Buku Juknis Penguatan TBM final fileBacaan Masyarakat (TBM) minimal 10 TBM sebesar 47% dan di tahun 2013 ini ditargetkan menjadi 59%. Untuk mencapai target tersebut pada tahu 2013

48

Petunjuk Teknis Pengajuan, Penyaluran, dan Pengelolaan Bantuan

CATATAN:

ii

Petunjuk Teknis Pengajuan, Penyaluran, dan Pengelolaan Bantuan Taman Bacaan Masyarakat Penguatan

47

Lampiran 12. Format Data Ketersediaan layanan TBM dan/atau TBM sejenis.

DATA KETERSEDIAAN LAYANAN TBM DAN/ATAU TBM SEJENIS

Provinsi : ...................................Kabupaten : ....................................Kecamatan : ....................................

No.Nama

lembaga/TBM

Nama Penanggungjawab Alamat

No. Telp/HP

Alamat e-mail, dan Website

Mengetahui,

Kepala Dinas Pendidikan Ketua lembaga Kabupaten ........

(.....................................) (................................)

Penjelasan:

Data ketersediaan layanan TBM dan/atau TBM sejenis adalah data mengenai keberadaan TBM di wilayah kecamatan Saudara berdomisili.

46


Lampiran 11. Format Buku Penerimaan/Penyetoran Pajak

BUKU PENERIMAAN/PENYETORAN PAJAK

No TanggalNomor

BuktiUraian

Jenis PajakJumlah Ket

PPn PPh 21 PPh 22 PPh 23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

......................... ,2013Mengetahui Dibuat Oleh:

Ketua Lembaga STEMPEL LEMBAGA

Bendahara

Nama Terang Nama Terang

Taman Bacaan Masyarakat Penguatan

iii

KATA SAMBUTAN

Direktur Jenderal

Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas tanpa memandang usia, jenis kelamin, ras, golongan ataupun agama

tertentu. Pendidikan merupakan salah satu pemenuhan hak asasi manusia untuk mengembangkan kepribadian dan karakter yang menghargai kebebasan berpikir, menumbuhkan dan menggalakkan sikap saling pengertian, toleransi, persahabatan, dan perdamaian.

Untuk memenuhi hak pendidikan bagi orang dewasa, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, menyediakan layanan pendidikan masyarakat yang diharapkan mampu mendorong tumbuhnya masyarakat belajar sepanjang hayat. Pemenuhan hak warga negara terhadap pendidikan orang dewasa ini diharapkan benar-benar dapat dirasakan dan dilihat hasilnya oleh seluruh masyarakat, oleh karena itu program pendidikan masyarakat diutamakan untuk meraih segmen tertentu yang karena berbagai hal mempunyai kondisi kemarjinalan tertentu (geografi s, sosial ekonomi, gender, kekhasan etnisitas dan budaya, serta permasalahan hukum dan penyakit sosial). Layanan pendidikan masyarakat antara lain pendidikan keaksaraan, keaksaraan usaha mandiri, aksara kewirausahaan, pengembangan budaya baca masyarakat, pengarusutamaan gender dan pendidikan perempuan, dan penataan kelembagaan pendidikan nonformal.

Pada tahun 2012, persentase kabupaten/kota yang telah memiliki Taman Bacaan Masyarakat (TBM) minimal 10 TBM sebesar 47% dan di tahun 2013 ini ditargetkan menjadi 59%. Untuk mencapai target tersebut pada tahu 2013 pemerintah telah menyediakan anggaran Bantuan TBM Penguatan dengan

iv


sasaran 50 TBM yang akan didistribusikan ke TBM yang memenuhi syarat di 33 provinsi dengan memperhatikan aspek pemerataan di seluruh koridor baik Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali NTT dan NTB, Maluku dan Papua.

Saya menyambut baik diterbitkannya petunjuk teknis ini sebagai upaya untuk meningkatkan layanan pendidikan orang dewasa dengan memperluas ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas layanan pendidikan masyarakat secara terarah dan terpadu. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi menyusun petunjuk teknis ini saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga bermanfaat dan menjadi amal baik bagi kita semua sehingga mendapat ganjaran yang berlipat dari Allah SWT.

Jakarta, Maret 2013Direktur Jenderal

Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal,

Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, PsikologNIP. 195703221982112001


45

Lampiran 10. Format Buku Kas Umum

BUKU KAS UMUM

Kegiatan : Nama Lembaga :Alamat Lengkap : Tanggal Penerimaan : Tahun Anggaran :

TANGGAL NOMOR

KODENOMOR BUKTI

URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

1 2 3 4 5 6 7

…………………………,2013Mengetahui Dibuat Oleh:Ketua Lembaga Bendahara

Stempel Lembaga

Nama Terang Nama Terang

44


Lampiran 9. Format Rekapitulasi Rincian Penggunaan Dana Bantuan (contoh)

No Kegiatan Volume SatuanHarga

Satuan (Rp)Jumlah (Rp)

(3x4)(1) (2) (3) (4) (5)

A Pengadaan Koleksi TBM 1 keg .........%

1. Koleksi bahan cetak2. Koleksi bahan bukan cetak3. Lainnya ...........2. Pengadaan sarana TBM 1 keg .........%1.2. 3. 4.5. 6.

dstC. Kegiatan pembudayaan kege mar an

menbaca antara lain:1 keg .........%

1.2.

3.

dst4 Biaya operasional penyelenggaraan 1 keg .........%1.2. 3.

dst

Jumlah (A+B+C+D)

Persentase .........%


v

KATA PENGANTAR

Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat

Terwujudnya masyarakat yang berdaya, beraksara,cerdas, dan mandiri bagi masyarakat yang kurangterjangkau layanan pendidikan, dapat dicapai melalui pendidikan masyarakat. Pembinaan pendidikan

masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat menuju peningkatan kesejahteraan yang bermartabat melalui pembelajaran sepanjang hayat. Dengan demikian, pembinaan pendidikan masyarakatakan selalu melibatkan proses dimana upaya pemerintah diwujudkan secara terpadu dengan upaya penduduk setempat untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih bermanfaat dan memberdayakan masyarakat.

Layanan Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat antara lain: (i) ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan keaksaraan orang dewasa (POD), (ii) ketersediaan sarana keaksaraan orang dewasa, (iii) kesetaraan layanan POD bagi perempuan, pemuda dan anak marjinal, (iv) ketersediaan layanan pendidikan keorangtuaan untuk mendukung paudisasi dan perlindungan anak, (v) kebermutuan lembaga penyelenggara masyarakat dan layanan pendidikan melalui pengarusutamaan gender (PUG). Kegiatan-kegiatan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebeutuhan masyarakat terhadap layanan pendidikan nonformal yang makin berkembang.

Sampai pada tahun 2012, capaian layanan pendidikan masyarakat yang dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakatadalah sebagai berikut: menururnya jumlah penduduk tuna aksarausia dewasa (15-59 tahun) menjadi 4,21% atau setara dengan 6.401.522 orang, dimana dari jumlahtersebut angka disparitas gender penduduk tuna aksaraadalah 2,4%. Kemudian, sebanayak 16% dari seluruh lulusan program Keaksaraan Dasar yang berusia 15-59 tahun telah mendapatkan layanan Keaksaraan Usaha Mandiri

vi


dan persentase penduduk perempuan berkeaksaraan dasar yang memperoleh layanan Pendidikan Kecakapan Hidup menjadi14%. Selain itu, sebanyak 32% kabupaten/kota telah menerapkan pengarusutamaan gender (PUG) bidang pendidikan. Untuk jumlah kabupaten/kota yang telah menyelenggarakan kecakapan keorangtuaan adalah 20%. Terkait dengan peningkatan kualitas kelembagaan, sebanyak 60% kecamatan telah memiliki PKBM, dan 60% PKBM telah bernomor induk lembaga. Sedangkan untuk prosentase kabupaten/kota yang telah memiliki minimal 10 TBM meningkat menjadi 47,99%.

