bpm.umg.ac.idbpm.umg.ac.id/aset/images/download/STANDAR SPMI 2020 (1).pdf · 2020-07-02 · UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK Kode/No : Std.JD/SPMI/001 Tanggal : 10 – 02 - 2020 STANDAR

The Power of Islamic EnterpreneurshipJl. Sumatera 101 Gresik Kota Baru (GKB) Gresik 61121Tlp. (031)3951414. Fax. (031) 3952585http:// www.umg.ac.id, e-mail:[email protected]

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIKBADANPENJAMINANMUTU

STANDARSPMI

Februari, 2020

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK

Kode/No : Std.JD/SPMI/001

Tanggal : 10 – 02 - 2020

STANDAR JATIDIRI

Revisi : 0

Halaman : 2 dari 5

1. Visi dan Misi

Universitas

Muhammadiyah

Gresik

Visi Universitas Muhammadiyah Gresik

Tahun 2030 Menjadi Universitas Unggul, Mandiri yang dijiwai dengan Nilai-nilai

Entrepreneurship Islami

Misi

a. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang

berkualitas dan terukur melalui pendidikan senyatanya (the realistic education),

b. Menyelenggarakan Universitas yang mandiri dengan tata kelola yang baik (Good

University Governance);

c. Menyelenggarakan proses pembelajaran kewirausahaan yang Islami untuk menghasilkan

output lulusan yang siap hidup di dunia global.

2. Rasional Standar

Jatidiri

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan

Pengelolaan Perguruan Tinggi (diundangkan pada tanggal 4 Februari 2014) serta Peraturan

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar

Nasional Pendidikan Tinggi (diundangkan pada tanggal 28 Desember 2015) yang merupakan

peraturan pelaksanaan UU Nomor 12 Tahun 2012 mengatur lebih lanjut tentang kewajiban

Perguruan Tinggi untuk mengembangkan dan menyelenggarakan SPMI. Sesuai peraturan

perundang-undangan, pengembangan SPMI wajib didasarkan pada Standar Nasional

Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan, Standar

Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan

satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

Secara keseluruhan, SN Dikti terdiri atas 24 (dua puluh empat) standar, meliputi 8

(delapan) Standar Nasional Pendidikan, 8 (delapan) Standar Nasional Penelitian, dan 8

(delapan) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Standar Jati diri tidak termasuk

dalam 24 (dua puluh empat) standar tersebut, dan dengan demikian merupakan standar

yang ditetapkan oleh UMG di atas SN Dikti. Standar Jati diri dipandang sangat penting untuk

ditetapkan, karena merupakan jiwa dan pemberi arah bagi penyelenggaraan Pendidikan

Tinggi di UMG serta pengelolaan insitusi yang menjadi pedoman dan acuan bagi sivitas

akademika dan seluruh pemangku kepentingan.

3. Pihak yang

Bertanggung

Jawab Untuk

Mencapai Standar

Jatidiri

a. Badan Pembina Harian

b. Rektor

c. Pimpinan Lembaga, UPT dan Biro yang terkait dengan Standar Jati Diri

d. Dosen dan tenaga kependidikan

4. Definisi Istilah a. Sebagai Amal Usaha Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah Gresik (UMG)

menetapkan pendirian dan pandangan hidupnya berdasarkan nilai-nilai Al-Islam

Kemuhammadiyahan dan nilai-nilai akademik.

b. Jati diri UMG terdiri dari tiga aspek: kepribadian, keunikan, dan identitas diri. Setiap

organisasi pasti berbeda, masing-masing memiliki ciri khas masing-masing yang

menandakan bahwa itu adalah penciri khasnya.

c. Jati diri di UMG diwujudkan dalam perwujudan tanggung jawab pengelolaan pengajaran,

penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan dakwah Islamiyah.

5. Pernyataan Isi

Standar Jatidiri

a. Para pemangku kepentingan UMG wajib memahami dan mengimplementasikan Visi,

misi, tujuan, dan sasaran Universitas dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dan

pengelolaan institusi, dan pemutakhirkan.

b. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan wajib memahami, serta mengimplementasikan

Pernyataan Mutu UMG dalam pengelolaan institusi.

c. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan wajib memperkenalkan dan menjadikan simbol-

simbol UMG sebagai penanda jati diri UMG kepada publik.



Tanggal : 10 – 02 - 2020

STANDAR JATIDIRI

Revisi : 0

Halaman : 3 dari 5

6. Strategi

Pelaksanaan

Standar Jatidiri

a. UMG memiliki pedoman jati diri.

b. Sosialisasi standar jati diri ke seluruh pemangku struktural UMG.

c. Melakukan monitoring dan evaluasi standar Jati diri.

d. Melakukan audit pelaksanaan jati diri setiap tahun.

7. Indikator

Ketercapaian

Standar Jatidiri

Nomenklatur UMG:

UMG memiliki nomenklatur sesuai dengan SK Pendirian.

Nama Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah dapat disingkat, dan singkatannya dapat

dipergunakan sebagai identitas resmi.

Simbol UMG:

Logo yang sesuai dengan ketentuan majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.

Stempel resmi terstandar.

Bendera UMG, dan Fakultas terstandar.

Kop surat yang terstandar.

Hymne UMG (HAKI) - Mars UMG (HAKI) - Motto/tagline PTM (HAKI)

Legalitas UMG:

Universitas:

Memiliki SK Pendirian dari pemeritah.

Memiliki SK Penetapan dari PP Muhammadiyah.

Memiliki Akreditasi Institusi dari BAN PT.

Fakultas:

Memiliki SK Pendirian dari Pimpinan UMG.

Memiliki SK Penetapandari PP Muhammadiyah.

Sekolah Pascasarjana:

Memiliki SK Pendirian.

Memiliki SK Izin Operasional yang masih berlaku.

Program Studi:

Memiliki SK Pendirian.

Akreditasi BAN PT yang masih berlaku.

Statuta UMG

Disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Pimpinan UMG

Berisi komponen yang sesuai dengan ketetapan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah,

atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditinjau kembali setiap 5 tahun.

Disyahkan oleh Senat Universitas dan Majlis Diktilitbang PP Muhammadiyah.

Renstra UMG

Disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Pimpinan UMG

Berisi berbagai komponen yang sesuai dengan ketetapan Majlis Diktilitbang PP

Muhammadiyah, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berlaku selama 5 tahun dan wajib disusun kembali.

Dievaluasi setiap tahun.

Disahkan oleh Senat Universitas dan Majlis Diktilitbang PP Muhammadiyah.

Setiap Fakultas/Program Pascasarjana memiliki Renstra dan Renop (Rencana Operasional)

untuk Fakultas/SPs.


Rumusan visi memiliki komponen: kejelasan dan kerealistikan.

Visi UMG disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Pimpinan UMG dengan melibatkan

berbagai komponen termasuk stakeholder.

Visi UMG sejalan dengan Visi Muhammadiyah.

Visi UMG disahkan oleh Senat Universitas.

Visi UMG ditetapkan dengan SK Pimpinan UMG.



Tanggal : 10 – 02 - 2020

STANDAR JATIDIRI

Revisi : 0

Halaman : 4 dari 5

Visi Fakultas disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Dekan.

Visi Fakultas sejalan dengan Visi UMG dan Visi Muhammadiyah.

Visi Fakultas disahkan oleh Senat Fakultas.

Visi Fakultas ditetapkan dengan SK Pimpinan UMG.

Visi Sekolah Pascasarjana disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Direktur.

Visi Sekolah Pascasarjana sejalan dengan Visi UMG dan Visi Muhammadiyah.

Visi Sekolah Pascasarjana disahkan oleh Senat Universitas.

Visi Sekolah Pascasarjana ditetapkan dengan SK Pimpinan UMG.

Visi Program Studi disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Pimpinan UMG

Visi Program Studi sejalan dengan visi Fakultas, UMG, dan Visi Muhammadiyah.

Visi Program Studi disahkan oleh Senat Fakultas/SPs/Universitas.

Visi Program Studi ditetapkan dengan SK Pimpinan UMG.

Visi Lembaga, Pusat Studi, dan Unit lainnya ditetapkan dengan SK Pimpinan UMG

Misi UMG

Misi adalah penjabaran dari visi yang telah ditetapkan.

Misi berisi pelaksanaan Catur dharma UMG.

Misi UMG disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK pimpinsn UMG dengan melibatkan

berbagai komponen termasuk stakeholder.

Misi UMG disahkan oleh Senat UMG.

Misi UMG ditetapkan dengan SK Pimpinan UMG.

Misi Fakultas disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Dekan.

Misi Fakultas disahkan oleh Senat Fakultas.

Misi Fakultas ditetapkan dengan SK Pimpinan UMG.

Misi Program Pascasarjana disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Direktur.

Misi Program Sekolah Pascasarjana disahkan oleh Senat Universitas.

Misi Program Sekolah Pascasarjana ditetapkan dengan SK Pimpinan UMG.

Misi Program Studi disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Dekan/ Direktur SPs.

Misi Program Studi disahkan oleh SenatFakultas/SPs.

Misi Program Studi ditetapkan dengan SK Pimpinan UMG.

Misi Lembaga, Pusat Studi, dan Unit lainnya ditetapkan dengan SK Pimpinan UMG Tujuan

UMG

Tujuan UMG disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Pimpinan UMG.

Tujuan UMG adalah capaian dari Misi yang telah ditetapkan.

Tujuan UMG disahkan oleh Senat UMG.

Tujuan UMG ditetapkan dengan SK Pimpinan UMG.

Tujuan Fakultas disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Dekan.

Tujuan Fakultas adalah capaian dari Misi Fakultas.

Tujuan Fakultas disahkan oleh Senat Fakultas.

Tujuan Fakultas ditetapkan dengan SK Pimpinan UMG.

Tujuan Sekolah Pascasarjana disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Direktur. - Tujuan

Sekolah Pascasarjana adalah capaian dari Misi Sekolah Pascasarjana.

Tujuan Sekolah Pascasarjana disahkan oleh Senat Universitas.

Tujuan Sekolah Pascasarjana ditetapkan dengan SK Pimpinan UMG.

Tujuan Program Studi disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK

Dekan/Direktur/Pimpinan UMG.

Tujuan Program Studi adalah capaian dari Misi Program Studi.

Tujuan Program Studi disahkan oleh Senat Fakultas/SPs/UMG.

Tujuan Program Studi ditetapkan dengan SK Pimpinan UMG.

Tujuan Lembaga, Pusat Studi, dan Unit lainnya ditetapkan dengan SK Pimpinan UMG

Sasaran dan Strategi UMG



Tanggal : 10 – 02 - 2020

STANDAR JATIDIRI

Revisi : 0

Halaman : 5 dari 5

Sasaran dan Strategi pencapaian UMG disusun oleh Pimpinan UMG.

Sasaran dan Strategi pencapaian Fakultas disusun oleh pimpinan Fakultas.

Sasaran dan Strategi pencapaian Sekolah Pascasarjana disusun oleh pimpinan Sekolah

Pascasarjana.

Sasaran dan Strategi Program Studi disusun oleh pimpinan Program Studi.

Strategi Pencapaian berisi aktivitas yang terukur untuk mencapai tujuan, misi, dan visi yang

telah ditetapkan.

Strategi pencapaian disusun secara bertahap dan mempunyai target pencapaian yang jelas.

Indikator Tambahan:

Domisili UMG

Domisili PTM di wilayah provinsi Jawa Timur atau di lingkungan LLDIKTI Wilayah

VII/Kopertais Wilayah IV.

Lokasi Kampus di Jl. Sumatera 101 GKB (Gresik Kota Baru) Randuagung Gresik, Lokasi

Kampus merupakan milik sendiri dan atau dengan cara lain yang sah.

UMG

Penyelenggaraan Perkuliahan

Perkuliahan dilaksanakan di kampus sendiri dan atau tempat lain yang sah.

Tidak diperkenankan melaksanakan kelas jauh.

Menyelenggarakan pendidikan jarak jauh berbasis ICT atau bentuk lain yang sejenis setelah

mendapat izin pihak Kemenristekdikti atau Kemenag atau peraturan dan

perundangundangan yang berlaku.

Waktu perkuliahan dilaksanakan pada pagi, siang, sore, dan malam hari.

Tidak menyelenggarakan kelas hanya Sabtu Minggu atau perkuliahan yang bertentangan

dengan peraturan pemerintah, khusus untuk program sarjana dan diploma.

8. Dokumen terkait

pelaksanaan

Standar Jatidiri

a. Statuta UMG

b. Rencana Strategis UMG, Fakultas/UPPS, dan Prodi

c. Rencana Operasional UMG, Fakultas/UPPS, dan Prodi

d. Pedoman Jati Diri

e. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu

9. Referensi a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020

Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62

Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

d. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset,

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan

Direktorat Penjaminan Mutu.


Kode/No : Std.TP/SPMI/001

Tanggal : 10 – 02 - 2020

STANDAR TATA PAMONG

Revisi : 0

Halaman : 2 dari 8

1. Visi dan Misi

Universitas

Muhammadiyah

Gresik




Misi







2. Rasional Standar

Tata Pamong

a. Tata pamong (governance) UMG merujuk pada struktur organisasi, mekanisme, dan

proses bagaimana UMG mendistribusikan tugas, mengendalikan dan mengarahkan

untuk melaksanakan misi dan mencapai visinya.

b. Konsep governance harus dipahami sebagai suatu proses dan fungsi, bukan hanya

struktur organisasi.

c. Tata pamong UMG berkenaan dengan sistem nilai, struktur organisasi, sistem

pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang

pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam unit pengelola program

studi, termasuk juga tata pamong dalam komunitas di luar lingkungan akademik.

d. Untuk menjamin ketertiban tata pamong UMG memiliki Sistem Penjaminan Mutu yang

terbagi atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu

Eksternal (SPME)

3. Pihak yang

Bertanggung

Jawab Untuk

Mencapai Standar

Tata Pamong

a. Badan Pembina Harian

b. Pimpinan PTMA

c. Pimpinan Lembaga, UPT dan Biro yang terkait dengan Standar Tata Pamong

d. Dosen dan tenaga kependidikan

4. Definisi Istilah a. Tata pamong UMG merujuk pada struktur organisasi, mekanisme, dan proses bagaimana

UMG dikendalikan dan diarahkan untuk melaksanakan misi dan mencapai visinya.

b. Tata pamong, dan tata kelola mencakup di UMG adalah sistem kepemimpinan,

pengelolaan, kode etik, penjaminan mutu, dan kerjasama.

c. Sistem tata pamong di UMG telah didesain untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi,

mencapai tujuan dan melaksanakan strategi pencapaian sasaran. Lima pilar utama

dalam sistem tata pamong UMG, yaitu: 1) kredibel, 2) transparan, 3) akuntabel, 4)

tanggung jawab dan 5) adil.

d. Tata pamong UMG dikembangkan berdasarkan nilai-nilai Islami, moral dan nilai-nilai

akademik.

e. Dalam hubungannya dengan lingkungan eksternal, tata pamong yang baik mampu

menciptakan hubungan saling membutuhkan dan saling menguntungkan antara unit

pengelola dengan para pemangku kepentingan.

f. Tata pamong di UMG harus mengimplementasikan manajemen resiko untuk menjamin

keberlangsungan perguruan tinggi.

g. Tata Pamong UMG merupakan penataan struktur dan fungsi penyelenggaraan

pengelolaan lembaga yang telah berdasarkan pada prinsip efisiensi, produktivitas,

rentang kendali, pengawasan dan tanggung jawab organisasi terhadap pemangku

kepentingan. Tata pamong ini juga telah memenuhi prinsip-prinsip good university

governance, di mana prinsip-prinsip tersebut yang menjamin terselenggaranya praktek-

praktek yang baik dari pimpinan dan semua personalia untuk menjalankan organisasi



Tanggal : 10 – 02 - 2020

STANDAR TATA PAMONG

Revisi : 0

Halaman : 3 dari 8

secara profesional.

h. Tata pamong UMG dikembangkan dalam Sistem Penjaminan Mutu baik internal maupun

eksternal.

5. Pernyataan Isi

Standar Tata

Pamong

a. UMG harus menetapkan struktur organisasi sejalan dengan ketetapan Pimpinan Pusat

Muhammadiyah dan Majlis Diktilitbang serta ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

b. UMG harus memiliki panduan sistem kepemimpinan, pengelolaan, kode etik (kode etik

dosen, kode etik mahasiswa, kode etik tenaga kependidikan, kode etik penelitian, kode

etik pengabdian kepada masyarakat, atau kode etik lainnya), penjaminan mutu yang

berfungsi efektif dan kerjasama.

c. UMG harus menyusun dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang

dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan dengan konsisten dan menjamin tata

pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien.

d. UMG harus memiliki rancangan analisis jabatan dan dilaksanakan secara efektif.

e. UMG menetapkan praktek baik (best practices) dalam menerapkan tata pamong yang

memenuhi 5 pilar good governance untuk menjamin penyelenggaraan perguruan tinggi

yang bermutu (kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, adil)

f. UMG harus menjalankan kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasional, dan

kepemimpinan publik yang dibuktikan secara sahih.

g. Pimpinan UMG harus melaksanakan 6 (enam) fungsi manajemen secara efektif dan

efisien, dibuktikan dengan dokumen formal mencakup aspek: 1) perencanaan, 2)

pengorganisasian, 3) penempatan personel, 4) pelaksanaan, 5) pengendalian dan

pengawasan, dan 6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.

h. Pimpinan UMG harus memiliki organ dalam struktur organisasi, yang terdiri atas:

1. Pimpinan institusi;

2. Senat PT/ senat akademik;

3. Satuan pengawasan;

4. Dewan pertimbangan;

5. Pelaksana kegiatan akademik;

6. Pelaksana administrasi, pelayanan dan pendukung;

7. Pelaksana penjaminan mutu;

8. Unit perencana dan pengembangan Caturdarma PTMA

i. UMG harus memiliki dokumen formal tentang penetapan, sosialisasi, dan hasil

sosialisasi Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang mengikutsertakan civitas akademika,

tenaga kependidikan, dan stakeholder,

j. Pimpinan UMG harus melakukan rancangan rencana operasional, analisis jabatan,

uraian tugas, prosedur kerja, program peningkatan kompetensi manajerial yang

sistematis untuk pengelola unit kerja, laporan kinerja yang menggambarkan keefektifan

dan efisiensi manajemen operasi di setiap unit kerja.

k. Pimpinan UMG harus mrmiliki dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme

persetujuan dan penetapan yang mencakup 5 aspek sebagai berikut:

1. adanya keterlibatan stakeholder,

2. mengacu kepada renstra periode sebelumnya,

3. mengacu kepada VMTS

4. dilakukan analisis kondisi internal dan eksternal,

5. disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan.

l. UMG memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek, yaitu:

1. pendidikan dan pengajaran,

2. pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan,

3. kemahasiswaan,



Tanggal : 10 – 02 - 2020

STANDAR TATA PAMONG

Revisi : 0

Halaman : 4 dari 8

4. penelitian,

5. Pengabdian kepada masyarakat

6. Sumber Daya Manusia,

7. keuangan,

8. sarana dan prasarana,

9. sistem informasi,

10. sistem penjaminan mutu,

11. kerjasama.

m. UMG memiliki bukti yang sahih tentang implementasi pengelolaan mencakup 11 aspek,

yaitu,



3. kemahasiswaan,

4. penelitian,



7. keuangan,




11. kerjasama.

n. UMG memiliki dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan

terhadap rencana stratetgis (yang mencakup perencanaan finansial dan sumber daya,

pengelolaan dan pengendalian resiko, kepatuhan terhadap peraturan, pengendalian

konflik kepentingan, pelaporan, dan audit)

o. Tata pamong di UMG harus memiliki dokumen tentang implementasi memitigasi resiko

untuk menjamin keberlangsungan perguruan tinggi.

p. Untuk menjamin pelaksanaan tata pamong secara efektif UMG harus memiliki Sistem

Penjaminan Mutu baik internal maupun eksternal.

q. UMG memiliki ketersediaan Dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan

5 aspek, yaitu, 1) organ fungsi SPMI, 2) dokumen SPMI, 3) Auditor internal, 4) hasil audit

internal, 5) bukti tindak lanjut.

r. UMG harus membangun sistem penjaminan mutu yang fungsional yang mencakup, 1)

dokumen pelaksana penjaminan mutu internal, 2) dokumen pernyataan mutu, kebijakan

mutu, standar mutu, manual mutu, dokumen lain yang diperlukan, 3) ketersediaan

renstra penjaminan mutu yang mencakup strategi kebijakan, pemberdayaan pemangku

kepentingan, 4) bukti efektvitas pelaksanaan penjaminan mutu yang ditetapkan dengan

siklus PPEPP, 5) bukti sahih tentang pelaksanaan monev penjaminan mutu yang

terstruktur, ditindaklanjuti, dan berkelanjutan, 6) bukti sahih sistem perekaman dan

dokumentasi publikasi hasil penjaminan mutu.

s. Ketersediaan bukti yang sahih terkait dengan praktek baik pengembangan budaya mutu

UMG.

t. UMG harus memiliki bukti yang sahih terkait dengan hasil sertifikasi/ akreditasi/audit

eksternal. Bagian ini berisi tentang 1) perolehan sertifikasi/ akreditasi eksternal oleh

lembaga internasional atau nasional bereputasi 2) perolehan akreditasi program studi

oleh lembaga akreditasi internasional bereputasi, 3) pelaksanaan hasil audit eksternal

keuangan, 4) perolehan status terakreditasi seluruh program studi oleh BAN-PT atau

LAM.

u. Pimpinan UMG memiliki sinergi dengan persyarikatan Muhammadiyah secara efektif

dalam rangka memajukan persyarikatan dalam berbagai bentuk yang disepakati



Tanggal : 10 – 02 - 2020

STANDAR TATA PAMONG

Revisi : 0

Halaman : 5 dari 8

bersama.

v. UMG memiliki Badan Pembina Harian (BPH) yang bertugas untuk menjalankan fungsi

dan tugas pembinaan di UMG sebagai wakil dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

w. UMG bersama PWM mengusulkan anggota BPH yang terdiri atas unsur persyarikatan

sebagai wakil Persyarikatan, unsur tokoh Persyarikatan yang berpengalaman dalam

pendidikan tinggi, dan unsur tokoh masyarakat yang berpengalaman dalam dunia

pendidikan dan memahami persyarikatan dan berkomitmen kuat pengembangan PTM.

x. UMG wajib menetapkan unit yang bertugas melakukan pembinaan dan pengembangan

pendidikan ciri khusus al Islam dan Kemuhammadiyahan.

6. Strategi

Pelaksanaan

Standar Tata

Pamong

a. UMG memiliki pedoman tata pamong atau sistem tata kelola.

b. UMG memiliki panduan analisis jabatan.

c. Sosialisasi standar ke seluruh pemangku struktural UMG.

d. Melakukan monitoring dan evaluasi standar tata pamong.

e. Melakukan audit tata pamong setiap tahun.

7. Indikator

Ketercapaian

Standar Tata

Pamong

a. Penetapan struktur organisasi sejalan dengan ketetapan PP Muhammadiyah dan Majlis

Diktilitbang serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Memiliki SOP tentang struktur organisasi

2. Memiliki bagan struktur organisasi yang menunjukkan efektivitas kepemimpinan

3. Memiliki dokumen semua ketentuan terkait

b. Pelaksanaaan 6 (enam) fungsi manajemen secara efektif dan efisien yang dibuktikan

dengan dokumen formal mencakup aspek:

1. perencanaan (planning),

2. pengorganisasian (organizing)

3. penempatan (staffing),

4. penga rahan (leading),

5. pengendalian dan penga wasan (controlling), dan

6. pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.

c. Penetapan praktek baik (best practices) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi

5 pilar good governance untuk menjamin penyelenggaraan perguruan tinggi yang

bermutu (kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, adil

d. Panduan sistem kepemimpinan, pengelolaan, kode etik (kode etik dosen, kode etik

mahasis wa, kode etik tenaga kependidikan, kode etik penelitian, kode etik pengabdian

kepada ma syarakat, atau kode etik lainnya), penjaminan mutu yang berfungsi efektif,

dan kerjasama.

e. Penyusunan dokumen formal struktur organisasi dan tata kelola yang dilengkapi tugas

dan fungsinya, serta telah berjalan dengan konsisten dan menjamin tata pamong yang

baik serta berjalan efektif dan efisien.

f. Rancangan analisis jabatan dan Analisis beban kerja dilaksanakan secara efektif.

g. Pelaksanaan kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan

publik yang dibuktikan secara sahih dan handal.

h. Memiliki organ dalam struktur organisasi, yang terdiri dari:

1. Pimpinan institusi;

2. Senat PT/ senat akademik;

3. Satuan pengawasan;

4. Dewan pertimbangan;

5. Pelaksana kegiatan akademik;

6. Pelaksana administrasi, pelayanan dan pendukung;

7. Pelaksana penjaminan mutu;

8. Unit perencana dan pengembangan Caturdarma PTM

i. Terdapat rancangan rencana operasional, program peningkatan kompetensi manajerial



Tanggal : 10 – 02 - 2020

STANDAR TATA PAMONG

Revisi : 0

Halaman : 6 dari 8

yang sistematis untuk pengelola unit kerja, laporan kinerja yang menggambarkan

keefektifan dan efisiensi manajemen operasi di setiap unit kerja.

j. Terdapat dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek, yaitu,



3. kemahasiswaan,

4. penelitian,



7. keuangan,




11. kerjasama.

k. Terdapat dokumen formal tentang implementasi dari pengelolaan mencakup 11 aspek,

yaitu 1) pendidikan dan pengajaran, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi

keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) Pengabdian kepada masyarakat 6)

Sumber Daya Manusia, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10)

sistem penjaminan mutu, 11) kerjasama.

l. Memiliki dokumen formal tentang penetapan, sosialisasi, dan hasil sosialisasi Visi, Misi,

Tujuan, dan Sasaran yang mengikutsertakan civitas akademika, tenaga kependidikan,

dan stakeholder,

m. Dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan

yang mencakup 5 aspek sebagai berikut,

1. adanya keterlibatan stakeholder,

2. mengacu kepada renstra periode sebelumnya,

3. mengacu kepada VMTS

4. dilakukan analisis kondisi internal dan eksternal,

5. disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan

n. Dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana

strategis (yang mencakup perencanaan finansial dan sumber daya, pengelolaan dan

pengendalian resiko, kepatuhan terhadap peraturan, pengendalian konflik kepentingan,

pelaporan, dan audit)

o. Kepemilikan dokumen tentang implementasi memitigasi risiko untuk menjamin

keberlangsungan perguruan tinggi.

p. Membangun sistem penjaminan mutu internal yang fungsional yang mencakup,

1. dokumen pelaksanaan penjaminan mutu internal,

2. dokumen pernyataan mutu, kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu, dokumen

lain yang diperlukan,

3. ketersediaan renstra penjaminan mutu yang mencakup strategi kebijakan,

pemberdayaan pemangku kepentingan,

4. bukti pelaksanaan penjaminan mutu yang ditetapkan dengan siklus PPEPP,

5. bukti sahih tentang pelaksanaan monev penjaminan mutu yang terstruktur,

ditindaklanjuti, dan berkelanjutan,

6. bukti sahih sistem perekaman dan dokumentasi publikasi hasil penjaminan mutu

q. Ketersediaan bukti yang sahih terkait praktik pengembangan budaya mutu di UMG

melalui tinjauan manajemen yang mengagendakan pembahasan unsur,

1. hasil audit mutu internal,

2. umpan balik,

3. kinerja dan proses kesesuaian produk,



Tanggal : 10 – 02 - 2020

STANDAR TATA PAMONG

Revisi : 0

Halaman : 7 dari 8

4. status tindakan dan pencegahan dan perbaikan,

5. tindak lanjut dan tinjauan sebelumnya,

6. perubahan yang dapat mempengaruhi manajemen mutu,

7. rekomendasi untuk peningkatan.

r. Membangun sistem penjaminan mutu eksternal melalui :

1. mengikuti pelatihan dan pendampingan akreditasi,

2. melakukan penilaian akreditasi secara internal,

3. mengikuti akreditasi dari lembaga akreditasi yang bereputasi,

4. melakukan evaluasi atas hasil akreditasi.

5. unit-unit lain seperti laboratorium, perpustakaan melakukan akreditasi/sertifikasi

dari lembaga akreditasi yang bereputasi.

s. Ketersediaan bukti yang sahih terkait dengan praktek baik pengembangan budaya mutu

UMG

t. Dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana

stratetgis (yang mencakup perencanaan finansial dan sumber daya, pengelolaan dan

pengendalian resiko, kepatuhan terhadap peraturan, pengendalian konflik kepentingan,

pelaporan, dan audit)

u. Dokumen tentang implementasi memitigasi risiko untuk menjamin keberlangsungan

perguruan tinggi.

Sinergi dengan persyarikatan Muhammadiyah secara efektif dalam rangka memajukan

persyarikatan dalam bentuk.

100% Pimpinan UMG memiliki sinergi dengan persyarikatan Muhammadiyah secara

efektif.

Indikator Tambahan

a. Badan Pembina Harian (BPH) yang bertugas untuk menjalankan fungsi dan tugas

pembinaan di UMG sebagai wakil dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

b. UMG bersama PWM mengusulkan anggota BPH yang terdiri atas unsur persyarikatan

sebagai wakil Persyarikatan, unsur tokoh Persyarikatan yang berpengalaman dalam

pendidikan tinggi, dan unsur tokoh masyarakat yang berpengalaman dalam dunia

pendidikan dan memahami persyarikatan dan berkomitmen kuat pengembangan UMG.

c. Memiliki unit yang bertugas melakukan pembinaan dan pengembangan pendidikan ciri

khusus al Islam Kemuhammadiyahan di UMG

d. Keberadaan pedoman yang memuat kualifikasi dan kompetensi pimpinan UMG

e. Diseminasi hasil kerja UMG sebagai akuntabilitas publik, serta keberkalaannya.

f. Minimal setiap tahun UMG secara bertanggung jawab menyebarluaskan hasil kinerjanya

secara berkala kepada semua stakeholders.

g. Keberadaan dan keefektifan sistem audit internal, dilengkapi dengan kriteria dan

instrumen penilaian serta menggunakannya untuk mengukur kinerja setiap unit kerja,

serta diseminasi hasilnya

h. Melaksanakan rapat tinjauan manajemen dan ditindaklanjuti secara konsisten.

8. Dokumen terkait

pelaksanaan

Standar Tata

Pamong

a. Statuta UMG

b. Rencana Strategis UMG, Fakultas/UPPS, dan Prodi

c. Rencana Operasional UMG, Fakultas/UPPS, dan Prodi

d. Pedoman Tata Pamong, Sistem Tata Kelola

e. Pedoman Anasis Jabatan f. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu








Tanggal : 10 – 02 - 2020

STANDAR TATA PAMONG

Revisi : 0

Halaman : 8 dari 8

d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69

Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan

Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya

Keluaran.

e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset,




Kode/No : Std.Kmh/SPMI/001

Tanggal : 10 – 02 - 2020

STANDAR KEMAHASISWAAN

Revisi : 0

Halaman : 2 dari 4

1. Visi dan Misi

Universitas

Muhammadiyah

Gresik




Misi







2. Rasional Standar

Kemahasiswaan

Standar Kemahasiswaan disusun untuk menjamin Universitas Muhammadiyah Gresik

(UMG) memperoleh input yang baik dalam proses pendidikan, melakukan perencanaan dan

pelaksanaan kegiatan pembinaan/layanan kemahasiswaan yang tepat sasaran, sehingga

pada akhirnya dapat menghasilkan lulusan UMG yang berkualitas.

