17
bulletin bpksdm BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI DAN SUMBER DAYA MANUSIA DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM Urgensi MKUK pada Pendidikan Keahlian Teknik Bidang Pekerjaan Umum

Bulletin BPKSDM Edisi keempat.pdf

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Bulletin BPKSDM Edisi keempat.pdf

bulletin bpksdmBADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI DAN SUMBER DAYA MANUSIADEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

Urgensi MKUK pada Pendidikan KeahlianTeknik Bidang Pekerjaan Umum

Page 2: Bulletin BPKSDM Edisi keempat.pdf

D ar i Redaksi

Pendahuluan

Departemen Pekerjaan Umum (Dep. PU) dalam melaksanakan tugas-tugasumum pemerintahan dan pembangunan diperlukan sumber daya manusiayang handal dan profesional sesuai dengan jenjang dan kompetensi yangdibutuhkan. Salah satu pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia yangmampu menjabarkan strategi dan kebijakan-kebijakan bidang ke-PU-an dalammelaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunandipersiapkan melalui Pendidikan Kedinasan Keahlian Teknik (PKKT) jenjangmagister. Hal ini sejalan dengan rencana strategis Dep. PU tahun 2005-2009, dimana misi Dep. PU antara lain meningkatkan kapasitas pemerintahdaerah dan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum(IPU) serta menerapkan organisasi yang efisien , tata laksana yang efektifdan terpadu dengan prinsip good governance serta mengembangkan SDMyang profesional. Selain itu sesuai dengan rencana kerja pemerintah tahun

Urgensi MKUKPada PendidikanKeahlian Teknik

Bidang Pekerjaan UmumOleh: Ero

Page 3: Bulletin BPKSDM Edisi keempat.pdf

2007 terdapat sembilan prioritaspembangunan nasional dan salah satunyaadalah percepatan pembangunaninfrastruktur sehingga diperlukan SDM yangprofesional dalam menanganipenyelenggaraan pembangunaninfrastruktur, oleh sebab itu kerjasamapendidikan bidang ke-PU-an denganperguruan tinggi di berbagai tempat diseluruhIndonesia sangat strategis.

Pendidikan Kedinasan Keahlian TeknikBidang Pekerjaan Umum kerjasama PusatPembinaan Keahlian dan Teknik Konstruksi, BadanPembinaan Konstruksi dan SDM Departemen PekerjaanUmum (Dep.PU) dengan Perguruan Tinggi Nasional (PTN)mitra kerja merupakan pendidikan yang dirancang secarakhusus. PKKT bidang Pekerjaan Umum merupakanpendidikan yang menekankan pada penerapan ilmupengetahuan dan teknologi bidang ke-PU-an dan keahlianpendukung lainnya yang terkait. Lulusan dari PKKT akanmendapat ijazah dari PTN mitra .

Program magister ini ditujukan pada kelompok sasaran paraaparatur yang terkait dengan bidang pekerjaan umum pusatdan daerah. Sebagai suatu pendidikan kedinasan, makasalah satu ciri yang menunjukkan kedinasannya adalahadanya mata kuliah umum kedinasan.

Mata kuliah umum kedianasan (MKUK) merupakan salahsatu mata kuliah pokok pada PKKT bidang pekerjaan umum.Untuk program magister, MKUK mempunyai bobot 2 SKSdimana mata kuliah ini harus mendukung visi dan misidepartemen serta dirancang untuk memberikan

pemahaman kepada karyasiswa agar mampumengapresiasikan konsep, sistem, kebijakan, strategi,program dan NSPM yang telah digariskan di lingkunganpekerjaan umum dalam kegiatan yang sesuai dengan tugasmasing-masing. Mata kuliah kedinasan ini dilaksanakansecara terpusat di Pusat Pembinaan Keahlian dan TeknikKonstruksi (Pusbiktek) Bandung.

Pada tahun ajaran 2006 pelaksanaan MKUK diikuti oleh243 karyasiswa magister yang terbagi dalam 11 programstudi kerjasama dengan perguruan tinggi nasional sebagaiberikut :

Tujuan dan Materi Mata Kuliah Umum Kedinasan

Tujuan mata kuliah umum kedinasan adalah agar karyasiswamampu memahami system, kebijakan, strategi, programdan aplikasi NSPM bidang pekerjaan umum secara utuhmenyeluruh.

Adapun substansi/ materi pokok mata kuliah kedinasanprogram magister dikelompokan sebagai berikut:1. Materi pokok kedinasan dari Dep. PU:a. Kebijakan Strategis Dept. PU dalam Pembangunan

Infrastruktur menuju kesejahteran masyarakatb. Investasi dan Industri Kontruksic. Pembangunan dan Otonomi Daerahd. Community Based Developmente. Penerapan Good Governance dalam penyelenggaraan

IPUf. Kebijakan Penataan Ruang dalam rangka

penyelenggaraan IPUg. Kebijakan dan program penyelenggaraan sektor Sumber

Daya Airh. Kebijakan dan program penyelenggaraan sektor

Penyelenggaraan Jalani. Kebijakan dan program penyelenggaraan sektor Cipta

Karyaj. Kebijakan Penelit ian dan Pengembangan Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi dalam rangka mendukungIPU

k. Kebijakan Pembinaan Konstruksi dan Sumber DayaManusia (SDM) dalam rangka mendukung IPU

2. Materi yang bersifat umum:a. Peran dan strategi Pusbiktek dalam menyelenggarakan

kerjasama pendidikan kedinasanb. Penjelasan umum kegiatan MKUKc. Pengantar program studid. Character Buildinge. Dasar analisis kebijakanf. Sistem pengambilan keputusang. Perkembangan metoda dan teknologi konstruksih. Pengelolaan sampah di perkotaan

Proses Pembelajaran

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam prosespembelajaran adalah Problem based learning dan metodepembelajaran orang dewasa. Hal ini sesuai dengankarakteristik karyasiswa / pebelajar yang dihadapi dalamPKKT-PU adalah orang dewasa, yang mempunyaikarakteristik antara lain : telah memiliki pengalaman belajar,telah memiliki konsep diri, memiliki kesiapan belajar,memiliki orientasi belajar. Oleh karena itu dalam

Page 4: Bulletin BPKSDM Edisi keempat.pdf

pembelajaran orang dewasalebih ditekankan adanyakomunikasi dua arah antarapengajar dengan pebelajar

Garis Besar Proses BelajarMengajar pada dasarnyameliputi:a. Penyampaian materi

Mata Kuliah Umum Kedinasan (MKUK) berupa paparanmeteri-materi ajar yang disampaikan oleh para pengajardalam waktu yang telah ditentukan, dipandu olehseorang moderator. Bahan ajar yang akan diberikankepada peserta didik (karyasiswa) adalah kumpulanbahan tulisan dari masing-masing pengajar/ pejabat dariDepartemen Pekerajaan Umum. Penyampaian materidilakukan langsung oleh pengajar atau team teaching.

