Buletin Infarkes Edisi VI Desember 2012.pdf

Edisi VI - Desember 2012

Informasi Kefarmasian dan Alat Kesehatan

DIREKTORAT JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN R IJln. Rasuna Said Kav. 4-9 Subbag Humas Lt. 8 R. 802 Telp.: 0215214869 / 5201590 Ext. 8009

Rapat Konsultasi Teknis Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Mendampingi Menteri Kesehatan Pada Kunjungan Kerja Dalam Rangka Pembinaan Wilayah Ke Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat Dan Gorontalo

Telaah Tentang Fluoride Pada Pasta Gigi

Website: www.binfar.depkes.go.id

Informasi kefarmasian dan alat kesehatan

DARI REDAKSI

SUSUNAN REDAKTUR PengantarPENASIHATDirektur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan PENANGGUNG JAWABSekretaris Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan

KETUA REDAKSIKepala Bagian Hukum, Organisasi, Dan Hubungan Masyarakat

SEKRETARIS REDAKSIKepala Subbagian Hubungan Masyarakat

ANGGOTA REDAKSI:Leo Simaremare, SH, M.Si.Mohamad Arief Jatmiko, STdrg. Retno D. MartamiMartin Sirait, S.Si, Apt.Dra. Ardiyani, Apt., M.SiSari Mutiarani, S.Si, Apt.Dra. Ema Viaza, Apt.Beluh Mabasa Ginting, ST, M.SiYulia Y. Barkah, SHFajar Ramadhitya Putera, S.Si, Apt.Mohamad Isyak Guridno, S.Si., Apt.Febri Sri Lestari, S.Sos.Awan YuriantoRadiman, Amd.Rudi, Amd.MI

ALAMAT REDAKSI:Kementerian Kesehatan RIJln. Rasuna Said Kav. 4-9 Subbagian Humas Lt. 8 R. 802 Telp.: (021) 5214869 / 5201590 Ext. 8009

Pengantar

DAFTAR ISI

Pada Edisi VI Buletin Infarkes Tahun 2012 ini, kami kembali menampilkan berbagai informasi dan berita terbaru seputar Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Berbagai momen dan peristiwa penting coba kami rekam dan tuangkan disini.

Pada edisi kali ini, kami coba tampilkan beberapa liputan khas Infarkes mengenai kegiatan-kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, seperti Kunjungan Kerja Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dalam Rangka Mendampingi Menteri Kesehatan Dalam Rangka Pembinaan Wilayah Ke Provinsi Sulawesi Barat, Pembekalan Terhadap Sarana Produksi Dan Distribusi Obat Tradisional Dalam Rangka Pembinaan, Kegiatan Kelembagaan Instalasi Farmasi, liputan tentang Rapat Konsultasi Teknis Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan kesehatan, Kegiatan Review Penerapan Sistem Pelaporan Narkotika dan Psikotropika Wilayah Barat dan berbagai liputan lainnya yang tidak disebutkan satu persatu karena keterbatasan tempat.

Dalam hal Keterbukaan Informasi Publik, Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan turut berpartisipasi aktif dengan mengikuti Pertemuan Tahunan Bakohumas Tingkat Nasional Tahun 2012 dan Lomba Anugerah Media Humas 2012 yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Kami selalu mengusahakan semaksimal mungkin untuk selalu dapat meliput seluruh kegiatan, Namun bila ada momen-momen penting yang luput dari dan tidak termuat, maka itu semua semata-mata karena keterbatasan tempat saja.

Kami juga mengucapkan banyak terima kasih untuk setiap masukan yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak tentang Infarkes, yang tentunya semua itu akan kami jadikan sebagai tools untuk mencapai progress dalam hal peningkatan kualitas penampilan dan isi dari buletin kesayangan kita ini.

Semoga dengan berbagai perubahan konstruktif ini, Buletin Infarkes dapat lebih meningkatkan perannya sebagai media komunikasi Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang lebih informatif dan komunikatif.

Terima Kasih

LIPUTANKunjungan Pembinaan Wilayah Ke Provinsi Sulawesi Barat

hal Rapat Konsultasi Teknis Direktorat Bina Obat Publik dan

Perbekalan Kesehatan hal Pembekalan Terhadap Sarana Produksi Dan Distribusi

Obat Tradisional Dalam Rangka Pembinaan hal Kelembagaan Instalasi Farmasi hal Kunjungan Kerja Komisi IX DPR Ke Provinsi Sulawesi Utara

hal Hari Kesehatan Nasional Ke-48 Tahun 2012 hal

03

05

0708

1113

Pertemuan Tingkat Nasional Bakohumas Tahun 2012 Dan Lomba Anugerah Media Humas Tahun 2012 hal Review Penerapan Sistem Pelaporan Narkotika Dan

Psikotropika Wilayah Barat hal

ARTIKELTelaah Kebijakan Pemerintah Tentang Fluoride Pada Pasta

Gigi hal

BACK TO NATURE 10 Khasiat Susu Kedelai hal

14

18

21

22

l Hal.02 Buletin INFARKES Edisi III - Juni 2012


Liputan

KUNJUNGAN PEMBINAAN WILAYAH KE PROVINSI SULAWESI BARAT

Pada tanggal 4 November 2012 Menteri Kesehatan dr. Nafsiah Mboi, Sp.A melakukan kunjungan dalam rangka pembinaan wilayah ke Provinsi Sulawesi Barat. Dalam kunjungan ini, Menteri Kesehatan didampingi oleh Tim yang terdiri dari Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Dirjen Bina Upaya Kesehatan, Kepala Badan PPSDM Kesehatan, Deputi KB &PKPR BKKBN Pusat, dari PT ASKES, Direktur Bina Obat Publik dan Perbekkes, Kepala Pusdiklat Aparatur dan juga para eselon III dan IV beserta staf terkait .

Tujuan kunjungan Menteri Kesehatan dan Tim ke Provinsi Sulbar adalah merupakan tindak lanjut dari hasil pembinaan wilayah sebagai upaya meningkatkan sinergitas pemerintah pusat dan daerah dalam p e r c e p a t a n p em b a n g u n a n Kesehatan

Dalam kunjungan ini Menkes bersama Tim Pendamping menjalani sejumlah agenda, diantaranya adalah

Pertemuan Koordinasi Bidang Kesehatan dengan Gubernur Provinsi Sulbar Anwar Adnan Saleh dan Jajaran Pemerintah Daerah, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Direktur RSUD Kabupaten, Direktur RSU Regional Sulbar, Kepala Dinas/Badan Lingkup Provinsi Sulbar, Anggota DPRD Prov, Seluruh Pejabat Eselon III dan IV Dinas Kesehatan Provinsi Sulbar dan lintas sektor dengan jumlah peserta kurang lebih 350 orang. Acara ini dilaksanakan di Ballroom d'Maleo Hotel & Convention Mamuju. Dalam acara ini Menkes menyampaikan sambutan dan b e b e r a p a a r a h a n p e n t i n g , diantaranya adalah :1) Mutu layanan kesehatan di

Sulawesi Barat masih meragukan, persoalan kesehatan masih cukup banyak, padahal jumlah tenaga medis sudah mencukupi hanya distr ibusinya t idak merata. Fasilitas kesehatan yang tersedia untuk melayani penduduk Sulbar

dengan jumlah 1,2 juta jiwa di Provinsi Sulbar telah dibangun 35 Puskesmas Perawatan dan 56 Puskesmas non perawatan, ditunjang dengan keberadaan 8 Rumah Sakit (RSUD Majene, RSUD Polewali, RSUD Mamuju, RSUD Matra, RSUD Regional Sulbar, RSU Lapangan Minake, RS Banua Mamase).

2) Pemda, Dinkes Provinsi maupun Kabupaten wajib memperhatikan mutu layanan di puskesmas, karena puskesmas merupakan pelayanan yang paling dekat dengan masyarakat.

3) Kementerian Kesehatan akan memberikan bantuan untuk meningkatkan SDM tenaga kesehatan serta menambah fasilitas lainnya, dengan syarat layanan di 5 (lima) kabupaten h a r u s d i t i n g k a t k a n d a n memperhatikan prosedur yang berlaku.Selain pertemuan tadi, Menkes

Buletin INFARKES Edisi III - Juni 2012 Hal. 03l


Liputan


juga berkesempatan mengunjungi Stand Pameran yang diadakan oleh Dinkes Prov Sulbar, BKKBN PProv Sulbar, Politeknik Kesehatan, RS R e g i o n a l d a n P r o g r a m Penanggulangan HIV/AIDS, dan juga kunjungan ke Politeknik KesehatanDari kunjungan ini diperoleh hasil berupa isu strategis yang merupakan permasalahan di bidang Kesehatan yaitu:1. Tentang kualitas lulusan tenaga

kesehatan khususnya bidan dari lulusan sekolah tinggi kesehatan dan poltekkes di Prov Sulbar.

2. Peningkatan status atau tipe beberapa RS di Provinsi Sulawesi Barat.

3. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

4. K e t e r l am b a t a n r e a l i s a s i pengadaan alat kesehatan.

5. Kurangnya tenaga dokte r spesialis.

Dan tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah:1. Perlu adanya analisa tentang

peran provinsi dan kab/kota dalam pelaksanaan rekrutmen tenaga kesehatan dan perlunya standarisasi lulusan tenaga k e s e h a t a n m e l a l u i u j i k o m p e t e n s i . S e r t a menempatkan dosen-dosen yang kompeten di Politeknik.

2. Bahwa Kementerian Kesehatan a k a n memb a n t u p r o s e s akreditasi RS asalkan semua

syarat dan ketentuan dalam proses akreditasi RS telah dipenuhi.

3. Untuk meningkatkan mutu p e l a y a n a n k e s e h a t a n , Kementerian Kesehatan akan membantu dalam peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan melalui dana APBN maupun DAK. Sedangkan untuk men ingkatkan mutu SDM Kesehatan akan dikembangkan diklat untuk tenaga kesehatan.

4. Kementerian Kesehatan dalam membantu dae rah untuk pemenuhan alat kesehatan menggunakan sistem E-planning dalam pengusulannya. Usulan kebutuhan alat kesehatan dari D inkes dan RS Kab/Ko ta disampaikan ke Dinkes Prov

k e m u d i a n D i n k e s P r o v melakukan analisa dan skala prioritas terhadap usulan-usulan tersebut, selanjutnya diusulkan ke Kementerian Kesehatan melalui E-planning.

5. K emen t e r i a n K e s e h a t a n mempunyai program beasiswa Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Kompetensi (PDSBK). Untuk pemenuhan kekurangan tenaga dok te r s pe s i a l i s , Kementerian Kesehatan akan menga lokas i kan p rog ram beasiswa PDSBK bagi dokter-dokter dari Prov Sulbar yang m e m e n u h i s y a r a t d a n mempunyai komitmen untuk mengabdi di Provinsi Sulawesi Barat.


Liputan


Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan pada tanggal 1 s.d. 4 November 2012 yang lalu melaksanakan pertemuan Rapat K o n s u l t a s i T e k n i s y a n g diselenggarakan, di Hotel Golden Flower, Bandung.

Pertemuan ini secara resmi dibuka oleh Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan dan dihadiri oleh 93 peserta yang terdiri dari perwakilan peserta daerah di Bidang Kefarmasian, Perwakilan Instalasi Farmasi Provinsi, dan Peserta Pusat.

Pada per temuan tersebut Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Drs. Bayu Teja Muliawan, Apt, M.Pharm,MM. menyampaikan beberapa hal-hal sebagai berikut:1) Dalam menjamin ketersediaan

obat dan vaksin serta untuk men j am in keamanan dan k e m a n f a a t n n y a d a l a m mendukung terlaksana Sistem Jaminan Sosial Nasional, maka perlu dilakukan upaya-upaya yang sistmatis.

