bulletin bpksdmBADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI DAN SUMBER DAYA MANUSIADEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

Dari Redaksi

2 Bulletin BPKSDM

elewati masa-masapanjang transisipemerintahan diIndonesia selama krisis

ekonomi dan politik, merupakansebuah episode yang harus dilakonkanoleh seluruh aparat pemerintah diRepublik ini. Pada saat itu hampirseluruh insitusi pemerintahan mencobauntuk meninjau kembali aspekorganisasionalnya dengan melakukanrevitalisasi, restrukturisasi dan reposisiperan mereka. Keadaan ini juga tidakluput dilakukan di DepartemenPekerjaan Umum. Setelah sebelumnyaterjadi perombakan radikal denganmemegang prinsip kewilayahan, danberganti nama menjadi DepartemenPemukiman dan Prasarana Wilayah.Pada saat ini, organisasi itu haruskembali lagi menjadiDepartemen Pekerjaan Umum.

Semangat perubahan inibeberapa diantaranya, tercermindari perubahan strukturorganisasi, rotasi kepemimpinandan juga penajaman visi strategiksebagai arah masa depanDepartemen Pekerjaan Umum.Kesemua hal ini tentu menjadi bagianintegral wajah Departemen PekerjaanUmum masa kini dan masa yang akandatang. Sayangnya, walaupun hal inidianggap cukup mendasar danmemiliki prioritas yang tinggi untukdilakukan, ternyata belumlah cukupuntuk menjawab seluruh tantanganmasa depan. Aspek lain yang jugapenting, adalah perlunya memberikanperhatian yang cukup besar bagipengembangan sumber daya manusiadi Departemen Pekerjaan Umum.

Pada masa sebelumnya, manusia didalam organisasi hanya dipandangsebagai tenaga penggerak dan motorpelaksana. Pada saat itu banyakorganisasi lebih memberikanperhatian pada sumber daya yangbersifat nyata (tangible), seperti

Pada edisi ketiga Bulletin BPKSDM ini akanmengetengahkan artikel mengenai langkah-langkah yang ditempuh oleh Departemen PUdalam rangka mewujudkan sumber dayamanusia yang professional dan handal,sebagai upaya dalam mereposisikankedudukan sumber daya manusia yang selamaini hanya dipandang sebagai tenagapenggerak dan motor pelaksana menjadi assetutama dalam organisasi. Dimana hal inisejalan dengan adanya semangat perubahandalam Departemen PU yang tercermindiantaranya berupa perubahan strukturorganisasi, rotasi kepemimpinan, danpenajaman visi strategik Melalui upayapengembangan Sumber Daya Manusia inidiharapkan akan dapat memberikanpeningkatan kemampuan secara agregat bagiDepartemen Pekerjaan Umum untukberkiprah lebih baik dan berkontribusi lebihbesar bagi pembangunan bangsa.

Artikel yang juga disajikan dalam bulletin iniberkenaan dengan era persaingan global dibidang jasa konstruksi dilihat dari aspeksumber daya manusia nasional, melaluiartikel ini dibahas mengenai persoalan-persoalan dan kendala-kendala yang selamaini masih ada di kalangan jasa konstruksidalam menghadapi era persaingan globaltersebut dengan mengacu pada kondisi riilSumber Daya Manusia Bidang JasaKonstruksi.

Berita lain yang ditampilkan pada edisi iniadalah mengenai Pengaturan Jasa Konstruksiyang saat ini dirasakan belum tersosialisasidan tertata dengan baik di masyarakat,dimana Departemen Pekerjaan Umummenyikapinya dengan segera merancangkebijakan perubahan tentang substansi padapasal-pasal tertentu dalam PP No. 28 tahun2000. Dan juga berita lain yang tak kalahmenarik tentang Forum Jasa KonstruksiNasional, Disseminasi & Sosialisasi UU JasaKonstruksi di Sulawesi Utara, pengelolaansampah agar tidak masih menjadi sampah,dan berita ringan lainnya.

Selamat membaca edisi ketiga ini semogamenambah informasi Anda.

3Bulletin BPKSDM

misalnya, uang, gedung, mesin, bahanbaku, bahan penunjang kerja dansumber daya fisikal lainnya. Merekameyakini bahwa kemampuanorganisasi untuk memproses outputsecara optimal akan sangat ditentukanoleh sumber daya fisik tersebut.Keadaan ini kemudian bergeser seiringdengan munculnya tantangan barudalam kehidupan manusia. Untukmerespon tantangan ini tentunya tidak

hanya dibutuhkan proses konversiyang konvensional di dalam organisasi.Lebih dari itu juga membutuhkankreasi dan inovasi yang hanya dapatdihasilkan oleh manusia-manusiaberpengetahuan di dalamaktualisasinya. Pada titik inilahkemudian peranan manusia di dalamorganisasi menjadi pent ing, yaitusebagai agen pengetahuan untukmemecahkan berbagai

permasalahan yang timbul didalam organisasi.

Dalam kerangka itu, diperlukansebuah visi baru dalam pengembangansumber daya manusia di DepartemenPekerjaan Umum, yang meliputi duahal: pertama, pengembangan sumberdaya manusia harus beralih darifokusnya terhadap semata aktivitasmenjadi fokus terhadap nilai tambah(Added Value); dan kedua, harusmampu memperlihatkan secarakuantitatif nilai tambah tersebut.Dengan perkataan lain, manakala kitaberbicara tentang pengembangansumber daya manusia, maka fokusnyabukanlah sekedar pada kegiatan-kegiatan pencatatan, penerimaanataupun pelatihan. Tetapi harus beralihpada fokus terhadap nilai tambah.Kemudian persoalan nilai tambahtersebut haruslah dapat terukur dandibuktikan secara kuantitatif.Maksudnya tidak lain agar kita tidakterjebak dalam berbagai jargon yangtidak lebih merupakan isapan jempolsemata.

Didalam menyikapi kondisi tersebutdiatas Departemen Pekerjaan Umummelakukan langkah langkahPengembangan Sumber D ayaManusia PU yang Professionaldan H andal, sebagai berikut :

1. Adanya gambaran komprehensifdata sumber daya manusia dangambaran umum kondisi organisasiDepartemen Pekerjaan Umum.Hal ini merupakan trackrecord dari setiap pegawaiyang dikaji berdasarkandata-data administratif yangdianggap valid. Adanyagambaran ini, sekaligus menjadidasar perlunya sebuah institusi yangmemiliki kewenangan untukmelakukan pengambilan kebijakanperencanaan dan pengelolaansumber daya manusia diDepartemen Pekerjaan Umum.

2. Adanya deskripsi dan analisaterhadap data organisasiDepartemen Pekerjaan Umum.Hal ini berisi gambaranstruktur, pola jabatan, danpola pekerjaan yang padaPekerjaan U mum. Dengandemikian, akan terlihat kebutuhan

4 Bulletin BPKSDM

struktur dan kelembagaan dalamrangka mencapai visi dan misiDepartemen Pekerjaan Umum.Selain itu, analisa ini merupakanhasil dari usaha untukmenyelaraskan keadaan organisasiterhadap kondisi sumber dayamanusia yang ada padadepartemen ini. Dengan demikian,akan memudahkan pengukurankontribusi kinerja setiap sumberdaya manusia terhadap kinerjaorganisasi secara keseluruhan.

3. Tersusunnya persyaratan jabatanEselon IV s/ d I padaDepartemenPekerjaan Umum.Hal ini merupakan spesifikasijabatan yang terdiri dari golongankepangkatan, pendidikan,pengalaman, dan pelatihan yangdibutuhkan untuk menunjangberbagai pekerjaan yang ada padajabatan-jabatan struktural diorganisasi Departemen PekerjaanUmum. Persyaratan jabatantersebut merupakan hasildari analisa terhadap bebankerja, arsitektur tugas dalamkaitannya dengan tugas-tugas yang lain, peralatan-peralatan yang dibutuhkandalam pekerjaan, kondisifisik pekerjaan, berbagaiprosedur yang harusditangani, dan tugas-tugaskhusus yang harus dilakukan olehpemangku jabatan tersebut.Dengan tersusunnya spesifikasitersebut, maka dapat dilakukanperancangan kebijakan yangmemiliki kepastian hukum.

4. Tersusunnya pola karir diDepartemen Pekerjaan Umum. Halini merupakan gambaran daripemetaan terhadap kapasitassumber daya manusiadengan spesifikasi jabatanyang ada pada strukturorganisasi, sehingga dapatterbentuk arah pengembangankarir dan pengisian jabatanstruktural pada departementersebut. Selain itu, agar terdapatpola karir yang dikembangkanberdasarkan merit system danmemberikan kepastian hukum.

5. Adanya kejelasan dan keakuratandata tentang kebutuhan SDMDepartemen Pekerjaan Umum. Halini merupakan hasil dari pemetaan

yang dilakukan terhadap spesifikasipekerjaan yang ada pada setiapjabatan di dalam struktur organisasiDepartemen Umum. Pemetaan inidilakukan terhadap kondisi nyataberbagai sumber daya manusiayang ada pada saat ini danperkembangan yang akan dihadapioleh organisasi DepartemenPekerjaan Umum pada masa yangakan datang. Upaya melakukanprediksi ini merupakan langkahawal untuk mengetahui berbagaisumber daya manusia yangdibutuhkan oleh organisasiDepartemen Pekerjaan Umumdalam kurun waktusetidaknya 5 tahun ke depan(hingga tahun 2010).

