Buku Kecil SOP_1fin

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PASCABENCANA

DIREKTORAT PENGEMBANGAN PEMUKIMAN DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

PEDOMAN PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PASCABENCANA

2


DAFTAR ISI

1


2

PEDOMAN PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PASCABENCANA A. PENDAHULUAN................................................................................................2

1

PEDOMAN PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PASCABENCANA A.1 LATAR BELAKANG......................................................................................2

1

PEDOMAN PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PASCABENCANA A.2 TUJUAN DAN SASARAN..............................................................................2

1

PEDOMAN PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PASCABENCANA A.3 LANDASAN HUKUM....................................................................................3

1

PEDOMAN PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PASCABENCANA A.4 RUANG LINGKUP........................................................................................3

1

PEDOMAN PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PASCABENCANA A.5 DEFINISI UMUM.........................................................................................4

1

PEDOMAN PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PASCABENCANA A.6 SISTEMATIKA BUKU...................................................................................6

1

PEDOMAN PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PASCABENCANA B. CARA PENGGUNAAN SOP.................................................................................8

1

PEDOMAN PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PASCABENCANA C. ORGANISASI PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN DI DAERAH BENCANA...............................................................................................................9

1

PEDOMAN PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PASCABENCANA D. PROSEDUR PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN DI DAERAH BENCANA 15

1

PEDOMAN PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PASCABENCANA D.1 TANGGAP DARURAT................................................................................15

1

PEDOMAN PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PASCABENCANA D.1.1 Pembentukan Tim.............................................................................16

1

PEDOMAN PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PASCABENCANA D.1.2 Kajian Cepat Terhadap Lokasi, Kerusakan dan Sumber Daya...........16

1

PEDOMAN PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PASCABENCANA D.1.3 Permintaan Bantuan ke Masing-Masing Sektor.................................20

1

PEDOMAN PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PASCABENCANA D.1.4 Penyiapan Infrastruktur Permukiman Pada Masa Tanggap Darurat..22

1

PEDOMAN PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PASCABENCANA D.2 REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI BIDANG INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN....................................................................................................35

1

PEDOMAN PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PASCABENCANA D.2.1 Sosialisasi dan Koordinasi Program..................................................37

1

PEDOMAN PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PASCABENCANA D.2.2 Inventarisasi dan penilaian kerusakan..............................................39

1

PEDOMAN PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PASCABENCANA D.2.3 Perencanaan penanganan dan penetapan prioritas.........................40

1

PEDOMAN PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PASCABENCANA D.2.4 Mobilisasi sumber daya....................................................................41

1

PEDOMAN PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PASCABENCANA D.2.5 Pelasanaan rehabilitasi.....................................................................44

1

PEDOMAN PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PASCABENCANA E. PANDUAN TUGAS...........................................................................................47

1

PEDOMAN PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PASCABENCANA F. PENGENDALIAN.............................................................................................56

1

PEDOMAN PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PASCABENCANA G. PENUTUP.......................................................................................................59

1

PEDOMAN PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PASCABENCANA PENUTUP

1.

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANGPerlu membangun kesadaran dan kesiapan seluruh stakeholder pada sektor kePU-an, khususnya pengembangan permukiman (penyiapan infrastruktur permukiman) dalam rangka menciptakan penanggulangan bencana secara lebih efektif khususnya pada aspek permukiman. Bangkim secara umum menjadi tupoksi dari sektor ke-PU-an. Di pusat kementerian PU (Dit. Bangkim, Ditjen CK), di daerah adalah Dinas PU Provinsi dan Dinas PU Kabupaten/Kota. Sebagai bagian dari sistem penanggulangan bencana, penanganan bangkim (penyiapan infratsruktur permukiman) diselenggarakan oleh BNPB/BPBD. Dalam hal ini tentunya diperlukan koordinasi yang efektif antara BPBD dan penyelenggara sektor ke-PU-an. Unsur kecepatan, ketepatan dan efektivitas dalam berkoordinasi merupakan hal yang mutlak diperlukan dalam penanganan permukiman, khususnya penyiapan infrastruktur permukiman, sebagai bagian dari penanggulangan bencana. Oleh sebab itu seluruh komponen dari organisasi yang terlibat dalam penyiapan infrastruktur permukiman yang memahami betul tugasnya berikut prosedur pelaksanaannya. Prosedur Operasi Standar (SOP) merupakan suatu gambaran terstruktur dan tertulis tentang langkah-langkah yang telah disepakati bersama oleh seluruh institusi pelaksana tentang siapa yang melakukan apa, saat kapan, dimana dan bagaimana pelaksanaannya. Prosedur dibutuhkan saat pelaksana suatu kegiatan terdiri dari berbagai institusi yang memiliki kewenangan sendiri-sendiri dan kegiatan tersebut menuntut waktu yang singkat untuk ditanggapi. SOP ini diperlukan agar inisiatif penyiapan infrastruktur oleh penyelenggara sektor ke-PU-an dalam penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara efektif dan sekaligus dipahami oleh stakeholder lainnya. Dalam SOP diharapkan dapat menjelaskan mengenai lingkup tugas dan kewenangan, prosedur pelaksanaan tugas, lingkup koordinasi, prosedur pengendalian dalam penyiapan infrastruktur permukiman di daerah bencana.

2


2. TUJUAN DAN SASARANSOP Penyiapan Infrastruktur Permukiman di Daerah Bencana adalah menyediakan panduan penyelenggaraan penyiapan infrastruktur permukiman yang efektif di setiap tahapan penanggulangan bencana. Sasaran yang ingin dicapai adalah : Terciptanya pemahaman bersama dari seluruh pihak yang terkait dengan penyiapan infrastruktur permukiman di daerah bencana Terselenggaranya penyiapan infrastruktur yang efektif di daerah bencana Terselenggaranya penanggulangan bencana yang efektif

APENDAHULUAN Latar Belakang A.1 Tujuan & Sasaran A.2 Landasan Hukum A.3 Ruang Lingkup A.4 Definisi Umum A.5 Sistematika Penyajian A.6 CARA PENGGUNAAN SOP B ORGANISASI PELAKSANAAN C PROSEDUR PELAKSANAAN D Tanggap Darurat D.1 Rehabilitasi & D.2 Rekonstruksi _ PANDUAN TUGAS E PENGENDALIAN F PENUTUP G

1. LANDASAN HUKUM1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 19/PRT/M/2006 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi di DIY dan Jawa Tengah 7. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan

2

PEDOMAN PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PASCABENCANA Permukiman 8. Permendagri No. 46 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 10.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana; dan 11.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

1. RUANG LINGKUPSeperti sudah diuraikan sebelumnya, SOP ini sudah sangat diperlukan bagi Kementerian Pekerjaan Umum dan stakeholder sektor ke-PU-an di daerah untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas dalam penyiapan infrastruktur permukiman di daerah yang terkena bencana. Aspek urgensi dan efektivtas, menjadi syarat dari SOP ini. Namun demikian sebelumnya perlu dipahami lingkungan atau kontekstual dari SOP penyiapan infrastruktur permukiman ini, yaitu : 1. Di Indonesia terdapat banyak potensi bencana, baik akibat perbuatan manusia atau sepenuhnya merupakan faktor alam, sebagaimana disebutkan dalam UU 24/2007 2. Tahapan penanggulangan bencana cukup panjang dan luas, dari mulai prabencana hingga pascabencana. Tahapan bencana terdiri dari persiapan dan mitigasi. Sedangkan tahapan pasca bencana adalah rehabilitasi dan rekonstruksi 3. Dari pengalaman yang ada, penyiapan infrastruktur permukiman setelah terjadinya bencana sudah diperlukan sejak tahap tanggap darurat, sehingga kemudian SOP ini juga mencakup penyiapan infrastruktur permukiman pada masa tanggap darurat meskipun tahap ni tidak termasuk tahap penanganan pascabencana 4. Dalam rangka penanggulangan bencana sudah cukup banyak pedoman atau acuan formal lainnya , baik yang ditetapkan oleh Kepala BNPB, Menteri Pekerjaan Umum dan instansi lainnya, baik di pusat ataupun daerah Dalam rangka memperoleh SOP yang fokus, operasional dan memenuhi urgensi pelaksanaan tugas Kementerian Pekerjaan Umum dalam penanganan permukiman di daerah bencana, maka SOP ini dibatasi, didudukkan dan dikonsepkan sebagai berikut :

2

PEDOMAN PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PASCABENCANA 1. Difokuskan pada jenis bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi dan banjir bandang yang memenuhi pertimbangan : Merupakan bencana yang biasanya berskala termasuk dalam dampak kerusakan dan kerugian Merupakan bencana kedaruratan tinggi yang menimbulkan besar, situasi

APENDAHULUAN Latar Belakang A.1 Tujuan & Sasaran A.2 Landasan Hukum A.3 Ruang Lingkup A.4 Definisi Umum A.5 Sistematika Penyajian A.6 CARA PENGGUNAAN SOP B ORGANISASI PELAKSANAAN C PROSEDUR PELAKSANAAN D

1. Mencakup dan digunakan pada tahap penanggulangan pada masa tanggap darurat serta rehabilitasi dan rekonstruksi, dengan prinsip : Seluruh pihak yang terlibat dalam penanganannya harus secara pasti mengetahui dan memahami tugasnya Diperlukan kecepatan dan ketepatan bertindak

1. SOP yang akan disusun harus kompatibel dengan SOP yang sudah ada, fokus pada bangunan dan infrastruktur, serta komplemen (menjabarkan, melengkapi dan lainnya) dengan yang lain

1. DEFINISI UMUMBeberapa definisi yang digunakan dalam SOP ini adalah : 1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis; 2. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana; 3. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana;

Tanggap Darurat D.1 Rehabilitasi & D.2 Rekonstruksi _ PANDUAN TUGAS E PENGENDALIAN F PENUTUP G

1

PEDOMAN PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PASCABENCANA 4. Rekonstruksi adalah upaya perbaikan jangka menengah dan jangka panjang berupa fisik, sosial dan ekonomi untuk mengembalikan pelayanan publik dan kehidupan masyarakat pada kondisi yang sama atau lebih baik dari sebelum bencana; 5. Bahaya adalah situasi, kondisi atau karakteristik biologis, klimatologis, geografis, geologis, sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang berpotensi menimbulkan korban dan kerusakan; 6. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana; 7. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan 8. Standar Operating Procedure (SOP) adalah gambaran terstruktur dan tertulis tentang langkah langkah yang telah disepakati bersama oleh seluruh institusi pelaksana tentang siapa yang melakukan apa, saat kapan, dimana dan bagaimana pelaksanaannya. Prosedur dibutuhkan saat pelaksana suatu kegiatan terdiri dari berbagai institusi yang memiliki kewenangan sendirisendiri dan kegiatan tersebut menuntut waktu yang singkat untuk ditanggapi 9. Bencana gempa adalah peristiwa pelepasan energi dalam bentuk gelombang. Komponen merusak gempa bumi dapat berbentuk getaran dan amblesan. Gempa bumi juga memicu terjadinya longsoran dan tsunami. 10.Bencana tsunami adalah gelombang laut dengan periode panjang yang ditimbulkan oleh gangguan implusif dari dasar laut. Gangguan implusif tersebut bisa berupa gempa bumi tektonik, erupsi vulkanik atau longsoran. Penyebab terjadinya tsunami adalah gempa bumi yang diikuti dengan dislokasi/perpindahan masa tanah/batuan yang sangat besar dibawah (laut/danau), tanah longsor di bawah tubuh air/laut, serta letusan gunung api di bawah laut dan gunung api pula 11.Bencana letusan gunung berapi adalah pancaran magma dari dalam bumi yang berasosiasi dengan arus konveksi panas, proses tektonik dari pergerakan dan pembentukan lempeng/kulit bumi, serta akumulasi tekanan dan temperatur dari fluida magma menimbulkan pelepasan energi 12.Banjir bandang adalah adalah banjir di daerah di permukaan rendah yang terjadi akibat hujan yang turun terus-menerus dan muncul secara tiba-tiba, dimana air yang tergenang lalu berkumpul di daerah-daerah dengan permukaan rendah dan mengalir dengan cepat ke daerah yang lebih rendah

