Upload
muhammad-saleh
View
181
Download
9
Embed Size (px)
Citation preview
Disampaikan pada: Rapat Kerja Kesehatan Daerah Mamuju, 16 November 2014
MENTERI KESEHATANREPUBLIK INDONESIA
PERCEPATAN PEMBANGUNAN KESEHATAN DI PROVINSI SULAWESI BARAT
Prof. Dr. dr. Nila Moeloek, Sp.M (K)
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
MENTERI KESEHATAN
1. CAPAIAN PEMBANGUNAN KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT
2. KEBIJAKAN & STRATEGI PEMBANGUNAN KESEHATAN
3. KARTU INDONESIA SEHAT 4. PERAN PEMERINTAH DAERAH
KERANGKA PENYAJIANMENTERI KESEHATAN
MENTERI KESEHATAN
1. CAPAIAN PEMBANGUNAN KESEHATAN PROVINSI SULBAR
MENTERI KESEHATAN
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI INDONESIA TAHUN 2012MENTERI
KESEHATAN
IPM rendah IPM sedang IPM tinggi
• IPM Indonesia meningkat dari 72,77 (2011) menjadi 73,29 (2012).. • Seluruh provinsi masuk kategori IPM sedang, dengan kisaran nilai
terendah 65,86 (Papua) - 78,33 (DKI)
Sumber : BPS, Indeks Pembangunan Manusia 2012
Komposit IPKM (7 Indikator): GzBurKur, Pendek, Imunisasi, Linakes, Sanitasi, KN1, Penimbangan Balita
DIYBal
i
Kepri
Bengku
luJatim
Sumut
Sumbar
Jabar
Sumse
l
Jam
bi
Kalbar
Bante
nNTB
Pabar
Goron
talo
NTT
Maluku
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8indeks 2007
indeks 2010
Provinsi
Ind
eks
MENTERI KESEHATAN
INDEKS PEMBANGUNAN KESEHATAN MASYARAKAT (IPKM) 2007-2010MENTERI
KESEHATAN
Sulbar berhasil meningkatkan IPKM dari urutan ke 32 (IPKM=0.3) pada 2007 menjadi ke urutan ke 24 (IPKM=0.47) pada 2010.
ANGKA KEMATIAN BALITA & ANGKA KEMATIAN BAYIDI WILAYAH SULAWESI PER 1.000 KLH, 2012
MENTERI KESEHATAN
Sumber : SDKI 2012
AKABA DI WILAYAH SULAWESI
AKB di WILAYAH SULAWESI
Target RPJMN 2014: 24
Target MDG 2015: 32
CAKUPAN PERSALINAN DITOLONG TENAGA KESEHATAN DI WILAYAH SULAWESI , 2013
MENTERI KESEHATAN
Sumber : Ditjen GKIA-Kemkes, 2013
CAKUPAN KELURAHAN/DESA UNIVERSAL CHILD IMMUNIZATION (UCI) DI SULAWESI BARAT
TAHUN 2010-2013MENTERI
KESEHATAN
Sumber : Dit. Simkarkesma – Ditjen P2PL
MAM
UJU
MAM
UJU
_UTA
RA
POLE
WAL
I_M
AND
AR
MAM
ASA
MAJ
ENE
PRO
VIN
SI
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
75.6
60.367.1
56.2
70.065.6
85.890.0
53.960.7
66.7 67.8
95.5
82.9
91.6
42.7
65.1
75.3
96.8
81.7