b. Diskusi Panel . Dalam panel ini para pengajar danpara karyasiswa melakukan diskusi dengan dipandu olehseorang moderator, dan sebagai panelis adalahkaryasiswa perwakilan masing- masing program studi.

c. Pendalaman materi MKUK . Setelah memperoleh materidari para pengajar , maka dilakukan pendalaman materimelalui diskusi kelompok di kelas sesuai dengan prodimasing-masing dengan sasaran untuk mendapatkanmateri yang komprehensif, terintegrasi serta waktu untukdiskusi yang lebih lama. Masalah yang dikaji adalahpenyusunan konsep perumusan kebijakan terkait denganmasing-masing program studi dan penyelenggaraan IPUke depan.

d. Pendalaman materi dilaksanakan dengan penjadwalanterstruktur dengan bentuk diskusi yang meliputi :pembekalan dasar penyelesaian tugas oleh TimPembimbing, bimbingan penyelesaian tugas oleh TimPembimbing, penyelesaian tugas secara mandiri. Prosesdiskusi diawali dengan brainstorming sampaimemperoleh topik dan judul makalah. Hasil dari diskusidan pendalaman materi ditindak lanjuti dengan tugasmembuat makalah/ laporan dan dipresentasikan olehmasing-masing kelompok. Pendalaman materi , diskusi, dan pembuatan makalah serta presentasi dibimbingoleh Tim Pembimbing dari Pusbiktek , Widyaiswara,praktisi dari dinas PU dan pengajar perguruan tinggi

e. Presentasi hasil diskusi dilakukan oleh setiap kelompok,yang akan ditanggapi oleh para peserta forum diskusi..

f. Alokasi Waktu Kegiatan pembelajaran. MKUKdilaksanakan selama dua minggu atau 12 hari. Waktukegiatan belajar mengajar (KBM) untuk setiap kelompokmateri adalah sebagai berikut: pemaparan materi intidan diskusi oleh pengajar 4 jam pelajaran (JP)/ hari,pemaparan materi umum dan diskusi oleh pengajar 3JP/ hari, pendalaman materi , diskusi dan penyusunantugas 4 JP/ hari (dipandu oleh pembimbing di kelasmasing-masing), tugas terstruktur 4JP / minggu danmandiri 2 jam/ hari.

g. Penilaian. Penilaian pada MKUK meliputi : kehadiranminimal 80 persen kecuali sakit , penilaian tugas panelis,tugas komprehensif berupa penulisan makalah danpresentasi, tugas laporan kunjungan ke lapangan, dantes tertulis. Selain itu dilakukan juga penilaian karyasiswaterhadap pelaksanaan MKUK terutama dalam hal peranpengajar dan pembimbing, Manfaat materi MKUK,Proses pembelajaran, serta penugasan.

Penulis adalah Staf Pusat Pembinaan Keahlian dan Teknik Konstruksi, BPKSDM.

eikutsertaan Indonesiadalam liberalisasip e r d a g a n g a ninternasional membukapeluang kerjasama

dengan negara lain. Kerjasama inidiharapkan mampu meningkatkanarus perdagangan barang dan jasainternasional, sehingga dapatmemacu roda perekonomian baikdi dalam maupun di luar negeri ser ta membawakesejahteraan bagi Indonesia dan dunia internasional.Apabila pertumbuhan ekonomi secara terus menerus dapatdiraih maka secara otomatis kesempatan dan lapangan kerjamakin luas baik di tingkat nasional maupun internasional.

Memasuki perdagangan internasional membuat Indonesiamau tidak mau harus melakukan persiapan dalam artimempunyai strategi dalam menghadapinya. Apabila Indo-nesia tidak mempersiapkan diri maka yang terjadi adalahmakin banyak tenaga kerja Indonesia kehilangan pekerjaandisebabkan pasar tenaga kerja dikuasai oleh tenaga kerjaasing. Salah satu penyebabnya yaitu rendahnya kompetensitenaga kerja Indonesia sehingga kesulitan menguasai pasartenaga kerja di luar negeri. Apalagi mekanisme penempatantenaga kerja dalam pasar liberal lebih ditentukan berdasarkanpermintaan pasar. Pengetahuan dan penguasaan teknologimenjadi modal utama agar mampu merebut pasar tenagakerja. Hal ini yang masih harus menjadi perhatian semuapihak agar tenaga kerja Indonesia mampu bersaing di duniaInternasional.

Karena alasan itulah Indonesia melakukan berbagaipersiapan untuk menghadapi persaingan pasarinternasional, salah satunya adalah dengan menjalinperjanjian di tingkat regional terutama dengan ASEANmelalui liberalisasi pasar. Dalam hal ini negara- negaraASEAN mengadakan kesepakatan melalui ASEAN FreeTrade Area (AFTA) dan kesepakatan perdagangan jasamelalui ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS).Perdagangan jasa di tingkat ASEAN dilakukan dengan 4mode sebagaimana dilakukan di tingkat WTO.

Dalam artikel singkat ini hanya akan dibahas mengenaimode ke-4 yaitu Movement of Natura/ Persons (kebebasanbagi profesi tenaga ahli untuk memberikan jasanya maupununtuk bekerja di perusahaan di negara lain), misalnyaseorang insinyur Indonesia menyediakan jasanya di negaraSingapura. Di tingkat ASEAN untuk memfasilitasi terjadinyaMovement of Natura/ Persons dibuat persiapan bersamayaitu persiapan pengakuan kesetaraan diantara profesitenaga ahli atau Mutua/ Recognitions Arrangement (MRA).MRA itu sendiri merupakan persiapan kesepakatan antaradua atau lebih pihak-pihak untuk mengakui dan menerimasecara bersama-sama beberapa atau semua aspek dari hasilpenilaian terhadap para tenaga profesional. MRAmerupakan amanat dari Bali Concord II tahun 2003, untukmemfasilitasi Movement of Natura/ Persons. Naskah MRAini sendiri telah ditandatangani oleh seluruh MenteriPerdagangan ASEAN.

Page 5: Bulletin BPKSDM Edisi keempat.pdf

Meskipun telah ditandatangani pada akhir tahun 2005 tetapidirencanakan baru lima negara yang akan memberlakukanprogram ini pada kuartal pertama tahun 2007 yaitu Indo-nesia, Malaysia, Philipina, Singapura dan Thailand.Kerjasama MRA memberikan peluang untuk kerjasamaantar profesi, peningkatan potensi kesempatan kerjanasional dengan prinsip kepercayaan, daya saing, kepuasankonsumen, timbal balik, networking teknologi dan pangsapasar.

Beberapa bidang yang akan diprioritaskan dalam MRAadalah Architectural Services, Engineering Services, Ac-countancy Services, Nursing Services dan Legal Services.Architectural dan Engineering Services merupakan duaklasifikasi bidang yang terkait jasa konstruksi.

