dalam bentuk tertulis dan massal;

d. Konsumen terpaksa menerima isi perjanjian karena didorong oleh kebutuhan.

Dalam asas kebebasan berkontrak, para pihak dengan leluasa dapat mengatur isi

perjanjian yang mereka inginkan selama tidak bertentangan dengan undang-undang,

kepatutan dan yurisprudensi, dalam kontrak tersebut harus memenuhi syarat-syarat

sebagai berikut :

1. Memenuhi syarat sebagai kontrak

Suatu kontrak untuk dapat mengikat kedua belah pihak ada beberapa

syarat yang harus dipenuhi antara lain :

a. Syarat sah umum terdiri dari

1. Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sah umum

2. Syarat sah umum diluar Pasal 1338 dan 1339 KUHPerdata

b. Syarat sah khusus yang terdiri dari:

1. Untuk kontraktertentu diperlukan syarat akta pejabat tertentu

(bukan dari notaris).

49 Sudaryatmo, 1999, Hukum dan Advokasi Konsumen, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti,

Bandung. hal. 93

52

2. Syarat izin dari yang berwenang.

3. Syarat akta notaris untuk kontrak-kontrak tertentu.

4. Syarat tertulis untuk kontrak-kontrak tertentu.

2. Sesuai dengan kebiasaan yang berlaku.

Dalam Pasal 1339 menentukan bahwa suatu kontrak tidak hanya

mengikat isi dari kontrak tersebut, akan tetapi mengikat dengan hal-hal yang

merupakan suatu kebiasaan.

3. Tidak dilarang oleh undang-undang yaitu tidak bertentangan dengan

ketentuanperaturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Sepanjang Kontrak tersebut dilaksanakan dengan itikad baik.

Dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata suatu kontrak haruslah

dilaksanakan dengan itikad baik. Unsur itikad baik dalam Pasal 1338

KUHPerdata bukan merupakan syarat sahnya suatu kontrak akan tetapi syarat

dalam pelaksanaan suatu kontrak, dengan adanya unsur itikad baik dalam

suatu kontrak maka dapat dikatakan unsur dalam Pasal 1320 KUHPerdata

tentang klausa yang legal telah dipenuhi. Dengan demikian suatu kontrak

dapat dikatakan telah dibuat dengan sah yaitu memenuhi syarat sahnya

kontrak sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata. Jika dalam pembuatan

kontrak telah dibuat dengan itikad baik oleh para pihak akan tetapi dalam

pelaksanaan kontrak tersebut merugikan salah satu pihak yang berkepentingan

maka dapat dikatakan bahwa kontrak tersebut telah bertentangan dengan

itikad baik.

53

Seperti halnya dengan perjanjian pinjaman yang bersifat konsensoil,

perjanjian tersebut lahir sejak adanya kata sepakat antara kedua belah pihak

yaitu pihak kreditur (LPD) dan debitur (peminjam dana). Dengan adanya kata

sepakat maka perjanjian pinjaman telah mengikat kedua belah pihak, dan

tidak dapat dibatalkan sepihak tanpa adanya persetujuan dari pihak lainya.

Apabila perjanjian pinjaman tersebut dibatalkan atau diputus secara sepihak

maka pihak yang dirugikan dapat menuntut. Debitur yang meminjam uang

pada kreditur memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman tepat

dengan waktunya sesuai dengan kesepakatan yang telah diperjanjikan. Selain

bersifat konsensoil perjanjian pinjaman juga bersifat riil karena perjanjian

tersebut baru dikatakan mengikat apabila telah dilakukan kesepakatan

kehendak dan telah melakukan penyerahan antara kedua belah pihak yang

membuat perjanjian tersebut.50

Menurut mariam darus badrulsalam mengatakan : “asas konsensoil;

yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata memiliki arti adanya kemauan

untuk saling mengikatkan diri antara para pihak. Kemauan ini membangkitkan

kepercayaan (vertrouwen) bahwa perjanjian itu telah dipenuhi”. Asas

kebebasan berkontrak dan asas konsensoil mempunyai hubungan yang erat,

asas kekuatan mengikat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang

menyatakan bahwa: “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku

50 Munir Fuady, 2007, Hukum Kontrak (Buku Kedua), Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 33-

34

54

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dengan kata lain

asas kebebasan berkontrak berhubungan dengan kebebasan menentukan apa

dan dengan siapa perjanjiantersebut dibuat. Perjanjian yang dibuat oleh para

pihak hendaknya haruslah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata agar

memiliki kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang saling berjanji.

2.2.2 Syarat sahnya perjanjian kredit

Suatu perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda

antara dua pihak, dimana satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan

pihak lain berhak menuntut pelaksanaannya. Supaya perjanjian mempunyai kekuatan

hukum, haruslah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yakni;

1. Adanya sepakat dari mereka yang mengikatkan diri.

Kesepakan mereka mengikatkan diri (agreement/consensus) yang

maksudnya adalah penyesuaian kehendak antara pihak-pihak yang berjanji.

Timbulnya kehendak atau keinginan tidak di dasari atas paksaan, kekhilafan,

atau penipuan dari salah satu pihak.

2. Adanya kecakapan untuk membuat perjanjian

Setiap orang cakap dalam membuat suatu perjanjian, kecuali Undang-

Undang menentukan seseorang tersebut tidak cakap dalam membuat

perjanjian. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1329 KUHPerdata. Orang yang

tidak cakap dalam membuat suatu perjanjian sesuai dengan ketentuan pasal

1330 KUHPerdata adalah :

55

1. Orang-orang yang belum dewasa

2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan

3. Orang perempuan yang sudah kawin.

Mengenai orang perempuan yang sudah kawin sebagai mana berdasarkan

surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 1963, telah dicabut dan

dengan sesuai Pasal 31 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang

perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan, perempuan yang sudah kawin

berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Dapat diartikann tidak cakap menurut

pasal 1330 KUHPerdata yaitu : Orang yang belum dewasa.

Orang yang belum dewasa dan yang ditaruh dibawah pengampuan apabila

melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh wali mereka. Menurut ketentuan

Pasal 1330 juncto Pasal 330 KUHPerdata bahwa usia dewasa adalah 21 tahun.

Sebaliknya dalam UU perkawinan, usia dewasa adalah 18 tahun berdasarkan

rumusan Pasal 47 juncto pasal 50 UU Perkawinan yaitu bahwa:

1. Anak yang belum mancapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan dan dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka selama mereka tidak dicabut kekuasaanya.

2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan. Dalam pasal 50 UU Perkawinan menyebutkan bahwa:

1. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, uang tidak ada berada dibawah kekuasaan orang tuanya, berada dibawah kekuasan wali.

2. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

56

3. Adanya suatu hal/obyek tertentu dan

Dalam perjanjian yang akan menjadi objek perjanjian haruslah jelas

atau paling tidak dapat ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya dapat tidak

ditentukan pada waktu dibuatnya perjanjian dengan ketentuan bahwa

mengenai jumlahnya dapat dihitung atau ditentukan pada saat nanti (Pasal

1333 KUHPerdata). Kejelasan mengenai pokok perjanjian atau objek

perjanjian ialah untuk memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban para

pihak.

4. Adanya suatu sebab yang halal.

Dalam membuat perjanjian, isi dari perjanjian tersebut yang

mengambarkan suatu tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak itu. harus

dibenarkan atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum

dan kesusilaan.51

Keempat syarat perjanjian diatas, merupakan syarat mutlak yang harus

dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian, apabila salah satu syarat tersebut tidak

dipenuhi maka perjanjian tersebut dengan sendirinya batal (nietig). Bilamana

kesepakatan terjadi disebabkan karena adanya kesesatan (dwaling), paksaan (dwang)

dan penipuan (bedrog) maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan

(vernieteg verbaar) kepada hakim dan apabila kesepakatan diberikan dengan secara

tidak bebas, sehingg salah satu pihak dianggap tidak cakap untuk melakukan

51 Zul Afdi Ardian dan An Chandrawulan, 1998, Hukum Perdata dan Dagang. CV. Amrico,

Bandung hal.42

57

perbuatan hukum sendiri, maka perjanjian itu adalah cacat dan karenanya dapat

dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang telah memberikan kesepakatannya

dengan secara tidak bebas atau oleh orang yang tidak cakap membuat perjanjian

tersebut.

Dari empat syarat perjanjian diatas, dua syarat yang pertama yakni mengenai

sepakat dan kecakapan dari para pihak yang mengadakan perjanjian dinamakan syarat

subyektif, dinamakan demikian karena berhubungan dengan orang-orangnya atau

subyek hukum yang mengadakan perjanjian. Sedangkan dua syarat berikutnya yakni

mengenai hal tertentu dan suatu sebab yang halal dinamakan syarat obyektif, oleh

karena mengenai isi dari perjanjian itu sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang

dilakukan para pihak dalam perjanjian.

Unsur subyektif mencakup adanya kesepakatan dari para pihak dan kecakapan

dari pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian. sedangkan unsur objektif meliputi

keberadaan dari objek yang diperjanjikan dan causa dari objek berupa prestasi yang

disepakati untuk dilaksanakan tersebut harus sesuatu yang tidak dilarang oleh

undang-undang.52 Perbedaan unsur-unsur atas syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut

digunakan untuk mengetahui apakah perjanjian tersebut batal demi huklum(vib ab

initio) atau merupakan perjanjian yang dapat dimintakan pembatalanya (voidable).53

52 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja,2003, Seri Hukum Perikatan Yang Lahir Dari

Perjanjian, Cetakan I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 91

53 Hardijan Rusli, 1993, Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law, Cetakan I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal 132

58

Dalam hal unsur subjektif tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut dapat

dimohon pembatalannya (voidable). Perjanjian akan sah dan mengikat selama tidak

dibatalkan oleh hakim oleh karena adanya permohonan pembatalan oleh para pihak

yang berkepentingan dengan perjanjian tersebut. Dalam hal syarat objektif tidak

terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Perjanjian yang batal demi

hukum merupakan perjanjian yang dari awal sudah batal, hal ini berarti tidak pernah

ada perjanjian tersebut. Sedangkan perjanjian yang dimohonkan pembatalanya

(voidable) yaitu perjanjian yang dari awal sudah berlaku akan tetapi perjanjian itu

dimohonkan pembatalannya dan apabila tidak dimohonkan pembatalan maka

perjanjian tersebut akan tetap berlaku.

Dari syarat sahnya perjanjian kredit yang telah dikemukakan diatas maka

dapat disimpulkan unsur-unsur dari perjanjian kredit yakni essensialia, unsur

naturalia, dan unsur accidentalia. Unsur essensialia adalah unsur dalam perjanjian

yang harus ada dalam perjanjian, tanpa adanya unsur itu maka suatu perjanjian tidak

akan lahir atau mungkin tidak akan pernah ada. Seperti kecakapan para pihak yang

mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. unsur naturalia adalah unsur didalam

perjanjian yang oleh undang-undang diatur tetapi oleh para pihak dapat digantikan.

Misalnya pembuatan perjanjian kredit dengan akta notarial tetapi mengunakan akta

dibawah tangan. Sedangkan unsur accidentalia adalah unsur perjanjian yang

ditambahkan oleh para pihak, hal ini tidak diatur oleh Undang-Undang tetapi para

pihak dapat menambahkan dalam perjanjianya contohnya dalam penyelesaian

59

permasalahan yang timbul akibat perjanjian teresbut diselesaikan di pengadilan negeri

tertentu.54

Menurut Gatot Supramono, kredit perbankan dapat dilihat dari beberapa segi

antara lain :55

1. Segi jangka waktu, terdapat tiga jenis kredit yaitu :

a. Kredit jangka pendek (short term loan).

Kredit jangka pendek merupakan kredit yang berjangka lama minimal

satu tahun, bentuknya dapat berupa rekening koran atau kredit modal

kerja.

b. Kredit jangka menengah (medium term loan).

Kredit jangka menengah merupakan kredit yang diberikan bank untuk

jangka waktu antara satu tahun hingga tiga tahun. Bentuknya dapat

berupa kredit investasi jangka menengah.

c. Kredit jangka panjang (long term loan).

Kredit jangka panjang merupakan kredit yang mempunyai jangka

waktu melebihi dari jangka waktu menengah. Biasanya dalam jangka

waktu 5 tahun sampai 10 tahun, berupa kredit investasi untuk

menambah modal perusahaan atau pembangunan.

54 J. Satrio, 2000, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 57

55 Gatot Supramono, 2009, Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 154

60

2. Berdasarkan penggunaanya, dapat digolongkan menjadi tiga yaitu:

a. Kredit modal kerja.

Kredit modal kerja merupakan kredit jangka pendek yang diberikan

untuk membiayai kebutuhan modal kerja dari suatu perusahaan, yang

disediakan dalam bentuk kredit rekening koran.

b. Kredit investasi.

Kredit investasi merupakan kredit jangka menengah dan panjang

dalam rangka membiayai pengadaan aktiva tetap suatuperusahaan

untuk kepentingan penanaman modal yang bersifat ekspansi

modernisasi dan rehabilitasi prusahaan.

c. Kredit konsumsi.