1

PEDOMAN PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PASCABENCANA 13.Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi 14.Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi

A

1. SISTEMATIKA BUKUBuku SOP ini 7 (tujuh) bagian yang secara keseluruhan membentuk alur dan struktur prosedur penyiapan infrastruktur permukiman di daerah bencana. Sistematika buku ini adalah : BAGIAN 1 PENDAHULUAN Bagian ini memberikan pengantar terkait SOP penyiapan infrastruktur permukiman di daerah bencana maupun buku SOP dengan uraian mengenai latar belakang perlu SOP ini, rumusan tujuan dan sasaran, landasan hukum serta batasan yang digunakan BAGIAN 2 CARA PENGGUNAAN SOP Bagian 2 menguraikan dan menjelaskan tentang cara membaca dan menggunakan buku ini oleh masing-masing pihak yang berkepentingan untuk setiap bagian dari SOP BAGIAN 3 BENCANA ORGANISASI PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN DI DAERAH Bagian ketiga akan menjelaskan mengenai organisasi dan komponen-komponennya yang akan menjadi pelaksana penyiapan infrastruktur permukiman di daerah bencana BAGIAN 4 BENCANA PROSEDUR PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN DI DAERAH Uraian prosedur pelaksanaan seluruh tugas dan kegiatan dalam penyelenggaraan penyiapan infrastruktur permukiman di daerah bencana disampaikan pada bagian ini BAGIAN 5 PANDUAN TUGAS Bagian ini menjelaskan bagaimana setiap institusi dalam organisasi penyediaan infrastruktur permukiman di daerah bencana menjalankan tugas dan kewenangannya

1

PEDOMAN PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PASCABENCANA BAGIAN 6 PENGENDALIAN Bagian ini akan menguraikan aspek-aspek pengendalian yang diperlukan dan akan dijalankan oleh pimpinan organisasi BAGIAN 7 PENUTUPPENDAHULUAN Latar Belakang A.1 Tujuan & Sasaran A.2 Landasan Hukum A.3 Ruang Lingkup A.4 Definisi Umum A.5 Sistematika Penyajian A.6 CARA PENGGUNAAN SOP B ORGANISASI PELAKSANAAN C PROSEDUR PELAKSANAAN D

2.

CARA PENGGUNAAN SOP

Tanggap Darurat D.1 Rehabilitasi & D.2 Rekonstruksi _ PANDUAN TUGAS E PENGENDALIAN F PENUTUP G

SOP penyiapan infrastruktur permukiman ini terbagi menjadi 3 (tiga) substansi yaitu prosedur pelaksanaan penyiapan infrastruktur permukiman, panduan tugas bagi setiap institusi dari organisasi penyiapan infrastruktur permukiman, serta pengendaliannya. Prosedur yang ada digunakan pada jenis bencana gempa, tsunami, letusan gunung berapi dan atau banjir bandang baik untuk di kawasan perkotaan maupun perdesaan. Berikut ini adalah ihtisar bagaimana cara membaca SOP ini :No . 1. Bagian SOP Prosedur Pelaksana an Pengertian dan Penggunaan Sasaran Pengguna Seluruh pihak/ personil/ staf dari institusi yang termasuk dalam organisasi pelaksana penyiapan Isi Prosedurprosedur pada tahapantahapan spesifik

Prosedur ini mencakup uraian tahapan, mekanisme dan aspek prosedur lainnya pada pelaksanaan seluruh rangkaian

1

PEDOMAN PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PASCABENCANANo . Bagian SOP Pengertian dan Penggunaan tahapan atau kegiatan penyiapan infrastruktur permukiman di daerah bencana Prosedur ini digunakan pada tahap tanggap darurat serta rehabilitasi dan rekonstruksi, khususnya pada lingkup penyiapan infrastruktur permukiman di daerah yang terkena bencana Secara kelembagaan setiap institusi dalam organisasi penyiapan infrastruktur permukiman di daerah yang terkena bencana disediakan panduan dalam mendudukkan dirinya serta melaksanakan tugas sesuai dengan perannya. Panduan ini digunakan oleh seluruh institusi dalam organisasi penyiapan Seluruh institusi yang termasuk dalam organisasi pelaksana penyiapan infrastruktu r permukima n di daerah bencana (1. Panduan Tugas Dinas PU Kabupate n/Kota (2. Panduan Tugas Dinas PU Provinsi Sasaran Pengguna infrastruktu r permukima n di daerah bencana Isi

A

2.

Panduan Tugas

(3. Direktorat Pengemb angan Permuki man

1

PEDOMAN PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PASCABENCANANo . Bagian SOP Pengertian dan Penggunaan infrastruktur permukiman di daerah yang terkena bencana pada tahap tanggap darurat serta rehabilitasi dan rekonstruksi 3. Panduan Pengendal ian Sasaran Pengguna Isi

PENDAHULUAN Latar Belakang A.1 Tujuan & Sasaran A.2 Landasan Hukum A.3 Ruang Lingkup A.4

Untuk menjaga keteraturan, sinergi, sinkronisasi serta harmoni penyelenggar aan penyiapan infrastruktur permukiman maka diperlukan uraian upaya pengendalian pada setiap titik kritis (milestone) dari seluruh rangkaian tahapan atau kegiatan penyiapan infrastruktur permukiman di daerah bencana Panduan pengendalian digunakan pada setiap titik atau bagian dari tahapan menuju tahapan lainnya dalam penyiapan infrastruktur permukiman

Pengendali an dilakukan oleh pimpinan atau staf yang ditunjuk pada setiap institusi dalam organisasi pelaksana penyiapan infrastruktu r permukima n di daerah bencana

(1. Panduan Pengend alian bagi Pimpinan Dinas PU Kabupate n/ Kota (2. Panduan Pengend alian bagi Pimpinan Dinas PU Provinsi (3. Panduan Pengend alian bagi Pimpinan Direktora t Pengemb angan Permuki man

Definisi Umum A.5 Sistematika Penyajian A.6

CARA PENGGUNAAN SOP B

ORGANISASI PELAKSANAAN C

PROSEDUR PELAKSANAAN D Tanggap Darurat D.1 Rehabilitasi & D.2 Rekonstruksi _

PANDUAN TUGAS E

PENGENDALIAN F

PENUTUP G

1

PEDOMAN PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PASCABENCANANo . Bagian SOP Pengertian dan Penggunaan di daerah bencana Sasaran Pengguna Isi

1. ORGANISASI PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN DI DAERAH BENCANAPenyiapan infrastruktur permukiman dilaksanakan oleh penyelenggara sektor kePU-an di daerah dan Kementerian Pekerjaan Umum di pusat. Penyelenggara sektor ke-PU-an ini khususnya yang menangani permukiman, yang secara umum akan disebut sebagai Dinas PU (Pekerjaan Umum), baik Kabupaten/Kota maupun Provinsi. Penyiapan infrastruktur permukiman tersebut dilaksanakan pada kerangka penanggulangan bencana yang dikoordinasikan oleh BNPB atau BPBD jika di daerah. Penyelenggaraan penyiapan infrastruktur permukiman tersebut juga akan bekerjasama dengan stakeholder lainnya seperti masyarakat, swasta dan lembaga pemberi bantuan. SOP disusun khusus sebagai panduan bagi Dinas PU Kabupaten/Kota, Dinas PU Provinsi dan Kementerian Pekerjaan Umum dalam menyelenggarakan penyiapan infrastruktur permukiman di daerah bencana. Ketiga jenjang kelembagaan tersebut termasuk dalam organisasi penyiapan infrastruktur permukiman di daerah bencana. Dalam pelaksanaannya di masing-masing institusi tersebut dapat saja membentuk satuan tugas khusus yang bersifat ad-hoc sesuai kebutuhan dan situasi yang ada. SOP ini tidak meminta adanya satuan tugas tersebut karena pengguna SOP ini adalah personil yang ditugaskan. Berikut ini adalah gambaran kelembagaan penyiapan infrastruktur permukiman di daerah bencana : Penyelenggaraan penyiapan infrastruktur permukiman di daerah bencana sebagai bagian dari penanggulangan bencana dilakukan oleh Dinas PU Kab/Kota, Dinas PU Provinsi dan Kementerian PU yang terorganisasi sebagai penyelenggara penyiapan infrastruktur permukiman di daerah bencana BPBD Kab/Kota dengan dukungan BPBD Provinsi dan BNPB mengoordinasikan seluruh kegiatan penanggulangan bencana di daerah. BPBD Kab/Kota melalui tim atau unit kerja yang dibentuknya

1

PEDOMAN PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PASCABENCANA (beranggotakan unsur-unsur dari berbagai sektor dan pihak) merumuskan kebutuhan penanggulangan bencana dan mengajukan permintaan bantuan dari pihak dan sektoral lainnya Intistusi penyelenggara penyiapan infrastruktur permukiman melaksanakan tugasnya dengan bekerjasama dengan pihak lain (masyarakat, swasta dan lembaga pemberi bantuan lainnya) dan di bawah koordinasi dan supervisi dari BPBD Kab/Kota

2

PEDOMAN PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PASCABENCANAKementerian PU Dit. Organisasi Masyarakat Lembaga DJCK Swasta Bangkim Lokasi Bencana BNPB Dinas BPBD Pemberi Provinsi Kab/Kot Penyelenggara PU Bantuan Lain Kab/Kot Provinsi Penyiapan a Infrastruktur a Permukiman

C B/C

PENDAHULUAN PENDAHULUAN Latar Belakang A.1 Latar Belakang A.1 Tujuan & Sasaran A.2 Tujuan & Sasaran A.2 Landasan Hukum A.3 Landasan Hukum A.3 Ruang Lingkup A.4 Ruang Lingkup A.4

Definisi Umum A.5 Definisi Umum A.5

Sistematika Penyajian A.6 Sistematika Penyajian A.6

CARA PENGGUNAAN SOP CARA PENGGUNAAN SOP

B

ORGANISASI B PELAKSANAAN

C

ORGANISASI PROSEDUR PELAKSANAAN PELAKSANAAN

CD

Berikut ini adalah ihtisar organisasi penyelenggara penyiapan infrastruktur permukiman di daerah bencana sebagaimana tergambar di atasNo. 1. Nama Institusi Personil yang Terlibat Uraian Tugas dan Wewenang

Tanggap Darurat D.1

Dinas PU Seluruh Kabupaten/Ko pimpinan ta (atau diharapkan nama OPD dapat terlibat lainnya dan secara dengan bergiliran tupoksi yang menjadi terkait pejabat dengan pengendali ORGANISASI PENYELENGGARAAN PENYIAPAN penanganan dan pengambil permukiman) keputusan Personil atau staf yang ditunjuk sebagai anggota tiim atau unit kerja yang dibentuk oleh