Dari beberapa klasifjkasi bidang pekerjaan jasa konstruksidalam Central Product Classification (CPC), baru bidangpekerjaan Engineering Services yang terakomodasi dalamproses MRA. Akomodasi direalisasikan dalam bentuk MRAon Engineering Services dan ditandatangani di KualaLumpur pada tanggal 9 Desember 2005 oleh MenteriPerdagangan. Berdasarkan hal itu para Professional Engi-neer ASEAN agar dapat bekerja di tingkat regional danbekerjasama dengan Registered Foreign ASEAN CharteredProfessional Engineer (RF ACPE) sebagai lead fjrmnya wajibmenjadi terdaftar di ACPE. Sementara itu untuk menjadiseorang ACPE harus memenuhi beberapa persyaratanantara lain :1. Menyelesaikan program engineering yang diakreditasi

dan diakui, atau dinilai dan diakui dengan mengikutiprogram yang setara oleh lembaga yang berwenang dinegaranya.

2. Dinilai telah layak untuk bekerja mandiri dalamnegaranya. 3. Mempunyai pengalaman minimal 7 tahunpraktek sejak lulus dan pengalaman 2 tahun yangsignifikan dalam posisi engineering.

4. Memiliki registrasi dan ijin terbaru dan sah untukberpraktek engineer di negara asal yang diterbitkan olehProfessional Regulatory Authority (PRA), untuk Indo-nesia PRA dilakukan oleh LPJK.

5. Mendapatkan sertifikat dari PRA negara asal tanpa adacatatan pelanggaran yang serius dalam masalah teknikal,standar profesional atau etik baik di tingkat lokal maupuninternasional.

6. Sejalan dengan kebijakan Program PemutakhiranKeprofesian (Continuing Professional Development).

Profesional Engineer yang memenuhi persyaratan di atasdapat terdaftar sebagai ACPE. Seseorang yang telah menjadiACPE dapat mendaftar ke PRA di negara lain dan terdaftarsebagai Registered Foreign Profesional Engineering denganmemenuhi syarat sebagai berikut :1. Terikat kode etik profesional baik di tingkat nasional

maupun internasional sesuai dengan negara asalnya.2. Terikat dengan penerapan peraturan di negara tempat

akan bekerja.3. Bekerjasama dengan profesional engineer setempat yang

kompetensinya diakui dan diterima PRA setempat danmengacu pada hukum setempat.

Proses MRA membuka peluang dan tantangan bagi Indo-nesia. Peluang yang dapat diperoleh adalah terbukanyakerjasama bagi para insinyur dalam negeri dengan pihakasing dan mendorong kemampuan insinyur dalam negeriagar dapat bersaing secara global. MRA di tingkat ASEAN

Oleh: Dadan Krisnandar

Page 6: Bulletin BPKSDM Edisi keempat.pdf

M asyarakat JasaKonstruksi danTantangan Global

Dalam Undang-undangNo. 18 tahun 1999tentang Jasa Konstruksi,di samping masyarakatumum, dikenal juga istilahmasyarakat jasakonstruksi, yaitumasyarakat yang mempunyaikepentingan dan atau kegiatan yangberhubungan dengan usaha danpekerjaan jasa konstruksi. Untukmewadahi penyelenggaraan peranmasyarakat jasa konstruksi, dilakukanmelalui kegiatan Forum jasa konstruksidan melalui Lembaga yangindependen dan mandiri yaituLembaga Pengembangan JasaKonstruksi (LPJK).

Tugas LPJK secara garis besar adalah:melakukan atau mendorong penelitiandan pengembangan jasa konstruksi;menyelenggarakan pendidikan danpelatihan jasa konstruksi; melakukanregistrasi tenaga kerja konstruksi, yangmeliputi klasifikasi, kualifikasi dansertifikasi keterampilan dan keahliankerja; melakukan registrasi badanusaha jasa konstruksi; ser tamendorong dan meningkatkan peranarbitrase, mediasi, dan penilai ahli dibidang jasa konstruksi.

Salah satu tantangan persainganglobal bagi pelaku jasa konstruksiadalah bagaimana meningkatkankemampuan bersaing dalammenyediakan jasa konstruksi yangberkualitas dan efisien. Dalam kontekspasar bebas, parameter lingkunganstrategis yang perlu dicermati adalahperubahan sistem dan manajemensumber daya manusia. Perubahansistem dan manajemen sumber dayamanusia memberikan dampak kepadaukuran kualitas yang menjadi

Sertifikasi Keahlian danPersaingan Global

Oleh: Doedoeng Z. Arifin

persyaratan-persyaratanyang disepakati antarnegara dalam kerangkaGeneral Agreement onTrade in Services (GATS)yang dapat dijadikandasar bagi negosiasi-negosiasi antar negaradalam membuka aksespasar.

Untuk memfasilitasi transaksi barang/jasa antar negara tersebut diperlukanharmonisasi pengaturan yang harusdisepakat i bersama agarpelaksanaannya dapat berjalandengan lancar, memberikan hasil yangmaksimal dan menghindari dampaknegatif yang ditimbulkan. Harmonisasiyang dimaksud di antaranya meliputiklasifikasi, kualifikasi dan standarisasijasa dan profesi dalam sektorkonstruksi dengan memformulasikanMutual Recognation Agreements(MRA) untuk profesi rekayasa yangselanjutnya diwujudkan dalam bentukASEAN Engineer sebagai bentukpengakuan atas kesetaraan kualifikasiinsinyur di t ingkat ASEAN. DiIndonesia saat ini baru diakomodiroleh Persatuan Insinyur Indonesia (PII).

Standar-standar perdagangan barangdan jasa yang menjadi acuan dankomitmen dalam GATS adalah CentralProduct Classification (CPC) untukkategori bidang usaha, danInternational Standard Classification ofOccupations-88 (ISCO-88) untukkategori bidang pekerjaan. Standar-standar lainnya pada bidang pekerjaanadalah Internat ional StandardIndustrial Classificat ion of AllEconomic Activities, Revision 3 (ISIC,Revision 3) dan Internat ionalClassification of Status in Employment(ICSE-93).

Pemerintah Indonesia sebenarnyatelah menjabarkan standar-standar

merupakan kesempatan berlatih untukmenghadapi liberalisasi di tingkat WTOtahun 2020 dan penyiapan peraturanuntuk menghadapi persaingansekaligus melindungi kepentingandalam negeri. Di satu sisi tantanganyang dihadapi adalah pembahasansecara cermat mengenaipengorganisasian Coordinating Com-mit tee (CC) sesuai dengankesanggupan Indonesia, perolehandana yang diambil dari aplikan ACPEsetiap tahun, kurangnya kepeduliandari pihak-pihak terkait karena urusanbisnis ke luar negeri masih belum

menjadi opsi yang menarik, dan masihadanya tatacara bakuan kompetensimengenai klasifikasi dan kualifikasiyang berbeda-beda.