Kredit konsumsi merupakan kredit yang pengembaqlianya tidak

berdasarkan pada barang yang di beli melainkan penghasilan debitor.56

3. Berdasarkan sector perekonomian, dapat digolongkan menjadi enam antara

lain:

a. Kredit pertanian

b. Kredit perindustrian

c. Kredit pertambangan

56 Badriyah Harun, 2010, Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah, Pustaka Yustisia,

Yogyakarta, hal.5

61

d. Kredit ekspor import

e. Kredit koprasi

f. Kredit profesi

4. Berdasarkan penarikan dan pelunasan dapat digolongkan menjadi dua antara

lain:

a. Kredit rekening koran yaitu kredit yang dapat ditarik dan dilunasi

setiap saat dan kapan saja, besarnya sesuai dengan kebutuhan. Bunga

dihitung dari penggunaan kredit dan tidak dapat melebihi dari plafond

kredit.

b. Kredit berjangka yaitu kredit yang sekaligus sebesar plafondnya,

pelunasannya dapat dilakukan setelah jangka waktu berakhir dengan

cara mengangsur atau mencicil sesuai dengan kesepakatan.

5. Segi keberadaan benda jaminan.

a. Secured loan, Kredit yang dijamin dengan jaminan yang diikat secara

preferen.

b. Unsecured loan,kredit yang tidak dijamin dengan jaminan yang diikat

secara preferen.

6. Bentuk Kredit.

a. Cash Loan, bentuk kredit dengan berupa uang tunai.

b. Non cash loan, bentuk kredit tidak berupa uang tunai tetapi jaminan.

c. Kombinasi, bentuk kredit berupa cash loan maupun non cash loan.

62

7. Mekanisme penandatanganan perjanjian kredit, dibagi menjadi empat antara

lain:

a. Sindikasi, yaitu pemberian kredit yang dilandasi perjanjian kredit

antara beberapa kreditur dengan satu debitur.

b. Cessie, yaitu pemberian kredit yang berdasarkan pengambilalihan

salah satu piutang ileh debitur baru.

c. Club deal, yaitu perjanjian kredit antara satu atau lebih kreditur

dengan satu debitur, yang dimana masing-masing kreditur dan debitur

menandatangani satu perjanjian kredit.

d. Bilateral, yaitu pemberian kredit yang dilakukan dengan perjanjian

kredit antara satu debitur dengan satu kreditur.

8. Golongan ekonomi, dapat dibedakan menjadi dua antara lain yaitu:

a. Kredit golongan ekonomi lemah, kredit usaha yang diberikan kepada

usaha kecil.

b. Kredit dengan golongan ekonomi menengah dan konglomerat, kredit

yang diberikan kepada jenis usaha menengah dan usaha besar.

9. Dari segi penerimanya dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Perorangan

b. Korporat

Pemberian fasilitas kredit oleh LPD hendaknya harus dipertimbangkan

terlebih dahulu seluk beluk tentang nasabahnya. Pertimbangan tersebut didasarkan

atas penilaian yang dilakukan oleh LPD agar memperoleh kepercayaan tentang

63

nasabahnya. Penilaian ini penting untuk dilakukan karena pemberian kredit

merupakan salah satu kegiatan usaha yang memiliki tingkat resiko yang sangat tinggi

terhadap kesehatan LPD.

Pihak debitur yang mengajukan kredit kepada LPD, hendaknya menyiapkan

benda yang akan dijadikan jaminan kredit. Selain sebagai pengaman kredit yang akan

diberikan, barang yang akan digunakan sebagai jaminan kredit oleh pihak debitur

akan dapat membantu LPD untuk menentukan besarnya kredit yang akan dikeluarkan

oleh pihak LPD. Jaminan kredit yang disetujui dan diterima oleh LPD selanjutnya

akan mempunyai beberapa fungsi dan salah satunya adalah untuk mengamankan

pelunasan kredit bila pihak nasabah cidera janji. Jaminan kredit mempunyai peranan

penting bagi pengamanan pengembalian dana LPD yang disalurkan kepada pihak

peminjam melalui pemberian kredit.

3.2.3 Asas-Asas Dalam Perjanjian Kredit.

Dalam hukum perjanjian dikenal dengan beberapa asas penting yang

merupakan asas dasar dalam suatu perjanjian. Asas tersebut merupakan dasar

kehendak masing-masing pihak dalam mencapai tujuanya.

a. Asas Obligator

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak baru dalam tahap menimbulkan

hak dan kewajiban saja antara para pihak dan belum memindahkan hak milik.

Hak milik baru akan berpindah setelah dilakukan dengan perjanjian

64

kebendaan (zakelijke overeenkomst), yaitu melalui upaya penyerahan benda

(levering)57

b. Asas Konsensualitas

Suatu perjanjian akan dianggap telah terjadi pada saat diperolehnya

kata sepakat antara pihak mengenai perjanjian yang dibuatnya, sejak saat itu

perjanjian akan dianggap telah mengikat dan memiliki akibat hukum. Dalam

asas konsensoil suatu perjanjian walaupun hanya di buat secara lisan antara

dua orang atau lebih, maka perjanjian itu telah mengikat para pihak dan telah

melahirkan suatu kewajiban bagi salah satu pihak atau lebih dalam perjanjian

yang telah dibuatnya. Segera setelah para pihak mencapai kesepakatan

(consensus), maka perjanjian yang telah mengikat dan berlaku diantara para

pihak tidak lagi memerlukan formalitas. Untuk menjaga kepentingan pihak

debitur dibuat dalam bentuk-bentuk formal atau dipersyaratkan adanya suatu

tindakan nyata tertentu.

c. Asas kebebasan berkontrak.

Asas kebebasan berkontrak disebut juga asas (freedom of

contrak/laissez faire) yaitu setiap orang memiliki kebebasan untuk membuat

suatu perjanjian baik yang sudah diatur maupun belum diatur oleh undang-

undang, namun kebebasan itu dibatasi oleh tiga hal yaitu tidak dilarang oleh

undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

57 Abdul Kadir Muhammad, op.cit., hal..226

65

Dalam Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa “semua perjanjian

yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang

membuatnya”. Ketentuan undang-undang dapat tidak diikuti apabila para

pihak mengkehendaki cara-cara tersendiri, tetapi apabila tidak ditentukan lain

maka ketentuan undang-undanglah yang berlaku.

d. Asas personalia

Asas personalia diatur dalam Pasal 1315 KUHPerdata yang

menyatakan ”pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas

nama sendiri atau meminta ditetapkanya suatu janji selain untuk dirinya

sendiri”. Pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang dalam

kapasitasnya sebagai individu, hanya akan berlaku dan mengikat untuk

dirinya sendiri.58

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa ketentuan Pasal 1315

KUHPerdata menunjuk pada asas personalia namun lebih jauh dari itu,

ketentuan Pasal 1315 KUHPerdata juga menunjuk kewenangan untuk

bertindak dari seseorang yang membuat atau mengadakan suatu perjanjian.

