B U P A T I G I A N Y A R PROVINSI B A L I

P E R A T U R A N B U P A T I G I A N Y A R NOMOR 128 TAHUN 2016

TENTANG

P E M B E R I A N TUNJANGAN B E B A N K E R J A B E R D A S A R K A N K E L A S J A B A T A N P A D A I N S P E K T O R A T K A B U P A T E N G I A N Y A R

DENGAN RAHMAT TUHAN Y A N G MAHA E S A

B U P A T I GIANYAR,

Menimbang a. bahwa dalam rangka usaha Pemerintah Kabupaten Gianyar

untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil,

Pejabat Struktural dan Non Struktural perlu memberikan

Tunjangan Kesejahteraan berdasarkan Beban Kerja Pegawai

Negeri Sipil dilingkungan Inspektorat Kabupaten Gianyar;

b. bahwa pembinaan dan pengawasan intern pemerintah

merupakan salah satu unsur manajemen Pemerintah yang

penting dalam rangka mewujudkan pemerintah yang baik dan

pemerintahan yag bersih (Good Government and Clean

Governance);

c. bahwa dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik,

berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab

diperlukan adanya pengawasan oleh Aparat Intern Pemerintah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Bupati

tentang Pemberian Tunjangan Beban Kerja Berdasarkan Kelas

Jabatan pada Inspektorat Kabupaten Gianyar;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan

Daerah - daerah Tingkat I I dalam Wilayah Daerah - daerah

Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438);

5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4090);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang

Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23

Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Menteri Negara Pedayagunaan Aparatur Negara

Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat

Pengawasan Intern Pemerintah;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman

Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman

Standar Pelayanan;

14. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 122 Tahun 2016 tentang

Penomoran dan Autentifikasi Produk Hukum Daerah

Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun

2016 Nomor 122);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016

tentang Susunan Pembentukan Perangkat Daerah (Lembar

Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 5);

16. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 68 Tahun 2016 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten

Gianyar;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : P E R A T U R A N B U P A T I T E N T A N G PEMBERIAN TUNJANGAN

BEBAN KERJA BERDASARKAN KELAS JABATAN PADA

INSPEKTORAT KABUPATEN GIANYAR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Pengawas Intern Pemerintah adalah Pejabat, ASN dan

Tenaga Administrsi, dan fungsional yang ada di Inspektorat

Kabupaten Gianyar.

2. Penanggungjawab adalah Inspektur Kabupaten Gianyar.

3. Wakil Penanggungjawab adalah Sekretaris/Inspektur Pembantu

Wilayah Inspektorat Kabupaten Gianyar.

4. Pelaksana Teknis Madya adalah Pejabat Pengawas/Auditor

Madya pada Inspektorat Kabupaten Gianyar.

5. Pelaksana Teknis Muda adalah Pejabat Pengawas/Auditor Muda

pada Inspektorat Kabupaten Gianyar.

6. Ketua Tim adalah Kasubag pada Inspektorat Kabupaten Gianyar.

7. Pelaksana Teknis Pertama adalah Pejabat Pengawas/Auditor

Pertama pada Inspektorat Kabupaten Gianyar.

8. Fungsional Umum adalah Fungsional Arsiparis, Pengadministrasi

Kepegawaian, Pengurus Barang, Penyusun Perencanaan Program

dan Laporan, Pengadministrasi Umum, Pengadministrasi Kinerja,

Bendahara, Analis Perbendaharaan, Pengemudi, Caraka, dan

Pramu Kantor pada Inspektorat Kabupaten Gianyar.

Pasal2

Memberikan Tunjangan Beban Kerja berdasarkan Kelas Jabatan pada

Inspektorat Kabupaten Gianyar.

Pasal 3

Besaran Tunjangan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati

ini.

