Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan ...sibopaksara.kemdikbud.go.id/uploads/2018-10/tampilan-juknis-kat.pdfPeraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian

Kementerian Pendidikan dan KebudayaanDirektorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan KesetaraanTahun 2018

PETUNJUK TEKNISBantuan Operasional Penyelenggaraan

Pendidikan Keaksaraan DasarKomunitas Adat Terpencil/Khusus

Tahun 2018

DILARANG MEMBERIKAN HADIAH, UANG, BARANG ATAU SEJENISNYA KEPADA SIAPAPUN YANG TERKAIT DENGAN BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR KOMUNITAS ADAT TERPENCIL/KHUSUS

iPENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR KOMUNITAS ADAT TERPENCIL/KHUSUS TAHUN 2018

BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR

KOMUNITAS ADAT TERPENCIL/KHUSUS TAHUN 2018

PETUNJUK TEKNIS

Kementerian Pendidikan dan KebudayaanDirektorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan KesetaraanTahun 2018

ii iiiPETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR KOMUNITAS ADAT TERPENCIL/KHUSUS TAHUN 2018

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANGPETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN


TAHUN 2018

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Dasar Komunitas Adat Terpencil/Khusus Tahun 2018;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 91/M Tahun 2015 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);

iv vPETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR KOMUNITAS ADAT TERPENCIL/KHUSUS TAHUN 2018

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 331) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 381);

MEMUTUSKAN:Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT TENTANG PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR KOMUNITAS ADAT TERPENCIL/ KHUSUS TAHUN 2018.

Pasal 1Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Dasar Komunitas Adat Terpencil/Khusus Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat ini.

Pasal 2Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Januari 2018

Direktur Jenderal,

ttd

Harris Iskandar

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Bagian Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian,

Agus Salim NIP 196308311988121001

Salinan Peraturan Dirjen PAUD dan Dikmas No 21 Tahun 2018 ......................................... iii

Daftar Isi ............................................................................................................................... v

Lampiran I Salinan Peraturan Dirjen PAUD dan Dikmas No 21 Tahun 2018 ....................... 1

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................. 1A. Latar Belakang ................................................................................................. 1B. Dasar Hukum .................................................................................................... 2C. Tujuan Petunjuk Teknis ..................................................................................... 3

BAB II PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR KOMUNITAS ADAT TERPENCIL/KHUSUS ..................................................... 4 A. Pengertian .......................................................................................................... 4B. Tujuan ................................................................................................................. 4C. Penyelenggara Pendidikan Keaksaraan Dasar Komunitas Adat Terpencil/Khusus . 4D. Peserta Didik Pendidikan Keaksaraan Dasar Komunitas Adat Terpencil/Khusus . 5E. Pendidik Pendidikan Keaksaraan Dasar Komunitas Adat Terpencil/Khusus .... 5F. Pelaksanaan Pendidikan Keaksaraan Dasar ...................................................... 5G. Indikator Keberhasilan ...................................................................................... 8H. Alokasi Bantuan ................................................................................................ 9

BAB III TATA CARA PENYALURAN DAN PELAPORAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL/KHUSUS ........................................................................................ 11A. Prosedur Pengajuan Bantuan ............................................................................. 11B. Prosedur Penyaluran Bantuan ........................................................................... 11

1. Proses Verifi kasi Penerima Bantuan Pendidikan Keaksaraan Dasar ............ 112. Penetapan Penerima Bantuan ....................................................................... 113. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama ........................................................ 114. Prosedur Pencairan ....................................................................................... 12

C. Pelaporan ........................................................................................................... 12D. Ketentuan Perpajakan ........................................................................................ 12E. Sanksi ................................................................................................................ 14

BAB IV TATA CARA PENGEMBALIAN DANA BOP PENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR KOMUNITAS ADAT TERPENCIL/KHUSUS ...................................... 15

DAFTAR ISI

A S li

vi 1PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR KOMUNITAS ADAT TERPENCIL/KHUSUS TAHUN 2018

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penduduk Indonesia penyandang buta aksara pada tahun 2016 usia 15-59 tahun (usia produktif) sebanyak 3.416.693 orang atau 2,07% (BPS dan PDSP Kemdikbud, 2017). Usia produktif antara 15-59 tahun itu, semestinya menjadi sumber daya yang bermutu. Untuk meningkatkan sumber daya manusia tersebut perlu dilakukan bukan hanya pendidikan keaksaraan yang mendidik masyarakat mampu membaca, menulis, dan berhitung, tetapi juga pendidikan keaksaraan untuk mengembangkan kemampuan individu agar mampu mengatasi persoalan kehidupan melalui keaksaraan.

Hal itu, sejalan dengan kesepahaman masyarakat dunia tentang pengentasan buta aksara sebagaimana dimaksud dalam Deklarasi Persepolis yang melahirkan Hari Aksara Internasional (International Literacy Day). Di dalam deklarasi tersebut, terkandung makna untuk mendorong setiap negara selalu menaruh perhatian terhadap pegentasan buta aksara dan rumusan konsep buta aksara sebagai sebuah jalan bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Menyimak deklarasi tersebut menunjukkan, bahwa membebaskan masyarakat dari kebutaaksaraan menjadi salah satu tujuan berdirinya suatu negara, dan kehidupan bernegara sebagaimana diisyaratkan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian, pendidikan keaksaraan selalu berhubungan dengan arah, kebijakan, dan strategi pembangunan negara yang dalam penyelenggaraannya, tidak bisa dilepaskan dari tuntutan kebutuhan dan latar budaya peserta didik itu sendiri.

Berdasarkan data yang ada, masih tersisa 2,07% dari total jumlah penduduk Indonesia buta aksara, sebagian besar persebaran penduduk buta aksara masih berada pada daerah kantong-kantong buta aksara atau sebanyak 46 kabupaten/kota yang masuk dalam kategori merah (berdasarkan prosentase).

Oleh karena itu, perlu disusun pendidikan keaksaraan yang memperhatikan aspek-aspek pemenuhan kebutuhan dasar, realitas sosial, dan latar budaya serta keterpaduan proses pengentasan buta aksara antara peserta didik, masyarakat dan pemangku kepentingan pendidikan

BAB V SUPERVISI DAN PENGAWASAN ...................................................................... 16A. Supervisi ............................................................................................................ 16B. Pengawasan ...................................................................................................... 16C. Penutup ............................................................................................................. 17

Lampiran II Salinan Peraturan Dirjen PAUD dan Dikmas No 18 Tahun 2018 ....................... 18Lampiran 1. Format Usulan/Proposal Lembaga .................................................................. 18Lampiran 2. Format Laporan Pelaksanaan Kegiatan .......................................................... 23Lampiran 3. Format Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah .......................... 25Lampiran 4. Format Daftar Perhitungan Dana Awal, Penggunaan, dan Sisa Dana ............. 26Lampiran 5. Format Surat Pernyataan Bahwa Pekejaan Telah Selesai Dilaksanakan ......... 27Lampiran 6. Format Surat Pernyataan Bukti-Bukti Pengeluaran Telah Disimpan .............. 28Lampiran 7. Format Buku Kas Umum ....................................................................... 29

SALINAN LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR KOMUNITAS ADAT TERPENCIL/KHUSUS TAHUN 2018

2 3PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR KOMUNITAS ADAT TERPENCIL/KHUSUS TAHUN 2018

keaksaraan. Keterpaduan penyelenggaraan pendidikan keaksaraan bukan saja dapat mengatasi masalah penyelenggaraan dan pengembangan keaksaraan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran akan arti-pentingnya keaksaraan untuk menghadapi tantangan kehidupan yang mengglobal, serta dapat merangsang inspirasi bagi terjadinya transformasi sosial.