Untuk meningkatkan penjaminan kualitas pelaksanaan kegiatan tersebut disusunlah petunjuk teknis pengelolaan belanja bantuan pendidikan masyarakat dengan tujuan agar dapat dijadikan sebagai petunjuk bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan seleksi, pengajuan, penyaluran, penyelenggaraan, monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas layanan peningkatan mutu kelembagaan. Selain itu, petunjuk teknis pengajuan, penyaluran, dan pengelolaan kegiatan bantuan TBM Penguatan ini diharapkan dapat menjadi petunjuk bagi pembina, penyelenggara, dan tutor pendidikan nonformal dan informal dalam keikutsertaannya pada kegiatan peningkatan mutu pendidikan masyarakat.

Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak atas kontribusi dan perannya dalam penyusunan petunjuk teknis ini. Semoga petunjuk teknis ini dapat bermanfaat sesuai dengan maksud penyusunannya dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan harapan semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin.

Jakarta, Maret 2013Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat,

Ella Yulaelawati, M.A., Ph.DNIP.195804091984022001

Jakarta, Maret 2013ur Pembinaan Pendidikan Maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasyar

Ellaaaaaaaaaaaaall YYYYYullaeaaaaaaaaaaaaaaaaeaaaaaaaaaaaa laalalalalalaalalalalaalalalalallalalalallalllallalaalaaaaaaaaawati, M.A., Ph.DNIP.1958585858885858588858585858588888888858585585588585885885888888888888888004000000000000000 091984022001


43

b. Sistematika Laporan

PENGANTAR

DAFTAR ISIA. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang/Rasional2. Sasaran Penerima Manfaat 3. Tujuan Kegiatan4. Hasil yang akan dicapai/Indikator Keberhasilan

B. RENCANA, KEGIATAN1. Persiapan

a) Sasaranb) Lokusc) Rincian Anggaran Biayad) Sarana dan Prasarana e) Jadwal

2. Pelaksanaan• Kegiatan Pembelajaran/pelatihan/produksi

3. Penilaian • Rencana Kegiatan Penilaian

C. HASIL YANG DICAPAID. MASALAH DAN TANTANGAN E. KESIMPULAN DAN SARANF. PENUTUP

LAMPIRAN• Disain pelaksanaan kegiatan• Hasil-hasil kegiatan• Dokumentasi

42


Lampiran 8. Format Laporan Akhir Kegiatan

a. Sampul Laporan

Laporan Kegiatan ................( tulis nama kegiatan yang dimaksud) ............................

Oleh

Nama Lembaga : ………………………………………

Alamat Lembaga • Jalan : • Nomor : • Desa/Kel*) : • RT/RW : • Kecamatan : • Kab/Kota*) : • Provinsi : • Alamat email : • Telp/HP :

.........(tulis nama kota domisili lembaga) .........

Tahun 2013


vii

DAFTAR ISI

Hal

KATA SAMBUTAN ............................................................................... iii

KATA PENGANTAR ............................................................................. v

DAFTAR ISI ........................................................................................... vii

BAB I PENDAHULUAN ................................................................... 1A. Latar Belakang ................................................................... 1B. Dasar Hukum .................................................................... 3C. Tujuan Petunjuk Teknis ...................................................... 3

BAB II KEGIATAN TAMAN BACAAN MASYARAKAT (TBM) PENGUATAN .......................................................................... 4

A. Pengertian ........................................................................... 4B. Sasaran ............................................................................... 6

1. Penerima Bantuan ......................................................... 62. Penerima Manfaat ......................................................... 6

C. Tujuan Kegiatan ........................................................ ......... 6D. Hasil yang Diharapkan ....................................................... 6E. Deskripsi Kegiatan ............................................................... 7

BAB III PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENYALURAN DANA .... 15A. LembagaPenyelenggara ........................................................ 15B. Persyaratan Lembaga ........................................................... 15C. Tata Cara Pengajuan Dana ................................................... 16D. Prosedur Penyaluran Dana ................................................... 17E. Alokasi dan Rincian Penggunaan Dana ................................ 17F. Mekanisme Pengusulan dan Pencarian Dana ...................... 19

viii


BAB IV PELAPORAN DAN PEMANTAUAN ..................................... 23A. Pelaporan ............................................................................ 23B. Pemantauan ......................................................................... 24C. Catatan Khusus ................................................................... 25

BAB V PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN ................................. 26A. Pengawasan ......................................................................... 26B. Pemeriksaan ........................................................................ 26

BAB VI PENUTUP ............................................................................... 27

LAMPIRAN– LAMPIRAN .................................................................... 29

Lampiran 1. Contoh Perjanjian Kerjasama ...................................... 29

Lampiran 2. Format Sampul Proposal ............................................. 34

Lampiran 3. Format Rekomendasi Dinas Pendidikan ...................... 35

Lampiran 4. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ...... 36

Lampiran 5. Format Sistematika Penyusunan Proposal .................... 37

Lampiran 6. Format Rincian Rencana Pengunaan Dana ................. 39

Lampiran 7. Format Laporan dan Penerimaan dan Penggunaan Dana ... 40

Lampiran 8. Format Laporan Akhir Kegiatan .................................. 42

Lampiran 9. Format Rekapitulasi Rincian Pengunaan Dana ............ 44

Lampiran 10. Format Buku Kas Umum ............................................ 45

Lampiran 11. Format Buku Penerimaan/Penyetortan Pajak ............... 46

Lampiran 12. Format Data Ketersediaan layanan TBM dan/atau TBM sejenis. ................................................ 47


41

2. Melaksanaan kegiatan pengadaan, pemanfaatan, dan pengelolaan sarana belajar multikeaksaraan berbasis teknologi sesuai proposal yang sudah disetujui dan ketentuan perjanjian kerjasama yang sudah disepakati;

3. Menyerahkan laporan kegiatan secara tertulis sesuai ketentuan yang ditetapkan selambat-lambatnya tanggal 7 Desember 2012;

4. Bersedia menerima sanksi dan/atau mengembalikan sebagian atau seluruh bantuan yang sudah diterima, apabila dikemudian hari ternyata terbukti menggunakkan bantuan tidak sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan;

5. Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat dalam menyelenggarakan kegiatan terkait.

Pernyataan ini kami buat sesuai dengan keadaan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

…………………, 2013 Yang Menyatakan …………………………*) Materai Rp 6000

(…………………….)** (nama terang dan tanda tangan)

*) nama lembaga**) Jabatan dalam lembaga• Lampiran yang perlu disertakan, rencana pelaksanaan kegiatan

setelah dana diterima (time table/schedule)• Asli bukti pencairan dikirim ke alamat Direktorat Pembinaan

Pendidikan Masyarakat, c.q. Subdit Sarana dan Prasarana, dalam tiga hari setelah dana diterima.

• Salinan bukti pencairan dikirim terlebih dahulu melalui e=mail di alamat: (1) [email protected] atau

(2) [email protected], atau (3) [email protected]

40


Lampiran 7. Format Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana

KOP SURAT LEMBAGA..........................................................................................................

LAPORAN/PEMBERITAHUAN PENERIMAAN DANA BANTUAN PENYELENGGARAAN

.................(TULIS NAMA KEGIATAN YBS)

........ TAHUN ANGGARAN 2013

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ………………………......................Jabatan : ………………………......................Alamat : ………………………......................Telp/HP : …………..HP …….…Fax ……….…email : ………………………......................

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ………(diisi nama lembaga saudara) …………. menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami sudah menerima dana bantuan TBM Penguatan tahun anggaran 2013 sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Dana tersebut kami terima melalui rekening lembaga:

1. Nomor : .....................................................................................2. Bank : .....................................................................................3. Atas nama : .....................................................................................4. Tanggal terima : .................................................................................

Selanjutnya kami akan memenuhi kewajiban:

1. Menggunakan bantuan yang sesuai peruntukan yang seharusnya, sesuai rencana kegiatan dalam proposal yang sudah disetujui, dan tidak memberi atau mengembalikan kepada siapapun, dalam bentuk apapun, sesuai ketentuan dalam acuan;


1

PENDAHULUAN

BAB I

A. Latar Belakang

Pada tahun 2011, penduduk Indonesia berusia 15-59 tahun yang masih tuna aksara berjumlah 6.730.682 orang, yang terdiri atas 2.265.399 orang laki-laki dan 4.465.282 orang perempuan.