6. Tersusunnya metoderekrutmen yang dapat dilakukanoleh Departemen PekerjaanUmum. Hal ini berisi penentuanpola rekrutmen dan juga keadaaneksternal sumber daya manusiasecara umum. Dengan demikian,perencanaan sumber daya manusiadi Departemen ini dapat dilakukanberdasarkan padakompetensi strukturorganisasi dan kompetensisumber daya manusia yangdibutuhkan.

7. Adanya gambaran/ deskripsipekerjaan dan fungsi setiap strukturdi Departemen Pekerjaan Umum.Hal ini berisi tentang bebanpekerjaan pada setiap strukturdi Departemen Pekerjaan Umum.

8. Tersusunnya polapengembangan sumber dayamanusia di Departemen PekerjaanUmum. Hal ini merupakangambaran dari jenis-jenispelatihan yang dibutuhkanpada setiap jabatan. Selain itujuga diperlukan metode untukmenentukan sumber daya manusiayang perlu mengikuti pelatihanyang dibutuhkan untuk menunjangpekerjaan yang ada. Hal inimerupakan upaya untukmelakukan sertifikasi terhadapsumber daya manusia diDepartemen Pekerjaan Umum. Disamping itu, agar pengembangansumber daya manusia didepartemen ini dapat dilakukandengan berkelanjutan, maka akandisusun Berbagai Pelatihan yang

Dibutuhkan.9. Tersusunnya rencana induk

(master plan) perencanaansumber daya manusiaDepartemen Pekerjaan Umum. Halini terdiri dari: kebutuhan sumberdaya manusia sampai dengan2 0 1 0 ; metode rekrutmen;deskripsi beban kerja; spesifikasijabatan; pola karir; pelatihan danpengembangan sumber dayamanusia; dan deskripsi organisasidan fungsi struktur departementersebut. Dengan demikiandapat dijadikan sebagai pedomanPengembangan SDM diDepartemen Pekerjaan Umum.

10. Penggalian Budaya KerjaDepartemen Pekerjaan Umumdengan melakukan identifikasinilai-nilai yang ada (kuat danlemah) dentifikasi nilai-nilai yangdiharapkan dengan melihat misidan visi Departemen PekerjaanUmum, dan tantangan-tantanganorganisasi pada masa yang akandatang. Perumusan budayakerja dengan melihat hasildari identifikasi nilai-nilaiyang ada serta nilai-nilaiyang diharapkan DepartemenPekerjaan Umum. Kemudian darihasil ini juga akan disusunImplementasi Budaya Kerjapada Departemen PekerjaanUmum.

Dengan demikian jelaslah bahwasumber daya manusia di DepartemenPekerjaan Umum harus dipandangsebagai aset utama. Hal inimengingat sumber daya manusia yangberpengetahuan merupakan sumberdaya yang langka. Selain itu adanyapengetahuan yang dimiliki oleh sumberdaya manusia maka diharapkan akandapat memberikan peningkatankemampuan secara agregatbagi D epartemen PekerjaanU mum untuk berkiprah lebihbaik dan berkontribusi lebihbesar bagi pembangunanbangsa.

5Bulletin BPKSDM

A. Pendahuluan

Mungkin agak terlalu klise bila kitamasih mempersoalkan erapersaingan global saat ini karenajargon ini sudah didengungkan olehberbagai kalangan beberapa tahunyang lalu, namun rasanya tingkatresponsif kita terhadap kondisiyang akan terjadi masih terlalurendah, setidak-tidaknya di bidangjasa konstruksi, khususnya lagiuntuk usaha skala menengah dankecil.

Tidaklah berlebihan bila dikatakanbahwa respon yang kurang untukmemperbaiki kinerja danproduktivitas di tataran kelompokkecil dan menengah karena

berdasarkan pegalaman PusatPembinaan Kompetensi danPelatihan Konstruksi (Pusbin KPK,dulu Puslatjakons) DepartemenPekerjaan Umum, masih banyakditemui hal-hal yang masih perludibenahi, kesalahan tidaklahsepenuhnya dari kelompok ini,tetapi hal ini lebih disebabkanlemahnya kekuatan sinergi dikalangan masyarakat jasakonstruksi untuk membangunmereka menjadi suatu kekuatanyang kokoh. Kondisi ini tentu akanmerugikan kita sebagai suatubangsa yang memiliki sumber dayamanusia yang berlimpah,seharusnya kekuatan yang kitamiliki haruslah menempatkan kitapada posisi yang memiliki

keunggulan kompetitif dan tidakpuas pada keunggulan komparatifbelaka.

Oleh sebab itu bagaimana kitamemahami era persaingan globalini ditinjau dari aspek kekuatan dankelemahan sumber daya manusianasional, khususnya yang terlibatdalam sektor jasa konstruksi, baikdari sudut pandang kemampuanmanajerial maupun kemampuanrekayasa konstruksi, adalah suatukeniscayaan, karena pada dasarnyapersaingan global adalahpersaingan antar manusia untukmemenangkan berbagai transaksiekonomi bagi pembangunankesejahteraan suatu bangsa.

B. Kondisi Ril Sumber Daya ManusiaBidang Jasa Konstruksi

Berdasarkan data statistik terakhir(2003), jumlah tenaga kerja yangbekerja di bidang jasa konstruksiberjumlah lebih kurang 4 jutatenaga kerja dari berbagai latarbelakang pendidikan. Bagianterbesar dari tenaga kerja ituberpendidikan sekolah dasarkebawah, sebagian kecil saja yangberpendidikan akademi atau stratasatu, gambaran ini sebenarnyatidak perlu dikhawatirkan, karenatenaga kerja lapisan bawah denganjumlah terbesar tersebut dapatdijadikan ujung tombak menembuspersaingan global, dan kalau kitacermati, sektor jasa konstruksimerupakan lahan yang patutdiperhitungkan sebagai lapangankerja yang dapat dimasuki olehtenaga kerja dengan latar belakangpendidikan yang relatif rendah.

Masalahnya, banyak diantarapekerja tersebut tumbuh danberkembang melalui proses learn-ing by doing tanpa didukung olehpengetahuan keteknikan yangcukup, mereka berasal darimasyarakat yang bercirikantradisional, artinya, akan banyakhambatan yang akan mereka temuidi era persaingan global yangmenuntut dinamika kerja yangtinggi, baik dari sisi kemampuanteknologi maupun kemampuanbisnis dan manajerial.

Oleh : Ardiman Achmad dan Cakra Nagara

6 Bulletin BPKSDM

Sedangkan untuk tenaga-tenagayang berpendidikan akademi ataustrata satu yang berjumlah tidakterlalu banyak, diperlukan upayayang cerdas dari berbagai pihakdari masyarakat jasa konstruksiagar mereka mampu melihatpersaingan global sebagaitantangan peluang yang harusdirebut, set idak-t idaknya untukpasar dalam negeri. Dengandemikian pengertian persaingan dipasar global tidak saja bagaimanamerebut pasar yang ada di luarnegeri tetapi juga mampumemenangkan persaingan di dalamnegeri.

Dari pengalaman Pusbin KPK Dep.PU, banyak tenaga-tenaga yangberperan pada level teknisi dan ahliini berasal dari tenaga-tenaga yangmemiliki latar belakang pendidikannon teknik, khususnya untukpekerja-pekerja yang bekerja padausaha kontraktor kecil danmenengah, dan sedikit sekalitenaga insinyur yang berpartisipasipada usaha-usaha kecil danmenengah tersebut, begitu jugausaha kontraktor ditataran kecil danmenengah tidak dimiliki olehpengusaha yang berlatar belakangpendidikan teknik sipil atauarsitektur.

Berdasarkan kondisi tersebut diatas, Pusbin KPK Dep. PUsenantiasa berupaya untukmenemukan metoda yang tepatuntuk meningkatkan keterampilan,profesionalitas, dan produktivitastenaga-tenaga yang secara faktualada di lapangan tersebut. Dalamperjalanannya, upaya-upaya yangdilakukan oleh Pusbin KPK Dep.PU masih menemukan banyakkendala dan persoalan, perludilakukan upaya bersamamasyarakat jasa konstruksi lainnyauntuk menemukan cara-cara yangtepat agar kondisi yang sekarangada tersebut dapat dicarikan jalankeluarnya.

C. Persoalan-Persoalan Yang MasihHarus Dicarikan Jalan Keluarnya

Sebagaimana telah dikemukakan diatas, persoalan-persoalan dan

kendala-kendala yang masihdirasakan sebagai duri dalamdaging adalah:

1. Perlu dibangunnya sistempengukuran kinerja yangterstruktur dengan baik dilingkungan jasa konstruksi

Ukuran kinerja yang umumdigunakan di lingkunganpekerjaan konstruksi adalahkeberhasilan para pelaksanamemenuhi syarat-syarat mutu,jadwal kerja yang tepat ataulebih cepat dari yangdijadwalkan dan biaya yangefisien. Keberhasilan memenuhip er syar at an-p er syar at antersebut tentulah menjadiukuran keberhasilan sebuahusaha kontraktor, sudah dapatdipastikan keberhasilan tersebuttentunya didukung oleh tenagakerja yang terlibat dalam prosespelaksanaan konstruksi yangberawal dari perencanaan,pelaksanaan dan pengawasan.