Terkait dengan hal tersebut, maka pemerintah menyediakan berbagai perangkat pembelajaran dan dana bantuan operasional bagi setiap warga masyarakat yang buta aksara untuk mengikuti pembelajaran Pendidikan Keaksaraan Dasar.

B. Dasar Hukum

Pemberian dana bantuan operasional pendidikan keaksaraan dasar ini didasari oleh beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA);

6. Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil.

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 86 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Dasar;

10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Tahun Anggaran 2018 Nomor SP DIPA- 023.05.1.666866/2018 tanggal 5 Desember 2017.

C. Tujuan Petunjuk Teknis

Penerbitan petunjuk teknis bantuan operasional penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Dasar Komunitas Adat Terpencil/Khusus bertujuan untuk:1. Memberikan informasi tentang dukungan pemerintah dalam Pelaksanaan Gerakan Nasional

Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta aksara (GNP-PWB/PBA);

2. Memberikan gambaran tentang bantuan operasional penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Dasar Komunitas Adat Terpencil/Khusus tahun 2018 bagi penyelenggara, pengelola, pemangku kepentingan dan Satuan Pendidikan Nonformal yang akan menyelenggarakan Pendidikan Keaksaraan Dasar Komunitas Adat Terpencil/Khusus dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.


BAB II

PENYELENGGARAAN KEGIATANPENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR

KOMUNITAS ADAT TERPENCIL/KHUSUS

A. Pengertian

1. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Dasar Komunitas Adat Terpencil/Khusus selanjutnya disebut BOP Pendidikan Keaksaraan Dasar Komunitas Adat Terpencil/Khusus adalah bantuan pemerintah yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Ditjen PAUD dan Dikmas, Kemdikbud kepada lembaga untuk membiayai operasional penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Dasar.

2. Pendidikan Keaksaraan Dasar Komunitas Adat Terpencil/Khusus adalah layanan pendidikan pada warga masyarakat buta aksara latin agar memiliki kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, berbahasa Indonesia, dan menganalisa sehingga memberikan peluang untuk aktualisasi potensi diri pada komunitas adat terpencil/khusus.

B. Tujuan

1. Memberikan layanan kepada penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas, prioritas usia 15-59 tahun untuk memperoleh layanan pendidikan keaksaraan dasar agar memiliki kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, berbahasa Indonesia, dan menganalisa sehingga memberikan peluang untuk aktualisasi potensi diri sesuai dengan standar kompetensi lulusan pendidikan keaksaraan dasar.

2. Memperluas akses penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dasar bagi orang dewasa.

3. Memberikan peluang kepada Satuan Pendidikan Nonformal, yayasan, dan organisasi lainnya untuk menyelenggarakan Pendidikan Keaksaraan Dasar Komunitas Adat Terpencil/Khusus.

C. Penyelenggara Pendidikan Keaksaraan Dasar Komunitas Adat Terpencil/Khusus

Lembaga yang dapat menyelenggarakan Pendidikan Keaksaraan Dasar dengan BOP Pendidikan Keaksaraan Dasar pada daerah terpadat buta aksara antara lain:

1. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang memiliki Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN) dan diutamakan yang telah terakreditasi.

2. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang telah menjadi Satuan Pendidikan, memiliki NPSN dan diutamakan yang telah terakreditasi.

3. Kelompok Belajar (Kejar).

4. Yayasan atau organisasi lain yang bergerak di bidang pendidikan.

Adapun kriteria/persyaratan yang harus dipenuhi lembaga tersebut:1. Memiliki izin operasional dan/atau legalitas.

2. Memiliki rekening atas nama lembaga.

3. Memiliki NPWP atas nama lembaga.

D. Peserta Didik Pendidikan Keaksaraan Dasar Komunitas Adat Terpencil/Khusus

Peserta didik Pendidikan Keaksaraan Dasar Komunitas Adat Terpencil/Khusus adalah penduduk buta aksara, usia 15 tahun ke atas, prioritas 15-59 tahun yang berdomisili di kawasan komunitas adat terpencil/khusus.

E. Pendidik Pendidikan Keaksaraan Dasar Komunitas Adat Terpencil/Khusus

Pendidik/tutor Pendidikan Keaksaraan Dasar Komunitas Adat Terpencil/Khusus adalah setiap orang yang bersedia dan berkomitmen membantu membelajarkan peserta didik. Tutor pendidikan keaksaraan dipersyaratkan:

4. Memiliki kompetensi keberaksaraan dan pengetahuan dasar tentang substansi materi yang akan dibelajarkan.

5. Mampu mengelola pembelajaran dengan kaidah pembelajaran orang dewasa.

6. Pendidikan minimal SMA/sederajat (khusus tutor sebaya cukup memiliki kemampuan baca tulis hitung dan bahasa Indonesia serta memiliki akses ke lingkungan komunitas sasaran)

7. Bertempat tinggal di atau dekat dengan lokasi pembelajaran.

F. Pelaksanaan Pendidikan Keaksaraan Dasar Komunitas Adat Terpencil/Khusus

1. Kurikulum/Standar Kompetensi Lulusan dan Kompetensi Dasar

Pembelajaran Pendidikan Keaksaraan Dasar dilakukan minimal selama 114 jam @60 menit dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, dan kompetensi dasar pendidikan keaksaraan dasar, sebagaimana tercantum dalam Permendikbud No. 86 tahun 2014, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Dasar, yaitu:

DIMENSI SKL KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR

Sikap

Memiliki perilaku dan e ka yang men-cerminkan sikap orang ber iman dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan lingkungan keluarga, masyarakat dan alam dalam kehidupan sehari-hari

1. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing sehingga dapat berperilaku dan memiliki e ka sebagai warga masyarakat yang baik