3. Pihak yang

Bertanggung

Jawab Untuk

Mencapai Standar

Kemahasiswaan

a. Rektor Universitas Muhammadiyah Gresik

b. Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Gresik

c. Pimpinan Fakultas

d. Pimpinan Unit pembinaan kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah Gresik

e. Pimpinan Program Studi

f. BEM/HIMA, IMM dan Unit Organisasi Kemahasiswaan lainnya

4. Definisi Istilah a. Standar Kemahasiswaan adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses

rekrutmen, dan pembinaan/layanan kepada mahasiswa.

b. Sistem rekrutmen mahasiswa baru meliputi kebijakan, kriteria, prosedur, instrumen,

dan sistem pengambilan keputusan.

c. Kebijakan UMG tentang Rekrutmen dan Pembinaan Layanan Kemahasiswaan diterbitkan

oleh Rektor/Direktur/Ketua UMG melalui Surat Keputusan.

d. Kriteria, prosedur, instrumen, dan sistem pengambilan keputusan penerimaan

mahasiswa baru ditetapkan berdasarkan jenis program yang dipilih.

e. Layanan kemahasiswaan oleh UMG disediakan dalam bentuk: (1) pembinaan dan

pengembangan penalaran, minat dan bakat; (2) peningkatan kesejahteraan, serta; (3)

penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan.

5. Pernyataan Isi

Standar

Kemahasiswaan

a. Pimpinan Universitas membuat kebijakan rekrutmen calon mahasiswa yang

diorientasikan pada diperolehnya mahasiswa yang bermutu baik

b. Pimpinan Universitas membuat kebijakan dan pedoman tentang pembinaan / layanan

kemahasiswaan

c. Pimpinan Universitas membuat kebijakan tentang penelusuran kuantitas dan kualitas

alumni berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat

d. Pimpinan Universitas menetapkan target capaian setiap tahun untuk seluruh indikator

kinerja utama dan indikator kinerja tambahan di bidang kemahasiswaan melalui

Renstra dan Renop, yang harus dijadikan rujukan target untuk unit-unit kerja di

bawahnya.

e. Pimpinan Universitas menerbitkan pedoman rekrutmen calon mahasiswa yang bersifat

umum untuk menjadi rujukan seluruh fakultas/program studi.

f. Lembaga/Unit Tracer Study menerbitkan pedoman penelusuran alumni.

g. Biro P2MB bersama Fakultas dan Ketua Program Studi merencanakan dan melaksanakan

rekrutmen calon mahasiswa baru.

h. Biro Kemahasiswaan, Ketua Program Studi, dan Organisasi Mahasiswa di tingkat

Universitas/Fakultas/Program Studi merencanakan dan melaksanakan kegiatan



Tanggal : 10 – 02 - 2020


Revisi : 0

Halaman : 3 dari 4

pembinaan/pelayanan kemahasiswaan.

i. Lembaga/Unit Tracer Study Universitas dan Ketua Program Studi merencanakan dan

melaksanakan penelusuran alumni.

6. Strategi

Pelaksanaan

Standar

Kemahasiswaan

a. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan

rekrutmen calon mahasiswa, pembinaan/layanan kemahasiswaan, serta penelusuran

alumni.

b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi, serta audit terhadap pelaksanaan standar

kemahasiswaan.

c. Melakukan survey kepuasan mahasiswa terhadap kualitas layanan kegiatan

kemahasiswaan.

d. Melakukan survey kepuasan alumni dan pengguna lulusan.

7. Indikator

Ketercapaian

Standar

Kemahasiswaan

a. Ketersediaan kebijakan, pedoman dan bukti pelaksanaan penerimaan dan seleksi untuk

mengidentifikasi potensi kemampuan calon mahasiswa mencapai capaian pembelajaran

b. Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi : jumlah mahasiswa baru yang diterima

c. Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang

lulus seleksi

d. Persentasejumlah mahasiswa asing terhadap jumlahseluruh mahasiswa.

e. Ketersediaan layanan kemahasiswaan dalam bentuk: (1) pembinaan dan pengembangan

penalaran, minat dan bakat; (2) peningkatan kesejahteraan; serta (3) penyuluhan karir

dan bimbingan kewirausahaan.

f. Mutu layanan ke mahasiswaan dalam bentuk: (1) pembinaan dan pengembangan minat

dan bakat; (2) peningkatan kesejahteraan; serta (3) penyuluhan karir dan bimbingan

kewirausahaan.

Indikator Tambahan

a. Pendaftaran mahasiswa baru dilakukan secara manual atau online

b. Penerimaan mahasiswa baru mengakomodasi calon mahasiswa yang memiliki prestasi

akademik yang baik, meski kemampuan ekonominya terbatas

c. Penerimaan mahasiswa baru mengakomodasi calon mahasiswa yang memiliki komitmen

terhadap pengembangan organisasi dan amal usaha Muhammadiyah Aisyiyah

d. Penerimaan mahasiswa baru kelas reguler Sekolah Pascasarjana dilakukan dua kali

setahun atau setiap semester

e. Persentase mahasiswa baru transfer terhadap mahasiswa baru bukan transfer.

f. UMG menyelenggarakan pembinaan terhadap mahasiswa baru dalam bentuk: (1)

kegiatan Pekan Ta’aruf; (2) Kuliah Umum; dan (3) Orientasi Dasar-Dasar Islam (ODDI).

g. Bentuk kegiatan pembinaan di bidang peningkatan kesejahteraan dalam bentuk : (1)

bimbingan dan konseling, (2) layanan beasiswa; dan (3) layanan kesehatan).

h. Jumlah prestasinon-akademikmahasiswadi tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau

internasional terhadap jumlah mahasiswa

i. Tingkat kepuasaan mahasiswa terhadap pembinaan/layanan kemahasiswaan

8. Dokumen terkait

pelaksanaan

Standar

Kemahasiswaan

a. Renstra/Renop UMG

b. SOP Penerimaan Mahasiswa Baru

c. SOP Pemberian Beasiswa Berprestasi

d. Buku Panduan Akademik dan Bimbingan Konseling yang diterbitkan oleh UMG

e. Pedoman Program Kreativitas Mahasiswa/Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional









Tanggal : 10 – 02 - 2020


Revisi : 0

Halaman : 4 dari 4

Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.

e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 Tentang

Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja

Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

f. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset,




Kode/No : Std.SDM/SPMI/001

Tanggal : 10 – 02 - 2020

STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA DOSEN

DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Revisi : 0

Halaman : 2 dari 5

1. Visi dan Misi

Universitas

Muhammadiyah

Gresik




Misi







2. Rasional Standar

SDM

Sumber daya manusia (SDM) merupakan komponen utama untuk menyukseskan

penyelenggaraan catur dharma perguruan tinggi dalam rangka merealisasikan visi dan

misinya. Universitas Muhammadiyah Gresik (UMG) sudah seharusnya memiliki sistem

pengelolaan sumber daya manusia yang lengkap sesuai dengan kebutuhan perencanaan dan

pengembangan. Mengingat perannya yang sentral dalam pelaksanaan catur dharma

perguruan tinggi maka sumber daya manusia di lingkungan UMG harus dikelola dan selalu

ditingkatkan kualifikasinya baik dari aspek akademis yang merupakan tuntutan profesional,

maupun dari sisi kualitas kepribadian yang sangat dibutuhkan dalam pelayanan kepada

masyarakat sebagai pihak yang dilayani. Oleh karena itu, agar mutu sumber daya manusia

di UMG dapat terus maju, diperlukan standar sumber daya manusia beserta standar

turunannya.

3. Pihak yang

Bertanggung

Jawab Untuk

Mencapai Standar

SDM

a. BPH

b. Rektor /Ketua/Direktur UMG

c. Kepala Biro SDM

d. Dekan

e. Ketua Program Studi

4. Definisi Istilah a. Standar Sumber Daya Manusia (selanjutnya disebut SDM) merupakan sistem

pengelolaan meliputi perencanaan; penerimaan; penempatan; pengembangan karir ;

retensi; pemberhentian ; remunerasi; penghargaan dn sanksi terhadap dosen dan

tenaga kependidikan untuk untuk menjamin mutu penyelenggaraan UMG.

b. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama

mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan,

teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang

memilikiki NIDN dan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli.

c. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan

rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka

pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

d. Kualifikasi merupakan tingkat pendidikan paling rendah minimal strata 2 dengan

linieritas keilmuan yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan

ijazah.

e. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan atau sertifikat profesi.

f. Tenaga Kependidikan adalah karyawan UMG yang bertugas menunjang penyelenggaraan

Catur Dharma Perguruan Tinggi.

g. Kompetensi Tenaga Kependidikan antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran

dan teknisi, serta pranata teknik informasi yang dibuktikan sertifikasi keahlian.

h. Tenaga Kependidikan adalah karyawan UMG yang diangkat dengan pendidikan Minimal

SMA/SMK/Alliyah atau dengan standar minimal pendidikan sesuai kompetensi keahlian.

i. Tenaga Kependidikan di UMG terdiri atas Karyawan Yayasan Tetap atau Karyawan



Tanggal : 10 – 02 - 2020



Revisi : 0

Halaman : 3 dari 5

Yayasan Kontrak.

j. UMG dapat mengangkat Karyawan Tenaga Kependidikan dengan keahlihan khusus

seusai kebutuhan dengan status Karyawan Yayasan Tetap atau Karyawan Yayasan

Kontrak.

5. Pernyataan Isi

Standar SDM

a. Universitas wajib memiliki pedoman menyangkut pengelolaan sumberdaya manusia

yang mencakup: (1) perencanaan; (2) rekrutmen; (3) seleksi; (4) penempatan; (5)

retensi; (6) pemberhentian dan, (7) pensiun yang ditetapkan dan disosialisasikan untuk

memenuhi catur dharma UMG.

b. Upaya pengembangan dosen sangat baik, tercermin dari proyeksi yang jelas, terencana

dan didukung sepenuhnya oleh institusi (dalam hal pendanaan, maupun beban tugas).

c. Universitas memiliki perencanaan yang lengkap tentang kecukupan kualifikasi dan

jabatan akademik dosen.

d. Universitas mengadakan rekrutmen dosen sesuai persyaratan agar terpenuhi rasio dosen

terhadap mahasiswa.

e. Pimpinan Program Studi mengorganisasikan beban kinerja dosen minimal 12 SKS untuk

setiap dosen.

f. Universitas menyusun panduan/pedoman pembinaan SDM secara implementatif dan

dilakukan peninjauan setiap dua tahun.

g. Pimpinan Universitas menentukan mutasi tenaga kependidikan didasarkan pada beban

kerja di setiap unit yang ada.

h. Pimpinan Universitas harus menetapkan nisbah dosen terhadap mahasiswa dalam

rangka pemenuhan capain pembelajaran maksimal 1:35 untuk non eksakta dan 1 : 25

untuk eksakta, dan diberlakukan nisbah khusus bagi bidang profesi kesehatan.

i. Dosen memiliki sertifikat kompetensi profesi dan/atau industri.

j. Unit Pengelola Program Studi merancang nisbah dosen sebagai pembimbing akademik

dalam rangka pencapaian prestasi mahasiswa maksimal 20 mahasiswa.

k. Unit Pengelola Program Studi mengupayakan dosen pengujian tugas akhir dan skripsi

dalam rangka pemenuhan capaian pembelajran yang memiliki kualifikasi akademik

minimal magister dan jabatan fungsional asisten ahli dan memiliki keterkaitan topik

penelitian.

l. Unit Pengelola Program Studi mengupayakan dosen pengujian tesis dalam rangka

pemenuhan capaian pembelajaran yang memiliki kualifikasi akademik minimal doktor

dan jabatan fungsional lektor untuk penguji utama dan asisten ahli untuk pembimbing

pembantu yang memiliki keterkaitan topik penelitian.

m. Unit Pengelola Program Studi mengupayakan dosen penguji disertasi dalam rangka

pemenuhan capaian pembelajaran yang memiliki kualifikasi akademik guru besar atau

doktor dengan dengan jabatan fungsional lektor kepala yang telah melakukan publikasi

pada jurnal international bereputasi sebgai penulis pertama atau penulis koresponden di

dan atau peneliti / ilmuan yang setara dengan S3 dan memiliki keterkaitan topik

penelitian.

n. Dosen harus terlibat pada organisasi profesi dan atau keilmuan dalam rangka

pemenuhan capaian pembelajaran mahasiswa minimal satu organisasi level nasional

atau internasional.

o. Dosen harus mengikuti kegiatan ilmiah dalam rangka pengembangan kompetensi

minimal satu tahun sekali di level nasional dan atau internasional.

p. Universitas harus melakukan rekruitmen tenaga administrasi dalam rangka kegiatan

tata kelola dan administrasi penyelenggaraan pembelajaran minimal SMA atau sederajat

yang dinyatakan dalam bentuk ijazah.

q. Universitas harus menetapkan penempatan tenaga kependidikan fungsional yang

berkualitas dalam rangka mendukung pemenuhan capaian pembelajaran minimal



Tanggal : 10 – 02 - 2020



Revisi : 0

Halaman : 4 dari 5

lulusan program D3.

r. Universitas memiliki tenaga kependidikan yang bersertifikat kompetensi bagi teknisi,

laboran, analis, dan pustakawan.

s. Universitas memiliki instrumen survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi,

tenaga administrasi, dan tenaga pendukung terhadap sistem pengelolaan sumberdaya

manusia.

t. Universitas melaksanakan survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga

administrasi, dan tenaga pendukung terhadap sistem pengelolaan sumberdaya manusia.

u. Universitas memanfaatkan hasil survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi,

tenaga administrasi, dan tenaga pendukung terhadap sistem pengelolaan sumberdaya

manusia.

6. Strategi

Pelaksanaan

Standar SDM

a. Universitas mengembangkan pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan

perencanaan dan dilaksanakan serta di monitoring evaluasi dalam upaya menuju

peningkatan akreditasi dan perangkingan institusi.

b. Universitas mengalokasikan anggaran khusus setiap tahunnya untuk pengembangan

dosen dan tenaga kependidikan secara.

c. Universitas mengembangkan rencana strategis yang mengarah pada pencapaian standar

yang dilaksanakan dan disesuaikan kebutuhan Fakultas dan Prodi serta unit/lembaga

pendukung lainnya.

7. Indikator

Ketercapaian

Standar SDM

a. Kecukupan DTPS (Dosen Tetap Program Studi) yang terlibat dalam kegiatan pendidikan

di Program Studi

b. Persentase jumlah DTPS dengan pendidikan S3 terhadap jumlah DTPS.

c. Persentase jumlah DTPS dengan jabatan akademik LKterhadap jumlah DTPS.

d. Persentase jumlah DTPS dengan jabatan akademik GB terhadap jumlah DTPS.

e. Persentase jumlah DTPS yang memiliki sertifikat pendidik professional terhadap jumlah

DTPS.

f. Persentase jumlah dosen tidaktetap terhadap jumlah DTPS.

g. Rasio jumlah mahasiswa PS terhadap jumlah DTPS Utk Sains teknologi

h. Rasio jumlah mahasiswa PS terhadap jumlah DTPS Utk Sosial Humaniora

i. Beban dosen dalam membimbing TA mahasiswa sebagai pembimbing utama.

j. SWMP (Setara Waktu Mengajar Penuh) DTPS (Pendidikan, Penelitian, PkM, dan tugas

tambahan).

k. Dosen yang mendapat pengakuan (rekognisi) atas prestasi/kinerja levelnasional/

internasional.

l. Unit pengelola merencanakan dan mengembangkan dosen (DTPS) mengikuti rencana

pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten.

m. Tingkat kehadiran dosen (DTPS)

n. Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai

dengan kebutuhan program studi.

o. Tingkat Kehadiran Tenaga Kependididkan Wajib.

Indikator Tambahan

a. Kualifikasi DTPS kader persyarikatan Muhammadiyah.

b. Kualifikasi Tenaga Kependidikan kader persyarikatan Muhammadiyah.

8. Dokumen terkait

pelaksanaan

Standar SDM

Dalam melaksanakan standar dosen dan tenaga kependidikan ini harus diperhatikan

keberadaan beberapa dokumen terkait dengan:

a. Dokumen Perencanaan dan Pengembangan Karir Sumber Daya Manusia baik Dosen dan

Tenaga Kependidikan (Rencana Induk Pengembangan (RIP) bidang SDM UMG)

b. Pedoman dan SOP Rekruitmen Dosen dan Tenaga Kependidikan

c. Pedoman dan SOP Kenaikan Kepangkatan Dosen dan Tenaga Kependidikan

d. Pedoman dan SOP Pemberian renumerasi dan retensi



Tanggal : 10 – 02 - 2020



Revisi : 0

Halaman : 5 dari 5

e. Pedoman dan SOP Monitoring Evaluasi Dosen dan TenagaKependidikan.

f. Pedoman dan SOP pemberian penghargaan dan sanksi

g. Rencana Strategis Universitas pada aspek SDM

h. Kode Etik Dosen

i. Kode Etik Tenaga Kependidikan









Keluaran.




f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi

Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian

dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.


Kode/No : Std.PK/SPMI/001

Tanggal : 10 – 02 - 2020

STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

Revisi : 0

Halaman : 2 dari 4

1. Visi dan Misi

Universitas

Muhammadiyah

Gresik




Misi







2. Rasional Standar

Pengelolaan

Keuangan

Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 mewajibkan institusi untuk menyediakan dana untuk

kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, serta

tata kelola UMG. Pengelolaan dana sangat penting bagi keberlangsungan UMG. Oleh karena

itu diperlukan sistem anggaran UMG yang merupakan prosedur yang mengatur penyusunan

anggaran yang dimulai dari penyusunan Calon Rencana Anggaran di tingkat unit kerja

sampai proses pendistribusian anggaran pendapatan dan belanja UMG yang telah disahkan.

3. Pihak yang

Bertanggung

Jawab Untuk

Mencapai Standar

Pengelolaan

Keuangan

a. Pimpinan BPH

b. Pimpinan UMG

c. Pengelola Keuangan UMG

d. Satuan Pengendalian Internal (SPI) UMG

4. Definisi Istilah a. Standar pengelolaan keuangan merupakan pedoman perencanaan, penganggaran,

penatausahaan, dan pelaporan keuangan.

b. Perencanaan anggaran digunakan dalam rangka perumusan perencanaan jangka

panjang, jangka menengah, jangka pendek, program, kegiatan, dan perencanaan

keuangan selama 1 tahun.

c. Sistem anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang memfokuskan

pada pengalokasian sumber daya (input), proses, dan output, serta outcome atas

pencapaian target kinerja.

d. Input, adalah sistem penganggaran meliputi proses perencanaan, penganggaran,

penatausahaan, dan pelaporan keuangan maupun dalam pertanggungjawabannya oleh

setiap lini fungsi organisasi perguruan tinggi.

e. Proses, terkait dengan sistem anggaran UMG merupakan prosedur yang mengatur

penyusunan calo anggaran yang dimulai dari penyusunan calon rancana anggaran di

tingkat unit kerja sampai proses pendistribusian anggaran anggaran pendapatan dan

belanja UMG yang telah disahkan.

f. Output, berupa laporan keuangan dan akuntasi keuangan UMG yang ditujukan pada

Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.

g. Outcome, merupakan peningkatan kinerja anggaran UMG untuk membiayai

penyelenggaran organisasi UMG.

h. Anggaran berfungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan arah serta target-target

yang harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan UMG pada waktu yang akan datang.

i. Anggaran sebagai alat koordinasi kerja, anggaran semua bagian yang terdapat di dalam

UMG memungkinkan bagian-bagian untuk saling menunjang dan bekerja sama.

j. Anggaran sebagai alat pengawasan atau pengendalian, anggaran berfungsi sebagai tolok

ukur (alat pembanding) untuk menilai dan mengevaluasi realisasi kegiatan UMG pada

masa yang akan datang.



Tanggal : 10 – 02 - 2020


Revisi : 0

Halaman : 3 dari 4

k. Mekanisme pengelolaan keuangan UMG dikelola oleh pimpinan UMG.

l. Pengelolaan keuangan UMG digunakan untuk membiayai kegiatan Catur Dharma PT, dan

tata kelola UMG.

5. Pernyataan Isi

Standar

Pengelolaan

Keuangan

a. UMG harus menentukan standar penyusunan dokumen perencanaan keuangan dengan

melibatkan semua unit di lingkungan UMG.

b. UMG harus menetapkan Penyusunan Rencana Anggaran Tingkat Unit Kerja.

c. UMG harus mengupayakan Penyusunan Rencana Anggaran Tingkat Rektorat/Pimpinan

UMG.

d. UMG harus menentukan Revisi / Penetapan Anggaran UMG.

e. UMG harus mengupayakan sistem Pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan dan

Belanja (RAPB) oleh Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan

(Diktilitbang) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah.

f. UMG harus menyusun SOP pengelolaan keuangan.

g. UMG harus mendistribusikan anggaran untuk masing-masing unit kerja hasil penjabaran

(breakdown) APB UMG.

h. UMG harus memberikan laporan penggunaan APB UMG ke Majelis Diktilitbang PP

Muhammadiyah.

i. UMG harus memiliki lembaga audit internal (SPI).

j. UMG harus memiliki (menunjuk) lembaga audit keuangan eksternal yang kredibel dan

bereputasi.

6. Strategi

Pelaksanaan

Standar

Pengelolaan

Keuangan

Pimpinan UMG, Rektor, Ketua, Dekan, Ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit UMG

lainnya melakukan sosialisasi standar, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan keuangan

UMG. UMG harus berupaya untuk meningkatkan pemasukkan keuangan dari berbagai

sumber diantaranya melalui kerjasama dengan institusi atau lembaga lain untuk

memperoleh dana hibah.

7. Indikator

Ketercapaian

Standar

Pengelolaan

Keuangan

a. Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan

dana perguruan tinggi.

b. Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan

kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.

c. Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/ tahun.

d. Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun.

e. Rata-rata dana PkM dosen/ tahun.

f. Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi.

g. Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi.

h. Kinerja Operasi:

1. Biaya Rata-Rata Per Mahasiswa

2. Rasio Pendapatan Kegiatan Usaha

3. Rasio Beban tetap, Beban Hutang dibanding pendapatan

i. Persentase penganggaran unit bisnis penunjang operasional UMG selain dana dari

mahasiswa

j. Persentase perolehan dana hibah penelitian eksternal dari total dana penelitian/tahun

k. Persentase dana peningkatan kapasitas pelaksana penelitian dari total dana penelitian

Persentase dana peningkatan kapasitas pelaksana PkM dari total dana PkM

l. Insentif publikasi artikel penelitian dan PkM dosen dan mahasiswa UMG

m. Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Publikasi

n. Gaji pokok sesuai standar PNS

o. Investasi Sarana dan Prasarana dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

p. Investasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam 3 (tiga) tahun terakhir

berorientasi masa depan.

q. Investasi SDM Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan alumni dalam 3 (tiga) tahun



Tanggal : 10 – 02 - 2020


Revisi : 0

Halaman : 4 dari 4

terakhir.

r. Persentase anggaran untuk pendidikan, pengajaran, kurikulum dan pengembangan

suasana akademik.

s. Persentase anggaran untuk AIK

t. Persentase Tata Kelola kelembagaan, Penjaminan Mutu, dan Kerjasama

u. Persentase Promosi

v. Persentase penganggaran program Internasionalisasi

w. Laporan Keuangan

x. Laporan Monevin Internal

y. Laporan Audit Internal

z. Laporan Audit Eksternal

aa. Laporan Pengelolaan Aset

8. Dokumen terkait

pelaksanaan

Standar

Pengelolaan

Keuangan

a. Renstra UMG

b. Pedoman Keuangan UMG

c. Panduan Pembiayaan Pendidikan, Penelitian, dan PkM

d. SOP Pendanaan dan Pembiayaan Pendidikan, Penelitian, dan PkM

9. Referensi a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.



c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 62 Tahun 2016

Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.




Keluaran.




f. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018. 7. Panduan

Pengelolaan Keuangan UMG berdasar SK. No: 018/KEP/1.3/D/ 2018. 8. Ketentuan

Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan pimpinan Pusat

Muhammadiyah tentang Laporan Pimpinan Perguruan Tinggi Muhammadiyah.


Kode/No :Std.Pend/SPMI/001

Tanggal : 10 - 02 - 2020

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SIKAP)

Revisi : 1

Halaman : 2 dari 4

1. Visi dan Misi

Universitas

Muhammadiyah

Gresik




Misi


berkualitas dan terukur melalui pendidikan senyatanya (the realistic education);



c. Menyelenggarakan proses pembelajaran kewirausahaan yang Islami untuk

menghasilkan output lulusan yang siap hidup di dunia global.

2. Rasional Standar

Kompetensi

Lulusan (Sikap)

Standar Nasional Pendidikan Tinggi bertujuan untuk:

1. menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam

mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan

menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia

yang berkelanjutan

2. menjamin agar pembelajaran pada program studi, penelitian, dan pengabdian kepada

masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum

Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang

ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi

3. mendorong agar perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik

Indonesia mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada

masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan

Tinggi secara berkelanjutan.

Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Universitas Muhammadiyah Gresik, maka

diperlukan Standar Pendidikan yang sesuai dengan yang tertuang dalam Permendikbud

Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) khususnya

pada pasal 5 sampai pasal 7 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL).

3. Pihak yang

Bertanggung

Jawab Untuk

Mencapai

Kompetensi

Lulusan (Sikap)

1. Rektor sebagai pimpinan Universitas

2. Dekan sebagai pimpinan Fakultas

3. Kaprodi sebagai pimpinan program studi

4. Dosen sebagai tenaga pendidik

4. Definisi Istilah a. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang

pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

b. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran

lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman

penyelenggaraan program studi.

c. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan

lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam

rumusan capaian pembelajaran lulusan yang digunakan sebagai acuan utama

pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar

penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan

prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan

pembelajaran (CPL).

d. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah

kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan,



Tanggal : 10 - 02 - 2020


Revisi : 1

Halaman : 3 dari 4

menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan

kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja

sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

e. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan

aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui

proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan atau pengabdian

kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

f. Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu

pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja

lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.

5. Pernyataan Isi

Standar

Kompetensi

Lulusan (Sikap)

Tim pengembang kurikulum di Prodi mereview kurikulum setiap 5 tahun sekali dengan

ketentuan:

1. Rumusan CPL mengacu pada deskripsi capaian pembelajatan KKNI dan memiliki

kesetaraan jenjang kualifikasi pada KKNI;

2. Rumusan sikap sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan yang

tertuang dalam lampiran Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020;

3. Rumusan sikap dapat ditambah oleh program studi terkait dengan nilai Al Islam dan

Kemuhammadiyahan.

6. Strategi

pelaksanaan

Standar

Kompetensi

Lulusan (Sikap)

Prodi menugaskan tim pengembang kurikulum Prodi dengan tahapan pengembangannya

sesuai dengan panduan pengembangan KPT (Kurikulum Perguruan Tinggi) yang

diterbitkan oleh Kemenristekdikti tahun 2016 pada setiap 4 tahun sekali.

7. Indikator

Ketercapaian

Standar

Kompetensi

Lulusan (Sikap)

Adanya dokumen kurikulum Prodi yang mengacu SN- DIKTI berorientasi KKNI yang telah

direview setiap 5 tahun sekali dan disahkan oleh Dekan.

8. Dokumen terkait

pelaksanaan

Standar

Kompetensi

Lulusan (Sikap)

1. Panduan Pengembangan Peraturan Akademik Universitas Tahun 2018.

2. Kurikulum Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti tahun 2015.

3. Dokumen kurikulum Prodi yang lama



Tanggal : 10 - 02 - 2020


Revisi : 1

Halaman : 4 dari 4

9. Referensi a. Undang-undang no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

b. Peraturan Presiden tahun 2012 tentang KKNI

c. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi

d. Dokumen Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 3.0

e. Dokumen Instrumen Akreditasi Program Studi 4.0



Tanggal : 10 – 02 - 2020

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

(PENGETAHUAN)

Revisi : 1

Halaman : 2 dari 3

1. Visi dan Misi

Universitas

Muhammadiyah

Gresik




Misi







2. Rasional Standar

Kompetensi

Lulusan

(Pengetahuan)





yang berkelanjutan






Indonesia mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara

berkelanjutan.



Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) khususnya pada

pasal 5 sampai pasal 7 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL).

3. Pihak yang

Bertanggung

Jawab Untuk

Mencapai

Kompetensi

Lulusan

(Pengetahuan)







Republik Indonesia.







pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian

pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana

pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan

pembelajaran(CPL).



Tanggal : 10 – 02 - 2020


(PENGETAHUAN)

Revisi : 1

Halaman : 3 dari 3






e. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan atau falsafah bidang

ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses

pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan atau pengabdian kepada

masyarakat yang terkait pembelajaran.

f. Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada

jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerjalapangan

atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.

5. Pernyataan Isi

Standar

Kompetensi

Lulusan

(Pengetahuan)

Tim pengembang kurikulum di prodi mereview kurikulum setiap 5 tahun sekali dengan

ketentuan:

a. rumusan pengetahuan sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan wajib disusun

oleh forum program studi sejenis atau nama lain yang setara;

b. rumusan pengetahuan sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan disusun oleh

pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis.

6. Strategi

pelaksanaan

Standar

Kompetensi

Lulusan

(Pengetahuan)


sesuai dengan panduan pengembangan KPT (Kurikulum Perguruan Tinggi) yang diterbitkan

oleh Kemenristekdikti tahun 2016 pada setiap 4 tahun sekali.

7. Indikator

Ketercapaian

Standar

Kompetensi

Lulusan

(Pengetahuan)



8. Dokumen terkait

pelaksanaan

Standar

Kompetensi

Lulusan

(Pengetahuan)




4. Dokumen Kurikulum Asosiasi Program Studi (APS) sejenis







Kode/No : Std.Pend/SPMI/003

Tanggal : 10 – 02 - 2020


(KETERAMPILAN UMUM)

Revisi : 1

Halaman : 2 dari 3

1. Visi dan Misi

Universitas

Muhammadiyah

Gresik




Misi







2. Rasional Standar

Kompetensi

Lulusan

(Keterampilan

Umum)





yang berkelanjutan













3. Pihak yang

Bertanggung

Jawab Untuk

Mencapai

Kompetensi

Lulusan

(Keterampilan

Umum)







Republik Indonesia.

a. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran



b. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan








Tanggal : 10 – 02 - 2020


(KETERAMPILAN UMUM)

Revisi : 1

Halaman : 3 dari 3

pembelajaran (CPL).

c. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah





d. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan

konsep, teori, metode, bahan, dan atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran,

pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat yang

terkait pembelajaran, mencakup keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum

yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan

lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi.

e. Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu



5. Pernyataan Isi

Standar

Kompetensi

Lulusan

(Keterampilan

Umum)


ketentuan:

a. rumusan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan sesuai

dengan yang tertuang dalam lampiran Permenristekdikti no 44 tahun2015;

b. rumusan keterampilan umum dapat ditambah oleh program studi sebagai penciri

program studi atau perguruan tinggi.

6. Strategi

pelaksanaan

Standar

Kompetensi

Lulusan

(Keterampilan

Umum)




7. Indikator

Ketercapaian

Standar

Kompetensi

Lulusan

(Keterampilan

Umum)



8. Dokumen terkait

pelaksanaan

Standar

Kompetensi

Lulusan

(Keterampilan

Umum)




4. Dokumen capaian pembelajaran penciri prodi dan universitas








Tanggal : 10 – 02 - 2020


(KETERAMPILAN KHUSUS)

Revisi : 1

Halaman : 2 dari 3

1. Visi dan Misi

Universitas

Muhammadiyah

Gresik




Misi







2. Rasional Standar

Kompetensi

Lulusan

(Keterampilan

Khusus)


1. Menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam



yang berkelanjutan













3. Pihak yang

Bertanggung

Jawab Untuk

Mencapai

Kompetensi

Lulusan

(Keterampilan

Khusus)







Republik Indonesia.