Dengan kapasitas yang didapat dapat dari kewenangan tersebut maka setiap

tindakan, dan perbuatan yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagai

subjek hukum yang mandiri, akan mengikatkan diri pribadi tersebut, dan

58 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja 2009, Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia,

Rajawali, Jakarta, hal.15 (selanjutnya disebut Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja II)

66

dalam lapangan perikatan , mengikat seluruh harta kekayaan yang dimiliki

olehnya secara pribadi.

2.3 Tanah Sebagai Jaminan Utang

2.3.1 Pengertian Hukum Jaminan.

Mendengar kata Jaminan umumnya selalu dihubungkan dengan pemberian

suatu kredit, dengan kata lain dimana ada kredit disitu pasti ada jaminan. Kredit

biasanya diperoleh dari suatu lembaga keuangan baik bank maupun lembaga

keuangan bukan bank, termasuk lembaga pembiayaan, didalam memberikan kredit

atau pembiayaan umumnya meminta suatu jaminan kepada debitur. Jaminan yang

dimaksud disini bisa jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan.

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda, yaitu

“Zekerheid” atau “Cautie”. Zekerheid atau Cautie mencakup secara umum

cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya suatu tagihan, disamping pertanggung

jawaban umum debitur terhadap hutang-hutang yang dimilikinya

Dalam perkembangan jaminan sampai saat ini, telah banyak ketentuan hukum

tentang jaminan disahkan menjadi undang-undang. Perkembangan hukum jaminan

dilihat dari zaman kemerdekaan sampai saat ini, dapat dibagi menjadi 2 (dua) era,

yaitu pada masa orde lama dan pada masa orde baru.

Pada era orde lama, ketentuan hukum yang mengatur tentang jaminan adalah

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok

Agraria. Hal ini terlihat pada konsideran UUPA yang mencabut berlakunya ketentuan

Buku II KUH Perdata mengenai bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di

67

dalamnya, kecuali ketentuan-ketentuan mengenai hipotik yang masih berlaku sejak

berlakunya Undang-Undang ini.59 Dari bunyi konsideran tersebut, maka pada saat

mulai berlakunya UUPA, ketentuan-ketentuan tentang hipotik masih berlaku. Pada

saat berlakunya UUPA, terjadi dualisme hukum dalam pembebanan jaminan terutama

hak atas tanah dengan benda-benda lainya.

Secara formal pembebanan jaminan hak atas tanah berlaku ketentuan-

ketentuan yang terdapat dalam UUPA, sedangkan secara materiil yang berkaitan

dengan hak dan kewajiban para pihak berlaku ketentuan yang terdapat dalam Buku II

KUHPerdata dan Crediet Verband. Semenjak diundangkannya Undang-Undang No.

4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan, maka dualisme dalam pembebanan hak atas

tanah tidak berlaku lagi, karena secara formal dan materiil berlaku ketentuan yang

terdapat dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Pada era orde baru diundangkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

tentang jaminan fidusia . Undang-undang tersebut mengatur tentang benda bergerak

dan benda tidak bergerak, khususnya rumah-rumah susun Walaupun sudah banyak

pemerintah menetapkan Undang-Undang yang berkaitan dengan jaminan, namun

ketentuan-ketentuan hukum yang tercantum dalam Buku II KUHPerdata masih

berlaku yang berkaitan dengan gadai (pand) dan hipotik, terutama yang berkaitan

dengan pembebanan atas hipotek kapal laut yang beratnya 20 m3 dan pesawat udara.

59 Salim, HS, 2004, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Raja Grafindo Persada,

Jakarta, hal. 2

68

Hukum jaminan di Indonesia ruang lingkupnya mencakup berbagai ketentuan

peraturan perundang-undangan, yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan

penjaminan hutang yang terdapat dalam hukum positif di Indonesia. Hukum jaminan

dalam ketentuan KUH Perdata terdapat pada Buku II yang mengatur tentang prinsip-

prinsip hukum jaminan, lembaga-lembaga jaminan (gadai dan hipotik), dan pada

buku ini yang mengatur tentang penanggungan hutang.60

Dari apa yang dipaparkan di atas ini, hukum jaminan seolah-olah hanya

difokuskan pada pengaturan hak-hak kreditur saja, dan tidak memperhatikan hak-hak

debitur. Padahal subyek kajian hukum jaminan tidak hanya menyangkut kreditur saja,

akan tetapi erat kaitannya dengan debitur juga. Karena yang menjadi obyek kajian

hukum jaminan adalah benda jaminan dari debitur. Menurut J. Satrio mengartikan

hukum jaminan sebagai peraturan hukum yang mengatur jaminan-jaminan piutang

seorang kreditur terhadap debitur.61 Selanjutnya menurut H. Salim hukum jaminan

adalah merupakan "keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan

hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan

jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit".62

60 M. Bahsan, 2007, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Raja

Grafindo, Jakarta, hal. 9.

61 J. Satrio, op.cit., hal. 3

62 Salim, HS, op.cit., hal. 6.

69

Dari apa yang disebutkan sebagai hukum jaminan itu, maka di dalamnya

tercantum unsur-unsur hukum jaminan yaitu:63

1. Adanya kaidah hukum dalam bidang jaminan yaitu:

a. Kaidah hukum jaminan tertulis, adalah kaidah-kaidah hukum yang

terdapat dalam peraturan perundangundangan, traktat dan

yurisprudensi.

b. Kaidah hukum jaminan tidak tertulis, adalah kaidah-kaidah hukum

jaminan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat. Hal

ini terlihat pada gadai tanah dalam masyarakat yang dilakukan secara

lisan.