1.1 Mampu melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing

1.2 Mampu menunjukan sikap santun dalam berkomunikasi dan taat pada aturan yang disepaka

1.3 Mampu menunjukan sikap jujur dalam berkomunikasi dan berhitung pada kehidupan sehari-hari


Pengetahu-an

Menguasai pengetahuan faktual tentang cara berkomunikasi melalui Bahasa Indonesia dan berhitung untuk melakukan ak vitas sehari-hari dalam kehidupan keluarga dan bermasyarakat

2. Menguasai pengetahuan faktual tentang cara mendengar, membaca, menulis, dan berbicara dalam Bahasa Indonesia, serta berhitung untuk menyelesaikan masalah sehari-hari

2.1 Menguasai teknik membaca2.2 Mengenal teks personal tentang

iden tas diri2.3 Mengenal teks deskripsi tentang

penggambaran sebuah objek (benda, hewan, tumbuhan, atau orang) minimal dalam 3 ( ga) kalimat yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari

2.4 Mengenal teks informasi sederhana dalam bentuk poster yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.

2.5 Mengenal teks narasi pendek minimal 3 ( ga) kalimat sederhana yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari

2.6 Mengenal teks petunjuk/arahan minimal 3 ( ga) kalimat yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari

2.7 Mengenal bilangan (1-1000), uang, dan operasinya dalam kehidupan sehari-hari

2.8 Mengenal dan membaca satuan panjang, berat, isi, dan waktu yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari

Keterampilan

Mampu menggunakan Bahasa Indonesia dan keterampilan berhitung untuk melakukan ak vitas sehari-hari dalam kehidupan keluarga dan bermasyar

3. Mampu membaca, menulis, berbicara dan berhitung untuk mendukung ak vitas di lingkungan keluarga dan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari

3.1 Membaca suku kata dan kata yang terdiri atas huruf vokal dan konsonan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari

3.2 Membaca lancar teks minimal 3 ( ga) kalimat sederhana dan memahami isinya

3.3 Menulis kata dan kalimat sederhana yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari

3.4 Menulis teks personal tentang iden tas diri

3.5 Menulis teks deskripsi tentang penggambaran sebuah objek (benda, hewan, tumbuhan, atau orang) dalam Bahasa Indonesia minimal 3 ( ga) kalimat sederhana berkaitan dengan kehidupan sehari-hari

3.6 Menulis teks informasi dalam bentuk poster menggunakan Bahasa Indonesia

3.7 Menulis teks narasi minimal 3 ( ga) kalimat yang di dalamnya terdapat kalimat majemuk berdasarkan gambar tunggal atau gambar seri

3.8 Menulis teks petunjuk/arahan tentang kehidupan sehari-hari minimal 3 ( ga) kalimat dengan atau tanpa bantuan gambar

3.9 Melakukan dan menggunakan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan sampai dua angka dalam kehidupan sehari-hari

3.10 Memperkirakan atau membulatkan hasil perhitungan dalam kehidupan sehari-hari

3.11 Mengukur dan menggunakan satuan ukuran panjang, jarak, berat, dan waktu yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari serta menafsirkan hasil pengukuran

2. Sarana prasarana

Sarana dan prasarana yang harus/wajib dimiliki sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan teknis baik dari segi jumlah maupun kualitasnya, diantaranya:a. Sarana dan prasarana pembelajaran:

1) Tempat pembelajaran2) Alat tulis3) Modul atau bahan ajar lain

b. Sarana administrasi pembelajaran:1) Buku induk peserta didik2) Buku laporan perkembangan kemajuan dan hasil belajar peserta didik

c. Sarana administrasi keuangan:• Buku kas umum

d. Sarana administrasi umum:• Buku tamu

3. Proses Pelaksanaan Pembelajaran

Proses pembelajaran Pendidikan Keaksaraan Dasar merupakan uraian mengenai pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai SKL, standar isi, dan standar penilaian Pendidikan Keaksaraan Dasar. Proses pembelajaran keaksaraan dasar dilaksanakan dengan pendekatan tematik, terpadu, dan fungsional, yaitu proses pembelajaran yang berintegrasi dengan permasalahan kehidupan sehari-hari bagi peserta didik, meliputi agama, sosial, budaya, ekonomi, kesehatan, keterampilan, dan lingkungan.

Proses pembelajaran Pendidikan Keaksaraan Dasar dapat menggunakan metode pembelajaran secara paedagogis (pembelajaran untuk anak), andragogis (pembelajaran orang dewasa), dan/atau heutagogis (pembelajaran secara mandiri), secara proporsional dan mengedepankan tumbuhnya motivasi dan keinginan belajar peserta didik. Komponen proses pembelajaran Pendidikan Keaksaraan Dasar meliputi:


a. Perencanaan proses pembelajaranPerencanaan proses pembelajaran merupakan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) untuk setiap muatan pembelajaran sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang disepakati bersama antara pendidik dan peserta didik. Oleh karena itu, pengembangan bahan ajar, materi, dan media belajar harus bervariasi untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dan karakteristik lingkungan alam, sosial, serta budaya setempat. Perencanaan proses pembelajaran dimuat dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang menguraikan tentang:1) identitas lembaga2) kompetensi dasar3) materi pokok4) alokasi waktu5) tujuan pembelajaran6) indikator pencapaian kompetensi7) metode pembelajaran8) kegiatan pembelajaran9) media, alat, dan sumber belajar dan10) penilaian pembelajaran.

b. Pelaksanaan proses pembelajaranPelaksanaan proses pembelajaran memperhatikan jumlah maksimal peserta didik per rombongan belajar dan rasio jumlah pendidik terhadap peserta didik yang sesuai dengan situasi dan kondisi serta proses pembelajaran melalui tatap muka dan atau tutorial.

4. PenilaianPenilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur capaian pembelajaran dan hasil belajar peserta didik Pendidikan Keaksaraan Dasar. Penilaian oleh pendidik dilakukan pada awal, proses, dan akhir pembelajaran Pendidikan Keaksaraan Dasar.a. Penilaian awal dilakukan untuk mengetahui kemampuan awal membaca, menulis, dan berhitung.b. Penilaian proses pembelajaran dilakukan dengan cara tutor mengadakan penilaian

terhadap peserta didik untuk mengetahui perkembangan kemampuan peserta didik sesuai dengan standar kompetensi lulusan (SKL) dengan menggunakan berbagai cara melaui portofolio, observasi, penilaian diri, uji kompetensi dan atau penilaian lain yang diperlukan untuk mengukur kompetensi secara utuh yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dilaksanakan secara berkelanjutan.

c. Penilaian akhir dilakukan untuk mengetahui ketercapaian kompetensi peserta didik terhadap standar kompetensi lulusan keaksaraan dasar. Penilaian akhir dilakukan oleh tim pelaksana ujian akhir yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

d. Peserta didik yang telah dinyatakan mencapai standar kompetensi kelulusan sebagaimana yang dipersyaratkan dinyatakan lulus/selesai dan diberikan Surat Keterangan Melek Aksara (SUKMA).