Pasal 4

Pemberian Tunjangan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 diberikan kepada pegawai dalam melaksanakan pekerjan

dengan beban berupa:

a. melakukan pemeriksaan dan Audit Kinerja terhadap kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Sekretariat/Desa/BUMD

sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan yang

ditetapkan;

b. melaksanakan Reviu Laporan Keuangan Daerah, Reviu SAKIP ,

serat Reviu Perencanaan dan Penganggaran;

c. mengadakan pembinaan, pengawasan kepegawaian secara rutin

dan terpadu ke masing-masing SKPD/desa;

d. menghimpun, merekapitulasi dan melakukan pemutakhiran

Laporan Hasil Tindak Lanjut;

e. melaksanakan penguatan pengawasan (Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah (SPIP), Gratifikasi, Pengaduan Masyarakat,

Zona Integritas dan Rencana Aksi Daerah (RAD));

f. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati melalui Kepala

Inspektorat.

Pasal 5

Pembagian tugas dan tanggungjawab atas pelaksanaan pekerjaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, yaitu :

a. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan,

efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan

tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;

b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas

manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi

Instansi Pemerintah; dan

c. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola

penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Pasal 6

Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 dilaksanakan dengan penambahan jam kerja selama 1

jam/hari kerja.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati

Gianyar Nomor 70 Tahun 2014 tentang Honorarium Bagi

Pejabat/Pegawai dan Non Pegawai yang Melaksanakan Kegiatan

pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2014

nomor 70), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Bupati Gianyar Nomor 70 Tahun 2014 tentang

Honorarium Bagi Pejabat/Pegawai dan Non Pegawai yang

Melaksanakan Kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar (Berita Daerah

Kabupaten Gianyar Tahun 2015 Nomor 87) dan Peraturan Bupati

Gianyar Nomor 131 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kesejahteraan

Berdasarkan Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar

Tahun 2016 Nomor 131) dikecualikan bagi Inspektorat Kabupaten

Gianyar.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan

Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2017.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

kabupaten Gianyar.

Pasal 8

Pasal 9

Diundangkan di Gianyar pada tanggal 30 Desember 20 ASISTEN ADMINIS1 K A B U P A T E N GIAN

EKONOMI DAN PEMBANGUNAN S E K R E T A R I S D A E R A H

I MADE G E D E WISNU W I J A Y A

B E R I T A D A E R A H K A B U P A T E N G I A N Y A R TAHUN 2016 NOMOR 128

LAMP I RAN P E R A T U R A N B U P A T I G I A N Y A R NOMOR 128 TAHUN 2016 TENTANG P E M B E R I A N TUNJANGAN B E B A N K E R J A B E R D A S A R K A N K E L A S J A B A T A N PADA INSPEKTORAT K A B U P A T E N G I A N Y A R

SUSUNAN K E L A S J A B A T A N PADA INSPEKTORAT K A B U P A T E N G I A N Y A R

IN W l A R A T A M P l A I A \A I f F n T M A Q A XT K E L A S

J A B A T A N

TUNJANGAN ORANG/BULAN

1 Inspektur Kabupaten Gianyar 15 Rp 17.571.600,00

2 Sekretaris/Inspektur Pembantu Wilayah 12 Rp 9.600.000,00

Inspektorat Kabupaten Gianyar

3 Pejabat Pengawas/Auditor Madya pada 11 Rp 7.422.000,00

Inspektorat Kabupaten Gianyar

4 Para Kasubag pada Inspektorat Kabupaten 10 Rp 6.456.000,00

Gianyar/Pejabat Pengawas/Auditor Muda

5 Pejabat Pengawas/Auditor Pertama 9 Rp 5.616.000,00

6 Bendahara Pengeluaran 8 Rp 4.513.800,00

7 Pengadministrasian Kepegawaian/Pengurus 7 Rp 3.979.800,00

Barang/Calon Auditor/Penyusun Perencanaan

program dan laporan/pengadministrasian

Umum/Pengadministrasian Kinerja/Analis

Perbendaharaan 1 /Fungsional Arsiparis

8 Analis Perbendaharaan 2 6 Rp 3.458.400,00

9 Pengemudi 5 Rp 2.884.200,00

10 Caraka/Pramu kantor 4 Rp 1.709.400,00

11 Staf Harian 2 Rp 1.168.200,00