Namun jarang yangmempertanyakan, persyaratanapa, atau keahlian/keterampilan apa yangdibutuhkan atau yangdiperlukan bagi seorang tenagakerja untuk dapat menghasilkanhasil yang teruji dan kompetitifsesuai dengan bidang kerjanya.Keberhasilan seorang pekerjatentunya bukan suatu hal yangkebetulan, keberhasilan tersebutbersumber dari kemampuan,baik secara teknis maupunmanajerial, yang diperolehmelalui pengalaman kerja yangpanjang atau pendidikan sertapelatihan yang diperoleh olehseorang tenaga kerja, mulai darilapisan bawah sampai kelapisan yang paling atas padasuatu bangunan organisasiproyek-proyek konstruksi.

Bila dapat dikenali dengan baikapa yang membedakan antaraseorang pekerja yang satudengan yang lainnya, makadapat pula dikenali karakteristikyang menyebabkan seorangpekerja berhasil atau gagal

dalam menyelesaikanpekerjaannya di lapangan.Berdasarkan penelit ian ahlimanajemen sumber dayamanusia, unsur-unsurpembentuk karakteristikseorang pekerja sangatberhubungan dengan motivasidan berfikir analit ik (SuryaDharma, 2002).

Karakteristik yangmenunjukkan kinerja seseorangtersebut disebut dengankompetensi yang terbentuk daripribadi dan perilaku yang dapatdiukur pada berbagai keadaandan tugas pekerjaan (SuryaDharma, 2002).

Mengenali karakteristik tersebutdigunakan melalui pisau jobanalysis yang tajam sehinggadikenali unsur-unsur yangdiperlukan bagi seseorang untukmelaksanakan suatu tugasdengan baik yang dapatdijadikan ukuran untukmengukur kinerja seorangtenaga kerja di sektor jasakonstruksi, dan unsur-unsur itudisebut dengan elemen-elemenkompetensi. Berdasarkanelemen-elemen kompetensi inidibangunlah kriteria kinerjasebagai suatu ukurankeberhasilan atau kegagalanseseorang untuk menyelesaikantugasnya dengan baik.

Jadi untuk mengukur kinerjaseseorang, baik untuk level ahli,teknisi, maupun terampildiperlukan adanya suatu standarkompetensi yang terstrukturdengan baik yang mengandungkompetensi inti dan kompetensipendukung.

Dengan tersedianya standarkompetensi yang terstrukturdengan baik, maka kita dapatmembandingkan antara satupekerja dengan pekerja lainnyadi bidang pekerjaan atau tugasyang sama dan pada berbagaikondisi kerja yang ada. Secarasendiri-sendiri sebenarnyabeberapa institusi telahmembangun standar-standar

7Bulletin BPKSDM

kompetensi menurutkepentingan institusinya,namun belum terwujud dalamsuatu sistem nasional yangmengikat para pelaku usaha dibidang jasa konstruksi,sebagaimana diamanatkandalam Undang-undang JasaKonstruksi dan Undang-undangKetenagakerjaan.

Dari pernyataan di atas,sebelum sampai tersedianyastandar-standar tersebut,pertanyaannya adalah keahlianatau keterampilan strategis apayang dibutuhkan oleh industrikonstruksi? , selanjutnyabagaimana keahlian dan

keterampilan tersebutdidiskripsikan menjadi elemen-elemen kompetensi yangtepat? . Keberhasilanmenjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut akanmelahirkan standar kompetensiyang dapat merumuskankualifikasi kerja danmenggambarkan kinerja yangdiharapkan dari seseorangdalam pekerjaan tersebut(Nelson A.J., 1998).

Oleh sebab itu, membangunsuatu standar kompetensi dalamskala nasional adalah tugas kitabersama, karena lahirnya suatustandar kompetensi yang tepatakan diperoleh suatu ukurankinerja yang tepat pula untukmenilai seorang tenaga kerja ditempat kerjanya (competencybased assessment), dan iniar t inya akan mendorongterciptanya keprofesionalankerja di bidangnya masing-masing.

Persoalan lain, disampingkompetensi titik tolakpengukuran kinerja, jugadiperlukan ukuran kinerja lainyang juga berkaitan dengankeberhasilan kerja, yaitu ukuranstandar produkt ivitas kerja.Bagaimana seharusnya suatustandar produktivitas ditetapkanmerupakan persoalan tersendiriyang harus kita pecahkanbersama.

2. Perlu adanya pemikiran untukperkuatan tenaga-tenaga nonteknik yang secara faktual telahberada di industri konstruksi.

Adalah suatu ironi, begitubanyak lulusan sarjana tekniksetiap tahunnya, tapi sulitditemukan di lapangan sarjanateknik yang menjadi supervisor,manajemen lapangan,khususnya di daerah-daerahyang menangani proyek-proyekkonstruksi dalam skalamenengah dan kecil. Kenyataanini sering dijumpai Pusbin KPKDep. PU berdasarkanpelaksanaan pelatihan-pelatihan ke berbagai daerah,walaupun hasil temuan inimasih jauh dari suatukesimpulan ilmiah karena belumdilakukan dengan tatacara sur-vey yang benar, tetapikenyataan yang ditemukantersebut cukup merisaukan bagiPusbin KPK Dep. PU.

Oleh sebab itu, ada beberapapertanyaan yang perlu kitasadari bersama, yaitu:

1. Apakah kita dapatmenerima kondisi yangdiungkap di atassebagaimana apa adanya?

2. Apakah diperlukan suatuupaya konversi yangmemungkinkan mereka jugadapat berperan sebagaitenaga lapangan?

3. Bagaimana bentuk metodekonversi yang diperlukanagar mereka dapat diterimasebagai tenaga pelaksanalapangan?

Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut sangatmendesak untuk dijawab,karena akan sulit bagi usahakontraktor kecil dan menengahuntuk memasuki pasarkonstruksi dengan keterbatasantenaga yang mereka miliki,seharusnya ada suatu sikapyang jelas dan tegas dari kitasebagai para pelaku konstruksiuntuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut.

Sebagaimana kita sadari bahwasektor jasa konstruksi memberipeluang kerja yang cukupmenjanjikan dibandingkansektor-sektor lainnya bila sektorini digarap secara serius danprofesional, oleh sebab itudiperlukan suatu sikap yangcerdas untuk menjawabp er t an y aan - p er t an y aantersebut, karena persoalan inicukup dilematis, di satu sisiaturan yang kita miliki menuntutpenanggung jawab teknikadalah tenaga-tenaga yangberlatar belakang teknik, dipihak lain, diperlukan suatuupaya perluasan kerja yangmemungkinkan tenaga-tenagayang ada memasuki lapangankerja seperti sektor jasakonstruksi.

Selanjutnya dibutuhkan jugapemikiran, bagaimanamembangun tenaga kerja yangmemiliki latar belakangpendidikan yang relatif rendahyang merupakan jumlah tenagakerja yang cukup dominan yangbekerja di sektor jasa konstruksi,umumnya mereka berperansebagai tenaga mandor dantukang. Salah satu pemikiran inidilatarbelakangi olehdiperlukannya suatu pelatihanyang bertujuan untukmempertajam profesionalitasdan keahliannya di tempatkerja.

Tentunya para pelakukonstruksi harus mulai bersama-sama memikirkan: Strategipembelajaran yang diperlukanuntuk penajamanprofesionalitas tenaga kerja,khususnya tenaga-tenagamandor dan tukang yangberkaitan dengan kompetensidan produktivitas.

Implikasi dari persoalan-persoalan di atas berhubunganjuga dengan pemilihanpelatihan-pelatihan yangstrategis bagi peningkatankompetensi teknis dankompetensi intelektualitas yangmenuju pada penajaman

8 Bulletin BPKSDM

profesionalitas, produkt ivitasdan daya saing.

Pemilihan pelatihan strategis initentunya merupakan persoalankita semua, yaitu melalui:

1. Mengintegrasikan konsep-konsep pelatihan dalamsuatu kerangka kerjakelembagaan diantaramasyarakat jasa konstruksi.

2. Program bersama dalammengidentifikasi syaratpelatihan denganmenggunakan analisiskebutuhan, job analysis, dantask analysis yangdiharapkan dapatmenghasilkan suatu matriktask-to-training bagiberbagai posisi dalamindustri konstruksi.