Menyediakan personil atau staf yang dibutuhkan sebagai unsur G dalam tim atau PANDUAN TUGAS unit kerja yang E dibentuk oleh BPBD iNFRASTRUKTUR PERMUKIMAN Kabupaten/ Kota dengan PENGENDALIAN memenuhi F kualifikasi yang diminta Menyediakan sumberdaya yang diminta oleh BPBD Kab/Kota untukPENUTUP G

Rehabilitasi & D.2 Rekonstruksi PROSEDUR _ PELAKSANAAN PANDUAN TUGAS D E Tanggap Darurat D.1 PENGENDALIAN Rehabilitasi & D.2 F Rekonstruksi _ PENUTUP

1

PEDOMAN PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PASCABENCANANo. Nama Institusi Personil yang Terlibat BPBD Personil atau staf yang menguasai pengelolaan air bersih, sanitasi dan drainase permukiman Personil atau staf yang menguasai pengembang an perumahan Personil atau yang menguasai sistem pendataan Uraian Tugas dan Wewenang digunakan dalam rangka penanggulanga n bencana Menyediakan bantuan teknis dan bantuan lainnya yang diminta oleh BPBD untuk digunakan dalam rangka penanggulanga n bencana Melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan berdasarkan rencana atau program penanggulanga n yang sudah disusun sebelumnya Memberikan laporan ke BPBD Kab/Kota sesuai dengan ketentuan yg ada Melaporkan kondisi eksisting dan hasil assessmentnya ke Dinas Provinsi serta ke Kementerian PU melalui Dinas PU Provinsi Mengajukan bantuan dukungan sumberdaya dan bantuan

1

PEDOMAN PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PASCABENCANANo. Nama Institusi Personil yang Terlibat Uraian Tugas dan Wewenang teknis ke Dinas PU Provinsi serta ke Kementerian PU melalui Dinas PU Provinsi

Melaporkan hasil penggunaan dukungan dan bantuan teknis dari Dinas PU Provinsi dan Kementerian PU ke Dinas PU Provinsi serta Kementerian PU melalui Dinas PU Provinsi Menyediakan personil atau staf yang dibutuhkan sebagai unsur dalam tim atau unit kerja yang dibentuk oleh BPBD Provinsi dgn memenuhi kualifikasi yang diminta Menyediakan sumberdaya yang diminta oleh BPBD Provinsi untuk digunakan dalam rangka penanggulanga n bencana Menyediakan bantuan teknis dan bantuan lainnya yang diminta oleh BPBD Provinsi

2.

Dinas PU Provinsi (atau nama OPD lainnya dengan tupoksi yang terkait dengan penanganan permukiman )

Perlu ditunjuk salah satu pimpinan dinas yang menjadi pejabat pengendali dan pengambil keputusan Personil yang menguasai pengelolaan infrastruktur permukiman yang akan memberikan asistensi teknis bagi Dinas PU Kabupaten/Ko ta Personil atau yang menguasai sistem pendataan

1

PEDOMAN PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PASCABENCANANo. Nama Institusi Personil yang Terlibat Uraian Tugas dan Wewenang untuk digunakan dalam rangka penanggulanga n bencana Melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan berdasarkan rencana atau program penanggulanga n yang sudah disusun sebelumnya Menyediakan dukungan sumberdaya dan bantuan teknis berdasarkan permintaan yang diajukan oleh Dinas PU Kabupaten/Kot a Memberikan pendampingan, supervisi dan asistensi bagi Dinas PU Kabupaten/Kot a dalam melaksanakan tugasnya Mengajukan permintaan dukungan sumberdaya dan bantuan teknis ke Kementerian PU berdasarkan permintaan dari Dinas PU Kabupaten/Kot

1

PEDOMAN PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PASCABENCANANo. Nama Institusi Personil yang Terlibat Uraian Tugas dan Wewenang a dan atau BPBD Provinsi Melaporkan hasil penggunaan bantuan sumberdaya dan bantuan teknis yang diberikan oleh Kementerian PU, baik yang digunakan oleh Dinas PU Provinsi sendiri maupun oleh Dinas PU Kabupaten/Kot a Menyediakan permintaan bantuan sumberdaya dan bantuan teknis yang diajukan oleh Dinas PU Provinsi dan atau Dinas PU Kabupaten/Kot a yang diajukan melalui Dinas PU Provinsi Memberikan pendampingan teknis dan manajemen yang diperlukan bagi Dinas PU Provinsi Melakukan supervisi dan pengawasan penggunaan bantuan dari Kementerian

CPENDAHULUAN Latar Belakang A.1 Tujuan & Sasaran A.2 Landasan Hukum A.3 Ruang Lingkup A.4 Definisi Umum A.5 Sistematika Penyajian A.6


3.

Kementeria n Pekerjaan Umum, khususnya Direktorat Pengemban gan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya (setelah melalui pendelegasi an)

Pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Pengembanga n Permukiman sebagai pejabat pengendali dan pengambil keputusan, serta melakukan koordinasi dengan BNPB maupun unit kerja lainnya di lingkungan Kementerian PU Personil atau staf yang menguasai pengelolaan infrastruktur permukiman yang akan memberikan asistensi teknis bagi Dinas Provinsi



PANDUAN TUGAS E

PENGENDALIAN F

PENUTUP G

1

PEDOMAN PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PASCABENCANANo. Nama Institusi Personil yang Terlibat Personil atau staf yang menguasai pengelolaan proyek Personil atau yang menguasai sistem pendataan Uraian Tugas dan Wewenang PU oleh Dinas PU Provinsi maupun Dinas PU Kabupaten/Kot a

Kementerian PU, Dinas PU Provinsi dan Dinas PU Kabupaten akan banyak berinteraksi dengan beberapa pihak lain dalam penyelenggaraan penyiapan infrastruktur permukiman di daerah bencana. Berikut ini adalah pihak-pihak lain yang secara erat akan berkaitan dengan ketiga institusi penyelenggara penyiapan infrastruktur permukiman di daerah bencana :No . 1. Nama Institusi Bentuk Keterkaitan dalam Penyiapan Infrastruktur Permukiman di Daerah Bencana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten/Kota

Pelaksana atau penyelenggara penyiapan infrastruktur permukiman menerima permintaan bantuan dan tugas dari BPBD Kabupaten/Kota Pelaksanaan penyiapan infrastruktur permukiman berada dalam koordinasi BPBD Kabupaten/Kota BPBD Kabupaten/Kota mensupervisi dan mengawasan pelaksanaan penyiapan infrastruktur permukiman Pelaksana penyiapan infrastruktur permukiman memberikan laporan kepada BPBD Kabupaten/Kota sesuai dgn ketentuan yg ada Penyiapan infrastruktur permukiman dilaksanakan sesuai dan berdasarkan rencana dan program penanggulangan bencana yang sudah disusun oleh BPBD Kabupaten/Kota Pelaksana penyiapan infrastruktur permukiman di tingkat provinsi menerima permintaan bantuan dan tugas dari BPBD Provinsi Pelaksanaan penyiapan infrastruktur permukiman di tingkat provinsi

2.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi

1

PEDOMAN PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PASCABENCANANo . Nama Institusi Bentuk Keterkaitan dalam Penyiapan Infrastruktur Permukiman di Daerah Bencana berada dalam koordinasi BPBD Provinsi Pelaksana penyiapan infrastruktur permukiman di tingkat provinsi memberikan laporan kepada BPBD Provinsi sesuai dengan ketentuan yang ada Penyiapan infrastruktur permukiman di tingkat provinsi dilaksanakan sesuai dan berdasarkan rencana dan program penanggulangan bencana yang sudah disusun oleh BPBD Provinsi Pelaksana penyiapan infrastruktur permukiman di tingkat pusat menerima permintaan bantuan dan tugas dari BNPB Pelaksanaan penyiapan infrastruktur permukiman di tingkat pusat berada dalam koordinasi BNPB Pelaksana penyiapan infrastruktur permukiman di tingkat pusat memberikan laporan kepada BNPB sesuai dengan ketentuan yg ada Penyiapan infrastruktur permukiman di tingkat pusat dilaksanakan sesuai dan berdasarkan rencana dan program penanggulangan bencana yang sudah disusun oleh BNPB Masyarakat setempat berhak menerima informasi mengenai pelaksanaan penyiapan infrastruktur permukiman Masyarakat setempat perlu didengarkan aspirasi dan pendapatnya mengenai infrastruktur permukiman yang akan disiapkan Masyarakat setempat sebaiknya dilibatkan sebagai subjek dalam penyiapan infrastruktur permukiman, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan serta pengoperasian dan pemeliharaan Membangun komunikasi dengan pemberi bantuan di lapangan agar upaya penanggulangan bencanaPENDAHULUAN Latar Belakang A.1 Tujuan & Sasaran A.2 Landasan Hukum A.3 Ruang Lingkup A.4 Definisi Umum A.5 Sistematika Penyajian A.6

3.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)




4.

Masyarakat di Lokasi Bencana

PANDUAN TUGAS E

PENGENDALIAN F

PENUTUP G

5.

Masyarakat dan Lembaga Swasta Pemberi Bantuan

1

PEDOMAN PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PASCABENCANANo . Nama Institusi Bentuk Keterkaitan dalam Penyiapan Infrastruktur Permukiman di Daerah Bencana dapat berjalan lebih efektif 6. Kementerian/Lem baga Pemerintah maupun Non Pemerintah Perlu melakukan sinkronisasi program dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah maupun Non Pemerintah Perlu menjaga sinergi dan koordinasi dalam pelaksanaan di lapangan dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah maupun Non Pemerintah

C/D

1. PROSEDUR PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN DI DAERAH BENCANA1. TANGGAP DARURATKondisi Tanggap Darurat Bencana: Yaitu, situasi dimana serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. Gempa dapat terjadi tanpa peringatan dini. Masa tanggap darurat gempa adalah sejak saat gempa terjadi dan kemudian dinyatakan usai oleh BMKG setempat hingga selesai seluruh kegiatan pencarian korban, pengungsian dan kegiatan lain pada masa tanggap darurat yang ditetapkan oleh

Kondisi Tanggap Darurat Bencana Gempa:

1

PEDOMAN PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PASCABENCANA BNPB/BPBD Kondisi Tanggap Darurat Bencana Tsunami: Tsunami terjadi dengan diawali oleh gempa bumi. Daerah yang rawan tsunami adalah daerah yang berada di sepanjang pantai dengan kejadian pusat gempa di laut. Setelah gempa terjadi, diperlukan waktu beberapa saat sebelum terjadi tsunami. BMKG adalah lembaga yang berwenang mengeluarkan peringatan potensi terjadinya tsunami di daerah. Masa tanggap darurat pada bencana tsunami adalah sejak terjadinya tsunami, kemudian pencarian korban dan pengungsian hingga dinyatakan selesai oleh BNPB/BPBD. Kondisi Tanggap Darurat Bencana Erupsi Gunung Berapi: Bencana erupsi gunung berapi biasanya sudah diawali dengan tanda-tanda permulaan akan terjadinya letusan dan dapat diprediksi sesuai dengan siklus letusan gunung berapi yang dimaksud. Kondisi tanggap darurat bencana erupsi gunung berapi adalah sejak terjadinya letusan, dan gunung berapi tersebut dinyatakan berada pada status awas oleh PVBMG sampai status siaga tersebut diturunkan menjadi waspada. Masa tanggap darurat akibat erupsi gunung berapi juga harus memperhatikan adanya banjir lahar dingin yang biasanya terjadi setelah erupsi akibat adanya curah hujan tinggi di puncak gunung. Status tanggap darurat ini ditetapkan oleh PVBMG Kondisi Tanggap Darurat Bencana Banjir Bandang Banjir bandang biasanya terjadi dengan cepat, dimana air yang terkumpul/tergenang mengalir dengan cepat menuju ke tempat yang lebih rendah. Akibatnya daerah yang dilalui oleh lairan tersebut akan menderita kerusakan besar dan biasanya juga mengakibatkan korban jiwa. Masa tanggap darurat akibat banjir bandang adalah sejak terjadinya bencana hingga kemudian dinyatakan selesai oleh BNPB/BPBD.