71.3
78.1 79.4 81.4
2010 2011
2012 2013
MENTERI KESEHATAN
HIV-AIDS: JUMLAH KASUS YANG DILAPORKAN PROVINSI SULAWESI BARAT
(S.D SEPTEMBER 2014)MENTERI
KESEHATAN
Sumber : Subdit AIDS – Dit. P2ML - Ditjen P2PL
INDONESIA
Papua B
arat
Maluku
Bengk
ulu
Kaliman
tan Se
latan
Sumate
ra Utar
a
Sulaw
esi Utar
aJam
biNTB
Kaliman
tan Ti
mur
Sulaw
esi Bara
t
Lampung
Sumate
ra Bara
tRiau
Yogy
akart
a
Jawa B
arat
DKI
1.3
8 4
2.65
3
8.44
1
6.37
8
.25
4.5
1 3
.89
2.0
0 1
.43
1.2
8 1
.30
1.1
3 1
.11
1.0
8 1
.11
0.6
2 0
.57
0.4
9 0
.47
0.4
4 0
.40
0.3
9 0
.34
0.2
5 0
.26
0.2
3 0
.23
0.0
4 0
.02
0.0
1 0
.00
0.0
0 -
-
API per 1000
Sumber :Direktorat P2PL, Kemenkes 2013
MENTERI KESEHATAN
ANNUAL PARASITE INCIDENCE MALARIA TAHUN 2013
(per 1000 penduduk)
API di Indonesia API di Kab Prov. Sulbar
ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN /SUCCESS RATE (SR) TB
DI INDONESIA TAHUN 2010-TRIWULAN 3 2013MENTERI
KESEHATAN
2009
2010
2011
2012
2013
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%91.2% 90.3% 90.2%
85.8%
58.1%
MENTERI KESEHATAN
ANGKA NOTIFIKASI KASUS/ CASE NOTIFICATION RATE (CNR) TB
DI SULAWESI BARAT TRIWULAN 1-3 TAHUN 2014MENTERI
KESEHATAN
Sumber : Ditjen P2PL
POLEWALI MANDAR
MAMASA
MAMUJU
MAMUJU UTARA
MAJENE
PROVINSI SULBAR
0 20 40 60 80 100 120
11
24
39
45
93
35
14
27
43
58
99
40
semua kasus BTA positif baru
Per 100.000 penduduk
MENTERI KESEHATAN
PROPORSI RT YANG MEMILIKI AKSES KE FASILITAS SANITASI DAN KE SUMBER AIR MINUM LAYAK
DI WILAYAH SULAWESI, 2013MENTERI KESEHATAN
Sumber : Riskesdas, 2013
AKSES KE SANITASI LAYAK
AKSES KE AIR MINUM LAYAK
MENTERI KESEHATAN
RASIO PUSKESMASPER 30.000 PENDUDUK DI INDONESIA
(JUNI 2014)MENTERI
KESEHATAN
• Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk sebesar 1,16. • Rasio tertinggi di Provinsi Papua Barat (5,03), terendah di Provinsi Banten
sebesar 0,59. • Provinsi Sulawesi Barat = 2.20
Sumber : Pusdatin, 2014
MENTERI KESEHATAN
RASIO PUSKESMASPER 30.000 PENDUDUK
DI PROVINSI SULAWESI BARAT KONDISI JUNI TAHUN 2014MENTERI KESEHATAN
Sumber : Pusdatin, 2014
• Standar: 1 Puskesmas untuk 30.000 penduduk. Di Sulbar rasio sudah memadai.
• Perlu perhatian untuk akses di: pulau-pulau kecil, daerah geografis sulit, dan daerah dengan penduduk tersebar .