3. Program bersama untukmembangun standarkompetensi dan assessmentguidelines.

4. Membangun cetak biru pro-gram pengembanganpelatihan, baik untuk pro-gram jangka pendekmaupun jangka panjang.

5. Program bersamamerancang training deliveryyang efisien dan efektif bagipercepatan pengembangansumber daya manusia.

Perlunya pemikiran bersamadari seluruh pelaku konstruksibaik pemberi kerja, penyediajasa, pembina konstruksi danseluruh organisasi profesi yangterkait untuk dapatmerumuskan secara bersamamengenai konsep dan arahpembinaan konstruksi dalammengatasi segala permasalahandibidang jasa konstruksiberkaitan dengan menajamnyapersaingan di tingkat global danregional.

ndang-Undang Nomor 18Tahun 1999 tentang JasaKonstruksi (UUJK) berikutPeraturan Pelaksanaannyatelah diberlakukan kurang lebih

lima tahun lamanya, namunmasyarakat khususnya masyarakat jasakonstruksi yang paling berkepentingandalam hal ini belum sepenuhnyamemahami atau dapat melaksanakanapa yang diamanatkan dalamkebijakan dimaksud. Hal inidisebabkan karena kurangnyasosialisasi yang dilakukan secaramerata dan berkesinambungankeseluruh Indonesia. Kurangnyasosialisasi terhadap suatu produkkebijakan cenderung dapatmenimbulkan berbagai persepsi dikalangan masyarakat khususnya bagipara penyedia jasa dalammempersiapkan diri secara kompetenuntuk ikut bersaing dalampenyelenggaraan pekerjaankonstruksi.

Perbedaan persepsi dalammenafsirkan suatu kebijakancenderung akan mengakibatkanmencuatnya berbagai kepentingandalam penyelenggaraan jasakonstruksi. Di sektor pemerintahan halini akan menjadi sorotan utama karenapada umumnya kegiatan pekerjaankonstruksi masih sangat dominan,khususnya bagi pengusaha kualifikasiKecil dan Menengah.

Munculnya fenomena baru dikalangan masyarakat dalam upayamewujudkan iklim usaha menujupersaingan yang sehat baru dalamtahap wacana saja karena yang terjadidi lapangan justru sebaliknya, yakniadanya persaingan yang tidak sehatyang menimbulkan keresahan dikalangan para pelaku jasa konstruksiitu sendiri. Persaingan yang tidak sehattersebut antara lain dapat diindikasikandari masih carut-marutnya sistemKlasifikasi, Kualifikasi, Sertifikasi danRegistrasi (KKSR) yang dimulai dariproses ser t ifikasi badan usahasebagaimana yang dipersyaratkandalam UUJK maupun dalam PeraturanPemerintah No. 28 Tahun 2000tentang Usaha dan Peran MasyarakatJasa Konstruksi, serta kebijakanLembaga (LPJK). Di sisi lain adanyapersaingan individu tokoh masyarakatjasa konstruksi yang muncul sebagaiakibat benturan kepentingan dalampenyelenggaraan jasa konstruksi ikutmewarnai buramnya sist imkepranataan jasa konstruksi di negeriini.

Belum tertatanya sistempengembangan jasa konstruksi padasaat ini akhirnya bermuara pada dalihkurangnya pelayanan Lembaga (LPJK)kepada seluruh penyedia jasa yangtergabung dalam berbagai AsosiasiJasa Konstruksi. Hal ini menimbulkanpolemik yang cukup berkepanjanganyang mengakibatkan terjadinya stag-nant dalam proses penyelenggaraanjasa konstruksi. Keadaan ini justruterjadi pada saat kita menghadapituntutan masyarakat akan adanyatransparansi dan akuntabilitaspemerintah dalam melaksanakan tugasserta tanggungjawabnya melayanimasyarakat melalui pembinaan dalambentuk pengaturan, pemberdayaandan pengawasan. Dalam pelaksanaansistem penyelenggaran jasa konstruksiyang dimulai dari adanya persyaratanusaha, peran kelembagaan jasakonstruksi baik Lembaga (LPJK)maupun Asosiasi Jasa Konstruksi yangsemestinya mampu mengendalikantugas dan perannya masing-masingsebagaimana di atur dalam PP No. 28Tahun 2000 ternyata masih belumberjalan sebagaimana mestinya,bahkan menimbulkan berbagaipermasalahan di lapangan.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Pemerintah telah mengeluarkanberbagai kebijakan antara lain Keppres80 Tahun 2003 tentang pedomandalam pelaksanaan pengadaan barangdan jasa instansi pemerintah yang telahmengisyaratkan adanya keterbukaandan persaingan yang sehat antarpelaku jasa konstruksi. Pengaturantentang jasa konstruksi telahdirumuskan tersendiri sesuai denganketentuan UU Jasa Konstruksi berikutperaturan pelaksanannya termasukkeputusan-keputusan MenteriPekerjaan Umum selaku Pembina Jasakonstruksi serta norma-norma yang

Penulis : Kasubdit Balai Pelatihan & StafPusat Pembinaan Kompetisi dan PelatihanKonstruksi, BPKSDM.

9Bulletin BPKSDM

dikeluarkan oleh LPJK Nasional yangmerupakan kebijakan operasionaldalam sistem penyelenggaraan jasakonstruksi di Indonesia. Kebijakantersebut muncul sebagai upaya dalammemberikan pedoman secara rincikepada para Penyedia Jasa untukmempersiapkan diri secara lebih baikdalam kompetisi padapenyelenggaraan jasa konstruksiselanjutnya.

Persaingan yang tidak sehat dalampelaksanaan sistem penyelenggaraanjasa konstruksi tersebut di atas, telahdimulai dari proses pelaksanaansertifikasi dan registrasi, serta perizinanyang diperlukan secara administratifdan teknis menyangkut kompetensiPenyedia Jasa guna memenuhipersyaratan yang ditentukan dalamsistim usaha jasa konstruksi.Pelaksanaan sertifikasi badan usahajasa konstruksi oleh Asosiasi Jasakonstruksi yang telah mendapatkanakreditasi dari LPJK yang diharapkandapat menunjukkan tingkatkompetensi dan kemampuan badanusaha ternyata masih jauh dariharapan. Dalam prakteknya, prosessertifikasi Badan Usaha banyakmelibatkan Pengurus Asosiasi sehinggamenimbulkan berbagai permasalahankarena adanya kepent ingan-kepentingan tertentu. Sertifikat BadanUsaha (SBU) yang diharapkan akanmenjadi bukti kompetensi dankemampuan badan usaha pada saat inicenderung dijadikan bahan komoditiuntuk tujuan mencari keuntungansemata.

Munculnya persaingan yang tidaksehat dari sesama Asosiasi PerusahaanJasa Konstruksi yang cenderungmempermudah pengurusan SBU agarmendapatkan banyak anggota,berdampak pada munculnyapersaingan yang tidak sehat pula di

kalangan para penyedia jasa. Indikasiakan hal tersebut dapat dilihat padakenyataan di lapangan yakni denganadanya asosiasi yang mendapatkansanksi akreditasinya dicabut oleh LPJKNasional dan permasalahan lain yangterjadi pada beberapa asosiasiperusahan seperti munculnya dualismekepemimpinan dan perpecahanorganisasi. Hal ini akan menjadikanpreseden yang buruk bagi kinerjaAsosiasi dan berpotensi menurunkankepercayaan masyarakat terhadapcitra asosiasi.

Dampak yang ditimbulkan sebagaiakibat masih belum munculnyaprofesionalisme di kalangan Asosiasiperusahaan Jasa Konstruksi akanberpengaruh pada iklim usaha yangkurang kondusif dan dapatmenimbulkan kesenjangan bagipenyedia jasa anggotanya.

Fenomena buruknyapenyelenggaraan jasa konstruksisecara nasional memacu Pemerintahbersama masyarakat jasa konstruksiyang masih peduli dan mengharapkanterwujudnya tertib penyelenggaraanjasa konstruksi di negeri ini, untuksegera mengubah atau merevisibeberapa kebijakan di bidang jasakonstruksi yang dirasa masih perludisempurnakan.

Kebijakan di bidang jasa konstruksiyang sangat mendesak untuk direvisiadalah Peraturan Pemerintah No. 28Tahun 2000 tentang Usaha dan PeranMasyarakat Jasa Konstruksi. Perluadanya peninjauan kembali atas Pasal-pasal yang mengatur tentang substansiyang dirasakan selama ini berpotensimenimbulkan salah tafsir dan ataupandangan/ persepsi yang berbedadari masyarakat jasa konstruksi sebagaipemanfaat aturan tersebut. Perlupeninjauan ulang agar apa yangdirumuskan benar-benar sesuai denganapa yang tersurat dan tersirat dalamvisi dan misi UUJK, antara lainterwujudnya tertib penyelenggaraanjasa konstruksi dan iklim usaha yangkondusif serta dapat mewujudkan jasakonstruksi nasional yang kokoh,handal, profesional dan berdaya saingtinggi.

