Embed Size (px)
Citation preview
1
RENCANA STRATEGIS
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KOTA SEMARANG
TAHUN 2010 - 2015
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KOTA SEMARANG
TAHUN 2010
2
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004
tentang pemerintahan Daerah yang merupakan revisi dari Undang - undang
Nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah menyebabkan terjadinya
perubahan asas pemerintahan dari dekonsentrasi menjadi desentralisasi.
Perubahan ini memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap jalannya
pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah termasuk didalamya yang
berkaitan dengan bidang kepegawaian. Kebijakan desentralisasi tersebut,
mengharuskan pemerintah pusat untuk mendelegasikan sebagian
kewenangannya di bidang kepegawaian kepada daerah dan dikelola dalam
sistem kepegawaian daerah
Sistem Kepegawaian Daerah adalah suatu sistem dan prosedur
yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sekurang - kurangnya
meliputi perencanaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, pendidikan
dan pelatihan, penggajian, pemberhentian, pensiun, pembinaan, kedudukan,
hak, kewajiban, tanggung jawab, larangan, sanksi, dan penghargaan yang
merupakan sub-sistem dari sistem kepegawaian nasional. Dengan demikian
kepegawaian daerah merupakan satu kesatuan jaringan birokrasi dalam
kepegawaian nasional.
Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang adalah salah satu
lembaga teknis daerah Kota Semarang yang merupakan unsur
penyelenggara manajemen Pegawai Negeri Sipil. Sebagai pengelola
kepegawaian, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok
membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
khususnya di bidang kepegawaian. Badan Kepegawaian Daerah
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui
Sekretaris Daerah (Peraturan Daerah Kota Semarang No. 13 Tahun 2008).
Sebagai penyelenggara manajemen Pegawai Negeri Sipil di
Pemerintah Kota Semarang, Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang
sampai dengan Desember tahun 2010 mengelola 16.564 orang PNS. Potensi
PNS yang cukup besar di lingkungan Pemerintah Kota Semarang tersebut
perlu dikelola secara berkelanjutan melalui manajemen Pegawai Negeri Sipil.
Manajemen Pegawai Negeri Sipil bertujuan untuk menjamin
penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya
3
guna dan berhasil guna. Untuk tujuan tersebut diperlukan PNS yang
profesional, bertanggung jawab, jujur dan adil melalui pembinaan yang
dilaksanakan berdasar sistem prestasi kerja dan sistem karier yang
dititikberatkan pada sistem prestasi kerja, sehingga dapat diperoleh penilaian
yang obyektif terhadap kompetensi PNS. Dewasa ini, peningkatan
pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan
kepada masyarakat telah menjadi tuntutan masyarakat yang tidak bisa
dihindari lagi. Oleh karena itu Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang
harus mampu meningkatkan kinerja aparat maupun kualitas aparatur
Pemerintah Kota Semarang guna mendukung kedudukan PNS sebagai abdi
negara dan abdi masyarakat.
Pendekatan kompetensi sebagai dasar manajemen PNS telah
menjadi paradigma baru menggeser konsep pengelolaan pegawai berdasar
konsep / paradigma personalia. Dalam konsep personalia, pengelolaan
pegawai lebih merupakan administrasi. Pegawai direkrut karena adanya
jabatan yang kosong kemudian bekerja sesuai jadwal yang ditentukan,
dimutasi pada jabatan tertentu dan daerah tertentu sampai memenuhi usia
pensiun pegawai tersebut diberhentikan. Konsep personalia dititikberatkan
pada pencatatan pegawai. Di dalam personalia tidak dikenal konsep
pengembangan pegawai. Hal ini karena adanya pemikiran bahwa
pengembangan membutuhkan biaya yang sangat banyak, mengurangi
keuntungan dan menjadi beban organisasi.
Seiring berjalannya waktu maka konsep personalia bergeser kepada
konsep kompetensi, disini peran manajemen sumber daya manusia
menonjol. Kesadaran akan peran manusia dalam organisasi sangat penting
maka peningkatan dan pengembangan manusia menjadi satu tema. Pegawai
dikembangkan guna mencapai kompetensi tertentu yang dipersyaratkan
dalam jabatan. Konsep the right man on the rigth place menjadi kata kunci
dalam penempatan jabatan, sehingga pengukuran demi pengukuran
dilakukan secara terukur untuk melihat potensi dan kompetensi pegawai.
Pada tahun 2000-an muncul konsep Human Capital, disinilah peran
Management Talent mulai dipelajari. Kesadaran bahwa manusia bukan
sekedar unsur organisasi tetapi mempunyai peran sentral dan sangat
penting. Dalam Konsep Human Capital pegawai dengan kecakapan tertentu
bukan saja sebagai aset tetapi sebagai modal berkibarnya organisasi.
Rekrutmen dan pembinaan kader (talent) menjadi agenda utama. Personil
mapping dan job profile dipandu dengan job expectation menjadi kerangka
dalam menentukan dan memilih seseorang menduduki jabatan.
4
Sementara perkembangan konsep manajemen pada korporat
demikian maju, konsep manajemen pegawai pemerintahan masih kurang
memuaskan. Manajemen SDM PNS masih dihadapkan pada kancah
birokrasi dan politik yang berskala lokal, regional dan nasional, sementara di
korporat sudah berskala global. Inilah yang menjadikan dasar kuat bahwa
perlunya merumuskan grand design manajemen SDM PNS Pemerintah Kota
Semarang yang didukung oleh teknologi informasi.
Grand design yaitu pola dasar manajemen SDM PNS Daerah harus
dapat menjawab tantangan global dan profesionalisme aparatur. Namun
grand design tersebut memerlukan persiapan dan pentahapan sedemikian
rupa semua elemen terkait (stake holder) dapat menerima dalam kurun
waktu lima tahun mendatang. Mulai dari perumusan, sosialisasi,
pemandangan sampai pada bentuk perundang-undangan sebagai bentuk
penerimaan semua elemen terkait.
Unsur-unsur utama dan pendukung dalam grand design Manajemen
SDM PNS harus dibangun seiring dan seirama dalam kurun waktu lima tahun
ke depan. Sistem perencanaan pegawai didasarkan pada analisis kebutuhan
pegawai dan analisis beban kerja akan menghasilkan formasi pegawai.
Pengisian formasi pegawai dengan sistem rekrutmen yang jujur bebas KKN
serta pengembangan pegawai didasarkan pada pola karier PNS yang
transparan, terukur dan akuntabel memerlukan beberapa instrumen
pengukuran terpadu. Dengan instrumen terukur, maka potensi, kompetensi
pegawai serta kompetensi jabatan dapat dipetakan untuk dijadikan dasar
dalam penempatan pegawai dalam jabatan. Penempatan pegawai dalam
jabatan sesuai kompetensi yang dimiliki memungkinkan pelayanan yang
diberikan kepada pelanggan (client) berkualitas dan profesional. Keseluruhan
mekanisme dilaksanakan dan didokumentasi secara terpadu membentuk
satu sistem manajemen SDM kepegawaian tidak bisa dilaksanakan secara
instant namun bertahap, disinilah perlunya RENCANA STRATEGIS BADAN
KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2010 - 2015.
B. Maksud dan Tujuan
Rencana strategis Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota
Semarang 2010 - 2015 disusun dengan maksud memberikan arah dan
pedoman bagi jajaran di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah
Kota Semarang dalam menentukan strategi, kebijakan, program dan
kegiatan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka
5
Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Semarang sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota
Semarang.