G. Indikator keberhasilan1. Minimal 80% peserta dinyatakan lulus dan memperoleh SUKMA.2. Pengumuman kelulusan maksimal satu bulan setelah pelaksanaan penilaian akhir.3. SUKMA diterima oleh peserta didik selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah pengumuman

hasil ujian.

4. Lembaga penyelenggara Pendidikan Keaksaraan Dasar menyampaikan laporan tepat waktu.

H. Alokasi Bantuan

1. Jumlah Dana yang Disediakan

Jumlah dana yang disediakan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan tahun 2018 untuk Pendidikan Keaksaraan Dasar Komunitas Adat Terpencil/Khusus sebesar Rp2,625,000,000,- (dua milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk membelajarkan sebanyak 2.100 peserta didik @Rp1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

2. Alokasi Sasaran

Pada tahun 2018 dana BOP Pendidikan Keaksaraan Dasar Komunitas Adat Terpencil/Khusus bersifat penunjukkan (top down) dan didistribusikan kepada komunitas adat terpencil/khusus yang masih buta aksara dengan distribusi seperti tabel berikut:

No. Nama Komunitas Adat/Khusus

Lokasi Kabupaten/Provinsi Jumlah (org)

Jumlah Dana (Rp)

1 Suku Anak Dalam Kab. Tebo, Prov. Jambi 100 125,000,000

2 Suku Anak Dalam Kab. Batanghari, Prov. Jambi 100 125,000,000

3 Suku Laut Kab. Karimun, Prov. Kepri 100 125,000,000

4 Suku Laut Kab. Bintan, Prov. Kepri 100 125,000,000

5 Suku Sakai Kab. Siak, Prov. Riau 100 125,000,000

6 Suku Akit/Asli Kab. Bengkalis, Prov, Riau 100 125,000,000

7 Suku Akit/Asli Kab. Kepulauan Meran , Prov, Riau 100 125,000,000

8 Suku Tengger Kab. Pasuruan, Prov. Jawa Timur 100 125,000,000

9 Suku Osing Kab. Banyuwangi, Prov. Jawa Timur 100 125,000,000

10 Suku Sasak Watu Telu Kab. Lombok Timur, Prov NTB 100 125,000,000

11 Suku Dayak Banjar Kab. Hulu Sungai Selatan, Prov. Kalsel 100 125,000,000

12 Suku Dayak Kab. Nunukan, Prov. Kaltara 100 125,000,000

13 Suku Tolaki Kab. Konawe, Prov. Sulawesi Tenggara 100 125,000,000

14 Suku Polahi Kab. Gorontalo, Prov. Gorontalo 100 125,000,000

15 Suku Bunggu Kab. Mamuju Utara, Prov. Sulawesi Barat 100 125,000,000

16 Suku Mamasa Peonan Kab. Mamasa Prov. Sulawesi Barat 100 125,000,000

17 Suku Kaili Kab. Donggala, Prov. Sulawesi Tengah 100 125,000,000

18 Suku Lauje Kab. Parigi Moutong, Prov. Sulawesi Tengah 100 125,000,000

19 Suku Wana Kab. Tojo Una Una, Prov. Sulteng 100 125,000,000

20 Suku Bo Kab. TTS, Prov. NTT 100 125,000,000

21 Suku Samin Kab. Pa , Prov. Jawa Tengah 100 125,000,000 Jumlah 2.100 2,625,000,000

Catatan:- Apabila sasaran di atas tidak terserap, maka akan dialihkan ke Komunitas Adat Ter-

pencil/Khusus yang membutuhkan.


3. Penggunaan Dana Bantuan

Pembelajaran Pendidikan Keaksaraan Dasar Komunitas Adat Terpencil/Khusus mengorganisir peserta didik dalam rombongan belajar (rombel), setiap rombel berjumlah 10 orang peserta didik, sehingga dana yang disediakan setiap rombel adalah 10 orang x Rp1.250.000,- =Rp12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Dana tersebut digunakan untuk membiayai komponen-komponen seperti tabel berikut.

No. Komponen yang Dibiayai Perincian Proporsi Biaya

1. Persiapan kegiatan pembelajaran

- Iden fi kasi calon peserta didik (3%)- Penyediaan alat tulis pembelajaran 10

orang peserta didik (7%)

Maks. 10% (Rp1.250.000,-)

2. Pembelajaran dan penilaian

- Penyusunan dan/atau pembelian bahan ajar dan/atau bahan praktek (13%)

- Bantuan mo vasi peserta didik (12%)- Penggandaan soal, penyelenggaraan

penilaian, pengolahan hasil penilaian, dan penulisan SUKMA (5%)

Minimal 30% (Rp3.750.000,-)

3. Transportasi 2 orang tutor untuk 10 orang peserta didik Transportasi 2 tutor selama kegiatan Maks. 40%

(Rp5.000.000,-)

4. Pengelolaan kegiatanTransportasi penyelenggara, evaluasi penyelenggaraan, dokumentasi, dan pelaporan

Maks. 20% (Rp2.500.000,-)

Jumlah 1 rombongan belajar untuk 10 orang peserta didik Rp 12.500.000,-Catatan: Sesuaikan dengan jumlah rombongan belajar

Catatan: Sesuaikan dengan jumlah rombongan belajar

BAB III

TATA CARA PENYALURAN DAN PELAPORAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN KEAKSARAAN DASARKOMUNITAS ADAT TERPENCIL/KHUSUS

A. Prosedur Pengajuan Dana Bantuan

Prosedur pengajuan dana bantuan Pendidikan Keaksaraan Dasar Komunitas Adat Terpencil/Khusus adalah sebagai berikut:1. Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan melakukan koordinasi dan

sosialisasi pelaksanaan Pendidikan Keaksaraan Dasar Komunitas Adat Terpencil/Khusus melalui rapat koordinasi, surat edaran, dan website, serta mengidentifi kasi lembaga calon penyelenggara;

2. Lembaga berkoordinasi dan mengajukan usulan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk mendapatkan rekomendasi;

3. Lembaga mengusulkan BOP Pendidikan Keaksaran Dasar Komunitas Adat Terpencil/Khusus ke Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

B. Prosedur Penyaluran Bantuan

1. Proses Verifi kasi Penerima Bantuan Pendidikan Keaksaraan Dasar Komunitas Adat Terpencil/Khusus: a. Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan merekapitulasi usulan

yang masuk;b. Direktorat Pembinaan Pandidikan Keaksaraan dan Kesetaraan memverifi kasi

kelengkapan dan persyaratan usulan dari lembaga.2. Penetapan Penerima Bantuan

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang lembaga penerima BOP Pendidikan Keaksaraan Dasar Komunitas Adat Terpencil/Khusus yang disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

3. Penandatanganan Perjanjian Kerja samaJika kedua belah pihak sudah sepakat untuk melakukan kerja sama penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Dasar Komunitas Adat Terpencil/Khusus, PPK Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan selaku pihak pertama melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan lembaga penerima BOP Pendidikan Keaksaraan Dasar Komunitas Adat Terpencil/Khusus selaku pihak kedua.