Berbagai kalangan masyarakat jasakonstruksi bahkan dari LPJK sendirimenghendaki dan telah mengusulkanadanya perubahan atau revisi PP No.28 Tahun 2000. Pemerintah dalam halini Badan Pembinaan Konstruksi danSumber Daya Manusia (BPKSDM)

Departemen Pekerjaan Umummenyikapinya dengan segeramerancang kebijakan perubahan ataurevisi tentang substansi pada pasal-pasal tertentu dalam PP No. 28 tahun2000 yang diperlukan untuk di ubahsesuai dengan apa yang dikehendakioleh masyarakat dengan tetapmengacu pada ketentuan-ketentuanyang terkandung dalam UUJK danperaturan perundangan lainnya yangterkait dengan jasa kosntruksi. Untukitu BPKSDM pada tahun 2005 telahmerencanakan adanya berbagaipertemuan pembahasan bersama-sama para Pembina Jasa KonstruksiProvinsi dan LPJKD provinsi-provinsidi wilayah barat, tengah, dan timursebagai pertemuan regional I, II, danIII, kemudian dilanjutkan pembahasandengan LPJK Nasional sertapembahasan antar Departemen terkaitdengan jasa konstruksi. Direncanakanpula untuk dikonsultasikan denganDPR sebagai wakil rakyat untukmenampung aspirasi dan masukanguna penyempurnaan lebih lanjutsebelum di terbitkan oleh Pemerintahnantinya.

Adapun substansi pokok dalamrevisi PP No. 28 Tahun 2000 yangakan dirumuskan adalah antara lainmenyangkut pengaturan secara lebihjelas tentang :

1. Persyaratan usaha yang terdiriantara lain masalah Akreditasi,Registrasi, Klasifikasi danKualifikasi, Sertifikasi, danPerizinan.

2. Peran Lembaga dalammelaksanakan tugas dan fungsinyasesuai dengan UUJK yangdifokuskan pada aspekpengembangan jasa konstruksitidak pada kewenangan yangmenyangkut pengaturan publiksifatnya.

3. Peran Asosiasi dalammelaksanakan kewajibannya sesuaidengan UUJK yakni antara lainmemperjuangkan kepentingan danaspirasi anggotanya.

4. Tenaga Kerja Konstruksi baikTenaga Ahli maupun TenagaTerampil.

5. Sanksi, dan

6. ketentuan lain-lain.

Penulis : Kepala Sub Bidang KelembagaanUsaha, Pusat Pembinaan Usaha Konstruksi,BPKSDM.

10 Bulletin BPKSDM

Dalam FJKN 2005 ini diharapkandapat dijaring aspirasi masyarakat yangdapat dipakai sebagai masukan untukpenyempurnaan dan revisi PP 28/2000 yang pada saat ini dirasakansudah sangat mendesak.

Untuk itu maka mendahuluipenyampaian aspirasi dalam Forumakan disampaikan pemikiran daripemerintah cq Departemen PekerjaanUmum tentang hal-hal yang berkaitandengan substansi perubahan dariPP28/ 2000. Sementara dari LPJKakan disampaikan penyempurnaanpengaturan sistem akreditasi dansertifikasi.

Tentu saja revisi PP 28 tersebutdiatas masih dalam kerangkamewujudkan profesionalisme dankompetensi sebagai kelanjutan daritema-tema FJKN sebelumnya.

Meskipun sudah dipandu dandikondisikan untuk penyampaianaspirasi yang berkaitan dengan tema,apirasi diluar hal tema masih sangatdimungkinkan. Berdasarkanpengalaman yang lalu, untuk lebihefektif sebaiknya para peserta sudahmenyiapkan aspirasi yang akandisampaikan dalam bentuk tulisansehingga apabila tidak mendapatkesempatan menyampaikan secaralisan dalam forum dapat menyerahkankepada panitia forum untuk dapatmasuk dalam formulasi hasil forum.

Selamat ber-FJKN, sampai ketemu diHotel Mercure, Ancol, Jakarta pada 8Desember 2005.

enjelang bulan Desember inikembali masyarakat jasakonstruksi disibukkandengan gawe tahunan,

penyelenggaraan Forum JasaKonstruksi Nasional (FJKN). Kegiatanini telah menjadi rutin sejak tahun2003 yang lalu, dimana FJKNdiselenggarakan dalam rangkaiankegiatan Konstruksi Indonesia.

FJKN sendiri adalah merupakankegiatan yang diamanatkan olehUndang-Undang No : 18/ 1999tentang Jasa Konstruksi (UUJK) yaitumerupakan suatu ajang pertemuan dariseluruh unsur masyarakat jasakonstruksi. Forum ini adalah saranauntuk menyampaikan aspirasi dariunsur-unsur masyarakat jasa konstruksitersebut yang selanjutnya dipakaisebagai acuan dan pedoman untukpenyelenggaraan jasa konstruksi baikoleh Pemerintah, LembagaPengembangan Jasa Konstruksi(LPJK) maupun pihak-pihak lain yangberkaitan.

Untuk tahun 2005 ini,direncanakan akan diselenggarakanFJKN pada 8 Desember 2005 dengantema Penyempurnaan PengatuanBidang Jasa Konstruksi untukMenjawab Tantangan Globalisasidan Liberalisasi .

Pemilihan tema ini tentunyamerupakan kelanjutan dari tema padatahun-tahun sebelumnya yaitu :Konsolidasi menuju

profesionalisme jasa konstruksi(2002), Penerapan kompetensipenyedia jasa konstruksi untukmewujudkan profesionalisme jasakonstruksi

(2003) danMembangun Kompetensi Usaha

Jasa Konstruksi

(2004).

Pemilihan tema ini merupakan halyang sangat pent ing karena akanmemberikan arahan, pedoman danpenekanan terhadap aspirasi yangakan disampaikan peserta Forumtanpa mengurangi aspirasi bebaslainnya yang dirasa perlu. Sementaradisisi yang lain bahwa aspirasi yangmerupakan hasil Forum adalahmerupakan GBHN -nya masyarakatjasa konstruksi yang dipakai sebagaipedoman pengambilan kebijakan danpengaturan dalam penyelenggaraanjasa konstruksi.

Tema FJKN dari 2002-2004sangat jelas menekankan artipentingnya profesionalisme dan

kompetensi yang harus dimiliki olehmasyarakat jasa konstruksi, baik itupenyedia jasa, pengguna jasa ataupunmasyarakat itu sendiri.

Bagi penyedia jasa yangmerupakan unsur masyarakat jasakonstruksi yang paling depan,profesionalisme dan kompetensiadalah merupakan keharusan mutlak.Tanpa persyaratan ini adalah menjadihal yang mustahil untuk dapatmewujudkan penyelenggaraan jasakonstruksi seperti yang dirumuskandalam UUJK, yaitu untuk mewujudkanusaha jasa konstruksi nasional yanghandal dan berdaya saing tinggi dalamstruktur usaha (pengusaha kecil,menengah, besar) yang kokoh sertamewujudkan tertib penyelenggaraanpekerjaan kontruksi.

Sementara itu, untuk pemerintahyang mempunyai kewajibanmelaksanakan pembinaan makahendaknya setiap produk pengaturan,upaya pemberdayaan dan pelaksanaanpengawasan hendaknya telah benar-benar diarahkan kepadaditegakkannya profesionalitas dankompetensi. Secara khusus,pemerintah sebagai pemegang otoritastertinggi dalam pengaturan harusberani menetapkan kebijakan danaturan sedemikian rupa sehinggaprofesionalisme dapat berlaku dibidang jasa konstruksi.

Masyarakat sebagai pengguna jasaakhir (end user) dari jasa konstruksijuga tidak lepas dari profesionalitas-nyayaitu: sadar akan hak dankewajibannya dari produk-produkjasa konstruksi.

Untuk FJKN 2005, pemilihantemanya sudah lebih diperluas lagi dandimaksudkan sebagai upaya persiapanmenjelang revisi atas PP 28/ 2000tentang Usaha dan Peran MasyarakatJasa Konstruksi.

Penulis : Pejabat Fungsional BPKSDM.

11Bulletin BPKSDM

ada prinsipnya sampahadalah hasil atau merupakankonsekuensi dari adanyaaktivitas manusia. Fakta

menunjukkan bahwa timbunansampah terus bertambah seiringdengan bertambahnya jumlahpenduduk.

Setiap aktivitas manusia pastimenghasilkan sampah yang jumlahdan volumenya sebanding dengantingkat konsumsi manusia terhadapbarang atau material yang digunakansehari-hari, jadi jenis sampah sangattergantung dari gaya hidup danmaterial yang dikonsumsi.

Sebagaimana kita ketahui bersamabahwa penanganan persampahanakan semakin kompleks dengansemakin berkembangnya suatu kota.Untuk kawasan perkotaan menjadilebih sulit penanganannya bila sudahmerencanakan dan membangunprasarana dan sarana pengelolaansampah yang berkaitan dengankelangkaan tanah di lokasi perkotaan,penolakan warga di sekitar lokasi yangdirencanakan, pembiayaan jugamekanisme kerja sama antar kota.Adapun di kawasan perdesaan lahanmasih tersedia dan sampah yang adabersifat mudah terurai sehinggapersoalan sampah di perdesaan belumdipandang sebagai persoalan.