MRA sebagai salah satu prosespembelajaran liberalisasi perludilakukan secara bertahap. Tahapanpertama dimulai dengan adanyasosialisasi melalui penyelenggaraanSeminar dari awal Juni sampai denganakhir November 2006, Workshop danpembentukan Tim Perumus mengenaikelembagaan dan mekanismepenilaian pada awal Juli sampaidengan akhir Desember 2006,pengajuan secara administrat ifmengenai komitmen bidang jasakonstruksi dalam MRA pada bulanJanuari tahun 2007, dan terakhirpenandatanganan oleh MenteriPerdagangan pada Maret 2007.

MRA menjadi fasilitas mempercepatperdagangan jasa internasionalkhususnya Movement of Natura/ Per-sons. Dengan adanya kerjasama antaraprofesional asing dengan nasional ditingkat ASEAN diharapkan dapatterjadi transfer teknologi danpengetahuan sehingga dapatmempersiapkan SDM Indonesiamenjelang liberalisasi di tingkat yanglebih luas. Selain itu diharapkan Indo-nesia mampu menghasilkan tenaga-tenaga kerja yang profesional bukanhanya tenaga terampil saja sertamemiliki kemampuan bersaing dengannegara lain.

Penulis adalah Sekretaris BPKSDM.

Page 7: Bulletin BPKSDM Edisi keempat.pdf

tersebut dalam versi Badan PusatStat ist ik, yaitu Klasifikasi BakuLapangan Usaha Indonesia 2000yang mengacu pada ISIC revisi 3, danKlasifikasi Baku Jenis PekerjaanIndonesia 2002 yang mengacu padaISCO-88, namun belum seluruhkategori dalam bidang jasa konstruksidijabarkan dalam kedua standartersebut. Mengingat kedua standartersebut menjadi acuan bagi banyaknegara, maka khusus untuk ISCO-88menjadi komitmen Pemerintah, dalamhal ini Departemen Pekerjaan Umumuntuk menyusun standar kompetensitenaga kerja konstruksi Indonesia yangmemiliki keterbandingan danketerkaitan dengan standar-standaryang berlaku internasional.

Dengan mengenali perubahan dilingkungan strategis pada tingkatinternasional tersebut, makapeningkatan daya saing pelaku jasakonstruksi yang berbasis kompetensiakan memberi peluang yang cukupbesar bagi tenaga kerja Indonesiauntuk memasuki pasar kerja luarnegeri.

Sertifikasi Keahlian

Sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 18/1999, jenis usahajasa konstruksi terdiri atas usahaperencanaan konstruksi, usahapelaksanaan konstruksi, dan usahapengawasan konstruksi yang masing-masing dilaksanakan oleh perencanakonstruksi, pelaksana konstruksi, danpengawas konstruksi. Sedangkan darisisi tanggung jawab hukum dapatberbentuk orang perseorangan ataubadan usaha. Pelaku Perorangandiwadahi oleh asosiasi Profesisedangkan pelaku Badan Usahadiwadahi oleh asosiasi Badan Usaha.

Berdasarkan Peraturan PemerintahNo. 28 tahun 2000 tentang Usaha danPeran Masyarakat Jasa Konstruksi,disebutkan bahwa tenaga kerjakonstruksi harus mengikuti sertifikasiketerampilan kerja atau sertifikasikeahlian kerja yang dilakukan olehLembaga, yang dinyatakan dengansert ifikat. Sedangkan Ser t ifikatketerampilan kerja akan diberikankepada tenaga kerja terampil yangtelah memenuhi persyaratan

berdasarkan disiplin keilmuan dan atauketerampilan tertentu.

Lebih lanjut ditegaskan pula bahwasertifikat keahlian kerja diberikankepada tenaga kerja ahli yang telahmemenuhi persyaratan berdasarkandisiplin keilmuan dan atau kefungsiandan atau keahlian tertentu dengancatatan bahwa sertifikat keterampilankerja dan sertifikat keahlian kerjatersebut secara berkala akan diteliti/dinilai kembali oleh Lembaga. Adapunpelaksanaan ser t ifikasi dapatdilakukan oleh asosiasi profesi atauinstitusi pendidikan dan pelatihanyang telah mendapat akreditasi dariLembaga.

Untuk memperoleh ser t ifikatketerampilan kerja dapat dilakukandengan cara: 1) pendidikan yangdiakhiri dengan pengujian; atau 2)pelat ihan yang diakhiri denganpengujian; atau 3) pembekalan yangdiakhiri dengan pengujian. sedangkanuntuk memperoleh sertifikat keahliankerja dapat dilakukan dengan cara: 1)menyelesaikan pendidikan diperguruan tinggi atau yang setara yangterakreditasi oleh Pemerintah, dantelah melakukan pemagangan secaraprofesional yang diakhiri denganpengujian oleh asosiasi terkait; atau 2)penilaian/ pengujian terhadap tenagaahli yang telah mempunyaipengalaman oleh asosiasi terkait.

Sesuai PP 28/ 2000, disebutkan pulabahwa Lembaga melaksanakanakreditasi terhadap asosiasi profesi daninstitusi pendidikan dan pelatihanyang telah memenuhi persyaratanuntuk menyelenggarakan sertifikasi.Selanjutnya, setiap asosiasi profesi daninstitusi pendidikan dan pelatihanyang telah terakreditasi wajibmelaporkan hasil sertifikasi yang telahdilaksanakannya kepada Lembaga.

Agar institusi pendidikan, misalnyaFakultas Teknik suatu PerguruanTinggi dapat menyelenggarakansertifikasi, maka Fakultas Tekniktersebut dapat mengajukan usulankepada LPJK untuk mendapatkanakreditasi. Dengan demikian, setiaplulusan dari Fakultas Teknik tersebutyang telah mengikut i programpemagangan dengan kriteria tertentu,

dapat diuji oleh asosiasi terkait untukmendapatkan sertifikat keahlian kerjasesuai norma-norma yang ditetapkanLPJK.

Terkait dengan proses sertifikasikeahlian kerja oleh asosiasi profesi,suatu asosiasi profesi hendaknyamemiliki suatu badan sertifikasi yangkredibel dan independen. Namundemikian, asosiasi juga seyogyanyatidak menitikberatkan kegiatannyahanya dalam masalah ser t ifikasisehingga kurang atau bahkan tidakmelakukan upaya-upaya peningkatankompetensi anggota. Dewasa inimasih dijumpai penyelenggaraansertifikasi oleh asosiasi yang belumsepenuhnya mengacu kepada standarpenilaian kompetensi. Hal ini tentusaja akan menyebabkan terjadinyapenilaian yang tidak objektif.