MENTERI KESEHATAN
NO TENAGA KESEHATAN
PUSKESMAS ( ∑ = 94 )TIDAK ADA NAKES
JUMLAH %
1. Dokter 4 4,262. Dokter Gigi 38 40,433. Perawat 1 1,064. Perawat Gigi 40 42,555. Bidan 2 2,136. Asist. Apoteker 51 54,267. Sarjana Farmasi 53 56,388. SKM 22 23,409. Sanitarian 27 28,72
10. Gizi 24 25,5311. Analis Kesehatan 48 51,06
POLEWALI MANDAR
MAJENE
SULAWESI BARAT
MAMASA
MAMUJU UTARA
MAMUJU
0 5 10 15 20 25 30
11.8
12.5
18.1
18.7
20.1
27.0
SITUASI TENAGA KESEHATAN DI PUSKESMAS PROVINSI SULAWESI BARAT 2014
MENTERI KESEHATAN
REKAP KEBERADAAN DOKTER / DOKTER GIGI / BIDAN PTT AKTIF
PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2014(per 12 November 2014)
MENTERI KESEHATAN
Sumber : Biro Kepegawaian – Setjen Kemenkes
MENTERI KESEHATAN
REKAP PENGANGKATAN DOKTER/DOKTER GIGI/BIDAN PTTPROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2014
(per 1 November 2014)MENTERI KESEHATAN
Sumber : Biro Kepegawaian – Setjen Kemenkes
NO KABUPATEN DOKTER UMUM DOKTER GIGI BIDAN TOTAL
B T ST JML B T ST JML B T ST JML B T ST JML
1 Mamuju Utara - 6 - 6 - 1 1 2 - 9 1 10 - 16 2 18
2 Mamuju - - - - - 1 2 3 1 3 8 12 1 4 10 15
3 Mamasa - 1 2 3 - - - - - 13 15 28 - 14 17 31
4 Majene - - - - - - - - 6 1 1 8 6 1 1 8
5 Polawali Mandar
- - - - - - 1 1 1 3 4 8 1 3 5 9
6 Mamuju Tengah
- 1 1 2 - - 1 1 - - - - - 1 2 3
JUMLAH - 8 3 11 - 2 5 7 8 29 29 66 8 39 37 84
MENTERI KESEHATAN
DUKUNGAN ANGGARAN KESEHATAN PUSAT(dalam milyar rupiah)
MENTERI KESEHATAN
NO ANGGARAN KESEHATAN 2010 2011 2012 2013 2014
1 Dekonsentrasi 18.87 12.43 17.19 19.36 17.713
2 Tugas Pembantuan 17.00 86.1 122.63 133.8 102.67
3 Dana Alokasi Khusus 25.44 28.19 38.44 31.31 34.06
TOTAL 61.31 126.72 178.26 184.47 154.443
MENTERI KESEHATAN
2. KEBIJAKAN & STRATEGI PEMBANGUNAN KESEHATAN 2015-2019
(RANCANGAN)
MENTERI KESEHATAN
VISITERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN
BERLANDASKAN GOTONG ROYONG
MISI1. MEWUJUDKAN KEAMANAN NASIONAL YANG MAMPU MENJAGA KEDAULATAN WILAYAH,
MENOPANG KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN MENGAMANKAN SUMBERDAYA MARITIM, DAN MENCERMINKAN KEPRIBADIAN INDONESIA SEBAGAI NEGARA KEPULAUAN.
2. MEWUJUDKAN MASYARAKAT MAJU, BERKESEIMBAGAN DAN DEMOKRASI BERLANDASKAN NEGARA HUKUM.
3. MEWUJUDKAN POLITIK LUAR NEGERI BEBAS-AKTIF DAN MEMPERKUAT JATI DIRI SEBAGAI NEGARA MARITIM.
4. MEWUJUDKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA INDONESIA YANG TINGGI, MAJU DAN SEJAHTERA.5. MEWUJUDKAN BANGSA YANG BERDAYA-SAING.6. MEWUJUDKAN INDONESIA MENJADI NEGARA MARITIM YANG MANDIRI, MAJU, KUAT, DAN
BERBASISKAN KEPENTINGAN NSIONAL7. MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERKEPRIBADIAN DALAM KEBUDAYAAN.
MENTERI KESEHATAN
VISI DAN MISIMENTERI
KESEHATAN
MENTERI KESEHATAN
22
MENTERI KESEHATAN
NAWA CITAMENTERI
KESEHATAN
MENTERI KESEHATAN
VISITERWUJUDNYA INDONESIA YANG
BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN
GOTONG ROYONG
NAWA CITA NO. 5Masy Sehat Yg Mandiri &
Berkeadilan
T1. MENINGKATNYA STATUS KESEHATAN MASYARAKAT
Meningkatnya Kemandirian, Akses & Mutu Sediaan Farmasi
(Obat, Vaksin, Biosimilar) & Alkes
Meningkatnya Kesehatan masyarakat
Meningkatnya Akses & Mutu Fasyankes
Meningkatnya Jumlah, Jenis, Kualitas, dan Pemerataan
Tenaga Kesehatan
SASARAN STRATEGIS/PROGRAM
Meningkatnya Kom-petensi & Kinerja
Aparatur Kemenkes
Meningkatnya tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih
Meningkatnya Sistem Informasi Kes.