Prosedur berlaku pada tanggap darurat sesuai dengan definisi di atas. Penerapan status, rentang waktu dan aspek-aspek batasan lain ditetapkan oleh BPBD setempat dan atau lembaga yang berwenang (BMKG dan PVMKG). Pada masa tanggap darurat tersebut, menurut Perka BNPB No. 10 tahun 2008 tahapannya adalahdari mulai pembentukan tim reaksi cepat sampai pada

1

PEDOMAN PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PASCABENCANA penyediaan bantuan untuk para korban. Seluruh rangkaian kegiatan pada masa tanggap darurat dikoordinasikan oleh BNPB/BPBD, dimanaPENDAHULUAN Latar Belakang A.1 Tujuan & Sasaran A.2 Landasan Hukum A.3 Ruang Lingkup A.4 Definisi Umum A.5 Sistematika Penyajian A.6 CARA PENGGUNAAN SOP B ORGANISASI PELAKSANAAN C

penyelenggara sektor ke-PU-an akan berperan aktif sesuai tugas yang diberikan. Berikut ini rangkaian kegiatan pada masa tanggap darurat dan prosedur yang dibutuhkan terkait dengan penyiapan infrastruktur permukiman untuk mendukung pelaksanaan masa tanggap darurat tersebut. 1. Kondisi: Pembentukan Tim Ketika terjadi bencana, BPBD membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) yang terdiri atas berbagai orang dari berbagai instansi setempat, lembaga terkait, institusi militer dan kepolisian. 1. Berdasarkan Perka BNPB No. 10/2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat bencana, pada saat terjadi bencana, segera dibentuk tim yang tersusun atas personildari berbagai instasi dan lembaga tersebut yang sudah mengikuti pelatihan mengenai kebencanaan. Tim ini dibentuk oleh BNPN/BPBD 2. Dinas PU kemudian harus menyediakan sejumlah personel sesuai dengan kualifikasi yang diminta oleh BPBD untuk masuk dalam tim yang akan dibentuk sebagaimana disebutkan di atas 3. Tim yang dibentuk untuk setiap jenis bencana (gempa, tsunami, erupsi gunung berapi dan banjir bandang) pada umumnya sama, karena pada saat pelatihan, setiap personel harus mengerti tentang seluruh jenis bencana dan terutama bencana yang kerap/merupakan ancaman

Maka:

PROSEDUR PELAKSANAAN D Tanggap Darurat D.1 Rehabilitasi & D.2 Rekonstruksi _ PANDUAN TUGAS E PENGENDALIAN F PENUTUP G

1

PEDOMAN PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PASCABENCANA bagi daerah nya.

1. Kondisi:

Kajian Cepat Terhadap Lokasi, Kerusakan dan Sumber Daya Setelah terbentuk maka tim reaksi cepat (TRC) segera melakukan kajian atas lokasi, kondisi perikehidupan masyarakat serta tingkat kerusakan yang terjadi. Hasil dari kajian ini merupakan input bagi proses perencanaan dan koordinasi berikutnya sehingga penanganan pada tahap tanggap darurat dan tahap selanjutnya akan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Secara keseluruhan kajian tersebut mencakup kajian awal, kajian cepat, kajian gabungan, dan monitoring dan evaluasi, dimana outputnya digunakan pada situasi dan kebutuhan perencanaan yang berbeda-beda. Ilustrasi dari cakupan kajian tersebut dapat dilihat berikut ini. Personil Dinas PU yang berada dalam TRC ikut terlibat dalam kegiatan kajian ini. Agar keterlibatan personil Dinas PU dalam pelaksanaan kajian ini dapat lebih efektif dan kemudian memberikan manfaat maksimal bagi kepentingan penyiapan infrastruktur permukiman yang menjadi tugas Dinas PU atau Kementerian PU maka diperlukan pemahaman yang baik dari personil tersebut atas keseluruhan proses kajian ini.

1


Bahaya umum informasi kondisi dan situasi kerusakan & tindakan, penanganannya Kehidupan Kerusakan asi mengenaiuntuk Siapa,mendasarmengenai mendetil mengenai sesegera mungkin setelah kejadian jian Memberikan gambaran & perkembangan segara dipenuhi, kemungkinantujuan penanganan mendalam untuk memberikan Tahapharus penanganan bencana, hingga kebutuhandan sumberdaya ya Kajian kebutuhan Apa, mengetahui yang Tahap :1 4 3 2 Kajian Monitoring & : Kajian Permukiman Masyarakat Dimana Risiko Mendalam bencana Evaluasi tercapai Cepat Awal

S

1


DLingkup Kajian Kajian Awal Kajian awal dirancang untuk memberikan gambaran awal seluas mungkin. Informasi yang didapatkan menjadi pendekatan awal dalam menentukan jenis dan jumlah bantuan yang diperlukan selama tanggap darurat sesaat setelah bencana. Kajian awal umumnya dilakukan pada masa 24 72 jam setelah kejadian bencana, karena itu cakupannya dibatasi pada hal-hal yang mendasar saja. Analisis informasi eksisting dapat dilakukan melalui desk-study atau kajian lapangan. Kebutuhan informasi: 1. Lokasi kejadian bencana, karakteristik masyarakat yang menjadi korban bencana, pilihanpilihan penanganan terkait permukiman sementara. 2. Dimana konsentrasi kerusakan permukiman yang terjadi (prioritas penanganan). 3. Resiko-resiko bencana susulan/sekunder. 4. Bagaimana sumberdaya yang tersedia (SDM, SDA, peralatan, dana, dsb), dapat berdaya-guna dalam proses tanggap darurat. Kajian Cepat: Kajian cepat dilakukan untukPENDAHULUAN Latar Belakang A.1 Tujuan & Sasaran A.2 Landasan Hukum A.3 Ruang Lingkup A.4 Definisi Umum A.5 Sistematika Penyajian A.6




PANDUAN TUGAS E

PENGENDALIAN F

PENUTUP G

1

PEDOMAN PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PASCABENCANA menyediakan informasi mengenai kebutuhan mendasar, jenis-jenis penanganan, sumberdaya yang dibutuhkan, dan cakupan kerusakan permukiman. Kajian ini harus dapat menghasilkan informasi dasar, menentukan sasaran strategis, dan mengidentifikasi program-program yang dibutuhkan. Dari kajian ini juga ditentukan hal-hal apa yang membutuhkan kajian gabungan yang lebih mendalam untuk mendapatkan informasi lanjutan. Kajian cepat umumnya dilakukan pada masa satu minggu setelah kejadian bencana, dengan durasi normal satu minggu atau kurang Penting untuk memilih lokasi pengkajian yang tepat karena seringkali tidak seluruh lokasi dapat dikunjungi mengingat keterbatasan waktu. Kebutuhan informasi: 1. Profil masyarakat korban bencana dan proposi masyarakat yang menjadi korban. 2. Kemungkinankemungkinan permukiman sementara dan upaya rekonstruksi, serta dimana lokasinya. 3. Hal-hal yang menjadi ancaman dan permasalahan bagi korban bencana, dan kemungkinan upaya mitigasi/ penyelesaiannya. 4. Sumberdayasumberdaya apa saja (SDM, SDA, peralatan, dana, dsb)yang dibutuhkan dalam

2

PEDOMAN PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PASCABENCANA upaya penanganan. Perlu dilakukan kajian partisipatoris dalam bentuk wawancara tersetruktur dengan masyarakat korban bencana, untuk: 1. Mengidentifikasi kebutuhan terkait permukiman dan penghidupan. 2. Mengidentifikasi kapasitas dan sumberdaya masyarakat. 3. Mendiskusikan solusi dan prioritas. Setelah pengumpulan informasi Personil PU bersama TRC dan lembaga koordinasi melakukan: 1. Review dan analisa informasi yang dikumpulkan. 2. Menentukan kebijakan strategis. 3. Merencanakan program terkait permukiman sementara. Output yang dihasilkan : 1. Strategi permukiman sementara 2. Pendekatan penanganan Kajian Mendalam: Kajian mendalam dilakukan untuk menyediakan informasi yang belum sempat didapatkan atau informasi baru yang sifatnya lebih mendalam/ spesifik, setelah kebutuhankebutuhan mendasar korban bencana terpenuhi. Kajian mendalam dilakukan secara sektoral di bidang tertentu, tidak lagi dalam TRC tetapi masih dalam arahan lembaga koordinasi, dan menjadi dasar dalam penyusunan program rehabilitasi dan rekonstruksi. Kajian mendalam umumnya dilakukan pada masa satu bulan setelah kejadian bencana, dengan durasi bervariasi mulai dari

1

PEDOMAN PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PASCABENCANA beberapa hari hingga beberapa minggu atau bulan. Kebutuhan informasi: 1. Pendataan lokasi-lokasi permukiman sementara swadaya korban bencana. 2. Strategi alternatif yang mungkin dilakukan untuk mitigasi ancaman dan menyelesaikan permasalahan. 3. Kerusakan tiap-tiap bangunan, nilai kerugian, dan kebutuhan penanganan yang paling sesuai. Kajian Monitoring dan Evaluasi Merupakan kajian sistematis dan berkelanjutan untuk memahami perkembangan dan perubahan situasi pascabencana seiring waktu, sehingga dapat dilakukan analisis perkembangan program penanganan bencana hingga tercapainya tujuan program. Kajian monitoring dan evaluasi umumnya dilakukan pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi.PENDAHULUAN Latar Belakang A.1 Tujuan & Sasaran A.2 Landasan Hukum A.3 Ruang Lingkup A.4 Definisi Umum A.5 Sistematika Penyajian A.6




Dalam hal ini yang harus diperhatikan oleh Personil Dinas PU dalam TRC terkait dengan pelaksanaan kajian ini adalah :

Sebelumnya berkoordinasi dengan personil dari sektor lain dalam TRC untuk menyepakati struktur dan bentuk koordinasi, serta sistem manajemen data yang digunakan Menggunakan format, indikator, dan alat kajian yang umum digunakan untuk mempermudah komunikasi dengan pemangku kepentingan, dan untuk keperluan kajian lanjutan terutama pada tahap monitoring dan evaluasi. Mengumpulkan informasi mengenai kapasitas, sumberdaya, kerusakan, dan informasi lokal, kemudian sampaikan informasi tersebut secara berkala kepada lembaga koordinasi

PANDUAN TUGAS E

PENGENDALIAN F

PENUTUP G

1

PEDOMAN PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PASCABENCANA (BNPB/BPBD). Melibatkan pemangku kepentingan lokal yang lebih memahami situasi dan kondisi mengenai wilayah yang dikaji, atau jika memungkinkan dapat melibatkan sukarelawan dari masyarakat. Ini membuat proses pengkajian menjadi lebih efektif.