Penilaian sertifikasi harus dilaksanakanoleh institusi yang independen, bukanoleh perangkat organisasi dari asosiasitersebut. Oleh sebab itu, asosiasisebaiknya cukup menetapkan kriteriadan cara peni laian kompetensi,sementara yang melakukan penilaianadalah institusi lain. Sistem tersebutakan lebih menjamin obyektifitas danmengurangi kemungkinan terjadinyakolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

Sertifikat Keahlian Profesi Tenaga Ahli(SKA) merupakan bukti tingkat/kedalaman kompetensi dankemampuan profesi dan keahliansehingga harus diterbitkan dengankriteria baku dan benar-benardidasarkan atas asas nyata . Kriteriatersebut hendaknya mengaturpersyaratan minimal yang harusdipenuhi berkaitan denganadministrasi, teknis, waktu maksimalyang diperlukan dan biaya pelayanan.Ketentuan tersebut t idak bolehbertentangan dengan hak asasimasyarakat atas kebebasan berusaha.Jelaslah sudah bagi kita semua bahwamasih banyak pekerjaan rumah yangharus kita siapkan dalam membangunkemampuan para pelaku jasakontruksi untuk meningkatkanperannya dalam pembangunanNasional dan juga mampu berkiprahdi tingkat Internasional. [dza 140806]

Penulis adalah Kepala Sub Bagian Evaluasi danPelaporan Bagian Perencanaan Sekretariat BPKSDM.

Page 8: Bulletin BPKSDM Edisi keempat.pdf

Kursus Penyegaran Eselon IV dan StafSenior (Bidang Sumber Daya Air)dilingkungan Departemen PekerjaanUmum

Workshop Review, SKK, SLK dan MUK Jabatan KerjaValue Engineer dan Team Leader Konsultan Supervisi

Kerjasama Pusat Pembinaan Kompetensi dan Keterampilan KonstruksiBPKSDM dan LPJK

Trainning of Trainer Bidang Pengadaan, BPKSDM, Departemen PU

Penyelenggaraan Mata Kuliah Umum Kedinasan,Pusat Pembinaan Keahlian dan Teknik KonstruksiBPKSDM, bekerjasama dengan PTN Mitra,ITB-UNPAR-UPI YAI-UNDIP-USM-ITS-UNHAS

Pelatihan HukumKontrak Konstruksi

Page 9: Bulletin BPKSDM Edisi keempat.pdf

Student Support Services, dalam rangkamempersiapkan karya siswa mengikutidan menyelesaikan program magister.

Keikutsertaan BPKSDM dalam lombaTumpeng, memperingati Hari

Ulangtahun RI ke 61

Keikutsertaan BPKSDM dalam lomba gerak jalan dalam rangkamemperingati HUT RI ke 61

Bantuan Teknis Administrasi danKeuangan balai-Balai dilingkungan

BPKSDM Dep. PU

Perencanaan/Implementasi/Pengelolaan Sistem AkuntansiPemerintah dilingkunganBPKSDM Dep. PU

Page 10: Bulletin BPKSDM Edisi keempat.pdf

adan Pembinaan Konstruksidan Sumber Daya Manusia(BPKSDM) DepartemenPekerjaan Umummenyelenggarakan Focus

Group Discussion (FGD) yang bertemaPeluang Penyedia Jasa Konstruksi In-donesia Meraih Pasar Internasional,Kamis (27/ 07) di Hotel BorobudurJakarta. Kepala BPKSDM IwanNursyirwan mengatakan bahwamaksud diadakannya FGD adalahuntuk menganalisa kemampuan JasaKonstruksi Indonesia danmengupayakan untuk menghilangkankendala-kendala yang ada agar BadanUsaha Jasa Konstruksi (BUJK) Indo-nesia dapat masuk ke dalam pasar jasakonstruksi Internasional. Selain itu

FGD ini dimaksudkan agar BUJK In-donesia menjadi tuan rumah di negerisendiri dan juga dengan adanyaliberalisasi perdagangan jasa dapatmemajukan industri jasa konstruksiIndonesia.

Selama ini penyedia jasa konstruksidalam negeri hanya mampu berebutproyek pemerintah yang bernilaisekitar Rp60 triliun atau 45% dari pasarkonstruksi dalam negeri, padahalbanyak negara yang sudah memberipeluang. Oleh karena itu menurut IwanNursyirwan, Departemen PekerjaanUmum akan membantumempersiapkan para pelaku jasakonstruksi menghadapi liberalisasi jasakonstruksi baik regional dan global.Pasar jasa konstruksi di Indonesiasudah penuh karena hanyamengharapkan proyek pemerintah,

akibatnya banting-bantingan hargayang bisa saja menurunkan mutupekerjaan. Oleh karena itu sektor iniakan didorong untuk bersaing di pasarinternasional karena peluang dan nilaiproyeknya cukup besar.

FGD ini dihadiri oleh Wakil dari BadanPengembangan Ekspor Nasional(BPEN), LPJK-N, Asosiasi KontraktorIndonesia (AKI), Tim KoordinasiBidang Jasa (TKBJ) DepartemenKeuangan, Departemen Perdagangan,PT Adhi Karya, Badan KoordinasiPenanaman Modal (BKPM), danDepartemen Luar Negeri. Dalamdiskusi tersebut BPKSDM mendapatmasukan yang intinya antara lainperlunya dukungan pemerintah secarapolitis, maupun fasilitasi keuanganyang dapat berupa kemudahan fiskal,dukungan modal maupun jaminanBank, ser ta legalitas mengenaipengaturan yang jelas mengenaipengaturan yang jelas mengenailiberalisasi jasa dan investasi. KetuaKoordinator Kelompok Kerja danSatuan Tugas TKBJ menyarankan agardiupayakan Paket Kebijakan berupa

Inpres untuk pemberdayaan jasakonstruksi Indonesia seperti yangpernah dilakukan untukpemberdayaan pelayaran dalamnegeri.

Adhi Karya yang baru-baru inimemenangi tender proyekpembangunan Hotel Shangrila diQatar serta pembangunan rel keretaapi di India dianggap menjadi contohsukses penyedia jasa konstruksinasional yang berhasil di pasarinternasional. Menurut wakil dari AdhiKarya, pengalaman memenangkantender di pasar internasional cukupberat bagi perusahaan apalagi tanpabantuan pemerintah. Kendala sepertijaminan bank yang tidak laku di luarnegeri, tenaga kerja yang terkena fiskalserta kesulitan permodalan dapatmenurunkan daya saing penyedia jasakonstruksi nasional.

Di samping itu Dirjen KerjasamaInternasional melihat keinginan sektorkonstruksi untuk berkiprah di pasarInternasional maka disarankan agardalam perundingan-perundingan yangakan datang baik internasional, re-gional, maupun nasional Indonesiadapat menyampaikan request kenegara lain di bidang jasa konstruksidan juga mempelajari offer dari negaralain. BPEN menginformasikan bahwapada bulan Desember yang akandatang akan diadakan pameranKonstruksi di Timur Tengah, dimanadiharapkan pelaku usaha konstruksiIndonesia ikut berpart isipasi didalamnya. Dalam pameran tersebutakan dihadiri oleh perwakilan darinegara-negara Timur Tengah untukmelihat perkembangan konstruksi dinegara-negara yang berminatmemasuki pasar di kawasan TimurTengah.