2) Penerapan Sistem Jaminan Sosial pada tahun 2014 dipastikan akan meningkat penggunaan obat. Diperhitungkan bahwa kebutuhan obat pada tahun 2010 sebesar 1,4 Triliun Rupiah akan meningkat

cukup pesat menjadi sekitar 6 Triliun Rupiah pada tahun 2014. Untuk itu, peran Instalasi Farmasi s e b a g a i s a t u u n i t y a n g berkompeten dalam pengelolaan obat perlu ditingkatkan.

3) Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial telah memasuki babak baru dengan telah ditetapkannya UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, untuk itu diperlukan kesiapan dari semua stakeholder untuk penerapannya pada tahun 2014.

4) Kesiapan mendukung Sistem Jaminan Sosial Nasional tersebut merupakan tanggung jawab bersama yang harus diemban baik o l e h P em e r i n t a h P u s a t , Peme r i n tah P rov i n s i d an Pemerintah Kabupaten/Kota.

5) Pemerintah Provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, b e r p e ra n p e n t i n g d a l am mengkoordinasikan program-program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk dapat diteruskan ke Pemerintah Kabupaten/ Kota sekal igus diimplementasikan di wilayah Kabupaten/ Kota masing-masing.

6) Obat merupakan komponen penting dalam upaya pelayanan kesehatan dan oleh karena itu diperlukan pengelolaan yang benar, efisien dan efektif secara berkesinambungann. Koordinasi yang baik dan terbuka antara pihak terkait seperti instalasi farmas i dengan pengelo la program kesehatan merupakan prasyarat yang d iterapkan pengelolaan obat yang baik.

7) Kewenangan otonomi yang

diberikan tidak berarti bahwa t idak diperlukan lagi satu kesatuan langkah, di mana masing-masing jenjang dapat melaksanakan kegiatan tanpa melakukan koordinasi serta tidak menggunakan standar sama. Akan te tap i , kewenangan otonomi yang diberikan, semata-mata merupakan upaya bersama untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Selain paparan tadi, materi lainnya yang juga dibahas secara intens dalam pertemuan ini adalah:1) Kebijakan Direktorat Bina Obat

Publik dan Perbekalan Kesehaan t e n t a n g E - C a t a l o g , y a n g membahas mengenai arah kebijakan, Daftar Obat Esensial Nasional, alur penyediaan obat n a s i o n a l , d a s a r h u k u m pengadaan obat tahun 2012, rencana mekanisme pengadaan tahun 2013, latar belakang E-Catalog.

2) R e n c a n a P e n g emb a n g a n Kefarmasian dan Alat Kesehatan dalam SJSN, yang membahas mengenai konsep kefarmasian dan alat kesehatan yang meliputi dasar hukum, landasan kebijakan o b a t n a s i o n a l , k o n s e p kefarmasian dan alat kesehatan (yang meliputi aksesibilitas, keterjangkauan, penggunaan obat ras iona l ) , tantangan pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan dalam SJSN, strategi dan rencana pemenuhan, serta regulasi yang perlu disiapkan.

3) Rencana Kebutuhan Obat Program 2013, yang membahas

RAPAT KONSULTASI TEKNIS DIREKTORAT BINA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN


Liputan


tata laksana pengelolaan obat sudah berjalan lancar.

2) Dalam hal Kajian Pembiayaan Obat Dalam Struktur Sistem Kapitasi, ada 2 (dua) hal penting yang menjadi rekomendasi. Yang pertama adalah mengenai Tata Laksana Obat Program, dimana kondisi saat ini masih ada droping obat langsung ke Puskesmas oleh BKKBN dan Kemenakertrans, maka perlu adanya kejelasan koordinasi lintas sektor K/L dan tata kelola/ tata laksana obat program yang berasal dari instansi lain. Selain itu diperlukan Surat Edaran Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan tentang Tata Laksana Pengelolaan Obat Program

Da l am ha l E - Log i s t i k , maka rekomendasi yang dihasilkan adalah per lu adanya kepast ian yang berkelanjutan mengenai akses dengan Pusdatin; dipastikan adanya antis ipasi terhadap gangguan jaringan; perlu adanya pemetaan secara khusus mengenai daerah yang belum dapat terjangkau jaringan internet; jika ada masalah/ kendala yang dihadapi dalam pengoperasian, maka dapat menghubungi admin pusat, yaitu Dra. Syahidah, Apt (Dit. Oblik dan Perbekkes); perlu adanya upaya pengadaan hardware yang seragam; dan terakhir perlu adanya upaya insentif untuk petugas operator.

Has i l da r i per temuan in i diharapkan adanya persamaan persepsi, berbagai kebijakan maupun strategi terkait dengan program / kegiatan Peningkatan Ketersediaan obat dan Perbekalan Kesehatan dalam mendukung peningkatan pelayanan kesehatan secara efektif dan efisien untuk membuat rakyat sehat, mandiri dan berkeadilan.

Kefarmasian dan Alat Kesehatan mengenai one gate policy, dan juga surat edaran tentang penetapan item obat program yang pengadaannya akan dilakukan di Pusat, Provinsi, ataupun di Kabupaten/ Kota.

Sedangkan mengenai E-Catalog, rekomendasi yang dihasilkan adalah:1) Pe r c ep a t a n p enye l e s a i a n Pedoman Pengadaan Obat di Daerah sesuai dengan pola e-Purchasing.2) Sanksi bi la penyedia t idak memenuhi komitmen obat sesuai dengan kontrak payung.3) Pemenuhan ketersediaan obat apabila penyedia tidak memenuhi komitmen obat sesuai dengan kontrak payung.4) Segera diterbitkan ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara pencantuman anggaran atau pemecahan paket anggaran di dalam DIPA/POK (Dokumen anggaran) melalui konsultasi dengan Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan.5) Perlu diatur untuk pengadaan obat yang tidak masuk dalam e-catalog.6) Perlu dibuat ketentuan jika pemesanan di bawah minimum order.7) Perlu adanya pemetaan secara khusus mengenai daerah yang belum dapat terjangkau jaringan internet.

Sedangkan rekomendasi dalam hal SJSN Bidang Instalasi Farmasi1) Penyediaan obat di Puskesmas

tetap diadakan di T ingkat Kabupa ten / Ko ta dengan a rgumentas i ya i tu se sua i ketentuan yang berlaku bahwa Puskesmas melakukan fungsi p e l a y a n a n , s e l a i n i t u pengendalian ketersediaan obat sudah terlaksana dengan baik, dan sumber daya seperti SDM, sarana dan prasarana, sistem koordinasi, pedoman pendukung

mengenai tujuan, tahapan pengelolaan obat program (yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan , peny impanan , pendistribusian, pemenuhan permintaan, pencatatan dan pelaporan), dan dartar obat program.

4) Pembahasan mengenai Peran Instalasi Farmasi dalam SJSN, Tata Laksana Obat Program,Dalam Review terhadap hasil

pembahasan mater i tersebut dijelaskan mengapa pelaksanaan Rapat Konsultasi Teknis Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan baru diselenggarakan pada saat ini. Hal ini dikarenakan kegiatan ini juga direncanakan untuk kegiatan sosialisasi E-Catalogue. Namun mengingat proses pelaksanaan E-Catalogue melibatkan unit kerja lintas sektor antara lain LKPP, maka saat ini pelaksanaan E-Catalogue masih dalam proses penyusunan HPS. Diharapkan proses lelang harga satuan dapat dilaksanakan pada minggu ke 2 bulan Nopember 2012 dan pengumuman pemenang pada minggu ke 2 bulan Desember 2012. Sehingga proses E-Purchasing dapat dilaksanakan pada awal tahun 2013.

Salah satu hasil kegiatan ini adalah diperoleh beberapa rekomendasi. Diantaranya dalam hal Rencana Kebutuhan Obat Program dinyatakan perlu adanya Surat Edaran Dirjen Bina


Liputan


Pada tanggal 24 s.d 25 Oktober 2012 d i s e l engga rakan a ca ra Pembekalan Terhadap Sarana Produksi Dan Distr ibusi Obat T r a d i s i o n a l D a l a m R a n g k a Pembinaan yang dilaksanakan di Hotel Lor'in Business Resort & Spa, Jl. Adisucipto No.47, Solo Jawa Tengah.

Acara ini dihadiri oleh peserta dari para pengelola sarana produksi dan d i s t r i b u s i o b a t t r a d i s i o n a l kabupaten/kota yang ada di Jawa Tengah; dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah; dari Dinas Kesehatan Kota Solo dan juga peserta dari Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Tujuan acara ini salah satunya adalah adalah mensosialisasikan Permenkes No. 006/2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional dan 007/2012 tentang Registrasi Obat Tradisional yang mulai diberlakukan pada tanggal 23 Februari 2012 m e n g g a n t i k a n 246/Menkes/Per/V/1990 tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional; Pada permenkes 246/Menkes/Per/V/1990 berorientasi kepada Nilai Investasi produk atau total aset dimana IOT maupun IKOT d iperbo lehkan memproduksi semua bentuk sediaan,

sedangkan 006/2012 berorientasi pada pengaturan bentuk sediaan yang boleh diproduksi oleh IOT, UKOT, UMOT, Usaha jamu racikan dan juga Usaha jamu gendong;

Adapun yang termasuk jenis sarana produksi dan distribusi bidang kefarmasian dan alat kesehatan antara lain: Industri Farmasi, Industri Obat Tradisional (OT), Industri kecil Obat Tradisional (IKOT), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Industri Kosmetika, Produsen/Industri Alat Kesehatan, Produsen/ Industr i PerbekalanKesehatan Rumah Tangga (PKRT) , Sarana Penyalur Alat kesehatan (PAK), Sarana Cabang Penyalur Alat Kesehatan (Cabang PAK), Sarana Sub Penyalur Alat Kesehatan (Sub PAK) , Sarana Distribusi Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Sarana Distribusi Pedagang Besar Bahan Baku Farmasi (PBBBF)

Paparan pertama disampaikan oleh Drs. Sukiman Said Umar, Apt Direktur Inspeksi dan Sertifikasi Obat T r a d i s i o n a l d a n P r o d u k Komplementer Badan POM mengenai Pemenuhan CPOTB bagi Usaha di Bidang Obat Tradisional

Tujuan pembekalan terhadap sarana produksi dan distribusi obat t radis ional sesuai Permenkes 006/2012 disampaikan dalam paparan lanjutan oleh ibu Ratih selaku Kasubdit Bina Prodis Obat dan Obat Tradisional, yaitu perizinan untuk melindungi masyarakat terhadap produk yang tidak berkualitas, mendorong industri agar mampu berdaya saing, serta mendorong pengembangan bahan baku obat dan obat tradisional; demikian juga untuk industri/ usaha diharapkan mampu

memenuhi standar dan persyaratan, mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, serta mampu bersaing baik nasional maupun internasional;

Direktur Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Dra. Engko Sosialine M., Apt memberikan arahan dan juga melakukan sesi tanya jawab d e n g a n p e s e r t a s e p u t a r permasalahan mengenai Cara Pengolahan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB), pada kesempatan tersebut beliau juga memberikan cenderamata kepada peserta, berupa satu set buku Farmakope Herbal.

Sesi selanjutnya adalah paparan mengenai Budidaya dan Penanganan Pasca Panen Tanaman Obat dari Kementerian Pertanian, diharapkan dengan mengetahui bagaimana budidaya dan juga penanganan pasca panen yang baik maka hasil panen akan menjadi lebih baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang nantinya akan sangat berpengaruh juga terhadap kuantitas dan juga kualitas sebagai bahan baku produk OT itu sendiri.