Tanggal : 10 – 02 - 2020


(KETERAMPILAN KHUSUS)

Revisi : 1

Halaman : 3 dari 3

pembelajaran (CPL).






e. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan

konsep, teori, metode, bahan, dan atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran,

pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat yang

terkait pembelajaran, mencakup keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja

khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan

kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi.

f. Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu



5. Pernyataan Isi

Standar

Kompetensi

Lulusan

(Keterampilan

Khusus)


ketentuan:

a. rumusan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan wajib

disusun oleh forum program studi sejenis atau nama lain yang setara;

b. rumusan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan

disusun oleh pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi

sejenis.

6. Strategi

Pelaksanaan

Standar

Kompetensi

Lulusan

(Keterampilan

Khusus)




7. Indikator

Ketercapaian

Standar

Kompetensi

Lulusan

(Keterampilan

Khusus)



8. Dokumen terkait

pelaksanaan

Standar

Kompetensi

Lulusan

(Keterampilan

Umum)

a. Panduan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti tahun 2015.

b. Peraturan Akademik Universitas Tahun 2018.

c. Dokumen kurikulum Prodi yang lama

d. Dokumen Kurikulum Asosiasi Program Studi (APS) sejenis








Tanggal : 10 – 02 - 2020

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Revisi : 1

Halaman : 2 dari 3

1. Visi dan Misi

Universitas

Muhammadiyah

Gresik




Misi



a. Menyelenggarakan Universitas yang mandiri dengan tata kelola yang baik (Good


b. Menyelenggarakan proses pembelajaran kewirausahaan yang Islami untuk menghasilkan


2. Rasional Standar

Isi Pembelajaran





yang berkelanjutan












pada pasal 8 dan 9 tentang Standar Isi Pembelajaran.

3. Pihak yang

Bertanggung

Jawab Untuk

Mencapai Standar

Isi Pembelajaran





4. Definisi Istilah a. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada

jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

b. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian

pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai

pedoman penyelenggaraan program studi.

c. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah





d. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan

materi pembelajaran.

e. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacupada capaian pembelajaran

lulusan.



Tanggal : 10 – 02 - 2020

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Revisi : 1

Halaman : 3 dari 3

5. Pernyataan Isi

Standar Isi

Pembelajaran

Ketua program studi memastikan bahwa kedalaman dan keluasan materi telah dirumuskan

dalam capaian pembelajaran hasil review kurikulum setiap 5 tahun sekali memenuhi:

a. mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI;

b. lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis

bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis

bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;

c. lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan

dan keterampilan tertentu;

d. lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis paling sedikit menguasai

teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu;

e. bersifat kumulatif dan/atau integratif; dituangkan dalam bahan kajian yang

distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

6. Strategi

Pelaksanaan

Standar Isi

Pembelajaran

Prodi melakukan analisa dokumen hasil review kurikulum khususnya pada rumusan

capaian pembelajaran disesuaikan dengan capaian pembelajaran yang tertuang dalam

lampiran Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 dan pelevelan pada KKNI setiap 4 – 5 tahun

7. Indikator

Ketercapaian

Standar Isi

Pembelajaran

Rumusan capaian pembelajaran yang memenuhi:

a. mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI

b. lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasa ikonsep teoritis

bidang pengetahuan danketerampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian

khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam

c. lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan

dan keterampilan tertentu

d. lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis paling sedikit menguasai

teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu

e. bersifat kumulatif dan atau integrative

f. dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

8. Dokumen terkait

Pelaksanaan

Standar Isi

Pembelajaran

a. Panduan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti tahun 2015.

b. Peraturan Akademik Universitas Tahun 2018.

c. Dokumen kurikulum Prodi yang lama

d. Dokumen Kurikulum Asosiasi Program Studi (APS) sejenis



c. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi





Tanggal : 10 – 02 - 2020

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

(KARAKTERISTIK PROSES

PEMBELAJARAN)

Revisi : 1

Halaman : 2 dari 4

1. Visi dan Misi

Universitas

Muhammadiyah

Gresik




Misi







2. Rasional Standar

Proses

Pembelajaran

(Karakteristik

Proses

Pembelajaran)

Untuk mewujudkan visi, misi dantujuanUniversitas Muhammadiyah Gresik hanya dapat

dicapai jika proses pembelajaran yang dilaksanakan berkualitas. Melalui proses

pembelajaran yang berkualitas akan dihasilkan lulusan yang mempunyai lulusan sesuai

dengan capaian pembelajaran yang ditetapkan. Proses pembelajaran ini meliputi 4 aspek,

yaitu karakteristik proses pembelajaran, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan

pembelajaran dan beban belajar mahasiswa.

Agar tujuan tersebut dapat diwujudkan, maka diperlukan ukuran, kriteria, atau spesifikasi

khusus tentang proses pembelajaran yang dilaksanakan yang meliputi empat aspek

tersebut. Sehubungan dengan itu maka ditetapkanlah standar proses pembelajaran

khususnya standar karakteristik pembelajaran yang dapat dijadikan acuan dalam

pelaksanaan pembelajaran di lingkungan Universitas Muhammadiyah Gresik.

Standar Karakteristik Pembelajaran sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) khususnya pada pasal 11.

3. Pihak yang

Bertanggung

Jawab untuk

Mencapai Standar

Proses

Pembelajaran

(Karakteristik

Proses

Pembelajaran)








b. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan

pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.

c. Interaktif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan

mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.

d. Holistik menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir

yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal

maupun nasional.

e. Integratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses

pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara

keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multi



Tanggal : 10 – 02 - 2020



PEMBELAJARAN)

Revisi : 1

Halaman : 3 dari 4

disiplin.

f. Saintifik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses

pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan

akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta

menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.

g. Kontekstual menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses

pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah

dalam ranah keahliannya.

h. Tematik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses

pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan

dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan trans disiplin.

i. Efektif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna

dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu

yang optimum.

j. Kolaboratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses

pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk

menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

k. Berpusat pada mahasiswa menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih

melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas,

kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian

dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

l. Nilai kelulusan merupakan capaian yang harus diraih mahasiswa dalam setiap MK yang

ditempuh dengan skor minimal D atau 1.0. Mahasiswa dinyatakan lulus jika IPK

minimal 2.0.

5. Pernyataan Isi

Standar Proses

Pembelajaran

(Karakteristik

Proses

Pembelajaran)

Dosen melakukan pembelajaran yang bersifat: interaktif, holistik, integratif, kolaboratif,

dan berpusat pada mahasiswa untuk setiap mata saintifik, kontekstual, tematik, efektif,

kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa untuk setiap mata kuliah.

6. Strategi

Pelaksanaan

Standar Proses

Pembelajaran

(Karakteristik

Proses

Pembelajaran)

Prodi menyediakan media pembelajaran, pemenuhan fasilitas laboratorium untuk

praktikum dan sumber belajar yang mendukung di setiap semester pada awal tahun

akademik

7. Indikator

Ketercapaian

Standar Proses

Pembelajaran

(Karakteristik

Proses

Pembelajaran)

Mahasiswa mampu mencapai CPL yang ditetapkan dibuktikan dengan nilai kelulusan di

setiap mata kuliah lebih dari 75%

8. Dokumen terkait

Pelaksanaan

a. Dokumen RPS setiap mata kuliah di setiap prodi.

b. Dokumen kurikulum program studi



Tanggal : 10 – 02 - 2020



PEMBELAJARAN)

Revisi : 1

Halaman : 4 dari 4

Standar Proses

Pembelajaran

(Karakteristik

Proses

Pembelajaran)

c. Peraturan Akademik Universitas tahun 2019-2020.

9. Referensi a. Undang-undang no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

b. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

c. Renstra Universitas tahun 2018.



Tanggal : 10 – 02 - 2020


(PERENCANAAN PROSES

PEMBELAJARAN)

Revisi : 1

Halaman : 2 dari 3

1. Visi dan Misi

Universitas

Muhammadiyah

Gresik




Misi







2. Rasional Standar

Proses

Pembelajaran

(Perencanaan

Proses

Pembelajaran)

Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Universitas Muhammadiyah Gresik hanya dapat

dicapai jika proses pembelajaran yang dilaksanakan berkualitas. Melalui proses




pembelajaran dan beban belajar mahasiswa. Agar tujuan tersebut dapat diwujudkan, maka

diperlukan ukuran, kriteria, atau spesifikasi khusus tentang proses pembelajaran yang

dilaksanakan yang meliputi empat aspek tersebut. Sehubungan dengan itu maka

ditetapkanlah standar proses pembelajaran khususnya standar karakterik pembelajaran

yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembelajaran di lingkungan Universitas

Muhammadiyah Gresik.

Standar Perencanaan Proses Pembelajaran sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun

2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) khususnya pada pasal 12.

3. Pihak yang

Bertanggung

Jawab untuk

Mencapai Standar

Proses

Pembelajaran

(Perencanaan

Proses

Pembelajaran)







Republik Indonesia.



c. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam

rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain.

5. Pernyataan Isi

Standar Proses

Pembelajaran

(Perencanaan

Proses

Pembelajaran)

a. Ketua Program Studi memastikan setiap dosen menyusun Rencana Pembelajaran

Semester (RPS) untuk setiap mata kuliah setiap awal semester.

b. Ketua Program Studi memastikan setiap Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam

kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam program studi

setiap awal semester.

c. Ketua Program studi memastikan dosen-dosen merencanakan pembelajaran yang

disusun dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) agar sesuai dengan capaian



Tanggal : 10 – 02 - 2020


(PERENCANAAN PROSES

PEMBELAJARAN)

Revisi : 1

Halaman : 3 dari 3

pembelajaran mata kuliah yang telah ditentukan dalam kurikulum setiap

semesterdengan komponen RPS meliputi: (1) Identitas mata kuliah, yang meliputi:

nama program studi, nama mata kuliah, semester, kode mata kuliah, sks, nama dosen,

jadwal kuliah, ruang, e-learning; (2) Rumusan capaian pembelajaran; (3) Susunan

materi, yang meliputi: kemampuan akhir yang diharapkan, bahan kajian, metode

pembelajaran, waktu yang disediakan, deskripsi tugas; kriteria, indikator, dan bobot

penilaian; dan daftar referensi.

d. Ketua Program Studi memastikan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) wajib ditinjau

dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setiap

semester.

6. Strategi

Pelaksanaan

Standar Proses

Pembelajaran

(Perencanaan

Proses

Pembelajaran)

Ka. Prodi mengundang para dosen dan berdiskusi untuk melakukan review RPS di setiap

awal semester.

7. Indikator

Ketercapaian

Standar Proses

Pembelajaran

(Perencanaan

Proses

Pembelajaran)

Dokumen RPS dan instrumen penilaian yang telah disahkan oleh Kaprodi untuk setiap mata

kuliah yang telah diupgrade.

8. Dokumen terkait

Pelaksanaan

Standar Proses

Pembelajaran

(Perencanaan

Proses

Pembelajaran)

a. Dokumen kurikulum program studi.

b. Dokumen RPS untuk setiap mata kuliah di setiap prodi.

c. Permendikbud no 3 tahun 2020 tentang SN DIKTI.


b. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi.




Tanggal : 10 – 02 – 2020


(PELAKSANAAN PROSES

PEMBELAJARAN)

Revisi : 1

Halaman : 2 dari 4

1. Visi dan Misi

Universitas

Muhammadiya

h Gresik




Misi



b. Menyelenggarakan Universitas yang mandiri dengan tata kelola yang baik (Good University

Governance);



2. Rasional

Standar Proses

Pembelajaran

(Pelaksanaan

Proses

Pembelajaran)

Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Universitas Muhammadiyah Gresik hanya dapat

dicapai jika proses pembelajaran yang dilaksanakan berkualitas. Melalui proses pembelajaran

yang berkualitas akan dihasilkan lulusan yang mempunyai mempunyai lulusan sesuai dengan

capaian pembelajaran yang ditetapkan. Proses pembelajaran ini meliputi 4 aspek, yaitu

karakteristik proses pembelajaran, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran

dan beban belajar mahasiswa.

Agar tujuan tersebut dapat diwujudkan, maka diperlukan ukuran, kriteria, atau spesifikasi

khusus tentang proses pembelajaran yang dilaksanakan yang meliputi empat aspek tersebut.

Sehubungan dengan itu maka ditetapkanlah standar proses pembelajaran khususnya standar

karakterik pembelajaran yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembelajaran di

lingkungan Universitas Muhammadiyah Gresik.

Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun

2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) khususnya pada pasal 13 dan

14.

3. Pihak yang

Bertanggung

Jawab untuk

Mencapai

Standar Proses

Pembelajaran

(Pelaksanaan

Proses

Pembelajaran)






pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik

Indonesia.



c. Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen,

mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.

5. Pernyataan Isi

Standar Proses

Pembelajaran

(Pelaksanaan

Proses

Pembelajaran)

Ketua Program Studi memastikan setiap dosen melaksanakan pembelajaran untuk setiap

mata kuliah setiap semester dengan ketentuan:

a. dilaksanakan sesuai dengan RPS atau bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik,

kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa;

b. proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada

Standar Nasional Penelitian;

c. proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa

wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;



Tanggal : 10 – 02 – 2020


(PELAKSANAAN PROSES

PEMBELAJARAN)

Revisi : 1

Halaman : 3 dari 4

d. proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan

terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.

e. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode

pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai

kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan

capaian pembelajaran lulusan.

f. Metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah

meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran

kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode

pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian

pembelajaran lulusan;

g. setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode

pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran;

h. bentuk pembelajaran dapat berupa: kuliah; responsi dantutorial; seminar; dan praktikum,

praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan; rangkaian pemenuhan CPL.

i. Hasil monev pembelajaran menyatakan bahwa metode pembelajaran meliputi: diskusi

kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif,

pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran

lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;

j. Hasil monev pembelajaran menyatakan bahwa bentuk pembelajaran berupa: kuliah; atau

responsi dan tutorial; atau seminar; atau praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau

praktik lapangan;

k. Adanya mata kuliah yang terkait dengan penelitian yaitu skripsi dengan ukuran jumlah

sks tertentu.

l. Adanya mata kuliah yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat yaitu KKN

dengan ukuran jumlah sks tertentu.

6. Strategi

Pelaksanaan

Standar Proses

Pembelajaran

(Pelaksanaan

Proses

Pembelajaran)

a. Kaprodi memnerikan sosialisasi terkait dengan standar pelaksanaan pembelajaran kepada

setiap dosen di awal semester.

b. Kaprodi melakukan monev secara rutin terhadap pelaksanaan pembelajaran oleh setiap

dosen di setiap semester.

c. Kaprodi melakukan monev terhadap perangkat pembelajaran (RPS) setiap dosen setiap

mata kuliah di setiap semester.

7. Indikator

Ketercapaian

Standar Proses

Pembelajaran

(Pelaksanaan

Proses

Pembelajaran)

1. Hasil monev pembelajaran menyatakan bahwa pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan

RPS atau bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif,

kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa;

2. Pelaksanaan mata kuliah skripsi mengacu pada Standar Nasional Penelitian;

3. Pelaksanaan mata kuliah KKN wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada

Masyarakat;

4. Pelaksanaan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara

sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang

terukur untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam

rangkaian pemenuhan CPL.

5. Hasil monev pembelajaran menyatakan bahwa metode pembelajaran meliputi: diskusi

kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif,

pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran

lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;

6. Hasil monev pembelajaran menyatakan bahwa bentuk pembelajaran berupa: kuliah; atau



Tanggal : 10 – 02 – 2020


(PELAKSANAAN PROSES

PEMBELAJARAN)

Revisi : 1

Halaman : 4 dari 4

responsi dan tutorial; atau seminar; atau praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau

praktik lapangan;

7. Adanya mata kuliah yang terkait dengan penelitian yaitu skripsi dengan ukuran jumlah

sks tertentu.

8. Adanya mata kuliah yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat yaitu KKN


8. Dokumen

terkait

Pelaksanaan

Standar Proses

Pembelajaran

(Pelaksanaan

Proses

Pembelajaran)

1. Dokumen kurikulum program studi

2. RPS setiap mata kuliah.

3. BAP (Berita Acara Perkuliahan) setiap mata kuliah.

4. Instrumen penilaian setiap mata kuliah.

5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang SN-DIKTI




d. Rencana Induk Penelitian dan pengabdian.

e. Road Map Penelitian Prodi.



Tanggal : 10 – 02 - 2020


(BEBAN BELAJAR MAHASISWA)

Revisi : 1

Halaman : 2 dari 4

1. Visi dan Misi

Universitas

Muhammadiyah

Gresik




Misi







2. Rasional Standar

Proses

Pembelajaran

(Beban Belajar

Mahasiswa)

Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Universitas Muhammadiyah Gresik hanya

dapat dicapai jika proses pembelajaran yang dilaksanakan berkualitas. Melalui proses





Agar tujuan tersebut dapat diwujudkan, maka diperlukan ukuran, kriteria, atau

spesifikasi khusus tentang proses pembelajaran yang dilaksanakan yang meliputi empat

aspek tersebut. Sehubungan dengan itu maka ditetapkanlah standar proses pembelajaran

khususnya standar karakterik pembelajaran yang dapat dijadikan acuan dalam

pelaksanaan pembelajaran di lingkungan Universitas Muhammadiyah Gresik.

Standar Beban Belajar Mahasiswa sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) khususnya pada pasal 16 sampai

pasal 20.

3. Pihak yang

Bertanggung Jawab

untuk Mencapai

Standar Proses

Pembelajaran

(Beban Belajar

Mahasiswa)










c. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester.

d. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan

belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses

pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas

keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler disuatu program

studi.

5. Pernyataan Isi

Standar Proses

Pembelajaran

(Beban Belajar

Mahasiswa)

a. Ketua Program Studi memastikan setiap dosen melaksanakan pembelajaran untuk

setiap mata kuliah setiap semester dengan ketentuan:

- melaksanakan pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu,

termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester;

- jika dilaksanakan semester antara maka dilaksanakan paling sedikit 8 (delapan)

minggu, beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks, dan sesuai

dengan beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang



Tanggal : 10 – 02 - 2020



Revisi : 1

Halaman : 3 dari 4

telah ditetapkan, jika dilaksanakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling

sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir

semester antara.

b. Ketua Program Studi memastikan beban belajar penyelenggaraan pendidikan untuk

setiap jenjang pendidikan dengan ketentuan:

- paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma

empat / sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144

(seratus empat puluh empat) sks;

- paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan

program sarjana, atau program diploma empat / sarjana terapan, dengan beban

belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks;

- paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, program

magister terapan, atau program spesialis, setelah menyelesaikan program sarjana,

atau diploma empat / sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling

sedikit 36 (tiga puluh enam) sks.

c. Ketua Program Studi memastikan setiap dosen melaksanakan pembelajaran untuk


- 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial,

terdiri atas: kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester,

kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester

dan kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.

- 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang

sejenis, terdiri atas: kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per

semester dan kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.

- 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik

bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan atau

proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu

per semester.

d. Ketua Program Studi memastikan setiap mahasiswa memiliki beban belajar untuk


- Beban belajar mahasiswa program diploma dua, program diploma tiga,

program diploma empat / sarjana terapan, dan program sarjana yang

berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik

yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per

semester pada semester berikut.

- Mahasiswa program magister, program magister terapan, atau program yang

setara yang berprestasi akademik tinggi dapat melanjutkan ke program doktor

atau program doktor terapan, setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti

program magister atau program magister terapan, tanpa harus lulus terlebih

dahulu dari program magister atau program magister terapan tersebut.

- Mahasiswa program magister atau program magister terapan yang melanjutkan

ke program doktor atau program doktor terapan sebagaimana point di atas

harus menyelesaikan program magister atau program magister terapan

sebelum menyelesaikan program doktor.

- Mahasiswa berprestasi akademik tinggi pada program sarjana merupakan

mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari

3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik.

- Mahasiswa berprestasi akademik tinggi pada program magister merupakan

mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari

3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.



Tanggal : 10 – 02 - 2020



Revisi : 1

Halaman : 4 dari 4

6. Strategi

Pelaksanaan

Standar Proses

Pembelajaran

(Beban Belajar

Mahasiswa)

a. Kaprodi memastikan proses pengembangan atau evaluasi kurikulum sesuai dengan

Permendikbud no 3 tahun 2020 terutama terkait dengan beban belajar mahasiswa

pada pasal 16 sampai 20 pada setiap 5 tahun sekali

b. Kaprodi melakukan monev secara rutinter hadap pelaksanaan pembelajaran oleh

setiap dosen di setiap semester

c. Kaprodi memberikan sosialisasi kepada dosen wali terkait dengan ketentuan beban

belajar mahasiswa di setiap semester

7. Indikator

KetercapaianStan

dar Proses

Pembelajaran

(Beban Belajar

Mahasiswa)

a. Pelaksanaan pembelajaran setiap dosen untuk setiap mata kuliah setiap semester

dilaksanakan minimal 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS dibuktikan dari BAP

(Berita Acara Perkuliahan).

b. Jika dilaksanakan perkuliahan semester antara maka dilaksanakan paling sedikit 8

(delapan) minggu, beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks, dengan

tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk UTS dan UAS dibuktikan dari

BAP.

c. Mahasiswa program sarjana lulus paling lama 7 (tujuh) tahun akademik dengan beban

belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;

d. Mahasiswa program profesi paling lama 3 (tiga) tahun akademik dengan beban

belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks;

e. Mahasiswa program magister paling lama 4 (empat) tahun akademik dengan beban

belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks;

f. Setiap dosen melaksanakan pembelajaran dengan waktu per sks 170 menit setiap

mata kuliah dengan pembagian waktu sesuai standar;

g. Tidak ada mahasiswa yang menempuh mata kuliah dengan jumlah sks 24 kecuali

mahasiswa yang berprestasi

8. Dokumen terkait

Pelaksanaan

Standar Proses

Pembelajaran

(Beban Belajar

Mahasiswa)

a. Dokumen kurikulum program studi

b. RPS setiap mata kuliah.

c. BAP (Berita Acara Perkuliahan) setiap mata kuliah.

d. Instrumen penilaian setiap mata kuliah.

e. KRS (Kartu Rencan Studi) mahasiswa.

f. Dokumen perwalian.

g. Jadwal perkuliahan.

h. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang SN DIKTI.




d. Panduan Penyusunan KPT (Kurikulum Pendidikan Tinggi) 2016.



Tanggal : 10 – 02 – 2020

STANDAR PENILAIANPEMBELAJARAN

(PRINSIP PENILAIAN)

Revisi : 1

Halaman : 2 dari 3

1. Visi dan Misi

Universitas

Muhammadiyah

Gresik




Misi







2. Rasional Standar

Penilaian

Pembelajaran

(Prinsip Penilaian

Pembelajaran)

Untuk menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi sesuai dengan bidangnya

diperlukan pengukuran penilaian yang berkualitas dalam proses pembelajaran. Melalui

pengukuran penilaian yang berkualitas maka capaian pembelajaran akan mudah terukur

dengan baik. Dalam penilaian pembelajaran ini meliputi 4 aspek, yaitu prinsip penilaian,

teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan

penilaian, pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa. Agar tujuan tersebut dapat

diwujudkan, maka diperlukan ukuran, kriteria, atau spesifikasi khusus tentang proses

penilaian pembelajaran yang dilaksanakan yang meliputi empat aspek tersebut.

Sehubungan dengan itu maka ditetapkanlah standar penilaian pembelajaran khususnya

standar prinsip penilaian yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan penilaian

pembelajaran di lingkungan Universitas Muhammadiyah Gresik. Standar penilaian

pembelajaran khususnya Prinsip Penilaian sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun

2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) tertuang pada pasal 22 yang

terdiri dari 6 ayat.

3. Pihak yang

Bertanggung

Jawab untuk

Mencapai Standar

Penilaian

Pembelajaran

(Prinsip Penilaian

Pembelajaran)








b. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses

dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

c. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup: prinsip penilaian, teknik dan

instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian,

pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa

d. Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan

transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

e. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:

memperbaiki perencanaan dan cara belajar dan meraih capaian pembelajaran lulusan.

f. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang

berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada

saat proses pembelajaran berlangsung.



Tanggal : 10 – 02 – 2020


(PRINSIP PENILAIAN)

Revisi : 1

Halaman : 3 dari 3

g. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati

antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang

dinilai.

h. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan

kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.

i. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat

diakses oleh semua pemangku kepentingan.

5. Pernyataan Isi

Standar Penilaian

Pembelajaran

(Prinsip Penilaian

Pembelajaran)

Ketua Program Studi memastikan setiap dosen melaksanakan prinsip penilaian

pembelajaran untuk setiap mata kuliah setiap semester yang mencakup prinsip edukatif,

otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

6. Strategi

Pelaksanaan

Standar Penilaian

Pembelajaran

(Prinsip Penilaian

Pembelajaran)

Ketua program Studi memberikan sosialisasi kepada seluruh dosen terkait dengan prinsip

penilaian yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan

yang dilakukan secara terintegrasi di setiap awal semester.

7. Indikator

KetercapaianStan

dar Penilaian

Pembelajaran

(Prinsip Penilaian

Pembelajaran)

Setiap dosen mempunyai dokumen penialaian yang meliputi kisi-kisi penilaian dengan

indicator yang sesuai dengan CPL yang tertuang dalam RPS, instrument penilaian dan

pedoman penskoran penilaian.

8. Dokumen terkait

Pelaksanaan

Standar Penilaian

Pembelajaran

(Prinsip Penilaian

Pembelajaran)

a. RPS setiap mata kuliah.

b. Kisi-kisi penilaian setiap mata kuliah.

c. Instrumen penilaian setiap mata kuliah.

d. Pedoman penskoran penilaian setiap mata kuliah.

e. Rubrik penilaian, lembar observasi, hasil umpan balik kemahasiswa.

f. Hasil validasi instrument penilaian.

g. Dokumentasi hasil akhir penilaian.

h. Dokumen remidi jika dilakukan remidial.

i. Jadwal penilaian (UTS dan UAS).

j. Jadwal perkuliahan.

k. BAP (Berita Acara Perkuliahan).

l. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI.




d. Panduan Penyusunan KPT (Kurikulum Pendidikan Tinggi) 2016.



Tanggal : 10 – 02 – 2020


(TEKNIK DAN INSTRUMEN PENILAIAN)

Revisi : 1

Halaman : 2 dari 3

1. Visi dan Misi

Universitas

Muhammadiyah

Gresik




Misi







2. Rasional Standar

Penilaian

Pembelajaran

(Teknik dan

Instrumen

Penilaian)










standar teknik penilaian yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan penilaian

pembelajaran di lingkungan Universitas MuhammadiyahGresik.

Standar penilaian pembelajaran khususnya Teknik Penilaian sesuai dengan Permendikbud

Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) tertuang

pada pasal 23 yang terdiri dari 5 ayat.

3. Pihak yang

Bertanggung

Jawab untuk

Mencapai Standar

Penilaian

Pembelajaran

(Teknik dan

Instrumen

Penilaian)












pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa

d. Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan,

dan angket.

e. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan atau

penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain; penilaian sikap dapat

menggunakan teknik penilaian observasi; dan penilaian penguasaan pengetahuan,



Tanggal : 10 – 02 – 2020


(TEKNIK DAN INSTRUMEN PENILAIAN)

Revisi : 1

Halaman : 3 dari 3

keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau

kombinasi dari berbagai teknik.

f. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen

penilaian yang digunakan.

5. Pernyataan Isi

Standar Penilaian

Pembelajaran

(Teknik dan

Instrumen

Penilaian)

a. Ketua Program Studi memastikan setiap dosen melaksanakan penilaian pembelajaran

untuk setiap mata kuliah setiap semester dengan teknik penilaian yang terdiri atas

observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.

b. Ketua Program Studi memastikan setiap dosen melaksanakan penilaian pembelajaran

untuk setiap mata kuliah setiap semester dengan menggunakan Instrumen penilaian

yang terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan atau penilaian hasil dalam

bentuk portofolio atau karya desain; penilaian sikap dapat menggunakan teknik

penilaian observasi; dan penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan

keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai

teknik.

c. Ketua Program Studi memastikan setiap dosen mengukur hasil penilaian pembelajaran

untuk setiap mata kuliah setiap semester yang mengintegrasikan antara berbagai

teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

6. Strategi

Pelaksanaan

Standar Penilaian

Pembelajaran

(Teknik dan

Instrumen

Penilaian)

Ka. Prodi memberikan sosialisasi kepada seluruh dosen terkait dengan teknik dan

instrumen penilaian di setiap awal semester.

7. Indikator

Ketercapaian

Standar Penilaian

Pembelajaran

(Teknik dan

Instrumen

Penilaian)

Setiap dosen mempunyai dokumen penilaian yang meliputi kisi-kisi penilaian

dengan indikator yang sesuai dengan CPL yang tertuang dalam RPS, instrument

penilaian dan pedoman penskoran penilaian.

8. Dokumen terkait

Pelaksanaan

Standar Penilaian

Pembelajaran

(Teknik dan

Instrumen

Penilaian)


















Tanggal : 10 – 02 – 2020


(MEKANISME DAN PROSEDUR

PENILAIAN)

Revisi : 1

Halaman : 2 dari 3

1. Visi dan Misi

Universitas

Muhammadiyah

Gresik




Misi







2. Rasional Standar

Penilaian

Pembelajaran

(Mekanisme dan

Prosedur

Penilaian)












pembelajaran khususnya Mekanisme dan Prosedur Penilaian sesuai dengan

Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN

DIKTI) yang tertuang pada pasal 24 yang terdiri dari 3 ayat.

3. Pihak yang

Bertanggung

Jawab untuk

Mencapai Standar

Penilaian

Pembelajaran

(Mekanisme dan

Prosedur

Penilaian)







Republik Indonesia.





pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa.

d. Mekanisme penilaian terdiri dari perencanaan penilaian, pelaksanaan, pemberian umpan

balik kepada mahasiswa dan dokumentasi penilaian.

e. Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal,

observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.

f. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap

dan atau penilaian ulang.



Tanggal : 10 – 02 – 2020


(MEKANISME DAN PROSEDUR

PENILAIAN)

Revisi : 1

Halaman : 3 dari 3

5. Pernyataan Isi

Standar Penilaian

Pembelajaran

(Mekanisme dan

Prosedur

Penilaian)

a. Melaksanakan penilaian pembelajaran untuk setiap mata kuliah setiap semester dengan

mekanisme penilaian sebagai berikut:

- menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria,

indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana

pembelajaran.

- melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria,

indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 20;

- memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian

kepada mahasiswa; dan

- mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel

dan transparan.

b. Ka. Prodi memastikan setiap dosen melaksanakan penilaian pembelajaran untuk setiap

mata kuliah setiap semester dengan prosedur penilaian sebagai berikut:

- Tahap perencanaan

- kegiatan pemberian tugas atau soal

- observasi kinerja

- pengembalian hasil observasi pemberian nilai akhir.

6. Strategi

Pelaksanaan

Standar Penilaian

Pembelajaran

(Mekanisme dan

Prosedur

Penilaian)

Kaprodi memberikan sosialisasi kepada seluruh dosenterkait dengan mekanisme dan

prosedur penilaian disetiap awal semester.