1. Kondisi:

Permintaan Bantuan ke Masing-Masing Sektor Setelah diketahui rumusan kebutuhan, tim reaksi cepat (TRC) meminta bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar ke masingmasing sektor, termasuk ke Dinas PU terkait dengan penyiapan infrastruktur permukiman Jenis bantuan khusus permukiman pada saat bencana: Gempa, tsunami, erupsi gunung berapi dan banjir bandang di perkotaan dan perdesaan peral atan berat untuk mem bersih kan jalur evaku asi dan lokasi pena mpun gan tenda tenda pena mpun gan saran a untuk penye diaan

1

PEDOMAN PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PASCABENCANA air bersih , toilet porta ble, temp at samp ah, pemb uatan salura n air kotor. Perso nil yg dapat mem bantu penga rahan pengu ngsi di lapan gan

Maka

Dinas PU Kab/Kota harus segera melakukan verifikasi terhadap permintaan tersebut dengan langkah-langkah sebagai berikut : 1. Setelah dilakukan identifikasi apa saja permintaan bantuan yang diterima, Dinas PU Kabupaten/Kota memeriksa ketersediaan dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut 2. Bila Dinas PU Kabupaten/Kota tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut, maka Dinas PU Kabupaten/ Kota mengajukan permintaan bantuan kepada Dinas PU Provinsi untuk membantu menyediakan berbagai kebutuhan yang tidak dapat disediakan oleh Dinas PU Kabupaten/Kota Ketidakmampuan Dinas PU Kabupaten/Kota tersebut dapat berupa: akibat bencana

1

PEDOMAN PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PASCABENCANA yang terjadi, seluruh kapasitas Dinas PU setempat tersebut lumpuh total; tidak ada sumber daya baik manusia maupun peralatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan yang diminta.

1. Bila dinas PU Provinsi tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut, maka Dinas PU Provinsi mengajukan permintaan pemenuhan kebutuhan kepada Kementerian PU Pusat. Ketidakmampuan Dinas PU Provinsi tersebut dapat berupa: akibat bencana yang terjadi, seluruh aktivitas di daerah tersebut lumpuh total; tidak ada sumber daya baik manusia maupun peralatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan yang diminta.

1. Memberikan informasi kepada tim reaksi cepat mengenai ketersediaan serta kapan bantuan akan diserahkan serta meminta pendampingan penyerahan bantuan dari tim reaksi cepat sebagaimana yang diamanatkan dalam PerKa BNPB No. 10/2008 2. Penyerahan bantuan: Proses penyerahan dari

2

PEDOMAN PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PASCABENCANA Kementerian PU Pusat: Kementerian PU pusat memberikan bantuan melalu Dinas PU Provinsi untuk kemudian diserahkan kepada Dinas PU kabupaten. Proses penyerahan dari Dinas PU provinsi:

Dinas PU Provinsi pusat memberikan bantuan kepada Dinas PU Kabupaten Proses penyerahan dari Dinas PU Kabupaten:

Dinas PU Kabupaten menyerahkan bantuan kepada TRC. Apabila bantuan berupa peralatan yang pengoperasiannya membutuhkan peralatan khusus, maka disertakan personil dari Dinas PU untuk mengoperasikannya. 1. Bantuan-bantuan yang harus disediakan oleh Dinas PU dalam rangka penyiapan infrastruktur permukiman, disamping peralatan dan personil adalah penyiapan jalur evakuasi, hunian serta infrastruktur pendukung permukiman, yang ditetapkan dan diminta oleh TRC

1. Darurat

Penyiapan Infrastruktur Permukiman Pada Masa Tanggap

Memperhatikan Perka BNPB No. 10/2008, maka penyiapan infrastruktur permukiman pada masa tanggap darurat yang harus dilaksanakan oleh Dinas PU Kab/Kota. Dinas PU Provinsi dan atau Kementerian PU setidaknya mencakup penyiapan jalur evakuasi yang akan digunakan menuju ke lokasi hunian darurat, penyiapan lokasi penampungan dan huniannya serta penyiapan infrastruktur. Pelaksanaan penyiapan infrastruktur permukiman tersebut mengacu pada prosedur-prosedur berikut. 1. Prosedur Penyiapan Jalur Evakuasi

2

PEDOMAN PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PASCABENCANA Kondisi: Jalur evakuasi adalah semua jalur jalan yang telah ditentukan (baik jalan untuk kendaraan maupun jalan setapak) menuju titik kumpul dan menuggu arahan dari Tim Reaksi Cepat (TRC). Jalur evakuasi biasanya sudah ditentukan oleh BPBD setempat dan disosialisasikan kepada masyarakat dan tercantum dalam rencana tata ruang setempat Maka: 1. Apabila belum ada jalur evakuasi yang telah ditentukan, maka tim reaksi cepat dapat segera menentukan jalur evakuasi menjauhi titik bencana ke lokasi yang lebih aman menggunakan jalur yang tersedia dengan persyaratan tertentu sebagaimana yang tertera di bawah ini. 2. Di perkotaan: Jalur evakuasi tersebut berupa jalan yang dapat dilalui kendaraan roda empat berpaspasan dan mampu menahan beban setara jalan kelas III. Kondisi tersebut diharapkan memudahkan angkutan missal (seperti truk) mengangkut pengungsi. Jalur penyelamatan terdiri jalur jalan formal (jalan kota/jalan raya) dan jalan-jalan tikus yang berada diantara bangunan yang biasa digunakan untuk memintas jarak jalur evakuasi dapat berupa jalan yang ada, selama cukup untuk dilalui oleh kendaraan roda empat. Apabila tidak terdapat jalan dengan kriteria tersebut,

D

1

PEDOMAN PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PASCABENCANA dapat diusahakan melalui jalan lain yang ada (jalan setapak/jalan lainnya) yang memungkinkan dilalui oleh kendaraan roda dua. 2. Terdapat beberapa titik kumpul di sepanjang jalur evakuasi untuk memudahkan pengangkutan pengungsi. Titik kumpul tersebut dilengkapi dengan penanda yang jelas, lengkap dengan peta jalur evakuasi secara lengkap dan rencana penyelematan. Apabila belum ada penentuan titik kumpul sehingga belum ada penanda dan peta jalur evakuasi, TRC segera menentukan titik kumpul dengan kriteria sebagai berikut: Mudah di capai Berada pada jalur evakuasi Memiliki luas yang cukup untuk menampung sekelompok orang Memiliki tempat untuk kendaraan berhenti sehingga tidak akan mengganggu jalur yang adaPANDUAN TUGAS E

PENDAHULUAN Latar Belakang A.1 Tujuan & Sasaran A.2 Landasan Hukum A.3 Ruang Lingkup A.4 Definisi Umum A.5 Sistematika Penyajian A.6




PENGENDALIAN F

PENUTUP G

1

PEDOMAN PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PASCABENCANA Membuat tanda darurat yang menandakan lokasi tersebut adalah titik kumpul

3. Bila ada jalur jalan yang terputus, tim melaporkannya untuk segera didatangkan alat berat, serta mencari alternatif jalur lain yang dapat dilewati Langkah-langkah untuk melaporkan jalur jalan yang terputus adalah: Personel yang menemukannya menggunakan alat komunikasi HT menghubungi pimpinan Melaporkan tentang kebutuhan alat berat, memberitahukan lokasi serta jalur alternatif sementara bila ada Pimpinan menghubungi dinas PU setempat apabila masih berfungsi atau PU provinsi untuk permintaan bantuan.

4. Untuk bencana gempa bumi

1

PEDOMAN PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PASCABENCANA Ada kemungkinan jalur rusak dan hancur serta terjadinya gempagempa susulan Pengungsi diarahkan menghindari jalur yang rusak dan sedapat mungkin selalu berada di area terbuka sampai frekuensi gempa menurun sesuai yang disampaikan oleh PVBMG Pengungsi melakukan evakuasi dengan berjalan kaki atau mengendarai kendaraan roda dua menuju titik kumpul terdekat Seluruh prosedur evakuasi berjalan sesuai dengan kerangka waktu yang dikeluarkan oleh TRC Penanganan Bencana dari BPBD 1. Untuk bencana tsunami Ada kemungkinan jalur rusak dan hancur serta terjadinya gempagempa susulan Pengungsi diarahkan menghindari jalur yang rusak dan sedapat mungkin selalu berada di area terbuka sampai frekuensi gempa menurun sesuai yang disampaikan oleh PV BMG Jalur evakuasi adalah semua jalur jalan yang ada (baik jalan untuk kendaraan maupun jalan setapak) menuju dataran yang lebih tinggi, menjauhi pantai, menuju titik kumpul dan menuggu arahan dari Tim Reaksi Cepat (TRC) Jalur evakuasi dapat berupa jalur vertical (menuju bangunanbangunan tinggi terdekat yang sudah ditetapkan sebagai bangunan aman tsunami) & jalur horizontal (menuju daerah yang lebih tinggi. Ketinggian 22 m di atas permukaan air, titik aman tsunami.) Jalur evakuasi yang berupa jalan formal hanya dapat digunakan

1

PEDOMAN PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PASCABENCANA pada awal saja (ketika gempa baru terjadi dan tsunami belum dimulai), ketika tsunami terjadi jalan formal tersebut dapat menjadi jalur air yang dapat mengancam jiwa, sehingga perlu dihindari. Penggunaan jalur tikur sangat dianjurkan karena sifatnya yang berliku-liku dapat menahan laju air Pengungsi melakukan evakuasi dengan berjalan kaki atau mengendarai kendaraan roda dua menuju titik tertinggi yang terdekat dengan tempat tinggalnya Seluruh prosedur evakuasi berjalan sesuai dengan kerangka waktu yang dikeluarkan oleh TRC Penanganan Bencana dari BPBD sesuai dengan arahan BKMG tentang status tusnami 1. Untuk bencana letusan gunung berapi Lokasi aman pada bencana gunung berapi adalah menjauhi ring 1 (lokasi terdekat dengan gunung berapi). Radius setiap ring sudah ditentukan sebelumnya oleh BPBD setempat. Jalur evakuasi diusahakan tidak terkena oleh material yang berjatuhan dari letusan tersebut Pengungsi melakukan evakuasi dengan berjalan kaki atau mengendarai kendaraan roda dua menuju titik kumpul terdekat Seluruh prosedur evakuasi berjalan sesuai dengan kerangka waktu yang dikeluarkan oleh TRC Penanganan Bencana dari BPBD berdasarkan arahan dari PV BMG

9. Untuk bencana Banjir Bandang Jalur evakuasi merupakan jalur yang menjauhi dataran rendah dan aliran sungai, diupayakan berupa jalur yang bukan berupa jalur lurus,

1

PEDOMAN PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PASCABENCANA untuk menghambat aliran air Pengungsi melakukan evakuasi dengan berjalan kaki atau mengendarai kendaraan roda dua menuju titik kumpul terdekat Seluruh prosedur evakuasi berjalan sesuai dengan kerangka waktu yang dikeluarkan oleh TRC Penanganan Bencana dari BPBD

DPENDAHULUAN Latar Belakang A.1 Tujuan & Sasaran A.2 Landasan Hukum A.3 Ruang Lingkup A.4 Definisi Umum A.5 Sistematika Penyajian A.6 CARA PENGGUNAAN SOP B

ORGANISASI PELAKSANAAN C PROSEDUR PELAKSANAAN D Tanggap Darurat D.1 Rehabilitasi & D.2 Rekonstruksi _ PANDUAN TUGAS E PENGENDALIAN F PENUTUP Gambar D.1 Peta Jalur Evakuasi

1. Prosedur Penyiapan Tempat Penampungan Sementara Dan Infrastruktur Pendukung

Kondisi:

kegiatan untuk menampung korban bencana dalam jangka waktu tertentu, dengan menggunakan bangunan yang telah ada atau tempat berlindung yang dapat dibuat dengan cepat seperti tenda, gubuk darurat, dan sebagainya.