Un t u k l e b i h membe r i kan gambaran jelas mengenai tata cara memulai dan pengembangan usaha tradisional ini maka di paparkan juga o l eh A s i s ten Depu t i B i d ang Pemasaran dan Jaringan Usaha kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mengenai Pemodalan bagi usaha kecil obat tradisional dan usaha mikro obat tradisional, dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab oleh peserta sebagai bekal bagi para pelaksana sarana memberikan p e n g a r a h a n k e p a d a pengusaha/petani binaannya.

PEMBEKALAN TERHADAP SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI OBAT TRADISIONAL DALAM RANGKA PEMBINAAN


Liputan

Pada tanggal 19 s.d 21 November 2012 telah dilaksanakan Kegiatan Pengumpulan Materi Kelembagaan Instalasi Farmasi yang dilaksanakan di Hotel Golden Flower Bandung.Pertemuan ini diikuti oleh 60 orang, terdiri dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Bidang/Seksi atau Perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi seluruh Indonesia (terkecual i perwakilan Provinsi Sulawesi Barat dan Papua Barat) yang menangani masalah kefarmasian dan alat kesehatan . Se la in i tu da lam pertemuan ini turut hadir pula DR Faiq Bahfen, SH; dr. Setiawan Soeparan, MPH; Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan; Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan; Deputi Bidang Kelembagaan Kementer ian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Humas, Kepala Bagian Keuangan; Kepala Sub Bagian Organisasi; Kepala Sub Bagian Hukum, Staf Hukum, Organisasi dan Humas Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.Acara diawali dengan Laporan Ketua Panitia, yang dilanjutkan dengan sambutan dari Sekretaris Direktorat

Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Dalam sambutannya, diantaranya dipaparkan hal-hal sebagai berikut:a. Penerapan otonomi daerah pada

tahun 2000 berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang d iperbaharu i dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengakibatkan beberapa peran pemerintah pusat dialihkan kepada pemerintah daerah sebagai urusan wajib dan tugas pembantuan, salah satunya ada l ah b i d ang p e l ayanan kesehatan terutama pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar. Alokasi dana obat pelayanan kesehatan dasar yang semula disalurkan melalui kegiatan sektor kesehatan mulai tahun 2000 dialihkan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) langsung ke daerah-daerah. Dengan mekanisme ini setiap Kabupaten/Kota maupun p r o p i n s i m e l a k s a n a k a n pengadaan obat secara mandiri. Namun pemerintah pusat masih mempunyai kewajiban untuk penyed iaan obat p rogram kesehatan dan persed iaan penyangga (buffer stock) serta menjamin keamanan, khasiat dan mutu obat.

b. Desentralisasi merupakan peluang bagi daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pengalokasian dana, pengelolaan obat yang sesuai dengan kebutuhan spesifik masing-masing daerah. Bebarapa d a e r a h y a n g m empunya i kedekatan dengan s a rana distribusi dan produksi seperti di Pulau Jawa merasa lebih senang melakukan pengadaan ini secara

mandiri (tidak terpusat) seperti di era sentralistik. Tidak dapat dipungkiri bahwa desentralisasi pengelolaan obat khususnya pengadaan membawa beberapa keuntungan kepada daerah misalnya proses pembelajaran da lam rangka peningkatan kemampuan petugas terutama dalam aspek pengadaan obat, penyusunan anggaran dan negosiasi dengan pemegang k e p u t u s a n d i t i n g k a t K a b u p a t e n / K o t a , s e r t a m e n i n g k a t k a n a k t i v i t a s perekonomian di daerah terutama dari aspek obat.

c. Pelaksanaan otonomi daerah telah membawa perubahan mendasar yang per lu d icermat i agar ketersediaan obat esensial bagi masyarakat tetap terjamin. Untuk d a e ra h - d a e ra h t e r p en c i l , perbatasan, kepulauan dan daerah r a w a n b e n c a n a , p e r l u dikembangkan sistem pengelolaan obat secara khusus.

d. Sebelum desentralisasi, obat esensial di sektor publik dijamin ketersediannya oleh Pemerintah melalui sistem suplai dengan keberadaan Sarana Penyediaan Sediaan Farmasi Pemerintah. Pe ran d an f u n g s i S a ra n a Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah sejak desentralisasi mengalami perubahan akibat sudut pandang yang berbeda dari pemerintah daerah terhadap peran lembaga ini.

e. Beberapa strategi yang diterapkan d a l am r a n g k a m e n j am i n ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat esensial adalah dengan pengembangan dan evaluasi secara terus-menerus


KELEMBAGAAN INSTALASI FARMASI



Liputan

khususnya model dan bentuk pengelolaan obat sektor publik di d ae rah te rpenc i l , d ae rah tertinggal, daerah perbatasan dan daerah rawan bencana serta penyiapan peraturan yang tepat.

f. Dewasa ini sebagian Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah kurang berfungsi, karena kurang tersedianya tenaga pengelola yang kompeten, struktur organisasi yang tidak menunjang, dana operasional kurang memadai dan sistem informasi yang tidak berjalan baik. Karena itu perlu dilakukan revitalisasi fungsi pengelolaan obat di Kabupaten/Kota sekaligus disesuaikan namanya menjadi Sarana Penyimpanan Sediaan F a r m a s i P e m e r i n t a h Kabupaten/Kota untuk lebih mengedepankan fungsinya.

g. Gudang Farmasi Kabupaten/Kota (GFK) yang sebelumnya telah ada di setiap Kabupaten/Kota telah dikembangkan menjadi Instalasi F a r m a s i P r o p i n s i d a n Kabupaten/Kota sebagai unit p e n g e l o l a o b a t d e n g a n memanfaatkan sistem informasi pengelolaan obat yang efektif dan efisien.

h. Keberadaan Instalasi Farmasi di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang sifatnya seragam di seluruh Indonesia pada dasarnya untuk menjamin pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan k h u s u s n y a d i p e l a y a n a n kesehatan dasar, dapat menjamin k e t e r s e d i a a n o b a t d a n aksesibilitas publik terhadap obat. Namun organisasi yang seragam di era otonomi daerah mungkin d ianggap t idak cocok lag i mengingat masing-masing daerah mempunyai kebutuhan lokal spesifik yang berbeda satu sama

lain, sehingga kedudukan Instalasi Farmasi menjadi tidak jelas serta tugas pokok dan fungsinya yang diterapkan di Kab/Kota secara beragam. Beberapa Provinsi dan Kab/Kota menempatkan tugas pokok dan fungsi pengelolaan obat di bawah seksi, ada yang mengakomodasikannya sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

i. Kebutuhan dimaksud misalnya adalah pengelolaan obat publik tidak hanya mencakup pelayanan kesehatan dasar tetapi juga termasuk pelayanan rujukan. Disisi lain ada keterbatasan SDM terlatih dan sarana prasarana yang kurang memadai, sementara ada keinginan terciptanya pengelolaan obat yang efektif dan efisien. Maka pengembangan organisasi membutuhkan cukup banyak SDM (Tenaga Kefarmasian) yang kompeten.

j. Dinas Kesehatan sebagai salah satu unsur pelaksana otonomi daerah , mempunya i tugas m e l a k s a n a k a n u r u s a n p e m e r i n t a h a n d a e r a h berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Besaran organisasi Dinas Daerah mengacu pada PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Saat ini organisasi yang menangani kefarmasian dan alat

kesehatan di Dinas Kesehatan masih beragam, ada yang berada dalam Bidang ada pula yang masih Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

k. S e h u b u n g a n d e n g a n permasalahan yang timbul terkait organisasi dinas kesehatan khususnya pengelolaan obat di Provinsi dan Kabupaten/Kota, dirasakan perlu melakukan pertemuan Kelembagaan Instalasi F a r m a s i s e b a g a i u p a y a memperkuat Kelembagaan baik untuk Instalasi Farmasi maupun D i n a s K e s e h a t a n d a l a m menciptakan pengelolaan obat yang efektif dan efisien di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Selain sambutan dan paparan dari Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, beliau juga berkenan membuka secara resmi Kegiatan Pengumpulan Materi Kelembagaan Instalasi Farmasi ini.Materi lain yang disajikan dalam Kegiatan Pengumpulan Materi Kelembagaan Instalasi Farmasi ini adalah sebagai berikut:a. Kelembagaan Dalam Penyediaan

Obat dan Alat Kesehatan yang dipaparkan oleh Sesditjen Binfar dan Alkes.

b. Suatu Pemikiran Keberadaan Instalasi Farmasi di Pusat dan Daerah Dalam Rangka Penyaluran Obat ke Daerah dipaparkan oleh DR Faiq Bahfen

c. Kelembagaan Instalasi Farmasi D i na s Ke seha tan P rov i n s i K a l iman t a n S e l a t a n y a n g dipaparkan oleh Kepala Dinkes Kalimantan Selatan

d. Eksistensi Kelembagaan dalam rangka Penyaluran Obat ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang dipaparkan oleh Deputi Kelembagaan Kementerian


Ulasan


Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi.

e. Peranan Dan Kedudukan Dinas Ke s eha tan Da l am R ang ka Penyaluran Obat Ke Fasilitas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang dipaparkan oleh dr. Setiawan Soeparan, MPH

f. Peranan dan Kedudukan Instalasi Farmasi Nasional/Propins i/ K a b u p a t e n / K o t a d a l a m Penyaluran Obat ke Fasilitas Kesehatan Pemerintah yang dipaparkan oleh Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

Kegiatan Pengumpulan Materi Kelembagaan Instalasi Farmasi ini d i laksanakan dengan metode penyajian materi dan pembahasan mendalam antara peserta dengan narasumber. Yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi kelompok, dimana seluruh peserta dibagi menjadi 2 kelompok diskusi.R a n g k u m a n d a r i K e g i a t a n Pengumpulan Materi Kelembagaan Instalasi Farmasi ini adalah sebagai berikut:a. Untuk Peningkatan Peran Dinas

Kesehatan maka Kelembagaan untuk pengelolaan obat sebaiknya diatur secara spesifik, karena obat merupakan komoditi khusus dan strategis yang memerlukan tata cara khusus dikaitkan dengan

ketentuan yang berlaku.b. Keputusan Menteri Kesehatan No

267 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Organisasi Daerah sudah tidak sesuai dengan tugas dan fungsi pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan, sehingga perlu dilakukan revisi untuk memperkuat kelembagaan s t ruk tu r o rgan i s a s i D i na s K e s e h a t a n P r o v i n s i d a n Kabupaten/Kota serta Instalasi Farmasi sebagai UPT Daerah.

c. Berdasarkan UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemer intah , Pemer intahan D a e r a h P r o v i n s i , D a n P e m e r i n t a h a n D a e r a h Kabupaten/Kota, telah disebutkan b a hwa u r u s a n d i b i d a n g K e s e h a t a n k h u s u s n y a penyimpanan dan pendistribusian obat telah diserahkan kepada D ae ra h . O l e h ka re n a i t u pembentukan kelembagaan diserahkan kepada Pemerintah Dae rah . Un tu k i t u p e ran Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan melalui Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat K e s e h a t a n m e l a k u k a n Penyusunan Kebijakan, Bimbingan Teknis, Penyusunan Standar

Pelayanan Minimal (SPM) dan Penyusunan NSPK

d. Kemenkes harus berkoordinasi d g n K em e n d a g r i t e r k a i t pelaksanaan peraturan di bidang kesehatan di daerah. Hal ini dikarenakan Pemerintah Daerah cenderung lebih mematuhi Kementerian Dalam Negeri k e t i m b a n g K em e n t e r i a n Kesehatan. Hal ini juga disebabkan oleh euforia berlebihan dari kebijakan desentralisasi/otonomi daerah, sehingga ada daerah-dae rah yang menganggap Peraturan Daerah lebih tinggi kedudukannya dibandingkan Peraturan Menteri Kesehatan

e. Untuk melakukan penguatan kelembagaan kefarmasian dan alat kesehatan di dinas kesehatan provinsi/kabupaten/kota dan Instalasi Farmasi di daerah perlu dilakukan inventarisasi tugas dan fungsi dari organisasi dimaksud untuk selanjutnya ditentukan eselonisasinya.

f. Perlu adanya kejelasan tugas dan fungsi dari organisasi kefarmasian dan alat kesehatan di dinas kesehatan menetapkan kebijakan di bidang kefarmasian dan alat kesehatan sedangkan Instalasi Farmasi mempunyai tugas dan fungsi manajemen logistik.