7. Indikator

Ketercapaian

Standar Penilaian

Pembelajaran

(Mekanisme dan

Prosedur

Penilaian)

Setiap dosen mempunyai dokumen penilaian yangmeliputi kisi-kisi penilaian dengan

indikator yang sesuai dengan CPL yang tertuang dalam RPS, instrument penilaian dan

pedoman penskoran penilaian, rubrik penilaian, lembar observasi, hasil umpan balik

yang diberikan kepada mahasiswa, dukementasi hasil akhir penilaian.

8. Dokumen terkait

Pelaksanaan

Standar Penilaian

Pembelajaran

(Teknik dan

Instrumen

Penilaian)












l. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI






Tanggal : 10 – 02 - 2020

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

(PELAKSANAAN PENILAIAN)

Revisi : 1

Halaman : 2 dari 3

1. Visi dan Misi

Universitas

Muhammadiyah

Gresik




Misi







2. Rasional Standar

Penilaian

Pembelajaran

(Pelaksanaan

Penilaian)











pembelajaran di lingkungan Universitas Muhammadiyah Gresik.

Standar penilaian pembelajaran khususnya Pelaksanaan Penilaian sesuai dengan



3. Pihak yang

Bertanggung

Jawab untuk

Mencapai Standar

Penilaian

Pembelajaran

(Pelaksanaan

Penilaian)













d. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.

5. Pernyataan Isi

Standar Penilaian

Pembelajaran

(Pelaksanaan

Penilaian)

Ketua Program Studi memastikan setiap dosen melaksanakan penilaian pembelajaran

untuk setiap mata kuliah setiap semester dengan pelaksanaan sesuai dengan ketentuan

sebagai berikut:

- dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran;

- dilakukan oleh dosen pengampu atau tim dosen pengampu, dapat mengikut sertakan

mahasiswa atau pemangku kepentingan yang relevan.



Tanggal : 10 – 02 - 2020


(PELAKSANAAN PENILAIAN)

Revisi : 1

Halaman : 3 dari 3

6. Strategi

Pelaksanaan

Standar Penilaian

Pembelajaran

(Pelaksanaan

Penilaian)

Kaprodi memberikan sosialisasi kepada seluruh dosen terkait dengan pelaksanaan

penilaian di setiap awal semester.

7. Indikator

Ketercapaian

Standar Penilaian

Pembelajaran

(Pelaksanaan

Penilaian)

Setiap dosen melakukan penilaian sesuai dengan rencana pembelajaran yang tertuang

dalam RPS dibuktikan dengan adanya kisi-kisi soal dengan instrumen penilaian sesuai

dengan capaian pembelajaran.

8. Dokumen terkait

Pelaksanaan

Standar Penilaian

Pembelajaran

(Pelaksanaan

Penilaian)





e. Rubrik penilaian, lembar observasi, hasil umpan balik mahasiswa













Tanggal : 10 – 02 - 2020


(PELAPORAN PENILAIAN)

Revisi : 1

Halaman : 2 dari 3

1. Visi dan Misi

Universitas

Muhammadiyah

Gresik




Misi







2. Rasional Standar

Penilaian

Pembelajaran

(Pelaporan

Penilaian)











pembelajaran di lingkungan Universitas Muhammadiyah Gresik.

Standar penilaian pembelajaran khususnya Pelaporan Penilaian sesuai dengan



3. Pihak yang

Bertanggung

Jawab untuk

Mencapai Standar

Penilaian

Pembelajaran

(Pelaporan

Penilaian)







Republik Indonesia.






d. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu

mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran: huruf A setara dengan angka 4 (empat)

berkategori sangat baik; huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik; huruf C

setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup; huruf D setara dengan angka 1 (satu)

berkategori kurang; atau huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat

kurang.

e. Perguruan tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada

kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).

f. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks



Tanggal : 10 – 02 - 2020


(PELAPORAN PENILAIAN)

Revisi : 1

Halaman : 3 dari 3

prestasi semester (IPS).

g. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan

dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).

h. Indeks prestasi semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara

menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks

mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam

satu semester.

i. Indeks prestasi kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara

menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks

mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah

ditempuh.

5. Pernyataan Isi

Standar Penilaian

Pembelajaran

(Pelaporan

Penilaian)

Ketua Program Studi memastikan setiap dosen mengumumkan penilaian pembelajaran

kepada mahasiswa untuk setiap mata kuliah setiap semester.

6. Strategi

Pelaksanaan

Standar Penilaian

Pembelajaran

(Pelaporan

Penilaian)

Kaprodi memberikan sosialisasi kepada seluruh dosen terkait dengan batas pelaporan hasil

penilaian di setiap awal semester dan memberikan surat peringatan di setiap akhir semester

setelah UAS dilaksanakan.

7. Indikator

Ketercapaian

Standar Penilaian

Pembelajaran

(Pelaporan

Penilaian)

Setiap dosen memasukkan nilai setiap mata kuliah setiap semester sesuai dengan waktu

pemasukan nilai di SIAKAD.

Dokumen laporan penilaian setiap mata kuliah di setiap semester.

8. Dokumen terkait

Pelaksanaan

Standar Penilaian

Pembelajaran

(Pelaporan

Penilaian)

a. Dokumen laporan penilaian mata kuliah.

b. Jadwal penilaian (UTS dan UAS).

c. Jadwal perkuliahan.

d. BAP (Berita Acara Perkuliahan).

e. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI.



c. Peraturan Akademik Universitas tahun 2019/2020.



Tanggal : 10 – 02 - 2020


(KELULUSAN MAHASISWA)

Revisi : 1

Halaman : 2 dari 3

1. Visi dan Misi

Universitas

Muhammadiyah

Gresik




Misi







2. Rasional Standar

Penilaian

Pembelajaran

(Kelulusan

Mahasiswa)










standar kelulusan mahasiswa yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan penilaian


pembelajaran khususnya kelulusan mahasiswa sesuai dengan Permendikbud Nomor 3

Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) yang tertuang pada

pasal 27 yang terdiri dari 8 ayat.

3. Pihak yang

Bertanggung

Jawab untuk

Mencapai Standar

Penilaian

Pembelajaran

(Kelulusan

mahasiswa)







Republik Indonesia.






d. Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban

belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan

oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan

2,00 (dua koma nol nol).

e. Kelulusan mahasiswa dari program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat

memuaskan, atau pujian dengan kriteria: mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat

memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh

enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol); mahasiswa dinyatakan lulus dengan

predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga



Tanggal : 10 – 02 - 2020


(KELULUSAN MAHASISWA)

Revisi : 1

Halaman : 3 dari 3

koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau mahasiswa dinyatakan

lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari

3,50 (tiga koma nol).

f. Mahasiswa program profesi dan magister dinyatakan lulus apabila telah menempuh

seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang

ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau

sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).

g. Kelulusan mahasiswa dari program profesi dan magister, dapat diberikan predikat

memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria: mahasiswa dinyatakan

lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK)

3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); mahasiswa

dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi

kumulatif (IPK) 3,51(tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima);

atau mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks

prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).

h. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh: ijazah, bagi lulusan program

sarjana, program magister; sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi; gelar; dan

surat keterangan pendamping ijazah (SKPI), kecuali ditentukan lain oleh peraturan

perundang-undangan.

i. Sertifikat profesi diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama dengan Kementerian,

Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan atau organisasi profesi.

5. Pernyataan Isi

Standar Penilaian

Pembelajaran

(Kelulusan

Mahasiswa)

Ketua Program Studi memastikan setiap mahasiswa lulus dengan ketentuan sebagaimana

dalam definisi istilah diatas di setiap semester.

6. Strategi

Pelaksanaan

Standar Penilaian

Pembelajaran

(Kelulusan

Mahasiswa)

Ketua Program Studi bekerjasama dengan BAA melakukan sinkronisasi untuk ketercapaian

standar kelulusan mahasiswa di setiap tahun.

7. Indikator

Ketercapaian

Standar Penilaian

Pembelajaran

(Kelulusan

Mahasiswa)

Setiap mahasiswa lulus sesuai dengan ketentuan di atas, dibuktikan dengan dokumen IPK

mahasiswa dan SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah).

8. Dokumen terkait

Pelaksanaan

Standar Penilaian

Pembelajaran

(Kelulusan

Mahasiswa)

a. Dokumen IPK lulusan setiap semester yang tertuang dalam SKY udisium yang

dikeluarkan oleh Dekan.

b. Dokumen SKPI lulusan.

c. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI.






Tanggal : 10 – 02 - 2020

STANDAR SDM (DOSEN)

Revisi : 1

Halaman : 2 dari 3

1. Visi dan Misi

Universitas

Muhammadiyah

Gresik




Misi







2. Rasional Standar

Dosen

Dosen sebagai tenaga pendidikan berperan sangat krusial dalam menentukan kualitas

pembelajaran. Dosen sebagai tenaga profesional diwajibkan mempunyai kualifikasi

akademik yang sesuai dengan program studi sebagai home base. Capaian pembelajaran

yang sudah ditentukan di setiap kurikulum yang ada di program studi harus diimbangi

dengan kompetensi dosen yang baik.

Standar Dosen telah diatur dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar

Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) yang tertuang pada pasal 28 yang terdiri dari 1

ayat, pasal 29 yang terdiri dari 16 ayat, pasal 30 yang terdiri dari 5 ayat dan pasal 31 yang

terdiri dari 7 ayat.

3. Pihak yang

Bertanggung

Jawab untuk

Mencapai Standar

Dosen








b. Standar dosen adalah kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen untuk

menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran

lulusan.

c. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi

oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.

d. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik

e. Kualifikasi akademik untuk dosen program sarjana adalah minimal magister atau

magister terapan yang relevan dengan program studi.

f. Kualifikasi akademik untuk dosen program profesi adalah minimal magister atau

magister terapan yang relevan dengan program studi dan bersertifikat pendidik serta

mempunyai pengalaman mengajar minimal 2 tahun.

g. Kualifikasi akademik untuk dosen program magister adalah minimal lulusan doktor

atau doktor terapan yang relevan dengan program studi.

h. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.

i. Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada satu perguruan

tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan

lainnya.

5. Pernyataan Isi

Standar Dosen

a. Ketua Program Studi memastikan setiap dosen wajib memiliki kualifikasi akademik,

kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk

menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran

lulusan.



Tanggal : 10 – 02 - 2020

STANDAR SDM (DOSEN)

Revisi : 1

Halaman : 3 dari 3

b. Kaprodi memastikan bahwa setiap dosen melakukan kegiatan pokok yang mencakup:

perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; pelaksanaan

evaluasi hasil pembelajaran; pembimbingan dan pelatihan; penelitian; dan pengabdian

kepada masyarakat di setiap tahun akademik.

c. Kaprodi memastikan bahwa setiap dosen sebagai pembimbing utama skripsi atau tesis

paling banyak 10 mahasiswa di setiap tahun akademik.

d. Kaprodi memastikan bahwa jumlah dosen tetap paling sedikit 60% dari jumlah seluruh

dosen dan paling sedikit ada 5 orang setiap tahun akademik.

6. Strategi

Pelaksanaan

Standar Dosen

Kaprodi kerjasama dengan BSDM untuk ketercapaian standar dosen setiap semester.

7. Indikator

Ketercapaian

Standar Dosen

Seluruh standar yang dibebankan kepada setiap dosen dibuktikan dengan dokumen yang

jelas, tridharma perguruan tinggi dapat dilaksanakan dengan baik.

8. Dokumen terkait

Pelaksanaan

Standar Dosen

a. Dokumen kebijakan standar tenaga dosen.

b. Dokumen ijazah, sertifikat pendidik dan BKD.

c. Permendikbud no. 3 tahun 2020 tentang SNDIKTI.


b. Permendikbud no 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

c. Peraturan Akademik Universitas tahun 2019-2020



Tanggal : 10 – 02 - 2020

STANDAR SDM (TENAGA

KEPENDIDIKAN)

Revisi : 1

Halaman : 2 dari 3

1. Visi dan Misi

Universitas

Muhammadiyah

Gresik




Misi







2. Rasional Standar

Tenaga

Kependidikan

Dalam menjalankan administrasi akademik, di setiap unit akan dibantu oleh tenaga

kependidikan. Tenaga kependidikan yang memiliki standar yang sesuai dengan kualifikasi

dan bidangnya akan mendorong administrasi akademik berjalan dengan baik. Standar

tenaga kependidikan telah diatur dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) yang tertuang pada pasal 32 yang terdiri

dari 4 ayat.

3. Pihak yang

Bertanggung

Jawab untuk

Mencapai Standar

Tenaga

Kependidikan








b. Standar tenaga kependidikan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi dan

kompetensi tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka


c. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat

untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.

5. Pernyataan Isi

Standar Tenaga

Kependidikan

a. Ketua Program Studi memastikan bahwa tenaga kependidikan memiliki kualifikasi

akademik paling rendah lulusan program diploma 3 yang dinyatakan dengan ijazah

sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.

b. Ketua Program Studi memastikan bahwa tenaga administrasi memiliki kualifikasi

akademik paling rendah SMA atau sederajat.

c. Ketua Program Studi memastikan bahwa tenaga kependidikan yang memerlukan

keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan

keahliannya.

6. Strategi

Pelaksanaan

Standar Tenaga

Kependidikan

Kaprodi kerjasama dengan BSDM untuk ketercapaian standar tenaga kependidikan setiap

semester.

7. Indikator

Ketercapaian

Standar Tenaga

Kependidikan

Seluruh standar yang dibebankan kepada setiap tenaga kependidikan dan administrasi

dibuktikan dengan dokumen yang jelas, pelaksanaan administrasi akademik dapat

dilaksanakan dengan baik.

8. Dokumen terkait

Pelaksanaan

a. Dokumen kebijakan standar tenaga kependidikan.

b. Dokumen ijazah dan sertifikat keahlian dari tenaga kependidikan.



Tanggal : 10 – 02 - 2020

STANDAR SDM (TENAGA

KEPENDIDIKAN)

Revisi : 1

Halaman : 3 dari 3

Standar Tenaga

Kependidikan

c. Permendikbud no 3 tahun 2020 tentang SNDIKTI.






Tanggal : 10 – 02 - 2020

STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Revisi : 1

Halaman : 2 dari 3

1. Visi dan Misi

Universitas

Muhammadiyah

Gresik




Misi


berkualitas dan terukur melalui pendidikan senyatanya (the realistic education);





2. Rasional Standar

Sarana dan

Prasarana

Dalam upaya mengimplementasikan tridharma perguruan tinggi tentunya dibutuhkan

Sarana dan Prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang harus dipenuhi

merupakan kriteria minimal sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran

sehingga capaian pembelajaran lulusan dapat tercapai dengan baik.

Standar sarana dan prasarana telah diatur dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) yang tertuang pada pasal 33 yang

terdiri dari 1 ayat, pasal 34 yang terdiri dari 2 ayat, pasal 35 yang terdiri dari 2 ayat, pasal

36 yang terdiri dari 2 ayat, pasal 37 yang terdiri dari 1 ayat, pasal 38 yang terdiri dari 3

ayat dan pasal 39 yang terdiri dari 3 ayat.

3. Pihak yang

Bertanggung

Jawab untuk

Mencapai Standar

Sarana dan

Prasarana







Republik Indonesia.

b. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana

dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka


c. Standar sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: perabot; peralatan pendidikan;

media pendidikan; buku,buku elektronik, dan repositori; sarana teknologi informasi dan

komunikasi; instrumentasi eksperimen; sarana olahraga; sarana berkesenian; sarana

fasilitas umum; bahan habis pakai; dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan

keamanan.

d. Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: lahan; ruang kelas;

perpustakaan; laboratorium / studio / bengkel kerja / unit produksi; tempat berolahraga;

ruang untuk berkesenian; ruang unit kegiatan mahasiswa; ruang pimpinan perguruan

tinggi; ruang dosen; ruang tata usaha; dan fasilitas umum (jalan, air, listrik, jaringan

komunikasi suara, dan data).

e. Lahan harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk

menunjang proses pembelajaran dan wajib dimiliki oleh penyelenggara perguruan tinggi.

f. Perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh

mahasiswa yang berkebutuhan khusus yang terdiri dari: pelabelan dengan tulisan Braille

dan informasi dalam bentuk suara; lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; jalur

pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; peta / denah

kampus atau gedung dalam bentuk peta / denah timbul; dan toilet atau kamar mandi



Tanggal : 10 – 02 - 2020


Revisi : 1

Halaman : 3 dari 3

untuk pengguna kursi roda.

5. Pernyataan Isi

Standar Sarana

dan Prasaran

Ketua Program Studi memastikan bahwa sarana dan prasarana pembelajaran dapat

terpenuhi dengan baik di setiap semester sehingga capaian pembelajaran lulusan dapat

tercapai dengan baik.

6. Strategi

Pelaksanaan

Standar Sarana

dan Prasarana

Kaprodi kerjasama dengan BAU untuk ketercapaian standar sarana dan prasarana setiap

semester.

7. Indikator

Ketercapaian

Standar Sarana

dan Prasarana

Tingginya ketercapaian capaian pembelajaran lulusan sehingga daya saing lulusan juga

baik.

8. Dokumen terkait

Pelaksanaan

Standar Sarana

dan Prasarana

a. Dokumen kebijakan standar sarana dan prasarana.

b. Dokumen sarana dan prasarana.

c. Permendikbud no 3 tahun 2020 tentang SNDIKTI.






Tanggal : 10 – 02 - 2020

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Revisi : 1

Halaman : 2 dari 3

1. Visi dan Misi

Universitas

Muhammadiyah

Gresik




Misi







2. Rasional Standar

Pengelolaan

Pembelajaran

Pengelolaan pembelajaran merupakan hal yang krusial dalam upaya untuk mencapai proses

pembelajaran yang sesuai dengan standar. Untuk itulah dalam dokumen standar ini diatur

secara khusus terkait dengan pengelolaan pembelajaran di sebuah perguruan tinggi.

Standar Pengelolaan Pembelajaran telah diatur dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun

2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) yang tertuang pada pasal 40

yang terdiri dari 2 ayat dan pasal 41 yang terdiri dari 3 ayat.

3. Pihak yang

Bertanggung

Jawab untuk

Mencapai Standar

Pengelolaan

Pembelajaran







Republik Indonesia.

b. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan,

pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan

pembelajaran pada tingkat program studi.

c. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan,

standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga

kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

d. Pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh Unit Pengelola program studi dan

perguruan tinggi.

5. Pernyataan Isi

Standar

Pengelolaan

Pembelajaran

a. Ketua Program Studi memastikan bahwa telah melakukan penyusunan kurikulum dan

rencana pembelajaran semester dalam setiap mata kuliah.

b. Ketua Program Studi memastikan bahwa telah menyelenggarakan program

pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah

ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan di setiap semester.

c. Ketua Program Studi memastikan bahwa telah melakukan kegiatan sistemik yang

menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik di setiap semester;

d. Ketua Program Studi memastikan bahwa telah melakukan kegiatan pemantauan dan

evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses

pembelajaran di setiap semester;

e. Ketua Program Studi memastikan bahwa telah melaporkan hasil program pembelajaran

secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan

perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran di setiap semester.

6. Strategi

Pelaksanaan

Kaprodi berkoordinasi dengan pimpinan Fakultas untuk ketercapaian standar pengelolaan

pembelajaran setiap semester.



Tanggal : 10 – 02 - 2020

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Revisi : 1

Halaman : 3 dari 3

Standar

Pengelolaan

Pembelajaran

7. Indikator

Ketercapaian

Standar

Pengelolaan

Pembelajaran

Proses pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan, sehingga

berdampak pada tingginya ketercapaian capaian pembelajaran lulusan serta daya saing

lulusan yang baik.

8. Dokumen terkait

Pelaksanaan

Standar

Pengelolaan

Pembelajaran

a. Dokumen kebijakan pengelolaan pembelajaran.

b. Permendikbud no 3 tahun 2020 tentang SNDIKTI.






Tanggal : 10 – 02 - 2020

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Revisi : 1

Halaman : 2 dari 3

1. Visi dan Misi

Universitas

Muhammadiyah

Gresik




Misi

a. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

yang berkualitas dan terukur melalui pendidikan senyatanya (the realistic

education),


University Governance); c. Menyelenggarakan proses pembelajaran kewirausahaan yang Islami untuk menghasilkan


2. Rasional Standar

Pembiayaan

Pembelajaran

Pengelolaan pembiayaan merupakan hal yang krusial dalam upaya untuk

mencapai proses pembelajaran yang sesuai dengan standar. Untuk itulah dalam

dokumen standar ini diatur secara khusus terkait dengan pembiayaan pembelajaran

di sebuah perguruan tinggi.

Standar pembiayaan pembelajaran telah diatur dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun

2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) yang tertuang pada

pasal 42 yang terdiri dari 7 ayat, pasal 43 yang terdiri dari 1 ayat dan pasal 44 yang

terdiri dari 3 ayat..

3. Pihak yang

Bertanggung

Jawab untuk

Mencapai

Standar

Pembiayaan

Pembelajaran








b. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen

dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka


c. Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi

untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga

kependidikan pada pendidikan tinggi.

d. Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan

tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup

biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran,

dan biaya operasional tidak langsung

e. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang

disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.

f. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar bagi setiap

perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja

(RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh

mahasiswa.



Tanggal : 10 – 02 - 2020

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Revisi : 1

Halaman : 3 dari 3

5. Pernyataan Isi

Standar

Pembiayaan

Wakil rektor bidang 2 (SDM dan keuangan):

a. Mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan

Program Studi;

b. Melakukan analisis biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari

penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Perguruan Tinggi yang

bersangkutan; dan

c. Melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan Tinggi pada

setiap akhir tahun anggaran.

6. Strategi

Pelaksanaan

Standar

Pembiayaan

Pembelajaran

Wakil Rektor bidang 2 (SDM dan keuangan) wajib menentapkan, melaksanakan,

memonitoring, mengendalikan ketercapaian standar pembiayaan pembelajaran setiap

semester.

7. Indikator

Ketercapaian

Standar

Pembiayaan

Pembelajaran

Pembiayaan pembelajaran yang berjalan sesuai dengan standar akan berdampak

pada implementasi tridharma perguruan tinggi dengan baik. Adanya alokasi

pembiayaan pembelajaran yang sesuai dengan

8. Dokumen terkait

Pelaksanaan

Standar

Pembiayaan

Pembelajaran

a. Dokumen kebijakan pembiayaan pembelajaran.

b. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDIKTI.





Kode/No : Std.Pen/SPMI/001

Tanggal : 10 – 02 - 2020

STANDAR HASIL PENELITIAN

Revisi : 1

Halaman : 2 dari 3

1. Visi dan Misi

Universitas

Muhammadiyah

Gresik




Misi







2. Rasional Standar

Hasil Penelitian

Berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan

Tinggi (SNDikti) pada pasal 46 menyatakan ruang lingkup standar hasil penelitian

meliputi: (a) Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil

penelitian; (b) Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan

masyarakat dan daya saing bangsa; (c) Hasil penelitian merupakan semua luaran yang

dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis

sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik; (d) Hasil penelitian mahasiswa harus

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan

masyarakat dan daya saing bangsa, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan

peraturan di perguruan tinggi; (e) Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak

mengganggu dan atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib

disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan atau cara lain

yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat. Serta

dalam misi Universitas Muhammadiyah Gresik, yang salah satunya adalah (the realistic

education).

Guna melaksanakan amanat Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 dan menjalankan visi

misi Universitas Muhammadiyah Gresik dalam pelaksanaan penelitian agar dapat

terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan yang salah

satunya adalah Standar hasil Penelitian. menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan

pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan terukur melalui pendidikan

senyatanya (the realistic education).

3. Pihak yang

Bertanggung

Jawab untuk

Mencapai Standar

Hasil Penelitian

a. Rektor sebagai Pimpinan Universitas

b. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas

Muhammadiyah Gresik sebagai koordinator

c. Dekan sebagai pimpinan fakultas

d. Kaprodi sebagai pimpinan program studi

e. Dosen Peneliti

f. Mahasiswa

4. Definisi Istilah a. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara

sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan

pemahaman dan atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

b. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.

c. Mutu hasil penelitian adalah kualitas penelitian yang diharapkan dapat dicapai sesuai

dengan standar yang ditentukan oleh Universitas Muhammadiyah Gresik.

5. Pernyataan Isi

Standar Hasil

Penelitian

a. Kepala LPPM menetapkan bahwa hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam

rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, melalui publikasi dalam bentuk

jurnal sekurang-kurangnya jurnal nasional dan prosiding minimal 1 setiap tahun.



Tanggal : 10 – 02 - 2020

STANDAR HASIL PENELITIAN

Revisi : 1

Halaman : 3 dari 3

b. Kaprodi menyiapkan dokumen berupa Pedoman penelitian mahasiswa yang

dilaksanakan secara konsisten setiap tahunnya

c. Kaprodi memastikan bahwa Skripsi atau tesis mahasiswa relevan dengan Capaian

Pembelajaran, dan Visi Misi Tujuan prodi serta bidang keilmuannya setiap judul

penelitian

d. Kaprodi menetapkan bahwa penelitian dosen wajib melibatkan peran serta mahasiswa

minimal 2 mahasiswa

e. Kaprodi harus memfasilitasi bahwa Hasil penelitian diproses untuk mendapatkan HKI

minimal 1 kali dalam 1 tahun

6. Strategi

Pelaksanaan

Standar Hasil

Penelitian

a. LemLit Mensosialisasikan substansi standar penelitian kepada pihak-pihak yang

berkepentingan.

b. LemLit Menyediakan sarana atau fasilitas termasuk pedoman, SOP dan formulir terkait

yang diperlukan untuk mencapai standar penelitian.

c. LemLit Memonitor dan mengevaluasi implementasi standar secara konsisten dan

sistematis.

7. Indikator

Ketercapaian

Standar Hasil

Penelitian

a. Banyaknya artikel hasil penelitian yang terpublikasi dalam bentuk:

1. Artikel dijurnal Internasional terakreditasi ≤ 10% setiap tahun.

2. Artikel di Jurnal Nasional Terakreditasi/ber-ISSN ≤ 30% setiap tahun.

3. Artikel di Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi ≤ 50% setiap tahun.

4. Artikel pada Prosiding Seminar internasional ≤ 5% setiap tahun.

5. Artikel pada Prosiding Seminar nasional ≤ 5% setiap tahun

b. Tersedianya dokumen berupa Pedoman penelitian mahasiswa yang dilaksanakan secara

konsisten setiap tahunnya.

c. Skripsi atau tesis mahasiswa relevan dengan Capaian Pembelajaran, dan Visi Misi

Tujuan prodi serta bidang keilmuannya setiap judul penelitian.

d. Terlibatnya mahasiswa dalam kegiatan penelitian yang dilakukan dosen minimal 2

mahasiswa.

e. Banyaknya hasil penelitian yang mendapatkan HKI minimal sejumlah dosen tetap di

Prodi setiap tahunnya.

8. Dokumen terkait

Pelaksanaan

Standar Hasil

Penelitian

a. Peraturan-peraturan terkait penelitian.

b. Prosedur Operasional Standar Penelitian .

c. Panduan Penelitian Universitas Muhammadiyah Gresik.

d. Kebijakan terkait penelitian.

e. Manual prosedur penelitian.

f. Formulir kerja terkait penelitian.

9. Referensi a. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

b. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

c. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

d. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan

Pendidikan.

e. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional

Indonesia (KKNI)

f. Peraturan BAN-PT Nomer 4 tahun 2017 tentang kebijakan penyusunan instrumen

akreditasi (keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen)



Tanggal : 10 – 02 – 2020

STANDAR ISI PENELITIAN

Revisi : 1

Halaman : 2 dari 3

1. Visi dan Misi

Universitas

Muhammadiyah

Gresik




Misi







2. Rasional Standar

Proses Penelitian


Tinggi (SNDikti) pada pasal 47 menyatakan ruang lingkup standar isi penelitian

meliputi:(1) Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan

keluasan materi penelitian. (2) Kedalaman dan keluasan materi penelitian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. (3)

Materi pada penelitian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berorientasi

pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu

gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. (4) Materi pada penelitian terapan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berorientasi pada luaran penelitian yang

berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi

masyarakat, dunia usaha, dan atau industri. (5) Materi pada penelitian dasar dan penelitian

terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. (6) Materi pada

penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan,

kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

Serta dalam misi Universitas Muhammadiyah Gresik, yang salah satunya adalah

menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang

berkualitas dan terukur melalui pendidikan senyatanya (the realistic education). Guna

melaksanakan amanat Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 dan menjalankan visi misi

Universitas Muhammadiyah Gresik dalam pelaksanaan penelitian agar dapat terlaksana

secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya adalah

Standar isi Penelitian.

3. Pihak yang

Bertanggung

Jawab untuk

Mencapai Standar

Isi Penelitian






e. Dosen Peneliti

f. Mahasiswa

4. Definisi Istilah a. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada

perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

b. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara



c. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.

5. Pernyataan Isi

Standar Isi

Penelitian

a. Kepala LPPM menetapkan Road Map penelitian tentang kedalaman dan keluasan materi

penelitian di Universitas Muhammadiyah Gresik dalam jangka waktu 5 tahun

b. Kaprodi menetapkan Road Map penelitian yang disusun mengacu pada Road Map



Tanggal : 10 – 02 – 2020

STANDAR ISI PENELITIAN

Revisi : 1

Halaman : 3 dari 3

penelitian Universitas dan disesuaikan dengan Road Map penelitian dosen setiap tahun

selama 5 tahun kedepan

c. Kepala LPPM menetapkan bahwa Cakupan dan kedalaman penelitian dosen dan

mahasiswa sesuai dengan luaran penelitian dasar dan penelitian terapan, serta memuat

prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, mengantisipasi kebutuhan masa mendatang

6. Strategi

Pelaksanaan

Standar Isi

Penelitian

a. Pimpinan (Rektor) menetapakan Road Map Penelitian Universitas Muhammadiyah

Gresik

b. Ka. Prodi menyusunan Road Map penelitian oleh setiap prodi

c. Prodi Mensosialisasikan Road Map yang telah ditetapkan kepada pihak-pihak yang

berkepentingan setiap tahun.

d. Prodi Menyediakan sarana atau fasilitas penelitian termasuk pedoman, SOP dan formulir

terkait yang diperlukan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan setiap tahun.

e. Prodi Memonitor dan mengevaluasi implementasi standar secara konsisten dan

sistematis setiap tahun.

7. Indikator

Ketercapaian

Standar Isi

Penelitian

a. Adanya dokumen Road Map penelitian, baik di tingkat universitas maupun di tingkat

prodi dalam jangka waktu 5tahun.

b. Dosen melaksanakan penelitian sesuai dengan bidang keahlian dan sesuai Road Map

penelitian yang telah ditetapkan setiap kali melaksanakan penelitian

c. Adanya bukti laporan penelitian yang memuat materi penelitian dasar berorientasi

pada luaran penelitian berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu

gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru setiap tahun.

d. Adanya bukti laporan penelitian yang memuat materi penelitian terapan berorientasi

pada luaran penelitian berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan atau industri setiap

tahun.

e. Terimplementasinya prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan antisipasi kebutuhan masa

mendatang hasil penelitian diukur melalui indikator-indikator Tingkat Kesiapterapan

Teknologi (TKT) sesuai Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Nomor 42 tahun 2016 setiap tahun.

8. Dokumen terkait

Pelaksanaan

Standar Isi

Penelitian

a. Peraturan-peraturan terkait penelitian.

b. Standar hasil, proses, peneliti, dan penilaian penelitian

c. SOP terkait pelaksanaan standar penelitian

d. Kebijakan terkait penelitian

e. Manual prosedur penelitian

f. Formulir kerja terkait penelitian.




d. Peraturan Pemerintah RI No.7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan

Pendidikan.