Berdasarkan persebarannya, sebanyak 5.419.709 orang atau 80,52 persen berada di 13 provinsi. Secara khusus, terdapat 6 (enam) provinsi dengan jumlah absolut tuna aksara lebih dari 200 ribu orang dengan persentase di atas rata-rata persentase nasional yaitu 4,23 persen. Satu provinsi dengan jumlah absolut tuna aksara lebih dari 200.000 orang, tetapi angka persentase di bawah persentase rata-rata nasional yaitu provinsi Jawa Barat, selanjutnya enam provinsi lainnya dengan angka presentase tuna aksara di atas persentase rata-rata nasional.

Dari provinsi-provinsi padat tuna aksara tersebut, sebanyak 2.542.412 orang tersebar di 33 kabupaten dengan jumlah tuna aksara di atas 50.000 orang (44,3%). Penduduk tuna aksara pada umumnya tinggal di daerah perdesaan seperti: petani kecil, buruh, nelayan, dan kelompok masyarakat miskin perkotaan yaitu buruh berpenghasilan rendah atau penganggur. Mereka tertinggal dalam hal pengetahuan, keterampilan serta sikap mental pembaharuan dan pembangunan. Akibatnya, akses terhadap informasi dan komunikasi yang penting untuk membuka cakrawala kehidupan dunia juga terbatas karena mereka tidak memiliki kemampuan keaksaraan yang memadai.

2


Sesuai Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA) yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan GNP-PWB/PBA dan Prakarsa Keaksaraan untuk Pemberdayaan (LIFE) UNESCO-UNLD, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal menyediakan layanan kegiatan pendidikan keaksaraan dasar dan keaksaraan usaha mandiri serta kegiatan paska keaksaraan. Hal ini dilakukan karena para aksarawan baru cenderung kembali buta aksara apabila kemampuan keaksaraannya tidak dipergunakan secara fungsional dan berkelanjutan.

Atas dasar itu, pada tahun 2013 Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat menyediakan layanan pendidikan masyarakat, antara lain: Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Kecakapan Hidup dan Kewirausahaan, Pengembangan Budaya Baca Masyarakat, Pengarusutamaan Gender dan Pendidikan Perempuan, Pendidikan Keorangtuaan dan Penataan Kelembagaan Pendidikan Nonformal.

Kegiatan penguatan Taman Bacaan Masyarakat merupakan upaya pemerintah untuk menumbuhkembangkan minat/kegemaran membaca guna mewujudkan masyarakat pembelajar sepanjang hayat. Oleh sebab itu perlu diperluas akses dan memperkuat kelembagaan TBM, untuk dapat memberikan layanan di bidang bahan bacaan yang lebih luas dan berkualitas.

Oleh karena itu, pemerintah melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat pada tahun 2013 menyediakan bantuan TBM Penguatan sebanyak 50 TBM kepada satuan pendidikan nonformal dan lembaga penyelenggara pendidikan nonformal lainnya sesuai dengan persyaratan. Selanjutnya untuk memberikan rambu-rambu dan panduan bagi satuan pendidikan nonformal dan lembaga penyelenggara pendidikan nonformal dalam mengajukan dan mengelola dana bantuan TBM, disusunlah “Petunjuk Teknis Pengajuan, Penyaluran, dan Pengelolaan Bantuan TBM Penguatan 2013”.


39

Lampiran 6. Rincian Rencana Penggunaan Dana Bantuan

No Kegiatan Volume SatuanHarga

Satuan (Rp)Jumlah (Rp)

(3x4)(1) (2) (3) (4) (5)

A Pengadaan Koleksi TBM .........%

1. Koleksi bahan cetak2. Koleksi bahan bukan cetak3. Lainnya ...........2. Pengadaan sarana TBM .........%1.2. 3. 4.5. 6. dstC. Kegiatan pembudayaan kege mar an

menbaca antara lain:.........%

1.2.

3.

dst4 Biaya operasional penyelenggaraan .........%1.2. 3.

dst

Jumlah (A+B+C+D)

Persentase .........%

38


D. PENUTUPLAMPIRAN

1. Data legalitas kelembagaan (akte notaris/ijin operasional/ijin penyelenggaraan lembaga)

2. Data Buku Nomor Rekening Bank atas nama lembaga3. Data halaman transaksi buku rekening bank4. Data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) anatas nama sesuai

nomor rekening bank5. Data bukti-bukti prestasi yang pernah diterima lembaga


3

B. Dasar Hukum1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional;2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;3. Peraturan Presiden Nomor: 5 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014,4. Peraturan Presiden No 47 tahun 2009, tentang Pembentukan dan

Organisasi Kementrian Negara;5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional

Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;

6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 81/PMK05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian/Lembaga,

7. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 190/PMK.05/2012 tentang Tatacara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 48 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional 2010-2014,

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

C. Tujuan Petunjuk TeknisPenyusunan petunjuk teknis bertujuan sebagai pedoman dalam: a. penyusunan dan pengajuan proposal bantuan TBM Penguatanb. melaksanakan penilaian proposal bantuan TBM Penguatanc. menyalurkan bantuan TBM Penguatand. meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas publik dalam pengelolaan

bantuan TBM Penguatan.

4


A. PengertianDalam Petunjuk Teknis Pengajuan dan Pengelolaan Bantuan TBM

Penguatan 2013 terdapat beberapa istilah yang kiranya perlu dijelaskan defi nisinya agar tidak terjadi mispersepsi, adapun istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

1. TBM adalah sarana atau layanan di bidang penyediaan bahan bacaan, berupa: buku, majalah, tabloid, koran, komik, dan bahan multi media lain, yang dilengkapi dengan ruangan untuk membaca, diskusi, bedah buku, menulis, dan kegiatan literasi lainnya, dan didukung oleh pengelola yang berperan sebagai motivator.

2. TBM Penguatan adalah fasilitasi untuk memperkuat kelembagaan TBM dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dengan, penyediaan tambahan koleksi, sebagian biaya operasional penyelenggaraan, yang selanjutnya dapat meningkatkan kemampuan keberaksaraan, minat serta budaya baca.

3. Bantuan TBM Penguatan adalah anggaran pemerintah yang berasal dari APBN, dengan peruntukkan kepada lembaga penyelenggara TBM yang sudah pernah menyelenggarakan layanan taman bacaan, yang selanjutnya dapat meningkatkan kemampuan keberakasaraan, minat serta budaya baca.

4. Satuan Pendidikan Nonformal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

5. lembaga penyelenggara pendidikan nonformal lainnya adalah lembaga atau organisasi kemasyarakatan yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM, dan menyelenggaraan pendidikan nonformal minimal 2 tahun.

KEGIATAN TAMAN BACAAN

MASYARAKAT (TBM) PENGUATAN

BAB II


37

Lampiran 5. Sistematika Penyusunan Proposal TBM Penguatan

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISIA. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang/Rasional Pengajuan Bantuan2. Sasaran Penerima Manfaat Layanan TBM3. Tujuan Kegiatan Layanan TBM4. Hasil yang akan dicapai/Indikator Keberhasilan TBM

B. PROFIL LEMBAGA1. Identitas Lembaga (Namat dan alamat lengkap, jelas, legalitas

lembaga)2. Susunan Kepengurusan Lembaga dan Pengelola TBM3. Sarana dan Prasarana Lembaga dan TBM4. Sumber Daya Manusia yang dimiliki Lembaga5. Kegiatan yang Sudah Dilaksanakan Lembaga 6. Kemitraan yang sudah dan akan dilakukan (dalam hal apa)7. Prestasi yang Dimiliki Lembaga

C. RENCANA KEGIATAN1. Persiapan

a. Sasaran (cakupan jenis dan volume kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan)

b. Lokus (jangkauan kegiatan/covered area) layanan/kegiatanc. Rincian Kegiatan dan Anggaran Biaya (berdasarkan kegiatan

yang diusulkan)d. Sarana dan Prasarana e. Jadwal penyelenggaraan

2. Pelaksanaan• Rencana Pelaksanaan Kegiatan Bantuan TBM

Penguatan3. Pasca Pelaksanaan

a. Rencana Pengelolaan TBM b. Rencana Pemanfaatan TBM

36


Lampiran 4. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

SURAT PERNYATAANKESANGGUPAN DAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan di bawah ini, saya pimpinan Lembaga penerima bantuan Taman Bacaan Masyarakat Penguatan Tahun 2013:

Nama : …………..……………………………

Jabatan dalam lembaga : …………………….…………………

Alamat Lembaga : …………..……………………………

Telepon/HP/Fax. : …………..……………………………

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami sanggup:

1. menyelenggarakan Taman Bacaan Masyarakat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama

2. membuat dan menyampaikan laporan kegiatan sebagai berikut:3. laporan awal, paling lambat 7 (tujuh) setelah bantuan TBM saya terima.4. laporan akhir, paling lambat dua bukan setelah bantuan TBM saya terima.5. berkoordinasi dengan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan

lembaga/instansi yang terkait dengan penyelenggaraan program.6. bertanggung jawab mutlak atas penggunaan dana bantuan TBM yang

saya terima.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun juga.