Ulasan

Buletin INFARKES Edisi II - April 2012 Hal. 11l

Pada tanggal 6 s.d. 10 November 2012 Komis i IX DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Ke Provinsi Sulawesi Utara. Tujuan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Utara yang dilakukan oleh Komisi IX DPR RI ini ke beberapa daerah pada setiap reses, merupakan pelaksanaan dari fungsi DPR RI dalam hal legislasi, anggaran, dan pengawasan sehingga selama kunjungan kerja, Komisi IX dapat mengetahui persoalan-persoalan mendasar yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi dan masyarakat.Tim Kunjungan Kerja ke Provinsi Sulawesi Utara dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Drs. H. Irfan Chairul Mahfiz, M.Si, dengan 22 orang anggota Tim, 4 orang dari Sekretariat DPR RI, 1 orang dari Tenaga Ahli DPR RI, yang didampingi oleh Perwakilan P e m e r i n t a h a n d a n B U M N sebagaimana terlampir dalam laporan ini.Kunjungan kerja di lakukan ke beberapa tempat di wilayah Sulawesi Utara meliputi kantor Gubernur Sulawesi Utara, Balai Latihan Kerja

Provinsi, Walikota Kotamobagu, RS Datoe Binangkang, RSUD Kota Kotamobagu. Selain itu, diadakan pertemuan dengan PT Askes dan PT Jamsostek Regional setempat.Dari hasil kunjungan kerja dan pertemuan dengan BUMN terkait, diperoleh beberapa isu strategis yang berkaitan dengan bidang kesehatan sebagai berikut:a. Pemerintah Provinsi Sulawesi

Utara mempers iapkan d i r i menyambut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 2014. Namun, ada beberapa kendala yang dihadapi sebagai berikut:1) Sulawesi Utara butuh dibangun

6 RS Pratama berkapasitas 50 kamar, yang nantinya akan menunjang program BPJS. Hal ini dikarenakan jumlah kamar untuk pasien kelas III masih kurang. Rumah sakit yang ada di Sulut saat ini hanya memiliki 2.100 tempat tidur kelas III, masih kekurangan 300 tempat tidur.

2) Permohonan bantuan dana

u n t u k p e n y e l e s a i a n pembangunan rumah sakit di K a b u p a t e n B o l a a n g Mangondow Utara (saat ini sementara pembangunan rumah sakit kelas C).

3) Permohonan bantuan dana untuk pembangunan rumah sakit sebagai rujukan di K a b u p a t e n B o l a a n g Mangondow Induk.

4) Bolaang Mangandau Timur merupakan daerah yang baru 4 tahun dimekarkan, tidak mempunyai rumah sakit, h a n y a m e m p u n y a i 1 puskesmas rawat inap. Oleh karena itu, memohon bantuan dana untuk pembangunan r u m a h s a k i t d a n pembangunan puskesmas r a w a t i n a p d i s e t i a p kecamatan.

5) Untuk pembangunan rumah sakit sebagai pusat rujukan di Kotamobagu membutuhkan dana 38 M. Saat ini rumah sakit yang ada hanya untuk rawat

KUNJUNGAN KERJA KOMISI IX DPR KE PROVINSI SULAWESI UTARA


Ulasan

l Hal. 12 Buletin INFARKES Edisi III - Juni 2012

jalan dan rawat inap tetapi belum bisa dijadikan sebagai pusat rujukan.

6) RSUD Datoe B inangkang memiliki kondisi bangunan yang sudah tidak memenuhi standar pelayanan rumah sakit kelas C, sehingga diperlukan d ana un tu k me l a kukan renovasi gedung rumah sakit.

7) RSUD Datoe B inangkang kekurangan dokter spesialis dasar dan dokter spesialis penunjang sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit ke las C, sehingga per lu penambahan dokter spesialis dasar dan dokter spesialis penunjang.

b. Pelaksanaan Jamkesmas di Provinsi Sulawesi Utara sudah cukup baik, meskipun masih ada hambatan antara lain, masih ada masyarakat miskin yang belum mengerti sistem alur pelayanan rujukan dari Puskesmas sampai ke Rumah Sakit, sehingga sebagian pasien langsung berobat ke RS tanpa membawa rujukan dari puskesmas dan menyulitkan pelayanan ke pasien.

c. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sudah berjalan, namun ada beberapa hambatan :1) Belum tersosialisasi secara baik

ten tang j u kn i s BOK ke Puskesmas sehingga masih kurang pemahaman tentang p e l a k s a n a an BOK o l e h Puskesmas.

2) S K S a t k e r t e r l a m b a t dikeluarkan oleh karena adanya pergantian pemerintah daerah juga pergantian Kepala Dinas setempat.

3) SPJ dari Puskesmas belum lengkap

4) SDM yang menangani BOK di puskesmas belum maksimal.

5) Belum optimalnya koordinasi antar program di Puskesmas m a u p u n D i n k e s Kabupaten/Kota.

d. Pemerintah Sulut mengusulkan agar ada insentif khusus bagi dokter dan tenaga medis yang bertugas di daerah-daerah kepulauan Sulut, ini merupakan pertimbangan yang diharapkan dapat dikaji kembali oleh Komisi IX DPR RI., mengingat tingkat kesulitan di daerah kepulauan sangat jauh berbeda dengan yang ada di pusat

e. Anggaran DAK turun menjadi 3,5 M. Pertumbuhan ekonomi Kota Kotamobagu sebesar 8,2%.

Dari isu-isu strategis yang berkaitan dengan b idang kesehatan tersebut di atas, maka diperoleh

kesimpulan bahwa rencana tindak lanjut dan rekomendasi dari hasil kunjungan kerja ini sebagai solusinya adalah sebagai berikut:

a. Untuk pembangunan rumah sakit dan alat-alat kesehatan, pada dasarnya pemerintah pusat siap membantu dengan persyaratan tetap melalui prosedur yang diawali dengan pengusulan melalui e-planning (melalui Dinkes Sulawesi Utara) yang akan disesuaikan dengan anggaran yang ada d i Kementer ian Kesehatan. Saat ini, penyerapan anggaran BOK masih di bawah 60%. Oleh karena itu, disarankan untuk mengajukan bantuan-bantuan yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

b. Komisi IX DPR RI akan mengkaji kembali harapan Pemerintah Sulut mengenai adanya insentif khusus bagi dokter dan tenaga medis yang bertugas di daerah-d a e r a h ke p u l a u a n S u l u t mengingat tingkat kesulitan di daerah kepulauan sangat jauh berbeda dengan daerah lainnya.

c. K o m i s i I X D P R R I a k a n mempertimbangkan kenaikan a n g g a r a n D A K d i t a h u n mendatang.

d. Pemerintah Pusat dibantu oleh Pemer in tah Daerah pe r lu meningkatkan sosialisasi untuk Juknis BOK.

e. Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi sistem rujukan di rumah sakit.

f. Pemerintah perlu meningkatkan pelatihan-pelatihan untuk SDM untuk pengelolaan manajemen rumah sakit dan puskesmas.


Liputan

Pembangunan kesehatan selama beberapa dasawarsa te rakh i r menunjukkan berbagai keberhasilan. Diharapkan kesuksesan tersebut dapat ditingkatkan dengan kerja keras dan kerja cerdas. Banyak upaya-upaya yang harus dilakukan agar derajat kesehatan masyarakat Indonesia mencapai target Millennium Development Goals (MDGs) 2015. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Kesehatan, dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH, pada acara Malam Pemberian P e n g h a r g a a n d a l am r a n g k a memperingati Hari Kesehatan Nasional atau HKN ke 48 tahun 2012, di Jakarta (12 November 2012).HKN Ke-48 tahun 2012 mengangkat tema Indonesia Cinta Sehat, dengan Sub-tema Ibu Selamat Anak Sehat. Tema ini dipilih untuk meningkatkan semangat, kepedulian, komitmen dan gerakan nyata seluruh lapisan masyarakat dan segenap komponen bangsa da l am menyukse skan pembangunan kesehatan. Sedangkan sub-tema yang dipilih terkait dengan prioritas pembangunan kesehatan periode 2010-2014, yaitu menurunkan angka kematian anak dan angka kematian ibu. Oleh karena itu, mari jadikan peringatan HKN Ke-48 tahun 2012 ini s e b a g a i m o m e n t u m u n t u k

m em b a n g k i t k a n s e m a n g a t , meningkatkan kepedulian, dan memantapkan kerjasama antar seluruh stakeholders pembangunan kesehatan, seru Menkes.Pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya tidak mungkin dicapai oleh jajaran kesehatan sendiri, pembangunan kesehatan bersifat multidimensi, multidisiplin, dan multisektor. Dengan kata lain, pembangunan kesehatan memerlukan dukungan dan kerjasama dari berbagai sektor termasuk dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan. Suksesnya pembangunan kesehatan juga sangat ditentukan oleh koordinasi, integrasi, dan sinergi antara Pemer intah Pusat dan P e m e r i n t a h D a e r a h y a n g dikoordinasikan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota. Pada kesempatan tersebut Menkes menyampaikan penghargaan kepada perorangan dan institusi yang telah menunjukkan komitmen, memberikan dukungan, serta melakukan upaya-upaya bagi suksesnya pembangunan kesehatan di Tanah Air. Menkes berharap agar penyerahan p e n g h a r g a a n t e r s e b u t a k a n mendorong dan menginspirasi semua pihak dan seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung, berperan serta, dan menunjukkan komitmen kuat bagi suksesnya pembangunan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia.