Pengelolaan persampahan diperkotaan sangat menentukamkeberlanjutan lingkungan suatu kotadan kegagalan dalam pengelolaanakan meningkatkan resiko warga kotaakan berbagai penyakit yang padaakhirnya akan meningkatkan biayasosial untuk kesehatan. Selain itusampah yang dibuang ke badan-badanair baik berupa sungai maupun salurandrainase sangat berpotensimenimbulkan banjir, sehinggapengelolaan sampah di kawasanperkotaan yang tidak baik akanmerugikan masyarakat terutamamasyarakat miskin.

Sebagaimana dimaklumi baiksecara akademis maupun peraturanperundangan prasarana dan saranapersampahan meliput i prosespewadahan, pengumpulan,pengangkutan, pengolahan dan

pembuangan akhir. Pengolahan diTPA (tempat pengolahan danpembuangan akhir) dapatmenggunakan metoda lahan urugterkendali atau lahan urug saniter,karena jika dilakukan dengan metodaopen dumping maka akan terjadipencemaran terhadap lingkungan.Pelayanan minimal prasana dan saranapersampahan dilakukan melaluipengumpu1an, pemindahan danpengangkutan sampah ke TPA secaraberkala minimal dua kali seminggu.Tetapi semua orang tahu bahwapengelolaan sampah di TPA diIndonesia tidak dilakukan denganbenar, karena operasionalnya masihdilakukan dengan metoda opendumping dan dilakukan pembakaranuntuk mengurangi volume sampah,serta tidak terkelolanya gas metan yangdihasilkan oleh timbulan sampah.Selain itu juga timbul bau di kawasansekitar TPA, dan tercemarnya badanair ser ta air tanah karenamerembesnya air lindi dari TP A.

Berdasarkan uraian persoalanpersampahan tersebut di atas makapenyelesaian persampahan harusdilakukan secara sistematik danterintegrasi dengan melibatkan seluruhpemangku kepentingan. Beberapalangkah yang dapat diambil dalamrangka menuju kearah itu adalah: Satu;Mengurangi volume timbunan sampahdengan menggunakan konsep 3R(reduce, reuse dan recycle), dua;Peningkatan peran masyarakat dandunia usaha,tiga; Peningkatan peranantar pemerintah daerah dalampengelolaan persampahan sepertiRegionalisasi pengelolaan sampahkhususnya kota metropolitan dan kotabesar, empat; Pengembanganteknologi baru dan tepat guna yangmasih terjangkau oleh masyarakat dandunia usaha, lima; Perbaikan strukturkelembagaan dan peningkatanprofesionalisme pengelola sampah,enam; Peningakatan kampanye hidupbersih dan sehat.

12 Bulletin BPKSDM

Berkaitan dengan langkah nomorsatu tersebut di atas, maka perlu upayaagar sampah dapat membawa berkahbukan mengelola sampah masih jadisampah. Langkah ini perlu disosialisasikan ke masyarakat perkotaansehingga masyarakat maumenggunakan kembali dan mendaurulang sampahnya termasukmemanfaatkan bagi kehidupanmanusia itu sendiri. Langkah tersebutharus diikuti dengan kegiatan memilahsampah agar lebih mudah untuk diolahselanjutnya. Untuk menjawabtantangan tersebut, maka salahsatunya perlu diciptakan unitperalatan pencacah dan pemilah

sampah yang bisa ditempatkan ditempat penampungan sementara(TPS), juga dapat dipindah- pindahkandengan mudah. Metoda pengelolaansampah yang terpadu denganmenggunakan peralatan diatas padaprinsipnya dilakukan pemilahan danpencacahan sampah di dekat sumbersampah, yang menghasilkan kaleng,botol dan plastik bekas serta kemudiandapat digunakan kembali, misalnyauntuk plast ik bekas dapat diprosesmenjadi biji plastik yang selanjutnyadidaur ulang menjadi barang-barang

yang berguna seperti ember, tas, taliplastik dan lainnya. Adapun cacahanbahan organik dapat diproses salahsatunya menjadi kompos dankemudian dengan kelompok petanibisa dimanfaatkan bagi pertanian padiatau lainnya, sehingga akhirnyasampah yang telah menjadi komposdapat berguna bagi peningkatanproduksi padi ataupun peternakansapi.

Salah satu peralatan pencacah danpemisah sampah dirakit oleh SaudaraSinggih Lelono, dan sudahdiaplikasikan di beberapa kota antaralain di Kota Cirebon dan Brebes dansecara terus menerus diteliti tingkatefisiensi serta efektifitasnya.

Hasil penelit ian di Kota Cirebonpada dua lokasi TPS denganmenerapkan metoda tersebut diatasdan menggunakan peralatan yangdirakit oleh Saudara Singgih Lelono,menunjukkan bahwa lokasi TPSmenjadi bersih dan teratur begitu jugapara pengangkut sampah bekerja lebihbaik sehingga meningkatkankenyamanan di sekitar TPS. Sampahyang diolah di satu TPS sebanyak 52

m3 per hari dan alat yang digunakansebanyak tiga unit dengan biayaoperasi sebesar Rp 8000,- per m3sampah. Sedangkan pembuatankompos dilakukan oleh para petani dilokasi dekat persawahan dengan biayapembuatan kompos sebesar Rp180.000,- per ton kompos.Bandingkan biaya untuk operasidengan metoda di atas denganbesarnya biaya yang dikeluarkanPemerintah Kota/ Kabupaten untukmengangkut sampah dari TPS ke TPAdan pengolahan dengan lahan urugsaniter di TPA membutuhkan biayasebesar antara Rp 25.000,- sampai Rp40.000,- per m3 sampah dan yangdihasilkan diantaranya semakinpenuhnya volume sampah di TPA.Dari hasil percontohan sawah yangmenggunakan kompos di kawasanCirebon ternyata saat panen terjadipeningkatan produksi sekitar dua tonper hektar .

Berdasarkan uraian di atas, penulisberharap pemerintah daerah dan parapengelola persampahan dapatmengajak warganya untuk mengetahuipengelolaan sampah yang akandilakukan dan mengajaknya untukberperan aktif, sehingga upayamengurangi volume sampah danmemanfaatkannya menjadi barangyang lebih berguna dapat terwujuddengan baik. Teknologi untukpengelolaan sampah telah ada disekitar kita baik yang ditemukan olehpribumi maupun oleh penemu asing,tetapi kuncinya untuk mengurangivolume sampah, sehingga TPA tidakcepat penuh dan mengelola sampahmenjadi bermanfaat bagi kehidupanmanusia adalah peningkatankesadaran dan tanggung jawab parapengelola sampah serta kesadaranmasyarakat untuk hidup sehat.Pustaka:1. Majalah Percik edisi Agustus 2004.2. Kebijakan Pengelolaan Sampah

Perkotaan-Deputi Bidang SumberDaya Alam dan Lingkungan HidupBappenas.

3. Pengelolaan Persampahan diLingkungan Perkotaan denganSiPeSaT -Mobile Crusher- SinggihLelono.

Penulis : Sekretaris BPKSDM.

13Bulletin BPKSDM

iseminasi & SosialisasiTerpadu PembinaanPenyelenggaraan JasaKonstruksi merupakanupaya memberdayakan

dan meningkatkan kemampuanpejabat - pejabat pengambil keputusandi t ingkat Provinsi/ Kabupaten/ Kotadalam penyelenggaraan JasaKonstruksi, pernyataan tersebutdisampaikan oleh Kepala Sub DinasPembangunan jalan dan jembatan,LMJ Kandau, BRE mewakili KepalaDinas Prasarana & PermukimanProvinsi Sulawesi Utara, Ir. R.O.Roring, MS, pada pidato pembukaanDiseminasi & Sosialisasi U.U Nomor18/ 1999 tentang Jasa Konstruksi diManado Sulawesi Utara.

Menurut Kandau sampai saat iniUndang-Undang No. 18/ 1999tentang Jasa Konstruksi belum tuntastersosialisasi, sehingga upaya-upayamodel Diseminasi & Sosialisasi sepertiini masih perlu diselenggarakan untukmendapatkan suatu persepsi danpemahaman yang sama tentangpenerapan UU Jasa Konstruksi yang

sudah di terjemahkan dalam PP nomor28, 29 dan 30 tahun 2000.

Sedangkan menurut Dwi Dharmopeserta dari Kabupaten BoloangMongondo bahwa Diseminasi &Sosialisasi Undang-Undang nomor18/ 1999 tentang Jasa Konstruksisangat dibutuhkan oleh Para Pembina/Penyelenggara Jasa Konstruksi diTingkat Kabupaten/ Kota ProvinsiSulawesi Utara. Karena UU JasaKonstruksi serta PP nya nomor 28, 29,30 tahun 2000 tentangPenyelenggaraan Jasa Konstruksi,telah berumur 6 tahun, namun diKabupatennya masih ada Penggunadan Penyedia Jasa Konstruksi yangbelum mengetahui adanya perundang-undangan tersebut.

Berkenaan dengan hal tersebut,Dwi Dharmo meminta agar Diseminasi& Sosialisasi Perundang-UndanganJasa Konstruksi dapat diselenggarakandi tingkat Kabupaten/ Kota di SulawesiUtara.