Perlu Dukungan Pemerintahuntuk Meningkatkan Kualitas Jasa Konstruksi

Indonesia di Tingkat Internasional

Page 11: Bulletin BPKSDM Edisi keempat.pdf

Sehubungan dengan masukan tersebutKepala BPKSDM Iwan Nursyirwanmemberikan tanggapan antara lainbahwa Departemen Pekerjaan Umumakan menindaklanjuti bersama LPJK-N dengan melakukan pembahasan-pembahasan kembali bersamaDepartemen Perdagangan,Departemen Keuangan, dan Bank In-donesia maupun dengan DepartemenLuar Negeri. Apabila di kemudian hariada promosi penyedia jasa konstruksiIndonesia ke luar negeri makaBPKSDM akan bekerjasama denganBadan Pengembangan EksporNasional (BPEN). Selain itu informasitentang pasar konstruksi akan disusunoleh BPKSDM melalui website untukmeningkatkan pengetahuan pelakujasa konstruksi Indonesia. BPKSDMjuga berupaya akan menyempurnakanperaturan yang berkaitan dengankonstruksi.

Salah satu hasil diskusi yang perluuntuk segera ditindaklanjuti antara lainPemerintah jangan hanyamempromosikan barang tetapi jugabidang jasa termasuk jasa konstruksi.Untuk menghadapi persainganinternasional terutama industri jasakonstruksi yang mempunyai peluangyang besar, Pemerintah mendorongpara penyedia jasa untukmeningkatkan kualitas dan profesitenaga ahli termasuk mengembangkanindustri yang bergerak dalam bidangBuilding Material.

Selama ini dalam setiap perundingandi tingkat Internasional PemerintahIndonesia hanya bertahan tanpaorientasi akses market yang jelas.

Untuk itu perlu dipikirkan bagaimanamemperkuat posisi tawar Indonesia ditingkat Internasional. Menurut KetuaLPJKN, Sulistijo Sidartomulyo, untukmemenangkan persaingan jasakonstruksi di pasar internasional, perluada kesatuan strategi secara nasionalatau incoorporated baik dari promosi,modal, jaminan yang menyangkutasuransi dan pajak. Sulistijo memberiperbandingan dengan Malaysia dimanaIndonesia pernah mendapat proyekpembangunan jalan tol disana, namunsaat ini Malaysia telah berhasilmemenangkan 720 proyek di 29negara. Mereka bisa melakukannyakarena Malaysia membentuk CDIBHolding (Perusahaan promosi yangdibentuk oleh LPJK Malaysia) untukmengumpulkan informasi, promo,menawarkan banner proyek, mengajakmenteri-nya untuk menembushambatan politis dan begitu berhasil

pemerintahnya memberikan jaminanuntuk mendapatkan pinjamaninternasional.

Sulistijo juga menambahkan agarkonstruksi Indonesia bisa dititipkanpada atase perdagangan seperti diJepang yang memiliki atase konstruksi.Sulist ijo memberi perbandingandengan Malaysia dimana Indonesiapernah mendapat proyekpembangunan jalan tol disana, namunsaat ini Malaysia telah berhasilmemenangkan 720 proyek di 29negara. Bahkan China dan Indiamampu memberikan kredit ekspor bagiperusahaan yang mendapat proyek diluar negeri.

Iwan Nursyirwan mengatakan akanmelakukan koordinasi denganDepartemen terkait dan Bank Indone-sia untuk mengatasi permasalahanyang dihadapi penyedia jasa konstruksinasional. Sebagai langkah awal untukmempercepat informasi mengenai ten-der-tender di dalam negeri dan luarnegeri akan dibuat sebuah websitepasar jasa konstruksi yangdirencanakan bisa terwujud akhir tahunini. Selain itu BPKSDM terusmelakukan pelatihan-pelatihan untukmenghasilkan tenaga ahli maupuntenaga terampil yang mempunyaisertifikasi sehingga bisa diakui di pasarkonstruksi internasional. (tw/ nn)

Page 12: Bulletin BPKSDM Edisi keempat.pdf

1.1. Larangan Menyeberang Jalandi Lokasi TertentuDibeberapa lokasi yang cukup padatterdapat larangan menyeberang jalantanpa menggunakan jembatanpenyeberangan. Tentunya hal inidi lakukan denganmempertimbangkan faktor kondisilalu lintas dan keselamatan parapengguna jalan.

Adanya ancaman denda yang tinggisebesar RM 500,- (dalam rupiah Rp1.250.000,-) memberi dampak yangsangat serius terhadap parapenyeberang. Sangsi berupa dendaini benar-benar dijalankan sehingga

Gambar 16. Larangan menyebrang jalan tanpa menggunakanjembatan penyebrangan.

Gambar 19. Nehimiah Wall.

Gambar 20. Jalur khusus sepeda motor di jalan tol.

memberi dampak yang tinggi dalamberdisiplin dalam menyeberang jalan.Lebih besar lagi, tatanan kota menjadilebih indah dan lebih teratur akibatditegakannya disiplin lalu lintas.

1.2. Larangan Parkir SembaranganDibeberapa lokasi diberlakukanlarangan parkir. Berikut ini didapatikendaraan yang akan diderek karenatetangkap tangan melakukan parkirpada tempat larangan parkir.

terciptanya tatanan kotayang teratur dan rapi.

1.3. Yellow BoxDibeberapa lokasi diMalaysia telahmenggunakan Yellow Boxyang bertujuan untukmeberikan peringantansecara tegas bahwa jika saturuas lengan sedangdiperbolehkan untuk

bergerak maka lengan lainnya harusberhent i atau mengikut i aturanpergerakan lalu lintas yang berlaku saatitu. Yellow Box yang ada di Malaysiatetap menggunakan lampu lalu lintas.Pelanggaran atas kendaraan yangmelewati batas-batas Yellow Boxdiberikan sangsi yang cukup tegas.

Berikut ini adalah salah satu contohgambar Yellow Box dilihat dari KLTower.

Gambar 17. Mobil yang diderek karena melanggar laranganparkir.

Setiap pelanggaran terhadap laranganparkir dikenakan denda RM 300,-(dalam rupiah Rp 750.000,-). Dampaklangsung dari denda ini adalah sipelanggar jera dan t idak akanmengulanginya lagi, sedangkandampak t idak langsung adalah

Oleh: Cakra NagaraPusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi, BKSDM,

Departemen Pekerjaan Umum

Bagian Kedua - habis

1.4. Nehimiah WallKonsep dasarnya Nehimiah Walladalah dinding penahan tanah denganmempergunakan angkur. Setelahmelalui perhitungan-perhitungantertentu dipasangnya angkur-angkurbaja dipasangkan berdasarkandimensinya yang diperlukan dilapangan. Hal yang menarik dariNehimiah Wall adalah diding penahantanah yang dipasangkan tersebutmembentuk arsitektural yang baik danindah.Berikut ini adalah pengunaanNehimiah Wall yang sudah dilakukandi Malaysia.

Gambar 18.Yellow Box.