.......................…………2013

Yang Membuat Pernyataan

........................................


5

6. Pengguna Anggaran (PA)Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri/Pimpinan Lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga bersangkutan.

7. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut Kuasa PA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.

8. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/Kuasa PA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.

9. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM)Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PP-SPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Kuasa PA untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran dan menerbitkan Surat Perintah Membayar.

10. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III (KPPN Jakarta III)KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang memperoleh kewenangan sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara.

11. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah suatu dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/ PPK dan disampaikan kepada PP-SPM.

12. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS)Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh PP-SPM kepada pihak ketiga atas dasar perikatan atau surat keputusan.

6


13. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.

B. Sasaran 1. Penerima Bantuan

Penerima bantuan adalah TBM, satuan pendidikan nonformal penyelenggara taman bacaan, UPTD SKB, dan lembaga swadaya masyarakat, yang sudah pernah menyelenggarakan layanan taman bacaan sesuai dengan persyaratan.

2. Penerima ManfaatPenerima manfaat adalah seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan segmentasinya masing-masing terutama masyarakat yang memiliki kebutuhan bahan bacaan untuk meningkatkan keberaksaraannya.

C. Tujuan KegiatanPemberian bantuan bertujuan menguatkan dan meningkatkan tumbuh

kembang minat dan budaya membaca dan kemampuan keberaksaraan:

1. meningkatkan kapasitas dan sumber daya TBM,2. memperkaya variasi koleksi bahan bacaan,3. menyediakan tempat yang nyaman, aman, dan menyenangkan, 4. menyediakan sarana pendukung yang memadai, dan5. melaksanakan kegiatan-kegiatan pembudayaan kegemaran membaca

(literasi) sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal,6. menggali produk unggulan yang menjadi ciri khas daerah yang

memungkinkan untuk diberdayakan secara komersial oleh masyarakat.

D. Hasil Yang Diharapkan Hasil yang diharapkan dari pemberian bantuan TBM ini adalah: 1. memperluas akses TBM sampai tingkat kecamatan,2. meningkatnya mutu perlengkapan dan peralatan sebagai sarana

kelembagaan TBM,


35

Lampiran 3. Format Rekomendasi Dinas Pendidikan

KOP DINAS SURATDINAS PENDIDIKAN PROVINSI ATAU KABUPATEN/KOTA

_________________________________________________SURAT REKOMENDASI

Nomor: ...........................................

Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ............................................................................. Jabatan : ............................................................................ Alamat : ..............................................................................dengan ini menyatakan bahwa: Nama lembaga : ................................................................ Ketua Lembaga : ................................................................. Alamat lembaga : ................................................................. No. Telepon/Hp : ................................................................. Fax : .................................................................. Alamat email : .................................................................adalah benar sebagai lembaga yang memiliki kredibilitas dan kemampuan melaksanakan kegiatan pendidikan masyarakat dan dinilai layak mengajukan dana bantuan penyelenggaraan kegiatan tahun 2013 kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Demikian rekomendasi ini diterbitkan sebagai bahan pertimbangan bagi yang berkepentingan.

..................................... 2013Kepala Dinas PendidikanProvinsi/Kabupaten/Kota*) ......Cap/tanda tangan

.......................................NIP.................................

34


Lampiran 2. Format Sampul Proposal

Proposal Pengajuan Kegiatan ................( tulis nama kegiatan yang dimaksud)

............................

Diajukan Oleh

Nama Lembaga : ………………………………………………………

Alamat Lembaga • Jalan : • Nomor : • Desa/Kel*) : • RT/RW : • Kecamatan : • Kab/Kota*) : • Provinsi : • Alamat email*) : • Telp/HP :

.........(tulis nama kota) domisili lembaga) ......... Tahun 2013


7

3. meningkatnya jumlah koleksi dan variasi judul bahan bacaan yang disediakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,

4. meningkatnya minat dan kegemaran membaca masyarakat,5. meningkatnya kegiatan pembudayaan kegemaran membaca,6. adanya produk unggulan sesuai dengan potensi lokal yang dapat

dikembangkan dan diberdayakan oleh masyarakat secara ekonomi.

E. Deskripsi Kegiatan

1. Indikator Keberhasilan

a. Sebanyak 50 TBM menerima bantuan TBM Penguatan tahun 2013; b. Terselenggaranya kegiatan pembudayaan kegemaran membaca

masyarakat oleh 50 lembaga penerima bantuan TBM penguatan tahun 2013;

c. TBM dapat memberikan layanan lebih baik kepada masyarakat; d. Meningkatnya frekuensi kehadiran dan jumlah pengguna TBM

dilihat dari catatan jumlah pengunjung harian dan rekapitulasi pengunjung bulanan;

e. Meningkatkanya kemampuan keberaksaraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan layanan informasi di TBM melalui bahan bacaan yang sesuai dengan kebutuhan segmentasi masyarakat lingkungan sekitar TBM;

f. Minat dan budaya baca masyarakat secara bertahap makin meningkat;

2. Fungsi TBM

Fungsi yang melekat pada TBM adalah sebagai (1) sumber belajar, (2) sumber informasi, dan (3) sarana rekreasi-edukasi.

Sebagai sumber belajar - TBM dengan menyediakan bahan bacaan utamanya buku merupakan sumber belajar yang dapat mendukung masyarakat pembelajar sepanjang hayat, seperti buku pengetahuan untuk membuka wawasan, juga berbagai keterampilan praktis yang bisa dipraktekkan setelah membaca, misal praktek memasak, budidaya ikan, menanam cabe dan lainnya.

8


Sebagai sumber informasi - TBM dengan menyediakan bahan bacaan berupa koran, tabloid, referensi, booklet-leafl et, dan/atau akses internet dapat dipergunakan masyarakat untuk mencari berbagai informasi.

Sebagai tempat rekreasi-edukasi - dengan buku-buku nonfi ksi yang disediakan memberikan hiburan yang mendidik dan menyenangkan. Lebih jauh dari itu, TBM dengan bahan bacaan yang disediakan mampu membawa masyarakat lebih dewasa dalam berperilaku dan bergaul di lingkungan masyarakat.

3. Layanan TBM

Layanan yang dapat diberikan TBM adalah:

a. Layanan taman bacaan masyarakat secara elekronik meliputi antara lain: (i) layanan bahan bacaan (buku, majalah, surat kabar/koran) digital, (ii) layanan informasi secara elektronik baik melalui media terkemas maupun dunia maya; Layanan taman bacaan secara elektronik diharapkan mendorong:

• terwujudnya masyarakat yang berkeaksaraan media, teknologi, dan informasi;

• tumbuhnya masyarakat yang gemar dan berbudaya baca secara berkelanjutan;

• memasyarakatkan budaya membaca pada masyarakat, mengkritisi setiap informasi yang diterima melalui bahan bacaan digital (elektronik) maupun dunia maya;

b. Membaca ditempat, dengan menyediakan ruangan yang nyaman dan didukung dengan variasi bahan bacaan bermutu, sesuai dengan kebutuhan pengunjung. Untuk dapat menyediakan bahan bacaan sesuai dengan kebutuhan perlu berupaya untuk menemukenali minat dan karakteristik calon penerima manfaat/pengunjung;

c. Meminjamkan buku, artinya buku dapat dibawa pulang untuk dibaca dirumah, dalam waktu tertentu dan peminjam wajib mengembalikan buku;


33

Pasal 6Tanggung Jawab Mutlak

PIHAK KEDUA bertanggung jawab mutlak atas penggunaan dana Bantuan TBM Rintisan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 7

Ketentuan Penutup1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini, akan diatur

lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama.

2. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARAPIHAK, sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan yang diperjanjikan.

Perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh PARAPIHAK dalam rangkap lima, tiga diantaranya di atas materai enam ribu rupiah dan masing-masing rangkap memiliki kekuatan hukum yang sama.

PARAPIHAK

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

............................... ..............................NIP. ....................... ..............................

32


2. Bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, semata-mata dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan layanan ............................ yang sudah disepakati dalam pasal 4 ayat 2 perjanjian kerjasama ini.

3. Dana sejumlah tersebut dalam ayat 1 pasal ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Tahun 2013, Nomor: 023-05.1.666866/2013 tanggal 5 Desember 2013, dengan kode ……………............................

4. PIHAK PERTAMA menyalurkan dana melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III dengan cara transfer ke rekening PIHAK KEDUA berikut:

Nama Bank :

Nomor Rekening :

Atas Nama :

NPWP :

5. PIHAK KEDUA bertanggujawab atas beban beaya materai dan pajak yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.

Pasal 5Sanksi

1. PIHAK KEDUA menyatakan setuju bahwa apabila dikemudian hari diketahui ternyata menggunakan dana tidak sesuai dengan peruntukan yang telah ditentukan dalam petunjuk teknis, proposal, dan/atau perjanjian kerjasama ini, sanggup menyetorkan kembali dana yang sudah diterima ke Kas Negara.

2. Apabila PIHAK KEDUA terbukti tidak memenuhi kesanggupan mengembalikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, PIHAK PERTAMA berhak menempuh penyesaian melalui jalur hukum.


9

d. Pembelajaran, dengan menggunakan berbagai pendekatan, misalnya:• Membimbing teknik membaca cepat (scanning dan skimming),• Menemukan kalimat dan kata kunci dari bacaan,• Belajar efektif,

e. Praktek keterampilan, dengan buku keterampilan yang ada, masyarakat/pengunjung diajak untuk mempraktekkan bersama, seperti: praktek memasak;

f. Kegiatan Literasi, yaitu melaksanakan kegiatan literasi yang menyenangkan dan bermanfaat, seperti: bedah buku, diskusi masalah yang sedang berkembang, temu penulis, belajar menulis cerpen;

g. Melaksanakan lomba-lomba, seperti lomba kemampuan membaca (menceriterakan kembali buku yang telah dibaca), cerdas cermat, dan lomba-lomba lainnya.

4. Sumber Daya TBM

Untuk dapat melaksanakan peran dan fungsinya, TBM harus didukung oleh sumber daya untuk menjamin eksistensi dan mampu memberikan layanan kepada masyarakat dengan baik dan bermutu. Secara kelembagaan, sumber daya TBM meliputi: sumber daya fi sik, sumber daya manusia, dan sumber daya fi nansial.

a. Sumber Daya FisikSumber daya fi sik TBM dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu: sumber daya fi sik utama, dan sumber daya fi sik pendukung.

1) Sumber daya fi sik utama adalah bahan bacaan, yaitu: semua jenis bahan bacaan dalam pelbagai bentuk media seperti: buku, majalah, tabloid, koran, CD dan lainnya. Perlu disadari bahwa bahan bacaan yang disediakan tiada lain untuk melayani masyarakat sehingga masyarakat sebagai kelompok sasaran perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh, oleh karenanya penentuan bahan bacaan yang harus disediakan perlu memperhatikan : karakteristik masyarakat (meliputi

10


jenis kelamin, rentang kelompok usia profesi, dll), kebutuhan nyata masyarakat, kemampuan baca masyarakat, dan sesuai dengan potensi lokal.

2) Sumber daya pendukung, adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan TBM, antara lain: rak/almari buku, display buku baru, rak majalah, gantungan koran, dan meja kerja.

b. Sumber Daya ManusiaFaktor utama dalam pengelolaan TBM adalah orang sebagai sumber daya manusia, sekurang-kurangnya terdapat 3 orang yang duduk dalam susunan organisasi yang melaksanakan pengelolaan TBM, terdiri atas: 1 orang Ketua, 1 orang yang mengurusi adminstrasi dan teknis pemeliharaan, dan 1 orang memberikan layanan kepada masyarakat. Dengan kata lain, susunan organisasi TBM sekurang-kurangnya terdiri atas:1) Ketua, mempunyai tugas: (a) memimpin TBM, (b)

menyusun dan menetapkan program, (c) memajukan dan mengembangkan TBM, (d) melakukan hubungan kerjasama, dan (e) mengelola keuangan,

2) Urusan Administrasi dan Teknis, mempunyai tugas: (a) mengurus administrasi dan surat menyurat, (b) mengadakan seleksi dan pengadaan bahan bacaan, (c) melaksanakan pengolahan bahan bacaan, dan (d) melaksanakan pengembangan bahan bacaan,

3) Urusan Layanan, mempunyai tugas: (a) membuat tata tertib, (b) memberikan layanan TBM, dan (c) melaksanakan administrasi keanggotanaan;

5. Inovasi-Kreatif TBMMasyarakat Indonesia belum menyadari betapa pentingnya kegiatan membaca. Mengajak untuk membiasakan membaca tidak hanya sekedar menyediakan TBM dengan segala macam bahan bacaan yang disediakan, akan tetapi perlu melakukan berbagai upaya untuk mendorong masyarakat untuk mau dan mampu membaca dengan berbagai kiat berikut:


31

Pasal 3Tugas dan Tanggung Jawab

1. Tugas dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA:a. Memproses pencairan dana melalui KPPN Jakarta III sesuai peraturan

dan ketentuan yang berlaku setelah penandatanganan Perjanjian Kerjasama oleh PARA PIHAK;

b. Memberikan bimbingan teknis terhadap penyelenggaraan kegiatan .............................;

c. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan .................yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;

d. Menghentikan proses pencairan dana kepada PIHAK KEDUA, jika ditemukan hal-hal yang diduga berpotensi merugikan keuangan negara.

2. Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA:a. Menyelenggarakan kegiatan layanan ........ sesuai dengan proposal

yang sudah disetujui;b. Meengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan layanan ...........

dengan dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota setempat;

c. Mengadministrasikan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan secara transfaran akuntabel sesuai peraturan yang berlaku;

d. Menjamin terselenggarakannya kegiatan ................. dengan tepat waktu, sasaran, dan kualitas hasil yang sudah direncanakan;

e. Menyamapaikan kepada PIHAK PERTAMA, laporan hasil pelaksanaan kegiatan .......................... ........ secara tepat waktu sesuai ketentuan yang ditetapkan PIHAK PERTAMA;

Pasal 4Jumlah, Sumber Anggaran, dan Penggunaan Dana

1. PIHAK PERTAMA memberikan kepada PIHAK KEDUA bantuan berupa dana sebesar Rp. ..........................,- (.....................) setelah perjanjian kerjasama ditandatangani oleh PARA PIHAK;

30


dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.2. Nama : …………………………......................................

Jabatan : ……………..........................................................

Alamat : ………………….................................................

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama .............................................………........., dan untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Secara bersama-sama, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARAPIHAK, berdasarkan pertimbangan: 1. bahwa PIHAK PERTAMA sebagai institusi yang bertugas melakukan

pembinaan pendidikan masyarakat.

2. bahwa PIHAK KEDUA sebagai lembaga yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan masyarakat..

PARAPIHAK bersepakat bekerjasama untuk melaksanakan program pengembangan budaya baca melalui penyelenggaraan kegiatan ......................., dengan ketentuan sebagaimana diatur pada pasal-pasal berikut:

Pasal 1Tujuan Kerjasama

Perjanjian kerjasama ini bertujuan:

1. menyediakan akses TBM yang bermutu, merata, meluas, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat;

2. memberikan dan meningkatkan mutu layanan di bidang bahan bacaan sesuai dengan kebutuhan, mudah, dan murah;

3. membina dan meningkatkan minat dan kegemaran membaca dan belajar masyarakat;

4. mendorong terwujudnya budaya baca masyarakat.