Adapun tujuan disusunnya Rencana strategis Badan Kepegawaian
Daerah Pemerintah Kota Semarang tahun 2010 - 2015 ini adalah sebagai
pedoman dalam mencapai target yang termuat dalam RPJMD sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota
Semarang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.
C. Landasan Hukum
Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Badan
Kepegawaian Daerah Kota Semarang tahun 2010 - 2015 adalah :
1. Undang – undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
– daerah Kota besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa
Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4286);
3. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republim Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421) ;
6. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah ;
7. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja
Pemerintah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga ;
6
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional ;
11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/2020/SJ Tanggal 11
Agustus 2005 Tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah
dan RPJM Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 6 Tahun 2010 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Semarang
Tahun 2005-2025.
14. Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang
Tahun 2010-2015.
D. Hubungan Renstra BKD Pemerintah Kota Semarang dengan Dokumen
Perencanaan Lainnya
Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, mewajibkan setiap Daerah harus
membuat dan memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
sebagaimana penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 tahun
2004 merupakan Rencana Strategis Daerah (Renstrada). Selanjutnya
sebagaimana pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa dalam menyusun Rencana
Strategi SKPD harus berpedoman pada RPJM Daerah, maka dengan
demikian Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota
Semarang disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah yaitu Rencana
Strategi Daerah Pemerintah Kota Semarang sebagaimana ditetapkan
dengan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Semarang Nomor 12 Tahun
2011. Renstra Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Semarang
tahun 2010 - 2015 sendiri adalah dokumen perencanaan SKPD untuk
periode 5 (lima) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,
program dan kegiatan di Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang.
7
E. Sistematika Penulisan
Rencana Strategi Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota
Semarang disusun dengan sistematika sebagai berikut :
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Landasan Hukum
C. Maksud dan Tujuan
D. Hubungan Renstra BKD Kota Semarang dengan Dokumen
Perencanaan Lainnya
E. Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BKD KOTA SEMARANG
Bab ini memuat tugas dan fungsi dari bidang-bidang di
lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah kota
semarang. Dimuat Standar pelayanan minimal dan hasil kinerja
bidang. Selain memuat kondisi saat ini dengan menampilkan
capaian kinerja juga sampaikan kondisi yang diinginkan Badan
Kepegawaian Daerah Pemerintah kota semarang dan proyeksi
ke depan.
A. Kedudukan
B. Tugas Pokok dan Fungsi
C. Struktur Organisasi
D. Potensi BKD Kota Semarang
E. Realisasi kinerja program dan kegiatan tahun sebelumnya
F. Pengelolaan Pendanaan Pelayanan BKD
BAB III ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUPOKSI BKD KOTA
SEMARANG
Bab ini mengungkapkan identifikasi isu-isu strategi berkaitan
dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah
Pemerintah Kota Semarang. Isu-isu strategis lingkup
kepegawaian secara umum maupun isu-isu kepegawaian
berkaitan dengan perencanaan, pengembangan, kepangkatan,
mutasi, pembinaan, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai
yang dituangkan dalam pola kendala, peluang dan program
prioritas.
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN BKD
Dalam Bab ini dimuat rumusan visi Badan Kepegawaian
8
Daerah Pemerintah Kota Semarang serta pernyataan misi
dalam rangka mencapai visi tersebut. Selanjutnya untuk lebih
mengoperasionalkan visi yang lebih spesifik dimuat tujuan,
sasaran, strategi dan kebijakan yang diambil dalam
menentukan bentuk program dan kegiatan untuk mencapai
tujuan dimaksud.
A. Visi BKD
B. Misi BKD
C. Tujuan
D. Strategi
E. Kebijakan
BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, KELOMPOK SASARAN,
PENDANAAN INDIKATIF DAN INDIKATOR KINERJA
Dalam Bab ini memuat penjelasan prioritas-prioritas program
dan kegiatan beserta indikasi pendanaan dan sumbernya
dalam periode lima tahun dan tahunan. Selain itu dimuat
indikator kinerja Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah kota
semarang yang merupakan refleksi capaian prioritas program
dan kegiatan yang sudah direncanakan dan terukur.
BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD
BAB VII PENUTUP
LAMPIRAN
9
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BKD KOTA SEMARANG
A. KEDUDUKAN
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008
Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
Kota Semarang BAB VII disebutkan bahwa kedudukan Badan Kepegawaian
Daerah merupakan unsur pendukung tugas Walikota yang dipimpin oleh
Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada
Walikota melalui Sekretaris Daerah.
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang
berdasarkan Peraturan WaliKota Semarang Nomor 47 Tahun 2008 tentang
Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang
adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang
bersifat spesifik di bidang kepegawaian daerah :
Tugas Pokok Badan Kepegawaian Daerah adalah membantu Walikota
dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Kepegawaian.
Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, maka Badan Kepegawaian
Daerah Kota Semarang mempunyai fungsi :
1. perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi kepegawaian, bidang
pengembangan pegawai, bidang kesejahteraan pegawai dan bidang
disiplin dan pensiun pegawai;
2. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan di bidang
kepegawaian daerah;
3. pelaksanaan pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah di bidang kepegawaian daerah;
4. penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran Badan
Kepegawaian Daerah;
5. pengkoordinasiaan pelaksanaan tugas Badan Kepegawaian Daerah;
6. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
kepegawaian daerah;
7. pelaksanaan pengelolaan urusan kesekretariatan Badan Kepegawaian
daerah;
10
8. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian
serta monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas Badan Kepegawaian
Daerah; dan
9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan
bidang tugasnya.
C. STRUKTUR ORGANISASI
Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang
berdasarkan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008
terdiri dari :
1. Kepala;
2. Sekretariat, terdiri dari :
a). Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
b). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
c). Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Administrasi Kepegawaian, terdiri dari :
a). Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai;
b). Sub Bidang Informasi data Kepegawaian;
4. Bidang Pengembangan Pegawai, terdiri dari :
a). Sub Bidang Mutasi dan Penempatan Pegawai;
b). Sub Bidang Kepangkatan dan Pembinaan Karier;
5. Bidang Kesejahteraan Pegawai, terdiri dari :
a). Sub Bidang Jasmani, Rohani dan Kesehatan;
b). Sub Bidang Penghargaan dan Peningkatan Kesejahteraan.
6. Bidang Disiplin dan Pensiun Pegawai, terdiri dari :
a). Sub Bidang Disiplin dan Pemberhentian Pegawai;
b). Sub Bidang Pensiun Pegawai;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.
Sekretariat sebagaimana dimaksud pada angka (2), dipimpin oleh seorang
Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Badan.
Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada angka 3 - 6, masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
Sub bagian-sub bagian, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris.
11
Sub bidang-sub bidang, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala
Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang yang bersangkutan.
Kelompok Jabatan Fungsional, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional
Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala
Badan.
( Struktur organisasi BKD terlampir ).