Indonesia (KKNI)

f. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

g. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Tinggi

h. Buku edisi XII Revisi mengenai Pedoman Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat,

Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi,

dan Pendidikan Tinggi.



Tanggal : 10 – 02 - 2020

STANDAR PROSES PENELITIAN

Revisi : 1

Halaman : 2 dari 4

1. Visi dan Misi

Universitas

Muhammadiyah

Gresik




Misi







2. Rasional Standar

Proses Penelitian


Tinggi (SNDikti) pada pasal 48 menyatakan ruang lingkup standar proses penelitian

meliputi:(1) Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan

penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. (2) Kegiatan

penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah

dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya

akademik. (3) Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan

kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. (4)

Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas

akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat 2 dan ayat 3, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di

perguruan tinggi. (5) Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan

dalam besaran sks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4). Serta dalam misi

Universitas Muhammadiyah Gresik, yang salah satunya adalah menyelenggarakan

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan terukur

melalui pendidikan senyatanya (the realistic education).




satunya adalah Standar Proses Penelitian.

3. Pihak yang

Bertanggung

Jawab untuk

Mencapai Standar

Proses Penelitian






e. Dosen Peneliti

4. Definisi Istilah a. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara



b. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang

terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

5. Pernyataan Isi

Standar Proses

Penelitian

a. Kepala LPPM memiliki perencanaan kegiatan penelitian untuk dosen dan mahasiswa

yang mencakup periode jangka pendek (setiap tahun), menengah (minimal 5 tahun),

dan jangka panjang (minimal 10 tahun).

b. Kepala LPPM melaksanakan monitoring dan evaluasi secara periodik serta dilaporkan

sesuai dengan yang direncanakan pada proposal penelitian.

c. Kepala LPPM memastikan bahwa penelitian yang dilakukan oleh dosen atau mahasiswa

harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi

keilmuan dalam berbagai bidang serta budaya akademik setiap kali penelitian;



Tanggal : 10 – 02 - 2020


Revisi : 1

Halaman : 3 dari 4

d. Kepala LPPM memastikan bahwa penelitian yang dilakukan oleh dosen atau mahasiswa

harus memenuhi standar mutu penelitian, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan,

serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan setiap kali penelitian;

e. LPPM menyusun dan mensosialisasikan jadwal pendaftaran dan penyusunan proposal

secara terbuka sesuai waktu yang ditetapkan.

f. LPPM mengadakan seleksi proposal paling lambat 2 bulan setelah penetapan anggaran

penelitian yang dilakukan secara akuntabel dan transparan.

g. Peneliti dan LPPM menandatangani kontrak penelitian sesuai peraturan.

h. LPPM mengadakan kegiatan seminar kemajuan maksimal 3 bulan setalah

penandatanganan kontrak.

i. Setiap peneliti wajib menyajikan hasil penelitian sesuai waktu yang telah ditentukan.

j. Kaprodi memastikan bahwa penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa harus memenuhi

capaian penelitian multi disiplin sesuai dengan ketentuan/peraturan di universitas

setiap kali penelitian;

k. Kaprodi memastikan bahwa penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam kegiatan

penyusunan skripsi dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester dan memenuhi

ketentuan yang berlaku di universitas setiap kali penelitian.

6. Strategi

Pelaksanaan

Standar Proses

Penelitian

a. Kepala BPM berkoordinasi dengan Kepala LPPM menetapkan Prosedur Operasional

Standar (POS) pengajuan proposal penelitian setiap awal tahun akademik

b. Kepala BPM mengevaluasi pelaksanaan POS secara berkala.

c. Kepala LPPM memberikan rekomendasi calon reviewer berdasarkan Standar reviewer

untuk ditetapkan oleh Pimpinan Universitas setiap tahun.

d. Kepala BPM berkoordinasi dengan Kepala LPPM mensosialisasikan standar perencanaan

penelitian setiap tahun.

7. Indikator

Ketercapaian

Standar Proses

Penelitian

a. Tersedia dokumen RIP dan Renstra penelitian yang lengkap serta dijadikan acuan,

mencakup rencana program, kegiatan, dan indicator kinerja tahunan, jangka menengah,

dan jangka panjang.

b. Tersedia dokumen:

1. Pedoman/panduan kegiatan penelitian dosen yang lengkap serta diperbarui secara

berkala.

2. Pedoman/panduan skripsi, tesis atau tugas akhir mahasiswa yang lengkap serta

diperbarui secara berkala.

c. Proposal penelitian dosen yang dibiayai dari hibah penelitian DRPM, atau pihak ketiga

dalam negeri tiap prodi tiap tahun minimal 4 proposal kegiatan penelitian.

d. Proposal penelitian dosen yang dibiayai dari hibah penelitian internal PT tiap prodi tiap

tahun minimal 6 proposal kegiatan penelitian

e. Proposal penelitian dosen yang dibiayai dari hibah penelitian pihak ketiga dari luar

negeri tiap prodi tiap 2 tahun minimal 1 proposal kegiatan penelitian.

f. Proposal penelitian mahasiswa (skripsi/tesis):

1. Proposal skripsi disetujui dosen pembimbing paling lambat 30 hari kerja setelah

diajukan oleh mahasiswa

2. Proposal tesis disetujui oleh dosen pembimbing setelah dinyatakan lulus dalam

seminar proposal

g. Pelaksanaan penelitian dosen memenuhi standar mutu / berkualitas yang dicirikan

dengan:

1. Penyelesaian aktivitas sesuai dengan yang direncanakan pada proposal penelitian.

2. Ketercapaian dapat dilihat dari pengisian buku harian dan dilaporkan pada laporan

sementara dan akhir.

3. Ketercapaian luaran yang dijanjikan pada proposal penelitian.



Tanggal : 10 – 02 - 2020


Revisi : 1

Halaman : 4 dari 4

4. Pelaporan penggunaan dana penelitian transparan dan akuntabel (khusus untuk

penelitian dosen),

h. Pelaksanaan penelitian mahasiswa (skripsi/tesis) memenuhi standar mutu / berkualitas

yang dicirikan dengan:

1. Penyelesaian aktivitas sesuai dengan yang direncanakan pada proposal penelitian.

2. Ketercapaian dapat dilihat dari pengisian buku harian dan dilaporkan pada laporan

sementara dan akhir.

3. Ketercapaian luaran yang dijanjikan pada proposal penelitian.

4. Ketercapaian capaian pembelajaran 80% penelitian dosen dengan pendanaan multi

tahun dari pihak eksternal tiap prodi berlanjut pada tahun berikutnya

i. Ada bukti yang terdokumentasi dengan baik pelaksanaan penelitian dosen / mahasiswa

dengan memperhatikan:

1. Perangkat dan prosedur untuk Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

2. Perangkat dan prosedur untuk keamanan peneliti

3. Perangkat dan prosedur untuk keamanan masyarakat

4. Perangkat dan prosedur untuk keamanan lingkungan

j. Penyelesaian semua aktivitas penelitian yang dibuktikan dengan ketersediaan laporan

kemajuan dan laporan akhir penelitian, 100% sesuai jadwal yang Direncanankan.

k. Adanya bukti monitoring dan evaluasi (monev) oleh pihak internal maupun eksternal

terhadap pelaksanaan penelitian, dan hasilnya ditindak lanjuti oleh pihak- pihak

terkait.

l. Pelaksanaan pembimbingan skripsi, tesis sebagai bentuk monev oleh dosen

pembimbing:

1. Skripsi, minimal 10 kali bimbingan, waktu maksimal 1 semester

2. Tesis, minimal 15 kali bimbingan, waktu maksimal 2 semester

m. Terdokumentasi laporan kinerja LPPM UMG pangkalan data Ristek Dikti.

8. Dokumen terkait

Pelaksanaan

Standar Proses

Penelitian

a. Peraturan-peraturan terkaitpenelitian

b. Kebijakan terkait penelitian

c. Manual prosedur penelitian

d. Formulir kerja terkait penelitian.


b. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

c. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan

Pendidikan.

d. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional

Indonesia (KKNI)

e. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

f. Permen Ristek Dikti No.62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Tinggi

g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 73 Tahun 2013 Tentang Panduan Capaian

Pembelajaran (CP) lulusan program studi di perguruan tinggi.



Tanggal : 10 – 02 - 2020

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Revisi : 1

Halaman : 2 dari 4

1. Visi dan Misi

Universitas

Muhammadiya

h Gresik




Misi







2. Rasional

Standar

Penilaian

Penelitian

Berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional

Pendidikan Tinggi (SNDikti) pada pasal 49 menyatakan ruang lingkup standar

penilaian penelitian meliputi: (1) Standar penilaian penelitian merupakan kriteria

minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. (2) Penilaian proses dan hasil

penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara terintegrasi paling

sedikit memenuhi unsur: (a) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi

peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; (b) objektif, yang merupakan

penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; (c) akuntabel,

yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur

yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan (d) transparan, yang merupakan penilaian

yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku

kepentingan; (3) Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip

penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan memperhatikan kesesuaian dengan

standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian; (4) Penilaian penelitian dapat

dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan

dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil

penelitian; (5) Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka

penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan

ketentuan peraturan di perguruan tinggi.





Universitas Muhammadiyah Gresik dalam pelaksanaan penelitian agar dapat


satunya adalah Standar Penilaian Penelitian.

3. Pihak yang

Bertanggung

Jawab untuk

Mencapai

Standar

Penilaian

Penelitian






e. Dosen Peneliti

4. Definisi Istilah a. Penilaian Penelitian adalah kriteria tentang penilaian terhadap proses dan hasil

penelitian

5. Pernyataan Isi

Standar

Penelitian

a. Pimpinan Universitas, LPPM, Fakultas, dan Program Studi melaksanakan proses

penilaian secara integrative minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode penelitian

secara terintegrasi dan sedikitnya memenuhi unsur:

1) edukatif, artinya penilaian yang dilaksanakan bertujuan untuk untuk



Tanggal : 10 – 02 - 2020


Revisi : 1

Halaman : 3 dari 4

memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu penelitian;

2) objektif, yaitu penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari

pengaruh subjektivitas;

3) akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan

prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana Penelitian; dan

4) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya

dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan

b. Pimpinan Universitas, LPPM, Fakultas, dan Program Studi memastikan bahwa

penilaian proses dan hasil penelitian memperhatikan kesesuaian antara standar

hasil, standar isi, dan standar proses penilaian setiap kali penelitian

c. LPPM berkoordinasi dengan BPM menyusun instrumen penilaian penelitian yang

relevan, akuntabel, dan representative yang mengacu pada pranata pendidikan

tinggi yang berlaku setiap periode

d. Pimpinan Universitas, LPPM, Fakultas, dan Program Studi menetapkan bahwa

penilaian skripsi atau thesis serta pembelajarannya diatur berdasarkan ketentuan

dan peraturan di universitas setiap periode.

6. Strategi

Pelaksanaan

Standar

Penilaian

Penelitian

a. Kepala LPPM membentuk tim yang bertugas untuk menyusun instrumen penilaian

proposal, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penelitian, sampai dengan

laporan penelitian di setiap tahun

b. Kepala LPPM mensosialisasikan standar penilaian penelitian kepada seluruh civitas

akademik Universitas Muhammadiyah Gresik setiap awal tahun akademik

c. LPPM Menyediakan sarana atau fasilitas termasuk pedoman, SOP dan formulir

terkait yangdiperlukan untuk mencapai standar setiap tahun

d. LPPM Memonitor implementasi standar secara konsisten dan Sistematis setiap

tahun.

7. Indikator

Ketercapaian

Standar

Penilaian

Penelitian

a. Tersedianya instrumen penilaian proposal, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi

penelitian, dan laporan penilaian yang mampu mengidentifikasi pemenuhan

standar penilaian yang telah ditetapkan

b. Minimal 75% dosen tetap dan dosen kontrak tetap mengikuti sosialisasi penilaian

penelitian.

c. Penilaian proposal penelitian dosen dilakukan oleh minimal 2 orang reviewer yang

berasal dari lingkungan internal UMG yang memenuhi syarat dan atau reviewer

nasional.

d. Proposal penelitian dosen tiap prodi tiap tahun:

1. Sebanyak 75% dinyatakan lolos mendapatkan pendanaan dari sumber dana

eksternal.

2. Sebanyak 90% dinyatakan lolos mendapatkan pendanaan dari sumber dana

internal UMG Penilaian pelaksanaan penelitian dilakukan 2 tahap, yaitu

penilaian kemajuan dan penilaian akhir:

1) Sebanyak 100% dari kegiatan penelitian dilaporkan tepat waktu

2) Sebanyak 100% dari kegiatan penelitian memenuhi nilai kelulusan yang

ditetapkan

e. Kegiatan penelitian oleh Mahasiswa dalam rangka pelaksanaan skripsi atautesis:

1. Penilaian proposal dilakukan dalam 2 tahap, yaitu penilaian dokumen dan

seminar proposal.

2. Penilaian dokumen proposal penelitian dilakukan oleh 2 orang dosen

pembimbing dan 1 orang dosen penguji

3. Seminar proposal dibahas dan dinilai oleh 3 orang reviewer secara bersamaan,

dengan ketentuan 2 orang berasal dari dosen pembimbing dan 1 orang dosen



Tanggal : 10 – 02 - 2020


Revisi : 1

Halaman : 4 dari 4

penguji

f. Tingkat kelulusan mahasiswa yang mengikuti ujian skripsi atau tesis tiap prodi

pada setiap angkatan minimal 90%

g. Output/keluaran dari skripsi atau tesis diwujudkan dalam bentuk:

1. Laporan skripsi atau tesis

2. Artikel ilmiah yang diterbitkan pada jurnal ilmiah ber-ISSN.

8. Dokumen

terkait

Pelaksanaan

Standar

Penilaian

Penelitian

a. Peraturan-peraturan terkait penelitian

b. Kebijakan terkait penelitian

c. Manual prosedur penelitian

d. Formulir kerja terkait penelitian

e. Standar isi Penelitian

f. Standar hasil penelitian

g. Standar proses penelitian

h. Standar peneliti

i. SOP terkait pelaksanaan standar

j. Formulir-Formulir yang terkait pelaksanaan.




d. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan.


Indonesia (KKNI)

f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 73 Tahun 2013 Tentang Panduan

Capaian Pembelajaran (CP) lulusan program studi di perguruan tinggi.

g. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



Tanggal : 10 – 02 – 2020

STANDAR PENELITI PENELITIAN

Revisi : 1

Halaman : 2 dari 3

1. Visi dan Misi

Universitas

Muhammadiyah

Gresik




Misi







2. Rasional Standar

Peneliti Penelitian


Tinggi (SNDikti) pada pasal 50 menyatakan ruang lingkup standar peneliti yang

meliputi: (1) Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk

melaksanakan penelitian; (2) Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memiliki

kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang

keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian; (3)

Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditentukan berdasarkan: (a)

kualifikasi akademik; dan (b) hasil penelitian; (4) Kemampuan peneliti sebagaimana

dimaksud pada ayat 2 menentukan kewenangan melaksanakan penelitian; (5) Pedoman

mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal

Penguatan Riset dan Pengembangan.







Standar Peneliti.

3. Pihak yang

Bertanggung

Jawab untuk

Mencapai Standar

Peneliti Penelitian

a. Rektor sebagai pimpinan Universitas.


Muhammadiyah Gresik sebagai koordinator.

c. Dekan sebagai pimpinan fakultas.


e. Dosen

4. Definisi Istilah Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan

penelitian.Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk

melaksanakan penelitian.

5. Pernyataan Isi

Standar Peneliti

Penelitian

a. Peneliti (dosen/mahasiswa) wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan

metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta

tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.

b. Peneliti (dosen/mahasiswa) wajib memiliki kemampuan akademik dan hasil penelitian

sejalan dengan pedoman yang ditetapkan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan

Pengembangan.

6. Strategi

Pelaksanaan

Standar Penilaian

Penelitian

a. LPPM Mensosialisasikan substansi standar kepada pihak- pihak yang berkepentingan

secara rutin (awal tahun akademik)

b. LPPM Memberikan pelatihan/workshop penulisan proposal sesuai skema penelitian

setiap tahun

c. LPPM Menyediakan sarana atau fasilitas termasuk pedoman, SOP dan formulir terkait



Tanggal : 10 – 02 – 2020

STANDAR PENELITI PENELITIAN

Revisi : 1

Halaman : 3 dari 3

yang diperlukan untuk mencapai standar setiap tahun

d. LPPM Memonitor implementasi standar secara konsisten dan Sistematis setiap tahun.

7. Indikator

Ketercapaian

Standar Peneliti

Penelitian

a. Ada bukti seluruh peneliti dosen tiap program studi telah memiliki kemampuan

penguasaan metodologi penelitan (dan ditingkatkan tiap 2tahun ) sesuai bidang ilmu,

objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian

b. Mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan penelitian (skripsi, tesis) memiliki kualifikasi

akademik:

1) Program sarjana terapan, telah dinyatakan lulus di semester 6 (enam) dan lulus

mata kuliah metodologi riset

2) Program magister terapan, telah lulus seluruh mata kuliah teori dan persyaratan

lainnya yang ditentukan masing-masing program studi

c. Prosentase Peneliti dosen tiap program studi dengan kualifikasi akademik minimal S2

dengan jabatan minimal lektor ≥30%

d. Prosentase Peneliti dosen tiap program studi dengan kualifikasi akademik minimal S2

dengan jabatan minimal lektor kepala ≤70%

e. Dosen tetap prodi sebagai Ketua peneliti / Anggota peneliti dengan beban kerja minimal

1 kegiatan penelitian pertahun

f. Prosentase dosen tetap tiap prodi yang mendapat kewenangan dari Dirjen Risbang

untuk melanjutkan penelitian pada tahun-tahun berikutnya berdasarkan hasil

penelitian dosen yang bersangkutan ≤ 80%.

8. Dokumen terkait

Pelaksanaan

Standar Peneliti

Penelitian


b. Standar isi Penelitian

c. Standar hasil penelitian

d. Standar proses penelitian

e. Standar penilaian penelitian

f. Standar pembiayaan penelitian

g. Standar sarana dan prasarana penelitian

h. SOP terkait pelaksanaan standar

i. Kebijakan terkait penelitian

j. Manual prosedur penelitian

k. Formulir kerja terkait penelitian.



b. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

c. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan

pendidikan.

d. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional

Indonesia (KKNI)

e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 73 Tahun 2013 Tentang Panduan Capaian

Pembelajaran (CP) lulusan program studi di perguruan tinggi.

f. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang SN-DIKTI



Tanggal : 10 – 02 - 2020


PENELITIAN

Revisi : 1

Halaman : 2 dari 3

1. Visi dan Misi

Universitas

Muhammadiyah

Gresik




Misi







2. Rasional Standar

Sarana dan

Prasarana

Penelitian


Tinggi (SNDikti) pada pasal 51 menyatakan ruang lingkup standar penelitiyang meliputi:

(1) Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan

penelitian; (2) Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memiliki kemampuan

tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek

penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian; (3) Kemampuan

peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditentukan berdasarkan: (a) kualifikasi

akademik; dan (b) hasil penelitian; (4) Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada

ayat 2 menentukan kewenangan melaksanakan penelitian; (5) Pedoman mengenai

kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset

dan Pengembangan.







Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.

3. Pihak yang

Bertanggung

Jawab untuk

Mencapai Standar

Sarana dan

Prasaranan

Penelitian






e. Dosen

4. Definisi Istilah a. Sarana adalah sumber daya fisik yang digunakan langsung untuk menjalankan suatu

kegiatan atau mencapai maksud dan tujuan.

b. Prasarana adalah sumber daya fisik yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan

suatu kegiatan.

c. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan

prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam

rangka memenuhi hasil penelitian.

5. Pernyataan Isi

Standar Sarana

dan Prasarana

Penelitian

a. Pimpinan perguruan tinggi, Kepala LPPM, Dekan, dan prodi meyediakan sarana dan

prasarana penelitian yang diperlukan untuk rangka memenuhi hasil penelitian

menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian.

b. Peneliti dapat menggunakan fasilitas yang terkait dengan bidang ilmu, proses

pembelajaran, dan kegiatan penelitian setiap melakukan penelitian.

c. Pimpinan perguruan tinggi, Kepala LPPM, Dekan, dan prodi menyediakan sarana dan

prasarana penelitian yang memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan,



Tanggal : 10 – 02 - 2020


PENELITIAN

Revisi : 1

Halaman : 3 dari 3

kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

6. Strategi

Pelaksanaan

Standar Sarana

dan Prasarana

Penelitian

a. Pimpinan universitas mengalokasikan dana untuk pemenuhan sarana dan prasarana

penelitian di setiap tahun

b. LPPM melaksanakan monev fasilitas, sarana danprasarana yang digunakan dalam

penelitian di setiap tahun.

c. LPPM menjadi anggota asosiasi LPPM Perguruan Tinggi Muhammadiyah maupun

asosiasi LPPM se Indonesia secara berkala

d. LPPM bekerjasama dengan Biro PHPI membentuk tim yang mengelola dan menerbitkan

jurnal penelitian setiap tahun.

e. Kepala LPPM mensosialisasikan standar sarana dan prasarana kepada seluruh civitas

akademika Universitas Muhammadiyah Gresik setiap tahun civitas akademik

Universitas Muhammadiyah Gresik setiap tahun

7. Indikator

Ketercapaian

Standar Sarana

dan Prasarana

Penelitian

a. Tersedia fasilitas penunjang penelitian antara diakses, aman, dan nyaman bagi para

peneliti

b. Tersedianya prasarana laboratorium / workshop dengan peralatan sesuai dengan

kurikulum danjumlah pemakaian yang direncanakan serta standar kebutuhan dan

pemanfaatan ruang khusus laboratorium / workshop perhari.

c. Ruang laboratorium / workshop memiliki standar kualitas, keselamatan, kesehatan,

kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik dengan daya

memadai dan installsi limbah

d. LPPM mendapatkan informasi terkait penelitian secara berkala

e. LPPM bekerjasama dengan Biro PI-OJS memiliki jurnal penelitian yang dapat diakses

secara online

f. Jurnal penelitian terbit secara rutin dan tepat waktu

8. Dokumen terkait

Pelaksanaan

Standar Sarana

dan Prasarana

Penelitian


b. Kebijakan terkait penelitian c. Manual prosedur penelitian d. Standar Hasil Penelitian

c. Standar isi Penelitian

d. Standar proses penelitian

e. SOP terkait pelaksanaan standar

f. Formulir-Formulir yang terkait pelaksanaan Formulir kerja terkait penelitian

9. Referensi a. Undang-undang no. 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi

b. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNPT

c. Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan

Tinggi,

d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi danPendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang

Akreditasi Program Studi dan PerguruanTinggi Permenristekdikti 61 Tahun 2016 tentang

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, PerguruanTinggi

e. Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 yang mengatur bahwa luaran penerapan SPMI

oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM

f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional perguruan tinggi Nomor 2 tahun 2017 tentang

sistem akreditasi nasional pendidikan tinggi

g. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan

Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat

Penjaminan Mutu, 2016



Tanggal : 10 – 02 - 2020

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Revisi : 1

Halaman : 2 dari 4

1. Visi dan Misi

Universitas

Muhammadiyah

Gresik




Misi







2. Rasional Standar

Pengelolaan

Penelitian


Tinggi (SNDikti) pada pasal 52 menyatakan ruang lingkup standar penelitiyang meliputi:

(1) Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan

penelitian; (2) Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memiliki kemampuan

tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek

penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian; (3) Kemampuan

peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditentukan berdasarkan: (a) kualifikasi

akademik; dan (b) hasil penelitian; (4) Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada

ayat 2 menentukan kewenangan melaksanakan penelitian; (5) Pedoman mengenai

kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset

dan Pengembangan.



berkualitas dan terukur melalui pendidikan senyatanya (the realistic education).




satunya adalah Standar Pengelolaan Penelitian.

3. Pihak yang

Bertanggung

Jawab untuk

Mencapai Standar

Pengelolaan

Penelitian






e. Dosen

4. Definisi Istilah a. Standar pengelolaan penelitian merupakan criteria minimal tentang perencanaan,

pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan

penelitian.

5. Pernyataan Isi

Standar

Pengelolaan

Penelitian

Pimpinan Universitas setiap tahun akademik wajib:

a. Membentuk lembaga yang bertanggungjawab tentang perencanaan, pelaksanaan,

pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan Penelitian.

b. Mengangkat ketua Lembaga/Badan/Unit Penelitian dengan kualifikasi dan kompetensi

sebagai berikut:

1. Anggota Muhammadiyah yang mengamalkan syari’at Islam dengan baik, berakhlak

mulia, dan berwawasan luas, dibuktikan dengan kartu anggota Muhammadiyah

minimal 2 tahun dan aktifdi organisasi Muhammadiyah.

2. Pendidikan minimal magister.

3. Usia maksimal 61 tahun pada saat diangkat.

4. Jabatan Akademik minimal Lektor.



Tanggal : 10 – 02 - 2020


Revisi : 1

Halaman : 3 dari 4

5. Berstatus dosen tetap yang sudah bertugas sekurang-kurangnya 4tahun.

6. Mempunyai loyalitas tinggi terhadap PTM dan berkomitmen untuk memajukan

penelitian ilmiah Pendidikan tinggi.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) setiap tahun akademik

wajib:

a. menyusun dan mengembangkan rencana program Penelitian sesuai dengan rencana

strategis Penelitian perguruan tinggi;

b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu

internal kegiatan Penelitian;

c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Penelitian;

d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penelitian;

e. melakukan diseminasi hasil Penelitian;

f. memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana Penelitian;

g. memberikan penghargaan kepada pelaksana Penelitian yang berprestasi;

h. mendayagunakan sarana dan prasarana Penelitian pada lembaga lain melalui

kerjasama;

i. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana

dan prasarana Penelitian; dan menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat

yang dikelolanya.

Program Studi

a. Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana

strategis penelitian universitas;

b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu

internal penelitian;

c. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian;

d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;

e. Melakukan diseminasi hasil penelitian;

f. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian,

penulisan artikel ilmiah, dan perolehan hak kekayaan intelektual (HKI);

g. Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi;

h. Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.

Universitas

a. Memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis

universitas;

b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek

peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di berbagai bidang ilmu dan

jumlah dan mutu bahan ajar;

c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi

d. penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;

e. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi

atau thesis;

f. Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program

kerjasama penelitian;

g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana

dan prasarana penelitian;

h. Menyampaikan laporan kinerja prodi dalam menyelenggarakan program penelitian

paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.



Tanggal : 10 – 02 - 2020


Revisi : 1

Halaman : 4 dari 4

6. Strategi

Pelaksanaan

Standar

Pengelolaan

Penelitian

a. LPPM membuat organisasi P3M yang struktur pertanggungjawaban menggambarkan

fungsi yang jelas pada tahun akahir tahun 2019

b. LPPM Mendokumentasikan setiap kegiatanP3M secara rutin

c. LPPM Menyelenggarakan berbagai pelatihan, seminar dan lokakarya

d. Menjalin kerjasama secara lokal, nasional maupun intemasional setiap 1 atau 2 tahun

e. LPPM Melakukan sosialisasi standar ke dosenpenelitian setiap awal tahun akademik

f. LPPM Membekali dosen tentang pengetahuan penyusunan usulan / proposal penelitian

melalui penelitian / workshop setiap tahun akademik

g. LPPM Membekali dosen tentang pengetahuan metode penelitian ilmiah setiap tahun

h. LPPM Membekali dosen tentang pengetahuan ethical clearance melalui pelatihan /

workshop setiap tahun

7. Indikator

Ketercapaian

Standar

Pengelolaan

Penelitian

a. Adanya peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan Penelitian.

b. Keselarasan antara Rencana Strategis Penelitian Universitas, Fakultas dan Program

Studi.

c. Adanya Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Penelitian Masyarakat.

d. Seluruh kegiatan penelitian masyarakat dan pengelolaan LPPM dilaporkan melalui

pangkalan data pendidikan tinggi.

8. Dokumen terkait

Pelaksanaan

Standar

Pengelolaan

Penelitian

a. Rencana Strategis Penelitian Universitas MuhammadiyahGresik

b. Rencana Strategis Penelitian Fakultas

c. Rencana Strategis Penelitian Program Studi

d. Panduan Penelitian

e. Standar mutu Penelitian

f. Kebijakan mutu Penelitian

g. Manual mutu Penelitian

h. Program Kerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)

i. Formulir monitoring dan evaluasi Penelitian

j. Laporan Penelitian dosen

k. Laporan kinerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)

Memorandum of Understanding (MoU) LPPM dengan pemerintah, lembaga lain atau

dengan masyarakat

l. Daftar Hadir dan Notulensi rapat

9. Referensi a. Undang Undang No. 12 tahun 2012 tentang pendidikan Tinggi

b. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

c. Pedoman Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Kemenristek-Dikti 2016

d. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018

e. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/2012 Tentang

Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang PTM

f. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal PTM/PTA, Majelis Diktilitbang, Pimpinan

Pusat Muhammadiyah 2016.

g. Rencana Induk Penelitian Universitas Muhammadiyah Gresik



Tanggal : 10 – 02 - 2020

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

PENELITIAN

Revisi : 1

Halaman : 2 dari 4

1. Visi dan Misi

Universitas

Muhammadiyah

Gresik




Misi







2. Rasional Standar

Pendanaan dan

Pembiayaan

Penelitian


Tinggi (SNDikti) pada pasal 54 menyatakan ruang lingkup Standar Pendanaan dan

Pembiayaan Penelitian meliputi :

1) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber

dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian;

2) Perguruan tinggi wajib menyediakan dana penelitian internal;

3) Selain dari anggaran penelitian internal perguruan tinggi, pendanaan penelitian

dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam

maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat;

4) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 digunakan untuk

membiayai: (a) perencanaan penelitian; (b) pelaksanaan penelitian; (c)

pengendalian penelitian; (d) pemantauan dan evaluasi penelitian; (e) pelaporan

hasil penelitian; dan (f) diseminasi hasil penelitian; (5) Mekanisme pendanaan dan

pembiayaan penelitian diatur oleh pemimpin perguruan tinggi. Juga pada Pasal 53,

ruang lingkup standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian meliputi: (1)

Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian; (2) Dana

pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat1digunakan untuk

membiayai: (a) manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal

,pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian;

(b) peningkatan kapasitas peneliti; dan (c) insentif publikasi ilmiah atau insentif

kekayaan intelektual (KI).







Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

3. Pihak yang

Bertanggung

Jawab untuk

Mencapai Standar

Pendanaan dan

Pembiayaan

Penelitian






e. Dosen

4. Definisi Istilah Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan

mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian

5. Pernyataan Isi

Standar

a. Perguruan tinggi wajib menyediakan Dana Internal bersumber dari anggaran perguruan

tinggi minimal 10% untuk penelitian.



Tanggal : 10 – 02 - 2020


PENELITIAN

Revisi : 1

Halaman : 3 dari 4

Pendanaan dan

Pembiayaan

Penelitian

b. Selain dari anggaran internal, pendanaan penelitian dapat bersumber dari

pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri,

atau Dana dari masyarakat.

c. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai: perencanaan, pelaksanaan,

pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan hasil penelitian, diseminasi, dan

publikasi penelitian.

d. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur berdasarkan ketentuan di

perguruan tinggi.

e. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk

membiayai kegiatan penelitian dosen.