11

a. Mengenali masyarakat dan berbagai kebutuhannya,Agar dapat mengajak masyarakat mau membaca di TBM, perlu mengenal lebih dahulu masyarakat di sekitar TBM sebagai sasarannya. Dengan maksud untuk mengetahui sosial–budaya-ekonomi, agama, potensi lingkungan, latar belakang pendidikan, serta kebutuhan nyata yang diperlukan. Hal ini penting sekali sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan, juga penting dalam penyediaan koleksi bahan-bahan bacaan yang akan disediakan.

b. Melakukan sosialisasi TBM dan memberi kesadaran arti pentingnya kepada masyarakatTBM sebagaimana perpustakaan, memberikan layanan di bidang bahan bacaan kepada masyarakat, dengan jumlah bahan bacaan yang terbatas baik jumlah maupun jenisnya perlu dioptimalkan pemanfaatannya dengan cara mengenalkan TBM kepada masyarakat melalui sosialisasi keberadaan TBM, dan sekaligus memberi kesadaran terhadap manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan membaca.

Kegiatan membaca ibaratnya mengasah otak sehingga meningkatkan kemampuan diri seseorang, demikian pula belajar adalah identik dengan membaca, karena biasanya kegiatan belajar dilakukan dengan cara membaca. Dengan membaca maka terbukalah jendela dunia, terbukalah wawasan, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti, dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak terampil menjadi terampil. Pendek kata: ”Tahu dan Bisa karena Membaca”

c. Membentuk kelompok sasaran berdasarkan kemampuan baca/kebutuhanMembentuk kelompok sasaran berdasarkan kemampuan baca/kebutuhan dengan maksud untuk mempermudah melakukan pendekatan dan bimbingan. Seperti membentuk kelompok sasaran: (a) Pelajar, (b) Mahasiswa, (c) Petani/ Nelayan, (d) Pedagang/Wiraswasta; (e) Religius, dan (f ) pegawai/karyawan.

12


d. Membimbing dan meningkatkan kemampuan baca kelompok sasaran,Salah satu faktor penyebab masyarakat Indonesia belum berbudaya baca antara lain kemampuan membaca yang rendah. Kemampuan membaca dalam arti: 1) memahami isi bacaan, 2) menginterpretasikan bacaan, atau 3) mengkombinasikan bacaan satu dengan yang lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pengelola TBM perlu sekali meningkatkan kemampuan membaca dengan cara membimbing dan mengajarkan teknik membaca yang efektif dan efi sien.

e. Menyelengarakan kegiatan yang bermanfaat,Agar TBM dapat melakukan tugas dan fungsinya, pengelola dituntut untuk kreatif menciptakan kegiatan sebagai upaya untuk menarik masyarakat untuk berkunjung dan memanfaatkan TBM. TBM berfungsi sebagai sarana pembelajaran, sumber informasi, dan rekreasi-edukatif, bahan bacaan apapun jenisnya dapat menjadi penunjang dalam pembelajaran.

Praktek keterampilan dari buku-buku yang tersedia di TBM dengan cara pengelola mencarikan nara sumber teknis di bidang keterampilan tertentu misalnya membuat sampho, sabun cuci, kecap, atau minyak kelapa dengan cara demo. Demo membuat sabun cuci ini akan memotivasi masyarakat untuk membaca penjelasan lengkap melalui buku. Beberapa contoh kegiatan yang bisa dipadukan dengan bahan bacaan adalah:

1) Mempraktekan isi buku (keterampilan), seperti praktek memasak, budi daya ikan, dan bercocok tanam.

2) Mendiskusikan isi buku baru,3) Lomba-lomba, seperti:

• Lomba menulis sinopsis, caranya peserta lomba disuruh untuk mengambil satu buku yang ada dan membaca pada waktu tertentu. Selanjutnya diminta untuk membuat sinopsis dari buku yang dibaca tersebut. Sinopsis sederhana


29

Lampiran–Lampiran

Lampiran 1. Contoh Perjanjian Kerjasama

PERJANJIAN KERJASAMANOMOR : /B4/KU/2013

DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN MASYARAKATDIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,

NONFORMAL, DAN INFORMAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN

.................................................................................................TENTANG

KERJASAMA PENYELENGGARAAN KEGIATAN ............................................ TAHUN 2013

Pada hari ini ....................... tanggal ........................... bulan ................ tahun dua ribu dua belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Ir. Triana Januari DTS, M.Pd

NIP : 196401251993012001

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal PAUDNI.

Alamat : Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Gedung E Lantai 6,

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

28


khusus. Penjelasan atau informasi lebih lanjut dapat menghubungi Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, dengan alamat: Kompleks Kemendiknas, Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman- Senayan, Jakarta, 10270, telepon (021) 5725501, faksimili (021) 5725039.


13

tidak perlu terlalu panjang tetapi disesuaikan dengan tingkat kemampuan dan latar belakang pendidikan masyarakat. Lomba ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yang baru melek huruf karena tidak saja melatih keterampilan membaca tetapi juga menulis sehingga akan menjaga keterampilan yang sudah diperolehnya tidak akan hilang/lupa.

• Lomba memasak, caranya peserta lomba diminta untuk membaca resep masakan, selanjutnya diminta untuk mempraktekan sesuai dengan resep yang telah dibaca. Memasak dengan bahan sederhana yang mudah diperoleh di lingkungan masyarakat setempat. Kegiatan ini baik juga bila melibatkan PKK.

• Mengadakan acara cerdas cermat dengan pertanyaan seputar buku yang sudah disediakan oleh TBM. Acara cerdas cermat ini bisa diadakan sebulan sekali tergantung keperluan dan respon masyarakat. Acara ini akan menumbuhkan rasa bersaing dalam kegiatan membaca di masing-masing kelompok peserta. Tentu saja diusahakan ada hadiah yang diberikan kepada pemenang lomba sebagai daya tarik. Hadiah bisa dicarikan dengan mencari donatur atau sponsor. Untuk kegiatan ini, pihak pengelola harus merangkul berbagai pihak, seperti karang taruna.

Inovasi kreatif ini kiranya perlu dicatat dan didata dengan baik sehingga memudahkan pengelola untuk menyusun rencana kegiatan dan memunculkan gagasan-gagasan baru yang lebih kreatif dalam rangka meningkatkan budaya baca masyarakat di masa mendatang.

f. Membangun Kemitraan Membangun kemitraan dan kerjasama merupakan salah satu modal dasar yang perlu dibina dan dikembangkan. Utamanya dengan struktur lembaga dan masyarakat, seperti rukun wilayah, rukun tetangga, karang taruna, remaja masjid, dan PKK sekitar

14


TBM. Banyak manfaat dari kemitraan ini, misalnya, kebiasaan arisan ibu-ibu adalah potensi untuk digunakan menyebarkan kebiasaan membaca, dengan cara membawa buku keterampilan memasak dan melakukan praktek memasak di tempat arisan. Selain itu, jaringan dengan perpustakaan, sesama TBM, sekolah (SD dan SLTP), meminta agar sekolah mewajibkan para siswanya untuk membaca buku, misal membaca satu buku dalam seminggu dan membuat resumenya. Hal ini akan melatih dan mendidik para siswa tersebut cinta buku dan gemar membaca. Dengan kegemaran membaca akan mendukung siswa rajin belajar.


27Kegiatan membaca merupakan bagian dari proses belajar untuk mendapatkan suatu pengertian/pengetahuan/pemahaman dari teks yang tertulis. Hal ini berarti kegiatan membaca berkaitan erat

dengan ketersediaan bahan – bahan bacaan, fasilitas dan lingkungan. Oleh karena itu dapat dipastikan terdapat hubungan positif antara membaca, bahan bacaan, taman bacaan masyarakat, dan lingkungan dengan minat baca masyarakat. Dengan alasan itulah pemerintah memberikan bantuan untuk penyelenggaraan TBM dalam rangka memberikan layanan di bidang bahan bacaan yang murah, merata, meluas, dan menjangkau masyarakat sebagai upaya mendorong/memotivasi tumbuh-kembangnya serta meningkatkan minat dan pembudayaan kegemaran membaca.

Petunjuk Teknis Pengajuan, Penyaluran dan Pengelolaan TBM ini sebagai pegangan bagi pihak – pihak yang berkepentingan, yaitu: Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, dinas pendidikan daerah provinsi dan kabupaten/kota, penilik, tim penilai, dan lembaga pemohon Bantuan TBM tahun 2013. Dengan mengikuti Petunjuk Teknis ini maka penyaluran Bantuan TBM Penguatan akan berjalan dengan baik, transaparan, akuntabel, tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat guna.

Petunjuk Teknis Pengajuan dan Pengelolaan Penguatan TBM ini dibuat untuk memberikan pemahaman dan arahan teknis pada lembaga penyelenggara pendidikan masyarakat dan semua pihak terkait untuk keberhasilan program pendidikan masyarakat secara umum dan peningkatan budaya baca secara

PENUTUP

BAB VI

26


BAB VPENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

A. PengawasanUntuk menghindari adanya/terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan

dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga penerima batuan sosial, sekaligus sebagai upaya untuk menjamin mutu penyelenggaraan kegiatan dan hasil-hasilnya yang sesuai dengan kebutuhan dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Maka dari itu perlu adanya pengawasan yang dapat dilakukan oleh instansi terkait, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan pengelolaan bantuan sosial sejak dari perencanaan/persiapan, saat pelaksanaan kegiatan, sampai dengan tindaklanjut pasca kegiatan.

B. PemeriksaanSebagaimana diketahui bahwa dana bantuan sosial bersumber dari

APBN, yang sudah semestinya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Penggunaan dana bantuan perlu dilakukan pemeriksaan dengan maksud agar pemanfaatan dana bantuan sosial sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis.

Pemeriksaan pengelolaan dana bantuan sosial dilakukan oleh instansi terkait, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


15A. Lembaga Penyelenggara

Lembaga penyelenggara kegiatan adalah penyelenggara TBM yang menurut sifatnya memiliki kelembagaan dan memenuhi kualifi kasi serta kelayakan untuk diberikan bantuan TBM.

B. Persyaratan Penerima Bantuan

Syarat penerima bantuan adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan Administrasi, lembaga memiliki:

a. Akte notaris pendirian lembaga, atau surat keterangan pendirian lembaga dari pejabat yang berwenang, atau surat ijin opersional penyelenggaraan lembaga, atau surat legalitas lembaga lainnya dari pejabat yang berwenang;

b. Surat Rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota setempat

c. Surat domisili lembaga dari desa/kelurahan;

d. Rekening bank atas nama lembaga yang masih aktif;

e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga

f. Data Ketersediaan layanan TBM dan/atau TBM sejenis yang ada di wilayah kecamatan (format terlampir)

PROSEDUR PENGAJUAN DAN

PENYALURAN DANA

BAB III

16


2. Persyaratan Teknis, lembaga memiliki:

a. Ruangan sebagai tempat penyelenggaraan TBM (sekretariat, tempat baca, tempat buku) di lokasi strategis dan mudah dijangkau dengan luas sekurang-kurangnya seluas 30 m2.

b. Pengelola TBM sekurang-kurangnya 3 orang.

C. Tata Cara Pengajuan Dana

1. Lembaga/TBM mengajukan rekomendasi kepada dinas pendidikan kabupaten/kota

2. Lembaga/TBM menyusun proposal menggunakan format terlampir dan mengajukannya ke PPK Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dengan melengkapi berbagai lampiran persyaratan administrasi yang disusun secara berurutan sebagai berikut:

a. Asli rekomendasi dinas pendidikan kabupaten/kota setempat;

b. Fotokopi rekening bank atas nama lembaga,

c. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama lembaga,

d. Fotokopi Laporan Bantuan Program Pendidikan Masyarakat tahun sebelumnya,

e. Fotokopi;1) akte notaris pendirian lembaga, atau 2) surat keterangan pendirian lembaga dari pejabat yang

berwenang, atau3) surat izin opersional penyelenggaraan lembaga, atau 4) surat legalitas lembaga lainnya dari pejabat yang berwenang;

Penerimaan Proposal TBM Penguatan dilaksanakan pada bulan Januari 2013 sampai dengan 31 Juli 2013 (terakhir diterima Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat). Proposal yang diterima setelah tanggal tersebut akan kami proses selama dana bantuan TBM pada anggaran tahun 2013 masih tersedia.


25

Evaluasi – untuk mengetahui indikator keberhasilan penyelenggaraan TBM yang dibiayai dengan bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilakukan evaluasi oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan dinas pendidikan setempat dengan metode:

1. kunjungan lapangan untuk melihat kondisi fi sik,2. mengisi instrumen untuk mendapatkan informasi yang diperlukan,3. wawancara dengan pengelola dan masyarakat sekitar untuk mencari

informasi yang lebih dalam.

C. Catatan Khusus

1. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak memungut biaya apapun dan tidak menerima pengembalian Dana bantuan dalam bentuk apapun untuk pencairan dana bantuan yang akan dan telah ditetapkan.

2. Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional 2010-2014, yaitu:

a. misi keempat tentang kesetaraan maka daerah dan komunitas khusus tertentu yang memerlukan perhatian khusus dapat diprioritaskan untuk mendapat bantuan TBM,

b. indikator kinerja kunci, menargetkan bahwa pada tahun 2013 terdapat 59% atau 294 kabupaten/kota telah memiliki TBM paling sedikit 10 unit, maka bantuan TBM Rintisan diprioritaskan untuk kabupaten/kota yang belum memiliki 10 TBM.

3. Setiap TBM tidak boleh menerima lebih dari satu dana bantuan TBM.

4. Setiap proposal yang diterima oleh direktorat dan sudah diikutkan dalam tahapan proses seleksi, menjadi milik direktorat dan tidak dapat ditarik/diminta kembali dengan alasan apapun.

24


Lembaga penerima bantuan TBM berkewajiban:

a. Menggunakan dana bantuan sesuai dengan proposal dan perjanjian kerjasama;

b. Mengadministrasikan dana bantuan secara tertib dan teratur sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara akuntabel dan transparan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

d. Menghimpun dan menyetor pajak berdasarkan ketentuan yang berlaku,

e. Bertanggungjawab mutlak atas penggunaan dana bantuan TBM yang diterima.

Sanksi - Kepada lembaga penerima bantuan TBM dapat dikenakan sanksi apabila:

1. Tidak menyelenggarakan TBM sesuai dengan proposal dan/atau Perjanjian Kerjasama, diberikan sanksi berupa kewajiban untuk melaksanakan pengembalian dana Bantuan TBM ke kas negara dan menyampaikan bukti setor pengembalian dana ke bantuan tersebut ke Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat.

2. Tidak membuat laporan dan menyampaikan secara tertulis kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, diberikan sanksi berupa pencatatan dalam daftar hitam dan tidak diberikan lagi dana bantuan TBM khususnya dan program pendidikan masyarakat pada umumnya di masa yang akan datang.

B. Pemantauan Pemantauan - Agar penyelenggaraan dan penggunaan bantuan TBM

sesuai dengan ketentuan, pemantauan perlu dilakukan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota setempat (dalam hal ini dapat dilakukan oleh penilik), dengan cara melakukan kunjungan lapangan untuk melihat secara fi sik pengelolaan TBM, kegiatan-kegiatan pembudayaan kegemaran membaca yang diselenggarakan, dan alokasi penggunaan dana bantuan. Dalam melakukan pemantauan Petugas dapat melakukan bimbingan teknis penyelenggaraan TBM yang yang baik dan kreatif.


17

Setiap pimpinan lembaga yang ingin memperoleh bantuan TBM Penguatan mengajukan permohonan kepada:

Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat

u.p. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Komplek Kantor Kemendikbud, Gedung E Lantai 6

Jl. Jenderal Sudirman-Senayan,

Jakarta 10270

Untuk mempercepat penerimaan proposal maupun laporan, dapat mengirimkan terlebih dahulu dalam bentuk fi le (soft copy) melalui surat elekronik (e-mail) ke alamat:

• [email protected]• [email protected]• [email protected]

D. Prosedur Penyaluran Dana

Lembaga/TBM menyusun proposal menggunakan format terlampir dan mengajukannya ke PPK Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat setelah mendapat rekomendasi kepada dinas pendidikan kabupaten/kota.

E. Alokasi dan Rincian Penggunaan Dana

Untuk mendorong masyarakat berpartisipasi aktif dalam pembudayaan kegemaran membaca melalui TBM, Pemerintah pada tahun anggaran 2013 ini memberikan bantuan yang dapat dipergunakan untuk memperkuat sumber daya dan kapasitas TBM dengan mengalokasikan dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk 50 unit TBM dengan satuan biaya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk setiap lembaga.