D. POTENSI BKD KOTA SEMARANG
1. Personil / Sumber Daya Manusia
Jumlah Pegawai yang ada Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang,
kondisi Desember 2010 sebanyak 71 orang Pegawai Negeri Sipil, Calon
Pegawai Negeri Sipil dan TPHL. Kompetensi pegawai tersebut dapat
dilihat dari tingkat pendidikan, golongan, dan jabatan eselon sebagai
berikut :
a. Berdasarkan Jabatan Eselon
No. Eselon Jumlah
1 II. b 1
2 III. a 1
3 III b 4
4 IV. a 11
JUMLAH 17
b. Berdasarkan Golongan
No. Golongan Jumlah
1 IV 4
2 III 46
3 II 13
4 CPNS 7
5 TPHL 1
JUMLAH 71
c. Berdasarkan Pendidikan Formal
No. Pendidikan Jumlah
1 Pasca Sarjana 6
2 Sarjana 42
12
3 Sarjana Muda 10
4 SLTA / sederajat 12
5 SLTP / sederajat 1
JUMLAH 71
d. Berdasarkan Usia
Usia Jumlah
< 20 - 40 Tahun 35
41 - 50 Tahun 29
> 50Tahun 7
Jumlah 71
e. Berdasarkan Diklat Struktural
No. Pendidikan Jumlah
1 Diklat Pim Tk. I (SPATI) -
2 Diklat Pim. Tk. II (SPAMEN) -
3 Diklat Pim Tk. III (SPAMA / SPADYA) 4
4 ADUMLA / SPALA -
5 Diklat Pim Tk. IV (ADUM) 15
JUMLAH 19
2. Sarana dan Prasarana
Berikut ini adalah sarana dan prasarana yang ada di Badan Kepegawaian
Daerah Kota Semarang dalam rangka membantu pelaksanaaan Tugas
pokok dan fungsi Badan Kepegawaian daerah Kota Semarang :
Daftar sarana dan Prasarana Badan Kepegawaian daerah Kota Semarang
Kondisi Desember 2010
No Nama/ jenis barang Kondisi sekarang Tahun 2010 Keteranga
n Jumlah Keadaan Kepemilikan
1. Mobil 5 4 baik,1 kurang baik
BKD 1 bon pinjam Bag. RT
2. Sepeda Motor 12 5 baik, 7 krg baik
BKD
3. Mesin ketik 10 5 Baik, 5 kurang baik
BKD
4. Roll opec 17 Baik BKD
5. Almari besi abu- abu
7 Baik BKD
6. Almari arsip 3 Baik BKD
13
7. Almari katalog 1 Baik BKD
8. Brankas 1 Baik BKD
9. Filling baninet 16 Baik BKD
10. Casbox 7 Baik BKD
11. Alat penghancur kertas
1 Baik BKD
12. White board 1 Baik BKD
13. Kursi lipat 70 Baik BKD
14. Meja komputer 8 Baik BKD
15. Kulkas 2 Baik BKD
16. Ac 2 Baik BKD
17. Kipasangin 6 Baik BKD
18. TV 3 1 rusak, 2 baik BKD
19. Tape recorder 1 Baik BKD
20. Amplifer 1 Baik BKD
21. Wierless 2 Baik BKD
22. Kamera 1 Baik BKD
23. Dispenser 2 Baik BKD
24. O h p 1 Baik BKD
25. Komputer server 1 Baik BKD
26. Komputer 24 14 Baik, 10 kurang baik
BKD
27. Lcd 1 Baik BKD
28. Lap top 2 Baik BKD
29. Printer 18 Baik BKD
30. Meja eselin iv 15 Baik BKD
31. Meja staf 96 Baik BKD
32. Meja tamu 4 Baik BKD
33. Kursi putar eselon II/III
6 Baik BKD
34. Kursi putar eselon IV
15 Baik BKD
35. Kursi staf 73 Baik BKD
36. Pesawat telepon 14 Baik BKD
37. Kursi peserta rapat 10 Baik BKD
38. Meja kecil 6 Baik BKD Sumber : Daftar Aset Inventaris Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang Tahun 2010
E. REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN LIMA TAHUN
SEBELUMNYA
Langkah awal untuk bisa mewujudkan manajemen kepegawaian dengan
baik adalah dengan penyusunan Program Kerja pada Badan Kepegawaian
Daerah Kota Semarang secara holistik dan komprehensif, yang diarahkan pada
Pembinaan Kepegawaian Daerah khususnya aparatur Pemerintah Kota
Semarang. Kebijakan dalam pembinaan kepegawaian tersebut telah
dilaksanakan melalui berbagai program pada BKD Kota Semarang yang secara
garis besar diimplementasikan dalam beberapa kegiatan pokok, yang
realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :
14
I. Bidang Administrasi Kepegawaian
a. Penyusunan Formasi PNS
1. Dasar Hukum
a. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok Pokok
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang
nomor 43 Tahun 1999.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 Tentang Formasi
Pegawai Negeri Sipil Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun
2003.
2. Tujuan
Tujuan ditetapkannya formasi adalah agar satuan organisasi
negara mempunyai jumlah dan mutu/kualitas pegawai sesuai dengan
beban kerja dan tanggung jawab pada masing-masing satuan organisasi.
3. Penyusunan Formasi
Pemerintah Kota Semarang dalam menyusun formasi adalah
berdasarkan usulan kebutuhan dari masing masing SKPD dan
memperhatikan pegawai yang pensiun, berhenti serta meninggal dunia,
yang kemudian dengan Surat Walikota dimintakan persetujuan ke
Menpan dan BKN lewat Gubernur. Adapun jumlah formasi yang
dialokasikan kepada Pemerintah Kota Semarang ini sangat bergantung
kepada kebijakan pusat.
Adapun formasi kebutuhan PNS Pemerintah Kota Semarang
berdasarkan Rekapitulasi Kebutuhan PNS Daerah dari 49 SKPD Tahun
Anggaran 2010 adalah sebagai berikut :
Tabel 1. REKAPITULASI KEBUTUHAN PEGAWAI TAHUN 2006-2010
THN
JUMLAH PEGAWAI
JUMLAH KEBUTUHAN
PEGAWAI
JUMLAH KEKURANGAN
USULAN TAMBAHAN
KET.
PNS NON PNS
1 2 3 4 5 6 7
2006 2007 2008 2009
14.774
14.774
16.760
16.337
2.636
2.636
1.450
918
21.819
21.440
21.124
21.337
7.045
6.666
4.518
5.223
7.045
6.666
4.377
5.223
Tahun 2007 mendapat tambahan formasi sebanyak 998
-
- Persetujuan
Menpan tahun 2009 = 881
- Honorer = 356
15
2010
16.582
222
20579
3755
3.755
- Pelamar Umum = 525 Persetujuan Menpan tahun 2010 = 334
Sumber data : BKD Kota Semarang keadaan Desember 2010
b. Penyusunan tertib administrasi Tenaga Pekerja Harian Lepas (TPHL)
Tenaga Pekerja Harian lepas (TPHL) merupakan tenaga tambahan
yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota
Semarang.
Tabel 2. DATA TPHL PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2006 – 2010
DATA TPHL JUMLAH / TAHUN
2006 2007 2008 2009 2010
SK Penugasan Kembali
SK Penugasan Baru
SK Pemberhentian
SK Perjanjian Kontrak
2.672
-
36
2.672
2.389
-
939
2.689
1.450
-
525
1.450
918
-
344
918
573
-
350
573
Sumber data : BKD Kota Semarang keadaan Desember 2010
c. Pengadaan CPNS
Pemerintah Kota Semarang sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2010
selalu membutuhkan pegawai baru. Oleh karena itu tiap tahunnya Pemerintah
Kota Semarang mengadakan pengadaan CPNS. Selama tahun 2006 sampai
dengan Tahun 2010 alokasi tambahan formasi CPNS Pemerintah Kota
Semarang adalah sebagai berikut :
TAHUN
CPNS JUMLAH TENAGA
HONORER PELAMAR
UMUM FORMASI
KHUSUS DOKTER
2006 1.123 - - 1.123
2007 998 - - 998
2008 341 260 11 612
2009 356 525 15 896
2010 4 330 - 334
JUMLAH 3.466 785 26 4.277
16
Pengadaan CPNS ini merupakan kegiatan tahunan yang menjadi perhatian dan
sorotan publik. Hal ini terlihat dari banyaknya pelamar yang mendaftar dan
mengIkuti tes CPNS. Hal ini kadang tidak sebanding dengan jumlah formasi
yang dibutuhkan. Adapun mengenai jumlah formasi yang dibuka, hal ini sangat
tergantung dari kebijakan pemerintah pusat, sehingga pada tataran ini
pemerintah Kota Semarang tidak memiliki kewenangan leih jauh.