Menyinggung masalah Pedoman

Pengadaan Barang dan Jasa, masihbanyak keluhan mengenai aturan-aturan penyelenggaraan tender dalampelaksanaan, karena adanya tata carabaru, sebetulnya tidak baru, tapi masihperlu ada pemahaman yang samakarena masih banyak penapsiranberbeda, sebagai contoh tentangjaminan pelaksanaan, mamputidaknya sesuatu perusahaan dalammengikuti tender.

Dijelaskan pula oleh Kandau,bahwa berdasarkan pengamatan danmasukan, penyelenggaraan jasakonstruksi di Provinsi Sulawesi Utarasampai dengan saat ini masihmengalami kendala dan hambatanserta banyak keluhan masyarakat,misalnya pada pelaksanaan pengadaanbarang dan jasa (tender), masalahsertifikasi badan usaha, maupuntenaga ahli dan tenaga trampil sertamasalah IUJK.

Selanjutnya Kandau mengingatkanberdasarkan amanat Keppres 80/1999, untuk Panitia PengadaanBarang dan Jasa harus bersertifikat ahlipengadaan barang dan jasa nasional,maka disamping penyelenggaraanDiseminasi dan Sosialisasi jugadiselenggarakan ujian sertifikat ahlipengadaan barang dan jasa, dimanasebagai pengujinya dari Bappenas,tegasnya.

ubernur Gorontalo, FadelMohammad menyampaikanrasa perhargaan yangsetinggi-tingginya kepada

Badan Pembinaan Konstruksi danSDM (BPKSDM) yang memfasilitasiterselenggaranya Diseminasi danSosialisasi Undang-Undang nomor

18/ 1999 serta PeraturanPemerintahnya nomor 28,29 dan 30/2000 tentang PenyelenggaraanPembinaan Jasa Konstruksi, haltersebut disampaikan oleh Gubernurpada pidato tertulisnya yang dibacakanoleh Kepala Dinas PU ProvinsiGorontalo, Nurdin Mokogenta pada

acara pembukaan Diseminasi danSosialisasi tersebut di Gorontalo (20/9).

Rasa penghargaan tersebut jugadisampaikan oleh Gubernur Gorontalokepada Bappenas berkenaan denganpemberian pembekalan materi sertapenyelenggaraan Ujian Sertifikasi AhliPengadaan Barang/ Jasa Pemerintahterhadap peserta Diseminasi danSosialisasi yang akan mengikuti ujiandimaksud.

Penyelenggaraan ujian Sertifikasiitu menurut Gubernur merupakankegiatan yang sangat penting dalammenyambut era penerapankompetensi dan profesionalisme usahajasa konstruksi karena merupakanamanat Keppres Nomor 80/ 2003.

Disadari pula bahwa proses

14 Bulletin BPKSDM

pengadaan barang/ jasa pemerintahdewasa ini menjadi salah satu topikyang hangat diangkat kepermukaankarena melibatkan dana yang sangatbesar, dimana hampir 60 %pengeluaran belanja negara digunakanuntuk pengadaan barang dan jasa sertamenjadi salah satu indikator dalampencapaian Good Governance.

Berdasarkan hasil kajian BankDunia dan Bank Pembangunan Asiayang tertuang dalam Country pro-curement assesment , tahun 2004menyebutkan bahwa 10 % s/ d 50 %pengadaan barang dan jasapemerintah mengalami kebocoran.Hal itu menurut Gubernurmemperkuat dugaan bahwapengadaan barang dan jasapemerintah masih banyak ditemuipermasalahan yang disebabkan olehpenanggung jawab penyelenggarapengadaan belum sepenuhnyamemahami dan mematuhi serta masihadanya perbedaan penafsiranketentuan dan peraturan yang ada.Kondisi seperti ini sangat memberikanpeluang bagi pratek KKN dan menjadisasaran empuk para pelaku korupsi.

Sedangkan upaya yang dilakukanuntuk mengatasi permasalahantersebut menurut Fadel Muhammadadalah melakukan pembinaanterhadap penanggung jawabpenyelenggaraan pengadaan barangdan jasa pemerintah. Dijelaskan olehGubernur bahwa pada pasal 9 danpasal 10 Keppres 80/ 2003menegaskan bahwa salah satupersyaratan yang wajib bagi parapengguna barang/ jasa pemerintah danpanitia pengadaan yaitu memilikisertifikat keahlian dimaksud.

Sertifikat keahlian tersebutberfungsi sebagai tanda bukt ipengakuan atas kompetensi dankemampuan profesional di bidangpengadaan barang/ jasa pemerintahyang merupakan persyaratanseseorang untuk diangkat sebagaipengguna barang/ jasa atau panitiapengadaan tegasnya.

Sedangkan pada pasal 52mengamanatkan bahwa persyaratansertifikat keahlian ini harus sudah

dimiliki selambat-lambatnya tanggal 1Januari 2006, dengan demikianketentuan itu mengandung maksudbahwa seluruh penyelenggarapengadaan barang/ jasa pemerintahpada tahun 2006, baik yang dibiayaiAPBN maupun APBD sudah harusmemiliki sertifikat keahlian pengadaanbarang/ jasa, jelasnya.

Gubernur menyadari bahwakesiapan dan kondisi serta situasi dilapangan masih belum memungkinkanuntuk menerapkan ketentuan tersebutsecara penuh, mengingat masihbanyak aparat pemerintah ProvinsiGorontalo yang bertanggung jawabmengenai pengadaan barang/ jasabelum memiliki persyaratan sertifikasi.Untuk itu Gubernur menghimbaukepada aparatnya untuk segera mulaimempersiapkan diri menujupenerepan kompetensi dalam rangkamewujudkan profesionalisme jasakonstruksi, mengingat sertifikatkeahlian ini merupakan persyaratandasar yang harus diwujudkan dalamrangka mengejar ketinggalan dariProvinsi Gorontalo terhadap ketentuanglobal good governance.

Diingatkan pula oleh Gubernur,dalam mengemban tugas-tugaspemerintah, para aparatnya harusdapat memahami azas dan tujuanundang-undang jasa konstruksi,dimana azas dalam undang- undangtersebut adalah berlandaskan padaazas kejujuran dan keadilan, manfaat,keserasian, kesinambungan,kemandirian, keterbukaan, kemitraan,keamanan dan keselamatan demikepentingan masyarakat, bangsa dannegara. Sedangkan pengaturan jasakonstruksi bertujuan memberikan arahpertumbuhan dan perkembangan jasakonstruksi untuk mewujudkan strukturusaha yang kokoh, handal, berdayasaing tinggi dan hasil pekerjaankonstruksi yang berkualitas.

Untuk itu Gubernur menegaskanbahwa dalam proses penyelenggaraanjasa kosntruksi harus diawali dengankesadaran masyarakat yang tinggi akannilai-nilai kepribadian bangsa, yangpada akhirnya dapat memberikankemakmuran dan kebanggaan bagimasyarakat bangsa Indonesia. Sebagai

upaya kerja keras itu, menurutGubernur hanya dapat dicapai melaluidukungan kerjasama antaramasyarakat dan pengusaha jasakonstruksi, organisasi badan usaha danprofesi ser ta pemerintah, melaluiupaya- upaya pembinaan danpenerapan peraturan perundang-undangan secara benar dan tepat.

Diperlukan Pedoman PenyusunanPeraturan Daerah

Dalam diskusi para pesertamenyampaikan usulan dan saranantara lain, diperlukan pedomanpenyusunan peraturan daerah untukpenerbitan Ijin Usaha jasa Konstruksi(IUJK), diusulkan adanyapenyelenggaraan Forum JasaKonstruksi Daerah Gorontalo yangdiawali dengan penyelenggaraanLokakarya Jasa Konstruksi, agargagasan dan masukan-masukan daripara penyedia dan pengguna jasakonstruksi di daerah dapat ditampungsebagai bahan kebijakan Gubernuryang nantinya dapat disampaikandalam Forum Jasa Konstruksi. Dengandemikian terjadilah tertib dalampenyelenggaraan pembinaan jasakosntruksi didaerah.

Penyebar luasan informasi NormaStandar Pedoman dan Manual (NSPM)yang diterbitkan BPKSDM kepadapara aparat Pemda tingkatKabupaten/ Kota di Provinsi Gorontalodapat disampaikan melalui PembinaKonstruksi Provinsi Gorontalo.Diusulkan Unit Pembina Konstruksidapat dimasukan pada SekretariatDaerah Pemprov/ Kab/ Kota,mengingat salah satu tugas dariSekretariat Daerah adalahpenyelenggaraan pembinaan.

Penyelenggaraan Diseminasi danSosialisasi peraturan perUndang-Undangan Jasa Konstruksi besertaPpnya perlu diselenggarakan secaraberkesinambungan agar pembinaanjasa konstruksi di daerah dapatterselenggara dengan baik.