4. Prosedur Pencairana. Pengajuan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang disetujui Bendahara Pengeluaran

Direktorat untuk penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM).b. SPM diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III.c. KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).d. Berdasarkan SP2D, Direktorat mengajukan pencairan dana BOP ke Bank penampung. e. Bank penampung menyalurkan dana BOP kepada lembaga penyelenggara Pendidikan

Keaksaraan Dasar Komunitas Adat Terpencil/Khusus.f. Lembaga menyelenggarakan Pendidikan Keaksaraan Dasar Komunitas Adat Terpencil/

Khusus sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pembelajaran Pendidikan Keaksaraan Dasar.

C. PelaporanSebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas, penerima dana bantuan berkewajiban untuk menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan. Laporan tersebut disampaikan kepada ke Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Ditjen PAUD dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan tembusan dinas pendidikan kabupaten/kota setempat.

Hal-hal yang perlu dilaporkan antara lain:1. Laporan pelaksanaan kegiatan (proses pembelajaran);2. Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah;3. Daftar perhitungan dana awal, penggunaan, dan sisa dana;4. Surat pernyataan bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan;5. Bukti surat setoran sisa dana ke rekening kas negara dalam hal terdapat sisa dana.

Laporan pelaksanaan kegiatan disampaikan paling lambat 2 minggu setelah kegiatan selesai dilaksanakan dengan merujuk ke format laporan kegiatan, sebagaimana format lampiran 2.

D. Ketentuan PerpajakanKewajiban perpajakan terkait dengan bantuan ini mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku. Contoh perhitungan pemungutan/pemotongan pajak terdapat dalam Format berikut:

1. Alat Tulis Kantor (ATK) dan bahan-bahan habis pakai dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

No NominalPajak

PPn PPh 221. Kurang dari Rp1.000.000,- - -2. Rp1.000.000,- s.d. < Rp2.000.000,- 10% -3. Rp2.000.000,- ke atas 10% 1,5%

Keterangan: Jika tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dikenakan tarif 100% lebih tinggi untuk PPh.Tata cara penghitungan pajak diatur sebagai berikut:Pembelian ATK senilai Rp1.000.000,- ke atas perlu dilakukan penghitungan Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Contoh: 1) Pembelian ATK Rp1.000.000,- DPP = 100/110 x Rp1.000.000,- = Rp909.091,- PPn = 10% x Rp909.091,- = Rp90.909,- 2) Pembelian ATK Rp2.000.000,- DPP = 100/110 x Rp2.000.000,- = Rp1.818.182,- PPn = 10% x Rp1.818.182,- = Rp181.818,- PPh Psl 22 = 1,5% x Rp1.818.182,- = Rp27.273,-

2. Pembuatan spanduk, penggandaan bahan ajar dan sejenisnya dikenakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku dan cara perhitungan seperti point a (alat tulis kantor dan bahan habis pakai).

3. Pembelian konsumsi dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

NominalPajak

PPn PPh 22 PPh 23Katering (berapapun nominalnya) - - 2%Non cateringKurang dari Rp1.000.000,- - - -Rp1.000.000,- s.d. < Rp2.000.000,- 10% - -Rp2.000.000,- ke atas 10% 1,5% -

Keterangan:a. Jika tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dikenakan tarif 100% lebih

tinggi untuk PPh.b. Tata cara penghitungan pajak diatur sebagai berikut:

• Pembelian konsumsi melalui katering tidak perlu dilakukan penghitungan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Contoh: Pembelian konsumsi melalui katering senilai Rp1.000.000,- PPh Pasal 23 = 2% x Rp1.000.000,- = Rp20.000,-

• Pembelian konsumsi non katering perlu dilakukan penghitungan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Contoh: 1) Pembelian konsumsi non katering senilai Rp1.000.000,-

DPP = 100/110 x Rp1.000.000,- = Rp909.091,- PPn = 10% x Rp909.091,- = Rp90.909,-

2) Pembelian konsumsi non katering senilai Rp2.000.000,- DPP = 100/110 x Rp2.000.000,- = Rp1.818.182,- Pn = 10% x Rp1.818.182,- = Rp181.818,- PPh Psl 22 = 1,5% x Rp1.818.182,- = Rp27.273,-

4. Sewa peralatan pelatihan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

NominalPajak

PPn PPh 23Kurang dari Rp1.000.000,- - 2%Rp1.000.000,- ke atas 10% 2%

Keterangan:Jika tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dikenakan tarif 100% lebih tinggi untuk PPh.

Tata cara penghitungan pajak diatur sebagai berikut:

• Sewa peralatan pelatihan di bawah Rp1.000.000,- tidak perlu dilakukan penghitungan Dasar Pengenaan Pajak (DPP).


Contoh: Sewa peralatan pelatihan di bawah Rp900.000,- PPh Pasal 23 = 2% x Rp900.000,- = Rp18.000,-

• Sewa peralatan pelatihan Rp1.000.000,- ke atas perlu dilakukan penghitungan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Contoh: Sewa peralatan pelatihan senilai Rp1.000.000,- DPP = 100/110 x Rp1.000.000,- = Rp909.091,- PPn = 10% x Rp909.091,- = Rp90.909,- PPh Psl 23 = 2% x Rp909.091,- = Rp18.182,-

5. Pembayaran honorarium dipotong pajak (PPh Pasal 21) dan disetorkan ke kas negara, dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Pajak Nominal

PPh Psl 21 5% atau 15% x Jumlah nominal = Jumlah yang diterimaPemotongan bagi PNS gol I dan II sebesar 0%Pemotongan bagi PNS gol III sebesar 5%Pemotongan bagi PNS gol IV sebesar 15%Pemotongan bagi Non PNS adalah sebesar 2,5%

6. Khusus untuk pembayaran uang harian dan transportasi perjalanan, tidak perlu dipungut pajak.

7. Pembayaran akomodasi dan konsumsi hotel tidak dikenakan pajak.

E. Sanksi

Bagi penerima dana yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan petunjuk teknis, maka tidak akan diberikan dana bantuan pada tahun berikutnya dan dapat diajukan ke jalur hukum.