2. Adanya pemberi dan penerima jaminan, yang dimaksud pemberi jaminan

adalah orang atau badan hukum yang menyerahkan barang jaminan kepada

penerima jaminan, yang membutuhkan fasilitas kredit yang lazim disebut

debitur. Sedangkan yang dimaksud penerima jaminan adalah orang atau badan

hukum yang menerima barang jaminan dari pemberi jaminan. Badan hukum

sebagai penerima jaminan adalah lembaga yang memberikan fasilitas kredit,

dapat berupa lembaga perbankan dan atau lembaga keuangan non bank

3. Adanya fasilitas kredit, dalam pembebanan jaminan yang dilakukan oleh

pemberi jaminan bertujuan untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank atau

lembaga keuangan non bank. Pemberian kredit merapakan pemberian uang

63 Ibid., hal. 7-8

70

berdasarkan kepercayaan, dalam arti bank atau lembaga keuangan non bank

percaya bahwa debitur sanggup untuk mengembalikan pokok pinjaman dan

bunganya. Begitu juga debitur percaya bahwa bank atau lembaga keuangan

non bank dapat memberikan kredit kepadanya.

4. Adanya jaminan, pada dasarnya jaminan yang diserahkan kepada kreditur

adalah jaminan materiil dan imateriil. Jaminan materiil merupakan jaminan

yang berupa hak-hak kebendaan, seperti jaminan atas benda bergerak dan

benda tidak bergerak. Jaminan imateriil merupakan jaminan non kebendaan.

Peran Hukum jaminan di Indonesia sangatlah besar terkait dengan kegiatan

pinjam meminjam uang. Berbagai lembaga keuangan sangat berperan dalam

membantu pemenuhan kebutuhan dana bagi kegiatan perekonomian dengan memberi

pinjaman uang baik dalam bentuk kredit maupun gadai. Peran ini sangat bermanfaat

bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonominya.

Dalam kegiatan pinjam-meminjam uang pada umumnya dipersyaratkan

adanya penyerahan jaminan oleh pihak peminjam kepada pihak pemberi jaminan.

Jaminan ini dapat berupa barang (benda), dapat berupa jaminan perorangan. Dalam

jaminan kebendaan memberikan hak kebendaan kepada pemegang jaminan,

sedangkan jaminan perorangan berupa janji penanggungan hutang.64

64 M.Bahsan,. op.cit., hal. 2.

71

2.3.2 Subyek dan Objek Jaminan.

a. Subyek Jaminan

Salah satu prinsip yang dipegang oleh lembaga keuangan bank atau lembaga

keuangan bukan bank dan lembaga pembiayaan yang memberikan kredit adalah

mensyaratkan adanya suatu jaminan yang harus diserahkan oleh debitur. Jaminan

yang dimaksud dalam hal ini adalah baik jaminan kebendaan dan jaminan

perorangan.65

Dalam suatu jaminan yang menjadi subyek dari jaminan adalah perseorangan

dan objek dari jaminan tersebut adalah benda yaitu benda yang bergerak maupun

benda tidak bergerak. Menurut jenisnya jaminan dibagi atas 2 (dua) golongan, yaitu

jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan (zakelijke

zekerheid /security right in rem) adalah jaminan berupa harta benda dengan cara

pemisahan bagian dari harta kekayaan, baik dari debitur maupun pihak ketiga, guna

menjamin pemenuhan kewajiban debitur yang bersangkutan dari cidera janji.

Jaminan kebendaan- kebendaan ini menurut sifatnya dibagi menjadi dua yaitu :66

1. jaminan dengan benda berwujud, berupa benda bergerak dan benda tidak

bergerak dan ;

2. jaminan dengan benda tidak berwujud yang dapat berupa hak tagih.

65 Y. Sogar Simamora, 2000, Tanggung Gugat Penanggung Dalam Lembaga Personal

Guarantiee dan Corporate Guarantiee, Karya Abditama, Surabaya, hal. 67

66 Herowati Poesoko, 2007, Parate Executie Obyek Hak Tanggungan. Laks Bang Pressindo, Yogyakarta. hal. 34

72

Sedangkan yang dimaksud jaminan perorangan (Borgtoch/Personal

guarantiee) adalah jaminan berupa pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh

seorang pihak ketiga untuk menjamin pemenuhan kewajiban debitur kepada kreditur,

apabila debitur yang bersangkutan wanprestasi.

Jaminan semacam ini pada dasarnya adalah penanggungan utang yang diatur

dalam Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 KUHPerdata. Pada perkembangannya,

jaminan perorangan juga dipraktekkan oleh perusahaa yang menjamin utang

perusahaan lainnya. Lembaga keuangan dalam hal ini sering menerima jaminan

serupa, yang sering disebut corporate guarantee.67 Perbedaan antara jaminan

kebendaan dan jaminan perorangan adalah :

1) Jaminan perorangan terdapat pihak ketiga yang menyanggupi untuk

memenuhi perikatan debitur bila debitur melakukan wanprestasi.

2) Dalam jaminan kebendaan harta kekayaan debitur sajalah yang dapat

dijadikan jaminan bagi pelunasan kredit apabila debitur wanprestasi.

Fungsi dari jaminan sebagaimana telah dikemukakan bahwa, lembaga

keuangan yang memberi fasilitas kredit kepada debitur. Pihak kreditur wajib

meminta jaminan sebagai pengamanan, agar kredit tersebut dapat dilunasi oleh

debitur yang bersangkutan. Selain itu juga jaminan berfungsi sebagai pendorong

motivasi debitur, tentunya debitur juga takut kehilangan hartanya yang menjadi

jaminan. Hal ini otomatis akan mendorong debitur berupaya untuk melunasi

67 Ibid., hal. 33

73

kreditnya, agar harta yang dijadikan jaminan tersebut tidak hilang karena harus

dieksekusi oleh kreditur.68 Namun selain itu fungsi jaminan juga untuk melindungi

kepentingan kreditur agar dia mendapat hak preferen dalam pengembalian utang dan

sebagai alat bukti yang sah, maka terhadap jaminan yang diberikan debitur haruslah

dilakukan pengikatan atau pembebanan hak.

b. Objek jaminan.

Obyek jaminan hutang yang lazim digunakan dalam suatu perjanjian hutang

piutang adalah benda bergerak, benda tidak bergerak dan jaminan perorangan. Benda

bergerak biasanya berbentuk barang, perhiasan, surat berharga, kendaraan bermotor,

dan benda tidak bergerak biasanya berupa tanah, rumah, gedung kantor dan jaminan

perseorangan biasanya berupa jaminan pribadi dan jaminan perusahaan. Namun

lazimnya jaminan yang digunakan pada umumnya biasanya berupa benda yang

dimiliki oleh calon debitur.

Benda atau barang yang dijadikan objek jaminan hutang, akan dapat

diketahui apakah benda tersebut milik si debitur atau pihak lain, dengan cara melihat

bukti kepemilikanya. Apabila benda atau barang yang dijadikan sebagai obyek

jaminan hutang bukan milik debitur, dan jaminan tersebut milik pihak lain maka

Lembaga keuangan yang mengeluarkan kredit perlu meneliti keabsahan pengunaanya

sebagai jaminan kredit oleh pihak lain sebagai pemohon kredit.