1

PEDOMAN PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PASCABENCANA Prosedur penyiapan tempat penampungan sementara dan infrastruktur perndukungnya sama untuk keempat jenis bencana baik di kawasan perdesaan dan perkotaan.

Tujuan:

Menyelamatkan atau mengamankan pengungsi dengan menjauhkannya dari tempat bencana yang dianggap berbahaya, ketempat yang aman agar dapat memudahkan pemberian bantuan dan pertolongan secara menyeluruh dan terpadu tanpa menimbulkan kesulitan baru yang sukar diatasi. 1. Sasaran utama operasi pengungsian ialah memindahkan penduduk (termasuk yang luka/sakit) dari daerah bencana ke tempat lain yang sudah disiapkan 2. Berusaha memperkecil kemungkinan terjadinya korban atau resiko baik fisik, material maupun spiritual ditempat terjadinya bencana dan pada saat pelaksanaan pengungsian menuju ke penampungan sementara

Sasaran

Prioritas

Yang pertama-tama harus dilakukan ialah memindahkan orang-orang yang luka berat atau pasien-pasien yang memerlukan perawatan lebih lanjut ke Rumah Sakit terdekat atau Rumah Sakit Rujukan. Membantu meyakinkan penduduk bahwa demi keselamatan mereka harus diungsikan ketempat yang

Maka langkahlangkah penyiapannya adalah :

1

PEDOMAN PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PASCABENCANA lebih aman ; Menyiapkan suatu bentuk atau sistem transportasi yang tepat bagi penduduk yang diungsikan ; Membantu menyiapkan persediaan dan memberikan makanan, minuman dan keperluan lain yang cukup untuk penduduk yang akan diungsikan selamam dalam perjalanan sampai ke tempat penampungan sementara ; Membantu menyiapkan obatobatan dan memberikan perawatan medis selama dalam perjalanan Membantu pencatatan nama-nama penduduk yang diungsikan termasuk yang luka, sakit dan meninggal dunia Membantu petugas keamanan setempat dalam melindungi harta milik dan barang-barang kebutuhan hidup penduduk yang diungsikan Sesampai di tempat tujuan para pengungsi hendaklah diserah terimakan secara baik kepada pengurus penampungan sementara atau darurat untuk penanganan lebih lanjut Menyediakan tenda, prasarana dan sarana serta peralatan sesuai dengan kebutuhan yang sudah ditetapkan oleh TRC Menyediakan seluruh transportasi sendiri untuk mengangkut tenda, prasarana dan sarana serta peralatan Menyediakan personil yang berkompeten untuk mendirikan atau memasang tenda, prasarana dan sarana serta peralatan Melibatkan masyarakat korban bencana dalam penyediaan hunian dan prasarana dan sarananya Penanggungjawab penyediaan penampungan sementara ini harus

D

3

PEDOMAN PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PASCABENCANA selalu melapor dan berkoordinasi dengan BPBD atau personil yang ditunjuk sebagai komandan di lokasi Persyaratan penampungan sementara 1. Prosedur Pemilihan tempat meliputi: Memilih lokasi penampungan yang berada di daerah yang bebas dari seluruh ancaman yang berpotensi terhadap gangguan keamanan baik internal maupun external; Memilih lokasih yang jauh dari daerah rawan bencana; Memilih lokasi dengan hak penggunaan lahan yang memiliki keabsahan yang jelas; diutamakan hasil dari koordinasi dengan pemerintah setempat; Memilih lokasi dengan akses jalan yang mudah; Memilih lokasi yang dekat dengan sumber mata air, sehubungan dengan kegiatan memasak dan MCK Memilih lokasi yang dekat dengan sarana-sarana pelayanan sosial termasuk pelayanan kesehatan, olahraga, sekolah dan tempat beribadah atau dapat disediakan secara memadaiPENDAHULUAN Latar Belakang A.1 Tujuan & Sasaran A.2 Landasan Hukum A.3 Ruang Lingkup A.4 Definisi Umum A.5 Sistematika Penyajian A.6




1. Penampungan harus dapat meliputi kebutuhan ruangan : Posko Pos Pelayanan Komunikasi Pos Dapur Umum Pos Watsan Pos TMS Pos PSP Pos Humas dan Komunikasi Pos Relief dan Distribusi

PANDUAN TUGAS E

PENGENDALIAN F

PENUTUP

1. Jenis penampungan Sementara Untuk menampung korban bencana diperlukan tempat penampungan

1

PEDOMAN PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PASCABENCANA sementara berupa: Bangunan yang sudah tersedia yang bisa dimanfaatkan Contoh : gereja, masjid, sekolahan, balai desa, gudang Tenda ( penampungan darurat yang paling praktis ) Contoh : tenda pleton, tenda regu, tenda keluarga, tenda pesta Mendirikan bangunan dari bahan seadanya/bahan yang banyak terdapat di lokasi, contoh: kayu, dahan , ranting, pelepah kelapa dan lain-lain

Persyaratan dan Prosedur penyiapan Infrastruktur pendukung:

Infrastruktur yang harus ada adalah air bersih, sanitasi, aksesibilitas dengan persyaratan antara lain: 1. Air Bersih. Diberikan dalam bentuk air yang kualitasnya memadai untuk kebersihan pribadi maupun rumah tangga tanpa menyebabkan risiko yang berarti terhadap kesehatan. Bantuan air bersih diberikan dalam bentuk sumber air beserta peralatannya. Bantuan air bersih diberikan sejumlah 7 liter pada tiga hari pertama, selanjutnya 15 liter per orang per hari. Jarak terjauh tempat penampungan sementara dengan jamban keluarga adalah 50 meter. Jarak terjauh sumber air dari tempat penampungan sementara dengan titik air terdekat adalah 500 meter

Prosedur penyiapan infrastruktur air bersih Menentukan sumber air terdekat, apakah dari mata air, air tanah, air

1

PEDOMAN PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PASCABENCANA permukaan, atau air hujan, atau tidak ada sama sekali Menyediakan Bak Penampungan (untuk menampung air yang berasal dari mobil tanki) Menyediakan bak penampung air hujan Mobil tanki yang datang secara berkala

1. Bantuan Air Minum Diberikan dalam bentuk air yang dapat diminum langsung atau air yang memenuhi persyaratan kesehatan untuk dapat diminum Bantuan air minum diberikan sejumlah 2.5 liter per orang per hari Rasa air minum dapat diterima dan kualitasnya cukup memadai untuk diminum tanpa menyebabkan resiko kesehatan. Air minum diberikan dalam bentuk jadi sampai terbentuk dapur umum Penyedian air minum adalah dengan memberikan air kemasan atau mengemas air minum yang didatangkan dari daerah aman kedalam kemasan-kemasan kecil siap minum (dalam kantung plastik) 1. Bantuan Sanitasi Diberikan dalam bentuk pelayanan kebersihan dan kesehatan lingkungan yang berkaitan dengan

Prosedur penyiapan air minum:

1

PEDOMAN PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PASCABENCANA saluran air (drainase), pengelolaan limbah cair dan limbah padat, pengendalian vektor, serta pembuangan tinja Sebuah tempat sampah berukuran 100 liter untuk 10 keluarga, atau barang lain dengan jumlah yang setara Penyemprotan vektor dilakukan sesuai kebutuhan Satu jamban keluarga digunakan maksimal untuk 20 orang Jarak jamban keluarga dan penampung kotoran sekurangkurangnya 30 meter dari sumber air bawah tanah Dasar penampung kotoran sedekatdekatnya 1,5 meter di atas air tanah. Pembuangan limbah cair dari jamban keluarga tidak merembes ke sumber air manapun, baik sumur maupun mata air lainnya, sungai, dan sebagainya Satu tempat yang dipergunakan untuk mencuci pakaian dan peralatan rumah tangga, paling banyak dipakai untuk 100 orang Menentukan lokasi yang dekat dengan tempat penampungan Menggunakan mobil MCK apabila tersedia prasarana jalan yang memadai Membangun MCK darurat sebagai berikut: Apabila sudah terdapat kakus jongkok dari semen, cukup membuat lubang penampungan dan penutup yang menggunakan material yang terdapat di lokasi Apabila belum ada kakus jongkok, dapat dibuat MCK sederhana berupa lubang

D

Prosedur penyiapan infrastruktur sanitasi:

1

PEDOMAN PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PASCABENCANA dengan saluran menuju kepenampungan serta penutup darurat yang terbuat dari material yang ada di lokasi Mendatangkan kakus portablePENDAHULUAN Latar Belakang A.1 Tujuan & Sasaran A.2 Landasan Hukum A.3 Ruang Lingkup A.4 Definisi Umum A.5 Sistematika Penyajian A.6

Untuk sarana cuci, dapat menggunakan air permukaan yang ada Selain itu juga dapat membangun penampungan air yang ditinggikan dengan disambungkan pada pipa berkeran sebagai sarana cuci dan mengambil air 1. Jalan sebagai aksesibilitas menuju dan keluar dari tempat penampungan


Jalan tersebut menghubungkan tempat penampungan ke fasilitas lainnya disekitarnya Jalan tersebut terhubung ke jalan utama (kota/desa) Jalan tersebut dalam kondisi baik dapat dilalui kendaraan roda empat Meratakan dan membersihkan jalur yang akan dijadikan jalan (setapak maupun jalan akses) Melakukan perkerasan, terutama pada bagian-bagian yang mudah terendam/berlumpur pada saat hujan dengan menggunakan batuan kecil/pasir



Prosedur Pembuatan Jalan

PANDUAN TUGAS E

PENGENDALIAN F

PENUTUP

1


1


1. pembangunan Hunian Sementara Kondisi: Setelah seluruh pengungsi aman dalam tempat penampungan, sementara kerusakan yang terjadi cukup besar sehingga membutuhkan waktu untuk mengembalikan kondisinya, tim menyiapkan hunian sementara yang dapat digunakan lebih lama dan lebih layak daripada tempat penampungan Prosedur penyiapan tempat

1

PEDOMAN PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PASCABENCANA penampungan sementara dan infrastruktur perndukungnya sama untuk ketiga jenis bencana baik di kawasan perdesaan dan perkotaan dengan beberapa pengecualian atau tambahan yang dituliskan di bawah. Tujuan: Menyediakan tempat tinggal yang aman, sehat, dan layak bagi pengungsi selama menunggu proses pembersihan lahan, penyediaan hunian baru atau perbaikan rumah yang rusak terkena bencana Memastikan partisipasi masyarakat, terutama yang menjadi korban bencana, dalam seluruh proses kegiatan. Jika memungkinkan melibatkan sektor privat (organisasi non pemerintah, badan donor, dsb). Setelah partisipasi dipastikan, selanjutnya adalah menentukan korban bencana yang memerlukan huntara dan mana yang dapat menampung korban bencana. Menentukan model hunian sementara seperti apa yang aman dan sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan dengan melibatkan semua pihak, beberapa pilihannya adalah: Huntara terpusat dibangun diatas lahan komunal/negara Huntara terpusat dibangun diatas lahan pribadi Huntara tunggal diatas lahan pribadi Menempati rumah warga yang tidak rusak