BAB IV

TATACARA PENGEMBALIAN DANA BOPPENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR

DAERAH 3T DAN PAPUA

Dalam rangka tertib administrasi, lembaga penerima dana bantuan harus melakukan pengembalian dana bantuan kepada kantor kas negara. Adapun penyebab lembaga penerima harus mengembalikan dana bantuan antara lain:

1. Pembatalan oleh pihak Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan karena hal-hal tertentu yang berkaitan dengan masalah hukum;

2. Pembatalan oleh pihak lembaga penerima dana bantuan, karena hal-hal tertentu;

3. Terdapat sisa dana atas belanja terhadap komponen yang ada di RAB;

4. Adanya komponen belanja yang sudah masuk dalam RAB tetapi karena sesuatu hal tidak digunakan sampai kegiatan selesai dilaksanakan, dan

5. Hal-hal lain, yang tidak sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku setelah diaudit oleh auditor yang berwenang.

Mekanisme pengembalian dana bantuan diatur sebagai berikut:

1. Pengembalian belanja tahun anggaran berjalan (tahun 2018) disetor dengan menggunakan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) yaitu menggunakan aplikasi Simponi-PNBP/e-billing (dengan pemilihan menu Kementerian/Lembaga).

2. Pengembalian belanja yang disetor lewat tahun anggaran (tahun 2019) disetor dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) yaitu menggunakan aplikasi Simponi-PNBP/e-billing (dengan pemilihan menu Penerimaan Negara Lainnya).

Setelah melakukan input data di aplikasi Simponi/e-billing, lalu dicetak dan ditunjukkan ke Bank (BRI, Mandiri dan BNI) atau kantor pos terdekat untuk penyetoran dana dimaksud. Selanjutnya Bank akan menerbitkan Nomor Transaksi Pengembalian Negara (NTPN). Masa aktif pembuatan Simponi/e-billing adalah selama 7 hari kerja dan apabila lebih dari 7 hari kerja dari masa pembuatan Simponi/e-billing sudah tidak bisa digunakan lagi (kadaluarsa) sehingga harus dilakukan pembuatan Simponi/e-billing yang baru. Untuk informasi lebih lanjut dapat berkonsultasi dengan menghubungi:

Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Ditjen PAUD dan DikmasTelepon/Faks : 021-5725715/021-5725039E-mail : [email protected]


BAB V

SUPERVISI DAN PENGAWASAN

Pelaksanaan Supervisi dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Dasar Komunitas Adat Terpencil/KhususTahun 2018 dapat digambarkan dalam chart berikut:

Pengawasan oleh Aparat Penegak Hukum (APH), BPK, BPKP, Itjen Kemendikbud dan Aparat Pengawas lainnya, serta Masyarakat

7

Monitoring, Evaluasi, dan Supervisi oleh Unsur Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas6

Dana Bantuan diterima lewat

rekening Penerima Bantuan

1

Penerima Bantuan melaporkan bahwa dana

sudah diterima

2

Penerima Bantuan melaksanakan kegiatan sesuai

dengan perjanjian kerja sama dan petunjuk teknis

3

Penerima Bantuan

menyimpan dokumen dan administrasi

kegiatan

4

Penerima Bantuan menyampaikan laporan

sesuai juknis kepada Disdik Kab./Kota. Selanjutnya

Disdik menyampaikan rekap ke Direktorat Bindiktara

5

A. SupervisiSupervisi merupakan upaya pembinaan kepada penyelenggara untuk menjamin keberhasilan dan akuntabilitas penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Dasar. Supevisi dapat dilakukan oleh:

1. Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan2. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota3. Penilik/Pengawas Pendidikan Masyarakat

B. PengawasanPengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan dalam pendidikan keaksaraan lanjutan akan dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, serta instansi lain seperti: Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, BPKP/BPK/KPK dan masyarakat.

Aspek-aspek penting dalam pengawasan adalah:

1. Program dan proses pembelajaran2. Kemampuan tutor3. Dukungan manajerial4. Kompetensi lulusan peserta didik

C. Penutup

Petunjuk teknis ini diharapkan dapat menjadi acuan, rujukan, dan petunjuk bagi semua pihak yang berkepentingan dalam merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pengelolaan dana BOP Pendidikan Keaksaraan Dasar Komunitas Adat Terpencil/Khusus tahun 2018.

Kami sampaikan kepada semua pengelola lembaga agar ”jangan tergiur oleh berbagai rayuan yang modusnya penipuan untuk memperoleh dana BOP Pendidikan Keaksaraan Dasar oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sebagai contoh dalam bentuk iming-iming dan surat permintaan dana kepada lembaga”. Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan menyalurkan dana bantuan sesuai dengan petunjuk teknis secara profesional dan transparan.

Apabila ada hal yang belum jelas, dapat menghubungi langsung ke Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan dengan nomor:

Telepon dan Fax: 021-5725715/021-5725039 E-mail : [email protected]

Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini, akan ditindaklanjuti dengan surat edaran atau surat resmi Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan.

Demi kemajuan bangsa dan negara kita, mari bersama-sama kita laksanakan program ini dengan sebaik-baiknya. Jangan Takut Lapor Kasus Pungli. Jika dinilai sudah memiliki cukup buk , laporan akan diteruskan ke kelompok kerja (pokja) penindakan. Laporan yang dinilai belum memiliki cukup buk akan ditangani oleh pokja intelijen. Silahkan lapor dengan menghubungi: SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR

Jl. Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat 10110Email : [email protected] Call Center : 0821 1213 1323 SMS : 1193 Telp : 0856 8880 881 / 0821 1213 1323 No Fax : 021-3453085Website : www.saberpungli.id

Jadikanlah wadah ini sebagai alat aspirasi rakyat yang disampaikan dengan bahasa, sudut pandang, dan dukungan posi f. Wadah ini terbuka untuk siapapun yang hendak melakukan pelaporan. Apabila ada kekurangan dan keterbatasan dalam hal proses pelaporan di aplikasi kami, mohon diinformasikan agar segera dilakukan perbaikan.

Direktur Jenderal,

ttd

Harris IskandarSalinan sesuai dengan aslinya, Kepala Bagian Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian,

Agus Salim NIP 196308311988121001Agus SSSSSalim


Lampiran 1: Format Usulan/Proposal Lembaga

a. Cover

PROPOSAL

Pendidikan Keaksaraan Dasar

Komunitas Adat Terpencil/Khusus

Tahun 2018

Diajukan Kepada:

Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan KesetaraanDirektorat Jenderal PAUD dan Dikmas, Kemdikbud

Kompleks Kemdikbud, Gedung E Lantai 8Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Diajukan Oleh:

Lembaga : ………………………………………………

Alamat Lengkap: ……………………………………………….

………………………………………………

………………………………………………

Telepon/HP : ………………………………………………

E-mail/website : ………………………………………………

SALINAN LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL PENYELENG-GARAAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR KOMUNITAS ADAT TERPENCIL/KHUSUS TAHUN 2018

FORMULIR ISIAN

b. Pakta Integritas

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ……………………………………………

Jabatan : Ketua Lembaga

Nama Lembaga : …………………………………………….