1.5. Penggunaan Kartu Touch andGo di Jalan TolSistim ticketing Touch and Go yangmenyebabkan waktu pelayanankendaraan bisa diminimalisir sehinggatidak timubul antrian yang panjangdimana-mana. Konsep dari Touch andGo ini adalah menyediakan kartutertentu yang apabila terkena sensormaka secara otomatis si pelanggantelah membayar karcis Tol. Cara kerjakartu ini mirip seperti kartu ATM yangmana jumlah saldonya bisa tambah(recharge).

Penggunaan kar tu ini sangatmenguntungkan karena dapatmengurangi waktu pelayanan dariwaktu pelayanan tercepat denganmenggunakan pembayaran t iketadalah 8 detik, dengan Touch and Goini bisa menjadi 2 detik. Tentunya bisadiperkirakan seberapa besar antrianyang bisa diminimalisir di seluruh jalantol yang ada. Penggunaan kartu Touchand Go ini sangat cocok digunakan dijalan Tol di Jakarta dengan tingkatokupansi yang sangat tinggi.

1.6. Penyediaan Jalur KhususSepeda Motor di Jalan TolSecara umum tidak semua jalan Tolmenggunakan jalur khusus sepedamotor. Jalur ini didesain untukmengalirkan arus lalu lintas sepedamotor yang memang sudah tidak adalagi akses dari dan ke suatu tempattertentu, sehingga dibuatlah jalurkhusus sepeda motor.

Jalur khusus sepeda motor di jalan tolini cukup banyak di Malaysia. Berikutini adalah salah satu gambar jalurkhusus sepeda motor.

1.7. SMART TunnelKonsep kerja SMART Tunnel adalahmemanfaatkan dimensi koridor jalaneksist ing untuk diberikan jalantambahan di bawahnya berupa tunnel.Tunnel ini pada saat tidak banjirberfungsi sebagai jalan raya dan padasaat permukaan air t inggi tunnelberfungsi sebagai tempat aliran air.

Ide dasar pembuatan Smart Tunnel iniadalah bagaimana caranya mereduksi

Page 13: Bulletin BPKSDM Edisi keempat.pdf

Gambar 24. Lay Out Smart Tunnel Malaysia

1.9. Site Visit: Melacca, TwinsTower, KL Tower, GentingDalam site visit ini dikunjungi beberapalokasi yang cukup menarik, anataralain: Melacca, Twins Tower, KL Tower,Tanah Genting.· Melacca merupakan lokasi cagarbudaya dari kebesaran bangsa Melayudi Melacca. Terdapat gereja tertua sisa-sisa peninggalan Portugis abad 18 danpula terdapat akulturasi kebudayaanportugis-melayu di Melacca.· Twins Tower dan KL Towermerupakan simbol semangat baruMalaysia dalam melaksanakanpembangunan.· Genting merupakan objek wisatayang menerapkan teknologi keretagantung yang panjangnya kurang dari1 km. Di Genting pula merupakantempat lokalisasi perjudian terbesar diMalaysia.

beberapa permasalahan utama yaitubanjir dan kemacetan lalu lintas dalamsuatu keterbatasan lahan, yangdiselesaikan dalam satu solusipemecahan yang komprehensif, yangdiwujudkan berupa Smart Tunnel.Berikut ini diberikan ilustrasi danbeberapa gambar yang bisamenjelaskan fungsi dibangunnyaSmart Tunnel di Malaysia.

Gambar 21. Konsepdasar Smart Tunnel.

Gambar 23. Sistem Aerasi padaSmart Tunnel.

Gambar 22.Pembagian koridor

pada lingkaran SmartTunnel.

Gambar 25. Rute perjalananmenggunakan Monorail da LRTmenuju Kuala Lumpur.

Gambar 26.Stasiun FeederMonorail.

Gambar 27. Monorail yang melintasi tengah kota

Authority (istilah Indonesia: BadanPengelola Jalan Tol) dan ConstructionIndustry Development Board (istilahIndonesia: Puslatjakons)kedudukannya sejajar dengan PublicWork Departement (istilah Indonesia:Departemen Pekerjaan Umum).Tentunya hal ini sangat beralasan yangnantinya bedampak pada:

Privatisasi Jalan Tol di Malaysia,secara tegas memisahkan antarapengelola dan operator jalan tol.Konsep privatisasi ini merupakantindak lanjut dari rencana penyehatankinerja jalan Tol, baik operatormaupun regulator dilakukan terpisah.

Construct ion IndustryDevelopment Board (CIDB) diMalaysia, mengurus masalah sertifikasikeahlian para tenaga terampil dantenaga ahli. Masalah sertifikasi initentunya akan menjamin perlindunganterhadap kompetensi para tenaga baikskala nasional maupun sekalaInternasional.

2. PENUTUPBerikut ini diberikan kesimpulan darikegiatan pelat ihan InternationalCourse on Road Construction andMaintenance di Malaysia yangdilaksanakan pada tanggal 8 Mei 19Juni 2005.1. Highlight kegiatan 40 Hari

Pelatihan Road Construction andMaintenance Di Negeri Jiran inidianggap pent ing sebagaimasukan dan perbandingan untukpembangunan Indonesia dimasayang akan datang.

2. Perkembangan ilmu pengetahuandi Malaysia mungkin saat ini tidak

Gambar28. Gereja

tertua diMelacca

peninggalanPortugis.

Gambar 29.KL Tower

Gambar 30. TwinsTower (Petronas Tower)

Gambar 31. KeretaGantung (Gandula)

di Genting.

1.8. LRT dan MonorailLRT dan Monorail adalah modatransportasi yang digunakan sebagaipublic transport. Pada dasarnya LRTdan Monorail adalah sama-samamengangkut penumpang denganjumlah besar menggunakan gerbongkereta. Perbedaan LRT dan Monorailhanya pada media letak gerbong itusendiri, Monorail bersifat elevated.Berikut ini diberikan rute penggunaanLRT dan Monorail untuk Kota KualaLumpur.

1.21. Kementerian Kerja MalaysiaBerikut ini adalah kementerian/ badandi bawah Koordinator KementerianKerja Malaysia.Di Malaysia, Malaysia Highway

Gambar 32. Bagan kementerian keja Malaysia

Page 14: Bulletin BPKSDM Edisi keempat.pdf

5. Jembatan Sistem Kabel

Penggunaan dan penguasaan teknologimaterial yang kuat dan ringan, berupakomponen kabel baja atau strandsangat diperlukan untuk pembangunanjembatan berbentang panjang,disamping penguasaan teknologipembangunan baik dari aspekperalatan, material maupunperencanaannya.Penggunaan kabel sebagai elemenutama jembatan umumnya dipakaidalam bentuk konfigurasi suspension(gantung) dan cable-stayed ataukombinasi kedua sistem tersebut.

Konsep jembatan gantung (Gambar 1).Umumnya konsep jembatan inidigunakan untuk bentangan yangcukup panjang hingga 2.000 m.

Sedangkan jembatan dengankonfigurasi cable-stayed, dimanasistem deck jembatan didukung olehkabel yang dihubungkan langsungdengan pilon (Gambar 2) umumnyadipakai untuk jembatan dengan

bentangan sedang sampai menengah(850 meter).