68 M. Bahsan, loc.cit., hal 104

74

Sebelum menetapkan suatu benda sebagai obyek jaminan, haruslah dilakukan

penilaian terhadap kelayakan sebagai obyek jaminan. Perlu diperhatikan beberapa

aspek yang penting tentang obyek jaminan tersebut, apakah jaminan tersebut

mempunyai nilai atau harga secara ekonomis. Bila dijadikan jaminan Hutang.

Penelitian tersebut dapat dilakukan dengan cara :69

1) Jenis dan bentuk jaminan , apakah merupakan barang yang bergerak dan apa

jenisnya, barang tidak bergerak dan apa jenisnya, penanggungan hutang dan

apa jenisnya, karena menurut jenisnya mempunyai nilai ekonomis yang

berbeda

2) Kondisi obyek jaminan, akan sangat berpengaruh terhadap nilai ekonomisnya,

karena kondisi obyek jaminan sering berkaitan dengan keadaan fisiknya,

persyaratan teknisnya dan kelengkapan lainnya, yang terkait dengan

kesempurnaanya yang berpengaruh terhadap pemanfaatanya.

3) Kemudahan pengalihan kepemilikan obyek jaminan, hal ini sangat

berpengaruh pada suatu obyek jaminan yang mudah dapat dialihkan atau

dipindahtangankan kepada pihak lain akan mempunyai nilai ekonomi yang

relatif baik. Dan obyek yang bermasalah akan sulit untuk di alihkan dan

mempengaruhi nilai ekonominya.

4) Tingkat harga yang jelas dan prospek pemasaran, suatu barang yang dijadikan

sebagai obyek jaminan. tingkat harga tidak hanya didasarkan kepada

69 Ibid., hal 124-126

75

permintaan dan penawaran, tetapi juga kepada kestabilan dan prospek

perkembangan harganya, tingkat harga ini merujuk kepada harga pasar yang

berlaku.

5) Penggunaan obyek jaminan, dapat mempengaruhi tingkat harga atau nilai

ekonominya dari pemanfaatan obyek jaminan tersebut.

Adapun ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai hukum jaminan di

Indonesia, antara lain terdapat dalam KUHPerdata , KUH Dagang yang mengatur

mengenai penjaminan hutang. Di samping itu terdapat Undang-Undang tersendiri

yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta

benda-benda yang berkatian dengan tanah dan Undang-Undang No. 42 tahun 1999

tentang jaminan fidusia, yang masing-masing mengatur tentang lembaga jaminan

dalam rangka penjaminan hutang.

2.3.3 Hak Atas Tanah Sebagai Jaminan.

Tanah merupakan suatu harta yang berharga bagi setiap orang saat ini, karena

tanah memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. orang-orang rela melakukan apa

saja demi mendapatkan sebidang tanah yang diinginkan baik itu dengan cara

menabung atau dengan cara meminjam uang pada bank maupun lembaga keuangan,

untuk dapat memperoleh uang dan membeli tanah tersebut. Selain itu tanah juga

sering dijadikan sebagai jaminan dalam peminjaman sejumlah uang yang biasanya

uang tersebut digunakan untuk keperluan ekonominya. Menurut Paul Stepen Latimer

tanah adalah : in everyday language “land” means the solid parts of the earth’s

surface and includes houses, farms, and bush. Land is permanent and it cannot be

76

hidden or moved. It can be improved or degraded but I cannot be destroyed. Land is

the opposite of sea, water, and air.70 Dapat diterjemahkan dalam sehari-hari tanah

merupakan bagian padat dari bumi dan termasuk rumah, peternakan dan semak-

semak. Tanah adalah permanen dan tidak dapat disembunyikan atau

dipindahtangankan. Tanah dapat ditingkatkan atau diturunkan tetapi tidak dapat

dihancurkan. Tanah adalah kebalikan dari, laut, air, dan udara.

Berdasarkan UUPA tanah yang dikuasai oleh perseorangan maupun badan

hukum haruslah memiliki sertipikat hak milik, sertipikat itu merupakan bukti otentik

yang menyatakan suatu bukti kepemilikan atas sebidang tanah, sesuai dengan

keterangan yang tercantum dalam sertipikat. Dalam UUPA disebut juga hak milik

merupakan hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dimiliki dengan

mengikat fungsi sosial yang dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain

berdasarkan ketentuan pasal 20 UUPA “hak milik adalah hak turun temurun, terkuat

dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan

Pasal 6 UUPA. Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain” adapun

jenis jenis hak milik sesuai dengan ketentuan Pasal 16 UUPA adalah :

a) Hak milik. b) Hak guna usaha. c) Hak guna bangunan. d) Hak pakai e) Hak sewa f) Hak membuka tanah. g) Hak memungut hasil hutan

70 Paul Stepen Latimer, 2001, Australian Bussiness Law, CHH Australia Limited, hal.70

77

h) Hak-hak yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.

Dari ketentuan diatas, hak yang dapat dijadikan sebagai jaminan adalah, hak

milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan sesuai dengan Pasal 4 UUHT. Dengan

demikian, pada dasarnya yang dijadikan jaminan bukanlah fisik dan objek dari benda

tersebut melainkan hak atas penguasaan benda yang dijadikan jaminan.

Hak atas tanah yang dapat dinilai dengan uang dan mempunyai nilai ekonomis

serta dapat diperalihkan. Untuk menjamin pelunasan dari debitur maka hak atas tanah

itulah yang digunakan sebagai jaminan. Sebagai jaminan kredit tanah mempunyai

kelebihan antara lain adalah harganya yang tidak pernah turun.

2.4 Bentuk Bentuk Akta Jaminan dan Eksekusi jaminan

2.4.1 Tugas dan Wewenang Notaris.

Dalam menjalankan tugasnya notaris sebagai pejabat umum memiliki

kewenangan atau kekuasaan umum yang pada hakekatnya merupakan sifat dari

fungsi publik yang ada pada penguasa yang mengikat masyarakat umum. Dengan

demikian dapat dikatakan tugas notaris adalah menjalankan pelayanan umum

dibidang pembuatan akta dan tugas lain yang dibebankan kepadanya sebagai pejabat

umum dalam ruang lingkup keperdataan.

Berdasarkan prinsip tersebut dapat disimpulakan bahwa notaris merupakan

jabatan kepercayaan yang berasal dari penguasa dan dari masyarakat yang

dilayaninya. Notaris akan menjalankan jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku dan

masyarakat juga mempercayakan segala sesuatunya kepada notaris untuk dituangkan

78

kedalam akta-akta dan notaris tidak akan melakukan perbuatan yang merugikan

masyarakat.