II. Bidang Pengembangan Pegawai
a . Kenaikan Pangkat PNS dan Mutasi Pegawai
Kenaikan Pangkat (KP) bukanlah hak bagi seorang PNS. Sesuai Ps.
1 Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah
dengan PP No. 12 Tahun 2002, disebutkan bahwa kenaikan pangkat adalah
penghargaan yang diberikan atas “prestasi kerja” dan pengabdian PNS
terhadap Negara, selain itu Kenaikan Pangkat juga dimaksudkan sebagai
motivasi kepada Pegawai Negeri Sipil untuk lebih meningkatkan prestasi
kerja dan pengabdiannya, karena Kenaikan Pangkat merupakan
“penghargaan” dan setiap penghargaan baru mempunyai nilai apabila
Kenaikan Pangkat tersebut diberikan “tepat pada orangnya” dan “tepat pada
waktunya”. Untuk itu setiap atasan berkewajiban mempertimbangkan
Kenaikan Pangkat bawahannya untuk dapat diberikan tepat pada waktunya.
Tabel 3. REALISASI KENAIKAN PANGKAT PNS
PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2006 – 2010
No
. Periode
Realisasi Keterangan
2006 2007 2008 2009 2010
1
2
April
Oktober
1.617
1.229
1.485
1.151
1.144
1.017
1.211
1.341
552
1.725
Sumber data : BKD Kota Semarang keadaan Desember 2010
b. Penempatan PNS
Untuk kepentingan kedinasan dan sebagai salah satu usaha untuk
memperluas pengalaman, wawasan dan kemampuan, maka diadakan
perpindahan jabatan, tugas dan wilayah kerja bagi PNS. Termasuk bagi yang
menjabat pimpinan dengan tidak merugikan hak kepegawaiannya.
Berkaitan dengan pelaksanaan mutasi dan penempatan staf di
lingkungan Pemerintah Kota Semarang, masih muncul pemahaman yang
17
beragam terhadap kewenangan dalam hal mutasi PNS antar SKPD.
Sehingga masih menggambarkan kecenderungan mengedepankan
kepentingan yang sifatnya sektoral, yang akhirnya menyulitkan dalam
penataan staf.
Permintaan tambahan personil oleh suatu SKPD seringkali sulit
diakomodir karena dari laporan formasi dan kebutuhan pegawai yang
disusun masing-masing SKPD tiap tahun selalu menunjukkan kekurangan
pegawai, tidak ada yang kelebihan. Sementara usulan mutasi / pemindahan
staf (yang bukan atas permintaan sendiri) senantiasa hanya ditujukan pada
staf yang memiliki latar belakang dan dedikasi kurang baik. Disamping itu
mutasi yang sudah dilaksanakan Pemerintah Kota Semarang yang
didasarkan analisa atas kebutuhan dan kompetensi terhadap seorang staf ke
SKPD lain sering kali juga menyebabkan tarik menarik antara SKPD lama
dengan yang baru.
TABEL 4. DATA MUTASI PNS KOTA SEMARANG TAHUN 2006 - 2010
NO THN
MUTASI KE LUAR MUTASI MASUK DARI ANTAR SKPD
PEMKOT SMG
PROP. JATENG
KAB/ KOTA DLM
PROP JATENG
LAIN- NYA
LUAR PROP
JATENG
KAB/ KOTA DLM
PROP JATENG
LAIN NYA
1.
2.
3.
4.
5.
2006
2007
2008
2009
2010
6
6
7
19
14
20
31
13
- - -
7
16
16
10
10
29
48
41
32
- - - -
278
6.302
242
309 Sumber Data : BKD Kota Semarang Keadaan Desember 2010
18
c. Peningkatan Kualitas SDM
1. Peningkatan Kualifikasi Pendidikan
Tabel 5. JUMLAH PNS PEMERINTAH KOTA SEMARANG
MENURUT KUALIFIKASI PENDIDIKAN FORMAL TAHUN 2006 – 2010
NO
JENIS PENDI-DIKAN
2006 2007 2008 2009 2010
JML % JML % JML % JML % JML %
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
SD SMP SMA D 1 D 2 D 3 S 1 S 2 S 3
658 644
5.369 259
1.843 1.874 3.890 235
2
4,45 4,36 36,33 1,75 12,48 12,68 26,33 1,60 0,01
612 625
6.399 252
1.889 1.905 3.901 257 2
3,86 3,94 40,39 1,59 11,92 12,02 24,62 1,62 0,01
636 858
4.734 222
2.162 1.377 6.108 268
2
3,89 5,24
28,92 1,36
13,21 8,41
37,32 1,64 0,01
584 842
4.751 214
2.130 1.368 6.213 303 1
3,56 5,13 28,96 1,30 12,98 8,34 37,87 1,85 0,01
492 717
4683 198
2089 1461 6576 347 1
2.97 4.3
28.3 1,2
12.6 8,8
39.7 2.1
0,01
JML 14.774
100 15.842 100 16.367 100 16.406 100 16.56492
100
Sumber Data: BKD Kota Semarang Keadaan Desember 2010
Tabel 6. DATA KELULUSAN PESERTA UJIAN PENYESUAIAN IJASAH PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2006 – 2010
No.
TNGKAT
PENDIDIKAN JUMLAH
PESERTA
HASIL UJIAN KET
. LULUS TIDAK LULUS
1 2006 S1 D3 D2 SLTA
104 9
96 9
8 -
- -
Jumlah 113 105 8 -
2. 2007 S1 D3 D2 SLTA
36 5 1 6
34 5 1 6
2 - - -
- - - -
Jumlah 48 46 2 -
3. 2008 S1 D3 D2 SLTA
28 9 - 2
26 9 - 2
2 - - -
- - - -
Jumlah 39 37 2 -
4. 2009 S1 D3 D2 SLTA
75 15 -
72
68 15 -
72
7 - - -
- - - -
Jumlah 162 155 7 -
19
5. 2010 S1 D3 D2 SLTA
14 - -
20
11 - -
17
3 - - 3
- - - -
Jumlah 34 28 6 -
Sumber data : BKD Kota Semarang Desember 2010
Sebenarnya potensi bantuan beasiswa dari program Pemerintah
Pusat khususnya untuk tugas belajar di luar negeri dan program pasca
sarjana cukup besar. Namun selama ini kita belum mampu menyerap potensi
tersebut untuk kepentingan pengembangan SDM aparatur Pemkot
Semarang, Hal ini dikarena SDM kita masih lemah dalam kemampuan
berbahasa Inggris (TOEFL-nya rendah) yang merupakan persyaratan utama.
Oleh sebab itu bagi mereka yang berminat meningkatkan kemampuan
berbahasa Inggris maupun untuk memanfaatkan bantuan beasiswa
dimaksud di atas, sangat disarankan sedini mungkin membekali diri dengan
meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris melalui kursus atas biaya
sendiri.
III. Bidang Kesejahteraan Pegawai
a. Pemberian Penghargaan Satya Lancana Karya Satya
Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya
senantiasa menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran
dan kedisiplinan serta tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat
sedang atau tingkat berat perlu diusulkan untuk memperoleh Tanda
Kehormatan Satya Lancana Karya Satya dari Presiden RI.