S e p e r t i H K N t a h u n sebelumnya, penghargaan diberikan kepada institusi dan perorangan yang berprestasi, yaitu : 1) Rumah Sakit yang mengelola Dana Jamkesmas terbaik, 2) Rumah Sakit Berseri, 3) Puskesmas yang memberikan pelayanan promotif dan preventif terbaik, dan 4)

perorangan yang menunjukkan prestasi di bidang tugasnya, yaitu: Dosen Pol i teknik berprestas i , Widyaiswara berprestasi, Tenaga Kesehatan berprestasi, Tenaga Kefarmasian pengelola obat teladan. Hadir pada malam penghargaan tersebut para penerima penghargaan Manggala Karya Bakti Husada (MKBH), Ksatria Bakti Husada (KBH), dan Mitra Bakti Husada (MBH). Diantara penghargaan-penghargaan yang diberikan, ada pula penghargaan yang diberikan kepada enam orang Tenaga Ke fa rmas i an Penge lo l a Obat Berprestasi di Instalasi Farmasi Provinsi/Kabupaten/Kota, antara lain dra. Lusia Ang, Apt, Pengelola Instalasi Farmasi Provinsi Papua; Arwis, S.Si, M.M.Kes, Apt, Kepala UPTD Instalasi Farmasi Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan; dan Sri Winarni, S.Si, Apt, M.Kes, Kepala UPTD Instalasi Farmasi Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.Dalam kesempatan tersebut Menkes secara khusus menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Keluarga Almarhum dr. Subagyo Partodihardjo, yang semasa hidupnya menjabat Anggota DPR RI Komisi IX atas jasanya dalam pembangunan kesehatan. Menkes juga mengajak h a d i r i n u n t u k m e n g e n a n g Almarhumah dr. Endang Rahayu Sedyaningsih dan Almarhum dr. Suwardjono Suryaningrat karena jasa-jasa mereka menjadi inspirasi perjuangan dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

***

Buletin INFARKES Edisi VI - Desember 2012 Hal. 13l

HARI KESEHATAN NASIONAL KE 48 TAHUN 2012


l Hal. 14 Buletin INFARKES Edisi VI - Desember 2012

Liputan

Dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik, pada tanggal 5 s.d 7 November 2012 telah dilaksanakan Kegiatan Pertemuan Tahunan Bakohumas Tingkat Nasional Tahun 2012 dan Lomba Anugerah Media Humas 2012 di Hotel Aston, Makassar, Sulawesi Selatan.Pertemuan dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Ir. Tifatul Sembiring, Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, dan sejumlah ahli di bidang kehumasan (Kabareskrim Polri, Ketua Perhumas, Direktur Pemberitaan Metro TV, Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Kesra dan Wakil Menteri Pertahanan), 600 praktisi kehumasan dari berbagai kementerian/lembaga, Humas BUMN, TNI -Po l r i , dan perguruan tinggi seluruh Indonesia. Maksud dan tujuan pertemuan ini adalah:a. Memantapkan konsepsi dan

pemahaman anggota Bakohumas tentang opt ima l i sas i peran komun i ka to r pub l i k d a l am membangun reputasi lembaga dan kepemerintahan

b. Men i n g ka t kan kemampuan

anggota Bakohumas baik aspek teoretis maupun teknis akan peran komun i ka to r pub l i k da l am membangun reputasi lembaga dan kepemerintahan

c. Meningkatkan pengetahuan humas Pemerintah dalam merespon perkembangan kehidupan politik, e k o n o m i d a n s o s i a l kemasyarakatan, serta berbagai permasalahan yang muncul dan berkembang di masyarakat

d. Meningkatkan peran strategis Bakohumas dalam pembentukan opini publik menghadapi era globalisasi dan Pemilu 2014

e. Menumbuhkan komitmen bersama antara anggota Bakohumas dengan memberikan apresiasi atas karya kehumasan

Tem a y a n g d i a n g k a t d a l am penyelenggaraan Pertemuan Tahunan ini adalah OPTIMALISASI PERAN HUMAS P EMER I N TAH d a l am MENCIPTAKAN KINERJA PEMERINTAH yang OPTIMAL. Tema ini cukup penting dan sangat relevan, dikaitkan dengan kondisi nyata dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah pada umumnya , d a n h uma s p a d a khususnya. Dengan tema pertemuan tahunan ini tentunya diharapkan, para pejabat/praktisi humas, dan seluruh pese r ta pe r temuan tahunan , disamping tentunya mendapatkan kesegaran kognitif di bidang pelayanan informasi publik, juga diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan/optimalisasi peran humas di masing-masing instansi pemerintah. Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Laporan Ketua Penyelenggara oleh Ketua Umum Bakohumas yaitu Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik

Kementer i an Komun ikas i dan Informat ika Freddy H Tulung , d i lan jutkan dengan sambutan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo yang langsung disambung dengan sambutan dari Menkominfo Tifatul Sembiring yang sekaligus juga membuka secara resmi Pertemuan Tahunan Bakohumas Tingkat Nasional Tahun 2012 dan Lomba Anugerah Media Humas 2012.Menkominfo Tifatul Sembiring dalam sambutannya memaparkan hal-hal sebagai berikut:a. P e r t emu a n t a h u n a n y a n g

diselenggarakan secara rutin oleh Humas-humas pemerintah Ini merupakan suatu bukti bahwa humas pemerintah baik di tingkat p u s a t , p r o v i n s i , m a u p u n k a b u p a t e n / ko t a m em i l i k i keperdulian dan komitmen yang tinggi dalam upaya melakukan evaluasi dan sekaligus berbenah diri guna mengoptimalkan peran Huma s Peme r i n t a h d a l am menjalankan tugas dan fungsinya.

b. Ada korelasi antara peran yang diemban humas dengan kinerja pemerintah. Semakin baik peran yang di lakukan oleh humas pemerintah, maka semakin baik pula citra pemerintah dimata publik/rakyat. Dan bila semakin baik citra pemerintah di mata publik/rakyat, maka semakin tinggi pula peran serta masyarakat yang diwujudkan. Hipotesis ini harus kita jawab dan buktikan kebenarannya, apakah benar bahwa peran humas m em i l i k i k o n t r i b u s i b a g i terciptanya kinerja pemerintah yang optimal. Salah satu aspek tugas dan fungsi humas adalah pelayanan informasi publik di masing-masing badan

PERTEMUAN TAHUNAN BAKOHUMAS TINGKAT NASIONAL TAHUN 2012DAN LOMBA ANUGERAH MEDIA HUMAS 2012


publik, dalam rangka implementasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pertanyaan kita, apakah semua Badan Publik Negara/pemerintah saat ini sudah melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik ini?

c. Undang-undang yang kini sudah berumur 4 tahun 6 bu lan, mewajibkan Badan Publik untuk memberikan pelayanan informasi publik. Dari aspek kelembagaan bahwa Komisi Informasi baik pusat Pusat maupun Provinsi seharusnya sudah terbentuk, namun yang ada baru 18 provinsi. PPID atau pejabat P e n g e l o l a I n f o rm a s i d a n Dokumentasi seharusnya sudah terbentuk di semua Badan Publik, kenyataannya baru 24% yang telah membentuk. Ini tentunya akan berdampak dan berkorelas i langsung dengan kinerja humas atau satker yang membidangi informasi dan komunikasi, yang pada gilirannya akan berdampak pada kinerja pemerintah itu sendiri.

d. Hasil survey dari beberapa LSM dan K o m i n f o s e n d i r i j u g a menindikasikan bahwa dari aspek kelembagaan dan pelayanan informasi oleh Badan Publik masih belum berjalan secara maksimal. Dari sini sudah dapat diambil suatu gambaran, bahwa dalam hal p e l ayanan i n fo rma s i ya n g dilaksanakan oleh satuan kerja Humas atau satuan kerja yang men an ga n i i n fo rma s i d a n komunikasi, baik tingkat pusat, Dinas, Badan, maupun Kantor Informasi dan Komunikasi, kiranya perlu mendapat perhatian.

e. Ada 3 aspek yang perlu kita perhatikan dan pertimbangkan masak-masak dalam upaya kita

meningkatkan kinerja kehumasan pemerintah, yakni suprastruktur, I n f r a s t r u k t u r , d a n infostrukturnya.

f. Dari aspek suprastruktur Badan Publik, yang perlu diperhatikan adalah berkait dengan masalah goodwill pimpinan/kebijakan pimpinan, penyediaan SDM dan legal i tas pengelola layanan informasinya.

g. Aspek infrastruktur, yang terkait dengan sarana dan prasarana kerja dalam mengoptimalkan layanan informasi; dan aspek ke tiga adalah bagaimana informasi yang dimiliki oleh Badan Publik dapat distruktur sedemikian rupa, dapat dikemas dengan baik sehingga informasi yang disampaikan kepada publik memberi ni la i tambah bagi kehidupan masyarakat

h. Pertanyaan sederhana kita adalah, sudah sejauh mana Pimpinan Badan Publik telah berkomitmen untuk melaksanakan amanat U n d a n g - U n d a n g t e n t a n g Keterbukaan Informasi Publik ini. Pertanyaan berikutnya adalah, sudah sejauhmana pula kualitas layanan informasi publik yang dilaksanakan oleh Badan Publik.

i. P e r t a n y a a n i n i s e n g a j a dimunculkan, untuk :

(1) Mengingatkan kembali kepada s e l u r u h B a d a n P u b l i k pemerintah/negara, bahwa aspek ke lembagaan penge lo laan informasi publik di setiap Badan Publik Pemerintah/Negara atau yang kita kenal sebagai PPID merupakan keniscayaan yang perlu segera diwujudkan;

(2) Menyikapi beberapa hasil survey, monitoring dan evaluasi yang telah dan sedang dilakukan terhadap pelaksanaan UU ini sebagaimana data tersebut dimuka, serta berbagai masukan, kritikan yang sering muncul, baik dari masyarakat, LSM, maupun p em e r h a t i t r a n s p a r a n s i informasi, bahwa Badan Publik Pemerintah/Negara, baik pusat m a u p u n d a e r a h , h a r u s m e m a k s i m a l k a n d a n meningkatkan kualitas layanan informasi publiknya, sebagai bentuk komitmen Badab Publik dalam menjalankan amanat UU tentang Keterbukaan Informasi Publik;

(3) Memberikan motivasi atau dorongan kepada Badan Publik dalam upaya mencari solusi dari berbagai persoalan menyangkut lambatnya pengimplementasian UU tentang Keterbukaan Informasi

Liputan



Liputan


Publik, yang antara lain terkait persoalan: political will atau komitmen pimpinan Badan Publik, terkait dengan kelembagaan pengelolaan informasi publik, t e r k a i t d e n g a n m i n d -set/culture/kualitas SDM, sarana dan prasarana, anggaran serta kualitas layanan informasi publik.

j. Badan Publik dalam kerangka pelaksanaan amanat UU tentang Keterbukaan Informasi Publik ini, dan sekal igus dalam upaya komitmen Pemerintah Indonesia sebagai salah satu Ketua OGI di Tahun 2013 (Open Government Inisiative), atau OGP (Open Government Partnership), dituntut u n t u k men g e j awa n t a h ka n transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Hal ini selaras dengan komitment Bapak Presiden dalam pelaksanaan Pemerintahan yang terbuka. Bapak Presiden menyatakan bahwa : Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik meniscayakan apa yang dilaksanakan oleh pemerintah, pub l ik memi l i k i hak untuk mengetahuinya.

k. Inilah ciri-ciri dari open government yang menjadi salah satu nilai dalam nega ra demokras i . Open Government mengaktualisasikan s e ca ra p ra k t i s p enge r t i a n pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat Open Government pada dasarnya adalah pemerintahan y a n g t e r b u ka / t r a n s p a r a n , mengundang elemen masyarakat berpartisipasi, dan mengajak segenap unsur masyarakat berko laboras i memecahkan p e l b a g a i m a s a l a h d e m i kesejahteraan rakyat.

l. Pejabat Humas dalam menjalankan aktivitas tugas dan fungsinya,

hendaknya berposisi mampu memelihara nama baik institusi, (sebagai value indicator), mampu melakukan pe layanan atau services yang memadai, atau b e r p e r a n s e b a g a i v a l u e enhancer, mampu menjalankan aktivitas yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan khalayak akan informasi, atau sebagai value enabler. Dengan demikian, setiap informasi yang dikelola oleh Humas, disamping mampu menjadi wahana to enrich the value, juga, yang lebih penting lagi adalah sebagai institusi yang mampu to c reate the va lue. Humas , disamping sebagai image building institution juga sekaligus sebagai publ ic information service institution.

m. M em b a n g u n m a s y a r a k a t demokratis berkualiatas melalui kemudahan aksesibilitas informasi yang juga berkualitas. Informasi berkualitas dapat lahir jika aspek k e l e m b a g a a n p e n g e l o l a informasinya memiliki legalitas, kontennya memiliki kredibilitas, dan layanan informasinya memiliki sinergitas, ketiganya kita kenal sebagai pengembangan dan pemberdayaan ICIS, yakni Institution,Content, Infrastructure, dan Services. Dengan kelembagaan humas pemerintah yang memiliki

legalitas, konten yang kredibel dan penyampaian pesan yang sesuai dengan kond i s i pub l i knya , diharapkan humas pemerintah m ampu m e n j awa b s e g a l a persoalan yang mendominasi p e r ke h i d u p a n k i t a d a l am bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Melalui suguhan informasi yang benar dan utuh, tindak komunikasi yang lancar dan santun oleh seluruh komponen kekuatan humas pemerintah, mudah-mudahan isu-isu yang berkembang di masyarakat tentang radikalisme, terorisme, korupsi, persatuan dan kesatuan, konflik-konflik horizontal dan lain-lain, dapat dieliminir dan dihilangkan. Insyaallah humas pemerintah dapat berkomitment dan bekerja secara nyata untuk bangsa dan negara tercinta, Indonesia.