6. Strategi

Pelaksanaan

Standar

Pendanaan dan

Pembiayaan

Penelitian

a. Pimpinan Universitas, Dekan Fakultas, Direktur Pascasarjana, dan Ketua Program Studi

berkoordinasi dengan Kepala LPPM menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya

pencapaian standar pendanaan dan pembiayaan setiap tahun

b. Pimpinan Universitas, Dekan Fakultas, Direktur Pascasarjana, dan Ketua Program Studi

berkoordinasi dengan Kepala LPPM mengimplementasikan standar pendanaan dan

pembiayaan Penelitian, yang mengacu pada standar hasil pengabdian, Standar dan

Borang SPMI setiap tahun

c. Pimpinan Universitas, Dekan Fakultas, Direktur Pascasarjana, dan Ketua Program Studi

berkoordinasi dengan pimpinan LPPM menerapkan manajemen Penelitian yang terdiri

atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil

Penelitian setiap tahun

d. Pimpinan Universitas, Dekan Fakultas, Direktur Pascasarjana, dan Ketua Program Studi

bekerjasama dengan Kepala LPPM melakukan pengendalian dengan mengacu pada

manual SPMI untuk dapat mengimplementasikan standar pendanaan dan pembiayaan

Penelitian setiap tahun.

7. Indikator

Ketercapaian

Standar

Pendanaan dan

Pembiayaan

Penelitian

a. Tersedianya kebijakan formal tentang pembiayaan dibidang Penelitian, meliputi

sumber biaya, jumlah, penggunaan dan model laporan.

b. Universitas mengalokasikan dana internal untuk Penelitian disamping dana yang

bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun luar

negeri atau dana dari masyarakat

c. Universitas mengalokasikan dana pengelolaan Penelitian

d. Adanya pedoman pembiayaan dan penggunaan Anggaran Universitas Muhammadiyah

Gresik

e. Adanya rencana anggaran dan belanja pengelolaan dan kegiatan penelitian

f. Terlaksananya monitoring dan evaluasi penggunaan anggaran dan belanja Penelitian

g. Terlaksananya monitoring dan evaluasi tingkat ketercapaian standar pendanaan dan

pembiayaan setiap kegiatan Penelitian

h. Laporan penggunaan anggaran dan belanja pengelolaan setiap kegiatan penelitian

i. Adanya pendanaan dan pembiayaan Penelitian yang digunakan untuk peningkatan

kapasitas pelaksana.

8. Dokumen terkait

Pelaksanaan

Standar

Pendanaan dan

Pembiayaan

Penelitian

a. Rencana Strategis (Renstra) Universitas

b. Rencana Induk Penelitian (RIP)

c. Pedoman Pembiayaan dan penggunaan Anggaran Universitas

Muhammadiyah Gresik

d. Formulir Monitoring dan Evaluasi tingkat ketercapaian standar

Penelitian

e. Laporan penggunaan anggaran dan belanja kegiatan Penelitian

f. Laporan penggunaan anggaran dan belanja pengelolaan kegiatan penelitian.

9. Referensi a. Undang Undang No. 12 tahun 2012 tentang pendidikan Tinggi



Tanggal : 10 – 02 - 2020


PENELITIAN

Revisi : 1

Halaman : 4 dari 4

b. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

a. Pedoman Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Kemenristek-Dikti 2016

b. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018

c. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/2012 Tentang


d. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal PTM/PTA, Majelis Diktilitbang, Pimpinan


e. Rencana Induk Penelitian UniversitasMuhammadiyah Gresik.


Kode/No : Std.PKM/SPMI/001

Tanggal : 10 – 02 – 2020

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA

MASYARAKAT

Revisi : 1

Halaman : 2 dari 4

1. Visi dan Misi

Universitas

Muhammadiyah

Gresik




Misi







2. Rasional Standar

Hasil Pengabdian

kepada

Masyarakat

Salah satu misi Universitas Muhammadiyah Gresik, yaitu menyelenggarakan pendidikan,

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan terukur melalui

pendidikan senyatanya (the realistic education). Agar pelaksanaan pengabdian kepada

masyarakat berjalan efektif dan selaras dengan misi Universitas maka indikator

keberhasilannya adalah hasil. Oleh karena itu, maka hasil pengabdian kepada masyarakat

harus diarahkan agar dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapai masyarakat,

memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk

menghasilkan kualitas hasil pengabdian masyarakat yang sesuai dengan dinamika

masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi perlu disusun dan

ditetapkan standar yang mengatur tentang hasil pengabdian kepadamsyarakat.

Penyusunan dan penetapan standar isi harus mengacu pada Undang Undang No.12 tahun

2012 tentang pendidikan tinggi yang menyebutkan bahwa salah satu tujuan

penyelenggaraan pendidikan tinggi adalah mewujudkan pengabdian kepada Masyarakat

berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu dalam pasal 48

dinyatakan bahwa Perguruan Tinggi berperan aktif menggalang kerja sama antar

Perguruan Tinggi dan antara Perguruan Tinggi dengan dunia usaha, dunia industri, dan

Masyarakat dalam bidang Penelitian dan Pengabdian kepadaMasyarakat.

Selanjutnya Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan

Tinggi (SN Dikti) pada pasal 57 yang menjelaskan tentang Standar Hasil Pengabdian

Kepada Masyarakat sebagai kriteria minimal hasil pengabdian masyarakat, Peraturan

BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri,

Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam

Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

3. Pihak yang

Bertanggung

Jawab untuk

Mencapai Standar

Hasil Pengabdian

kepada

Masyarakat

a. Rektor sebagai pimpinan Universitas



c. Kepala Bagian Pengabdian Kepada Masyarakat

d. Dekan sebagai pimpinan fakultas

e. Kaprodi sebagai pimpinan program studi

f. Dosen Pengabdi

4. Definisi Istilah a. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan

ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan

mencerdaskan kehidupan bangsa.

b. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil

pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan

ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan

mencerdaskan kehidupan bangsa.

c. Civitas akademika adalah masyarakat akademik yangterdiri atas dosen dan mahasiswa.



Tanggal : 10 – 02 – 2020


MASYARAKAT

Revisi : 1

Halaman : 3 dari 4

d. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan

dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang

dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau

kemasyarakatan tertentu

e. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang

menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta

peningkatan mutu kehidupan manusia

5. Pernyataan Isi

Standar Hasil

Pengabdian

kepada

Masyarakat

a. Kepala LPPM memastikan bahwa setiap hasil pengabdian masyarakat diarahkan

dalam rangka:

1) Menerapkan IPTEK sesuai panduan terbaru

2) Mengamalkan IPTEK sesuai dengan panduan terbaru

3) Membudayakan IPTEK kepada masyarakat yang sesuai karakteristiknya

4) Ikut membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan IPTEK

5) Pengamalan IPTEK mendorong Peningkatan Iman dan Taqwa

6) Pengamalan IPTEK tidak memunculkan penyimpangan Iman danTaqwa

7) Menerapkan atau memanfaatkan IPTEK sebagai tindak lanjut hasilpenelitian

b. Ketua Program Studi memastikan bahwa banyaknya hasil pengabdian kepada

masyarakat yang wajib dipenuhi oleh setiap dosen baik sebagai ketua maupun anggota

yaitu minimal 1 (satu) kegiatan setiap tahun.

c. Hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Dosen setiap tahun

merupakan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan

keahlian civitas akademika yang relevan.

d. Setiap dosen yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat wajib menghasilkan

minimal 1 (satu) produk seperti bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,

teknologi tepat guna, atau sumber belajar (bahan ajar atau modul pelatihan).

e. Setiap dosen yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat wajib

mempublikasikan hasilnya dalam buku, prosiding, jurnal ilmiah nasional atau jurnal

internasional minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

f. Setiap dosen yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat wajib

menyebarluaskan hasilnya melalui HKI dan atau hak paten.

6. Strategi

Pelaksanaan

Standar Hasil

Pengabdian

kepada

Masyarakat

a. Kepala LPPM berkoordinasi dengan Ketua Program Studi membekali semua dosen

dengan pengetahuan tentang penyusunan artikel hasil pengabdian kepada masyarakat

setiap tahun.

b. L P P M d e n g a n B i r o P H K I m embekali semua dosen dengan pengetahuan

tentang penyusunan bahan ajar atau modul yang digunakan dalam pengabdian kepada

masyarakat setiap tahun.

c. Pimpinan Universitas menjalin kerjasama dengan pemerintah, industri, dan masyarakat

baik lokal maupun internasional.

d. Kepala LPPM Menetapkan publikasi hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat

sebagai luaran wajib setiap tahun.

e. Kepala LPPM berkoordinasi dengan Kepala PHPI menerbitkan jurnal pengabdian

masyarakat dan membentuk pengelolanya secara periodik per tahun.

7. Indikator

Ketercapaian

Standar Hasil

Pengabdian

kepada

Masyarakat

a. Banyaknya laporan pengabdian kepada masyarakat yang dihasilkan setiap Program

Studi setiap tahun minimal sama dengan banyaknya dosen tetap diProgram Studi

tersebut.

b. Adanya kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat mitra yang diukur dengan survey

kepuasan mitra minimal 70%.

c. Adanya produk pengabdian kepada masyarakat minimal 1(satu) per dosen pertahun.

d. Banyaknya publikasi hasil kegiatan pengabdian kepada Masyarakat setiap tahun



Tanggal : 10 – 02 – 2020


MASYARAKAT

Revisi : 1

Halaman : 4 dari 4

minimal sama dengan banyaknya dosen tetap Universitas.

8. Dokumen terkait

Pelaksanaan

Standar Hasil

Pengabdian

kepada

Masyarakat

Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:

a. Prosedur Operasional Standar (POS) pengabdian kepada masyarakat

b. Panduan pengabdian kepada masyarakat UMG.

c. Formulir Kerjasama Mitra.

d. Formulir Pengukuran hasil pengabdian masyarakat.

e. Formulir kepuasan mitra.

9. Referensi

a. Undang Undang No.12 tahun 2012 tentang pendidikan Tinggi.

b. PENMENDIKBUD Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

c. Pedoman Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Kemenristek-Dikti 2016.

d. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun2018.


Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang PTM.



g. Rencana Induk Pengabdian kepada masyarakat Universitas Muhammadiyah Gresik.



Tanggal : 10 – 02 - 2020

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA

MASYARAKAT

Revisi : 1

Halaman : 2 dari 4

1. Visi dan Misi

Universitas

Muhammadiyah

Gresik




Misi







2. Rasional Standar

Isi Pengabdian

kepada

Masyarakat

Salah satu komponen yang menentukan kesuksesan dan kebermanfaatan pengabdian

masyarakat adalah faktorisi. Oleh karena itu, isi pengabdian masyarakat harus diarahkan

agar dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat sasaran, memberdayakan

masyarakat sasaran, meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, serta

diarahkan untuk memodelkan pemecahan masalah, rekayasa sosial dan rekomendasi

kebijakan serta kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan oleh masyarakat, dunia

usaha, dan atau industri.


2012 tentang pendidikan tinggi yang menyebutkan bahwa salah satu tujuan penyelenggaraan

pendidikan tinggi adalah mewujudkan pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran

dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan

mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu dalam pasal 48 dinyatakan bahwa Perguruan

Tinggi berperan aktif menggalang kerja sama antar Perguruan Tinggi dan antara Perguruan

Tinggi dengan dunia usaha, dunia industri, dan Masyarakat dalam bidang Penelitian dan

Pengabdian kepada Masyarakat.

Selanjutnya Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

(SN Dikti) pada pasal 58 yang menjelaskan tentang Standar Isi Pengabdian Kepada

Masyarakat sebagai kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian

kepada masyarakat, Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan

Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks

Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi serta misi Universitas


3. Pihak yang

Bertanggung

Jawab untuk

Mencapai Standar

Isi Pengabdian

kepada

Masyarakat







f. Dosen Pengabdi

4. Definisi Istilah Standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang

kedalaman dan keluasan materi Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersumber dari hasil

penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan

kebutuhan masyarakat.

5. Pernyataan

Standar Isi

Pengabdian

kepada

Masyarakat

a. Ketua Program Studi dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)

menjamin bahwa kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat

100% mengacu kepada Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (RIPkM-UMG)

b. Ketua Program Studi dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)




Tanggal : 10 – 02 - 2020


MASYARAKAT

Revisi : 1

Halaman : 3 dari 4

100% mengacu kepada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

c. Ketua Program Studi dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)


100% bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang meliputi satu atau beberapa

halberikut:

1) hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat

pengguna;

2) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayaka

nmasyarakat;

3) teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf

hidup dan kesejahteraan masyarakat;

4) model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang

dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau

Pemerintah; atau

5) kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia

usaha,dan/atau

6. Strategi

Pelaksanaan

Standar Isi

Pengabdian

kepada

Masyarakat

a. Pimpinan Universitas, LPPM, Fakultas, dan Program Studi memantau kesesuaian isi

pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dengan Rencana Induk

Pengabdian kepada Masyarakat (RIPkM-UMG) setiap tahun

b. Pimpinan Universitas, LPPM, Fakultas, dan Program Studi melaksanakan monitoring

dan evaluasi terhadap standar isi pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.

c. LPPM mengarahkan Materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil

penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

d. LPPM mengarahkan Materi pengabdian kepada masyarakat meliputi satu atau beberapa

hal berikut:

1) hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat

pengguna;

2) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan

masyarakat;

3) teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf

hidup dan kesejahteraan masyarakat;

4) model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang

dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau

Pemerintah.

e. LPPM mengarahkan hasil Penelitian atau PkM kepada kekayaan intelektual (KI) yang

dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha.

7. Indikator

Ketercapaian

Standar Isi

Pengabdian

kepada

Masyarakat

a. Kesesuaian isi pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleha dosen dengan

Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (RIPkM-UMG)

b. Kesesuaian antara standar isi dengan satndar hasil pengabdian kepada masyarakat.

c. Pimpinan Universitas, LPPM, Fakultas, dan Program Studi melaksanakan monitoring

dan evaluasi terhadap standar isi pengabdian kepada masyarakat.

d. Menjalin kerjasama dengan pemerintah, industri, dan masyarakat baik lokal maupun

internasional.

8. Dokumen terkait

Pelaksanaan

Standar Isi

Pengabdian

kepada

Masyarakat


a. Prosedur Operasional Standar (POS) pengabdian kepada masyarakat.

b. Panduan pengabdian kepada masyarakat Universitas Muhammadiyah Gresik.

c. Formulir monitoring dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat Universitas

Muhammadiyah Gresik



Tanggal : 10 – 02 - 2020


MASYARAKAT

Revisi : 1

Halaman : 4 dari 4

9. Referensi




d. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018.








Tanggal : 10 – 02 - 2020

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA

MASYARAKAT (PERENCANAAN)

Revisi : 1

Halaman : 2 dari 3

1. Visi dan Misi

Universitas

Muhammadiyah

Gresik




Misi







2. Rasional Standar

Proses

Pengabdian

kepada

Masyarakat

(Perencanaan)

Penetapan standar proses pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan

arahan danpanduan agar proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat baik dalam

kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun pelaporan berjalan secara transparan dan

akuntabel.

Penyusunan dan penetapan standar proses harus mengacu pada Undang Undang No.12

tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang menyebutkan bahwa salah satu tujuan


berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan

umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu dalam pasal 48 dinyatakan bahwa

Perguruan Tinggi berperan aktif menggalang kerja sama antar Perguruan Tinggi dan

antara Perguruan Tinggi dengan dunia usaha, dunia industri, dan Masyarakat dalam

bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.


Tinggi (SN Dikti) pada pasal 59 yang menjelaskan tentang Standar Proses Pengabdian

Kepada Masyarakat sebagai kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada

masyarakat, Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan




3. Pihak yang

Bertanggung

Jawab untuk

Mencapai Standar

Proses

Pengabdian

kepada

Masyarakat







f. Dosen Pengabdi

4. Definisi Istilah Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang

kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan

pelaporan kegiatan.

5. Pernyataan

Standar Proses

Pengabdian

kepada

Masyarakat

(Perencanaan)

a. Ketua Program Studi memastikan bahwa setiap proposal pengabdian kepada

masyarakat memenuhi kaidah-kaidah dan metode ilmiah yang sistematis sesuai dengan

otonomi keilmuan dan budaya akademik.

b. Kepala LPPM memastikan bahwa setiap proposal yang diajukan oleh ketua tim

pengabdian telah mendapat persetujuan dari ketua program studi terutama dari aspek

substansi Pengabdian kepada masyarakat.

c. Kepala LPPM memastikan bahwa setiap proposal yang diajukan oleh ketua tim



Tanggal : 10 – 02 - 2020


MASYARAKAT (PERENCANAAN)

Revisi : 1

Halaman : 3 dari 3

pengabdian telah didiskusikan di program studi.

d. Kepala LPPM memastikan bahwa setiap proposal pengabdian masyarakat yang diajukan

oleh ketua tim pengabdian mengikuti prosedur LPPM atau sesuai dengan pihak lain

yang mendanai.

e. Kepala LPPM memastikan bahwa bahwa setiap proposal pengabdian masyarakat yang

diajukan oleh ketua tim pengabdian dengan pembiayaan dari Universitas akan ditelaah

oleh reviewer yang ditetapkan oleh pimpinan Universitas berdasarkan rekomendasi

Kepala LPPM sesuai dengan kompetensi dan pengalamannya dalam bidang pengabdian

masyarakat.

f. Pimpinan Universitas memastikan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat

diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

g. Pimpinan Universitas memastikan bahwa setiap reviewer yang ditunjuk untuk

menelaah proposal disesuaikan dengan bidang ilmu proposal yang diajukan.

6. Strategi

Pelaksanaan

Standar Proses

Pengabdian

kepada

Masyarakat

(Perencanaan)


Standar (POS) pengajuan proposal pengabdian kepadamasyarakat setiap tahun

b. Kepala BPM mengevaluasi pelaksanaan POS secara berkala per tahun

c. Kepala LPPM memberikan rekomendasi calon reviewer berdasarkan Standar reviewer

untuk ditetapkan oleh Pimpinan Universitas setiap tahun

d. Kepala BPM berkoordinasi dengan Kepala LPPM mensosialisasikan standar perencanaan

pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.

7. Indikator

Ketercapaian

Standar Proses

Pengabdian

kepada

Masyarakat

(Perencanaan)

a. Adanya Prosedur Operasional Standar (POS) pengajuan proposal pengabdian kepada

masyarakat.

b. Setiap proposal memenuhi standar isi pengabdian kepada masyarakat.

c. Setiap proses pengajuan proposal memenuhi POS.

d. Pembentukan tim reviewer berdasarkan POS

e. Reviewer memenuhi standar pelaksana pengbdian kepada masyarakat.

8. Dokumen terkait

Pelaksanaan

Standar Proses

Pengabdian

kepada

Masyarakat

(Perencanaan)

a. Prosedur Operasional Standar (POS) pengajuan proposal pengabdian

kepada masyarakat.

b. Proposal pengabdian kepada masyarakat

c. Formulir penilaian proposal.

d. Daftar hadir dan berita acara rapat program studi

9. Referensi a. Undang Undang No.12 tahun 2012tentang pendidikan Tinggi.











Tanggal : 10 – 02 - 2020


MASYARAKAT (PELAKSANAAN)

Revisi : 1

Halaman : 2 dari 3

1. Visi dan Misi

Universitas

Muhammadiyah

Gresik




Misi







2. Rasional Standar

Proses

Pengabdian

kepada

Masyarakat

(Pelaksanaan)


arahan dan panduan agar proses kegiatan pengabdian msyarakat baik dalam kegiatan

perencanaan, pelaksanaan maupun pelaporan berjalan secara transparan dan akuntabel.
















3. Pihak yang

Bertanggung

Jawab untuk

Mencapai Standar

Proses

Pengabdian

kepada

Masyarakat

(pelaksanaan)






e. Kaprodi sebagai pimpinan program studi.

f. Dosen Pengabdi.



pelaporan kegiatan.

5. Pernyataan

Standar Proses

Pengabdian

kepada

Masyarakat

(Pelaksanaan)

a. Kepala LPPM memastikan bahwa setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat

dilaksanakan oleh tim pelaksana setelah ada penandatangan kontrak kerja dengan

pihak yang mendanai.

b. Kepala LPPM memastikan bahwa setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang

dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus

diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di

perguruan tinggi.

c. Kepala LPPM memastikan bahwa setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang

dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks



Tanggal : 10 – 02 - 2020


MASYARAKAT (PELAKSANAAN)

Revisi : 1

Halaman : 3 dari 3

d. Kepala LPPM memastikan bahwa setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat

mandiri dilakukan setelah ada persetujuan dari Ketua Program Studi dan Kepala LPPM.

e. Kepala LPPM melaksanakan monitoring dan evaluasi mulai satu bulan setelah

penandatangan kontrak kerja.

f. Ketua program studi memastikan bahwa setiap tim pelaksana pengabdian kepada

masyarakat melaporkan kemajuan secara tertulis.

6. Strategi

Pelaksanaan

Standar Proses

Pengabdian

kepada

Masyarakat

(Pelaksanaan)


Standar (POS) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.

b. Kepala BPM mengevaluasi pelaksanaan POS secara berkala setiap tahun.

c. Kepala LPPM membentuk tim pelaksana monitoring danevaluasi pelaksanaan


7. Indikator

Ketercapaian

Standar Proses

Pengabdian

kepada

Masyarakat

(Pelaksanaan)

a. Adanya Prosedur Operasional Standar (POS) pelaksanaan pengabdian kepada

masyarakat.

b. 100% pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat memenuhi POS.

c. 100% pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dimonitoring oleh tim yang dibentuk

oleh Kepala LPPM.

8. Dokumen terkait

Pelaksanaan

Standar Proses

Pengabdian

kepada

Masyarakat

(Pelaksanaan)

a. Kontrak kerja pengabdian kepada masyarakat antara LPPM dengan tim pelaksana.

b. Formulir monitoring dan evaluasi pengabdian kepada Masyarakat

c. Laporan kemajuan pengabdian kepada masyarakat

9. Referensi




d. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun2018.




Pusat Muhammadiyah2016.

g. Rencana Induk Pengabdian kepada masyarakat Universitas Muhammadiyah Gresik



Tanggal : 10 – 02 - 2020


MASYARAKAT (PELAPORAN)

Revisi : 1

Halaman : 2 dari 3

1. Visi dan Misi

Universitas

Muhammadiyah

Gresik




Misi







2. Rasional Standar

Proses

Pengabdian

kepada

Masyarakat

(Pelaporan)


arahan dan panduan agar proses kegiatan pengabdian msyarakat baik dalam kegiatan

perencanaan, pelaksanaan maupun pelaporan berjalan secara transparan dan akuntabel.
















3. Pihak yang

Bertanggung

Jawab untuk

Mencapai Standar

Proses

Pengabdian

kepada

Masyarakat

(Pelaporan)







f. Dosen Pengabdi.



pelaporan kegiatan.

5. Pernyataan

Standar Proses

Pengabdian

kepada

Masyarakat

(Pelaporan)

a. Ketua Program Studi memastikan bahwa setiap hasil Pengabdian kepada masyarakat

diseminarkan minimal di Program Studi.

b. Ketua Program Studi memastikan bahwa setiap tim pelaksana Pengabdian kepada

masyarakat menyusun dan menyerahkan laporan pengabdian yang disertai dengan

artikel ilmiah berupa ringkasan hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang dapat

dijadikan bahan publikasi berupa buku, prosiding, jurnal ilmiah baik internal maupun

eksternal.

c. Ketua Program Studi memastikan bahwa sistematika penulisan laporan setiap hasil

pengabdian masyarakat sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh LPPM.



Tanggal : 10 – 02 - 2020


MASYARAKAT (PELAPORAN)

Revisi : 1

Halaman : 3 dari 3

d. Ketua Program Studi dan Kepala LPPM menyimpan setiap dokumen laporan Pengabdian

kepada masyarakat sebagai bukti fisik untuk akreditasi, serta berbagai kebutuhan

sumber informasi ilmiah lainnya.

e. Ketua Program Studi menggunakan hasil pengabdian kepada Masyarakat sebagai dasar

pengambilan kebijakan program studi atau kegiatan penelitian lanjutan.

f. Pimpinan Universitas berkoordinasi dengan Kepala Biro PHPI memfasilitasi setiap

penerbitan buku dari hasil Pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan.

6. Strategi

Pelaksanaan

Standar Proses

Pengabdian

kepada

Masyarakat

(Pelaporan)

a. Ketua Program Studi mengagendakan seminar hasil pengabdian setiap tahun

b. Kepala BPM berkoordinasi dengan Kepala LPPM menetapkan Prosedur Operasional

Standar (POS) pelaporan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun

c. Kepala BPM mengevaluasi pelaksanaan POS secara berkala / tiap tahun

d. Kepala LPPM berkoordinasi dengan Kepala Biro PHPI menerbitkan jurnal pengabdian

kepada masyarakat dan membentuk tim pengelola secara berkala / tiap terbitan / per

semester

7. Indikator

Ketercapaian

Standar Proses

Pengabdian

kepada

Masyarakat

(Pelaporan)

a. adanya POS pelaporan pengabdian kepada masyarakat.

b. 100% pelaporan pengabdian kepada masyarakat memenuhi POS.

c. Jurnal pengabdian kepada masyarakat terbit secara berkala dan tepat waktu.

8. Dokumen terkait

Pelaksanaan

Standar Proses

Pengabdian

kepada

Masyarakat

(Pelaporan)

a. Prosedur Operasional Standar (POS) pelaporan pengabdian kepada masyarakat.

b. Jurnal pengabdian kepada masyarakat UMG.

c. Laporan hasil pengabdian kepada masyarakat.

9. Referensi

a. Undang Undang No.12 tahun 2012 tentang pendidikan Tinggi











Tanggal : 10 – 02 – 2020

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN

KEPADA MASYARAKAT

Revisi : 1

Halaman : 2 dari 3

1. Visi dan Misi

Universitas

Muhammadiyah

Gresik




Misi







2. Rasional Standar

Penilaian

Pengabdian

Kepada

Masyarakat

Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang

penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Standar ini

dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi LPPM dan sivitas akademik Universitas

Muhammadiyah Gresik mengenai penilaian terkait pengabdian kepada masyarakat.

Penyusunan dan penetapan standar penilaian harus mengacu pada Permendikbud Nomor 3

Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) khususnya pada bagian

kelima pasal 60 yang menjelaskan tentang Standar Penilaian Pengabdian kepada

Masyarakat sebagai kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil

pengabdian kepada masyarakat.

3. Pihak yang

Bertanggung

Jawab untuk

Mencapai Standar

Penilaian PKM




c. Kepala Bagian Pengabdian Kepada Masyarakat.



f. Dosen Pengabdi.

4. Definisi Istilah a. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang

penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

b. Penilaian pengabdian kepada masyarakat meliputi penilaian proses dan penilaian hasil.

5. Pernyataan

Standar Penilaian

Pengabdian

Kepada

Masyarakat

a. LPPM berkoordinasi dengan BPM menyusun instrumen penilaian pengabdian

masyarakat yang relevan, akuntabel, dan representatif yang mengacu pada pranata

pendidikan tinggi yang berlaku.

b. Pimpinan Universitas memastikan bahwa instrument penilaian hasil pengabdian

masyarakat mencakup:

1) Tingkat kepuasan masyarakat sasaran –luaran yang terukur

2) Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan ketrampilan masyarakat sasaran.

3) Dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara berkelanjutan

4) Terciptanya sumber belajar dan atau pembelajaran serta pematangan sivitas

akademika sebagai hasil pengembangan iptek.

5) Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan

oleh pemangku kepentingan.

c. LPPM memastikan bahwa penilaian pengabdian kepada masyarakat dilakukan sejak

proposal diajukan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pengabdian, sampai dengan

laporan kegiatan.

d. Pimpinan Universitas, LPPM, Fakultas, dan Program Studi melaksanakan proses

penilaian secara integratif minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode pengabdian

kepada masyarakat secara terintegrasi dan sedikitnya memenuhi unsur:

1) edukatif, artinya penilaian yang dilaksanakan bertujuan untuk untuk memotivasi



Tanggal : 10 – 02 – 2020

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN

KEPADA MASYARAKAT

Revisi : 1

Halaman : 3 dari 3

pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;

2) objektif, yaitu penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh

subjektivitas;

3) akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan

prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat;

dan

4) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat

diakses oleh semua pemangku kepentingan.

e. LPPM memastikan bahwa pelaporan hasil pengabdian masyarakat oleh pelaksana

sesuai dengan panduan yang ditetapkan LPPM dengan bukti dokumen pelaksanaan yang

relevan.

f. Pimpinan Universitas, LPPM, Fakultas, dan Program Studi memastikan bahwa penilaian

proses dan hasil pengabdian memperhatikan kesesuaian antara standar hasil, standar

isi, dan standar proses penilaian

6. Strategi

Pelaksanaan

Standar Penilaian

Pengabdian

Kepada

Masyarakat

a. Kepala LPPM membentuk tim yang bertugas untuk menyusun instrument penilaian

proposal, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pengabdian, sampai dengan laporan


b. Kepala LPPM mensosialisasikan standar penilaian pengabdian masyarakat kepada

seluruh civitas akademik Universitas Muhammadiyah Gresik setiap tahun.

7. Indikator

Ketercapaian

Standar Penilaian

Pengabdian

Kepada

Masyarakat

a. Tersedianya instrumen penilaian proposal, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi

pengabdian, dan laporan pengabdian kepada masyarakat yang mampu mengidentifikasi

pemenuhan standar penilaian yang telah ditetapkan.

b. Minimal 75% dosen tetap dan dosen kontrak tetap Untuk melaksanakan standar ini,

diperlukan.

8. Dokumen terkait

Pelaksanaan

Standar Penilaian

Pengabdian

Kepada

Masyarakat

a. Formulir penilaian proposal pengabdian kepada masyarakat.

b. Formulir monitoring dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat

c. Formulir penilaian laporan pengabdian kepada masyarakat.

d. Daftar hadir dan berita acara sosialisasi standar pengabdian kepada masyarakat.

0. Referensi

a. Undang-Undang No. 12tahun 2012 tentang pendidikan Tinggi.

b. PERMENDIKBUD Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.










Tanggal : 10 – 02 - 2020

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN

KEPADA MASYARAKAT

Revisi : 1

Halaman : 2 dari 5

1. Visi dan Misi

Universitas

Muhammadiyah

Gresik


“Tahun 2030 Menjadi Universitas Unggul, Mandiri yang dijiwai dengan Nilai-nilai

Entrepreneurship Islami”

Misi Universitas Muhammadiyah Gresik







2. Rasional Standar

Pelaksana

Pengabdian

Kepada

Masyarakat

Salah satu komponen penting yang menentukan keberhasilan pengabdian masyarakat

adalah pelaksana. Apabila pelaksana memiliki kompetensi yang memadai, memiliki

penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai maka hasil pengabdian

masyarakat akan mampu memberikan kontribusi kepakaran, menyelesaikan masalah yang

terjadi di masyarakat dan pada akhirnya dapat memajukan kesejahteraaan umum dan

mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena, Universitas Muhammadiyah Gresik

memandang perlu untuk menetapkan standar pelaksana sebagai standar minimal

kemampuan pelaksana yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil

pengabdiannya.

Penyusunan dan penetapan standar pelaksana harus mengacu pada Permenristekdikti


pada bagian keenam pasal 61 yang menjelaskan tentang Standar Pelaksana Pengabdian

kepada Masyarakat sebagai kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan

pengabdian kepada masyarakat.

3. Pihak yang

Bertanggug jawab

untuk Mencapai

Isi Standar

Pelaksana

Pengabdian

Kepada

Masyarakat





d. Dosen pengabdi

4. Definisi Istilah a. Standar pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal

kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat

b. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah dosen tetap atau dosen kontrak

tetap Universitas Muhammadiyah Gresik yang memiliki penguasaan metodologi

penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat

kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. Sesuai dengan standar proses yang telah

disusun maka pelaksana juga melibatkan mahasiswa Universitas Muhammadiyah

Gresik dan civitas akademik lainnya.