Satya Lancana Karya Satya adalah tanda kehormatan yang
dianugerahkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah mengabdi selama
10 (sepuluh) Tahun, 20 (dua puluh) Tahun, 30 (tiga puluh) Tahun atau
lebih dengan penuh kesetiaan pada Pancasila dan UUD. 1945, sebagai
penghargaan atas jasa-jasanya terhadap negara.
Pelaksanaan penyerahan Tanda Penghargaan Satya Lancana
Karya Satya pada saat Hari Jadi Kota Semarang dan HUT Korpri.
Tabel 7. DATA PENERIMA PENGHARGAAN SATYA LANCANA KARYA
SATYA PNS. KOTA SEMARANG TAHUN 2010
NO TAHUN JUMLAH
PENERIMA KETERANGAN
1 2006 200 -
2 2007 250 -
20
3 2008 313 -
4 2009 289 -
5 2010 291 -
b. Pemberian Penghargaan bagi PNS Teladan / Berprestasi
Pemberian penghargaan sebagai PNS Teladan / Berprestasi Kerja
diberikan kepada PNS jabatan staf yang menurut penilaian pimpinan yang
bersangkutan memenuhi syarat secara umum yaitu disiplin, jujur dan
berdedikasi tinggi, serta syarat khusus yaitu berprestasi kerja sangat baik
dan bermanfa’at bagi SKPD, sehingga yang bersangkutan dapat menjadi
contoh/teladan.
Berkas pengusulan PNS Teladan/Berprestasi Kerja tahun oleh
Kepala SKPD dikirimkan kepada WaliKota Semarang c.q. Kepala BKD
Kota Semarang, kemudian diteliti dan diseleksi lebih lanjut oleh Tim
Peneliti Penghargaan Tingkat Kota Semarang, yang selanjutnya ditetapkan
sebanyak 3 (tiga) PNS setiap tahunnya yang memperoleh penghargaan
sebagai PNS Teladan / Berprestasi Kerja. Hal ini sangat penting untuk
memotivasi pegawai dalam meningkatkan kinerja dan profesionalitasnya.
c. Pemberian Penghargaan bagi PNS yang akan Purna Tugas / Pensiun
Pemerintah Kota Semarang memberikan penghargaan dan
kenang-kenangan bagi PNS Kota Semarang yang akan purna tugas,
antara lain :
- Mencapai Batas Usia Pensiun ( BUP )
- Pensiun Atas Permintaan Sendiri
- Pensiun Janda / Duda
- Pensiun Karena Keuzuran Jasmani.
Sesuai dengan SK. WaliKota Semarang Nomor : 861/67 tanggal 3 Juni
2008 Pemerintah Kota Semarang memberikan Penghargaan dan Kenang-
kenangan berupa tali asih uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah)
untuk setiap PNS yang akan pensiun dengan tidak membeda-bedakan
pangkat atau jabatan, dan penyerahannya dilaksanakan dalam dua tahap,
yaitu bulan Juni dan Desember.
21
Tabel 8. DATA PENERIMA PENGHARGAAN PNS KOTA SEMARANG TAHUN 2006 – 2010
NO TAHUN JUMLAH
PENERIMA KETERANGAN
1 2006 409 -
2 2007 453 -
3 2008 604 -
4 2009 600 -
5 2010 555 -
d. Pemulangan Pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas.
Berdasarkan SK. Walikota Semarang Nomor : 846/356 tanggal 2
Desember 2002, maka bagi PNS Pemerintah Kota Semarang yang
meninggal dunia pada saat masih aktif memperoleh bantuan tali asih
pemakaman bagi ahli warisnya. Pemberian uang santuan ( bantuan tali asih
pemakaman ) kepada ahli warisnya sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima
puluh ribu rupiah) dan diserahkan sebelum pemakaman. Untuk tahun 2010
Pemerintah Kota Semarang memberikan bantuan tali asih pemakaman bagi
71 orang ahli waris PNS yang meninggal dunia.
e. Pembinaan Mental Aparatur
Sesuai program kerja Bidang Kesejahteraan Pegawai, maka
secara berkala dilaksanakan Pembinaan Mental Aparatur bagi PNS
Pemerintah Kota Semarang yang beragama Islam dengan pencerahan
rohani oleh mubaliq atau kyai. Sedangkan yang beragama Nasrani
pelaksanaan Bintal setiap Paskah dan Natal oleh Pendeta.
Tujuan pelaksanaan Bintal tersebut adalah dalam rangka upaya
mengingatkan dan meningkatkan keimanan, ketaqwaan, serta membentuk
sikap mental yang positip sehingga dapat dijadikan contoh dan suri
tauladan bagi masyarakat.
Disamping itu Pemerintah Kota Semarang juga memberikan
perhatian kepada PNS Kota Semarang yang akan melaksanakan ibadah
haji melalui penyelenggaraan Pembekalan dan Penglepasan Jemaah
Calon Haji secara resmi oleh Walikota, sekaligus memberikan ijin resmi
berupa Cuti Alasan Penting.
22
f. Olah Raga dan Kesehatan
Guna menjaga dan meningkatkan kebugaran tubuh, maka setiap
hari Jum’at setelah apel pagi terpusat telah dilaksanakan Senam Jantung
Sehat / Senam Tera / Senam Aerobik / SKJ / Senam Ayo Bersatu bagi
pegawai dilingkungan BalaiKota Semarang dan Gedung Pandanaran.
Khusus untuk memperingati HUT Kemerdekaan RI telah dilaksanakan
pertandingan bola Voli yang diikuti oleh seluruh SKPD yang ada di
lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Bagi pemenangnya diberikan
bantuan uang pembinaan.
Di samping itu, hal yang cukup penting dalam rangka mengantisipasi
pemberlakuan jabatan berbasis kompetensi sebagai tindak lanjut SK Ka.
BKN No. 46 A Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Kompetensi Jabatan Struktural PNS, yang pada bulan Desember 2005
sudah disosialisasikan di tingkat Pemerintah Kota Semarang dan tahun 2006
sudah tersusun dalam bentuk buku standar kompetensi jabatan struktural.
IV. Bidang Disiplin dan Pensiun Pegawai
a. Pembinaan Disiplin Pegawai
Sejauh ini upaya peningkatan Disiplin dan Dedikasi PNS oleh
Pemerintah Kota Semarang telah dilaksanakan secara rutin,
berkesinambungan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik yang
bersifat normatif ( melalui Surat Edaran tertulis ), yang bersifat kegiatan,
maupun yang bersifat motivasi.
Beberapa Surat Edaran yang telah dibuat dan dikirim ke SKPD
dimaksudkan sebagai upaya preventif untuk meminimalisir terjadinya
pelanggaran disiplin PNS.
Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan merupakan upaya
penegakkan disiplin dan sebagai antisipasi terhadap pelanggaran yang
kemungkinan terjadi di lapangan, antara lain berupa :
a. Mulai bulan Agustus 2010 upacara bendera yang dilaksanakan setiap
hari Senin dan apel pagi terpusat yang dilakukan setiap hari Selasa
sampai dengan Jumat di halaman Balai Kota dan Gedung Pandanaran
dan diperuntukkan bagi Instansi yang ada di lingkungan Balaikota dan
Gedung Pandanaran. Hal ini juga dilaksanakan di setiap SKPD di
lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
b. Inspeksi mendadak di bawah koordinasi dari Inspektorat Kota Semarang
dilaksanakan secara insidentil dengan menitik beratkan pada moment-
moment tertentu antara lain saat menjelang long week end, sebelum dan
23
sesudah liburan panjang Hari Raya dan lain-lain yang dipertimbangkan
rawan pelanggaran disiplin.
c. Operasi yustisi gabungan di fasilitas-fasilitas umum pada jam-jam kerja
seperti di pasar-pasar, mall dan tempat lainnya.