Materi lainnya yang dibahas.oleh para na ra sumber da l am a ca ra i n i diantaranya adalah : a. Optimalisasi Humas Pemerintah

Dalam Menunjang K iner ja Pemerintah Melalui Pemanfaatan Te k n o l o g i I n f o r m a s i D a n Komunikasi, yang dipaparkan oleh Menkominfo Tifatul Sembiring

b. Optimalisasi Humas Sebagal Agent Soft Campaign Tentang Wawasan K e b a n g s a a n U n t u k I k l i m Pemerintahan Yang Kondusif, yang sedianya akan dipaparkan oleh Menko Polhukam, namun dalam kesempatan ini diwakili oleh Kabareskrim Polri.

c. Kunci Sukses Humas Pemerintah Dalam Menciplakan Citra Positlf Dan Merespon Situasi Yang Aktual, yang rencananya akan dipaparkan oleh Sekretaris Kabinet, tapi akhirnya diwakili oleh Wakil M e n t e r i K UMHAM D e n n y Indrayana.


Artikel


d. Kemitraan Antara Pemangku Kepen t i n gan Dan Humas Pemerintah Dalam Diseminasi Informasi, yang dipaparkan oleh Ketua Perhumas Prita Kemal Gani.

e. Kemitraan Humas Pemerintah Dan Media Dalam Penyediaan Informas i Yang Mendid ik , M e n c e r a h k a n , D a n Memberdayakan Khususnya Menyikapi Agenda Setting Publik, yang dipaparkan oleh Ketua Dewan Pers.

f. Sosialisasi Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Kominfo, yang dipaparkan oleh DR. James Pardede, MM.

g. Best Practice Penerapan Standar Pelayanan Minimum, yang dipaparkan oleh Kadis Kominfo Provinsi Sumatera Utara.

h. Peningkatan Motivasi Kinerja Humas Pemerintah Dalam Me l a k s anakan Pe l ayanan Informasi Kepada Masyarakat, yang dipaparkan oleh Praktisi Public Relation (PR) Rhenald Kasali.

Kegiatan Pertemuan Tahunan Bakohumas Tingkat Nasional Tahun 2012 dan Lomba Anugerah Media Humas 2012 ini dilaksanakan dengan metode ceramah penyajian materi dan diskusi, disertai dengan acara Lomba Anugerah Media Humas 2012. Dimana media humas yang menjadi pemenang anugerah ini adalah:

a. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat yang dimotori oleh Humas Pemerintah Kota Bogor menjadi Juara Umum dengan menjuarai 2 dari 4 kategori yakni Juara I Laporan Kerja Humas Tahun 2011 dan Juara II Pelayanan Informasi Melalui Internet.

b. Sedangkan Majalah "TABUIK" yang diterbitkan oleh Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Pariaman berhasil keluar sebagai Juara II Tingkat Nasional.

c. Juara III Anugerah Media Humas (AMH) Tingkat Nasional Tahun 2012 d i ra i h o l eh Humas Pemerintah Kota Pontianak.

d. PT Pelabuhan Indonesia III (Pelindo III) dinobatkan sebagai salah satu BUMN yang menjadi j ua ra da l am pe laksanaan Anugerah Media Humas Tahun 2012, yang meraih Juara III Nasional pada Anugerah Media Humas 2012 untuk kategori Laporan Kerja Humas Tahun 2011.

Kesimpulan Pertemuan Tahunan Bakohumas Tingkat Nasional Tahun 2012 dan Lomba Anugerah Media Humas 2012 sebagai berikut:a. Masyarakat dan media bisa

memperoleh informasi yang proporsional melalui media informasi yang dimiliki humas p e m e r i n t a h s e h i n g g a meningkatkan pemahaman atas kebi jakan yang ditetapkan p eme r i n t a h s e r t a d a p a t mengeliminir opini negatif masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

b. Humas harus sudah mulai m emb u k a d i r i t e r h a d a p informasi-informasi yang sangat d i p e r l u k a n o l e h p u b l i k (masyarakat ) untuk dapat d iakses , kecua l i terhadap i n f o rma s i y a n g meman g

berdasarkan undang-undang dikecualikan.

c. Untuk itu, humas pemerintah perlu meningkatkan kinerjanya melalui minimal 10 aktivitas kehumasan, antara lain : (1) me l a ku kan p e ren canaan , penyusunan, pembuatan serta pelayanan informasi publik berbasis web 2.0; (2) melakukan perencanaan, penyusunan, pembuatan informasi publik tercetak; (3) membuat press-release/news yang berkualitas (fit to print), artinya apa yang dimuat di media massa, adalah sama apa yang direlease oleh humas; (4) membina hubungan antar lembaga/sektor, hubungan interpersonal internal, hubungan dengan media secara sinergitas dan harmonis; (5) meningkatkan kualitas pelayanan informasinya; (6) mampu menjaga nama baik institusinya/institution identity; (7) menyediakan bahan publikasi baik cetak, audio, maupun audio-video; (8) mampu menjadi event o r g a n i z e r d l l i n g k u n ga n instansinya; (9) mampu mengatur ritme antara supply informasi dengan demand masyarakat; oleh karena itu (10) dituntut untuk bisa mengetahui karakter dan sifat demografis khalayak sasarannya melalui berbagai cara, s e p e r t i survey/penelitian/monitoring khalayak. Intinya dalam bekerja Humas Pemer intah ha rus mempedoman i Kebenaran Bekerja (do the things right and do the right things); dan tell the truth but not all the truth. Humas h a r u s t a h u b a g a i m a n a menerjemahkan istilah ini.


Artikel


Pada tanggal 1 s.d. 3 November 2012 telah dilaksanakan Kegiatan Review Penerapan Sistem Pelaporan Narkotika dan Psikotropika Wilayah Barat di Solo, Jawa Tengah. Pertemuan ini diikuti oleh 90 orang peserta, yang terdiri dari masing-masing 1 (satu) orang staf yang menangani pelaporan Narkotika dan Psikotropika di selurah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dari 5 propinsi yang meliputi Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta. Turut hadir pula peserta dari lingkungan Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Acara diawali dengan Laporan Ketua Panitia, Kasubdit Kemandirian Obat dan Bahan Baku Obat, Dita Novianti SA,

S .S i , Apt , MM yang langsung d i lan jutkan dengan sambutan pembukaan dari Direktur Bina Produksi & Distribusi Alat Kesehatan yang pada kesempatan ini berhalangan hadir, sehingga sambutan beliau dibacakan juga oleh yang mewakili yaitu Kasubdit Kemandirian Obat dan B a h a n B a k u O b a t . D a l a m sambutannya, di antaranya dipaparkan hal-hal sebagai berikut:a. Kebutuhan akan sebuah sistem

yang mampu mengontrol atau memantau arus pendistribusian narkotika dan psikotropika kepada masyarakat, serta penggunaan t e r h a d a p n a r k o t i k a d a n psikotropika yang terjadi di masyarakat, sangat dibutuhkan,

mengingat hal tersebut dapat menjadi salah satu dasar bagi pemerintah untuk mengetahui bagaimana kondisi distribusi dan penggunaan narkot ika dan psikotropika di suatu wilayah dan kemudian membuat keputusan untuk merencanakan langkah-langkah selanjutnya yang harus d i a m b i l g u n a m e n j a m i n ketersediaan narkot ika dan psikotropika di wilayah tersebut.

b. Sistem yang baik adalah sistem yang dinamis, yang tepat guna, mudah digunakan, dapat diaplikasikan dengan kondisi sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya Negara Indonesia yang majemuk, serta sistem yang mampu mendeteksi permasalahan-permasalahan yang

REVIEW PENERAPAN SISTEM PELAPORANNARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA WILAYAH BARAT


terjadi pada saat implementasi di lapangan, sehingga mampu meminimalisir human error yang terjadi pada saat digunakan. Untuk mencapai sistem seperti in i , maka pengembangan-pengembangan sistem harus t e r u s d i l a k u k a n s e c a r a berkelanjutan.

c. Seiring dengan meningkatkannya jumlah item obat Narkotika dan Psikotropika yang beredar dan be l um d i a komod i r d a l am Software SIPNAP, meningkatnya j um lah s a rana pe l ayanan kesehatan serta menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka dilakukan pengembangan software SIPNAP yang dulunya berbasis aplikasi desktop menjadi aplikasi SIPNAP b e r b a s i s w e b , y a n g m e m u n g k i n k a n t e n a g a kefarmasian di unit layanan dapat m e l a p o r k a n p e n g g u n a a n Narkotika dan psikotropika secara o n l i n e m e l a l u i g a d g e t . Pengembangan aplikasi SIPNAP b e r b a s i s we b j u g a a k a n m e m p e r m u d a h d a n mempercepat pelaporan dari Dinas Kesehatan Kab/Kota, sehingga diharapkan dapat

diperoleh laporan narkotika yang valid, akurat dan tepat waktu.

d. Sehubungan dengan adanya pengembangan software SIPNAP yang berbasis web, maka perlu d i l a k u k a n s o s i a l i s a s i pengembangan Software SIPNAP kepada petugas pengelola SIPNAP di Dinas Kabupaten/Kota. Melalui kegiatan ini diharapkan akan meningkatkan kemampuan dan keterampilan petugas pengelola SIPNAP di Dinas Kabupaten/Kota dalam mengimplementasikan software SIPNAP. Dan nantinya diharapkan dapat ditndaklanjuti dengan melakukan sosialisasi kepada tenaga kefarmasian di unit layanan yang berada di wilayah kabupaten/Ko ta te rsebu t , sehingga akan didapatkan laporan Narkotika dan Psikotropika yang valid dan akuratSehubungan dengan adanya pengembangan software SIPNAP yang berbasis web, maka perlu dilakukan sos i a l i s a s i pengembangan Software SIPNAP kepada petugas pengelola SIPNAP di Dinas Kabupaten/Kota. Melalui kegiatan ini diharapkan akan meningkatkan kemampuan dan keterampilan petugas pengelola SIPNAP di Dinas

K a b u p a t e n / K o t a d a l a m mengimplementasikan software SIPNAP. Dan nantinya diharapkan dapat ditndaklanjuti dengan melakukan sosialisasi kepada tenaga kefarmasian di unit layanan yang berada di wilayah kabupaten/Ko ta te rsebu t , sehingga akan didapatkan laporan Narkotika dan Psikotropika yang valid dan akurat.

e. kegiatan ini dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan p e n ge l o l a S I PNAP d a l am mengoperasionalkan software SIPNAP sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas data dan informasi realtime, komprehensif, akurat, dan valid mengenai peredaran Narkotika dan Psikotropika dan dapat menjadi sumber data dalam pelaporan ke International Narcotic Control Board (INCB).

Selain sambutan dan paparan dari Direktur Bina Produksi & Distribusi Kefarmasian yang diwakili Kasubdit Kemandirian Obat dan Bahan Baku Obat, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah juga turut memberi sambutan yang dibacakan oleh yang mewakili. Materi lain yang disajikan dalam kegiatan Review Penerapan Sistem P e l a p o r a n N a r ko t i k a d a n Psikotropika Wilayah Barat ini adalah sebagai berikut:a. K e b i j a k a n K e m e n t e r i a n

Kesehatan Tentang Sistem Pe l apo ran Na rko t i ka dan Psikotropika (SIPNAP) yang d ipaparkan o leh Kasubdi t Kemandirian Obat dan Bahan Baku Obat.Dalam paparan ini diantaranya dibahas tujuan pengaturan narkotika dan psikotropika, yaitu menjamin ketersediaan untuk


Artikel



Artikel


k e p e n t i n g a n p e l a y a n a n k e s e h a t a n d a n i l m u pengetahuan , mencegah terjadinya penyalahgunaan, dan memberantas peredaran gelap narkotika dan psikotropika. Juga dibahas fungsi pencatatan dan pelaporan penggunaan narkotika dan psikotropika, yaitu m e n c e g a h t e r j a d i n y a penyimpangan / kebocoran ke j a l u r i l i c i t / i l e g a l , memudahkankan bagi petugas d a l a m m e l a k s a n a k a n pemeriksaan setempat, sebagai sumber informasi tentang peredaran dan penggunaan Narkotika dan Psikotropika, dan memudahkan bagi instansi pemerintah dalam pembuatan laporan yang akan dikirimkan ke International Narcotics Control Board (INCB).

b. Paparan selanjutnya adalah dari Bapak Masdar yang bertemakan Perencanaan Pengembangan Sistem SIPNAP dan PBF. Dalam p apa ran i n i Pa k Ma sda r menjelaskan keunggulan Aplikasi SIPNAP terbaru. Dimana kini Aplikasi SIPNAP tidak lagi menggunakan sistem desktop-b a s e d , t e t a p i s e k a r a n g menggunakan sistem web-based yang servernya berada di pusat (Kementer ian Kesehatan) . Kelemahan mencolok Aplikasi yang memakai sistem desktop-based adalah mudah terserang virus dan kurang adaptatif dengan perkembangan operating system komputer yang terbaru. Sedangkan Aplikasi SIPNAP yang terbaru kini menggunakan sistem web-based, sehingga user hanya perlu menggunakan jaringan internet untuk login (masuk) dan mengakses aplikasi. Tidak adalagi

masalah virus komputer yang sangat mengganggu dalam sistem lama yang menggunakan desktop-based.

Review Penerapan Sistem Pelaporan Narkotika dan Psikotropika Wilayah Barat ini dilaksanakan dengan metode penyajian materi dan pembahasan mendalam antara peserta dengan narasumber. Yang kemudian di lanjutkan dengan praktek simulasi penerapan Aplikasi S I PNAP ya n g d i p a ndu o l e h narasumber Bapak Masdar.Kes impulan Keg iatan Rev iew Penerapan S i stem Pe laporan Narkotika dan Psikotropika Wilayah Barat sebagai berikut:a. Kendala yang dihadapi dalam

penggunaan Aplikasi SIPNAP yang berbasis web jauh lebih sedikit dan mudah dibandingkan Aplikasi SIPNAP versi sebelumnya yang menggunakan tekhnologi desktop-based..

b. Aplikasi SIPNAP ini berbasis di web Kementerian Kesehatan, tepatnya Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

c. Keunggulan Aplikasi SIPNA b e r b a s i s w e b a d a l a h pengoperasian yang mudah, dapat dioperasikan cukup hanya dengan koneksi internet, serta disediakan fasilitas TEST APLIKASI bag i mereka yang be lum menguasai, sehingga dapat berlatih dahulu

d. Puskesmas tidak perlu membuat laporan SIPNAP. Hal ini karena supply obat ke puskesmas berasal d a r i I n s t a l a s i F a r m a s i Kabupaten/Kota, kecuali untuk kasus tertentu seperti di Provinsi DKI.Jakarta dimana puskesmas melakukan pengadaan obat sendiri, sehingga puskesmas di wilayah DKI Jakarta harus

dihitung sebagai unit pelayanane. Ada kendala beberapa kabupaten

tertentu di Jawa Tengah, dimana ada Balai Pengobatan Swasta yang m e n d a p a t s u p p l y o b a t psikotropika dari Instalasi Farmasi namun dia juga membeli obat narkotika dari PBF di luar dengan dana sendiri. Juga ada puskesmas yang mengalami kondisi yang sama. Maka untuk hal in i puskesmas dan Balai Pengobatan semacam itu harus dihitung sebagai unit pelayanan

f. Masih ada faktor human error dalam penggunaan Aplikasi SIPNAP versi web-based ini. Sehingga dibutuhkan latihan dan sosialisasi kepada unit pelayanan. Karena yang mengisi data laporan adalah unit pelayanan langsung.

g. Meskipun Aplikasi SIPNAP terbaru ini masih memiliki beberapa kekurangan, namun semua peserta menyatakan aplikasi yang baru berbasis web ini sangat jauh l e b i h m u d a h d a l a m operasionalnya ketimbang versi te rdahu lunya . Kenda l anya hanyalah koneksi internet yang mungkin masih agak sulit bagi Provinsi yang infrastrukturnya masih kurang seperti di Indonesia Wilayah Timur.

Informasi kefarmasian dan alat kesehatanInformasi kefarmasian dan alat kesehatan

Artikel


Sediaan kosmetika yang mengandung fluoride umumnya berupa sediaan higiene mulut seperti pasta gig dan, mouthwash. Maka dengan ini dibuat suatu Telaahan Kebijakan Pemerintah Tentang Fluoride Pada Pasta Gigi.Berdasarkan regulasi, maka kita dapatkan tinjauan sebagai berikut:a. Sesuai UU No. 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan Pasal 105 ayat 2, sediaan kosmetika harus memenuhi standar dan/atau persyaratan yang ditentukan. Pemerintah berkewajiban membina, mengatur, mengendal ikan , dan mengawasi produksi, promosi, dan pengedaran sediaan farmasi, termasuk kosmetika. Hal ini merupakan amanah UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 98 ayat 4.

b. Pada tahun 2008, Indonesia telah mengikuti harmonisasi ASEAN di bidang k o s m e t i k a , y a n g k e m u d i a n ditransformasikan menjadi Permenkes No. 1175 Tahun 2010 tentang Izin Produksi Kosmetika dan Permenkes No. 1176 Tahun 2010 tentang Notifikasi Kosmetika.

c. Sesuai Permenkes No. 1176/2012 tentang Notifikasi Kosmetika Pasal 2 dan 5, sediaan kosmetika harus memenuhi persyaratan keamanan-mutu-manfaat sesuai peraturan, termasuk di dalamnya adalah persyaratan teknis yang meliputi persyaratan keamanan, bahan, penandaan, dan klaim.

d. Sesuai ASEAN Cosmetic Directive (ACD) Annex III Part.1, fluoride termasuk bahan yang penggunaannya dalam kosmetika harus mengikuti ketentuan tertentu. Pada sediaan oral higiene mulut (termasuk pasta gigi), fluoride dibatasi maksimal 0.15%, dihitung sebagai total unsur F (fluor) bila pada sediaan tersebut mengandung senyawa lain berunsur fluoride. Untuk sediaan pasta gigi anak usia 6 tahun ke bawah, maka harus mencantumkan ukuran penggunaan sebesar biji jagung dan pengawasan

penggunaan guna mencegah tertelan.e. Sesuai Peraturan Kepala BPOM No.

HK.03.1.23.08.11.07517 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, total kadar F tidak boleh melebihi 0.15%. Jumlah total fluoride dalam satu unit kemasan tidak lebih dari 300 mg. Persyaratan ini tidak berlaku untuk sediaan pasta gigi yang merupakan program pemerintah untuk perlindungan terhadap karies gigi (contoh : program perawatan gigi di sekolah). Untuk pasta gigi yang mengandung 0,1-0,15% fluoride, kecuali sudah ada penandaan kontraindikasi untuk anak-anak (misalnya: 'Hanya digunakan untuk dewasa'), maka penandaan wajib mencantumkan: Anak-anak usia 6 tahun dan dibawahnya : Gunakan seukuran biji jagung untuk penyikatan gigi yang diawasi untuk memperkecil kemungkinan tertelan. Dalam hal asupan fluoride dari sumber lainnya, konsultasikan dengan dokter gigi atau dokter.

Selanjutnya bila kita melihat dari sisi permasalahan yang terjadi, maka diperoleh hasil:a. Peluang terdapatnya sediaan pasta gigi

yang mengandung fluoride melebihi batas yang ditentukan.

b. Bagaimana sikap Kemenkes bila terbukti penggunaan fluoride yang ber lebihan dapat mengancam kesehatan?

c. Bagaimana peran Kemenkes terhadap penggunaan fluoride pada pasta gigi?

Berdasarkan kajian di atas, maka dihasilkanbeberapa solusi pemecahan masalah sebagai berikut: a. Terhadap peluang ditemukannya pasta

gigi yang mengandung fluoride melebihi batas yang ditentukan, pemer intah te lah me lakukan pengawasan ketat sejak sebelum produk tersebut beredar (notifikasi)

dan pasca produk ada di pasar (post marketing surveillance). Hal ini dilakukan untuk memastikan pasta gigi yang beredar tidak mengandung fluoride melebihi batas. Umumnya fluoride dalam pasta gigi terdapat dalam bentuk senyawa tertentu (misal. Sodium Monofluorofosfat, dl l) , sehingga menyulitkan perhitungan total F untuk diperiksa kesesuaiannya terhadap batas yang ditetapkan. Oleh karenanya, bila dirasakan perlu, konsumen dapat menanyakan hal ini ke Unit Layanan Pengaduan Konsumen Badan POM (No. telp. 021-4263333) atau pun Pusat Tanggap Respon Cepat Kemenkes (No.telp. 021-500567).

b. Bukti klinis yang ada hingga saat ini menyebutkan bahwa penggunaan fluoride pada pasta gigi untuk mencegah timbulnya karies gigi mempunyai rasio manfaat yang lebih besar daripada resiko bahaya timbulnya fluorosis (kadar fluor yang berlebihan, ditandai dengan munculnya warna lain pada enamel gigi, dampak lebih lanjut terhadap kesehatan belum diketahui). Bila kemudian terdapat bukti ilmiah penggunaan f luor ide yang ber lebihan dapat membahayakan kesehatan, maka Kemenkes akan memperketat fungsi pembinaan dan pengawasan guna melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya tersebut.

c. Kemenkes berperan untuk menjamin bahwa penggunaan fluoride pada pasta gigi memenuhi aspek keamanan-manfaat-mutu yang ditetapkan. Jaminan tersebut diterapkan dengan melakukan pembinaan terhadap produsen pasta gigi, pemberian izin produksi kosmetika, p embe r i a n n o t i f i k a s i , h i n g ga pengawasan pasca beredarnya produk di pasaran. Fungsi pemberian notifikasi dan pengawasan produk pasca beredar dilakukan oleh Badan POM, dan hasilnya dilaporkan kepada Kemenkes sebagai bahan pengambilan keputusan.

TELAAH KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG FLUORIDE PADA PASTA GIGI



Back to Nature10 KHASIAT SUSU KEDELAI

1. Mengatasi Intolerensi Laktosa.Air Susu Ibu (ASI) merupakan minuman sekaligus makanan terbaik dan alami untuk bayi.Yang paling bersih, bergizi, dan murah. Namun, karena berbagai kendala atau alas an, tidak sedikit kaum ibu yang coba menggantikan ASI dengan susu sapi. Padahal, pada kenyataannya banyak anak, terutama balita yang allergi terhadap susu sapi. Responnya bisa berupa mual, muntah, diare, dan gejala sakit perut lainnya. Ini pertanda system pencernaan tidak mampu mencerna dan menyerap laktosa (lemak susu) dengan baik. Kondisi demikian dikenal dengan ist i lah Intoleransi Laktosa, yang disebabkan terbatasnya enzyme laktase dalam tubuh- yang berfungsi memecah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa (monosakarida) agar lebih mudah dicerna ususSebagai alternatif, susu kedelai dapat dijadikan pengganti susu sapi dan minuman pendamping ASI bagi balita. Salah satu kelebihan susu kedelai dibandingkan dengan susu sapi adalah, tidak adanya laktosa susu . Karena itu, anak yang allergi terhadap susu sapi sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi susu kedelai; demikian juga untuk orang dewasa yang alergi terhadap susu sapi. Khusus untuk balita, susu kedelai sebaiknya diberikan setelah anak berumur diatas satu tahun. Porsinya cukup 250 500 ml. atau 1 2 gelas perhari. Dua gelas susu kedelai mampu men-

suplai 30 % kebutuhan protein perhari bagi balita. Susu kedelai dapat diberikan setelah atau sebelum makan, tergantung kebiasaan dan selera anak.2. Minuman untuk Penderita Autisme.Autisme adalah gangguan perkembangan yang terjadi pada masa anak-anak, sehingga membuat seseorang tidak mampu mengadakan interaksi sosial dan seolah-olah hidup dalam dunianya sendiri. Autisme pada anak-anak biasanya disebut Autisme Infatil. Penderita Autisme sebaiknya tidak mengkosumsi makanan yang mengandung Kasein (Protein susu) dan Glutein (protein tepung). Karena selain sulit dicerna , makanan yang mengandung kedua jenis protein tersebut dapat menyebabkan gangguan fungsi otak. Jika dikonsumsi perilaku penderita autisme akan menjadi lebih hiperaktif. Sumber Kasein berasal dari susu hewani (susu sapi) serta berbagai macam produknya, seperti keju dan krim. Bagi penderita Autisme , Susu Sapi dapat diganti dengan Susu Kedelai. Dengan demikian, para penderita autisme tetap memperoleh masukan protein, vitamin, dan mineral yang cukup. Hal terpenting dari semua itu, susu kedelai tidak mengandung Kasein dan Glutein.3. Minuman untuk VegetarianVegetarian adalah orang yang menganut pola makan berpantang daging, termasuk produk pangan lainnya yang berasal dari hewan seoerti telur , susu serta hasil olahannya. Namun pada kenyataannya p a r a v e g e t a r i a n p u n s a n g a t membutuhkan sumber gizi hewani-yang merupakan sumber gizi tinggi bagi pertumbuhan dan perkembangan tubuh manusia. Bagi vegetarian, susu kedelai dapat disajikan sebagai minuman utama. Selain enak dan menyegarkan, nilai gizinya tidak kalah dengan susu sapi. Susu kedelai merupakan minuman sumber vitamin (B1,B2,B6, dan provitamin A),

sumber mineral (Kalsium, Magnesium, Selenium, Fosfor), sumber Karbohidrat, sumber Protein, dan sumber Lemak).4. Mengurangi Kadar Kolesterol Darah.Di dalam tubuh kolesterol akan bergabung dengan protein, membentuk senyawa yang disebut Lipoprotein; yang terdiri dari dua jenis yaitu Low Density Lipoprotein (LDL) dan High Density Lipoprotein (HDL). LDL dikenal sebagai Kolesterol Jahat, karena sering memicu penumpukan plak kolesterol didinding arteri. Sementera HDL dikenal sebagai Kolesterol Baik, karena berfungsi membersihkan kolesterol di dinding arteri dan membawanya kembali kehati tempat kolesterol dipecah dan dikeluakan. Susu Kedelai mampu menghalau kolesterol jahat (LDL), karena susu kedelai mengandung Lesitin; yang bersifat mengemulsi (melarutkan) kolesterol dalam darah, sehingga tidak ada lagi penyempitan dan penyumbatan. Khasiat lesitin ini telah diteliti oleh Dr. Edward dan dipublikasikan dalam Biocontrol News and Information, Discover & Science News. Selain Lesitin; Zat Gizi lain yang dapat menggempur kolesterol adalah Isoflavon yang berfungsi sebagai antioksidan dan mampu meningkatkan HDL. Penelitian olah America Heart Association menunjukkan konsumsi Susu Kedelai selama tiga bulan mampu meningkatkan HDL rata-rata 4,7 %.5. Men c e gah A r t e r i o s k l e ro s i s ,

Hipertensi, Jantung Koroner, dan Stroke.

Selain Lesitin dan Isoflavon, susu kedelai juga mengandung Vitamin E (Tokoferol) yang juga dapat membantu mencegah terjadinya Penyakit Jantung Koroner dan Stroke. Vitamin E ini juga mampu mencegah Teroksidasinya kolesterol LDL; sehingga tidak menimbulkan Plak yang menyebabkan tersumbatnya pembuluh darah arteri, dan meremajakan kembali


Kolom Hikmah


arteri yang sudah tua, sehingga lebih elastis dan menghindari terjadinya Arteriosklerosis (pengerasan pembuluh darah). Penelit ian pada Harvard University; menunjukkan mereka yang memperoleh Vitamin E 200 I.U/ hari; risiko mendapat gangguan kardiovaskular berat menurun sebesar 34 %. Kandungan asam Folat dan Vitamin B6 dalam susu kedelai juga dapat mencegah penyakit jantung. Untungnya lagi Susu kedelai mengandung mineral Magnesium yang mampu mengatur tekanan darah seseorang. Tidak hanya itu, hasil penilitian Jery L. Nadler dari City of Hope Medical Center California; menyebutkan Magnesium mampu menghambat pe lepasan Tromboksan yaitu suatu zat yang membuat Trombosit (kepingan darah) menjadi lebih lengket dan mudah membentuk gumpalan, sehingga mampu mencegah naiknya tekanan darah sekaligus mencegah stroke dan gangguan jantung.6. Mencegah Diabetes MelitusDiabetes Melitus muncul karena tubuh kekurangan Insulin; yang mengakibatkan kelainan metabolisme karbohidrat, protein, lemak, air, dan elektrolit. Susu kedelai yang mengandung Asam Amino Glisin dan Asam Amino Arginin mampu menjaga keseimbangan Hormon Insulin. Selain itu, protein dalam susu kedelai lebih mudah diterima organ ginjal dibandingkan dengan protein hewani. Karena itu Susu Kedelai baik dikonsumsi oleh penderita Diabetes Melitus.7. Hambat Menopause dan Cegah

Osteoporosis.Kendati prose alami, tak sedikit kaum wanita merasa takut dan khawatir menghadapi masa menopause. Hal ini wajar karena proses yang ditandai dengan berhentinya siklus menstruasi itu kerap menimbulkan gangguan psikis dan fisik yang sangat mengganggu; baik sebelum maupun setelah memasukinya.

Berhentinya siklus haid pada wanita menopause sangat dipengaruhi oleh Hormon Estrogen yang diproduksi oleh Kelenjar Ovarium. Karena itu terapi medis yang biasa diberikan adalah Hormone Replacement Therapy (HRT).Meskipun cukup ampuh mengatasi beberapa sindroma menopause; tetapi dalam jangka panjang bisa menyebabkan gangguan kesehatan; antara lain Kanker Payudara (33%), Stroke (49.1 %), Thromboemboli (125.3 %), dan Penyakit Jantug (34.4%)- (Woman Health Initiaive USA). Solusi yang bisa dilakukan adalah terus mencari dan meneliti Fito-Estrogen atau Estrogen yang berasal dari tumbuh-tumbuhan .Salah satunya yang terbukti efektif mengatasi sindroma menopause adalah Isoflavon yang terkandung dalam Susu Kedelai. Selain harganya murah; produknya juga telah dikenal masyarakat.Selain Isoflavon, zat gizi susu kedelai yang dapat menghambat menopause adalah Vitamin E; yang bermanfaat menjaga k e s e i m b a n g a n h o rm o n e y a n g memperlambat terjadinya menopause. Vitamin E alami lebih mudah diserap tubuh dibandingkan Vitamin E sintetik. Selain mampu menghambat Menopause, Isoflavon ternyata dapat mencegah Osteoporosis; dengan menstimulir proses Osteoblastik melalui aktifitas reseptor estrogen; dan meningkatkan produksi Hormon Pertumbuhan (Insuline Like Growth Factor 1 (IGF-1). Mengkonsumsi Susu Kedelai secara teratur dapat mempertahankan tulang tengkorak dan tulang belakang. (Susan M.Potter University of Illionis USA)8. Mencegah MigraineMigraine dikenal juga dengan sakit kepala sebelah yang berulang dan bersifat idiopatik (timbul dengan sendirinya tanpa diketahui penyebabnya); serta bersifat kambuhan. Penyakit ini lebih banyak menyerang wanita disbanding pria (3 : 1). Faktor utamanya adalah adanya siklus hormonal pada wanita. Dengan sifatnya

yang idiopatik migraine sangat berkaitan dengan pe rubahan b iok im iaw i . Mengkonsumsi susu kedelai secara teratur dapat mencegah dan meredakan migraine; terutama yang disebabkan oleh deffisiensi zat gizi. Hal ini disebabkan karena Susu Kedelai merupakan sumber Vitamin B-Complek (kecuali B12), Mineral, (terutama Kalium), dan Asam Amino (terutama Lisin) dengan jumlah cukup tinggi.9. Minuman Anti KankerApakah anda pernah mendengar atau melihat iklan susu yang mampu mencegah kanker? Susu tersebut adalah Soymilk alias Susu Kedelai. Karena Susu Kedelai merupakan salah satu minuman kesehatan sumber mineral, selenium, Vitamin E, Isoflavon, dan Asam Amino Triptopan. Untuk mengatasi paparan radikal bebas pemicu, kanker diperlukan zat atau senyawa yang berfungsi sebagai anti-oksidan. Selain Selenium, anti-oksidan pada Susu Kedelai adalah Vitamin E dan Genistein, yang secara sinergis mampu menghalau kanker.10. Mencegah Penuaan Dini (Anti Aging)Bagi setiap orang; memjadi tua adalah sebuah kepastian yang sebenarnya tidak perlu ditakutkan. Salah satu cara yang diyakini paling ampuh menangkal p e n u a a n d i n i a d a l a h d e n g a n mengandalkan Anti Oksidan yang bersumber dari makanan atau minuman. Mengkonsumsi makanan atau minuman sumber anti-oksidan merupakan pilihan bijak, sekaligus pilihan tepat untuk mengatasi penuaan dini. Anti oksidan umumnya berasal dari golongan vitamin dan mineral; diantaranya vitamin B, E, C, Beta-Karoten, Chromium, Selenium, Kalsium, Tembaga, Magnesium, dan Isoflavon.Susu Kedelai layak dimasukkan kedalam daftar menu diet Anda, agar Anda tetap awet muda. Susu Kedelai mengandung berbagai zat senyawa Anti Aging (menghambat penuaan dini).

Back to Nature

Informasi kefarmasian dan alat kesehatanInformasi kefarmasian dan alat kesehatan

Documents

Buletin Infarkes Edisi VI Desember 2012.pdf