Alamat Lengkap Lembaga : ……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

dalam rangka penyelenggaraan bantuan operasional penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Dasar Komunitas Adat Terpencil/Khusus tahun 2018 dengan dengan ini menyatakan:

1. Tidak akan melakukan komunikasi yang mengarah kepada korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN);

2. Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme;3. Tidak akan memberikan sesuatu yang berkaitan dengan urusan penyaluran dana

bantuan yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gratifi kasi;4. Akan mengikuti proses penyaluran bantuan secara bersih, transparan, dan profe-

sional untuk memberikan hasil yang terbaik sesuai dengan ketentuan peraturan pe-rundang-undangan;

5. Akan menggunakan dana bantuan sesuai dengan usulan yang tercantum dalam pro-posal dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, ber-sedia menerima sanksi administratif dan/atau dilaporkan secara pidana;

7. Menerima sanksi pencantuman dalam daftar hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana

.......................................... 2018

..................................................


c. Rekomendasi

KOP Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota …..……

SURAT REKOMENDASINomor:…………………………………………

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ………………………………………………………Jabatan : ………………………………………………………

dengan ini menyatakan bahwa:Nama Lembaga : ………………………………………………………Ketua Lembaga : ……………………………………………………… Alamat : ………………………………………………………Nomor Telepon/HP : ………………………………………………………e-mail/website : ………………………………………………………

Lembaga ini memiliki kredibilitas dan kemampuan serta akses untuk melaksanakan Pendi-dikan Keaksaraan Dasar Komunitas Adat Terpencil/Khusus …………………, sehingga di-anggap layak mengajukan BOP Pendidikan Keaksaraan Dasar Komunitas Adat Terpencil/Khusus tahun 2018 kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Demikian rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

…………………, ……… 2018Kepala Dinas PendidikanKabupaten/Kota…....................……

……………………………NIP

d. Format Isian Usulan/Proposal

PENGAJUAN BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAANPENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR KOMUNITAS ADAT TERPENCIL/KHUSUS

TAHUN 2018Yang bertandatangan di bawah ini, ketua lembaga …………………. mengusulkan BOP Pendidikan Keaksaraan Dasar Komunitas Adat Terpencil/Khusus dengan perincian sebagai berikut:

A. IDENTITAS LEMBAGA1. NAMA LEMBAGA2. ALAMAT LENGKAP Jalan:

Dusun:Desa:Kecamatan:Kabupaten:Propinsi:

3. NOMOR TELP/HP/FAX4. ALAMAT EMAIL5. REKENING BANK:

a. Nama Bank/Cabang/Unitb. Nomor Rekening c. Atas Nama

6 NPWPa. Nomorb. Atas nama

B. IDENTITAS LAINNAMA KETUA NAMA SEKRETARISNAMA BENDAHARALAINNYA (Anggota)

C. IDENTITAS TUTOR

NO. NAMAJENIS

KELAMIN UMUR PENDIDIKANPENGALAMAN

MENJADI TUTOR

ALAMAT SESUAI

KTPL P

D. IDENTITAS PENDUDUK BUTA AKSARA

NO NAMAJENIS

KELAMINUSIA

(tahun) NIK ALAMAT SESUAI KTP PEKERJAAN

L P

E. LOKASI PELAKSANAAN PENDIDIKAN MULTIKEAKSARAAN

NO. LOKASI JUMLAH NAMA TUTORROMBONGAN BELAJAR

JUMLAH


F. SARANA DAN PRASARANA YANG DIMILIKINO. JENIS SARANA/PRASARANA JUMLAH KONDISI

G. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)/PERHITUNGAN DANA AWAL

No. Komponen yang Dibiayai Perincian Jumlah

1.Persiapan kegiatan pembelajaran (Maks. 10%)

- Identifi kasi calon peserta didik (3%)- Penyediaan alat tulis pembelajaran 10 orang peserta

didik (7%)

2.Pembelajaran dan penilaian(Maks. 30%)

- Penyusunan dan/atau pembelian bahan ajar dan/atau bahan praktek (13%)

- Bantuan motivasi peserta didik (12%)- Penggandaan soal, penyelenggaraan penilaian, peng-

o lahan hasil penilaian, dan penulisan SUKMA (5%)

3.Transportasi 2 orang tutor untuk 10 orang peserta didik (Maks. 40%)

Transportasi 2 tutor selama kegiatan

4. Pengelolaan kegiatan(Maks. 20%)

Transportasi penyelenggara, evaluasi penyelenggaraan, dokumentasi, dan pelaporan

Jumlah 1 rombongan belajar untuk 10 orang peserta didik Rp12.500.000,-

Jumlah rombongan belajar …………. x Rp12.500.000 Rp …………

H. PROSES PEMBELAJARAN

Uraikan rencana proses pembelajaran dari awal sampai akhir secara deskriptif naratif.1. Rencana pembelajaran2. Bahan ajar3. Metode pembelajaran4. Penilaian/evaluasi.

Demikian usulan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih

.................., ...........................2018

Ketua Lembaga

………………………………………

Lampiran:

1. Fotocopy izin operasional/legalitas lembaga;2. Fotocopy Buku Rekening atas nama lembaga;3. Fotocopy NPWP atas nama lembaga;4. Fotocopy KTP Ketua lembaga;

Lampiran 2: Format Laporan Pelaksanaan Kegiatan

LAPORAN

PELAKSANAAN BOP PENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR

KOMUNITAS ADAT TERPENCIL/KHUSUS

TAHUN 2018

Disampaikan Kepada:

DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN DAN KESETARAANU.p. SUBDIT KEAKSARAAN DAN BUDAYA BACA

Kompleks Kemdikbud, Gedung E Lantai 8Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Oleh:

Nama : .....................................................................Alamat Lengkap : .....................................................................No. Telp./HP/Faks : .....................................................................Alamat Email : .....................................................................

Sistematika Laporan

Berdasarkan persetujuan atas proposal yang telah kami susun serta perjanjian kerjasama dengan Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Lembaga ………………….., kami melaporkan sebagai berikut:

A. Kegiatan Pembelajaran Pendidikan Keaksaraan Dasar yang dilaksanakan:NO WAKTU

PELAKSANAANMATERI YANG

DIAJARKANMETODE BAHAN AJAR EVALUASI

1. Hari….Tanggal ….

2. Hari….Tanggal ….

3. dst.Dapat dikembangkan sesuai RPP

B. Proses Pembelajaran Pendidikan Keaksaraan Dasar

Uraikan proses pembelajaran dari awal sampai akhir termasuk kendala yang dihadapi dan solusinya secara deskriptif naratif.


C. Daftar Peserta Didik yang Dibelajarkan NO NAMA JENIS

KELAMINUSIA

(TAHUN)ALAMAT SESUAI

KTPPEKERJAAN

1.2.3.

dst.