DPENDAHULUAN Latar Belakang A.1 Tujuan & Sasaran A.2 Landasan Hukum A.3 Ruang Lingkup A.4 Definisi Umum A.5 Sistematika Penyajian A.6

Maka langkahlangkah penyiapan hunian darurat adalah :




PANDUAN TUGAS E

PENGENDALIAN F

PENUTUP

Melakukan survey kemungkinan lokasi-lokasi pembangunan huntara

2

PEDOMAN PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PASCABENCANA bersama masyarakat. Hal yang harus diperhatikan adalah: Status kepemilikan lahan Lokasi aman dari risiko bencana Aksesibilitas lokasi

Memfasilitasi kesepakatan antara pemilik lahan dengan penghuni huntara untuk mencegah konflik di kemudian hari Melakukan perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat dan sektor privat, meliputi: Tenaga kerja dan pengupahannya Material yang digunakan dan pengadaannya Dukungan teknis dan non teknis yang diperlukan

Menentukan sistem koordinasi dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan , meliputi: Jadwal pelaksanaan Skenario koordinasi Pola bagi peran antara pemangku kepentingan

Melakukan pendampingan dan pengawasan pembangunan huntara, memastikan kualitas bangunan layak dan memenuhi persyaratan hunian sementara ; Mempersiapkan infrastruktur pendukung permukiman, dan sistem pengelolaannya.

3

PEDOMAN PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PASCABENCANA Persyaratan penampungan sementaara Pemilihan tempat meliputi: Lokasi penampungan seharusnya berada didaerah yang bebas dari seluruh ancaman yang berpotensi terhadap gangguan keamanan baik internal maupun external; Jauh dari lokasi daerah rawan bencana; Hak penggunaan lahan seharusnya memiliki keabsahan yang jelas; diutamakan hasil dari koordinasi dengan pemerintah setempat; Memiliki akses jalan yang mudah; Dekat dengan sumber mata air, sehubungan dengan kegiatan memasak dan MCK Dekat dengan sarana-sarana pelayanan sosial termasuk pelayanan kesehatan, olahraga, sekolah dan tempat beribadah atau dapat disediakan secara memadai 1. Sistem Penyediaan Air bersih, meliputi: Ekstraksi dari sumber dan perlindungan sumber Menyediakan sistem pengolahan air baku Tanki penyimpanan, sistem penyaluran, dan titik-titik keran Kapasitas standar adalah 20 liter air/orang/hari Jarak terjauh hunian dengan titik air terdekat adalah 500 meter Dapat mengakomodir kebutuhan penghuni di lokasi tersebut dalam jangka waktu yang cukup panjang, tanpa perawatan yang berlebihan. (sekitar 6 bulan atau lebih) sampa dengan tahap relokasi (apabila diperlukan)

D

Persyaratan Infrastruktur pendukung:

4

PEDOMAN PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PASCABENCANA 1. Sistem Sanitasi Diberikan dalam bentuk pelayanan kebersihan dan kesehatan lingkungan yang berkaitan dengan saluran air (drainase), pengelolaan limbah cair dan limbah padat, pengendalian vektor, serta pembuangan tinja Sebuah tempat sampah berukuran 100 liter untuk 10 keluarga, atau barang lain dengan jumlah yang setara Penyemprotan vektor dilakukan sesuai kebutuhan Satu jamban keluarga digunakan maksimal untuk 20 orang Jarak jamban keluarga dan penampung kotoran sekurangkurangnya 30 meter dari sumber air bawah tanah Dasar penampung kotoran sedekatdekatnya 1,5 meter di atas air tanah. Pembuangan limbah cair dari jamban keluarga tidak merembes ke sumber air manapun, baik sumur maupun mata air lainnya, sungai, dan sebagainya Satu tempat yang dipergunakan untuk mencuci pakaian dan peralatan rumah tangga, paling banyak dipakai untuk 100 orang 1. Jalan sebagai aksesibilitas menuju dan keluar dari hunian sementara Jalan tersebut menghubungkan tempat penampungan ke fasilitas lainnya disekitarnya Jalan tersebut terhubung ke jalan utama (kota/desa) Jalan tersebut dalam kondisi baik dapat dilalui kendaraan roda empatPENUTUP

PENDAHULUAN Latar Belakang A.1 Tujuan & Sasaran A.2 Landasan Hukum A.3 Ruang Lingkup A.4 Definisi Umum A.5 Sistematika Penyajian A.6




PANDUAN TUGAS E

PENGENDALIAN F

5

PEDOMAN PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PASCABENCANA 1. Fasilitas Publik, meliputi Sarana peribadatan Sarana sosial 1. Penerangan

1. Sosialisasi dan Pelibatan Masyarakat Kondisi: Sosialisasi tanggap darurat bencana memberikan informasi mengenai kejadian bencana yang sedang berlangsung, hal-hal penting yang harus dilakukan, jaminan keamanan, serta permintaan untuk mengikuti langkah-langkah pengungsian Tujuan: dimengerti dan dipahaminya secara utuh tentang konsep-konsep, prinsip prosedur, kebijakan dan tahapan-tahapan tanggap darurat penanganan bencana yang sedang dilakukan Sasaran Masyarakat pengungsi dapat mengikuti seluruh prosedur evakuasi dengan lancer sehingga dapat meminimalisir jumlah korban Langkahlangkah Gunakan pertemuan-pertemuan formal maupun informal yang telah ada di masyarakat Manfaatkan setiap kesempatan ketika bertemu dengan sekumpulan masyarakat seperti: tenda pengungsian, atau tempat-tempat berkumpul masyarakat lainnya untuk penyebarluasan tahapan tanggap darurat secara informal. Undangan pertemuan dengan masyarakat menggunakan cara-cara yang lazim dilakukan (seperti: menggunakan kenthongan, diumumkan melalui masjid, gereja atau media lainnya). Bila menggunakan undangan tertulis,

1

PEDOMAN PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PASCABENCANA usahakan undangan tersebut juga di tempel di papan-papan informasi sehingga setiap orang merasa berhak juga untuk hadir. Tidak boleh melakukan pertemuan sosialisasi hanya dengan kelompok dari kalangan tertentu saja atau sengaja tidak melakukan sosialisasi pada kelompok tertentu, Gunakan bahasa yang sederhana dan dimengerti masyarakat. Informasi jangan hanya sekedar disampaikan begitu saja, tetapi perlu diberikan pemahaman kepada masyarakat tentang informasi tersebut. Dalam penyampaian informasi kepada masyarakat gunakan simbolsimbol, jargon atau pepatah yang ada dimasyarakat sehingga mudah untuk diingat.ORGANISASI PELAKSANAAN C CARA PENGGUNAAN SOP B PENDAHULUAN Latar Belakang A.1 Tujuan & Sasaran A.2 Landasan Hukum A.3 Ruang Lingkup A.4 Definisi Umum A.5 Sistematika Penyajian A.6

D

Pelaksanaan sosialisasi

Menghitung sosialisasi

jumlah

peserta


Mempersiapkan materi sosialisasi Menyebarkan undangan Mempersiapkan nara sumber Melakukan materi sosialisasi Pemahaman Pemahaman kebencanan mengenai mengenai bencana tahapan

Materi Sosialisasi

yang sedang terjadi

PANDUAN TUGAS E

Pemahaman mengenai hal-hal yang harus bencana bencana dilakukan (pada ketika saat tejadi kejadianPENGENDALIAN F

PENUTUP

1


2


1. REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI BIDANG INFRASTRUKTUR PERMUKIMANDefinisi Umum Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rehabilitasi: Adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana. Rehabilitasi dilakukan melalui kegiatan: a) perbaikan lingkungan daerah bencana; b) perbaikan prasarana dan sarana umum; c) pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat; d) pemulihan sosial psikologis; e) pelayanan kesehatan; f) rekonsiliasi dan resolusi konflik; g) pemulihan sosial ekonomi budaya; h) pemulihan keamanan dan ketertiban; i) pemulihan fungsi pemerintahan; dan j) pemulihan fungsi pelayanan publik. Rekonstruksi: Adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah

1

PEDOMAN PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PASCABENCANA pascabencana. Kondisi dimana seluruh bencana dinyatakan telah usai dan segala aspek pelayanan, prasarana, sarana, dan kelembagaan yang rusak pada saat bencana diperbaiki dan dipulihkan kembali. Kondisi tersebut secara umum sama untuk bencana gempa, tsunami maupun erupsi gunung berapi Tujuan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi 1. Membangun kesepahaman dan komitmen semua pihak. 2. Menyelaraskan seluruh kegiatan perencanaan pascabencana yang disusun oleh pemerintah pusat, dan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang terkena bencana 3. Menyesuaikan perencanaan yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); 4. Memaduserasikan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dengan perencanaan tahunan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Pusat dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 5. Memberikan gambaran yang jelas kepada pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan serta sebagai alat bantu dalam pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian atas kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi 6. Mengidentifikasi sistem dan mekanisme mobilisasi pendanaan dari sumber APBN, APBD Provinsi,

1

PEDOMAN PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PASCABENCANA dan APBD Kabupaten/Kota dan masyarakat secara efi sien, efektif, transparan, partisipatif dan akuntabel, sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance).

DPENDAHULUAN Latar Belakang A.1 Tujuan & Sasaran A.2 Landasan Hukum A.3 Ruang Lingkup A.4 Definisi Umum A.5 Sistematika Penyajian A.6 CARA PENGGUNAAN SOP

Prosedur berlaku pada rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan definisi di atas. Penerapan status, rentang waktu dan aspek-aspek batasan lain ditetapkan oleh BPBD setempat dan atau lembaga yang berwenang (BMKG dan PVMKG). Pada masa tersebut, tahapan yang ada diatur menurut Perka BNPB No. 11 tahun 2008

1.

Sosialisasi dan Koordinasi Program

B ORGANISASI PELAKSANAAN

Kondisi:

Sosialisasi rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan sampai kepada masyarakat desa yang terkena bencana. Masyarakat yang terkena dampak bencana mengerti bahwa tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi adalah untuk perbaikan tingkat kehidupannya yang rusak oleh bencana. Masyarakat mengerti bahwa kegiatan tersebut membutuhkan pendataan yang akurat, dan diharapkan masyarakat pengungsi dapat berperan aktif dengan meberikan data yang benar dan akurat serta proaktif membantu petugas sehingga seluruh kebutuha data dapat terpenuhi dengan baik. Begitu pula pada masa pelaksanaannya, masyarakat dapat turut serta aktif bergotong royong melakukan rekonstruksi sehingga proses perbaikannya dapat berjalan lancar dan cepat

C PROSEDUR PELAKSANAAN D

Tujuan:

Tanggap Darurat D.1 Rehabilitasi & D.2 Rekonstruksi _ PANDUAN TUGAS E

Sasaran

PENGENDALIAN F PENUTUP

2

PEDOMAN PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PASCABENCANA Pelaksana Tim yang terdiri atas anggota Dinas PU Kabupaten yang pernah mengikuti pelatihan kebencanaan, dan atau pernah terlibat sebagai Tim Reaksi Cepat pada masa tanggap darurat. Tim didampingi oleh anggota Komite Permukiman Kabupaten/Kota yangberasal dari instansi Dinas PU.

Langkahlangkah

1. Tim Penyiapan Infrastruktur Permukiman pada masa Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Tim RR) membentuk Fasilitastor Perumahan (Fasrum) di tingkat desa. Fasrum terdiri dari penduduk setempat/ penduduk lokal yang memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai Tugas Fasrum adalah mendampin gi masyarakat pada masa konstruksi

1. Tim RR dan Fasrum mengundang perwakilan warga ditingkat kelurahan/desa untuk menghadiri acara rembug

1

PEDOMAN PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PASCABENCANA warga 2. Tim RR menjelaskan tentang masa rehabilitasi dan rekonstruksi serta apa saja yang harus dilakukan untuk penyiapan infrastruktur permukiman 3. Fasrum memaparkan kebutuhan pelasanaan inventarisasi dan penilaian kerusakan sampai dengan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstrukis yang sangat membutuhkan kerja sama masyarakat 4. Pembentukan Tim Survey Swadaya untuk melaksanakan survey kebutuhan perbaikan Pelaksanaan sosialisasi Dalam pelaksanaan sosiliasasi langkahlangkah yang dilakukan adalah: Materi Sosialisasi Mempersiapkan materi sosialisasi Menyebarkan undangan Mempersiapkan nara sumber Melakukan sosialisasi Pemahaman mengenai kondisi pasca bencana Pentingnya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca

1

PEDOMAN PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PASCABENCANA bencana Pemahaman mengenai kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi serta apa saja yang dibutuhkan dari masrakat penghuninya. Penyepakatan program-program rehabilitasi dan rekontsruksi yang akan dilaksanakan


1. Kondisi:

Inventarisasi dan penilaian kerusakan Invetarisasi dan penilaian kerusakan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Tim Komite Permukiman kota/kabupaten yang merupakan panitia ad hoc yang dibentuk dalam rangka memadukan dan mengkoordinasikan pelaksanaan proyek rehabilitasi dan rekonstruksi. Komite ini berbentuk dewan, jadi proses pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif, dimana ketua sendiri tidak berhak mengambil keputusan, dan beranggotakan jumlah anggota yang ganjil sehingga masih terbuka kemungkinan dalam kondisi yang terpaksa dapat dilakukan pengambilan keputusan melalui suara terbanyak.

CARA PENGGUNAAN SOP B ORGANISASI PELAKSANAAN C PROSEDUR PELAKSANAAN D Tanggap Darurat D.1 Rehabilitasi & D.2 Rekonstruksi _ PANDUAN TUGAS E PENGENDALIAN F PENUTUP

Pelaksana

1) Inventarisasi dan identifikasi tingkat kerusakan/kerugian bencana dilakukan oleh BNPB dan/atau BPBD dan/atau unsur-unsur lain yang dikoordinasikan oleh BNPB dan/atau BPBD 2) Verifikasi atas hasil inventarisasi dan identifikasi kerusakan/ kerugian dapat dilakukan oleh BNPB dan/atau BPBD oleh karena adanya usulan, masukan, sanggahan dari

1

PEDOMAN PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PASCABENCANA masyarakat maupun karena timbulnya bencana susulan dan hal lain yang relevan 3) Inventarisasi, identifikasi kerusakan/kerugian atau verifikasi atas hasilnya dilakukan pada pelaksanaan rapid assessment tahap tanggap darurat dan atau rehabilitasi Langkahlangkah Tidak ada prosedur khusus pada tahapan ini, karena semuanya dilakukan oleh tim lain di luar tim penyiapan infrastruktur permukiman ini. Tim penyiapan infrastruktur permukiman menerima hasil invetasirasi dan pendataan untuk kemudian ditindaklanjuti menjadi suatu program.

1. Kondisi:

Perencanaan penanganan dan penetapan prioritas Penyusunan dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RENAKSI) dilaksanakan pada akhir masa tanggap darurat dan masa pemulihan awal dengan memperhatikan: Hasil pengkajian kebutuhan pasca bencana; Penentuan prioritas; Pengalokasian sumberdaya dan waktu pelaksanaan; Dokumen rencana kerja pemerintah baik pusat maupun daerah; dan Dokumen perencanaan pembangunan terkait lainnya;

Pelaksana

1) Lembaga penanggungjawab pelaksanaan rehabilitasi dan rekontruksi adalah BNPB di tingkat nasional dan atau BPBD di Provinsi/Kab/Kota di tingkat daerah

1

PEDOMAN PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PASCABENCANA 2) Apabila dipandang perlu dapat dibentuk lembaga koordinatif yang bersifat adhoc atau bersifat sementara yang fungsinya membantu BNPB/BPBD dan ditetapkan dengan keputusan Kepala BNPB dan atau Kepala BPBD atas nama Presiden dan atau Gubernur/Bupati/Walikota untuk jangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun Langkahlangkah Tidak ada prosedur khusus pada tahapan ini, karena semuanya dilakukan oleh lembaga BPBD di bantu oleh lembaga koordinatif Tim penyiapan infrastruktur permukiman menerima hasil invetasirasi dan pendataan untuk kemudian ditindaklanjuti menjadi suatu program.



1.

Mobilisasi sumber daya


Kondisi:

Mobilisasi sumberdaya yang meliputi sumberdaya manusia, peralatan, material dan dana dilakukan dengan mempertimbangkan sumberdaya yang tersedia. Sumberdaya manusia yang memahami dan mempunyai ketrampilan secara profesional sangat diperlukan dalam semua proses dan kegiatan rehabilitasi pascabencana. Sumberdaya yang berupa peralatan, material dan dana disediakan dan siap dialokasikan untuk menunjang proses rehabilitasi


PANDUAN TUGAS E

PENGENDALIAN F

Langkahlangkah dalam mobilisasi sumber daya

Dinas PU Kab/Kota/Provinsi dan atau Kementerian PU dalam menyediakan simberdaya sebagaimana diminta oleh BPBD yang tertuang dalam rencana aksi yang ada mengacu pada langkah-langkah

PENUTUP

1

PEDOMAN PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PASCABENCANA berikut : 1) Melakukan seleksi terhadap sumberdaya manusia yang sesuai dengan kebutuhan. Sumber daya manusia yang dibutuhkan dari instansi PU adalah tenaga yang memiliki perhatian terhadap bencana alam atau berada pada bidang tersebut 2) Menyusun panduan-panduan terkait proses rehabilitasi dan rekonstruksi 3) Rekruitmen tenaga ahli pendamping (konsultan teknis) maupun fasilitator teknis & sosial, dan training, dengan prosedur: Menentukan keahlian/bidang tenaga ahli pendamping maupun fasilitator Mengumumkan secara terbuka melalui media lokal mengenai kebutuhan tenaga ahli pendamping maupun fasilitator Dalam pengumuman tersebut dicantumkan bidang keahlian yang dibutuhkan, jenjang pendidikan yang diharapkan, waktu kerja, serta persyaratan lainnya yang dibutuhkan Dilakukan proses seleksi terhadap para pelamar yang masuk untuk untuk melihat kesesuaian atau tidaknya antara individu, pekerjaan, organisasi, dan lingkungan. Untuk mendapatkan informasi mengenai pelamar pada seleksi dibutuhkan langkah-langkah sebagai berikut: penerimaan surat lamaran, penyelenggaraan ujian, wawancara seleksi, pengecekan latar belakang pelamar dan surat-suratPENUTUP





PANDUAN TUGAS E

PENGENDALIAN F

2

PEDOMAN PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PASCABENCANA referensinya evaluasi kesehatan Melakukan pelatihan-pelatihan terhadap tenaga-tenaga tersebut

1) Penyiapan peralatan Prosedur: Peralatan yang merupakan bantuan dari kementerian PU dan atau instansi PU datang dengan tenaga ahli untuk mengoperasikanya Menentukan peralatan apa saja yang dibutuhkan Memobilisasi peralatan menuju ke lokasi menggunakan sarana transportasi yang ada

1) Pengadaan material: pabrikan, lokal, alam. Prosedur: Pemilihan material yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi bencana yang terjadi dan lokasi bencana. Untuk bencana di perdesan dapat menggunakan material alam dan lokal mengingat sulitnya aksesibilitas ke lokasi Untuk bencana di perkotaan dapat mempergunakan material pabrikan, selama pabriknya lokasinya cukup dekat dan tidak terkena dampak bencana Material yang dipilih adalah material yang ramah lingkungan, tahan gempa, ringan namun cukup kuat Menentukan peralatan apa saja yang dibutuhkan Memobilisasi peralatan menuju ke lokasi menggunakan sarana transportasi yang ada

1) Melakukan pelatihan, sosialisasi, atau pendampingan terhadap institusi pemerintahan lainnya

2

PEDOMAN PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PASCABENCANA maupun institusi non pemerintah yang tertarik pada penanganan pasca bencana

1.

Pelasanaan rehabilitasi

Kondisi:

Sebagaimana sudah diuraikan sebelumnya, tugas dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi yang terkait dengan penyiapan infrastruktur permukiman adalah : 1. Perbaikan prasarana dan sarana umum 2. Perbaikan bantuan perbaikan rumah masyarakat

Lingkup Tugas Penyiapan Infrastruktur Permukiman

Perencanaan, penetapan prioritas dan aspek perencanaan lainnya pada prinsipnya dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh BPBD. Sektor ke-PU-an dalam hal ini melaksanakan tugas berdasarkan rencana aksi yang sudah disusun tersebut. Tugastugas ini mencakup : Identifikasi bantuan penduduk penerima

Pemberian bantuan perbaikan rumah Perbaikan prasarana permukiman dan sarana

1. Identifikasi penduduk penerima bantuan

Kondisi:

Pada dasarnya identifikasi penduduk penerima bantuan dilaksanakan oleh tim rehabilitasi dan rekonstruksi yang dibentuk oleh BNPB/BPBD. Dalam hal ini Dinas PU/Kementerian PU dapat melakukan verifikasi tambahan atas hasil identifikasi tersebut.

1


Prosedur verifikasi tambahan penerima bantuan

1. Kompilasi data penerima bantuan yang sudah dikumpulkan oleh BPBD atau tim rehabilitasi yang dibentuk oleh BPBD 2. Melakukan validasi atas data-data penerima bantuan, khususnya pada data tambahan di luar yang sudah dikoleksi sebelumnya : Meminta calon penerima bantuan untuk menyerahkan bukti identitas diri dan bukti fisik kepemilikan rumah sebelum bencana Melakukan uji kebenaran/keabsahan data administrasi Melakukan uji lapangan atas kondisi rumah setelah terjadi bencana

1. Menyusun daftar calon penerima bantuan yang sudah terverifikasi dan tervalidasi 2. Menyerahkan daftar calon penerima bantuan untuk disahkan dan ditetapkan oleh BNPB/BPBD

1. Pemberian bantuan perbaikan rumah

Kondisi:

Masyarakat korban bencana sebaiknya diberdayakan agar mampu memperbaiki sendiri kondisi rumahnya secara bersamasama dengan komunitasnya. Dinas PU/Kementerian PU pada dasarnya lebih berperan sebagai fasilitator.

1

PEDOMAN PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PASCABENCANA Prosedur pemberian bantuan perbaikan rumah 1. P

Documents

Buku Kecil SOP_1fin