Disamping itu berbagai upaya represif telah pula dilakukan melalui
serangkaian kegiatan pemeriksaan atas berbagai kasus / masalah
kepegawaian terutama yang menyangkut pelanggaran disiplin PNS.
Selain itu dengan dikeluarkannya PP No. 53 Tahun 2010 diharapkan
tindak kasus disiplin semakin menurun. Oleh karena itu diperlukan sosialisasi
tentang peraturan ini agar kedepan pelanggaran disiplin yang diakukan oleh
PNS dapat diminimalisasi.
Tabel 11. DATA SK HUKUMAN DISIPLIN PNS PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2006-2010
No. SK HUKUMAN DISIPLIN TAHUN
KET 2006 2007 2008 2009 2010
1 2 3 4 5 6 7 8
1.
2.
3.
TINGKAT RINGAN
Tegoran Lisan
Tegoran Tertulis
Pernyataan Tidak Puas
secara tertulis
TINGKAT SEDANG
Penundaan Kenaikan
Gaji Berkala
Penundaan Kenaikan
Pangkat
Penurunan Gaji sebesar
satu kali Kenaikan Gaji
Berkala
Penurunan pangkat
setingkat lebih rendah
selama 1 tahun(PP 53
Tahun 2010)
TINGKAT BERAT
Penurunan Pangkat pada
pangkat yang setingkat
16
1
9
6
17
6
3
8
-
25
14
11
-
7
4
8
2
2
4
-
17
9
9
-
3
6
9
5
2
2
-
19
13
9
1
3
5
13
7
1
5
-
14
9
14
-
1
13
7
3
1
2
1
11
7
24
lebih rendah selama 1
tahun (PP No.30 Tahun
1980)
Penurunan Pangkat pada
pangkat yang setingkat
lebih rendah selama 3
tahun( PP No.53 Tahun
2010)
Pembebasan Jabatan
Pemberhentian dengan
hormat tidak atas
permintaan sendiri
sebagai PNS
Pemberhentian tidak
dengan hormat sebagai
PNS
-
3
2
6
-
3
2
2
-
5
-
1
-
1
3
1
-
1
-
3
JUMLAH 56 36 37 36 32
b. Pemulangan Pegawai Negeri Sipil yang pensiun.
Adalah hak PNS yang diberikan oleh Pemerintah sebagai Jaminan
Hari Tua dan sebagai penghargaan atas jasanya selama bertahun-tahun
bekerja kepada pemerintah.
Untuk kelancaran dan ketepatan waktu pemenuhan hak Pensiun
PNS diharapkan kelengkapan berkas persyaratan pensiun sudah dapat
disampaikan ke BKD Kota Semarang paling lambat 6 (enam) bulan
sebelum yang bersangkutan pensiun, sehingga sebagaimana yang
selama ini sudah berjalan Surat Keputusan Pensiun sudah dapat diterima
paling lambat 3 bulan sebelum jatuh tempo masa pensiun.
Tabel 13 . REALISASI PENYELESAIAN KEPUTUSAN PENSIUN PNS PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2006-2010
No. JENIS PENSIUN TAHUN
KET 2006 2007 2008 2009 2010
1.
2.
3.
4.
Mencapai BUP
Permintaan Sendiri
Keuzuran Jasmani
Meninggal Dunia
J u m l a h
324
8
1
62
360
12
5
88
449
13
1
70
484
14
-
64
565
18
2
67
395 465 533 562 652
Sumber data : BKD Kota Semarang Desember 2010
25
F. Pengelolaan Pendanaan Pelayanan BKD
Dana adalah bagian yang sangat urgen dalam pelaksanaan kegiatan.
Tanpa dana yang cukup sangat mustahil suatu Program maupun kegiatan dapat
berjalan dengan optimal. Oleh karena itu perlu dukungan dana yang memadai
untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan di Badan Kepegawaian
Daerah Kota Semarang. Adapun jumlah dan yang dialokasikan untuk masing –
masing program dapat digambarkan sebagai berikut :
No Program Pagu. 2006
(000)
Pagu.2007
(000)
Pagu.2008
(000)
Pagu. 2009
(000)
Pagu. 2010
(000)
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran
-
210.279
379.612
403.625
528.700
2 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
-
395.647
679.476
256.415 178.500
3 Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS
110.833,8
200.211
124.000.
220.185. 234.000
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.125.490
2.202.580
5.274.274
500.000
375.000
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan
-
34.848
31.000
65.000
95.000.
6 Program Pendidikan Kedinasan
18.910.
20.000
15.000
30.000
-
7 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
2.866.715,85
8.894.160
9.731.947
7.588.715
7.260.735
Jumlah 4.121.949,65
11.957.725,2
16.235.309
9.063.940.
8.671.935.
26
BAB III
ISU – ISU STRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Analisis isu – isu strategis merupakan bagian penting dari proses
penyusunan rencana strategis badan Kepegawaian Daerah. Isu strategis
adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam
perencanaan karena dampaknya yang signifikan di masa mendatang.
Sedangkan Isu strategis dalam pembangunan Kota Semarang yang berkaitan
dengan tugas pokok fungsi Badan Kepegawaian Daerah tidak dapat dilepaskan
dengan kondisi Kota Semarang saat ini.
Walikota terpilih melalui program – programnya yang tergabung dalam
“Sapta Program” berusaha mewujudkan Kota Semarang yang setara dengan
kota – kota metropolitan lainnya di Indonesia, sehingga menuntut peningkatan
kinerja Pegawai Negeri sipil di Kota Semarang. Hal ini juga sesuai dengan misi
kedua walikota terpilih yaitu Mewujudkan pemerintahan kota yang efektif dan
efisien, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjunjung tinggi
supremasi hukum.
Belum optimalnya kinerja aparatur, masih tingginya tingkat
pengangguran dan kemiskinan, kurangnya daya saing serta rendahnya investasi
adalah beberapa persoalan yang dihadapi Kota Semarang saat ini. Di samping
itu perlu untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam memenuhi
tuntutan masyarakat untuk memasuki persaingan global yang semakin ketat.
Persoalan di atas mengarahkan kita pada 2 (dua) isu strategis yang sangat
krusial dalam mewujudkan misi walikota tersebut yaitu Profesionalisme
Birokrasi dan Budaya Kerja Birokrasi.
Isu strategis tersebut tidak lepas dari permasalahan bidang SDM
aparatur atau kepegawaian itu sendiri antara lain :
a. Kinerja pelayanan publik yang belum optimal dibandingkan dengan tuntutan
masyarakat.
b. Kinerja PNS belum semuanya terukur.
c. Etos kerja PNS yang belum menunjukkan semangat profesionalisme.
d. Perlu peningkatan kualitas kompetensi yang didukung oleh sertifikasi
keahlian dan ketrampilan untuk pelayanan tupoksi.
e. Kebutuhan PNS baru yang berkualitas sebagai akibat makin banyak PNS
yang pensiun.
f. Kebutuhan sistem karier dan kaderisasi pimpinan yang terukur.
27
g. Belum terpenuhinya kompetensi PNS pada unit-unit khususnya lembaga
baru akibat pembentukan lembaga baru akibat PP Nomor 41 tahun 2007.
h. Masih adanya tenaga honorer yang belum diangkat dikarenakan tidak
memenuhi norma PP Nomor 48 tahun 2005 jo. PP Nomor 45 Tahun 2007.
i. Belum mantapnya proses kaderisasi akibat pola karier yang tidak jelas.