D. Hasil Pembelajaran

1. Jumlah peserta didik yang dinyatakan lulus/memperoleh SUKMA … orang

NO NAMA JENIS KELAMIN

USIA(TAHUN)

ALAMAT SESUAI KTP

NILAI SUKMA

1.2.3.

dst.2. Jumlah peserta didik yang tidak lulus/tidak memperoleh SUKMA … orang, jelaskan

alasannyaNO NAMA JENIS

KELAMINUSIA(THN)

ALAMAT SESUAI KTP

NILAI ALASAN TIDAK LULUS

1.2.3.

E. Lampiran yang harus disertakan:

1. Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah;

2. Daftar perhitungan dana awal, penggunaan, dan sisa dana;

3. Fotocopy buku kas umum;

4. Bukti surat setoran sisa dana ke rekening kas negara dalam hal terdapat sisa dana.

5. Surat pernyataan bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan;

6. Surat pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan;

7. Foto-foto/video pelaksanaan pembelajaran

…………………, ….…2018

Ketua Lembaga,

……………………………

KOP LEMBAGA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN OPERASIONAL


yang bertanda tangan di bawah ini:1. Nama Lembaga : ............................................................. 2. Nama Ketua : .............................................................. 3. Alamat Lembaga : .............................................................. 4. Nama Bantuan : BOP Pendidikan Keaksaraan Dasar Komunitas Adat Terpencil/Khusus

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor ................................ dan Perjanjian Kerja Sama Nomor ......................, telah menerima Bantuan ................ dengan nilai nominal sebesar Rp. .............................(....................................).

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyampaikan laporan pertanggung jawaban bantuan sebagai berikut:

1. Laporan Penggunaan Jumlah Dana a. Jumlah total dana yang diterima : ........................(........................)b. Jumlah total dana yang dipergunakan : ........................(........................)c. Jumlah total sisa dana : ........................(........................)

2. Telah menyelesaikan seluruh pekerjaan (100%) Bantuan Operasional ............. berdasarkan Perjanjian Kerja Sama tersebut di atas.

Berdasarkan hal tersebut di atas, saya dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa: 1. Bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan

Keaksaraan Dasar Komunitas Adat Terpencil/Khusus sebesar Rp. ............................. (.............................) telah kami simpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

2. Telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar Rp. .................. (........................) sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir.*)

3. Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Dasar Komunitas Adat Terpencil/Khusus mengakibatkan kerugian Negara, maka saya bersedia dituntut pergantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian laporan pertanggungjawaban Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Dasar Komunitas Adat Terpencil/Khusus ini kami buat dengan sesungguhnya dan penuh tanggung jawab.

.............................., 2018 Pimpinan/Ketua Lembaga

.......................................

Materai

Rp. 6.000,-

Lampiran 3. Format Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah


Lampiran 4. Format Daftar Perhitungan Dana Awal, Penggunaan, dan Sisa Dana

a. Daftar Perhitungan Dana Awal


1. Persiapan kegiatan pembelajaran (Maks. 10%)

2. Pembelajaran dan penilaian (Maks. 30%)

3. Transportasi 1 orang tutor untuk 10 orang peserta didik (maks. 40%)

4. Pengelolaan kegiatan (Maks. 20%)

Jumlah 1 rombongan belajar untuk 10 orang peserta didik Rp12.500.000,-Jumlah rombongan belajar…….. x Rp……. Rp …………

…..……….., ……………2018Ketua Lembaga……………,

...........................................

b. Daftar Perhitungan Penggunaan dan Sisa Dana


1. Persiapan kegiatan pembelajaran (Maks. 10%)

2. Pembelajaran dan penilaian (Maks. 30%)

3. Transportasi 1 orang tutor untuk 10 orang peserta didik (maks. 40%)

4. Pengelolaan kegiatan (Maks. 20%)

Jumlah Rp …………Sisa Dana Rp …………

………….., ……………2018

Ketua Lembaga …………,

......................................

Lampiran 5. Surat Pernyataan Bahwa Pekerjaan Telah Selesai Dilaksanakan;

PERNYATAAN PEKERJAAN TELAH SELESAI DILAKSANAKAN


1. Nama lengkap : ………………………………………………………

2. Jabatan : Ketua Lembaga …………………………………

3. Alamat : …………………………………………………..

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa pekerjaan pelaksanaan BOP Pendidikan Keaksaraan Dasar Komunitas Adat Terpencil/Khusus telah selesai dilaksanakan. Apabila dikemudian hari ternyata masih terdapat kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Dasar Komunitas Adat Terpencil/Khusus yang dilaksanakan oleh lembaga kami yang belum selesai, maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bukti-bukti dan laporan terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Dasar Komunitas Adat Terpencil/Khusus yang kami kelola telah saya laporkan dalam laporan lengkap yang disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan.

Demikian Surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

………………….., …………… 2018

Pimpinan/Ketua Lembaga ………………………..

……………………………………

Materai

Rp. 6.000,-


Lampiran 6. Surat Pernyataan Bahwa Bukti-Bukti Pengeluaran Telah Disimpan;

PERNYATAAN BUKTI-BUKTI PENGELUARAN TELAH DISIMPAN


1. Nama lengkap : …………………………………………………….…

2. Jabatan : Ketua Lembaga ………………………………………

3. Alamat : ………………………………………………………

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa bukti-bukti pengeluaran telah kami simpan dengan baik sebagai bahan dan kelengkapan dokumen penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Dasar Komunitas Adat Terpencil/Khusus yang kami laksanakan pada tahun 2018.

Apabila di kemudian hari ternyata masih ada bukti-bukti pengeluaran yang tidak sesuai dengan kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Dasar Komunitas Adat Terpencil/Khusus yang dilaksanakan oleh lembaga kami, maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bukti-bukti dan laporan terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Dasar Komunitas Adat Terpencil/Khusus yang kami kelola telah saya laporkan dalam laporan lengkap yang disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan.

Demikian Surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

………………….., ………… 2018

Pimpinan/Ketua Lembaga …………

……………………………………

Lampiran 7. Format Contoh Buku Kas Umum

Contoh Buku Kas Umum

Kegiatan :Nama Lembaga :Alamat Lengkap :Tanggal Penerimaan :Tahun Anggaran :

Tgl NomorKode

NomorBukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

1 2 3 4 5 6 7

…………………., 2018

Mengetahui, Dibuat oleh,

Ketua Lembaga Bendahara

Direktur Jenderal,

ttd

Harris IskandarSalinan sesuai dengan aslinya, Kepala Bagian Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian,

Agus Salim NIP 196308311988121001

30 PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

Documents

Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan ...sibopaksara.kemdikbud.go.id/uploads/2018-10/tampilan-juknis-kat.pdfPeraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian