MONOPOLI TAKSIDI BANDARA

INTERNASIONALSULTAN HASANUDDIN

MAKASSAR Armedia LintangDiyah PramitaFeriawan Aji AryantoIla NurhidayatiMuhammad Rifky Refinaldi

I. PENDAHULUAN

Video 1

Video 2

• Jasa Taksi Bandara Pelayanan jasa taksiyang dikelola oleh pihak pengelola bandara

• Pihak pengelola yakni PT. Angkasa Pura I (selanjutnya disebut ‘AP I’) memilikilayanan angkutan taksi di bandara yang bernama Kopsidara (Koperasi TaksiBandar Udara Hasanuddin)

• Taksi bandara dalam operasionalnya diberikan kebebasan untuk mengangkut penumpang dari dan ke bandara, mesin agrometer tidak dipergunakan, menggunakan tarif yang telah ditentukan oleh koperasi taksi bandara.

• Dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat oleh pihak pengelola yakni PT. AP I

• Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan pemeriksaan adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dengan indikasi:

1. Pembatasan operator yang dilakukan oleh AP I

2. Pembatasan unit armada operator kecuali Taksi Kopsidara

3. Biaya operasional angkutan yang ditetapkan secara berlebihan

• Realisasinya, AP I membuka kesempatan berusaha kepada 7 operator angkutan darat (taksi, sewa, dan bus) yang sebelumnya pernah mengajukan permohonan kepada AP I, yakni:

1. Perusda Maros : 10 taksi/sewa2. CV. Anugerah Karya : 10 taksi/sewa3. PT. Bandar Avia Mandiri: 10 taksi/sewa4. Primkopau Lanud Hasanuddin: 10 taksi5. PT. Bosowa Utama : 10 taksi6. PT. Putra Transport Nusantara: 10 taksi7. Perum Damri : 2 bus

II. DASAR HUKUM

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat:

Pasal 1 UU No. 5 Tahun 1999

1. Angka (3): penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan/atau jasa.

2. Angka (5): orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

3. Angka (6): persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

4. Angka (10): pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan/atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan/atau jasa tersebut

5. Angka (17): setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999

(1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

(2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:a. Barang dan/atau jasa yang bersangkutan belum

ada substitusinya; atau b. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat

masuk ke dalam persaingan usaha barang dan/atau jasa yang sama; atau

c. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1999

Mengatur mengenai penguasaan pasar menyebutkan bahwa:

Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat berupa:

a) Menolak dan/atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau

b) Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu; atau

c) Membatasi peredaran dan/atau penjualan barang dan/atau jasa pada pasar bersangkutan; atau

d) Melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

III. PERMASALAHAN

Kronologi Masalah

Sekretarian KPPU menerima LPHM tentang adanya

praktek monopoli taksi bandara oleh

Kopsidara

KPPU menerbitkan penetapan Nomor 82/KPPU/PEN/VII/

2009 tanggal 29 Juli 2009 untuk

melakukan pemerikasaan

lebih lanjut (29 Jul 09- 9 Sep 09)

Tim Pemeriksa merekomendasika

n kepada Rapat Komisi agar

pemeriksaan dilanjutkan

Tim KPPU membuat Laporan Pemeriksaan yang

berisi dugaan pelanggaran pasal

17 dan pasal 19 huruf (a), (c) dan

(d) UU No. 5/1999 dan fakta-fakta

pelanggaran

Fakta-fakta pelanggaran

1• Tahun 1995 Koperasi Taksi Bandara (Kopsidara) mulai dioperasikan

di Sultan Hasanudin

2• Hanya taksi yang tergabung di Kopsidara yang diperbolehkan

beroperasi dan mengambil penumpang di Bandara Sultan Hassanudin

3 • Keberdaan Kopsidara diperkuat oleh SK Gub Sulsel No 194/2003

4• Dilakukan advokasi sehingga tgl 12 Des 08, PT AP I mengeluarkan

AP1.499/OP.90.2.5/2008/DU-B

5 • Realisasinya PT AP I membuka kesempatan kepada 7 operator taksi

6• Berdasarkan Data Dinas Perhub Prov Sul Sel terdapat 5 operator

taksi yang tidak mendapat kesempatan untuk beroperasi di Bandara

7• PT AP I Cabang Bandara Internasional Sultan Hasanudin

menetapkan pembatasan kuota masing-masing 10 unit/operator+ biaya operasional

Diduga adanyaPelanggaran pasal

17 dan pasal 19 UUNomor 5 Tahun

1999 terkait JasaPelayanan Taksi

Putusan KPPU No. 18/KPPU-I/2009

8 Maret 2010KPPU mengajukan putusan No.

18/KPPU-I/2009 dan dinyatakan batal oleh PN Makassar melalui keputusan

No. 01/Pdt.KPPU/2010/PN.Mks tanggal 26-july-2010.