Sebagai konsekuensi dari suatu jabatan kepercayaan, maka diperlukan adanya

pengawasan terhadap notaris agar dalam pelaksanaan tugasnya berjalan sesuai dengan

hukum yang berlaku dan terhindar dari penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan

kepadanya. Pengawasan tersebut bertujuan agar segala hak, kewenangan, dan

kewajiban yang melekat pada notaris dijalankan menurut undang-undang.

Pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris dengan

mendasarkan pada UUJN dan Kode Etik Notaris.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan

Notaris (selanjutnya disebut UUJN), menyatakan bahwa : “Notaris adalah pejabat

umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.

Kewenangan Notaris yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 tersebut

diuraikan secara jelas dalam Pasal 15 UUJN, yang menyebutkan bahwa :

1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

2. Notaris berwenang pula : a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di

bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam

buku khusus;

79

c. membuat copy dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;

d. melakukan pengesahan kecocokan fotocopi dengan surat aslinya; e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta; f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau g. membuat akta risalah lelang.

3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selain miliki kewenangan seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 15 UUJN

tersebut, seorang Notaris dalam melaksanakan tugas memiliki kewajiban untuk

mempertanggung jawabkan setiap tindakan maupun perbuatan yang dilakukannya.

Hal tersebut harus dilaksanakan untuk menjaga nama baik dan juga menjaga

kehormatan dari profesi sebagai notaris. Berdasarkan hal-hal tersebut maka

kewajiban dari seorang Notaris telah diatur dalam Pasal 16 UUJN yang menyatakan

bahwa :

1. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban : a. bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga

kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum; b. membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai

bagian dari Protokol Notaris; c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta

Akta; d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan

Minuta Akta; e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang

ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya; f. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala

keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan,kecuali undang-undang menentukan lain;

g. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (limapuluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi

80

lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, Bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;

h. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;

i. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;

j. mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;

k. mencatat dalam reportorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;

l. mempunyai cap/stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;

m. membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi,dan notaris;

n. menerima magang calon Notaris; 2. Kewajiban menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat(1)

huruf b tidak berlaku, dalam hal notaris mengeluarkan akta in originali. 3. Akta originali sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) meliputi :

a. Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun; b. Akta penawaran pembayaran tunai; c. Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat

berharga; d. Akta kuasa; e. Akta keterangan kepemilikan; atau f. Akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4. Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap kata tertulis kata-kata “berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua”.

5. Akta in originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.

6. Bentuk dan ukuran cap/stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan dengan peraturan Menteri.

7. Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tesebut dinyatakan dalam penutup akta serta dalam setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

81

8. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan terhadap pembacaan kepala akta, komparasi, penjelasan pokok akta secara singkat dan jelas, serta penutup akta.

9. Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak terpenuhi, maka akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

10. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat.

11. Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurf a sampai dengan huruf l dapat dikenakan sanksi berupa: a. Peringatan tertulis b. Pemberhentian sementara c. Pemberhentian dengan terhormat d. Pemberhentian dengan tidak terhormat

12. Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

13. Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf n dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis. Berdasarkan kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Pasal 16 UUJN di

atas, dapat dilihat bahwa dasar dari pelaksanaan jabatan notaris tidak terlepas dengan

ketentuan dasar dalam pasal tersebut. Apabila salah satu dari ketentuan pasal tersebut

dilanggar atau tidak diterapkan dalam pelaksanaan jabatannya, maka dapat disebut

sebagai salah satu pelanggaran yang dapat menyebabkan akta otentik produk hukum

dari seorang Notaris kehilangan otentitasnya sebagai akta otentik serta notaris dapat

dikenakan sanksi terhadap apa yang dibuatnya sebagai salah satu implikasi dari

adanya suatu pelanggaran.

Berdasarkan ketentuan diatas dapat dilihat bahwa seorang Notaris adalah

pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik. Mengenai

semua pembuatan perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan

82

umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta

otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan

grosse, atau salinan nya, semua sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan

umum dan tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.71

Seorang Notaris wajib bertindak jujur, seksama dan tidak memihak. Kejujuran

merupakan hal yang penting karena jika seorang Notaris bertindak dengan ketidak

jujuran maka akan banyak kejadian yang merugikan masyarakat.72

2.4.2 Pengertian dan dasar Hukum Eksekusi

Eksekusi adalah merupakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van ge wijsde) yang dijalankan secara

paksa oleh karena pihak yang kalah dalam perkara tidak mau mematuhi pelaksanaan

acara putusan pengadilan. Eksekusi dalam Bahasa belanda disebut uitvoering, dan

dalam Bahasa inggris adalah executie. Menurut M. Yahya harahap eksekusi adalah

merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah

dalam suatu perkara, merupakan aturan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan

yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata.73 Sedangkan

menurut sudikno, eksekusi adalah pelaksanaan dari kewajiban pihak yang

bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut.

71 G.H.S. Lumbun Tobing, op.cit., hal.32.

72 Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, 2009, Ke Notaris, Raih Asa Sukses, Jakarta, hal. 41.

73 M. Yahya Harahap, 1991, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, cet.3, PT. Gramedia, Jakarta, hal. 1

83

Eksekusi sama dengan menjalankan isi putusan, istilah putusan memiliki arti

melaksanakan keputusan pengadilan, yaitu tindakan paksa dengan kekuatan umum

yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melaksanakan

keputusan yang telah memiliki kekuatan tetap. Pengadilan tidak cukup hanya

menjatuhkan putusan, melainkan putusan itu harus dapat dijalankan sehingga

tercapailah realisasi prestasi sebagai kewajiban pihak yang tercantum dalam

putusan.74

Keputusan yang sudah memiliki kekuatan tetap, yaitu keputusan yang tidak bisa

dilawan lagi dengan upaya hukum banding maupun kasasi.75 Begitu juga dalam

pelaksanaanya harus menunggu sampai semua putusan memiliki hukum yang pasti,

meskipun salah satu pihak tidak melakukan banding ataupun kasasi. Selain keputusan

hakim, akta notarial memiliki pengertian yang sama dengan eksekusi, dalam

pengertian putusan hakim memiliki kekuatan sama dengan akta tersebut, dengan

adanya irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG

MAHA ESA”

Pelaksanaan eksekusi diatur dalam HIR dan RBG, tata cara pelaksanaan

eksekusi harus sesuai dengan undang-undang. Eksekusi diatur dalam Pasal 195

sampai Pasal 208 dan Pasal 224 HIR, atau Pasal 206 sampai Pasal 258 HIR, selain

pasal-pasal tersebut terdapat juga pasal lainya yang mengatur tentang putusan yaitu

74 Djamanat Simosir, 2011, Hukum Acara Perdata Tahap Tahap Penyelesaian Perkara Perdata, Nuansa Aulia, Bandung hal. 325

75 R. Soeroso, 1994, Praktek Hukum Acara Perdata Tatacara Proses Persidangan, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 133

84

Pasal 225 HIR atau Pasal 259 HIR yang memiliki ketentuan pengadilan menghukum

tergugat untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Pasal 180 HIR atau Pasal 1919

HIR mengatur mengenai pelaksanaan putusan secara serta merta, meskipun putusan

tersebut belum memiliki kekuatan hukum yang tetap.