Kedua isu strategis tersebut juga menggambarkan kondisi lingkungan
internal (kekuatan dan kelemahan) dan kondisi lingkungan eksternal (peluang
dan tantangan) yang turut mendukung pencapaian visi, misi, sasaran dan tujuan
BKD. Berikut ini analisis lingkungan eksternal dan eksternal yang turut
mempengahi kinerja Badan Kepergawaian Daerah Kota Semarang.
A. Analisis Lingkungan Internal :
Kekuatan ( S )
1. Tersedianya sarana dan Prasarana
2. Kewenangan menata personil.
3. Kuantitas Sumber Daya Manusia yang memadai.
4. Motivasi pegawai yang cukup tinggi untuk belajar guna meningkatkan
kemampuan.
5. Motivasi dan dukungan moril pimpinan.
Kelemahan ( W )
1. Pengelolaan manajemen Sumber Daya Manusia yang belum profesional.
2. Belum memanfaatkan teknologi informatika secara optimal.
3. Dukungan anggaran yang belum memadai.
4. Pola karier yang kurang jelas.
5. Orientasi kerja pegawai belum terarah pada peningkatan kinerja.
B. Analisis Lingkungan Eksternal :
Peluang
1. Regulasi kebijakan pemerintah tentang Otonomi Daerah.
2. Kemajuan teknologi dan Informasi.
3. Restrukturisasi organisasi Pemerintah Kota.
4. Makin maraknya lembaga diklat.
5. Regulasi sistem karier dan kepangkatan.
Tantangan
1. Adanya tuntutan peningkatan pelayanan publik.
28
2. Campur tangan pemerintah lebih atas.
3. Sistem reward and punishment yang kurang adil.
4. Adanya tuntutan profesionalisme.
5. “Patron client” dan “kroniisme” yang membudaya.
29
BAB IV
VISI, MISI TUJUAN SASARAN DAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN
BKD KOTA SEMARANG TAHUN 2010 - 2015
A. Visi BKD Kota Semarang
Visi adalah rumusan mengenai keadaan yang ingin dicapai pada
akhir periode perencanaan. Visi harus mampu memberikan gambaran
umum satu keadaan yang nyata dan benar- benar dapat diwujudkan.
Sesuai dengan misi dan misi Walikota Semarang, maka Visi Badan
Kepegawaian Daerah Kota semarang diarahkan untuk mewujudkan visi
dan misi walikota tersebut. Adapun visi BKD Kota Semarang adalah
Terwujudnya Manajemen Kepegawaian Pemerintah Kota Semarang
yang profesional dan berbudaya.
B. Misi BKD Kota Semarang
Adapun untuk mewujudkan visi, maka ditempuh dengan misi sebagai
berikut:
1. Meningkatnya kapasitas kelembagaan Badan Kepegawaian Daerah.
2. Mewujudkan pengembangan pegawai yang kompetitif
3. Meningkatkan disiplin dan kesejahteraan pegawai.
C. Tujuan :
Tujuan yang dirumuskan Badan Kepegawaian Daerah Kota
Semarang dalam melaksanakan manajemen Kepegawaian Daerah
selama kurun waktu lima tahun ke depan adalah:
1. Terwujudnya tertib administrasi perkantoran, sarana dan prasarana
yang memadai dan pelaporan yang transaparan dan akuntabel dan
profesionalisme pegawai Badan Kepegawaian Daerah.
2. Terwujudnya pengembangan aparatur pemerintah Kota Semarang
yang didukung perencanaan, penyusunan peta jabatan dan mutasi
serta pembinaan karir.
3. Terwujudnya disiplin dan kesejahteraan pegawai yang didukung
reward dan punishment.
30
D. Sasaran
Sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan manajemen
kepegawaian daerah adalah :
1 Meningkatnya tertib administrasi perkantoran, sarana dan prasarana
yang memadai dan pelaporan yang transaparan dan akuntabel serta
terlaksanakannya tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah
sebesar 100 % per tahun selama 5 tahun periode perencanaan.
2 Terpenuhinya kebutuhan pegawai sebesar 98 % di semua SKPD di
lingkungan Pemerintah Kota Semarang selama 5 tahun perencanaan.
3 Terwujudnya pengembangan jabatan fungsional dan terisinya jabatan
struktural di lingkungan Pemerintah Kota Semarang dari 90% menjadi
98% selama 5 tahun perencanaan.
4 Menurunnya kasus pelanggaran disiplin PNS sebesar 32% selama 5
tahun perencanaan yang disertai dengan meningkatnya kesejahteraan
PNS.
F. Strategi :
Strategi yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan manajemen
kepegawaian daerah adalah :
1. Peningkatan tertib administrasi perkantoran, sarana dan prasarana
yang memadai dan pelaporan yang transaparan dan akuntabel.
2 Peningkatan kualitas perencanaan PNS berdasarkan formasi dan
analisis jabatan.
3 Pengembangan pegawai yang didukung pola karir yang jelas.
4 Peningkatan kualitas kedisiplinan dan kesejahteraan pegawai.
5 Peningkatan kemampuan manajerial pegawai sesuai dengan
kompetensi bidang tugasnya.
F. Kebijakan :
Kebijakan yang akan diambil dalam mewujudkan tujuan
manajemen kepegawaian daerah adalah :
1. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan
prasarana dan pelaporan yang lebih transaparan dan akuntabel.
2. Menyusun peta jabatan dan formasi pegawai di lingkungan
Pemerintah Kota Semarang.
3. Pengembangan pegawai yang di dukung dengan sistem informasi
manajemen kepegawaian yang terpadu dan pola karir yang jelas.
31
4. Melakukan Pembinaan disiplin dan peningkatan kesejahteraan
pegawai dengan penerapan prinsip reward dan punishment.
5. Peningkatan kualitas pegawai melalui keikutsertaan dalam berbagai
kegiatan yang lebih bersifat manajerial.
32
BAB V
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, KELOMPOK SASARAN,
PENDANAAN INDIKATIF DAN INDIKATOR KINERJA
Program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang
Tahun 2010 s.d 2015 adalah sebagai berikut :
1. Program pelayanan administrasi perkantoran, dilaksanakan melalui
kegiatan:
1.1. Penyediaan jasa surat menyurat
1.2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.3. Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.6. Penyediaan alat tulis kantor
1.7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.8. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
1.9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.10. Penyediaan makanan dan minuman
1.11. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.12. Penyediaan peralatan rumah tangga
1.13. Penyelesaian pengelolaaan administrasi kepegawaian
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, melalui kegiatan:
2.1. Pengadaan peralatan gedung kantor
2.2. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas / operasional
2.3. Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur
2.4. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2.5. Pembuatan Website
3. Program fasilitas pindah purna tugas PNS, melalui kegiatan
3.1 Pemulangan Pegawai yang Pensiun
3.2 Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas
3.3 Penyelenggaraan penyerahan penghargaan PNS Pemkot yang akan
purna tugas
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, melalui kegiatan;
4.1. Pembekalan pengelolaan dan Pemeliharaan Website
33
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, dengan
kegiatan:
5.1. Penyusunan Laporan Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
5.2. Penyusunan laporan Keuangan Semesteran
5.3. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
5.4. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
5.5. Penyusunan Laporan Realisasi Program & Kegiatan Bulanan SKPD
5.6. Penyusunan RKA SKPD dan DPPA SKPD
5.7. Penyusunan Renstra SKPD
6. Program pembinaan dan pengembangan aparatur, denagn kegiatan :
6.1. Penyusunan Rencana Pembinaan karier PNS
6.2. Seleksi Penerimaan Calon PNS
6.3. Penataan sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS dan
penyesuaian gaji
6.4. Pembangunan/ Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
(SIMPEG) dan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)
6.5. Pemberian Penghargaan bagi PNS Berprestasi
6.6. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
6.7. Penyelenggaraan ujian Kenaikan Pangkat dan Penyesuaian Ijasah bagi
PNS
6.8. Penataan file PNS & CPNS
6.9. Penyelenggaran pengangkatan CPNSD menjadi PNSD
6.10. Penyusunan formasi PNSD dan Peta Jabatan
6.11. Penyusunan Tertib administrasi TPHL, pemberian Tali asih TPHL yang
purna tugas/ meninggal dunia dan pembayaran premi jamsostek
6.12. Pengusulan berkas Penerimaan & Penyerahan Penghargaan Satya
Lencana Karya Satya
6.13. Penyelenggaraan penglepasan calon jemaah haji PNS Daerah
6.14. Penyelesaian administrasi kesejahteraan pegawai
6.15. Penyelenggaraan senam jantung sehat, senam tera, aerobik, SKJ dan
lomba volley serta uji kesehatan.