Tanggal : 10 – 02 - 2020


KEPADA MASYARAKAT

Revisi : 1

Halaman : 3 dari 5

c. Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu di Universitas Muhammadiyah

Gresik dan tidak sedang menjadi pegawai tetap pada satuan administrasi pangkal

yang lain.

d. Dosen kontrak tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu di Universitas

Muhammadiyah Gresik, tidak sedang menjadi pegawai tetap pada satuan administrasi

pangkal yang lain. dan dikontrak secara berkala.

5. Pernyataan Isi

Standar

Pelaksana

Pengabdian

Kepada

Masyarakat

PELAKSANA:

a. Semua dosen pelaksana pengabdian kepada masyarakat Universitas Muhammadiyah

Gresik pada semua Program Studi sarjana memiliki kualifikasi akademik, yang

dibuktikan dengan ijasah, minimum Magister dalam bidang ilmu yang sesuai dengan

kedalaman dan keluasan materi pengabdaian kepada masyarakat.

b. Semua dosen pelaksana pengabdian kepada masyarakat Universitas Muhammadiyah

Gresik pada semua Program magister memiliki kualifikasi akademik, yang dibuktikan

dengan ijasah, minimum Doktor dalam bidang ilmu yang sesuai dengan kedalaman

dan keluasan materi pengabdaian kepada masyarakat.

c. Selain kualifikasi akademik, Dosen pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah

dosen yang memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan

bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran

kegiatan.

d. Dalam setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dosen yang boleh mengajukan

proposal pengabdian dengan pendanaan internal adalah dosen tetap atau dosen

kontrak tetap baik secara perseorangan maupun kelompok

e. Dalam setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dosen yang boleh mengajukan

proposal pengabdian dengan pendanaan eksternal adalah dosen tetap atau dosen

kontrak tetap baik secara perseorangan maupun kelompok yang memenuhi ketentuan

Kemenristek DIKTI atau instansi lain yang memberikan pendanaan kegiatan

f. Setiap dosen tidak tetap hanya boleh menjadi anggota kelompok dalam kegiatan

Pengabdian kepada masyarakat kelompok dengan ketentuan 1 (satu) judul

Pengabdian kepada masyarakat dalam 1 (satu) tahun.

g. Setiap dosen tetap yang sedang melanjutkan studi diperkenankan melakukan kegiatan

Pengabdian kepada masyarakat setelah mendapat persetujuan dari Ketua Program

Studi

h. Setiap dosen tetap yang sedang cuti tidak diperkenankan melakukan kegiatan

Pengabdian kepada masyarakat.

i. Dosen karena satu dan lain hal berhenti sebagai dosen tetap di UMG, hasil Pengabdian

kepada masyarakat yang dibiayai oleh UMG tidak boleh digunakan pada perguruan

tinggi lain.

j. Banyaknya Dosen pelaksana dalam setiap kegiatan pengabdian masyarakat yang

dilaksanakan secara berkelompok maksimal lima orang.

k. Dengan pertimbangan tertentu, banyaknya Dosen pelaksana dalam suatu kegiatan

pengabdian masyarakat yang dilaksanakan secara berkelompok dapat melebihi lima

orang setelah mendapat persetujuan tim reviewer

REVIEWER:



Tanggal : 10 – 02 - 2020


KEPADA MASYARAKAT

Revisi : 1

Halaman : 4 dari 5

a. Setiap reviewer pengabdian kepada masyarakat pada semua Program Studi sarjana

memiliki kualifikasi akademik, yang dibuktikan dengan ijasah, minimum Magister

dalam bidang ilmu yang sesuai dengan kedalaman dan keluasan materi pengabdaian

kepada masyarakat dan memiliki kepangkatan akademik minimal Lektor.

b. Setiap reviewer pengabdian kepada masyarakat pada semua Program magister

memiliki kualifikasi akademik, yang dibuktikan dengan ijasah, minimum Doktor

dalam bidang ilmu yang sesuai dengan kedalaman dan keluasan materi pengabdaian

kepada masyarakat dan memiliki kepangkatan akademik minimal Lektor Kepala.

c. Selain kualifikasi akademik dan kepangkatan akademik, setiap reviewer majib

memenuhi salah satu persyaratan berikut:

1) Dosen atau pakar yang memiliki reputasi di bidang Pengabdian kepada

masyarakat yang ditandai dengan jumlah kegiatan Pengabdian kepada

masyarakat yang dilakukan minimal 3 (tiga) dalam tiga tahun terakhir di tingkat

lokal/nasional/internasional,

2) Dosen atau pakar yang pernah menjadi narasumber dalam seminar, kongres,

atau kolokium, tentang Pengabdian kepada masyarakat minimal 1 (satu) kali

setiap tahun.

3) Dosen yang pernah menulis buku ilmiah yang sesuai dengan bidang ilmunya.

d. Setiap reviewer pengabdian kepada masyarakat wajib mengikuti pelatihan reviewer

baik tingkat lokal maupun nasional minimal setiap 2(dua) tahun sekali.

e. Setiap reviewer dapat melaksanakan tugasnya setelah mendapatkan Surat Keputusan

dari Pimpinan Universitas.

6. Strategi

Pelaksanaan

Standar

Pelaksana

Pengabdian

Kepada

Masyarakat

a. Pimpinan Universitas mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi

dosen untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang Doktor baik melalui program

beasiswa internal, atau beasiswa dari luar Universitas.

b. Kepala LPPM mensosialisasikan standar pelaksana pengabdian masyarakat kepada

seluruh civitas akademik Universitas Muhammadiyah Gresik

c. Kepala LPPM kan menyelenggarakan pelatihan untuk reviewer secara periodik

7. Indikator

Ketercapaian

Standar

Pelaksana

Pengabdian

Kepada

Masyarakat

a. Setiap pelaksana pengabdian kepada masyarakat memenuhi kualifikasi pendidikan

minimal yang telah ditetapkan

b. Setiap pelaksana pengabdian kepada masyarakat memiliki kompetensi yang telah

ditetapkan

c. Setiap reviewer pengabdian kepada masyarakat memenuhi kualifikasi pendidikan

minimal yang telah ditetapkan

d. Setiap reviewer pengabdian kepada masyarakat memenuhi kompetensi yang telah

ditetapkan

e. Setiap reviewer pengabdian kepada masyarakat mengikuti pelatihan reviewer baik

tingkat lokal maupun nasional minimal setiap 2(dua) tahun sekali.

f. Setiap reviewer mendapatkan Surat Keputusan dari Pimpinan Universitas.

8. Dokumen Terkait

Pelaksana


a. Data rekapitulasi pelaksana pengabdian kepada Masyarakat yang disusun oleh LPPM



Tanggal : 10 – 02 - 2020


KEPADA MASYARAKAT

Revisi : 1

Halaman : 5 dari 5

Standar

Pelaksana

Pengabdian

Kepada

Masyarakat

b. Ijasah Dosen

c. SK Kepangkatan Akademik Dosen

d. Formulir kesediaan sebagai reviewer

e. Surat Keputusan rektor tentang reviewer pengabdian kepada masyarakat

9. Referensi a. Undang Undang No.12 tahun 2012 tentang pendidikan Tinggi

b. PERMENDIKBUD Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan

Tinggi.



e. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/2012

Tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang

PTM

f. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal PTM/PTA, Majelis Diktilitbang,

Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2016.




Tanggal : 10 – 02 - 2020


PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Revisi : 1

Halaman : 2 dari 4

1. Visi dan Misi

Universitas

Muhammadiyah

Gresik




Misi







2. Rasional

Standar

Sarana dan

Prasarana

Pengabdian

Kepada

Masyarakat

Salah satu komponen penting yang menentukan keberhasilan pengabdian masyarakat adalah

sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang baik dan relevan akan menjamin

pengabdian kepada masyarakat berjalan dengan baik sehingga mampu memberikan

kontribusi kepakaran ,menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat dan pada

akhirnya dapat memajukan kesejahteraaan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa

sesuai dengan amanah Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.

Oleh karena, Universitas Muhammadiyah Gresik memandang perlu untuk menetapkan

sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada

masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.

Penyusunan dan penetapan standar pelaksana harus mengacu pada Permenristekdikti


pada bagian ketujuh pasal 62 yang menjelaskan tentang Standar sarana dan prasarana

Pengabdian kepada Masyarakat sebagai kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang

diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat.

3. Pihak yang

Bertanggung

Jawab untuk

Mencapai

Standar Sarana

dan Prasarana

Pengabdian

Kepada

Masyarakat







f. Dosen Pengabdi.

g. Kepala Biro Pustaka dan HKI.

h. Kepala Biro Publikasi Ilmiah dan OJS (PI-OJS).

4. Definisi Istilah a. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria

minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses

pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada

masyarakat.

b. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan

tinggi yang digunakan untuk:

1) memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan

penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area

sasaran kegiatan;

2) proses pembelajaran; dan

3) kegiatanpenelitian.

5. Pernyataan

Standar Sarana

dan Prasarana

Pengabdian

Kepada

FASILITAS

a. Dalam setiap pengabdian masyarakat, pelaksana dapat menggunakan fasilitas yang

terkait dengan bidang ilmu, proses pembelajaran, dan kegiatan penelitian.

b. Fasilitas yang digunakan dalam pengabdian dan pemberdayaan masyarakat harus



Tanggal : 10 – 02 - 2020



Revisi : 1

Halaman : 3 dari 4

Masyarakat relevan dengan bidang Pengabdian dan Pemberdayaan masyarakat.

SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pengabdian dan pemberdayaan masyarakat

harus memenuhi standar :

a. Keselamatan kerja

b. Kesehatan

c. Kenyamanan

d. Keamanan bagi pelaksana dan pemberdaya masyarakat

e. Keamanan masyarakat setempat sesuai dengan kebutuhan yang relevan dengan bentuk

pengabdiannya

RUANG KERJA

LPPM harus memiliki kantor yang representatif yang minimal terdapat:

a. Ruang kerja pimpinan

b. Ruang kerja staf

c. Ruang rapat

d. Gudang penyimpanan hasil pengabdian

e. Lemari

f. Perlengkapan IT lengkap

g. ATK

AKSES

a. LPPM memiliki akses mendapatkan informasi terkait pengabdian dan pemberdayaan

masyarakat secara berkala.

b. LPPM dapat mempublikasikan hasil pengabdian kepada masyarakat ke berbagai pihak

yang difasilitasi dengan jaringan teknologi informasi yang memadai.

6. Strategi

Pelaksanaan

Standar Sarana

dan Prasarana

Pengabdian

Kepada

Masyarakat

a. Pimpinan universitas mengalokasikan dana untuk pemenuhan sarana dan prasarana

pengabdian kepada masyarakat

b. LPPM melaksanakan monev fasilitas dan sarana dan prasarana yang digunakan

dalam pengabdian dan pemberdayaan masyarakat

c. LPPM menjadi anggota asosiasi LPPM Perguruan Tinggi Muhammadiyah maupun

asosiasi LPPM se-Indonesia

d. LPPM bekerjasama dengan Biro PHPI membentuk tim yang mengelola dan menerbitkan

jurnal pengabdian kepada masyarakat

e. Kepala LPPM mensosialisasikan standar pelaksana pengabdian masyarakat kepada

seluruh civitas akademik Universitas Muhammadiyah Gresik

7. Indikator

Ketercapaian

Standar Sarana

dan Prasarana

Pengabdian

Kepada

Masyarakat

1. Kantor LPPM memiliki ukuran dan peralatan minimal sesuai dengan standar yang telah

ditetapkan

2. LPPM mendapatkan informasi terkait pengabdian dan pemberdayaan masyarakat secara

berkala

3. LPPM bekerjasama dengan Biro PHPI memiliki jurnal pengabdian kepada masyarakat

yang dapat diakses secara online

4. Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat terbit secara rutin dan tepatwaktu

8. Dokumen

terkait

Pelaksanaan

Standar Sarana

1. Kartu Inventaris ruangan

2. Formulir monitoring dan evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat

3. Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat



Tanggal : 10 – 02 - 2020



Revisi : 1

Halaman : 4 dari 4

dan Prasarana

Pengabdian

Kepada

Masyarakat

9. Referensi a. Undang Undang No.12 tahun 2012 tentang pendidikan Tinggi

b. PERMENDIKBUD Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi










Tanggal : 10 – 02 - 2020

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN

KEPADA MASYARAKAT

Revisi : 1

Halaman : 2 dari 5

1. Visi dan Misi

Universitas

Muhammadiyah

Gresik




Misi







2. Rasional Standar

Pengelola

Pengabdian

Kepada

Masyarakat

Pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh civitas akademik Universitas

Muhammadiyah Gresik perlu dikelola dengan sistem yang baik agar terlaksana secara

sistematis, berkualitas dan terjamin keberlanjutannya. Selain itu, sistem pengelolaan juga

bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada pelaksana dan menjalin hubungan yang

baik dengan mitra. Oleh karena itu, agar Universitas memiliki acuan dalam pengelolaan

pengabdian masyarakat maka perlu disusun dan ditetapkan standar pengelolaan

pengabdian masyarakat.

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal

tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta

pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Penyusunan dan penetapan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat

merupakan salah satu wujud nyata implementasi Undang Undang No.12 tahun 2012

tentang pendidikan tinggi yang menyebutkan bahwa salah satu tujuan penyelenggaraan

pendidikan tinggi adalah mewujudkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran

dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan

mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya, dalam pasal 48 dinyatakan bahwa





Dikti) pada bagian kedelapan pasal 63 menjelaskan bahwa Standar Pengelolaan Pengabdian

Kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan,

pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada

masyarakat. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Muhammadiyah

Gresik dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)

yang bertugas mengelola pengabdian kepada masyarakat.

3. Pihak yang

Bertanggung

Jawab untuk

Mencapai Standar

Pengelola

Pengabdian

Kepada

Masyarakat






e. Direktur Pasca Sarjana

f. Kaprodi sebagai pimpinan program studi.

g. Badan Penjaminan Mutu.

4. Definisi Istilah a. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal

tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta



Tanggal : 10 – 02 - 2020


KEPADA MASYARAKAT

Revisi : 1

Halaman : 3 dari 5

pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

b. Pimpinan Universitas adalah unsur pengelola yang terdiri dari Rektor dan Wakil

Rektor

c. Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat Universitas Muhammadiyah

Gresik adalah lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LPPM) dengan

unsur pengelolaan yang terdiri dari Kepala LPPM, Kepala Bagian Penelitian serta Kepala

Bagian Pengabdian kepada Masyarakat

5. Pernyataan

Standar Pengelola

Pengabdian

Kepada

Masyarakat

Pimpinan Universitas setiap tahun akademik wajib:

a. Membentuk lembaga yang bertanggungjawab tentang perencanaan, pelaksanaan,

pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan pengabdian kepada

masyarakat.

b. Mengangkat ketua Lembaga/Badan/Unit Pengabdian kepada masyarakat dengan

kualifikasi dan kompetensi sebagai berikut:

1. Anggota Muhammadiyah yang mengamalkan syari’at Islam dengan baik, berakhlak mulia, dan berwawasan luas, dibuktikan dengan kartu anggota Muhammadiyah

minimal 2 tahun dan aktif di organisasi Muhammadiyah.

2. Pendidikan minimal magister.

3. Usia maksimal 61 tahun pada saat diangkat.

4. Jabatan Akademik minimal Lektor.

5. Berstatus dosen tetap yang sudah bertugas sekurang-kurangnya 4 tahun.

6. Mempunyai loyalitas tinggi terhadap PTM dan berkomitmen untuk memajukan

penelitian ilmiah di PTM.

7. Diutamakan memiliki reputasi penelitian minimal tingkat nasional.

8. Tidak sedang menjabat sebagai pimpinan di perguruan tinggi lain

c. Menyusun rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian

dari rencana strategis perguruan tinggi;

d. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit

menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan,

mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan

kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;

e. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada

masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara

berkelanjutan;

f. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada

masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat;

g. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan

mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada

masyarakat;

h. Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama

pengabdian kepada masyarakat;

i. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana

dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan

j. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat

dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui

pangkalan data pendidikan tinggi

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) setiap tahun akademik

wajib:

a. Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai

dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi;



Tanggal : 10 – 02 - 2020


KEPADA MASYARAKAT

Revisi : 1

Halaman : 4 dari 5

b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu

internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat;

c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;

d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;

e. Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;

f. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada

masyarakat;

g. Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang

berprestasi;

h. Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga

lain melalui kerjasama;

i. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana

dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan

j. Menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.

6. Strategi

Pelaksanaan

Standar Pengelola

Pengabdian

Kepada

Masyarakat

a. Pimpinan Universitas berkoordinasi dengan Badan Penjaminan Mutu menyusun

dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal

kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

b. Kepala LPPM, Dekan dan Ketua Program Studi membentuk tim untuk menyusun dan

mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan

rencana strategis pengabdian kepada masyarakat Universitas

c. Kepala LPPM membentuk tim untuk menetapkan rencana Program Pengabdian

kepada Masyarakat yang strategis, terencana baik dalam hal kegiatan, pendanaan dan

jadwal pelaksanaan.

d. Kepala LPPM mendorong agar pelaksanaan dari pengabdian harus menunjang mutu

proses pembelajaran dan harus berpedoman pada standar penilaian pengabdian kepada

masyarakat.

e. Kepala LPPM membentuk tim untuk melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut

jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

f. Kepala LPPM menetapkan system pemberian penghargaan kepada pelaksana

pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi;

g. Pimpinan Universitas berkoordinasi dengan Kepala LPPM melaporkan kinerja lembaga

atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program

pengabdian kepada masyarakat melalui pangkalan data pendidikan tinggi

h. Badan Penjaminan Mutu melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan

program studi dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat

i. Badan Penjaminan Mutu menyiapkan panduan perencanaan, pelaksanaan,

evaluasi, pengawasan penjamian mutu dan pengembangan kegiatan pengabdian kepada

masyarakat.

j. Pimpinan fakultas/Pascasarjana/prodi menyelenggarakan rapat pimpinan pelaksanaan

kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

k. Pimpinan universitas menjaga dan meningkatkan mutu dari materi pelaksanaan

pengabdian kepada masyarakat yang berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi

Universitas

l. Pimpinan Universitas melakukan rapat koordinasi untuk menjaga dan meningkatkan

mutu pengelolaan LPPM atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan

program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan

m. Pimpinan Universitas berkoordinasi dengan BPM melakukan rapat koordinasi

untukmeningkatkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat apabila dalam



Tanggal : 10 – 02 - 2020


KEPADA MASYARAKAT

Revisi : 1

Halaman : 5 dari 5

pelaksanaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan.

7. Indikator

Ketercapaian

Standar Pengelola

Pengabdian

Kepada

Masyarakat

a. Adanya peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan

pengabdian kepada masyarakat

b. Keselarasan antara Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas,

Fakultas dan Program Studi

c. Adanya Prosedur Operasional Pengelolaan Pengabdian Masyarakat.

d. Seluruh kegiatan pengabdian masyarakat dan pengelolaan LPPM dilaporkan melalui

pangkalan data pendidikan tinggi

8. Dokumen terkait

Pelaksanaan

Standar Pengelola

Pengabdian

Kepada

Masyarakat

a. Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Gresik

b. Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas

c. Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat Program Studi

d. Panduan pengabdian kepada masyarakat

e. Standar mutu pengabdian kepada masyarakat

f. Kebijakan mutu pengabdian kepada masyarakat

g. Manual mutu pengabdian kepada masyarakat

h. Program Kerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)

i. Formulir monitoring dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat

j. Laporan pengabdian kepada masyarakat dosen

k. Laporan kinerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)

l. Memorandum of Understanding (MoU) LPPM dengan pemerintah, lembaga lain atau

dengan masyarakat

m. Daftar Hadir dan Notulensi rapat

9. Referensi

a. Undang- Undang No.12 tahun 2012 tentang pendidikan Tinggi.

b. PERMENDIKBUD Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

c. Pedoman Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Kemenristek-Dikti2016.






g. Rencana Induk Pengabdian kepada masyaraka tUniversitas Muhammadiyah Gresik.



Tanggal : 10 – 02 - 2020


PENGABDIAN PENGABDIAN KEPADA

MASYARAKAT

Revisi : 1

Halaman : 2 dari 5

1. Visi dan Misi

Universitas

Muhammadiyah

Gresik




Misi







2. Rasional

Standar

Pendanaan dan

Pembiayaan

Pengabdian

Kepada

Masyarakat

Salah satu misi Universitas Muhammadiyah Gresik, yaitu menyelenggarakan pendidikan,

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan terukur

melalui pendidikan senyatanya (the realistic education). Salah satu komponen yang

berperan penting dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat adalah dana dan biaya.

Agar Pembiayaan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat berjalan efisien,

transparan, akuntabel dan selaras dengan visi misi Universitas maka dibutuhkan sebuah

tolok ukur atau standar minimum pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada

masyarakat. Standar ini juga ditetapkan agar dihasilkan pengabdian kepada masyarakat

yang bermutu sekaligus menjamin keberlanjutan (sustainability) pelaksanaannya.


2012 tentang pendidikan tinggi yang menyebutkan bahwa salah satu tujuan




Perguruan Tinggi berperan aktif menggalang kerja sama antar Perguruan Tinggi dan antara

Perguruan Tinggi dengan dunia usaha, dunia industri, dan Masyarakat dalam bidang

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.


Tinggi (SN Dikti) pada pasal 65 yang menjelaskan tentang Standar Pendanaan dan

Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai kriteria minimal hasil pengabdian

masyarakat, Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan

Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian

dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

3. Pihak yang

Bertanggung

Jawab untuk

Mencapai

Standar

Pendanaan dan

Pembiayaan

Pengabdian

Kepada

Masyarakat






e. Direktur Pasca Sarjana

f. Kaprodi sebagai pimpinan program studi.

g. Dosen Pengabdi.

h. Kepala Biro Pustaka, HKI.

i. Kepala Biro Publikasi Ilmiah dan OJS (PI-OJS).

4. Definisi Istilah Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria

minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada

masyarakat.

5. Pernyataan

Standar

Pada setiap tahun akademik,



Tanggal : 10 – 02 - 2020



MASYARAKAT

Revisi : 1

Halaman : 3 dari 5

Pendanaan dan

pembiayaan

Pengabdian

Kepada

Masyarakat

a. Pimpinan Universitas menetapkan kebijakan formal tentang pembiayaan di bidang

Pengabdian kepada masyarakat, meliputi sumber biaya, jumlah, penggunaan dan model

laporan

b. Pimpinan Universitas wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada

masyarakat disamping dana yang bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan

lembaga lain di dalam maupun luar negeri atau dana dari masyarakat sebesar Rp

1.500.000/per dosen

c. Pimpinan Universitas wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada

masyarakat yang digunakan untuk membiayai:

1) Manajemen Pengabdian kepada masyarakat terdiri atas seleksi proposal,

pemantauan dan evaluasi, pelaporan Pengabdian kepada masyarakat, dan

diseminasi hasil Pengabdian kepada masyarakat.

2) Peningkatan kapasitas pelaksana pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk

pelatihan, workshop, dan lain-lain.

3) Insentif bagi publikasi hasil Pengabdian kepada masyarakat minimal Rp.

5.000.000/judul pada publikasi terindeks dan atau bereputasi dan insentif

kekayaan intelektual minimal Rp 10.000.000/judul berupa paten, merk, design

industry, PVT, atau sesuai dengan kemampuan Universitas.

d. Pimpinan Universitas menetapkan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian

kepada masyarakat

e. Pimpinan Universitas memberi kesempatan kepada Dosen untuk mendapatkan dana

Pengabdian kepada masyarakat dari luar perguruan tinggi tetapi tidak bersifat mengikat

baik pemerintah maupun swasta dan tidak boleh menerima bantuan dari pihak sponsor

perusahaan rokok dan minuman keras di dalam dan luar negeri. LPPM, Dekan, Program

Studi dan Dosen menyusun rencana anggaran dan belanja pengelolaan dan kegiatan

pengabdian masyarakat

f. Dekan, Program Studi dan Dosen menggunakan dana internal pengabdian kepada

masyarakat untuk:

1) perencanaan pengabdian kepada masyarakat;

2) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;

3) pengendalian pengabdian kepada masyarakat;

4) pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;

5) pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan

6) diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.

Pada setiap akhir pelaksanaan kegiatan,

g. Pimpinan Universitas, LPPM wajib melakukan monitoring dan evaluasi tingkat

ketercapaian standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

h. LPPM, Dekan, Program Studi dan Dosen menyusun laporan penggunaan anggaran dan

belanja pengelolaan dan kegiatan pengabdian masyarakat

i. Pimpinan Universitas, LPPM, Dekan, Program Studi wajib meningkatkan dana

pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang berhubungan dengan pendanaan dan

pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang digunakan untuk peningkatan kapasitas

pelaksana

j. Pimpinan Universitas menetapkan sanksi bagi pelaksana pengabdian masyarakat yang

tidak menyampaikan laporan hasil pengabdian masyarakat pada waktu yang telah

ditentukan sebagai berikut:



Tanggal : 10 – 02 - 2020



MASYARAKAT

Revisi : 1

Halaman : 4 dari 5

1. Tidak diperkenankan mengajukan proposal pengabdian untuk periode berikutnya.

2. Mengembalikan seluruh dana yang telah diterima pada tahap pertama kepada Kepala

LPPM.

6. Strategi

Pelaksanaan

Standar

Pendanaan dan

Pembiayaan

Pengabdian

Kepada

Masyarakat

a. Pimpinan Universitas, Dekan, Fakultas, Direktur Pascasarjana, dan Ketua Program Studi

berkoordinasi dengan Kepala LPPM menyusun dan menetapkan strategi dalam

upaya pencapaian standar pendanaan dan pembiayaan setiap tahun akademik.

b. Pimpinan Universitas, Dekan Fakultas, Direktur Pascasarjana, dan Ketua Program Studi

berkoordinasi dengan Kepala LPPM mengimplementasikan standar pendanaan dan

pembiayaan pengabdian kepada masyarakat, yang mengacu pada standar hasil

pengabdian, Standar dan Borang SPMI setiap tahun

c. Pimpinan Universitas, Dekan Fakultas, Direktur Pascasarjana, dan Ketua Program Studi

berkoordinasi dengan pimpinan LPPM menerapkan manajemen pengabdian kepada

masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan

desiminasi hasil pengabdian kepada masyarakat setiap awal tahun akademik

d. Pimpinan Universitas, Dekan Fakultas, Direktur Pascasarjana, dan Ketua Program Studi

bekerjasama dengan Kepala LPPM melakukan pengendalian dengan mengacu pada manual

SPMI untuk dapat mengimplementasikan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian

kepada masyarakat. Setiap akhir tahun akademik

7. Indikator

Ketercapaian

Standar

Pendanaan dan

PembiayaanPen

gabdian Kepada

Masyarakat

a. Tersedianya kebijakan formal tentang pembiayaan di bidang Pengabdian kepada

masyarakat, meliputi sumber biaya, jumlah, penggunaan dan model laporan.

b. Universitas mengalokasikan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat di

samping dana yang bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam

maupun luar negeri atau dana dari masyarakat

c. Universitas mengalokasikan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat

d. Adanya pedoman pembiayaan dan penggunaan Anggaran Universitas Muhammadiyah

Gresik

e. Adanya rencana anggaran dan belanja pengelolaan dan kegiatan pengabdian masyarakat

f. Terlaksananya monitoring dan evaluasi penggunaan anggaran dan belanja pengabdian

kepada masyarakat

g. Terlaksananya monitoring dan evaluasi tingkat ketercapaian standar pendanaan dan

pembiayaan setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat

h. Laporan penggunaan anggaran dan belanja pengelolaan setiap kegiatan pengabdian

masyarakat

i. Adanya pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang digunakan

untuk peningkatan kapasitas pelaksana

8. Dokumen

terkait

Pelaksanaan

Standar

Pendanaan dan

Pembiayaan

Pengabdian

Kepada

Masyarakat

a. Rencana Strategis (Renstra) Universitas

b. Rencana Induk pengabdian kepada masyarakat (RIPkM)

c. Pedoman Pembiayaan dan penggunaan Anggaran Universitas Muhammadiyah Gresik

d. Formulir Monitoring dan Evaluasi tingkat ketercapaian standar pengabdian kepada

masyarakat

e. Laporan penggunaan anggaran dan belanja kegiatan pengabdian masyarakat

f. Laporan penggunaan anggaran dan belanja pengelolaan kegiatan pengabdian masyarakat



Tanggal : 10 – 02 - 2020



MASYARAKAT

Revisi : 1

Halaman : 5 dari 5

9. Referensi Undang Undang No.12 tahun 2012 tentang pendidikanTinggi

a. PERMENDIKBUD Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Pedoman Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

b. Kemenristek-Dikti 2016

c. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018

d. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/2012

Tentang

e. Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang PTM

f. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal PTM/PTA.


Kode/No : Std.Kjs/SPMI/001

Tanggal : 10 – 02 - 2020

STANDAR KERJASAMA

Revisi : 0

Halaman : 2 dari 6

1. Visi dan Misi

Universitas

Muhammadiyah

Gresik




Misi







2. Rasional Standar

Kerjasama

a. Kerja sama yang dilakukan Universitas Muhammdiyah Gresik (UMG) merupakan

langkah nyata perwujudan darma perguruan tinggi dalam mencari solusi terhadap suatu

permasalahan, kesenjangan atau langkah nyata dalam upaya peningkatan mutu UMG,

lembaga, unit kegiatan baik di pemerintahan maupun masyarakat/ industri. Kerja sama

perguruan tingi dilaksanakan dalam rangka peningkatan relevansi kegiatan perguruan

tinggi terhadap kebutuhan masyarakat serta pembentukan masyarakat berbasis

pengetahuan (knowledge based society).

b. Berbagai macam ruang lingkup kerja sama dikenal di UMG, yaitu kerja sama dengan

persyarikatan Muhammadiyah, kerja sama antar PTMA, kerja sama dengan pemerintah

dalam negeri, kerja sama dengan dan pihak swasta dalam negeri, kerja sama dengan

pemerintah tingkat internasional, kerja sama dengan pihak swasta tingkat internasional.

c. Kerja sama lokal dapat terwujud dalam bentuk kerja sama antara UMG dengan

persyarikatan Muhammadiyah, amal usaha Muhammadiyah, antar PTMA dan perguruan

tinggi atau lembaga lain dalam negeri.

d. Kerja sama dalam negeri dapat terwujud dalam bentuk kerja sama antara UMG dengan

pihak lembaga pemerintah atau swasta yang bertaraf nasional.

e. Kerja sama luar negeri dapat terwujud kerja sama antara UMG dengan lembaga resmi

di luar negeri yang memiliki reputasi internasional.

f. Bidang kerja sama UMG dengan pihak lain mencakup bidang Caturdarma PTM dengan

syarat tertentu, dan jangka waktu tertentu.