15Bulletin BPKSDM

engan diberlakukannyaOtonomi Daerah, makaarah pembangunandititikberatkan di wilayah

Kabupaten/ kota yang pengaturannyadiserahkan melalui Undang-undangotonomi daerah dan peraturan lainnyakepada perangkat Daerah Kabupaten/kota. Demikian juga denganpenyelenggaraan Jasa Konstruksi,dimana peranan masyarakat JasaKonstruksi cukup signifikan didalammenciptakan out come bahkan impactdari proses pembangunan nasionalyang semakin bergairah didalam upayapencapaian hasil yang maksimal.Masyarakat Jasa Konstruksi,khususnya yang berada diwilayahKabupaten Pasir, yang tergabungdidalam beberapa Asosiasi merupakanbagian dari pelaku pembangunan diKabupaten Pasir. Dengan semangatotonomi daerah, masyarakat secaraumum berlomba-lomba berperan aktifdan terlibat dalam pembangunandaerah terutama dibidang prasaranafisik. Hal ini tentunya berdampak bagipencapaian kinerja dan menimbulkanpersaingan yang sedikit banyak telahmengabaikan nilai profesionalismedalam bidang Jasa Konstruksi.

Bidang Jasa Konstruksi merupakan

bidang usaha yang terbuka bagi seluruhrakyat Indonesia, yang memilikikeahlian dan kemampuan tekniktertentu, dalam pengertian dunia JasaKonstruksi merupakan ladang bagimasyarakat profesional Jasa Konstruksi.Persoalan yang dihadapi saat initerfokus kepada pemahaman secarautuh terhadap peraturan dan ketentuandalam bidang Jasa Konstruksi. Secarateknis persoalan tersebut menyangkutkesiapan para pihak dan tersedianyatenaga pelaksana konstruksi yangmemiliki keahlian/ ketrampilan, yangharus dapat dibuktikan melaluisertifikat pelatihan, khususnya bagipara penyedia jasa.

Perjalanan dunia Jasa Konstruksisemakin hari semakin ketat, terlebihdalam suasana globalisasi yang padasaatnya nanti seleksi alam terhadapusaha ini pasti terjadi. Keberadaantenaga lapangan yang memilikikeahlian/ ketrampilan konstruksisangat mempengaruhi terhadapkinerja penyedia jasa termasukpengguna jasa dalam pencapaiankualitas pekerjaan yang baik dan benar.Secara umum persoalan tersebutmenyangkut beberapa hal, antara lain:1. Banyaknya tenaga kontraktor

belum memiliki tenaga teknis yang

memadai, termasuk didalamnyahampir tidak ada tenaga kerja yangterlatih/ ahli/ terampil yang secaratersurat dibuktikan dengankepemilikan sertifikat keahlian/ketrampilan. Padahal dalam eraglobalisasi keahlian/ ketrampilanmemegang peran yang sangatpenting sebagai bukti kompetensidiri yang paling otentik.

2. Belum menyadari pentingnyakehadiran tenaga ahli/ terampildidalam pelaksanaan pekerjaanJasa Konstruksi.

3. Kurang pahamnya terhadapketentuan dan peraturan yangberlaku dalam bidang usaha JasaKonstruksi sehingga sering terjadisalah pengertian terhadappemahaman ketentuan tersebut.

4. Terbatasnya tenaga kerja yangmemiliki latar belakang SekolahTeknik/ Kejuruan Teknis untukseluruh strata pendidikan.

Menurut Undang-undang JasaKonstruksi, Pembinaan pelatihankhususnya untuk tenaga ahli denganlevel minimal D-3, menjadikewenangan LEMBAGA, sedangkanuntuk Pemerintah kabupaten masihdapat membina dalam menyiapkantenaga terampil yang bekerja samadengan Lembaga dan DepartemanPekerjaan Umum serta Asosiasi JasaKonstruksi.

Perusahaan jasa Konstruksi yangtelah memiliki Ijin Usaha JasaKonstruksi di wilayah Kabupaten Pasirsampai akhir bulan Mei 2005 sudahmelebihi 400 perusahaan dan 95 %merupakan Pengusaha golongan K(Kecil). Melihat statistik jumlahperusahaan tentunya diperlukanminimal 400 orang tenaga ahli dantenaga terampil. Sebagai contoh,untuk golongan K (Kecil) wajib memilikisertifikat keterampilan dibidangnya,artinya jika perusahaan tersebutbergerak dalam bidang usaha Sipil danarsitektur maka para tenagaterampilnya harus memiliki sertifikatketerampilan dibidang jalan,ciptakarya/ arsitektur, air, dll. Disisi lainuntuk golongan Menengah keatasdibutuhkan lebih dari 1 (satu) tenagaahli dengan kualifikasi minimal SarjanaTeknik.

16 Bulletin BPKSDM

Kendala kwalitas SDM adalah latarbelakang pendidikan tenaga kerja,dimana secara umum di KabupatenPasir minat pendidikan berbasiseksakta terlebih matematika menjadikendala. Disamping itu tidak adanyasekola kejuruan untuk bidang JasaKonstruksi menjadi kendala tersendiri.Jika dilihat jumlah kontraktor yang adadiperlukan minimal tenaga teknisterampil setara STM berjumlah 437orang, S1 Teknik Sipil/ arsitek/ sejenisminimal 36 orang, belum lagi jikakebutuhan sesuai dengan tuntutan subbidang pekerjaan. Dapat dibayangkankesulitan penyediaan tenaga kerja yangberlatar belakang jasa konstruksisangat mempengaruhi kualitas kerjayang akan dihasilkan.

Sesuai dengan kesepakatanbersama antara asosiasi penyedia jasakonstruksi dan pemerintah daerah se-Kabupaten Pasir, sertifikat ketrampilandan keahlian efektif akan diberlakukanmulai 1 Januari 2007 di wilayahKabupaten Pasir, satu tahun lebihlambat dari ketentuan Keppres no. 80tahun 2003. Hal ini didasarkan atasdata yang ada bahwa hampir seluruhKontraktor Menegah keatas tidakmemiliki Tenaga Ahli sesuai bidangyang bersertifikat. Disamping itu masihbanyak yang tidak memiliki Tenaga ahliberlatar belakang pendidikan TeknisSipil atau sejenis dengan itu, misalnya:Arsitektur, Geodesi, Penyehatan, dll.Tentunya hal ini berlaku pula untukkontraktor dengan kualifikasi K (Kecil).

Solusi dalam mengatasi hal iniadalah dengan melatih mereka yangberminat bekerja dibidang JasaKonstruksi dengan tidakmempersoalkan latar belakangpendidikan untuk sementara ini. Halini masih sangat dimungkinkan untukjasa kontraktor kecil. Pelatihan sepertiyang telah dilaksanakan adalah salahsatu solusi, disamping Pemerintahsecara umum/ nasional seharunnyamempertimbangkan kembalikeberadaan sekola kejuruan teknisyang untuk tingkat Kabupaten sangatdirasakan sangat kurangkeberadaannya.

Pemerintah Kabupaten Pasir dalamhal ini Dinas Pekerjaan Umum danKimbangwil Kabupaten Pasirmemfasilitasi program pelat ihanketrampilan yang merupakan bagiandari pembinaan dan pembekalan bagitenaga kerja yang berada dalam BadanUsaha Jasa Konstruksi bersamadengan Kabupaten tetangga dalamwilayah Propinsi Kaltim. PemerintahKabupaten Pasir berupayamempersiapkan Tenaga Kerja yangbekerja dibidang Jasa konstruksi agarmenjadi tenaga kerja yang lebihterampil dan ahli menujuprofesionalisme usaha Jasa Konstruksi.Pelaksanaan pembinaan ini dilakukanbekerja sama antara PemerintahKabupaten Pasir yang diwakili olehDinas Pekerjaan Umum danKimbangwil dengan Pusat Pembinaankompetensi dan Pelatihan Konstruksi

(Pusbin KPK, dulu Puslatjakons)Departemen Pekerjaan Umum. Hal inidilakukan guna mendapatkan tenagaterampil yang memiliki lisensi(sertifikat) Keterampilan yang dapatdipergunakan sebagai kelengkapanpersyaratan utama tenaga teknis yangdisyaratkan dalam proses pengadaanbarang dan jasa bidang Jasa Konstruksisesuai dengan Perundang-undanganyang berlaku beserta peraturandibawahnya.

Sampai saat ini telah dilakukan 2(dua) kali Pelatihan Keterampilan untukBangunan Gedung dan jalan, denganjumlah tenaga yang telahmendapatkan sertifikat mencapai 147untuk Pelaksana lapangan bangunangedung tingkat II dan 145 untukPelaksana Lapangan Jalan tingkat I.

Yang menarik dari pembinaan jasakonstruksi di kabupaten pasir ini bahwaPemerintah Kabupaten Pasir memilikiniat yang sangat kuat dalam melakukanpembinaan Jasa Konstruksi dengancara membangun swadana darimasyarakat untuk mengikuti pelatihandibidang keterampilan konstruksi.Dengan demikian tujuan pemerintahpusat sebagai trigger dalam melakukanpembinaan konstruksi di daerah telahberhasil diwujudkan oleh KabupatenPasir.Tentunya hal ini patut ditiru olehseluruh kabupaten lain di Indonesia.

Penulis : Kasubdin Jasa Konstruksi Dinas PUdan Kimbangwil Kab. Pasir dan Staf PusatPembinaan Kompetisi dan Pelatihan Konstruksi-BPKSDM.

This document was created with Win2PDF available at http://www.daneprairie.com.The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.