1. Menyatakan pihak AP I tidakmelanggar 17 UU No. 5/1999 dan Pasal 19 (c) UU No. 5/1999

3. KPPU memerintahkan AP I memberikan kesempatanoperator taksi lain yg telahmendapat perizinan dari dinasperhubungan Sulawesi Selatan untuk beroperasi di bandara

4. Menghukum AP I membayar denda sebesar Rp. 1M yang harus disetor ke Kas Negara

2. AP I melanggar Pasal 19 huruf (a) dan (b) UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

23 maret 2011 KPPU mengajukan permohonan kasasi

kepada MA dan MA mengabulkan permohonan kasasi KPPU

Pertimbangan Keputusan MA (Mahkamah Agung)

1. Bahwa 2 (dua) dari 7 (tujuh) operator yang beroperasi di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin (Primkopau Lanud Hasanuddin dan CV. Anugerah Karya) belum mendapat izin beroperasi dari Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Bahwa terdapat operator taksi lain (PT. Lima Muda Nusantara dan kawan-kawan) yang telah memiliki izin operasi dari Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan justru tidak memperoleh izin jasa layanan taksi dari termohon kasasi, sehingga terbukti adanya diskriminasi.

3. Bahwa berdasarkan fakta hukum, PT. Angkasa Pura (Persero) cabang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar salah menerapkan kebijakan, menghalangi pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha (hanya beberapa operator yang diizinkan), sehingga menimbulkan diskriminasi dan monopoli (melanggar Pasal 19 huruf (a) dan Pasal 19 huruf (d) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat).

Rumusan Masalah

Apakah ada dugaan Pelanggaran Pasal 17 dan 19 huruf (a), (c), dan (d) UU Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin terkait Jasa Pelayanan Taksi?

Bagaimana keputusan KPPU dalam memutuskan masalah dalam kasus monopoli taksi di Bandara International Sultan Hassanudin Makassar? Dan analisis kelompok kami?

IV. PEMBAHASAN

Dugaan Pelanggaran Pasal 17 UU No. 5/1999

Berdasarkan pasal 17 ayat 2 huruf(c) yang menyatakan bahwa:

“suatu pelaku usaha atau satukelompok pelaku usaha menguasailebih dari 50% pangsa pasar satujenis barang atau jasa tertentu”

Pada Faktanya TaksiKopsidara menguasai lebihdari 50% pangsa pasar di

Bandara Sultan Hasanuddin Makassar

Sudah jelas PT AP I

melanggarpasal 17

Dugaan Pelanggaran Pasal 19 UU No. 5/1999

Berdasarkan pasal 19 huruf(a) dan (d) yang dimana

adanya menghalangi danpraktek diskriminasi terhadap

pelaku usaha lainnya

Pada faktanya Kopsidaramelakukan pembatasan

operator dan pengaturanharga operasional dan

pembatasan jumlah armada.

Analisis kelompok:

Setuju,

PT. AP I cabang Makassarmenguasai lebih dari 50%pangsa pasar dengan 185 unitdari kopsidara.

Putusan KPPU No. 18/KPPU-I/2009

AP I melanggar Pasal 19 huruf (a) dan (b) UU No. 5/1999tentang Larangan Praktik

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

• PT. AP I cabang Makassar terbukti menetapkan biaya operasional angkutan darat dibandara International Sultan Hassanudin.

• Pihak PT. AP I cabang Makassar membatasai peredaran unit operator bandara hanya sekitar 10 unit, sedangkan takti kopsidara tidak ada pembatasan.

V. KESIMPULAN & SARAN

Kesimpulan

• PT. AP I Cabang Makassar tidak terbukti melanggar Pasal 17 dan Pasal 19 huruf (c) UU Nomor 5/1999.

• PT. AP I Cabang Makassar terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf (a) dan (d) UU Nomor 5/1999.

• KPPU dalam memutuskan ada atau tidaknya pelanggaran tidak menggunakan pendekatan per-se illegal tetapi KPPU menilai keputusan akhir dengan melihat beberapa pertimbangan (rule of reason)

Saran

• Memerintahkan PT. AP I CabangBandara Sultan HassanudinMakassar membuka kesempatan bagi operator taksi yang telah memiliki Izin Operasi dari Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan untuk mendapatkan Izin Berusaha di bandara.

• Lebih memperketat penyeleksian operator taksi di wilayah Makassar yang ingin beroperasi di bandara Sultan Hassanudin