2.4.3 Pengertian dasar Hak Tanggungan.

Akta pemberian hak tanggungan yang disingkat APHT merupakan akta

produk buatan PPAT yaitu pejabat pembuat akta tanah. Pengertian APHT menurut

UUHT pasal 1 ayat 1 adalah: " Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang

berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak

jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut

atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu,

untuk pelunasan utang tertentu terhadap kreditor-kreditor lain." berdasarkan

ketentuan tersebut PPAT sebagai pejabat umum yang diberigan tugas/wewenang

untuk membuat akta pemindahan hak atas tanah, akta pemberian hak tanggungan dan

akta kuasa membebankan hak tanggungan.

Adapun pengertian APHT menurut ketentuan Pasal 14 UUHT adalah:

1) Sebagai tanda bukti adanya hak tanggungan, kantor pertanahan menerbitkan sertipikat hak tanggungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2) Sertipikat hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) memuat irah-irah dengan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

3) Sertipikat hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetapdan berlaku sebagai pengganti grosse acte hypoteeksepanjang mengenai ha katas tanah

85

4) Kecuali apabila diperjanjikan lain, sertifikat hak atas tanah yang telah dibubuhi catatan pembebanan Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikembalikan kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

5) Sertifikat Hak Tanggungan diserahkan kepada pemegang Hak Tanggungan. Menurut Salim H.S dalam bukunya yang mengartikan hak tanggungan

sebagai penguasaan hak atas tanah, berisi kewenangan bagi kreditur untuk berbuat

sesuatu mengenai tanah yang dijadikan agunan, tetapi bukan untuk dikuasai secara

fisik dan digunakan sepenuhnya, akan tetapi untuk menjualnya jika debitur cidera

janji dan mengambil dari hasil seluruhnya atau sebagai pelunasan hutang

debiturnya.76 Ketentuan yang mengatur mengenai pemberian dan pendaftaran hak

tanggungan diatur dalam bab IV UUHT dengan sub yang mengatur mengenai cara

pemberian, pendaftaran, peralihan dan hapusnya hak tanggungan.

Tata cara pemberian hak tanggungan diatur dalam Pasal 10 UUHT dengan

ketentuan sebagai berikut:

1. Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang-piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut.

2. Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Apabila obyek Hak Tanggungan berupa hak atas tanah yang berasal dari konversi hak lama yang telah memenuhi syarat untuk didaftarkan akan tetapi pendaftarannya belum dilakukan, pemberian Hak Tanggungan dilakukan bersamaan dengan permohonan pendaftaran hak atas tanah yang bersangkutan.

76 Salim HS, 2011, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta,

hal.97 (Selanjutnya disebut Salim HS II)

86

Ciri-ciri hak tanggungan adalah memberikan kepastian pada pihak-pihak yang

terkait dalam suatu perjanjian kredit, khususnya bagi bank dan lembaga keuangan

non bank yangmengelola dana masyarakat dan menyalurkan dana tersebut dalam

bentuk kredit. Dengan demikian memberikan suatu kepastian hukum kepada kreditur

karena hak tanggungan memberikan kedudukan yang diutama dibanding pihak lain.

Kehadiran lembaga hak tanggungan ini dimaksud sebagai pengganti hipotik

sebagaimana diatur dalam buku II KUHPerdata. Menurut H.L.A Hart “the most

prominentgeneral feature of the law at all time and places is that its existence means

that certain kinddy of human conduct are no longger option, but in some sense

obligatory”. (sifat mengatur hukum yang harus dipatuhi menyebabkan tuntutan

berprilaku manusia pada situasi tertentu bukan lagi merupakan pilihan melainkan

menjadi suatu keharusan).77

APHT mengatur persyaratan dan ketentuan mengenai pemberian hak

tanggungan dari kreditor kepada debitor sehubungan hutang yang dijaminkan dengan

hak tanggungan. Pasal 1 angka 5 UUHT mendifinisikan bahwa APHT adalah akta

PPAT yang berisi pemberian hak tanggungan kepada kreditor tertentu sebagai

jaminan untuk melunasi utangnya. Pemberian hak ini dimaksud untuk memberi

kedudukan yang diutamakan kepada kreditur yang bersangkutan (kreditor preferent)

dari pada kreditor-kreditor lainya (kreditor konkuren). Pembebanan hak tanggungan

wajib memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam UUHT antara lain :

77 H.L.A Hart, 1972, The Concept of law, Claredon Press Oxford, hal. 6

87

a. Pasal 10 ayat (1) UUHT, pemberian hak tanggungan harus didahului dengan

janji untuk memberi hak tanggungan. Sebagai penjaminan atas pelunasan

utang tertentu yang dituangkan dalam perjanjian dan merupakan bagian tak

terpisahkan dari perjanjian utang piutang yang bersangkutan atau perjanjian

lain yang menimbulkan utang itu.

b. Pasal 11 ayat 1 UUHT mencantumkan bahwa dalam APHT wajib

mencantumkan:

h. nama dan identitas pemegang dan pemberi Hak Tanggungan; i. domisili pihak-pihak apabila di antara mereka ada yang berdomisili di

luar Indonesia, baginya harus dicantumkan suatu domisili pilihan di Indonesia, dan jika tidak dicantumkan, kantor PPAT tempat pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan dianggap sebagai domisili yang dipilih;

j. penunjukan secara jelas utang atau utang-utang yang dijamin k. nilai tanggungan; l. uraian yang jelas mengenai obyek Hak Tanggungan.

Dalam pemasangan hak tanggungan ada beberapa hal yang sangat penting dan

harus dicermati dalam proses pemberian hak tanggungan diantaranya adalah subyek

hak tanggungan, obyek hak tanggungan, pemberian hak tanggungan, surat nkuasa

membebankan hak tanggungan , hapusnya hak tanggungan dan eksekusi hak

tanggungan.