Terintegrasi
ARAH KEBIJAKAN KEMENKES:•Penguatan primary health care (UKP dan UKM)
•Continum of care thru life cycle
•Intervensi berbasis health risk
KERANGKA REGULASI:
KERANGKA PENDANAAN:
PETA STRATEGI PEMBANGUNAN KESEHATAN
P
ROG
RAM
GEN
ERIK
& T
EKN
IS K
EMEN
TERI
AN
KERANGKAKELEMBAGAAN:Peningkatan Efektivitas Organisasi
• Percepatan Regulasi
• Penyempur-naan Sistem JKN
• Peningkatan Pendanaan Preventif & Promotif
• Peningkatan Efektivitas Pembiayaan Kesehatan
Meningkatnya Pengendalian Penyakit
AKI, AKB, % BBLR, % RMH TANGGA PHBS, Out of pocket peserta JKN, responsiveness
Meningkatnya Dayaguna Kemitraan (DN & LN)
Meningkatnya Integrasi Perencanaan, Bimtek & Monev
Meningkatnya Sinergitas Antar
K/L Pusat & Daerah
Meningkatnya Koordinasi &
Efektivitas Litbangkes
ARAH KEBIJAKAN & STRATEGI NASIONAL (RPJMN 2015-2019)
LINGKUNGAN STRATEGIS: GLOBAL, REGIONAL, NASIONAL
(1) (3)(2)
(4) (5)
(6) (7)
(8)
(9)
(10) (11) (12)
T2. MENINGKATNYA RESPONSIVENESS & PERLIN-DUNGAN MASY THD RISIKO SOSIAL & FINANSIAL DI BIDANG
KESEHATAN MISI NO. 4 MEWUJUDKAN KUALITAS HIDUP
MANUSIA INDONESIA YANG TINGGI, MAJU DAN SEJAHTERA.
MENTERI KESEHATAN
1. Penguatan pelayanan kesehatan primer (primary health care)
2. Penerapan pendekatan keberkelanjutan pelayanan mengikuti siklus hidup manusia (continuum of care)
3. Intervensi berbasis resiko kesehatan (health risk)
MENTERI KESEHATAN
ARAH KEBIJAKAN KEMENKES 2015-2019(Rancangan)MENTERI
KESEHATAN
MENTERI KESEHATAN
1. Meningkatkan kesehatan masyarakat2. Meningkatkan akses dan mutu fasilitas kesehatan3. Meningkatkan pengendalian penyakit4. Meningkatkan kemandirian, akses dan mutu sediaan farmasi dan alkes5. Meningkatkan jumlah, jenis, kualitas dan pemerataan tenaga kesehatan6. Meningkatkan integrasi perencanaan, bimbingan teknis dan
pemantauan - evaluasi7. Meningkatkan sinergitas antar kementerian / lembaga8. Meningkatkan daya guna kemitraan dalam dan luar negeri9. Meningkatkan koodinasi dan efektifitas penelitian dan pengembangan
kesehatan10. Meningkatkan kompetensi dan kinerja aparatur kemenkes11. Meningkatkan tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih12. Meningkatkan sistem informasi kesehatan
MENTERI KESEHATAN
STRATEGI KEMENKES 2015-2019(Rancangan)MENTERI
KESEHATAN
MENTERI KESEHATAN
3. KARTU INDONESIA SEHAT
MENTERI KESEHATAN
• KIS adalah tanda kepesertaan JKN untuk memperoleh layanan komprehensif pada FKTP (Puskesmas/Klinik), maupun FKRTL (RS), secara berjenjang atas indikasi medis
• KIS diberikan kepada:– Seluruh peserta JKN termasuk masyarakat kurang
mampu penerima bantuan iuran (PBI) dari pemerintah yang namanya sudah terdaftar di BPJS Kesehatan
– Secara bertahap akan mencakup penyandang masalah kesejahteraan sosial/PMKS(disability, lansia terlantar, psikotik, anak jalanan, gepeng) dan bayi-bayi baru lahir dari orang tua peserta PBI