6.16. Penyelenggaraan bintal Aparatur
6.17. Pengembangan Jabatan fungsional PNS
6.18. pengembangan jabatan struktural
6.19. Pembekalan CPNS Pemerintah Kota Semarang
6.20. Pembinaan Disiplin PNS
34
6.21. Pembinaan adm. Kepegawaian, KPE, DUK dan Pemuthakiran data
GTT/ PTT
6.22. Pembekalan bagi PNS Pemkot Seamarang yang akan purna tugas
6.23. Pembekalan Peningkatan disiplin PNS
6.24. Peningkatan Manajemen Kepegawaian
6.25. Penyelenggaraan Latihan Peningkatan Efektivitas Kerja
6.26. Sosialisasi PP 97 Tahun 2000 diubah dengan PP No. 54 Tahun 2003
6.27. Sosialisasi Peningkatan disiplin
Rencana Program, Kegiatan, Kelompok Sasaran, Pendanaan Indikatif
dan Indikator Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang tahun 2010
s.d 2015 selengkapnya sebagaimana dalam lampiran Renstra.
35
BAB VI
INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN
RPJMD
Adapun indikator kinerja yang mengacu pada sasaran RPJMD meliputi
Kelancaran administrasi SKPD, Meningkatnya 95% pelayanan pemulangan
pegawai yang pensiun/purna tugas/meninggal dunia per tahun selama 5 tahun
perencanaan, meningkatnya profesionalisme dalam melaksanakan manajemen
kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang - undangan dan terisinya
jabatan struktural sebesar 98% dalam waktu 5 tahun, dan Penyelesaian kasus
pelanggaran disiplin 32 % sebagaimana terlampir dalam tabel berikut :
36
INDIK AT OR K INE R J A Y ANG ME NG AC U P ADA S AS AR AN R P J MD
Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013Tahun
2014
Tahun
2015
Target (%) Target (%) Target (%) Target (%) Target (%)
1 Kelancaran administrasi
SKPD100 100 100 100 100 100 Ditargetkan 100%
2 Meningkatnya 95 %
pelayanan pemulangan
pegawai yang pensiun /
purna tugas / meninggal
dunia per tahun selama 5
tahun perencanaan
Jumlah pegawai yang akan
pensiun selama 5 tahun
sebesar 3125 pegawai16 21 20 18 20
Ditargetkan 95%
terselesaikan
3 Meningkatnya
profesionalisme dalam
melaksanakan manajemen
kepegawaian sesuai dengan
peraturan perundang -
undangan dan terisinya
jabatan struktural sebesar
98% dalam waktu 5 tahun
Jumlah jabatan yang terisi
sebesar 1978 jabatan atau 90 %
(Esl. II: 37 orang, Es. III :198
orang, Es. IV :1703 org, Es.V:55
org) dari 2215 jabatan yg ada
(Esl. II: 40 orang, Es. III :204
orang, Es. IV :1915 org, Es.V:
56 org)
2 2 1 1 2
Ditargetkan terisi 98 %
(semua jabatan
strukturan terisi)
4 Penyelesaian kasus
pelanggaran disiplin 32 %
Rata2 kasus pelanggaran
disiplin sebanyak 44 kasus per
tahun6 5 7 7 4
Ditargetkan terjadi
penurunan kasus
disiplin sebesar 32 %
Kondisi kinerja pada
akhir periode
Renstra RPJMD
No Indikator kinerjaKondisi Kinerja pada awal
periode RPJMD
Target Capaian setiap Tahun
37
BAB VII
PENUTUP
Rencana strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang Tahun
2010 sampai dengan 2015 merupakan acuan dan pedoman bagi segenap
komponen Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang dalam pelaksanaan
tugas penyelenggaraan manajemen kepegawaian daerah sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi untuk 5 tahun ke depan.
Terwujudnya Grand design manajemen kepegawaian daerah dalam
rangka mewujudkan profesionalisme dan budaya kerja birokrasi yang didukung
sistem informasi manajemen kepegawaian yang terpadu diharapkan mampu
memberikan sumbangan nyata dan positif bagi upaya pemerintah Kota
Semarang dalam mewujudkan slogan “Saatnya Semarang Setara”.
38
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KOTA SEMARANG Drs. I GUSTI MADE AGUNG
Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19590722 197912 1 003
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SEKRETARIS
NOERTJAHJANI, SH
Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19571102 198603 2 004
KASUBAG. PERENCANAAN
DAN EVALUASI
KASUBAG. KEUANGAN
KASUBAG. UMUM &
KEPEGAWAIAN
TRI NURDYASTUTI, SE, MM
Penata (III/c)
NIP. 19700128 199603 2 004
M.I. SRI WAHYU W, S.Sos
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19670821 198803 2 012
ATIK SUSETIOWATI, SH
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19651222 199009 2 001
KABID. ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN
KABID. PENGEMBANGAN PEGAWAI
KABID. KESEJAHTERAAN
PEGAWAI
KABID DISIPLIN DAN PENSIUN
PEGAWAI
Drs. MAHMUDI
Pembina (IV/a)
NIP. 19590614 198503 1 019
SRI WAHYUNI, SH, MM
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19651223 199303 2 005
Drs. SUBAGYO
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19620316 198903 1 013
SRI ENIE WIDJAJATI, SH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19590101 198503 2 008
KASUBID. FORMASI & PENGADAAN
PEGAWAI
KASUBID. MUTASI & PENEMPATAN
KASUBID. KESEHATAN JASMANI
& ROHANI
KASUBID DISIPLIN DAN
PEMBERHENTIAN PEGAWAI
MISNADI, S.Sos
Penata Muda Tingkat I (III/b) NIP. 19680816 199103 1 009
UMAR, S.Kom
Penata (III/c) NIP. 19620902 198302 1 001
BANI SULASTO, SH
Penata (III/d) NIP. 19600525 198203 1 016
ERWIDATI YULIANDARI, S.Sos
Penata Tingkat I (III/d) NIP. 19650627 198603 2 006
KASUBID INFORMASI DATA
KEPEGAWAIAN
KASUBID. KEPANGKATAN &
PEMBINAAN KARIER
KASUBID. PENGHARGAAN DAN
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KASUBID. PENSIUN PEGAWAI
TRI PRIHANTO, BA Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19561014 198003 1 007
SUDARDJI, SH Penata Muda Tingkat I (III/b)
NIP. 19650916 198903 1 011
AGUSTINA WIDYASTUTI,S.Sos Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19700830 199703 2 002
Dra. MENUK WINARTI Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19630124 198503 2 005
39
40
41
42
