Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang PembentukanDaerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timursebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah KotaprajaSurabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubahUndang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang PembentukanDaerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi JawaTimur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah IstimewaJ ogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 ten tang Penyiaran;4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik;5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik;6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah

b. bahwa dengan dasar pertimbangan sebagaimana huruf a, untukmewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana maka perlumenetapkan Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor :188.45/112/427.12/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasidan Dokumentasi di Kabupaten Lumajang, dengan KeputusanBupati.

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan PemerintahNomor 61 Tahun 2010 ten tang Pelaksanaan Undang-UndangNomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik danPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentangPedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi diLingkungan Kementerian Dalam Negeri dan PemerintahanDaerah;

BUPATILUMAJANG,

PERUBAHANATASKEPUTUSANBUPATILUMAJANGNOMOR: 188.45/ 112/427.12/2017 TENTANG

PEJABATPENGELOLAINFORMASIDANDOKUMENTASI

TENTANG

BUPATILUMAJANGPROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSANBUPATILUMAJANGNOMOR :188.45/284/427.12/2020

•

2

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang­Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua AtasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analismengenai Dampak Lingkungan Hidup;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentangPenyelenggaraan Telekomunikasi;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang PenggunaanSpektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang PedomanPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan PemerintahanDaerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentangPelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi Publik;

14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang PeraturanPelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010ten tang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi danDokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri danPemerintah Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentangPembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor28jPERjM.KOMINFOj9j2006 tentang Penggunaan NamaDomain go.id untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat danDaerah;

18. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1Tahun 2010 tentang StandarLayanan Informasi Publik;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2013tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

21. Peraturan Bupati 61 Tahun 2019 ten tang Kedudukan, SusunanOrganisasi Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DinasKomunikasi dan Informatika;

22. Peraturan Bupati 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, SusunanOrganisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja SekretariatDaerah.

3

Kepala Dinas Kearsipandan Perpustakaan;

HumasMediaDinasdan

: Kepala Bidangdan KemitraanMassa pad aKomunikasiInformatika;

: Kepala Bidang AplikasiInformatika pada DinasKomunikasi danInformatika;

: Kepala Bidang Informasidan Komunikasi Publikpada Dinas Komunikasidan Informatika;

DinasdanKomunikasi

Informatika;

•

i) Bidang Dokumen danArsip

h) Bidang Publikasi danSosialisasi Informasi

g) Bidang Pengumpul,Pengolahan danPenyajian Informasi

f) Bidang PelayananInformasi

e) Sekretaris

d) Wakil Ketua

c) Ketua PPID

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasidengan susunan keanggotaan sebagai berikut :a) Pengarah Sekretaris Daerahb) Tim Pertimbangan

Pelayanan Informasi 1.Asisten PemerintahanSekda;

2. Asisten Perekonomiandan PembangunanSekda;

3. Asisten AdministrasiSekda;

4. Inspektur Daerah;5. Kepala OrganisasiPerangkat Daerah yangbersangkutan;

Kepala Dinas Komunikasidan Informatika;

: Kepala Bagian RumahTangga dan ProtokolSekretariat Daerah;

: Sekretaris

Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor188.45/112/427.12/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi danDokumentasi di Kabupaten Lumajang, pada diktum Kesatu diubahsehingga berbunyi sebagai berikut:

MEMUTUSKAN:

MenetapkanKESATU