3. Pihak yang

Bertanggung

Jawab Untuk

Mencapai Standar

Kerjasama

a. Pimpinan universitas

b. Dekan fakultas

c. Kepala program studi

d. Pimpinan Lembaga, UPT dan Biro yang terkait dengan Standar Kerjasama.

e. Dosen

4. Definisi Istilah a. Kerja sama UMG merupakan bentuk mitra sejajar PTMA dengan pihak lain dalam rangka

pengembangan dan pemanfaatan sumber daya dalam kegiatan Al Islam dan

Kemuhammadiyahan, pendidikan dan pengajaran, penelitian maupun pengabdian pada

masyarakat. Catudarma PTM dalam jangka waktu tertentu.

b. Ruang lingkup kerja sama mencakup kerja sama dengan persyarikatan Muhammadiyah,

kerja sama antar PTMA, kerja sama dengan pemerintah dalam negeri, kerja sama dengan

dan pihak swasta dalam negeri, kerja sama dengan pemerintah tingkat internasional,

kerja sama dengan pihak swasta tingkat internasional.

c. Ruang lingkup kerja sama dengan mitra dalam negeri mencakup lembaga resmi yang



Tanggal : 10 – 02 - 2020

STANDAR KERJASAMA

Revisi : 0

Halaman : 3 dari 6

memiliki reputasi baik, terdiri atas lembaga pendidikan, ekonomi, kesehatan, teknologi,

industri, dan lembaga lain yang bergerak di bidang sosial dan humaniora.

d. Ruang lingkup kerja sama dengan mitra luar negeri mencakup lembaga resmi yang

memiliki reputasi internasional, terdiri atas lembaga pendidikan, ekonomi, kesehatan,

teknologi, industri, dan lembaga lain yang bergerak di bidang sosial dan humaniora.

e. Kerja sama bidang AIK mencakup kerja sama dalam bidang pendidikan dan pengajaran

AIK, penelitian AIK, dan pengabdian kepada Masyarakat AIK.

f. Kerja sama bidang pendidikan dan pengajaran mencakup pengembangan sumber daya

bidang pengembangan akademik seperti pengembangan kurikulum, studi lanjutm dosen

dan tenaga kependidikan, pertukaran dosen/ dosen tamu, pertukaran mahasiswa,

pengadaan/pemanfaatan fasilitas, pengembangan pembelajaran, pengembangan

prasarana dan sarana pembelajaran.

g. Kerja sama bidang Penelitian mencakup pengembangan keilmuan yang memiliki dampak

terhadap peningkatan pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat, seperti

sharing penelitian, sharing dana penelitian, seminar atau kegiatan sejenisnya bersama-

sama, publikasi ilmiah bersama.

h. Kerja sama bidang pengabdian kepada masyarakat mencakup implementasi keilmuan

yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat seperti sharing kegiatan pengabdian kepada

masyarakat, sharing dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat, seminar atau

kegiatan sejenisnya bersama-sama, publikasi ilmiah bersama, publikasi dan

pemanfaatan produk bersama-sama.

i. Syarat kerja sama, pihak mitra tidak melakukan penetrasi ideologi yang bertentangan

dengan ideologi negara maupun Persyarikatan Muhammadiyah, tidak sedang berada

dalam sengketa dengan pihak lain atau sedang dihukum berdasarkan keputusan

pengadilan, bertujuan untuk meningkatkan kinerja semua pihak, lembaga resmi bukan

partai politik atau afiliasi partai politik tertentu.

j. Masa kerja sama ditentukan berdasarkan kesepakatan, pelaksanaanya diketahui oleh

semua pihak, dan ada monitoring dan evaluasi yang efektif.

5. Pernyataan Isi

Standar

Kerjasama

a. UMG memiliki Dokumen kebijakan kerja sama dan kemitraan.

b. UMG memiliki SOP tentang kerja sama yang dilaksanakan secara efektif dan efisien

dilengkapi dengan monitoring dan evaluasi kepuasan.

c. UMG memilki dokumen formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur

pengembangan jejaring dan kemitraan kerja sama internal Persyarikatan

Muhammadiyah termasuk antar PTMA.

d. UMG memiliki dokumen formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur

pengembangan jejaring dan kemitraan kerja sama lembaga formal dalam negeri.

e. UMG memiliki dokumen formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur

pengembangan jejaring dan kemitraan kerja sama lembaga formal luar negeri.

f. Pimpinan UMG memiliki dokumen yang lengkap tentang perencanaan pengembangan

jejaring kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi institusi.

g. UMG memiliki data yang lengkap tentang jumlah, lingkup, relevansi, dan kemanfaatan

kerja sama.

h. UMG melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat

kepuasan mitra kerja sama yang diukur dengan instrumen yang sahih, serta upaya

perbaikan mutu jejaring dan kemitraan, untuk menjamin ketercapaian VMTS.

i. UMG memiliki bukti yang sahih tentang kerja sama Caturdarma yang dilengkapi dengan



Tanggal : 10 – 02 - 2020

STANDAR KERJASAMA

Revisi : 0

Halaman : 4 dari 6

hasil analisis data terkait manfaat kerja sama bagi UMG.

j. UMG memiliki bukti kerja sama bidang Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK)

mencakup kerja sama dalam bidang pendidikan dan pengajaran AIK, penelitian AIK, dan

pengabdian kepada Masyarakat AIK.

k. UMG memiliki kerja sama bidang pendidikan dan pengajaran mencakup pengembangan

sumber daya bidang pengembangan akademik seperti pengembangan kurikulum, studi

lanjut dosen dan tenaga kependidikan, pertukaran dosen/dosen tamu, pertukaran

mahasiswa, pengadaan/pemanfaatan fasilitas, pengembangan pembelajaran,

pengembangan prasarana dan sarana pembelajaran.

l. UMG memiliki kerja sama bidang Penelitian mencakup pengembangan keilmuan yang

memiliki dampak terhadap peningkatan pengembangan keilmuan dan kesejahteraan

masyarakat, seperti sharing penelitian, sharing dana penelitian, seminar atau kegiatan

sejenisnya bersama-sama, publikasi ilmiah bersama.

m. UMG memiliki kerja sama bidang pengabdian kepada masyarakat mencakup

implementasi keilmuan yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat seperti sharing

kegiatan pengabdian kepada masyarakat, sharing dana kegiatan pengabdian kepada

masyarakat, seminar atau kegiatan sejenisnya bersama-sama, publikasi ilmiah bersama,

publikasi dan pemanfaatan produk bersama-sama.

n. UMG memiliki asas kerja sama PTMA.

o. UMG taat pada syarat kerja sama, yaitu pihak mitra tidak melakukan penetrasi ideologi

yang bertentangan dengan ideologi negara maupun Persyarikatan Muhammadiyah, tidak

sedang berada dalam sengketa dengan pihak lain atau sedang dihukum berdasarkan

keputusan pengadilan, bertujuan untuk meningkatkan kinerja semua pihak, lembaga

resmi bukan partai politik atau afiliasi partai politik tertentu.

p. UMG memiliki kegiatan tindak lanjut kerja sama dengan mitra.

q. Ada dokumen pengakuan kerja sama di bidang pendidikan dan pengajaran.

r. Ada dokuman pengakuan kerja sama di bidang penelitian.

s. Ada dokumen pengakuan kerja sama di bidang pengabdian kepada masyarakat

t. Memiliki instrumen kepuasan mitra yang telah diuji validitas dan reliabilitas.

6. Strategi

Pelaksanaan

Standar

Kerjasama

a. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan standar kerja sama, SOP kepada para

pemangku kepentingan, pejabat struktural, para dosen, tenaga kependidikan, dan para

mahasiswa secara periodik.

b. Membuat SOP dan rencana kerja sama dengan berbagai pihak mitra.

c. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan audit internal secara berkala terhadap

implementasi standar kerja sama.

d. Melaksanakan audit internal dan eksternal terhadap implementasi standar kerja sama.

e. Melakukan survei kepuasan mitra dan melakukan analisa hasil survei dan recana tindak

lanjut atas hasil survei.

7. Indikator

Ketercapaian

Standar

Kerjasama

a. Dokumen kebijakan kerjasama dan kemitraan yang dimiliki oleh UMG

b. SOP tentang kerjasama yang dilaksanakan secara efektif dan efisien dilengkapi dengan

monitoring dan evaluasi kepuasan

c. Dokumen formal yang lengkap tentang kebijak-an dan prosedur pengembangan jejaring

dan kemitraan kerjasama internal Persyarikatan Muhammadiyah termasuk antar PTMA

d. Dokumen formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring

dan kemitraan kerjasama lembaga formal dalam negeri.

e. Dokumen formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring



Tanggal : 10 – 02 - 2020

STANDAR KERJASAMA

Revisi : 0

Halaman : 5 dari 6

dan kemitraan kerjasama lembaga formal luar negeri.

f. Pimpinan UMG memiliki dokumen yang lengkap tentang perencanaan pengembangan

jejaring kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi institusi.

g. Data yang lengkap tentang jumlah, lingkup, relevansi, dan kemanfaatan kerjasama.

h. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra

kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sahih, serta upaya perbaikan mutu

jejaring dan ke-mitraan, untuk menjamin ketercapaian VMTS.

i. Kerjasama bidang Al Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) mencakup kerjasama dalam

bidang pendidikan dan pengajaran AIK, penelitian AIK, dan pengabdian kepada

Masyarakat AIK.

j. Kerjasama bidang pendidikan dan pengajaran mencakup pengembangan sumber daya

bidang pengembangan akademik seperti pengembangan kurikulum, studi lanjut dosen

dan tenaga kependidikan, pertukaran dosen/dosen tamu, pertukaran mahasiswa,

pengadaan/pemanfaatan fasilitas, pengembangan pembelajaran, pengembangan

prasarana dan sarana pembelajaran.

k. Kerjasama bidang Penelitian mencakup pengembangan keilmuan yang memiliki dampak

terhadap peningkatan pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat, seperti

sharing penelitian, sharing dana penelitian, seminar atau kegiatan sejenisnya bersama-

sama, publikasi ilmiah bersama.

l. Kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat mencakup implementasi keilmuan

yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat seperti sharing kegiatan pengabdian kepada

masyarakat, sharing dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat, seminar atau

kegiatan sejenisnya bersama-sama, publikasi ilmiah bersama, publikasi dan

pemanfaatan produk bersama-sama.

Indikator Tambahan

a. Asas kerjasama UMG

b. Syarat kerjasama, pihak mitra tidak melakukan penetrasi ideologi yang bertentangan

dengan ideologi negara maupun Persyarikatan Muhammadiyah, tidak sedang berada

dalam sengketa dengan pihak lain atau sedang dihukum berdasarkan keputusan

pengadilan, bertujuan untuk meningkatkan kinerja semua pihak, lembaga resmi bukan

partai politik atau afiliasi partai politik tertentu.

c. Tindak lanjut kerjasama Pimpinan UMG.

d. Pengakuan kerjasama Pendidikan UMG.

e. Pengakuan kerjasama Penelitian UMG.

f. Pengakuan kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat.

g. Instrumen kepuasan mitra yang telah diuji validitas dan reliabilitas.

h. Kepuasan pihak mitra kerjasama UMG.

8. Dokumen terkait

pelaksanaan

Standar

Kerjasama

a. Rencana Strategis UMG

b. Statuta UMG

c. Pedoman Rencana Induk Penelitian

d. Pedoman Renstra Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

9. Referensi a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.


tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.




Tanggal : 10 – 02 - 2020

STANDAR KERJASAMA

Revisi : 0

Halaman : 6 dari 6

Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.


Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan


Keluaran.




f. Matriks penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Swasta

tahun 2018.


Kode/No : Std.Dr/SPMI/001

Tanggal : 10 – 02 - 2020

STANDAR PEMBELAJARAN DARING

(PROSES PERENCANAAN

PEMBELAJARAN DARING)

Revisi : 0

Halaman : 2 dari 4

1. Visi dan Misi

Universitas

Muhammadiyah

Gresik




Misi







2. Rasional Standar

Proses

Pembelajaran

Daring (Proses

Perencanaan

Pembelajaran

Daring)

Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Universitas Muhammadiyah Gresik, hanya

dapat dicapai jika proses pembelajaran yang dilaksanakan berkualitas. Melalui proses





Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) saat ini membawa berbagai

perubahan dalam kehidupan manusia. Peranan teknologi informasi dan komunikasi

dalam pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan sebagai salah

satu pilar pendidikan. Agar tujuan tersebut dapat diwujudkan, maka diperlukan ukuran,

kriteria, atau spesifikasi khusus tentang proses pembelajaran yang dilaksanakan yang

meliputi empat aspek tersebut.

Sehubungan dengan itu maka ditetapkanlah standar proses pembelajaran khususnya

standar Proses Perencanaan pembelajaran Daring yang dapat dijadikan acuan dalam

pelaksanaan pembelajaran daring di lingkungan Universitas Muhammadiyah Gresik.

Standar Proses Perencanaan Pembelajaran Daring sesuai dengan Permendikbud


pada pasal 12 dan Permendikbud Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan

Pendidikan Jarak Jauh Pada Pendidikan Tinggi.

3. Pihak yang

Bertanggung Jawab

untuk Mencapai

Standar Proses

Pembelajaran

Daring (Proses

Perencanaan

Pembelajaran

Daring)




4. Biro Akreditasi, Daring dan Prodi Baru

5. Biro Data dan Pengembangan Sistem Informasi







c. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan

dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain.

d. Pembelajaran elektronik (e-learning) adalah pembelajaran yang memanfaatkan paket



Tanggal : 10 – 02 - 2020


(PROSES PERENCANAAN


Revisi : 0

Halaman : 3 dari 4

informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk kepentingan

pembelajaran yang dapat diakses oleh peserta didik kapan saja dan dimana saja.

5. Pernyataan Isi

Standar Proses

Pembelajaran

Daring (Proses

Perencanaan

Pembelajaran

Daring)

a. Ketua Program Studi memastikan setiap dosen menyusun Rencana Pembelajaran

Semester (RPS) untuk setiap mata kuliah setiap awal semester dengan memasukkan

metode pembelajaran daring minimal 1 (satu) pertemuan dan maksimal 50% dari

jumlah pertemuan.

b. Ketua Program Studi memastikan setiap Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam

kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam program

studi setiap awal semester.

c. Ketua Program studi memastikan dosen-dosen merencanakan pembelajaran yang

disusun dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) agar sesuai dengan capaian

pembelajaran mata kuliah yang telah ditentukan dalam kurikulum setiap semester

dengan komponen RPS meliputi:

(1) Identitas mata kuliah, yang meliputi: nama program studi, nama mata kuliah,

semester, kode mata kuliah, sks, nama dosen, jadwal kuliah, ruang, e-learning;

(2) Rumusan capaian pembelajaran;

(3) Susunan materi, yang meliputi: kemampuan akhir yang diharapkan, bahan

kajian, metode pembelajaran, waktu yang disediakan, deskripsi tugas; kriteria,

indikator, dan bobot penilaian; dan daftar referensi;

(4) Dalam konteks daring, RPS dilengkapi dengan foto dosen dan alamat email, peta

program, informasi tentang meia dan teknologi yang digunakan.

d. Ketua Program Studi memastikan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) wajib

ditinjau dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

setiap semester.

6. Strategi

Pelaksanaan

Standar Proses

Pembelajaran

Daring (Proses

Perencanaan

Pembelajaran

Daring)

a. Ka. Biro Data dan Pengembangan Informasi berdiskusi dengan Ka. Biro Akreditasi,

Daring dan Prodi Baru (ADPB) dalam rengka menyiapkan sumber daya atau akses

sumber daya untuk menyelenggarakan interaksi pembelajaran antara pendidik dan

peserta didik secara intensif;

b. Ka. Biro Akreditasi, Daring dan Prodi Baru (ADPB) mengundang para Ka. Prodi terkait

sosialisasi metode pembelajaran Daring;

c. Ka. Prodi mengundang para dosen dan berdiskusi untuk melakukan review RPS di

setiap awal semester.

7. Indikator

Ketercapaian

Standar Proses

Pembelajaran

Daring (Proses

Perencanaan

Pembelajaran

Daring)

a. Tersedianya sumber daya atau akses terhadap sumber daya unutk menyelenggarakan

interaksi pembelajaran antara pendidik dan peserta didik.

b. Dokumen RPS dan instrumen penilaian yang telah disahkan oleh Kaprodi untuk setiap

mata kuliah yang telah diupgrade dan menggunakan metode daring dalam pertemuan

tertentu.

8. Dokumen terkait

Pelaksanaan

Standar Proses

Pembelajaran

Daring (Proses

Perencanaan

Pembelajaran

a. Dokumen kurikulum program studi.

b. Dokumen RPS untuk setiap mata kuliah di setiap prodi.

c. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang SN DIKTI.

d. Permendikbud Nomor 109 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh

Pada Pendidikan Tinggi



Tanggal : 10 – 02 - 2020


(PROSES PERENCANAAN


Revisi : 0

Halaman : 4 dari 4

Daring)

9. Referensi a. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi


c. Permendikbud Nomor 109 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak

Jauh Pada Pendidikan Tinggi

d. Panduan Penjaminan Mutu Proses Pembelajaran Daring PDITT 2016

e. Renstra Universitas tahun 2018



Tanggal : 10 – 02 - 2020


(PROSES PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

DARING)

Revisi : 0

Halaman : 2 dari 4

1. Visi dan Misi

Universitas

Muhammadiyah

Gresik




Misi

a. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepadamasyarakat yang






2. Rasional Standar

Pembelajaran

Daring (Proses

Pelaksanaan

Pembelajaran

Daring)

Visi, misi dan tujuan Universitas Muhammadiyah Gresik hanya dapat dicapai jika proses

pembelajaran yang dilaksanakan berkualitas. Melalui proses pembelajaran yang

berkualitas akan dihasilkan lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang

ditetapkan. Proses pembelajaran ini meliputi 4 aspek, yaitu karakteristik proses

pembelajaran, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan beban belajar

mahasiswa.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) saat ini membawa berbagai

perubahan dalam kehidupan manusia. Peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam

pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan sebagai salah satu pilar

pendidikan. Agar tujuan tersebut dapat diwujudkan, maka diperlukan ukuran, kriteria,

atau spesifikasi khusus tentang proses pembelajaran yang dilaksanakan yang meliputi

empat aspek tersebut.

Sehubungan dengan itu, maka ditetapkanlah standar pembelajaran daring khususnya

standar pelaksanaan pembelajaran daring yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan

pembelajaran daring di lingkungan Universitas Muhammadiyah Gresik. Standar

Pelaksanaan Pembelajaran Daring sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) khususnya pada pasal 14 dan

Permendikbud Nomor 109 tahun 2013.

3. Pihak yang

Bertanggung

Jawab untuk

Mencapai Standar

Pembelajaran

Daring (Proses

Pelaksanaan

Pembelajaran

Daring)









Republik Indonesia.



c. Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen,

mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.

d. Pembelajaran elektronik (e-learning) adalah pembelajaran yang memanfaatkan paket

informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk kepentingan

pembelajaran yang dapat diakses oleh peserta didik kapan saja dan dimana saja.

5. Pernyataan Isi Ketua Program Studi memastikan setiap dosen melaksanakan pembelajaran daring untuk



Tanggal : 10 – 02 - 2020



DARING)

Revisi : 0

Halaman : 3 dari 4

Standar

Pembelajaran

Daring (Proses

Pelaksanaan

Pembelajaran

Daring)

setiap matakuliah setiap semester dengan ketentuan:

a. Dilaksanakan sesuai dengan RPS atau bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik,

kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, berpusat pada mahasiswa, dan berbasis TIK;

b. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada

Standar Nasional Penelitian;

c. Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh

mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;

d. Metode pembelajaran yang digunakan untuk pelaksanaan pembelajaran daring

meliputi: diskusi kelompok, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran

kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, yang dapat

secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;

e. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode

pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran;

f. Hasil monev pembelajaran menyatakan bahwa metode pembelajaran meliputi: diskusi

kelompok, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif,

pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah yang dapat secara

efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;

g. Adanya mata kuliah yang terkait dengan penelitian yaitu skripsi dengan ukuran jumlah

sks tertentu.

h. Adanya mata kuliah yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat yaitu KKN


6. Strategi

Pelaksanaan

Standar

Pembelajaran

Daring (Proses

Pelaksanaan

Pembelajaran

Daring)

a. Biro Akreditasi Daring dan Prodi Baru memberikan sosialisasi terkait dengan standar

proses pembelajaran daring (pelaksanaan pembelajaran daring) kepada setiap Kaprodi

di awal semester.

b. Kaprodi memberikan sosialisasi terkait dengan standar proses pembelajaran daring

(pelaksanaan pembelajaran daring) kepada setiap dosen di awal semester.

c. Kaprodi melakukan monev secara rutin terhadap pelaksanaan pembelajaran daring oleh

setiap dosen di setiap semester.

d. Kaprodi melakukan monev terhadap perangkat pembelajaran (RPS) setiap dosen yang

mata kuliahnya menerapkan pembelajaran daring di setiap semester.

7. Indikator

Ketercapaian

Standar

Pembelajaran

Daring (Proses

Pelaksanaan

Pembelajaran

Daring)

1. Hasil monev pembelajaran menyatakan bahwa pembelajaran daring dilaksanakan

sesuai dengan RPS atau bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual,

tematik, efektif, kolaboratif, berpusat pada mahasiswa, dan berbasis TIK;

2. Pelaksanaan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara

sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dandengan beban belajar yang

terukur untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah

dalam rangkaian pemenuhan CPL.

3. Hasil monev pembelajaran menyatakan bahwa metode pembelajaran daring meliputi:

diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran

kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah yang dapat

secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;

8. Dokumen terkait

Pelaksanaan

Standar

Pembelajaran

Daring (Proses

Pelaksanaan

Pembelajaran

Daring)




4. Instrumen penilaian setiap mata kuliah.

5. Permendikbud no 3 tahun 2020 tentang SN-DIKTI

6. Permendikbud no 109 tahun 2013 tentang PJJ



Tanggal : 10 – 02 - 2020



DARING)

Revisi : 0

Halaman : 4 dari 4

9. Referensi a. Undang-undang no 12 tahun 2012 tentang PendidikanTinggi

b. Permendikbud no 109 tahun 2013 tentang Pendidikan Jarak Jauh

c. Permendikbud no 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi.

d. Renstra Universitas tahun 2018.

e. Rencana Induk Penelitian dan pengabdian.

f. Road Map Penelitian Prodi.



Tanggal : 10 – 02 - 2020


(PROSES PENILAIAN PEMBELAJARAN

DARING)

Revisi : 0

Halaman : 2 dari 3

1. Visi dan Misi

Universitas

Muhammadiyah

Gresik




Misi

a. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

yangberkualitasdan terukur melalui pendidikan senyatanya (the realistic education),





2. Rasional Standar

Pembelajaran

Daring (Proses

Penilaian

Pembelajaran

Daring)


diperlukan pengukuran penilaian yang berkualitas dalam proses pembelajaran daring.

Melalui pengukuran penilaian yang berkualitas maka capaian pembelajaran akan mudah

terukur dengan baik. Agar tujuan tersebut dapat diwujudkan, maka diperlukan ukuran,

kriteria, atau spesifikasi khusus tentang proses penilaian pembelajaran daring yang

dilaksanakan.

Sehubungan dengan itu maka ditetapkanlah standar penilaian pembelajaran daring

khususnya standar teknik penilaian yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan

penilaian pembelajaran daring di lingkungan Universitas Muhammadiyah Gresik. Standar

penilaian pembelajaran daring sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) yang tertuang pada pasal 24 dan

25.

3. Pihak yang

Bertanggung

Jawab untuk

Mencapai Standar

Pembelajaran

Daring (Proses

Penilaian

Pembelajaran

Daring)

1. Rektor sebagai pimpinanUniversitas

2. Dekan sebagai pimpinanFakultas

3. Kaprodi sebagai pimpinan programstudi

4. Kepala Biro Akreditasi, Daring dan Prodi Baru

5. Kepala Biro Data dan Pengembangan Sistem Informasi




Kesatuan RepublikIndonesia.



c. Standar penilaian pembelajaran daring merupakan kriteria tambahan tentang penilaian

proses dan hasil belajar mahasiswa yang menggunakan sistem daring dalam rangka


d. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup: prinsip penilaian, teknik dan



e. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.

5. Pernyataan Isi

Standar

Pembelajaran

Daring (Proses

Penilaian

a. Ketua Program Studi memastikan setiap dosen melaksanakan penilaian pembelajaran

daring untuk setiap mata kuliah setiap semester dengan pelaksanaan daring sesuai

dengan ketentuan sebagai berikut:

- dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran;

- dilakukan oleh dosen pengampu atau tim dosen pengampu, dapat mengikutsertakan



Tanggal : 10 – 02 - 2020


(PROSES PENILAIAN PEMBELAJARAN

DARING)

Revisi : 0

Halaman : 3 dari 3

Pembelajaran

Daring)

pemangku kepentingan yang relevan.

b. Kepala Biro Akreditasi Daring dan Prodi Baru memastikan setiap mata kuliah setiap

semester dengan pelaksanaan pembelajaran daring sesuai dengan panduan yang

ditetapkan.

6. Strategi

Pelaksanaan

Standar

Pembelajaran

Daring (Proses

Penilaian

Pembelajaran

Daring)

a. Ka. Biro Data dan Pengembangan Informasi menyiapkan sumber daya terkait proses

penilaian pembelajaran daring.

b. Ka. Biro Akreditasi Daring dan Prodi Baru memberikan sosialisasi kepada seluruh

Ketua Program Studi terkait pelaksanaan penilaian pembelajaran daring di setiap awal

semester.

c. Ka. Prodi memberikan sosialisasi kepada seluruh dosen terkait dengan pelaksanaan

penilaian pembelajaran daring di setiap awal semester.

7. Indikator

Ketercapaian

Standar

Pembelajaran

Daring (Proses

Penilaian

Pembelajaran

Daring)

a. Kepala Biro Akreditasi Daring dan Prodi Baru melaksanakan penilaian pembelajaran

daring di setiap akhir semester.

b. Kaprodi melaksanakan penilaian pembelajaran daring di setiap semester.

c. Setiap dosen melakukan penilaian sesuai dengan rencana pembelajaran yang tertuang

dalam RPS dibuktikan dengan adanya kisi-kisi soal dengan instrumen penilaian sesuai

dengan capaian pembelajaran.

8. Dokumen terkait

Pelaksanaan

Standar

Pembelajaran

Daring (Proses

Penilaian

Pembelajaran

Daring)

a. RPS setiap matakuliah.

b. Kisi-kisi penilaian setiap matakuliah.

c. Instrumen penilaian setiap matakuliah.

d. Pedoman penskoran penilaian setiap matakuliah.

e. Rubrik penilaian, lembar observasi, hasil umpan balik mahasiswa

f. Hasil validasi instrumen penilaian.



i. Jadwal penilaian.



l. Permendikbud no 3 tahun 2020 tentang SN-DIKTI

m. Permenristek no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi



c. Permendikbud no 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi.

d. Peraturan Akademik Universitas tahun 2019-2020.

e. Renstra Universitas tahun 2018.



Tanggal : 10 – 02 - 2020

STANDAR PENGELOLAAN

PEMBELAJARAN DARING

Revisi : 0

Halaman : 2 dari 3

1. Visi dan Misi

Universitas

Muhammadiyah

Gresik




Misi

a. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepadamasyarakat yang


b. Menyelenggarakan Universitas yang mandiri dengan tata kelola yang baik (Good University

Governance);



2. Rasional Standar

Pengelolaan

Pembelajaran

Daring

Visi, misi dan tujuan Universitas Muhammadiyah Gresik hanya dapat dicapai jika proses

pembelajaran yang dilaksanakan berkualitas. Melalui proses pembelajaran yang berkualitas

akan dihasilkan lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang ditetapkan. Proses

pembelajaran ini meliputi 4 aspek, yaitu karakteristik proses pembelajaran, perencanaan

pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan beban belajar mahasiswa. Agar tujuan tersebut

dapat diwujudkan, maka diperlukan kepastian berupa pengendalian pengelolaan pembelajarn

daring. Sehubungan dengan itu maka ditetapkanlah standar Pengelolaan Pembelajaran daring

yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembelajaran daring di lingkungan Universitas

Muhammadiyah Gresik serta untuk menjamin keberlangsungan pembelajaran daring yang

bermutu.

Standar Pengelolaan Pembelajaran Daring sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) khususnya pada pasal 13 dan 14. Dan

Permendikbud Nomor 109 tahun 2013 tentang pembelajaran jarak jauh.

3. Pihak yang

Bertanggung

Jawab untuk

Mencapai Standar

Pengelolaan

Pembelajaran

Daring








pendidikan tinggi di perguruantinggi di seluruh wilayah hukum Negara KesatuanRepublik

Indonesia.

b. Standar Pengelolaan Pembelajaran Daring adalah tatakelola pelaksanaan pembelajaran daring

yang mencakup komponen infrastruktur persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi serta sarana

dan prasarana yang berkenaan dengan platform yang dipergunakan dalam pembelajaran

daring serta tata aturan internal PT dalam pembelajaran daring.

5. Pernyataan Isi

Standar

Pengelolaan

Pembelajaran

Daring

a. Ka.Prodi memastikan bahwa jumlah Mata Kuliah (MK) yang diberlakukan untuk

pembelajaran Daring sebesar ≥ 50% pada tahun 2020-2021 di prodi tersebut.

b. Ka.Prodi memastikan bahwa setiap dosen untuk melakukan kuliah daring minimal 1X dalam

total seluruh pertemuan pada MK tersebut di tahun 2020-2021.

c. Program studi memastikan kepada seluruh dosen untuk menyelenggarakan kuliah daring

dengan platform SPADA versi UMG.

d. Ka.Prodi dan Fakultas menjamin bahwa instrumen kualitas konten pembelajaran daring

memiliki indikator yang jelas dengan skor penilaian yang jelas pula.

e. Ka.Prodi memastikan bahwa setiap MK yang diampuh oleh dosen memiliki deskripsi yang

lengkap tentang MK daring.

f. Biro ADPB memastikan bahwa layanan Pengelolaan, Pembelajaran, Pelaksanaan, dan hasil



Tanggal : 10 – 02 - 2020

STANDAR PENGELOLAAN

PEMBELAJARAN DARING

Revisi : 0

Halaman : 3 dari 3

belajar ataau penilaian yang diberikan Prodi/Dosen adalah memuaskan.

6. Strategi

Pelaksanaan

Standar

Pengelolaan

Pembelajaran

Daring

a. Biro Akreditasi Daring dan Prodi Baru memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait

dengan standar Pengelolaan Pembelajaran Daring kepada setiap Kaprodi di awal semester.

b. Kaprodi memberikan sosialisasi terkait dengan standar pengelolaan pembelajaran daring

kepada setiap dosen di awal semester.

c. Kaprodi melakukan monev internal/mandiri secara rutin terhadap pelaksanaan

pembelajaran daring oleh setiap dosen di setiap semester.

d. Pimpinan universitas, biro ADPB, dan biro DPSI menyediakan layanan infrastruktur

terlaksananya pengelolaan dan pelaksanaan pembelajaran daring.

7. Indikator

Ketercapaian

Standar

Pengelolaan

Pembelajaran

Daring

1. Ka.Prodi memiliki jadwal pemantauan pelaksanaan Daring di prodi masing-masing.

2. Ka.Prodi memiliki instrumen pengukuran penguasaan teknis pembelajaran Daring.

3. Tersedia ajringan internet yang memadai serta adanya platform SPADA UMG

8. Dokumen terkait

Pelaksanaan

Standar

Pengelolaan

Pembelajaran

Daring




4. Instrumen penilaian setiap matakuliah.

5. Permendikbud No 3 tahun 2020 tentang SN-DIKTI

6. Permendikbud no 109 tahun 2013 tentang PJJ

9. Referensi a. Undang-undang no 12 tahun 2012 tentang PendidikanTinggi


c. Permendikbud No 3 tahun 2020 tentang Standar PendidikanTinggi.

d. Renstra Universitas tahun 2018.

Documents

bpm.umg.ac.idbpm.umg.ac.id/aset/images/download/STANDAR SPMI 2020 (1).pdf · 2020-07-02 · UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK Kode/No : Std.JD/SPMI/001 Tanggal : 10 – 02 - 2020 STANDAR