Konsep gabungan antara suspensiondan cable-stayed merupakan sinergisebagai alternatif untuk mendapatkanbentangan ultra panjang dimana sistemcable-stayed yang ada mencapai bataskemampuan maksimumnya sedangkankonsep gantung tidak kompetitif untukbentangan pendek. Teknologijembatan yang menggabungkankonsep-konsep jembatan kabel yangsudah ada, dikenal dengan namaSistem Hibrida (Gambar 3) yangmerupakan rekayasa untukmendapatkan jembatan denganbentangan ultra panjang (hingga 5.000m).

Perkembangan kemampuan untukmemiliki bentang yang panjangsesungguhnya dilatar- belakangi olehperkembangan kemampuan paraperencananya dalam menangani faktor

yang mempengaruhi kehandalanstruktur dan perkembangan teknologibahan dan konstruksi.

Jembatan dengan teknologi Kabel yangsudah atau sedang dibangun diIndonesia seperti ditunjukkan dalamtabel.

6. Teknologi Kabel Baja Jembatan

Kabel sebagai komponen utamajembatan pertama ka1i dipakai padajembatan gantung yang dibuat padaabad 19 masih menggunakan bajabiasa. Teknologi material kabel inisemakin hari semakin baik dan saat inisudah banyak digunakan padajembatan gantung atau jembatan cablestayed.

Kua1itas kabel baja yang digunakanpada jembatan gantung umumnyamemiliki tegangan ultimate l570 MPaseperti yang digunakan pada JembatanBarito di Kalimantan Selatan. Namunpada saat ini sudah dapat dibuat kabeldengan tegangan ultimate l770 MPaseperti yang dipakai untuk JembatanGantung Kartanegara-2 diTenggarong, Kalimantan Timur. Kabelpada jembatan ini disusun dalambentuk spiral strand dengan diameter57,9 mm yang disusun dari 115 wireyang berdiameter antara 3,810-4,826mm yang umumnya dibuat di pabrikyang kemudian diangkut ke lokasijembatan. Modulus Elastisitas dari kabeltersebut, kurang lebih l60.000 MPa.Untuk jembatan gantung bentangpanjang kabel penggantung umumnyadisusun di lokasi atau sering disebut

Bagian Kedua - Habis

Gambar 1. Jembatan Gantung

Gambar 2. Jembatan Cable-Stayed

Gambar 3. Jembatan Sistem Hibrida

Pada tabel berikut ini diberikan beberapa persamaan dan perbedaanyang terkait dengan ke-PU-an di Indonesia.

sebanyak (plural) i lmupengetahuan di Indonesia, namunpergerakan pembangunan secarafisik diakui sangat pesat.

3. Database tentang aset jalan yangada di Malaysia dimiliki sangat baik

sehingga dapat menentukanperencanaan dan penangananterbaik. Dalam hal ini databasemerupakan kunci utamanya.Database yang tidak direkayasamerupakan input terbaik dalam

set iap pemecahan segalapermasalahan yang ada.

4. Malaysia memiliki niat yang kuatuntuk melakukan maintenancepada aset bidang jalan.Maintenance merupakan kegiatanterpenting dalam mepertahankanaset yang ada.

5. Malaysia dianggap berhasi lmengendalikan tata ruang,khususnya tata ruang sempadanjalan. Tata ruang merupakan halpenting dalam mengendalikanwilayah. Segala hal yang dibanguntidak sesuai dengan tata ruangmaka dipastikan akan menimbul-kan masalah besar yang berdam-pak secara langsung terhadapsemua sistem disekitarnya.

Page 15: Bulletin BPKSDM Edisi keempat.pdf

BERPIKIR NEGATIF

BERPIKIR POSITIF

FACT

j e m b a t a n -jembatan yangmenghubungkanp u l au - p u l aud e n g a nmempertimbangkankemudahaant e k n i kpelaksanaan, baik

ditinjau dari aspek ketersediaan bahan,material pendukung, peralatan kerjamaupun teknologi yang sudahberkembang di Indonesia.Pertimbangan ini harus menjadi dasarmulai tahap pra-rencana sampaidengan tahap perencanaan mendetail(DED) dan pemeliharaan.

Beberapa jembatan panjang yang telahdi studi maupun telah dilaksanakan danmenjadi tantangan dimasa yang akandatang diantaranya sebagai berikut:a) Jembatan Selat Sunda,

diperkirakan bentang utama2.000m s/d 5.000m mengguna-kan t ipe jembatan gabungan(hybrid)

b) Jembatan Selat Bali direncanakandengan menggunakan t ipejembatan gabungan (hybrid)dengan bentang utama 2.100 m

c) Jembatan Teluk Balikpapandirencanakan dengan mengguna-kan tipe jembatan Cable stayeddengan bentang utama 370 m.

d) Penyelesaian pembangunanSuramadu dengan panjang total5,4 Km dengan jembatan utamaCable-Stayed dengan bentang 414meter.

e) Jembatan yang menghubungkanMala.ka dengan daratan Sumateradi provinsi Riau.

8. Penutup

Jembatan yang merupakan bagian darijalan sangat diperlukan dalam sistemtansportasi nasional mempunyaiperanan pent ing dalam rangkamewujudkan sasaran pembangunannasional menuju masyarakat yang adildan sejahtera.

Penguasaan teknologi jembatanbentang panjang mutlak diperlukanuntuk mengantisipasi pembangunanjembatan di Indonesia yang mengarahpada penggunaan bentang-tunggalultra panjang yang dapat melintasisungai dan menghubungkan pulau-pulau di nusantara serta kondisi aliran,palung sungai dan kondisi navigasiyang menuntut jembatan denganbentang tunggal yang besar.

Penulis : Kepala Bidang Pengembangan Usaha JasaKonstruksi, Pusat Pembinaan Usaha Konstruksi,BPKSDM.

dengan Aerial Spinning baik dalambentuk paralell wire ataupun long laywire. Sedangkan, kabel yang dipakaipada jembatan sistem cable-stayed,lebih sering digunakan 7 wire strand(strand) dengan diameter 0,5 inch atau0,6 inch. Kabel ini, umumnya yangmemiliki modulus elastisitas berkisar200.000 MPa, dan akhir-akhir inisudah ada dengan tegangan ultimate2000 MPa. Masing-masing strandumumnya dibungkus dengan HighDensity Polyethelen (IIDPE) untukme1indungi terhadap bahaya korosisedangkan untuk masing-masing wiredapat diberi per1indungan hot dipgalvanized

7 . T antangan PembangunanJembatan Panjang

Tantangan ke depan yang dihadapiuntuk infrastruktur jembatan diIndonesia adalah pembangunanjembatan yang me1intasi sungai-sungaibesar dan lembah yang dalam serta

Page 16: Bulletin BPKSDM Edisi keempat.pdf
Page 17: Bulletin BPKSDM Edisi keempat.pdf

This document was created with Win2PDF available at http://www.daneprairie.com.The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.