Adapun alokasi dan rincian penggunaan dana bantuan TBM Penguatan sebagaimana tersebut di bawah ini:

18


No Jenis KeperluanAlokasi Anggaran

Prosentase Nominatif

1. Pengadaan Bahan Bacaan Minimal 60% Rp. 18.000.000,-

2. Pengadaan Sarana Maksimal 5% Rp. 1.500.000,-

3. Biaya kegiatan pembudayaan kegemaran membaca

Minimal 20% Rp. 6.000.000,-

4. Biaya operasional Maksimal 15% Rp. 4.500.000,-

Yang dimaksud dengan:

1. Pengadaan bahan bacaan adalah:

a. Pembelian bahan bacaan berupa: buku pengetahuan umum, buku keterampilan, buku keagamaan, buku karya sastra termasuk buku fi ksi lainnya, buku pelajaran sekolah, dan referensi.Untuk karya sastra yang harus disediakan adalah: (1) Layar Terkembang, (2) Salah Asuhan, (3) Laskar Pelangi, dan (4) Sang Pemimpi baik dalam bentuk buku maupun fi lmnya. Sedangkan untuk buku pelajaran sekolah hanya diperbolehkan sebanyak 10% dari total buku yang ada.

b. Langganan, yang dimaksudkan adalah langganan koran lokal untuk satu tahun

2. Pengadaan sarana - dalam arti bisa membeli, membuat, dan/atau memperbaiki sarana yang sudah ada, seperti: rak buku, meja baca, meja petugas, kacamata baca, alat permainan anak, tidak diperkenankan pengadaan alat elektronik seperti personal computer (PC), notebook, LCD Projector, dan sebagainya.


23A. Pelaporan

Pelaporan - Untuk mengetahui gambaran penyelenggaraan TBM, tingkat keberhasilan, manfaatnya terhadap perkembangan masyarakat, termasuk hambatan yang dihadapi, lembaga penerima dana bantuan wajib menyampaikan laporan.

1. Lembaga wajib menyampaikan kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat, pernyataan tertulis tentang penerimaan dan penggunaan dana bantuan TBM Penguatan (format pada lampiran 7). Laporan ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,- dilampiri bukti penerimaan dana (salinan buku transaksi rekening terakhir), kemudian dikirimkan selambat-lambatnya dalam kurun waktu 7 hari kerja setelah dana diterima.

2. Pertanggungjawaban belanja bantuan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Penguatan diwujudkan dalam bentuk laporan penyelenggaraan kegiatan (format laporan terlampir pada lampiran 8) dan rekapitulasi penggunaan dana bantuan. Penggunaan dana belanja bantuan sosial dibukukan sekurang-kurangnya dalam buku kas umum (lampiran 10).

Seluruh bukti transaksi keuangan yang timbul karena penggunaan dana bantuan harus disimpan dan diarsipkan oleh lembaga penerima bantuan sosial untuk keperluan pemeriksaan dan pengawasan.

Laporan Akhir, disampaikan paling lambat dua bulan sejak dana diterima dengan menggunakan format laporan pada lampiran 8 Petunjuk Teknis ini.

PELAPORAN DAN PEMANTAUAN

BAB IV

22


dokumen menurut KPPN kurang lengkap maka pemberkasan akan dikembalikan ke Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat untuk dilengkapi.

6. KPPN menerbitkan SP2D untuk melakukan pencairan dana, dan menyalurkannya kepada lembaga/TBM melalui rekening atas nama lembaga tersebut.

7. Setelah bantuan dana diterima, maka lembaga TBM melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang tertuang dalam proposal yang diajukan. Selama pelaksanaan kegiatan, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat melakukan pemantauan dan evaluasi.

8. Lembaga TBM wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan keuangan yang ditujukan kepada PPK Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat tembusan dinas pendidikan Kabupaten/Kota, dan dinas pendidikan provinsi.


19

3. Kegiatan pembudayaan kegemaran membaca, yaitu kegiatan yang bertujuan untuk membangkitkan selera membaca, menumbuhkembangkan kegemaran membaca masyarakat, dan/atau meningkatkan minat baca masyarakat, seperti: praktek keterampilan, diskusikan buku baru, bedah buku, temu penulis, belajar menulis, melaksanakan lomba-lomba literasi, seperti: (1) lomba menulis sinopsis, (2) cerdas cermat dengan pertanyaan seputar buku yang sudah disediakan oleh TBM.

4. Biaya operasional yang dimaksud adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk penyelenggaraan TBM, seperti: membeli alat tulis kantor, obat jamur, dan insentif pengelola.

5. Hal penting yang sangat perlu diperhatikan oleh lembaga penerima dana bantuan adalah dana bantuan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara artinya bahwa dana tersebut pada hakekatnya milik masyarakat, maka harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Terkait dengan hal tersebut perlu dipahami bahwa setiap lembaga penerima dana bantuan TBM Penguatan wajib menggunakan dana bantuan sesuai dengan alokasi dan rincian penggunaan sebagaimana yang telah ditetapkan pada Petunjuk Teknis ini. Penggunaan dana bantuan yang tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis ini dapat dikategorikan sebagai penyimpangan yang dapat ditindak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. dan tindakan ini merupakan tanggung jawab mutlak dari lembaga penerima dana bantuan.

F. Mekanisme Pengusulan dan Pencairan Dana

Pelaksanaan penyaluran bantuan TBM Penguatan dilakukan dengan mekanisme seperti pada tabel berikut:

Mekanisme pengajuan dan penyaluran bantuan TBM Penguatan:

20


TBM

Penyusunan Juknis

Dit. Bindikmas

Sosialisasi Sosialisasi Sosialisasi

Dinas Pendidikan Provinsi

Dinas Pendidikan Kab./Kota

Pengajuan rekomendasi

Seleksi Adm. & Teknis

Pengajuan Dana ke KPPN

Dokumen lengkap?

Menerbitkan SP2D

Menerima Dana

Pelaksanaan kegiatan

Pelaporan kegiatan

Tembusan laporan

Tembusan laporan

Penyampaian laporan

Penyaluran Dana

Pelaporan kegiatan

Pengajuan Proposal

Penetapan Lembaga

Ya

Tidak

Akad Kerjasama

Verifikasi Lembaga

Penyusunan Proposal

KPPN III


21

Keterangan Diagram Alur:

1. PPK Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat melaksanakan seleksi administrasi dan teknis terhadap proposal lembaga yang masuk

2. Terhadap proposal yang lolos dari penilaian administrasi maupun penilaian subtansi/teknis dilakukan dapat dilakukan verifi kasi lapangan oleh petugas yang ditunjuk dengan surat tugas Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat. Verifi kasi dilakukan dengan maksud mengetahui eksistensi dan kelayakan lembaga. Dalam verifi kasi lapangan, kegiatan yang dilakukan adalah cheking dokumen asli, klarifi kasi data, akurasi informasi, dan melihat fi sik lembaga serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan.

3. Lembaga calon penerima dana bantuan TBM ditetapkan oleh KPA Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat atau pejabat yang ditunjuk dengan Surat Keputusan setelah mempelajari hasil seleksi administrasi, hasil penilaian subtansi, dan hasil verifi kasi lapangan

4. Berdasarkan Surat Keputusan KPA Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat atau pejabat yang ditunjuk tentang Penetapan Lembaga Penerima Dana Bantuan TBM, lalu menindaklanjuti dengan melakukan Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan TBM dengan lembaga penerima bantuan. Perjanjian Kerjasama dibuat lima rangkap, tiga diantaranya di atas meterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama. Perjanjian Kerjasama tersebut di atas berisikan:

a. kesepakatan kerjasama penyelenggaraan TBM

b. tujuan kerjasama penyelenggaraan TBM

c. tugas dan tanggung jawab para pihak,

d. besar bantuan dan penggunaan dana bantuan,

e. sanksi, dan

f. tanggung jawab mutlak.

5. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat mengirimkan dokumen-dokumen pencairan dana ke KPPN dalam rangka pencairan bantuan dana bagi penerima bantuan dana. Apabila

Documents

Buku Juknis Penguatan TBM final fileBacaan Masyarakat (TBM) minimal 10 TBM sebesar 47% dan di tahun 2013 ini ditargetkan menjadi 59%. Untuk mencapai target tersebut pada tahu 2013