MENTERI KESEHATAN
KARTU INDONESIA SEHAT ( KIS )MENTERI
KESEHATAN
MENTERI KESEHATAN
• Mendapatkan pelayanan medis termasuk pemberian obat, dalam rangka pengobatan dan rehabilitasi sesuai indikasi medis
• Mendapatkan pelayanan kesehatan yang sifatnya pencegahan (preventif), penyuluhan kesehatan (promotif) serta deteksi dini untuk mencegah timbulnya penyakit
• Mendapatkan pelayanan imunisasi, konseling, dan pelayanan KB, perbaikan gizi, pelayanan persalinan, serta penanganan dan tindakan pada keadaan gawat darurat (emergency)
MENTERI KESEHATAN
MANFAAT PELAYANAN KESEHATANBAGI PEMEGANG KISMENTERI
KESEHATAN
MENTERI KESEHATAN
• CAKUPANDisamping penerima bantuan iuran dari pemerintah (PBI) yang saat ini sudah dibiayai pemerintah, KIS juga akan diberikan kepada PMKS serta bayi-bayi baru lahir dari orang tua PBI untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan
• MANFAATKIS memberikan manfaat pelayanan kesehatan preventif, promotif, serta deteksi dini secara lebih intensif dan terintegrasi
MENTERI KESEHATAN
NILAI TAMBAH KISMENTERI KESEHATAN
MENTERI KESEHATAN
• KIS diberikan kepada seluruh peserta yang sudah terdaftar di BPJS Kesehatan, dimulai dengan peserta PBI
• Untuk peserta PBI: TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan), dan relawan
sosial lainnya (Pekerja Sosial Masyarakat), mendata PMKS yang ada di desanya, meneruskannya ke Dinas Sosial Kabupaten/Kota untuk diteruskan ke Kemensos, di verifikasi Kemensos dan BPJS Kesehatan, dan ditetapkan sebagai penerima PBI oleh Kemensos
PMKS juga dapat mendaftar/didaftarkan langsung ke Panti Sosial di daerah, atau kantor Dinas Sosial setempat untuk diteruskan ke Kemensos
Selanjutnya BPJS Kesehatan akan memberikan KIS sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional
MENTERI KESEHATAN
CARA MEMPEROLEH KISMENTERI KESEHATAN
MENTERI KESEHATAN
• Bagi peserta non PBI dapat mendaftarkan diri serta keluarganya secara mandiri melalui kantor cabang BPJS Kesehatan serta pendaftaran online atau didaftarkan oleh pemberi kerjanya
• Pemegang kartu Askes, Kartu Jamkesmas, Kartu JKN-BPJS Kesehatan, KJS, tetap berlaku untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan secara bertahap akan diganti dengan KIS
MENTERI KESEHATAN
CARA MEMPEROLEH KISMENTERI KESEHATAN
MENTERI KESEHATAN
4. PERAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIHARAPKAN
MENTERI KESEHATAN
• Penyediaan alokasi dana APBD untuk mendukung operasional upaya kesehatan di daerah
• Penerbitan Regulasi Daerah yang mendukung implementasi program
• Mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya-upaya kesehatan.
• Mendorong masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat
• Memastikan berjalannya koordinasi lintas sektor di lapangan.
MENTERI KESEHATAN
PERAN PEMERINTAH DAERAHMENTERI KESEHATAN
MENTERI KESEHATAN
MENTERI KESEHATAN
TERIMA KASIH